_id No Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2025 1 1 Indeks Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Suatu sistem penilaian tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Nilai 72.11 2 2 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Dinas Pertanian dan Pangan "" Persen 100.0 3 3 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Perikanan tangkap dan budidaya di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Persen 166310.0 4 4 Produktivitas per hektar per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Produktivitas tanaman pangan/padi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Rata-rata ton per hektar per tahun SIMONEVA 5 5 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota) Dinas Pertanian dan Pangan Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yang terdata melalui hasil pemeriksaan di poliklinik hewan dan hasil monitoring kesehatan hewan di Kota Yogyakarta dalam satu tahun. Persen 100.0 6 6 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Dinas Pertanian dan Pangan Proporsi populasi yang asupan energinya dibawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif, digunakan untuk memonitor kondisi kerawanan pangan dan gizi Persen 9.52 7 7 Nilai PDRB sektor pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di sektor pertanian dalam suatu wilayah selama periode tertentu Rupiah 75910000000.0 8 8 Pola pangan Harapan Dinas Pertanian dan Pangan Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. "" 90.92 9 9 Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan Dinas Pertanian dan Pangan total banyaknya sarana penunjang kegiatan pertanian (seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, alsintan, dan sarana pendukung lainnya) yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan, peningkatan produktivitas, serta efisiensi usaha tani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan Rupiah 10110038500.0 10 10 Pendapatan petani Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan petani yang mencerminkan keuntungan bersih dari aktivitas usahatani dan menjadi indikator kesejahteraan petani Rupiah 2219134000.0 11 11 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah 7890904500.0 12 12 PAD Sektor Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan, Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser, Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura. Rupiah 699834500.0 13 13 PAD Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura. Rupiah 179207500.0 14 14 PAD Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser Rupiah 92467000.0 15 15 PAD Kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan dan pemakaian mobil angkut daging. Rupiah 428160000.0 16 16 Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" Nilai A (88,9) 17 17 Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan hewani dan nabati secara berkelanjutan dibawah pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan 28.0 18 18 Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan hewani dan nabati secara berkelanjutan dibawah pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan 28.0 19 19 Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan Dinas Pertanian dan Pangan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah berbagai komponen penting yang memastikan produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan berjalan lancar. Komponen pendukung kemandirian pangan meliputi pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan hewani dan nabati. Kelurahan 28.0 20 20 Jumlah Kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan lokal, dan ternak untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Kelurahan 28.0 21 21 Angka Kecukupan Energi Ketersediaan Dinas Pertanian dan Pangan Ukuran yang menunjukkan jumlah energi (dalam kilokalori) yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap orang dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Kkal/kapita/hari 2778.16 22 22 Hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Dinas Pertanian dan Pangan "Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan / pengadaan (supply), penggunaan / pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya." Kkal/kapita/hari 2778.16 23 23 Persentase aksesibilitas pangan masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan Pengukuran dan perhitungan rasio aksesibilitas pangan masyarakat yang melibatkan pengumpulan data tentang akses penduduk terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan Persen 3.37 24 24 Jumlah penyedia pangan (BPS, Disdag,DPP) Dinas Pertanian dan Pangan Prasarana dan sarana penyedia Pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan Pangan (stok Pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen Pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Unit 12669.0 25 25 Jumlah penduduk Kota Yogyakarta (BPS) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Jiwa 375770.0 26 26 Persentase cadangan pangan pemerintah daerah Dinas Pertanian dan Pangan Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Persen 100.0 27 27 Jumlah cadangan pangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ton 65.05 28 28 Jumlah total cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ton 65.05 29 29 Angka Konsumsi Energi Dinas Pertanian dan Pangan Digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi dan jumlah energi yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu untuk perencanaan kebutuhan energi dalam satuan kalori per hari kkal/kapita/hari 1812.36 30 30 Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan Dinas Pertanian dan Pangan Masyarakat yang memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolahnya Persen 13.57 31 31 Jumlah masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan Dinas Pertanian dan Pangan Masyarakat yang memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolahnya Orang 600.0 32 32 Jumlah Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan (Dinkes) Dinas Pertanian dan Pangan Masyarakat yang perlu mendapatkan akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Jiwa 4421.0 33 33 Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah bebas kerawanan pangan didapatkan dari analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menunjukkan prioritas 1, 2, 3 adalah wilayah rentan rawan pangan dan prioritas 4, 5, 6 adalah wilayah aman pangan. Persen 84.44 34 34 Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta Kelurahan 45.0 35 35 Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 (hasil survei DPP) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan rentan rawan pangan prioritas 3 berdasarkan hasil analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Kelurahan 7.0 36 36 Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Kelurahan 7.0 37 37 Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman Dinas Pertanian dan Pangan Pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. Persen 70.04 38 38 Persentase sampel pangan yang aman Dinas Pertanian dan Pangan Pangan segar asal yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. persen 88.4 39 39 Jumlah sertifikasi dan registrasi PSAT Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pengajuan ijin edar PSAT yang sudah keluar nomor ijin edarnya persen 25.0 40 40 "Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)" Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan pangan segar asal tumbuhan dilakukan di 29 Pasar Rakyat yang berada di Kota Yogyakarta, dilakukan di ritel dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal tumbuhan 500 sampel pertahun. Dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Persen 37.17 41 41 Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan yang meliputi pasar rakyat, ritail dan juga pelau usaha pangan segar asal tumbuhan unit 210.0 42 42 Jumlah total pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku pangan segar di pasar rakyat, ritail dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta unit 565.0 43 43 Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman Dinas Pertanian dan Pangan Pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal hewan dan perikanan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. Persen 84.58 44 44 Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan yang aman Dinas Pertanian dan Pangan jumlah sampel pangan segar asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang memenuhi syarat (aman) sampel 1015.0 45 45 Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan total Dinas Pertanian dan Pangan jumlah total sampel pangan segar asal hewan dan perikanan sampel 1200.0 46 46 "Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)" Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan pangan segar asal hewan dan perikanan dilakukan di 29 Pasar Rakyat, ritel, dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal hewan dan perikanan sebanyak 1200 sampel pertahun. Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan. Persen 31.93 47 47 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang aman Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) unit 274.0 48 48 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan total Dinas Pertanian dan Pangan Total pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) unit 858.0 49 49 Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta Dokumen 1.0 50 50 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan hasil perikanan yang memenuhi hygiene sanitasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) unit 6.0 51 51 Persentase kenaikan Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan pada UBI untuk memenuhi persyaratan teknis, persentase didapatkan dari jumlah UBI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% Persen 10.0 52 52 UBI yang memenuhi persyaratan teknis Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang memenuhi persyaratan teknis ( UBI yang sudah memiliki Sertifikat CBIB dan atau CPIB, surat keterangan Pra CBIB dan atau Pra CPIB dari DPP) unit 10.0 53 53 UBI yang terbina (target sampai dengan tahun 2030) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 unit 100.0 54 54 Persentase UBI yang terbina Dinas Pertanian dan Pangan Pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan untuk memenuhi persyaratan teknis budidaya ikan Persen 60.0 55 55 Capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun berjalan Unit 60.0 56 56 UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 Unit 100.0 57 57 PAD perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan di BBI dan Sub Raiser Rupiah 92467000.0 58 58 PAD Balai Benih Ikan Hias dan Sub Raiser Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan hias di BBI Nitikan dan Sub Raiser Rupiah 56429500.0 59 59 PAD Balai Benih Ikan Konsumsi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan konsumsi di BBI Mendungan Rupiah 36037500.0 60 60 Produksi Benih Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi benih Ikan Hias ditambah Ikan Konsumsi Rupiah 166310.0 61 61 Produksi benih ikan hias Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi benih ikan hias di BBI Nitikan dan Sub Raiser Rupiah 115898.0 62 62 Produksi benih ikan konsumsi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi benih ikan konsumsi di BBI Mendungan Rupiah 50412.0 63 63 Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis Dinas Pertanian dan Pangan "Pembinaan pada UPI untuk memenuhi persyaratan teknis. Persentase didapatkan dari jumlah UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100%" persen 28.57 64 64 UPI yang memenuhi persyaratan teknis Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang memenuhi persyaratan teknis (UPI yang sudah memiliki sertifikat SKP dan atau Surat Keterangan Pra-SKP dari DPP) Unit 6.0 65 65 UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 Unit 21.0 66 66 Persentase cakupan pembinaan UPI Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan UPI dalam 1 tahun, meliputi Anjangsana Penyuluh/Aktivitas Lapangan/Monitoring/Bimtek/Demplot/Kaji Terap) Persen 33.33 67 67 Capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan "" Unit 7.0 68 68 UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 Dinas Pertanian dan Pangan "" Unit 21.0 69 69 Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturannya Persen 100.0 70 70 Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya petani sawah yang dalam kegiatan usahataninya melakukan pemupukan sesuai dengan dosis, jenis, waktu, dan cara aplikasi yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian orang 99.0 71 71 Jumlah total petani sawah Dinas Pertanian dan Pangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan secara aktif mengusahakan lahan sawah untuk kegiatan bercocok tanam dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu orang 99.0 72 72 Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Persentase jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi Persen 100.0 73 73 Jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi Dinas Pertanian dan Pangan Total petani sawah yang tercatat dan menerima pupuk dengan harga subsidi dari pemerintah sesuai ketentuan pada periode tertentu orang 99.0 74 74 Jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah jumlah petani sawah yang tercatat dalam sistem (eRDKK) sesuai dengan ketentuan mengenai penerima pupuk bersubsidi, baik dari sisi luas lahan, komoditas, maupun status keanggotaan kelompok tani orang 99.0 75 75 PAD pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil kebun Hortikultura, KPNP dan Kebun Tegalrejo Rupiah 179207500.0 76 76 PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang berasal dari penjualan bibit tanaman pisang hasil kultur jaringan, bibit tanaman pisang dari kebun KPNP dan hasil buah kebun pisang Rupiah 67587000.0 77 77 PAD Kebun Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal penjualan bibit tanaman hasil kebun Hortikultura Rupiah 41876000.0 78 78 PAD Kebun Bibit Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan Asli Daerah yang berasal penjualan benih padi hasil kebun bibit tegalrejo Rupiah 69744500.0 79 79 Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Produksi benih padi yang dihasil dari Kebun Tegalrejo Rupiah 19927.0 80 80 Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura Rupiah 10532.0 81 81 Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah SIMONEVA 82 82 Produksi benih tanaman Kebun Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah SIMONEVA 83 83 Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan peredaran obat hewan meliputi pemeriksaan fisik sesuai dengan peraturan, persentase didapatkan dari jumlah obat hewan yang sesuai peraturan dibagi dengan jumlah sampel obat hewan yang diawasi di kali 100. Persen 22.6 84 84 Jumlah obat hewan yang sesuai peraturan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah obat hewan hasil pengawasan yang sesuai peraturan sampel 113.0 85 85 Jumlah sampel obat hewan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah sampel obat hewan yang diawasi dalam setahun sejumlah 500 sampel sampel 500.0 86 86 Cakupan pengawasan peredaran obat hewan Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan dan Pengawasan unit pengecer obat hewan untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Persen 85.0 87 87 Jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi di tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah unit pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta yang dibina dan diawasi di tahun berjalan unit 51.0 88 88 Jumlah unit pengecer obat hewan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah unit pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta unit 60.0 89 89 Persentase prasarana pertanian yang memadai Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik Persen SIMONEVA 90 90 Jumlah prasarana yang berfungsi baik Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah prasarana yang tersedia dan dapat digunakan sesuai fungsi utamanya tanpa mengalami kerusakan berarti, sehingga masih layak pakai serta mendukung kegiatan yang direncanakan unit SIMONEVA 91 91 Jumlah prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Sarana dan prasarana pertanian yang tercatat atau tersedia pada suatu wilayah/kelompok tani dalam periode waktu tertentu, baik yang dimiliki sendiri maupun yang dikelola unit SIMONEVA 92 92 Persentase prasarana pertanian yang telah tersedia Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik Persen SIMONEVA 93 93 Jumlah prasarana pertanian yang telah tersedia Dinas Pertanian dan Pangan Keseluruhan sarana dan prasarana pertanian yang sudah ada dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian, baik berupa bangunan fisik, infrastruktur, maupun fasilitas penunjang lainnya unit SIMONEVA 94 94 Jumlah prasarana yang dibutuhkan Dinas Pertanian dan Pangan total banyaknya sarana penunjang kegiatan pertanian (seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, alsintan, dan sarana pendukung lainnya) yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan, peningkatan produktivitas, serta efisiensi usaha tani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan unit SIMONEVA 95 95 Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS Dinas Pertanian dan Pangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali dari wabah PHMS dibagi jumlah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100. Persen 100.0 96 96 Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS Kemantren 14.0 97 97 Jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan 14 (TEGALREJO, JETIS, GONDOKUSUMAN, DANUREJAN, GEDONGTENGEN, NGAMPILAN, WIROBRAJAN, MANTRIJERON, KRATON, GONDOMANAN, PAKUALAMAN, MERGANGSAN, UMBULHARJO, KOTAGEDE) Kemantren 14.0 98 98 Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah PHMS yang terkendali dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 di kali 100. Persen 100.0 99 99 Jumlah PHMS yang terkendali Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah PHMS yang terkendali Jenis 21.0 100 100 Jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian yaitu 21 jenis Jenis 21.0 101 101 PAD kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik Hewan, jasa Pemotongan Hewan di RPH Giwangan dan pemakaian mobil angkut daging Rupiah 428160000.0 102 102 PAD Poliklinik Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik Hewan Rupiah 352070000.0 103 103 PAD Rumah Pemotongan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa Pemotongan Hewan di RPH Giwangan dan pemakaian mobil angkut daging Rupiah 76090000.0 104 104 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah 47276.0 105 105 Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah SIMONEVA 106 106 Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas dibagi jumlah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100. Persen 100.0 107 107 Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas Kemantren 14.0 108 108 Jumlah kemantren di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan 14 (TEGALREJO, JETIS, GONDOKUSUMAN, DANUREJAN, GEDONGTENGEN, NGAMPILAN, WIROBRAJAN, MANTRIJERON, KRATON, GONDOMANAN, PAKUALAMAN, MERGANGSAN, UMBULHARJO, KOTAGEDE) Kemantren 14.0 109 109 Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas Dinas Pertanian dan Pangan Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah kasus zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota dikali 100. Persen 100.0 110 110 Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali Dinas Pertanian dan Pangan zoonosis prioritas dalam standar pelayanan minimal zoonosis prioritas yang terkendali Jenis 5.0 111 111 Jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang termasuk dalam standar pelayanan zoonosis Prioritas di Kabupaten/Kota Jenis 5.0 112 112 Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani Dinas Pertanian dan Pangan Kelompok tani yang menghasilkan omzet dari kegiatan usaha taninya Persen 21.31 113 113 Jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok tani pada tahun berjalan yang dalam kegiatan usahanya (usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, atau usaha tani lainnya) berhasil memperoleh pendapatan (omzet) dari hasil penjualan produk/jasa usaha taninya, baik dalam bentuk penjualan langsung maupun tidak langsung kelompok 65.0 114 114 jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah keseluruhan kelompok tani yang tercatat, aktif, dan diakui secara resmi oleh pemerintah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berjalan kelompok 305.0 115 115 Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani Dinas Pertanian dan Pangan proporsi kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (misalnya dari kelas pemula ke madya, madya ke utama, atau utama ke mandiri) dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani yang ada. Persen 6.89 116 116 Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok tani yang berhasil naik peringkat atau strata dari kelas sebelumnya ke kelas yang lebih tinggi dalam periode tertentu, sesuai dengan hasil penilaian atau evaluasi kelembagaan kelompok tani Kelompok 21.0 117 117 Jumlah kelompok tani pada tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan Akumulasi jumlah kelompok tani yang ada hingga tahun berjalan, baik kelompok yang sudah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya maupun kelompok yang baru terbentuk pada tahun tersebut Kelompok 305.0 118 118 "Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan " Dinas Pertanian dan Pangan "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" Nilai A (85.76) 119 119 Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" Nilai SIMONEVA 120 120 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan" Dinas Pertanian dan Pangan "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" Nilai 82.67 121 121 Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun dikali 100% Persen 100.0 122 122 Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu Dinas Pertanian dan Pangan "" "" SIMONEVA 123 123 Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang wajib disusun Dinas Pertanian dan Pangan "" "" SIMONEVA 124 124 Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral Persen 81.99 125 125 Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan Dinas Pertanian dan Pangan "" "" 560.0 126 126 Jumlah Data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan "" "" 683.0 127 127 Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" Nilai 5.0 128 128 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" "" 86.13 129 129 Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" Nilai 86.37 130 130 Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan dikali 100% Persen 100.0 131 131 Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah SIMONEVA 132 132 Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" Rupiah SIMONEVA