1Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan RakyatBagian Kesejahteraan RakyatIndeks yang mengukur implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat di Pemkot Yogyakarta. Kebijakan kesejahteraan rakyat yang diukur implementasinya adalah Perda Kota Yogyakarta dan Perwal Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan minimal 1 tahun meliputi urusan: a. Bina mental spiritual b. Kesejahteraan sosial, terdiri dari urusan Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan-49.88 2Persentase implementasi kebijakan bina mentalBagian Kesejahteraan RakyatPersen100 3Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosialBagian Kesejahteraan RakyatPersen48 4Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakatBagian Kesejahteraan RakyatPersen42.11 5Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat DaerahBagian Kesejahteraan RakyatProporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan bina mental spiritual dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acarapersen100 6Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara )Bagian Kesejahteraan Rakyatisu2 7Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat DaerahBagian Kesejahteraan RakyatProporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acarapersen100 8Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara)Bagian Kesejahteraan Rakyatisu2 9Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian Kesejahteraan Rakyatisu2 10Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat DaerahBagian Kesejahteraan RakyatProporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acarapersen100 11Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara)Bagian Kesejahteraan Rakyatisu2 12Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian Kesejahteraan Rakyatisu2 13Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusunpersen100 14Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 15Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 16Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasiBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi fasilitasi terhadap kegiatan bina mentalpersen100 17Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasiBagian Kesejahteraan Rakyatkegiatan330 18Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasiBagian Kesejahteraan Rakyatkegiatan330 19Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusunpersen100 20Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 21Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 22Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusunpersen100 23Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 24Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 25Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusunpersen100 26Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 27Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 28Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusunpersen100 29Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 30Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 31Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusunpersen100 32Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 33Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 34Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusunBagian Kesejahteraan RakyatMengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusunpersen100 35Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 36Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang seharusnya disusunBagian Kesejahteraan Rakyatdokumen1 37IKM KesraBagian Kesejahteraan Rakyatindeks89.08