1Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kotaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi atau bagian dari total kasus kekerasan pada anak yang berhasil ditangani dan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam periode waktu tertentu.persen147.0 2Indeks Perlindungan AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.nilaiBELUM RILIS DARI KEMENPPPA 3Indeks Ketimpangan GenderDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAlat ukur yang digunakan untuk menilai kerugian dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta juga digunakan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan gender menghambat kemajuan suatu negara.nilaiBELUM RILIS DARI KEMENPPPA 4Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahunDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut.Nilai6.7 5Proporsi Kebutuhan KB yang TerpenuhiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPresentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern%72.8 6Indeks Lansia BerdayaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasinal dan dimensi lingkungan.Nilai74.4 7Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remajaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikahNilai91.2 8Persentase Kampung Keluarga Berkualitas MandiriDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat%95.0 9Indeks Pembangunan berwawasan kependudukanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndikator komposit yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan.Nilai78.2 10Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil.%RSE 11Persentase ARG pada belanja langsung APBDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi atau bagian dari total belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender.%SIMONEVA 12Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndikator untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan total jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100.000RasioSIMONEVA 13TFR (Angka Kelahiran Total)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.Rasio1.68 14Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan, yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern%SIMONEVA 15Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi perempuan usia subur yang telah menikah yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi apapun untuk mencapai tujuan tersebut.%9.63 16Indeks Pembangunan Gender (IPG)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.nilaiBELUM RILIS DARI KEMENPPPA 17Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.nilai76.3 18Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.nilai71.86 19Ketercapaian nilai indikator Kota Layak AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaIndikator Kota Layak Anak terdapat 24 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Terdapat 5 (lima) kategori penilaian yang diberikan, yakni Pratama (500 - 600), Madya (601 - 700), Nindya (701 - 800), Utama, dan Paripurna.PredikatUtama (846.76) 20Total Fertility Rate (TFR)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada masa reproduksinya.nilai1.68 21Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencanaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruknilaiAA (90.338) 22Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh InspektoratDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaHasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DP3AP2KB 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DP3AP2KB 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DP3AP2KB 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan StatistiknilaiAA (90.338) 23Persentase Perempuan BerdayaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perempuan berdaya dengan memperhitungkan persentase angkatan kerja perempuan, proporsi legislator perempuan, dan Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG).persen38.59 24Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja.Persen64.19 25Angkatan Kerja PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSeluruh penduduk perempuan berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.orang102051.0 26Penduduk Usia Kerja PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSemua perempuan yang termasuk dalam kategori usia yang dianggap produktif secara ekonomi, umumnya ditetapkan diatas 15 tahun ke atas.orang158983.0 27Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPresentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan, dibandingakan dengan total jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta.Persen12.5 28Jumlah Legislator PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu badan perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.Orang5.0 29Jumlah legislator di DPRD Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam badan perwakilan rakyat di Kota YogyakartaOrang40.0 30Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal nilai alokasi belanja yang dialokasikan secara eksplisit untuk program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender.Persen38.83 31Jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa genderDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal alokasi belanja yang secara spesifik diidentifikasi dan dialokasikan untuk program serta kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender.Rupiah345737034410.0 32Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran responsif gender (ARG)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan aset yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender.Rupiah890311197692.0 33Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang AktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di Kota YogyakartaPersen94.9 34Jumlah kelembagaan PUG yang aktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.Lembaga93.0 35Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan di Kota Yogyakarta yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.Lembaga98.0 36Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan EkonomiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga perempuan mengikuti pendidikan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan EkonomiPersen100.0 37Jumlah Lembaga Perempuan yang MengikutiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal organisasi atau kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau forum tertentuLembaga31.0 38Jumlah Seluruh Lembaga Perempuan yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah keselurhan organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang secara khusus didirikan untuk fokus pada isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.Lembaga31.0 39Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang TerdampingiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdampingiPersen57.14 40Jumlah LPLPP yang TerdampingiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.Lembaga4.0 41Jumlah LPLPP yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal lembaga atau organisasi yang berfokus masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.Lembaga7.0 42Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang TertanganiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan banyaknya perempuan korban kekerasan yang tertangani.Persen100.0 43Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertanganiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal angka perempuan yang mengalami kekerasan dan telah mendapatkan layanan atau bantuan dari instansi terkait.Orang147.0 44Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang samaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kasus kekerasan terhadap perempuan yang secara resmi dilaporkan kepada instansi terkait dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun, satu kuartal)Orang147.0 45Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar lembaga yang ada tersosialisasi pencegahan kekerasanPersen100.0 46Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasi Pencegahan KekerasanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi atau organisasi yang telah menerima informasi, pelatihan, atau penyuluhan mengenai cara-cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.Lembaga2.0 47Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.Lembaga2.0 48Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitasDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti pelatihanPersen100.0 49Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti PelatihanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal organisasi atau institusi yang berpatisipasi dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan.Lembaga4.0 50Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.Lembaga4.0 51Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban KekerasanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban KekerasanPersen100.0 52Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.layanan7.0 53Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang TersediaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan.layanan7.0 54Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IVDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTerpenuhinya Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3), Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Berbudaya (Klaster 4).nilai453.0 55Nilai KLA Klaster IDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai81.0 56Nilai KLA Klaster IIDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai143.0 57Nilai KLA Klaster IIIDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai128.0 58Nilai KLA Klaster IVDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai101.0 59Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Ramah AnakPersen72.73 60Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.Lembaga8.0 61Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.Lembaga11.0 62Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Teredukasi Pemenuhan Hak AnakPersen72.73 63Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang teredukasi pemenuhan hak anakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi atau organisasi yang telah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi mengenai prinsip dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak.Lembaga8.0 64Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal keselurahan isntitusi atau fasilitas yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu wilayah.Lembaga11.0 65Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster VDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTerpenuhinya Klaster Perlindungan Khusus AnakNilai181.0 66Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan Jumlah Lembaga Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakPersen28.57 67Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi yang telah menerima dukungan, bimbingan, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anakLembaga2.0 68Jumlah Lembaga Ramah Anak yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal fasilitas, institusi, atau program di suatu wilayah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai lingkungan yang memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.Lembaga7.0 69Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang TerfasiltiasiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang terfasilitasi. Fasilitasi berupa operasial kegiatan.Persen33.33 70Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang TerfasilitasiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal institusi atau organisasi yang telah menerima dukungan, bimbinga, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan.Lembaga2.0 71Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal keseluruhan institusi atau organisasi yang menyediakan layanan spesialis untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau memiliki kebutuhan khususLembaga6.0 72Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban KekerasanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban KekerasanPersen100.0 73Jumlah Layanan bagi Anak Korban KekerasanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.layanan7.0 74Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang TersediaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk individu yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.layanan7.0 75Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP dibandingkan dengan seluruh KB yang terdiri dari Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, MOP dan MOW.Persen43.16 76Jumlah Peserta KB MKJPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana.Orang9367.0 77Jumlah Peserta KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun dalam program Keluarga Berencana.Orang21702.0 78Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) adalah perbandingan jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian pada tahun berjalan terhadap jumlah ibu hamil saat pendataan.Persen11.09 79Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Ingin Anak Lagi Maupun yang Ingin Hamil Lagi Nanti/KemudianDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal perempuan yang sedang hamil dan menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak mereka di masa depan.jenis137.0 80Jumlah Ibu Hamil saat PendataanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan tercatat dalam proses pendataan atau survei pada periode waktu tertentu.jenis1235.0 81Proporsi Kebutuhan KB yang TerpenuhiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.Persen74.47 82Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPresentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern.Unit58.19 83Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPresentase perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang ingin menunda atau membatasi kehamilan, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun.Unit9.63 84Pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi atau presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun, baik modern maupun tradisional.Unit68.51 85Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKesertaan KB pasca persalinan pada Pasangan Usia Subur (PUS), di mana PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan.Persen65.33 86Jumlah peserta KB pasca persalinan sampai dengan 42 hariDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal perempuan yang baru saja melahirkan dan sudah mulai menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam kurun waktu 42 hari (sekitar 6 minggu) setelah persalinan.Orang1219.0 87Jumlah ibu melahirkanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal perempuan yang melahirkan, baik secara normal maupun melalui operasi caesar, dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah.Orang1866.0 88Persentase Kampung Keluarga Berkualitas MandiriDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProsentase yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan BerkelanjutanPersen100.0 89Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan BerkelanjutanKampung45.0 90Jumlah Kampung KB di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal wilayah setingkat desa atau kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan dikembangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)Kampung45.0 91ASFR 15 - 19 TahunDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per-1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 TahunNilai6.7 92Persentase Lembaga yang Teredukasi KependudukanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga (SD dan SMP Negeri) yang teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan KotaPersen23.45 93Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan KotaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal sekolah yang telah secara resmi ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan dan telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan mengenai isu-isu kependudukan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.Lembaga53.0 94Jumlah SD dan SMP di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal keseluruhan lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah pertama (baik negeri maupun swasta) yang beroperasi di wilayah administratif Kota Yogyakarta.Lembaga226.0 95Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memanfaatkan Data SIGA, baik yang sudah diamanatkan secara langsung oleh Kemendukbangga/BKKBN melalui 30 indikator GDPK, maupun yang tidak tertuang pada indikator tersebut. OPD yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh Bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kemantren.Persen22.45 96Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data SIGADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal unit kerja pemerintah daerah yang menggunakan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mereka.Lembaga11.0 97Jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang adaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal unit kerja atau instansi pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di suatu wilayah.Lembaga49.0 98Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera ParipurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang menggambarkan cakupan kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera yang paripurna. Bina keluarga sejahtera (BKS) terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Penentuan stratifikasi terhadap BKB, BKR, BKL dan PIK R dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (kategori 2-3 orang, 4-5 orang atau lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas (Tidak ada, 1-2 Kader/pengurus, atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Administrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir atau lebih dari 2), serta 9) Fasilitasi rukukan (Ada atau Tidak). Kategori stratifikasi kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R dengan nilai 24-45 Dasar, 46-84 Berkembang, dan 85-100 Paripurna. Sedangkan untuk UPPKA dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (2-3 orang, 4-5 orang atau Lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas/orientasi (Tidak ada, 1-2 kader/pengurus atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Adminstrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir, atau Lebih dari 2), 9) Legalitas usaha (NIB, PIRT, PKRT, Sertifikat Halal, dan/atau BPOM), 10) Lingkup pemasaran (Lingkup kemantren, Lingkup kota atau Menjangkau luar kota), 11) Jejaring kemitraan (Tidak ada, Gandeng Gendong, e-Nglariisi, Ekspose/Pameran, dan/atau Jejaring Toko), serta 12) Metode pemasaran (Klasik, Media sosial, atau Marketplace/Online platform). Kategori stratfikasi UPPKA dengan nilai 30-75 Dasar, 76-124 Berkembang, dan 125-165 Paripurna.Persen14.37 99Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas operasional, inovasi, dan keberhasilan program yang sangat baik secara berkelanjutan.Kelompok129.0 100Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.Kelompok63.0 101Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.Kelompok15.0 102Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.Kelompok29.0 103Jumlah Kelompok PIK-R paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.Kelompok11.0 104Jumlah Kelompok UPPKA paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program dan dampaknya yang sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.Kelompok11.0 105Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSekelompok keluarga yang terorganisir di tingkat komunitas (RT/RW) di Kota Yogyakarta untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga secara holistik.Kelompok898.0 106Jumlah Kelompok Bina Keluarga BalitaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita.Kelompok390.0 107Jumlah Kelompok Bina Keluarga RemajaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak remaja.Kelompok102.0 108Jumlah Kelompok Bina Keluarga LansiaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) dan juga lansia itu sendiri.Kelompok177.0 109Jumlah Kelompok PIK-RDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dibentuk sebagai wadah kegiatan remaja untuk memberikan edukasi dan layanan konseling sebaya.Kelompok59.0 110Jumlah Kelompok UPPKADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dibentuk untuk memberikan dukungan dan membina keluarga akseptor KB agar memiliki usaha produktif demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.Kelompok170.0 111Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk melihat cakupan pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) melalui pelaporan R/I SIGAPersen94.65 112Jumlah Kelompok Kegiatan BKS yang MelaporDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang secara rutin dan teratur menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan mereka kepada lembaga terkait, seperti pemerintah kelurahan atau dinas setempat.Kelompok850.0 113Jumlah Kelompok Kegiatan BKSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal kelompok yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan program Bina Keluarga Sejahtera (BKS) di suatu wilayah.Kelompok898.0 114Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan KeluargaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka yang digunakan untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan dengan indikator keaktifan berupa 1) Adanya Surat Keputusan; 2) Adanya pertemuan (koordinasi) minimal 2 kali dalam 1 tahun; dan 3) Adanya pembinaan atau pendampingan ke wilayah.Persen100.0 115Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang AktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara resmi dan secara teratur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pendiriannya.organisasi5.0 116Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal seluruh organisasi non-pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki status legal di suatu wilayah.organisasi5.0 117Nilai SAKIP DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)NilaiA (87.11) 118Nilai SPIP DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMenilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)NilaiTerkelola dan Terukur (4.446) 119Nilai IKM DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai85.09 120Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersen100.0 121Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang disusun tepat waktuDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadokumen100.0 122Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang wajib disusunDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadokumen29.0 123Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersen81.47 124Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadata2058.0 125Jumlah data statistik sektoralDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal data statistik yang dikumpulkan, dikelola, dan dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.data2526.0 126Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 127Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai90.9 128Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai86.72 129Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersen100.0 130Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRupiah22166508092.0 131Jumlah belanja pada DPA DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRupiah22166508092.0 132- Jumlah data statistik sektoralDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadata2526.0 133Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 134Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset DP3AP2KB oleh BPKADDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai5.0 135Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 136Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKADDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai5.0 137Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 138Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKADDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai5.0 139Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 140Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKADDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai5.0 141Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai90.9 142Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umumDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai90.9 143Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai86.72 144- Hasil nilai IP ASN DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai86.72 145Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersen100.0 146Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRupiah22166508092.0 147Jumlah belanja pada DPA DP3AP2KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRupiah22166508092.0