{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi atau bagian dari total kasus kekerasan pada anak yang berhasil ditangani dan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam periode waktu tertentu.","persen","147.0"],
    [2,2,"Indeks Perlindungan Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.","nilai","BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"],
    [3,3,"Indeks Ketimpangan Gender","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Alat ukur yang digunakan untuk menilai kerugian dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta juga digunakan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan gender menghambat kemajuan suatu negara.","nilai","BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"],
    [4,4,"Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut.","Nilai","6.7"],
    [5,5,"Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Presentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern","%","72.8"],
    [6,6,"Indeks Lansia Berdaya","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasinal dan dimensi lingkungan.","Nilai","74.4"],
    [7,7,"Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Pengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah","Nilai","91.2"],
    [8,8,"Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat","%","95.0"],
    [9,9,"Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan.","Nilai","78.2"],
    [10,10,"Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil.","%","RSE"],
    [11,11,"Persentase ARG pada belanja langsung APBD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi atau bagian dari total belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender.","%","SIMONEVA"],
    [12,12,"Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Indikator untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan total jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100.000","Rasio","SIMONEVA"],
    [13,13,"TFR (Angka Kelahiran Total)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.","Rasio","1.68"],
    [14,14,"Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan, yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern","%","SIMONEVA"],
    [15,15,"Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi perempuan usia subur yang telah menikah yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi apapun untuk mencapai tujuan tersebut.","%","9.63"],
    [16,16,"Indeks Pembangunan Gender (IPG)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.","nilai","BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"],
    [17,17,"Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.","nilai","76.3"],
    [18,18,"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.","nilai","71.86"],
    [19,19,"Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Indikator Kota Layak Anak terdapat 24 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Terdapat 5 (lima) kategori penilaian yang diberikan, yakni Pratama (500 - 600), Madya (601 - 700), Nindya (701 - 800), Utama, dan Paripurna.","Predikat","Utama\n(846.76)"],
    [20,20,"Total Fertility Rate (TFR)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada masa reproduksinya.","nilai","1.68"],
    [21,21,"Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\n AA (>90-100) : istimewa\n A (>80-90): Sangat baik\n BB (>70-80): baik\n B (>60-70): cukup baik\n CC (>50-60): cukup\n C (>30-50): buruk\n D (>0-30): sangat buruk","nilai","AA \n(90.338)"],
    [22,22,"Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat dengan 8 parameter :\n 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB\n 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DP3AP2KB\n 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DP3AP2KB\n 4. Indeks Kepuasan Masyarakat\n 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP\n 6. IP ASN DP3AP2KB\n 7. Penilaian Pengawasan arsip internal\n 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik","nilai","AA \n(90.338)"],
    [23,23,"Persentase Perempuan Berdaya","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perempuan berdaya dengan memperhitungkan persentase angkatan kerja perempuan, proporsi legislator perempuan, dan Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG).","persen","38.59"],
    [24,24,"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja.","Persen","64.19"],
    [25,25,"Angkatan Kerja Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Seluruh penduduk perempuan berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.","orang","102051.0"],
    [26,26,"Penduduk Usia Kerja Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Semua perempuan yang termasuk dalam kategori usia yang dianggap produktif secara ekonomi, umumnya ditetapkan diatas 15 tahun ke atas.","orang","158983.0"],
    [27,27,"Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Presentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan, dibandingakan dengan total jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta.","Persen","12.5"],
    [28,28,"Jumlah Legislator Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu badan perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.","Orang","5.0"],
    [29,29,"Jumlah legislator di DPRD Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam badan perwakilan rakyat di Kota Yogyakarta","Orang","40.0"],
    [30,30,"Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total nilai alokasi belanja yang dialokasikan secara eksplisit untuk program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender.","Persen","38.83"],
    [31,31,"Jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total alokasi belanja yang secara spesifik diidentifikasi dan dialokasikan untuk program serta kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender.","Rupiah","345737034410.0"],
    [32,32,"Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran responsif gender (ARG)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan aset yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender.","Rupiah","890311197692.0"],
    [33,33,"Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di Kota Yogyakarta","Persen","94.9"],
    [34,34,"Jumlah kelembagaan PUG yang aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.","Lembaga","93.0"],
    [35,35,"Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan di Kota Yogyakarta yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.","Lembaga","98.0"],
    [36,36,"Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga perempuan mengikuti pendidikan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi","Persen","100.0"],
    [37,37,"Jumlah Lembaga Perempuan yang Mengikuti","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total organisasi atau kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau forum tertentu","Lembaga","31.0"],
    [38,38,"Jumlah Seluruh Lembaga Perempuan yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah keselurhan organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang secara khusus didirikan untuk fokus pada isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Lembaga","31.0"],
    [39,39,"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdampingi","Persen","57.14"],
    [40,40,"Jumlah LPLPP yang Terdampingi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.","Lembaga","4.0"],
    [41,41,"Jumlah LPLPP yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total lembaga atau organisasi yang berfokus masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.","Lembaga","7.0"],
    [42,42,"Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan korban kekerasan yang tertangani.","Persen","100.0"],
    [43,43,"Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total angka perempuan yang mengalami kekerasan dan telah mendapatkan layanan atau bantuan dari instansi terkait.","Orang","147.0"],
    [44,44,"Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kasus kekerasan terhadap perempuan yang secara resmi dilaporkan kepada instansi terkait dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun, satu kuartal)","Orang","147.0"],
    [45,45,"Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar lembaga yang ada tersosialisasi pencegahan kekerasan","Persen","100.0"],
    [46,46,"Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasi Pencegahan Kekerasan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi atau organisasi yang telah menerima informasi, pelatihan, atau penyuluhan mengenai cara-cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.","Lembaga","2.0"],
    [47,47,"Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Lembaga","2.0"],
    [48,48,"Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti pelatihan","Persen","100.0"],
    [49,49,"Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total organisasi atau institusi yang berpatisipasi dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan.","Lembaga","4.0"],
    [50,50,"Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Lembaga","4.0"],
    [51,51,"Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan","Persen","100.0"],
    [52,52,"Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.","layanan","7.0"],
    [53,53,"Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan.","layanan","7.0"],
    [54,54,"Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Terpenuhinya Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3), Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Berbudaya (Klaster 4).","nilai","453.0"],
    [55,55,"Nilai KLA Klaster I","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","81.0"],
    [56,56,"Nilai KLA Klaster II","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","143.0"],
    [57,57,"Nilai KLA Klaster III","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","128.0"],
    [58,58,"Nilai KLA Klaster IV","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","101.0"],
    [59,59,"Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Ramah Anak","Persen","72.73"],
    [60,60,"Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Lembaga","8.0"],
    [61,61,"Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Lembaga","11.0"],
    [62,62,"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak","Persen","72.73"],
    [63,63,"Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang teredukasi pemenuhan hak anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi atau organisasi yang telah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi mengenai prinsip dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak.","Lembaga","8.0"],
    [64,64,"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total keselurahan isntitusi atau fasilitas yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu wilayah.","Lembaga","11.0"],
    [65,65,"Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Terpenuhinya Klaster Perlindungan Khusus Anak","Nilai","181.0"],
    [66,66,"Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan Jumlah Lembaga Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak","Persen","28.57"],
    [67,67,"Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi yang telah menerima dukungan, bimbingan, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak","Lembaga","2.0"],
    [68,68,"Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total fasilitas, institusi, atau program di suatu wilayah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai lingkungan yang memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Lembaga","7.0"],
    [69,69,"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang terfasilitasi. Fasilitasi berupa operasial kegiatan.","Persen","33.33"],
    [70,70,"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasilitasi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total institusi atau organisasi yang telah menerima dukungan, bimbinga, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan.","Lembaga","2.0"],
    [71,71,"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total keseluruhan institusi atau organisasi yang menyediakan layanan spesialis untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau memiliki kebutuhan khusus","Lembaga","6.0"],
    [72,72,"Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan","Persen","100.0"],
    [73,73,"Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.","layanan","7.0"],
    [74,74,"Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk individu yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.","layanan","7.0"],
    [75,75,"Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP dibandingkan dengan seluruh KB yang terdiri dari Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, MOP dan MOW.","Persen","43.16"],
    [76,76,"Jumlah Peserta KB MKJP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana.","Orang","9367.0"],
    [77,77,"Jumlah Peserta KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun dalam program Keluarga Berencana.","Orang","21702.0"],
    [78,78,"Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) adalah perbandingan jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian pada tahun berjalan terhadap jumlah ibu hamil saat pendataan.","Persen","11.09"],
    [79,79,"Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Ingin Anak Lagi Maupun yang Ingin Hamil Lagi Nanti/Kemudian","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total perempuan yang sedang hamil dan menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak mereka di masa depan.","jenis","137.0"],
    [80,80,"Jumlah Ibu Hamil saat Pendataan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan tercatat dalam proses pendataan atau survei pada periode waktu tertentu.","jenis","1235.0"],
    [81,81,"Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.","Persen","74.47"],
    [82,82,"Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern.","Unit","58.19"],
    [83,83,"Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Presentase perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang ingin menunda atau membatasi kehamilan, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun.","Unit","9.63"],
    [84,84,"Pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi atau presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun, baik modern maupun tradisional.","Unit","68.51"],
    [85,85,"Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kesertaan KB pasca persalinan pada Pasangan Usia Subur (PUS), di mana PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan.","Persen","65.33"],
    [86,86,"Jumlah peserta KB pasca persalinan sampai dengan 42 hari","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total perempuan yang baru saja melahirkan dan sudah mulai menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam kurun waktu 42 hari (sekitar 6 minggu) setelah persalinan.","Orang","1219.0"],
    [87,87,"Jumlah ibu melahirkan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total perempuan yang melahirkan, baik secara normal maupun melalui operasi caesar, dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah.","Orang","1866.0"],
    [88,88,"Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Prosentase yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan Berkelanjutan","Persen","100.0"],
    [89,89,"Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan Berkelanjutan","Kampung","45.0"],
    [90,90,"Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total wilayah setingkat desa atau kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan dikembangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)","Kampung","45.0"],
    [91,91,"ASFR 15 - 19 Tahun","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per-1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun","Nilai","6.7"],
    [92,92,"Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga (SD dan SMP Negeri) yang teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota","Persen","23.45"],
    [93,93,"Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total sekolah yang telah secara resmi ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan dan telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan mengenai isu-isu kependudukan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.","Lembaga","53.0"],
    [94,94,"Jumlah SD dan SMP di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total keseluruhan lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah pertama (baik negeri maupun swasta) yang beroperasi di wilayah administratif Kota Yogyakarta.","Lembaga","226.0"],
    [95,95,"Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memanfaatkan Data SIGA, baik yang sudah diamanatkan secara langsung oleh Kemendukbangga/BKKBN melalui 30 indikator GDPK, maupun yang tidak tertuang pada indikator tersebut. OPD yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh Bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kemantren.","Persen","22.45"],
    [96,96,"Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data SIGA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total unit kerja pemerintah daerah yang menggunakan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mereka.","Lembaga","11.0"],
    [97,97,"Jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total unit kerja atau instansi pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di suatu wilayah.","Lembaga","49.0"],
    [98,98,"Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang menggambarkan cakupan kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera yang paripurna. Bina keluarga sejahtera (BKS) terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Penentuan stratifikasi terhadap BKB, BKR, BKL dan PIK R dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (kategori 2-3 orang, 4-5 orang atau lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas (Tidak ada, 1-2 Kader/pengurus, atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Administrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir atau lebih dari 2), serta 9) Fasilitasi rukukan (Ada atau Tidak). Kategori stratifikasi kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R dengan nilai 24-45 Dasar, 46-84 Berkembang, dan 85-100 Paripurna. Sedangkan untuk UPPKA dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (2-3 orang, 4-5 orang atau Lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas/orientasi (Tidak ada, 1-2 kader/pengurus atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Adminstrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir, atau Lebih dari 2), 9) Legalitas usaha (NIB, PIRT, PKRT, Sertifikat Halal, dan/atau BPOM), 10) Lingkup pemasaran (Lingkup kemantren, Lingkup kota atau Menjangkau luar kota), 11) Jejaring kemitraan (Tidak ada, Gandeng Gendong, e-Nglariisi, Ekspose/Pameran, dan/atau Jejaring Toko), serta 12) Metode pemasaran (Klasik, Media sosial, atau Marketplace/Online platform). Kategori stratfikasi UPPKA dengan nilai 30-75 Dasar, 76-124 Berkembang, dan 125-165 Paripurna.","Persen","14.37"],
    [99,99,"Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas operasional, inovasi, dan keberhasilan program yang sangat baik secara berkelanjutan.","Kelompok","129.0"],
    [100,100,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.","Kelompok","63.0"],
    [101,101,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.","Kelompok","15.0"],
    [102,102,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.","Kelompok","29.0"],
    [103,103,"Jumlah Kelompok PIK-R paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.","Kelompok","11.0"],
    [104,104,"Jumlah Kelompok UPPKA paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program dan dampaknya yang sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.","Kelompok","11.0"],
    [105,105,"Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Sekelompok keluarga yang terorganisir di tingkat komunitas (RT/RW) di Kota Yogyakarta untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga secara holistik.","Kelompok","898.0"],
    [106,106,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita.","Kelompok","390.0"],
    [107,107,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak remaja.","Kelompok","102.0"],
    [108,108,"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) dan juga lansia itu sendiri.","Kelompok","177.0"],
    [109,109,"Jumlah Kelompok PIK-R","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dibentuk sebagai wadah kegiatan remaja untuk memberikan edukasi dan layanan konseling sebaya.","Kelompok","59.0"],
    [110,110,"Jumlah Kelompok UPPKA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dibentuk untuk memberikan dukungan dan membina keluarga akseptor KB agar memiliki usaha produktif demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.","Kelompok","170.0"],
    [111,111,"Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk melihat cakupan pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) melalui pelaporan R/I SIGA","Persen","94.65"],
    [112,112,"Jumlah Kelompok Kegiatan BKS yang Melapor","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang secara rutin dan teratur menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan mereka kepada lembaga terkait, seperti pemerintah kelurahan atau dinas setempat.","Kelompok","850.0"],
    [113,113,"Jumlah Kelompok Kegiatan BKS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total kelompok yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan program Bina Keluarga Sejahtera (BKS) di suatu wilayah.","Kelompok","898.0"],
    [114,114,"Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka yang digunakan untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan dengan indikator keaktifan berupa 1) Adanya Surat Keputusan; 2) Adanya pertemuan (koordinasi) minimal 2 kali dalam 1 tahun; dan 3) Adanya pembinaan atau pendampingan ke wilayah.","Persen","100.0"],
    [115,115,"Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara resmi dan secara teratur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pendiriannya.","organisasi","5.0"],
    [116,116,"Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total seluruh organisasi non-pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki status legal di suatu wilayah.","organisasi","5.0"],
    [117,117,"Nilai SAKIP DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:\n AA (nilai >90-100)\n A (Nilai >80-90)\n BB (Nilai >70-80)\n B (Nilai >60-70)\n CC (Nilai >50-60)\n C (nilai >30-50)\n D (Nilai >0-30)","Nilai","A\n(87.11)"],
    [118,118,"Nilai SPIP DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut:\n 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00\n 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00\n 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4\n 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50\n 5. Optimum : Skor ≥ 4,50\n \n (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)","Nilai","Terkelola dan Terukur\n(4.446)"],
    [119,119,"Nilai IKM DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","85.09"],
    [120,120,"Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Persen","100.0"],
    [121,121,"Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang disusun tepat waktu","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","dokumen","100.0"],
    [122,122,"Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang wajib disusun","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","dokumen","29.0"],
    [123,123,"Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Persen","81.47"],
    [124,124,"Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","data","2058.0"],
    [125,125,"Jumlah data statistik sektoral","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total data statistik yang dikumpulkan, dikelola, dan dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.","data","2526.0"],
    [126,126,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur kualitas laporan \n keuangan Perangkat Daerah\n dengan kriteria:\n Nilai 5: Sangat Baik\n Nilai 3 – 4: Baik\n Nilai 1 – 2: Sedang \n Nilai 0: Buruk","Nilai","5.0"],
    [127,127,"Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","90.9"],
    [128,128,"Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","86.72"],
    [129,129,"Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Persen","100.0"],
    [130,130,"Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Rupiah","22166508092.0"],
    [131,131,"Jumlah belanja pada DPA DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Rupiah","22166508092.0"],
    [132,132,"- Jumlah data statistik sektoral","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","data","2526.0"],
    [133,133,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk","Nilai","5.0"],
    [134,134,"Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset DP3AP2KB oleh BPKAD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","5.0"],
    [135,135,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk","Nilai","5.0"],
    [136,136,"Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","5.0"],
    [137,137,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk","Nilai","5.0"],
    [138,138,"Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","5.0"],
    [139,139,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk","Nilai","5.0"],
    [140,140,"Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","5.0"],
    [141,141,"Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","90.9"],
    [142,142,"Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","90.9"],
    [143,143,"Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","86.72"],
    [144,144,"- Hasil nilai IP ASN DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Nilai","86.72"],
    [145,145,"Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Persen","100.0"],
    [146,146,"Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Rupiah","22166508092.0"],
    [147,147,"Jumlah belanja pada DPA  DP3AP2KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","","Rupiah","22166508092.0"]
]}