_id No Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2025 1 1 Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat "Indeks yang mengukur implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat di Pemkot Yogyakarta. Kebijakan kesejahteraan rakyat yang diukur implementasinya adalah Perda Kota Yogyakarta dan Perwal Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan minimal 1 tahun meliputi urusan: a. Bina mental spiritual b. Kesejahteraan sosial, terdiri dari urusan Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan" - 49.88000000000000255795384873636066913604736328125 2 2 Persentase implementasi kebijakan bina mental Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Persen 100 3 3 Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Persen 48 4 4 Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Persen 42.1099999999999994315658113919198513031005859375 5 5 Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan bina mental spiritual dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara persen 100 6 6 Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara ) Bagian Kesejahteraan Rakyat "" isu 2 7 7 Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara persen 100 8 8 Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara) Bagian Kesejahteraan Rakyat "" isu 2 9 9 Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat "" isu 2 10 10 Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara persen 100 11 11 Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara) Bagian Kesejahteraan Rakyat "" isu 2 12 12 Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat "" isu 2 13 13 Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun persen 100 14 14 Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 15 15 Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 16 16 Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi fasilitasi terhadap kegiatan bina mental persen 100 17 17 Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat "" kegiatan 330 18 18 Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat "" kegiatan 330 19 19 Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun persen 100 20 20 Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 21 21 Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 22 22 Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun persen 100 23 23 Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 24 24 Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 25 25 Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun persen 100 26 26 Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 27 27 Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 28 28 Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun persen 100 29 29 Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 30 30 Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 31 31 Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun persen 100 32 32 Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 33 33 Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 34 34 Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun persen 100 35 35 Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 36 36 Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang seharusnya disusun Bagian Kesejahteraan Rakyat "" dokumen 1 37 37 IKM Kesra Bagian Kesejahteraan Rakyat "" indeks 89.0799999999999982946974341757595539093017578125