1Rasio konektivitas kabupaten/kotaDinas PerhubunganRasio konektivitas kabupaten/kota adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah lain, baik secara internal (intra-kabupaten/kota) maupun eksternal (antar-kabupaten/kota dan provinsi). Indikator ini mencerminkan seberapa jauh infrastruktur transportasi, jaringan jalan, moda angkutan, maupun fasilitas pendukung lainnya mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat, ekonomi, dan pelayanan publik di dalam maupun di luar wilayah administratif tersebut.IndeksSIMONEVA 2Kinerja lalu lintas kabupaten/kotaDinas PerhubunganKinerja lalu lintas kabupaten/kota adalah ukuran tingkat pelayanan dan efisiensi sistem transportasi jalan dalam suatu wilayah administrasi kabupaten atau kota, yang mencerminkan kemampuan jaringan jalan dan fasilitas transportasi untuk mengakomodasi pergerakan kendaraan dan orang secara aman, lancar, nyaman, serta sesuai dengan kapasitas yang tersedia.Rasio0,64 3Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaanDinas PerhubunganIndeks yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yang meliputi: (1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, (2) Manajemen Lalu Lintas dan APILL, (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (4) Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, (5) Penerbitan Surat Izin Juru Parkir & Pengelola TKP, serta (6) Pelayanan Taman Keselamatan Lalu Lintas. Survei ini dilakukan dengan berpedoman pada Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 dan Perwal Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2017Nilai81,32 4Rata-rata kecepatan kendaraanDinas PerhubunganUkuran yang menunjukkan tingkat kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan berdasarkan rata-rata kecepatan kendaraan bermotor pada seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta. Data diperoleh dari hasil pemantauan kecepatan kendaraan yang didapatkan dari survey updating kinerja lalu lintas secara periodik tahunan. Semakin tinggi rata-rata kecepatan (dalam batas aman), semakin menunjukkan kondisi lalu lintas yang lancar.km/jam21,45 5Jumlah daerah rawan kecelakaanDinas PerhubunganJumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) adalah indikator yang menunjukkan jumlah lokasi di Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas tinggi. Penilaian dilakukan melalui kajian teknis oleh Dinas Perhubungan berdasarkan data kecelakaan, observasi lapangan, dan evaluasi kondisi infrastruktur. Dari kajian tersebut, ditetapkan 10 lokasi dengan skor risiko tertinggi sebagai prioritas intervensi. Lokasi ini menjadi sasaran penanganan melalui pemasangan rambu, perbaikan infrastruktur lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan. Indikator ini digunakan untuk mendukung peningkatan keselamatan dan lalu lintas, serta sebagai dasar perencanaan kebijakan transportasi yang lebih responsif terhadap risiko kecelakaan.Lokasi2.0 6Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PerhubunganDinas PerhubunganHasil Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari evaluasi internal terhadap aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Nilai penilaian mencerminkan tingkat kematangan tata kelola organisasi dan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan pelayanan publik.Nilai86505.0 7Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)Dinas PerhubunganKinerja ruas jalan perkotaan diukur dengan menggunakan indikator V/C Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas maksimum jalan (C) pada waktu tertentu. Nilai V/C Ratio digunakan untuk menilai tingkat kelancaran lalu lintas, di mana semakin rendah nilainya, maka semakin lancar arus lalu lintas.-0,64 8Persentase persimpangan yang menggunakan sistem area traffic control system (ATCS)Dinas PerhubunganPersentase persimpangan yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS, yaitu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi yang memungkinkan pengaturan sinyal lalu lintas secara adaptif dan terpusat. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas pada simpang-simpang jalan.Persen67.0 9Jumlah ATCS yang terpasangDinas PerhubunganJumlah ATCS (Area Traffic Control System) yang terpasang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan banyaknya perangkat sistem pengendali lalu lintas berbasis teknologi yang telah diimplementasikan dan berfungsi pada titik-titik persimpangan jalan dalam suatu wilayah. ATCS merupakan sistem manajemen lalu lintas modern yang mengatur pengendalian sinyal lampu lalu lintas secara terkoordinasi dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus kendaraan, mengurangi tundaan, meminimalisasi kemacetan, serta mendukung keselamatan lalu lintas.Unit34.0 10Jumlah Keseluruhan simpangDinas PerhubunganJumlah keseluruhan simpang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total titik pertemuan atau persilangan antar-ruas jalan yang terdapat dalam suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik simpang bersinyal maupun tidak bersinyal. Simpang (intersection) dalam konteks transportasi didefinisikan sebagai titik pertemuan dari dua ruas jalan atau lebih yang berfungsi sebagai penghubung jaringan lalu lintas dan menjadi titik pengaturan pergerakan kendaraan maupun pejalan kaki.Unit51.0 11Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baikDinas PerhubunganPersentase fasilitas perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman jalan) yang berada dalam kondisi baik, yaitu berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar teknis serta keselamatan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas.Persen85.42 12Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpeliharaDinas PerhubunganJumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan banyaknya sarana penunjang keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas yang telah mendapatkan pemeliharaan rutin maupun perbaikan sehingga tetap berfungsi sesuai standar teknis.Unit3076.0 13Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang adaDinas PerhubunganJumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan sarana penunjang lalu lintas yang terpasang dan tersedia di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik dalam kondisi berfungsi maupun tidak berfungsi.Unit3601.0 14Persentase pelayanan rekomendasi sesuai SOPDinas PerhubunganPersentase permohonan rekomendasi analisis dampak lalu lintas yang diproses dan dilayani sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam SOP. Indikator ini mengukur kualitas dan konsistensi pelayanan teknis analisis dampak lalu lintas dalam mendukung pengelolaan lalu lintas. Persen100.0 15Jumlah Permohonan sesuai SOPDinas PerhubunganJumlah permohonan sesuai SOP (Standard Operating Procedure) adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total permohonan layanan publik yang diajukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan dan telah diproses sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada suatu instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik.Buah18.0 16Jumlah Permohonan yang masukDinas PerhubunganJumlah permohonan yang masuk adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan permintaan layanan publik yang diajukan oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan kepada suatu instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik dalam periode waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan status penyelesaian permohonan tersebut.Buah18.0 17Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umumDinas PerhubunganPersentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum adalah ukuran yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana angkutan umum yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total infrastruktur yang tersedia. Sarana dan prasarana ini mencakup halte, terminal, rambu angkutan umum, tempat parkir khusus angkutan, dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan pengguna transportasi umum.Persen91.94 18Persentase Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpeliharaDinas PerhubunganPersentase Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpelihara adalah indikator kinerja pelayanan transportasi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah TPKPU yang berada dalam kondisi baik karena mendapatkan pemeliharaan rutin dengan jumlah keseluruhan TPKPU yang ada di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase.Unit83.87 19Persentase Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) berkondisi baikDinas PerhubunganPersentase Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan tidak bermotor yang masih layak pakai dan berfungsi optimal dengan jumlah keseluruhan kendaraan tidak bermotor yang terdaftar atau tercatat di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. Kendaraan tidak bermotor (KTB) mencakup sarana transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga hewan, antara lain: sepeda, becak, gerobak, andong/delman, serta moda tradisional lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.Unit100.0 20Persentase tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum yang terpelihara dengan baikDinas PerhubunganPersentase ini mengukur seberapa besar bagian dari total TPKPU yang tersedia dalam kondisi terpelihara dengan baik, yaitu memenuhi kriteria kebersihan, kenyamanan, kelengkapan fasilitas dasar, keamanan, dan kejelasan informasi. TPKPU meliputi halte, terminal kecil, atau rambu titik pemberhentian lainnya yang digunakan angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.Persen83.87 21Jumlah TPKPU yang terpeliharaDinas PerhubunganJumlah Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpelihara adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit fasilitas pemberhentian resmi angkutan umum (seperti halte, shelter, atau titik naik-turun penumpang) yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan masih berfungsi dengan baik sesuai standar teknis dan pelayanan minimum.Unit26.0 22Jumlah TPKPU yang adaDinas PerhubunganJumlah Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang ada adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan fasilitas pemberhentian resmi angkutan umum yang tersedia di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik dalam kondisi berfungsi optimal maupun memerlukan perbaikan/pemeliharaan.Unit31.0 23Persentase penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotorDinas PerhubunganIndikator ini mengukur tingkat pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap moda transportasi tidak bermotor (seperti becak kayuh dan andong) dibandingkan dengan jumlah rencana kegiatan yang telah disusun. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, pemberian fasilitas, pengaturan operasional, atau sosialisasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan moda transportasi tidak bermotor yang ramah lingkunganPesen100.0 24Jumlah pembinaan yang terlaksanaDinas PerhubunganJumlah pembinaan yang terlaksana adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kegiatan pembinaan yang berhasil dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga, atau organisasi sesuai dengan program kerja dan rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.Kali5.0 25Jumlah yang direncanakanDinas PerhubunganJumlah yang direncanakan adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kegiatan, program, proyek, atau target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan resmi suatu instansi/organisasi untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.Kali5.0 26Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standartDinas PerhubunganIndikator ini mengukur tingkat keterkelolaan dan kelayakan sistem pendukung perparkiran, yang meliputi: a) Sarana dan prasarana perparkiran (seperti rambu parkir, marka, tempat parkir resmi, sistem pembayaran, dan fasilitas keselamatan) dalam kondisi baik sesuai standar teknis; b) Juru parkir yang bekerja sesuai ketentuan, memiliki identitas resmi, memahami SOP, dan tertib dalam melaksanakan tugas.Persen92.37 27Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baikDinas PerhubunganPersentase sarana dan prasarana perparkiran yang berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana perparkiran yang masih layak, aman, serta berfungsi optimal dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana perparkiran yang tersedia di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase.Persen98.13 28Persentase juru parkir yang tertibDinas PerhubunganPersentase juru parkir yang tertib adalah indikator kinerja pelayanan perparkiran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah juru parkir (jukir) yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, aturan, dan standar operasional prosedur (SOP) dengan jumlah keseluruhan juru parkir yang terdaftar atau beroperasi di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase.Persen86.6 29Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baikDinas PerhubunganPersentase ini menunjukkan proporsi fasilitas perparkiran yang terpasang dan berfungsi baik sesuai standar teknis. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup marka parkir, rambu, papan informasi.Persen97.92 30Jumlah sarpras parkir yang berkondisi baikDinas PerhubunganJumlah sarana dan prasarana (sarpras) parkir yang berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan total unit fasilitas parkir, baik berupa sarana maupun prasarana, yang masih berfungsi optimal, aman, nyaman, dan memenuhi standar teknis pelayanan perparkiran di suatu wilayah.Unit470.0 31Jumlah sarpras parkir yang terpasangDinas PerhubunganJumlah sarana dan prasarana (sarpras) parkir yang terpasang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit sarana maupun prasarana perparkiran yang telah dibangun atau dipasang secara resmi di suatu wilayah, tanpa mempertimbangkan kondisi atau tingkat fungsionalitasnya.Unit480.0 32Persentase juru parkir yang tertibDinas PerhubunganIndikator ini mengukur tingkat kepatuhan juru parkir resmi dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP). Juru parkir dinyatakan tertib apabila: a)Terdaftar dan memiliki izin resmi; b)Menggunakan atribut lengkap (rompi, ID, perlengkapan pendukung), c)Menjalankan tugas sesuai ketentuan teknis dan etika pelayanan.Persen86.6 33Jumlah jukir resmi yang tertibDinas PerhubunganJumlah juru parkir resmi yang tertib adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total juru parkir yang memiliki izin atau penugasan resmi dari pemerintah daerah/instansi berwenang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, peraturan, serta standar operasional perparkiran yang berlaku.Orang866.0 34Jumlah jukir yang resmiDinas PerhubunganJumlah juru parkir yang resmi adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total tenaga kerja parkir yang memiliki legalitas atau pengesahan dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang untuk mengelola parkir di suatu lokasi tertentu.Orang1000.0 35Persentase kendaraan laik jalanDinas PerhubunganRasio rata-rata antara (1) kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji, dan (2) angkutan umum kendaraan tidak bermotor yang dalam kondisi baikPersen94,22 36Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus ujiDinas PerhubunganPersentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan proporsi jumlah kendaraan bermotor yang diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR) dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun laik jalan, dibandingkan dengan total kendaraan bermotor wajib uji pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.Persen88,44 37Persentase angkutan umum kendaraan tidak bermotor berkondisi baik.Dinas PerhubunganPersentase angkutan umum kendaraan tidak bermotor berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkutan umum tidak bermotor yang masih berfungsi dengan baik sesuai kriteria teknis dan laik operasi dengan jumlah total angkutan umum tidak bermotor yang ada dalam suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.Persen100.0 38Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus ujiDinas PerhubunganIndikator ini mengukur Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang diuji. kendaraan yang diuji yaitu kendaraan yang mendaftarkan untuk melakukan pengujianPersen88,44 39Jumlah kendaraan yang lulus ujiDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang lulus uji adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang telah menjalani uji berkala (uji KIR) dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan teknis serta laik jalan sesuai standar yang berlaku pada periode tertentu.Unit6733.0 40Jumlah kendaraan yang diujiDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang diuji adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang telah mengikuti proses uji berkala (uji KIR) pada periode tertentu, baik yang hasilnya dinyatakan lulus maupun tidak lulus.Unit7613.0 41Persentase Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Surat Ijin Operasional KendaraanDinas PerhubunganIndikator ini mengukur digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam proses legalisasi dan pengendalian operasional kendaraan tidak bermotorPersen100.0 42Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang memiliki TNKTBDinas PerhubunganJumlah Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang memiliki TNKTB adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit kendaraan tidak bermotor yang telah diberikan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang dalam periode tertentu.Unit950.0 43Jumlah Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terbitDinas PerhubunganJumlah Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terbit adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total tanda nomor resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang bagi kendaraan tidak bermotor dalam periode tertentu.Unit950.0 44Persentase kepatuhan lalu lintasDinas PerhubunganRasio kendaraan yang dinyatakan tertib terhadap jumlah total kendaraan yang diperiksa dalam operasi penegakan hukum lalu lintasPersen78,22 45Jumlah kendaraan yang tertibDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang tertib adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan lalu lintas, serta standar teknis yang berlaku dalam suatu wilayah dan periode tertentu.Kendaraan4432.0 46Jumlah kendaraan yang terperiksaDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang terperiksa adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang telah melalui proses pemeriksaan resmi oleh otoritas berwenang dalam suatu periode tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi administratif, teknis, dan operasional kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.Kendaraan5666.0 47Persentase pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap ruas jalan yang efektifDinas PerhubunganIndikator ini mengukur Jumlah gakkum yang dilaksanakan dibagi jumlah gakkum yang direncanakan. gakkum ialah operasi gabungan yang dilaksanakan antara dinas perhubungan dengan instansi terkaitPersen100 % 48Penegakan hukum (Gakum) yang terlaksanaDinas PerhubunganPenegakan hukum (Gakum) yang terlaksana adalah indikator kinerja yang menggambarkan jumlah, jenis, atau intensitas tindakan hukum yang benar-benar telah dilakukan oleh aparat berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menekankan pada aspek implementasi nyata, bukan hanya perencanaan atau potensi penindakan.Kali44 kali 49Gakum yang direncanakanDinas PerhubunganPenegakan hukum (Gakum) yang direncanakan adalah indikator kinerja yang menggambarkan jumlah, bentuk, dan jenis kegiatan penegakan hukum yang telah disusun, dijadwalkan, serta ditetapkan oleh aparat atau instansi berwenang untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, baik dalam dokumen rencana kerja tahunan, program pengawasan, maupun agenda penindakan.Kali44 kali 50Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintasDinas PerhubunganIndikator ini mengukur Jumlah orang yang datang dibagi jumlah orang yang diundang. dimana kelompok masyarakat tertentu yang telah mengikuti kegiatan edukasi atau sosialisasi mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benarPersen78,84 51Jumlah orang yang datangDinas PerhubunganJumlah orang yang datang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total individu yang hadir atau memasuki suatu lokasi, acara, fasilitas, atau layanan dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi, kunjungan, atau keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan atau unit pelayanan.Orang1565.0 52Jumlah orang yang diundangDinas PerhubunganJumlah orang yang diundang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total individu yang secara resmi ditetapkan sebagai penerima undangan untuk menghadiri suatu kegiatan, acara, atau pertemuan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan target partisipasi yang telah direncanakan oleh penyelenggara kegiatan.Orang1985.0 53Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Dinas Perhubunganmengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)Nilai85,36 54Nilai SPIP Dinas PerhubunganDinas Perhubunganmenilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)Nilai3673.0 55Nilai IKM Dinas PerhubunganDinas PerhubunganNilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dalam periode tertentu, berdasarkan hasil pengukuran yang terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Nilai84,52 56Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas PerhubunganDinas PerhubunganMengukur kualitas penyusunan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk Persen100.0 57Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktuDinas PerhubunganJumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berhasil disusun, disahkan, serta disampaikan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal organisasi.-20.0 58Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusunDinas PerhubunganJumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Wajib Disusun adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen resmi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang secara normatif harus disusun oleh organisasi/instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, maupun ketentuan administratif yang berlaku.-20.0 59Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas PerhubunganDinas PerhubunganMengukur kualitas penilaian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk Nilai5.0 60Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas PerhubunganDinas PerhubunganNilai85,37 61Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas PerhubunganDinas PerhubunganRasio penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinas PerhubunganNilai80.0 62Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas PerhubunganDinas PerhubunganRasio penilaian pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan oleh BPKAD Nilai5.0 63Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Perhubungan Dinas PerhubunganPersen1.0 64Jumlah belanja Dinas Perhubungan yang diinputkan pada SIRUPDinas PerhubunganRupiah29.348.743.533 65Jumlah belanja pada DPA Dinas PerhubunganDinas PerhubunganRupiah29.348.743.533 66Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas PerhubunganDinas PerhubunganPerhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap ketersediaan data statistik sektoralPersen100 % 67Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuanDinas PerhubunganData180.0 68Jumlah Data statistik sektoralDinas PerhubunganData205.0