1Persentase Penegakan PERDASatuan Polisi Pamong PrajaPersentase penegakan pelanggaran Perda Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan perda berdasarkan penyelidikan dugaan pelanggaran perda; pemanggilan terduga pelanggar perda; penyidikan pelanggaran perda; pemeriksaan pelanggaran perda, pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda);persen1.0 2Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaKomposit Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + persentase peningkatan kapasitas Pol PP + Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakatpersen1.0 3Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan serta deteksi cegah dinipersen1.0 4Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkanSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaksanakan melalui strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan atas pelanggaran yang dilaporkan/aduan dan hasil operasi/patroli.persen1.0 5Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumSatuan Polisi Pamong PrajaSatuan Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menliai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu, diantaranya meliputi dimensi Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistempersen84.6959 6Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MasyarakatSatuan Polisi Pamong Praja(1) Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (2) Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. (3) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam turut mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Tugas Perbantuan Linmas dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan potensi masyarakat (4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Satlinmas mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan ketugasanpersen92.19 7Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas.Persen1.0 8Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.Persen1.0 9Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan MasyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPartisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dan Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmasPersen0.8402 10Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan linmasSatuan Polisi Pamong PrajaUpaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan petugas Pol PP dan Linmas dalam mendukung ketugasan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penegakan perda dan perkadaPersen0.6988 11Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong PrajaMengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat burukNilaiAA (90,083) 12Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas.Persen1.0 13Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikanSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi tumbuh menjadi gangguan nyata yang dapat dicegah.Potensi220.0 14Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota YogyakartaSatuan Polisi Pamong PrajaKondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta.Potensi220.0 15Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah diniSatuan Polisi Pamong PrajaPengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung; patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmasPersen1.0 16Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui deteksi cegah diniSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi tumbuh menjadi gangguan nyata yang dapat dicegah melalui deteksi cegah dini.Potensi36.0 17Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta yang didapat melalui deteksi cegah diniSatuan Polisi Pamong PrajaKondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta yang didapat melalui deteksi cegah diniPotensi36.0 18Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalanSatuan Polisi Pamong PrajaPatroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmasPersen1.0 19Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalanSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan melalui patroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmaspotensi184.0 20Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta melalui melalui patroli, pengamanan dan pengawalanSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya potensi gangguan tibumtranmas berdasarkan patroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP), pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;potensi184.0 21Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkadaSatuan Polisi Pamong PrajaPenegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.Persen1.0 22Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikanSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yang dilakukan atas dasar kesadaran yang dapat diselesaikan melalui hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatpelanggaran4210.0 23Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasiSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yang dilakukan atas dasar kesadaran berdasarkan temuan langsung melalui kegiatan operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi maupun tindak lanjut laporan pengaduan masyarakatpelanggaran4210.0 24Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisiSatuan Polisi Pamong Prajapenyelidikan dugaan pelanggaran perda dan perkada; pemanggilan terduga pelanggar perda perkada; penyidikan pelanggaran perda dan perkada; pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada; pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada); kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait yang mendukung penegakan perda dan perkadaPersen1.0 25Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisiSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya pelanggaran perda dan perkada yang telah terbukti melalui pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada);Pelanggaran53.0 26Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yustisiSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya dugaan pelanggaran perda dan perkada yang telah terbukti melalui proses penyelidikan, pemanggilan terduga pelanggar, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkadaPelanggaran53.0 27Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisiSatuan Polisi Pamong PrajaPembinaan dan tindakan Non Yustisial; operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada; pemetaan kerawanan pelanggaran perda perkadaPersen1.0 28Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara non yustisiSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya penindakan pelanggaran perda dan perkada melalui pembinaan dan tindakan Non Yustisial serta operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkadaPelanggaran4157.0 29Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada non yustisiSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya temuan pelanggaran perda dan perkada melalui operasi Non Yustisial dan operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada serta patroli pencegahan pelanggaran perda dan perkadaPelanggaran4157.0 30Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan MasyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPartisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dan Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmasPersen0.8402 31Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmasSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase jumlah minimal terdapat 10 orang anggota linmas di tiap kampung untuk 169 jumlah kampung di Kota YogyakartaPersen1.0 32Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaFrekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas dan membantu ketugasan penanggulangan bencana dan kebakaranPersen1.0 33Persentase Kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase kelompok masyarakat yang turut serta aktif mendukung kegiatan mewujudkan trantibumlinmas di kota yogyakartaPersen0.6803 34Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas Satuan Polisi Pamong PrajaIdentifikasi jumlah ideal anggota linmas aktif di wilayah kampung dengan jumlah minimal 10 orang petugas linmas di tiap kampung yang tergabung dalam satlinmas kelurahanPersen1.0 35Jumlah kampung yg memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung minimal 10 Linmas)Satuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung yang telah memenuhi kriteria ideal anggota linmas aktif di wilayah kampung dengan jumlah minimal 10 orang petugas linmas di tiap kampung yang tergabung dalam satlinmas kelurahanKampng169.0 36jumlah kampung di Kota YkSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan KampungKampung169.0 37Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaDukungan ketugasan petugas linmas dalam membantu mewujudkan tibumtranmas termasuk dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui kegiatan mobilisasi linmasPersen1.0 38Jumlah kegiatan tugas perbantuan yang diikuti oleh Satgas linmasSatuan Polisi Pamong PrajaFrekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmasKali450.0 39Jumlah kegiatan mobilisasi linmasSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kegiatan trantibumlinmasKali450.0 40Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaPeran serta aktif kelompok/komunitas masyarakat dalam turut mewujudkan trantibumlinmas; sosialisasi perda dan perkada di kampung dan sekolah; perawatan Kampung Panca Tertib melalui rembug kampung panca tertib; pencanangan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah); perawatan Panca Tertib Bergerak Bersama Sekolah (Panter Berkah)Persen0.6803 41Persentase Pencanangan kampung panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah kampung yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan jumlah kampung se Kota Yogyakarta dikali 100 %Persen0.9586 42Jumlah kampung panca tertib yg dicanangkanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung yang telah menandatangani komitmen butir panca tertib dan mendeklarasikan sebagai kampung panca tertib Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencanangkan Kampung Panca Tertib dengan tahapan sebagai berikut : - Sosialisasi pengenalan program Kampung Pantib - Pembentukan dan pembekalan Pelopor Ketertiban (Pekerti) dan Forum Kampung Panca Tertib - Identifikasi masalah dan potensi kampung Pantib untuk menyusun butir komitmen pantib - Membuat pemetaan/ mapping rencana aksi pasca deklarasi skala prioritas komitmen pantib - Pencanangan kampung PantibKampung162.0 43Jumlah kampung di Kota YogyakartaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan KampungKampung169.0 44Persentase Pencanangan sekolah panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah sekolah yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan target jumlah sekolah pada tahun perencanaan dikali 100 %Persen0.5 45Jumlah sekolah panca tertib yg dicanangkanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah sekolah yang telah menandatangani komitmen butir panca tertib dan mendeklarasikan sebagai sekolah panca tertibSekolah25.0 46Target pembentukan sekolah panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaSasaran jumlah sekolah yang mendeklarasikan sekolah panca tertib pada tahun perencanaanSekolah50.0 47Persentase Pendampingan Perawatan kampung panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan frekuensi jumlah pendampingan kampung yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan jumlah kampung panca tertib se Kota Yogyakarta dikali 100 %Persen0.7692 48Jumlah kampung panca tertib yg didampingiSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pendampingan kampung yang telah mencanangkan dan mendeklarasikan Kampung Panca Tertib untuk melaksanakan Butir Komitmen.Kampung130.0 49Jumlah kampung di Kota YogyakartaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan KampungKampung169.0 50Persentase Pendampingan Perawatan sekolah panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan frekuensi jumlah pendampingan sekolah yang telah mencanangkan sekolah panca tertib dan sekolah panca tertib pada periode renstra dikali 100 %Persen0.4444 51Jumlah sekolah panca tertib yg didampingiSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pendampingan sekolah yang telah mencanangkan dan mendeklarasikan sebagai Sekolah Panca Tertib untuk melaksanakan Butir Komitmen.Sekolah20.0 52Target sekolah panca tertib yg dirawatSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah Sekolah Panca Tertib pada periode renstraSekolah45.0 53Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmasSatuan Polisi Pamong PrajaKomposit Persentase Peningkatan standar kompetensi SDM Pol PP + Persentase Peningkatan standar kompetensi SDM linmas + persentase kepatuhan pegawai terhadap kode etik + Persentase penyusunan kajian perundang-undanganPersen0.6988 54Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinyaSatuan Polisi Pamong PrajaPeningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan, kesamaptaan, maupun bentuk sosialisasi/ workshop/ bintek/ pelatihan/ diseminasi informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan ketugasanPersen0.9594 55Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmasSatuan Polisi Pamong PrajaPeningkatan kapasitas SDM petugas linmas baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pembekalan, pelatihan, dan kesamaptaan linmasPersen0.2608 56Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaPemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP; bimbingan konseling petugas Saptol PP; implementasi ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam menegakkan kode etik pegawai Satpol PPPersen0.781 57Persentase Penyusunan kajian Peraturan Perundang-UndanganSatuan Polisi Pamong Prajakegiatan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasanPersen0.375 58Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinyaSatuan Polisi Pamong PrajaPeningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan, kesamaptaan, maupun bentuk sosialisasi/ workshop/ bintek/ pelatihan/ diseminasi informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan-0.9594 59Persentase anggota yang memahami peraturanSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah pegawai yang lulus tes pemahaman peraturan perundang-undangan terhadap jumlah pegawai yang mengikuti tes pemahaman peraturan perundang-undanganPersen0.9714 60Persentase anggota yang lulus samaptaSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah pegawai yang lulus tes kesamaptaan terhadap jumlah pegawai yang mengikuti tes kesampataanPersen0.9474 61Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmasSatuan Polisi Pamong PrajaPeningkatan kapasitas SDM petugas linmas baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pembekalan, pelatihan, dan kesamaptaan linmasPersen0.2608 62Jumlah petugas linmas yg lulus pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmasSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas yang mendapat sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan kompetensiOrang970.0 63Jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas dalam periode renstraSatuan Polisi Pamong PrajaTarget jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi ketugasan linmas dalam periode renstraOrang3720.0 64Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaPemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP; bimbingan konseling petugas Saptol PP; implementasi ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam menegakkan kode etik pegawai Satpol PP didukung oleh kegiatan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasanPersen0.781 65Jumlah pegawai yg mematuhi kode etik Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaTarget jumlah pegawai yang mematuhi dan tidak melanggar kode etik Satpol PPOrang107.0 66Jumlah pegawai Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya pegawai Satpol PP Kota YogyakartaOrang137.0 67persentase penyusunan kajian peraturan perundang-undanganSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah peraturan perundang-undangan yg dikaji dan target jumlah peraturan perundang-undangan yg dikaji pada tahun perencanaan dkali 100%Persen0.375 68jumlah peraturan perundang-undangan yg dikajiSatuan Polisi Pamong Prajatarget jumlah peraturan perundang-undangan yang dikaji pada tahun perencanaanPeraturan15.0 69Target jumlah peraturan perundang-undangan periode renstraSatuan Polisi Pamong Prajatarget jumlah pengkajian peraturan perundang-undangan pada tahun perencanaanPeraturan40.0 70Persentase PPNS yang dibinaSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan antara jumlah PPNS yang dibina dengan jumlah PPNS dikali seratus persenPersen1.0 71Jumlah PPNS yang dibinaSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya anggota PPNS yang mendapat pelatihan atau diklatorang40.0 72Jumlah PPNSSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya anggota PPNSorang40.0 73Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan antara jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga yang telah di kukuhkan dengan jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga dikali seratus persenPersenN/A 74Jumlah Kampung yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang telah dikukuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga yang telah dikukuhkankampungN/A 75Jumlah kampung di Kota YogyakartaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan KampungkampungN/A 76Persentase kelompok jagawarga yang dilakukan pembinaanSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan antara jumlah kelompok jaga warga yang dilakukan pembinaan dengan jumlah kelompok jagawarga dikali seratus persenPersenN/A 77Jumlah Kelompok Jaga Warga yang dibinaSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kelompok jaga warga yang mendapat pelatihankelompokN/A 78Jumlah Kelompok JagawargaSatuan Polisi Pamong PrajaBanyaknya kelompok jagawarga di Kota YogyakartakelompokN/A 79Nilai SAKIP Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaMengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)NilaiA (88,32) 80Nilai SPIP Satpol PP,Satuan Polisi Pamong PrajaMenilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)NilaiOptimum (4,526) 81Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaMenilai tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna layanan atas kinerja Satpol PPNilai82.82 82Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang disusun tepat waktu dan Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun dikali 100%Persen1.0 83Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang disusun tepat waktuSatuan Polisi Pamong PrajaKetepatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP sesuai dengan tatakalaDokumen15.0 84Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusunSatuan Polisi Pamong PrajaTarget jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganDokumen15.0 85Persentase ketersediaan data statistik sektoral Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaPerbandingan ketersediaan jumlah data statistik sektoral Satpol PP dan Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dikali 100%Persen1.0 86Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganData164.0 87Jumlah Data statistik sektoralSatuan Polisi Pamong PrajaTarget jumlah data statistik sektoralData164.0 88Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaMengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 89Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaMengukur indeks kualitas dan profesionalitas ASN Perangkat DaerahNilai79.39 90Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaHasil penilaian pengawasan dan penyelenggaraan kearsipan Satpol PPNilai90.38 91Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaMengukur tingkat kepatuhan pengumuman rencana pengadaan pada SIRUP Perangkat DaerahPersen1.0 92Jumlah belanja Satpol PP yang diinputkan pada SIRUPSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah realiasai anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun berjalan yang diinputkan di dalam SIRUPRupiah30112313342.0 93Jumlah belanja pada DPA Satpol PPSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pagu anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun berjalan yang diinputkan di dalam SIRUPRupiah30112313342.0