{"help": "https://dataset.jogjakota.go.id/sv/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "adb918c4-95d8-4439-8fbd-2418d8f1ba27", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"No":1,"Nama Data":"Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi atau bagian dari total kasus kekerasan pada anak yang berhasil ditangani dan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam periode waktu tertentu.","Satuan":"persen","Data 2025":"147.0"},{"_id":2,"No":2,"Nama Data":"Indeks Perlindungan Anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.","Satuan":"nilai","Data 2025":"BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"},{"_id":3,"No":3,"Nama Data":"Indeks Ketimpangan Gender","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Alat ukur yang digunakan untuk menilai kerugian dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta juga digunakan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan gender menghambat kemajuan suatu negara.","Satuan":"nilai","Data 2025":"BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"},{"_id":4,"No":4,"Nama Data":"Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut.","Satuan":"Nilai","Data 2025":"6.7"},{"_id":5,"No":5,"Nama Data":"Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Presentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern","Satuan":"%","Data 2025":"72.8"},{"_id":6,"No":6,"Nama Data":"Indeks Lansia Berdaya","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasinal dan dimensi lingkungan.","Satuan":"Nilai","Data 2025":"74.4"},{"_id":7,"No":7,"Nama Data":"Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Pengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah","Satuan":"Nilai","Data 2025":"91.2"},{"_id":8,"No":8,"Nama Data":"Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat","Satuan":"%","Data 2025":"95.0"},{"_id":9,"No":9,"Nama Data":"Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan.","Satuan":"Nilai","Data 2025":"78.2"},{"_id":10,"No":10,"Nama Data":"Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil.","Satuan":"%","Data 2025":"RSE"},{"_id":11,"No":11,"Nama Data":"Persentase ARG pada belanja langsung APBD","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi atau bagian dari total belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender.","Satuan":"%","Data 2025":"SIMONEVA"},{"_id":12,"No":12,"Nama Data":"Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Indikator untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan total jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100.000","Satuan":"Rasio","Data 2025":"SIMONEVA"},{"_id":13,"No":13,"Nama Data":"TFR (Angka Kelahiran Total)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.","Satuan":"Rasio","Data 2025":"1.68"},{"_id":14,"No":14,"Nama Data":"Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan, yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern","Satuan":"%","Data 2025":"SIMONEVA"},{"_id":15,"No":15,"Nama Data":"Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi perempuan usia subur yang telah menikah yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi apapun untuk mencapai tujuan tersebut.","Satuan":"%","Data 2025":"9.63"},{"_id":16,"No":16,"Nama Data":"Indeks Pembangunan Gender (IPG)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.","Satuan":"nilai","Data 2025":"BELUM RILIS DARI KEMENPPPA"},{"_id":17,"No":17,"Nama Data":"Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.","Satuan":"nilai","Data 2025":"76.3"},{"_id":18,"No":18,"Nama Data":"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.","Satuan":"nilai","Data 2025":"71.86"},{"_id":19,"No":19,"Nama Data":"Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Indikator Kota Layak Anak terdapat 24 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Terdapat 5 (lima) kategori penilaian yang diberikan, yakni Pratama (500 - 600), Madya (601 - 700), Nindya (701 - 800), Utama, dan Paripurna.","Satuan":"Predikat","Data 2025":"Utama\n(846.76)"},{"_id":20,"No":20,"Nama Data":"Total Fertility Rate (TFR)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada masa reproduksinya.","Satuan":"nilai","Data 2025":"1.68"},{"_id":21,"No":21,"Nama Data":"Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\n AA (>90-100) : istimewa\n A (>80-90): Sangat baik\n BB (>70-80): baik\n B (>60-70): cukup baik\n CC (>50-60): cukup\n C (>30-50): buruk\n D (>0-30): sangat buruk","Satuan":"nilai","Data 2025":"AA \n(90.338)"},{"_id":22,"No":22,"Nama Data":"Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat dengan 8 parameter :\n 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB\n 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DP3AP2KB\n 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DP3AP2KB\n 4. Indeks Kepuasan Masyarakat\n 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP\n 6. IP ASN DP3AP2KB\n 7. Penilaian Pengawasan arsip internal\n 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik","Satuan":"nilai","Data 2025":"AA \n(90.338)"},{"_id":23,"No":23,"Nama Data":"Persentase Perempuan Berdaya","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perempuan berdaya dengan memperhitungkan persentase angkatan kerja perempuan, proporsi legislator perempuan, dan Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG).","Satuan":"persen","Data 2025":"38.59"},{"_id":24,"No":24,"Nama Data":"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja.","Satuan":"Persen","Data 2025":"64.19"},{"_id":25,"No":25,"Nama Data":"Angkatan Kerja Perempuan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Seluruh penduduk perempuan berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.","Satuan":"orang","Data 2025":"102051.0"},{"_id":26,"No":26,"Nama Data":"Penduduk Usia Kerja Perempuan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Semua perempuan yang termasuk dalam kategori usia yang dianggap produktif secara ekonomi, umumnya ditetapkan diatas 15 tahun ke atas.","Satuan":"orang","Data 2025":"158983.0"},{"_id":27,"No":27,"Nama Data":"Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Presentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan, dibandingakan dengan total jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta.","Satuan":"Persen","Data 2025":"12.5"},{"_id":28,"No":28,"Nama Data":"Jumlah Legislator Perempuan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu badan perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.","Satuan":"Orang","Data 2025":"5.0"},{"_id":29,"No":29,"Nama Data":"Jumlah legislator di DPRD Kota Yogyakarta","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam badan perwakilan rakyat di Kota Yogyakarta","Satuan":"Orang","Data 2025":"40.0"},{"_id":30,"No":30,"Nama Data":"Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total nilai alokasi belanja yang dialokasikan secara eksplisit untuk program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender.","Satuan":"Persen","Data 2025":"38.83"},{"_id":31,"No":31,"Nama Data":"Jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total alokasi belanja yang secara spesifik diidentifikasi dan dialokasikan untuk program serta kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender.","Satuan":"Rupiah","Data 2025":"345737034410.0"},{"_id":32,"No":32,"Nama Data":"Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran responsif gender (ARG)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan aset yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender.","Satuan":"Rupiah","Data 2025":"890311197692.0"},{"_id":33,"No":33,"Nama Data":"Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di Kota Yogyakarta","Satuan":"Persen","Data 2025":"94.9"},{"_id":34,"No":34,"Nama Data":"Jumlah kelembagaan PUG yang aktif","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"93.0"},{"_id":35,"No":35,"Nama Data":"Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan di Kota Yogyakarta yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"98.0"},{"_id":36,"No":36,"Nama Data":"Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga perempuan mengikuti pendidikan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":37,"No":37,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Perempuan yang Mengikuti","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total organisasi atau kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau forum tertentu","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"31.0"},{"_id":38,"No":38,"Nama Data":"Jumlah Seluruh Lembaga Perempuan yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Jumlah keselurhan organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang secara khusus didirikan untuk fokus pada isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"31.0"},{"_id":39,"No":39,"Nama Data":"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdampingi","Satuan":"Persen","Data 2025":"57.14"},{"_id":40,"No":40,"Nama Data":"Jumlah LPLPP yang Terdampingi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"4.0"},{"_id":41,"No":41,"Nama Data":"Jumlah LPLPP yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total lembaga atau organisasi yang berfokus masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"7.0"},{"_id":42,"No":42,"Nama Data":"Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan korban kekerasan yang tertangani.","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":43,"No":43,"Nama Data":"Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total angka perempuan yang mengalami kekerasan dan telah mendapatkan layanan atau bantuan dari instansi terkait.","Satuan":"Orang","Data 2025":"147.0"},{"_id":44,"No":44,"Nama Data":"Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total kasus kekerasan terhadap perempuan yang secara resmi dilaporkan kepada instansi terkait dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun, satu kuartal)","Satuan":"Orang","Data 2025":"147.0"},{"_id":45,"No":45,"Nama Data":"Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar lembaga yang ada tersosialisasi pencegahan kekerasan","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":46,"No":46,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasi Pencegahan Kekerasan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi atau organisasi yang telah menerima informasi, pelatihan, atau penyuluhan mengenai cara-cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"2.0"},{"_id":47,"No":47,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"2.0"},{"_id":48,"No":48,"Nama Data":"Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti pelatihan","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":49,"No":49,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total organisasi atau institusi yang berpatisipasi dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"4.0"},{"_id":50,"No":50,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"4.0"},{"_id":51,"No":51,"Nama Data":"Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":52,"No":52,"Nama Data":"Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.","Satuan":"layanan","Data 2025":"7.0"},{"_id":53,"No":53,"Nama Data":"Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan.","Satuan":"layanan","Data 2025":"7.0"},{"_id":54,"No":54,"Nama Data":"Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Terpenuhinya Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3), Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Berbudaya (Klaster 4).","Satuan":"nilai","Data 2025":"453.0"},{"_id":55,"No":55,"Nama Data":"Nilai KLA Klaster I","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"","Satuan":"Nilai","Data 2025":"81.0"},{"_id":56,"No":56,"Nama Data":"Nilai KLA Klaster II","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"","Satuan":"Nilai","Data 2025":"143.0"},{"_id":57,"No":57,"Nama Data":"Nilai KLA Klaster III","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"","Satuan":"Nilai","Data 2025":"128.0"},{"_id":58,"No":58,"Nama Data":"Nilai KLA Klaster IV","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"","Satuan":"Nilai","Data 2025":"101.0"},{"_id":59,"No":59,"Nama Data":"Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Ramah Anak","Satuan":"Persen","Data 2025":"72.73"},{"_id":60,"No":60,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"8.0"},{"_id":61,"No":61,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"11.0"},{"_id":62,"No":62,"Nama Data":"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak","Satuan":"Persen","Data 2025":"72.73"},{"_id":63,"No":63,"Nama Data":"Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang teredukasi pemenuhan hak anak","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi atau organisasi yang telah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi mengenai prinsip dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"8.0"},{"_id":64,"No":64,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total keselurahan isntitusi atau fasilitas yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu wilayah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"11.0"},{"_id":65,"No":65,"Nama Data":"Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Terpenuhinya Klaster Perlindungan Khusus Anak","Satuan":"Nilai","Data 2025":"181.0"},{"_id":66,"No":66,"Nama Data":"Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan Jumlah Lembaga Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak","Satuan":"Persen","Data 2025":"28.57"},{"_id":67,"No":67,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi yang telah menerima dukungan, bimbingan, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"2.0"},{"_id":68,"No":68,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total fasilitas, institusi, atau program di suatu wilayah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai lingkungan yang memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"7.0"},{"_id":69,"No":69,"Nama Data":"Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang terfasilitasi. Fasilitasi berupa operasial kegiatan.","Satuan":"Persen","Data 2025":"33.33"},{"_id":70,"No":70,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasilitasi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total institusi atau organisasi yang telah menerima dukungan, bimbinga, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"2.0"},{"_id":71,"No":71,"Nama Data":"Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total keseluruhan institusi atau organisasi yang menyediakan layanan spesialis untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau memiliki kebutuhan khusus","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"6.0"},{"_id":72,"No":72,"Nama Data":"Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":73,"No":73,"Nama Data":"Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.","Satuan":"layanan","Data 2025":"7.0"},{"_id":74,"No":74,"Nama Data":"Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk individu yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah.","Satuan":"layanan","Data 2025":"7.0"},{"_id":75,"No":75,"Nama Data":"Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP dibandingkan dengan seluruh KB yang terdiri dari Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, MOP dan MOW.","Satuan":"Persen","Data 2025":"43.16"},{"_id":76,"No":76,"Nama Data":"Jumlah Peserta KB MKJP","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana.","Satuan":"Orang","Data 2025":"9367.0"},{"_id":77,"No":77,"Nama Data":"Jumlah Peserta KB","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun dalam program Keluarga Berencana.","Satuan":"Orang","Data 2025":"21702.0"},{"_id":78,"No":78,"Nama Data":"Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) adalah perbandingan jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian pada tahun berjalan terhadap jumlah ibu hamil saat pendataan.","Satuan":"Persen","Data 2025":"11.09"},{"_id":79,"No":79,"Nama Data":"Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Ingin Anak Lagi Maupun yang Ingin Hamil Lagi Nanti/Kemudian","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total perempuan yang sedang hamil dan menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak mereka di masa depan.","Satuan":"jenis","Data 2025":"137.0"},{"_id":80,"No":80,"Nama Data":"Jumlah Ibu Hamil saat Pendataan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan tercatat dalam proses pendataan atau survei pada periode waktu tertentu.","Satuan":"jenis","Data 2025":"1235.0"},{"_id":81,"No":81,"Nama Data":"Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.","Satuan":"Persen","Data 2025":"74.47"},{"_id":82,"No":82,"Nama Data":"Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern.","Satuan":"Unit","Data 2025":"58.19"},{"_id":83,"No":83,"Nama Data":"Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Presentase perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang ingin menunda atau membatasi kehamilan, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun.","Satuan":"Unit","Data 2025":"9.63"},{"_id":84,"No":84,"Nama Data":"Pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Proporsi atau presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun, baik modern maupun tradisional.","Satuan":"Unit","Data 2025":"68.51"},{"_id":85,"No":85,"Nama Data":"Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Kesertaan KB pasca persalinan pada Pasangan Usia Subur (PUS), di mana PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan.","Satuan":"Persen","Data 2025":"65.33"},{"_id":86,"No":86,"Nama Data":"Jumlah peserta KB pasca persalinan sampai dengan 42 hari","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total perempuan yang baru saja melahirkan dan sudah mulai menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam kurun waktu 42 hari (sekitar 6 minggu) setelah persalinan.","Satuan":"Orang","Data 2025":"1219.0"},{"_id":87,"No":87,"Nama Data":"Jumlah ibu melahirkan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total perempuan yang melahirkan, baik secara normal maupun melalui operasi caesar, dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah.","Satuan":"Orang","Data 2025":"1866.0"},{"_id":88,"No":88,"Nama Data":"Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Prosentase yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan Berkelanjutan","Satuan":"Persen","Data 2025":"100.0"},{"_id":89,"No":89,"Nama Data":"Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kampung KB dapat diklasifikasikan menjadi Kampung KB tingkat Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan. Kampung KB Mandiri merupakan Kampung KB yang sudah pada tingkat Mandiri ditambah dengan Berkelanjutan","Satuan":"Kampung","Data 2025":"45.0"},{"_id":90,"No":90,"Nama Data":"Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total wilayah setingkat desa atau kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan dikembangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)","Satuan":"Kampung","Data 2025":"45.0"},{"_id":91,"No":91,"Nama Data":"ASFR 15 - 19 Tahun","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per-1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun","Satuan":"Nilai","Data 2025":"6.7"},{"_id":92,"No":92,"Nama Data":"Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga (SD dan SMP Negeri) yang teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota","Satuan":"Persen","Data 2025":"23.45"},{"_id":93,"No":93,"Nama Data":"Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total sekolah yang telah secara resmi ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan dan telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan mengenai isu-isu kependudukan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"53.0"},{"_id":94,"No":94,"Nama Data":"Jumlah SD dan SMP di Kota Yogyakarta","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total keseluruhan lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah pertama (baik negeri maupun swasta) yang beroperasi di wilayah administratif Kota Yogyakarta.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"226.0"},{"_id":95,"No":95,"Nama Data":"Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memanfaatkan Data SIGA, baik yang sudah diamanatkan secara langsung oleh Kemendukbangga/BKKBN melalui 30 indikator GDPK, maupun yang tidak tertuang pada indikator tersebut. OPD yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh Bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kemantren.","Satuan":"Persen","Data 2025":"22.45"},{"_id":96,"No":96,"Nama Data":"Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data SIGA","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total unit kerja pemerintah daerah yang menggunakan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mereka.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"11.0"},{"_id":97,"No":97,"Nama Data":"Jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total unit kerja atau instansi pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di suatu wilayah.","Satuan":"Lembaga","Data 2025":"49.0"},{"_id":98,"No":98,"Nama Data":"Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Angka yang menggambarkan cakupan kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera yang paripurna. Bina keluarga sejahtera (BKS) terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Penentuan stratifikasi terhadap BKB, BKR, BKL dan PIK R dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (kategori 2-3 orang, 4-5 orang atau lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas (Tidak ada, 1-2 Kader/pengurus, atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Administrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir atau lebih dari 2), serta 9) Fasilitasi rukukan (Ada atau Tidak). Kategori stratifikasi kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R dengan nilai 24-45 Dasar, 46-84 Berkembang, dan 85-100 Paripurna. Sedangkan untuk UPPKA dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (2-3 orang, 4-5 orang atau Lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas/orientasi (Tidak ada, 1-2 kader/pengurus atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Adminstrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir, atau Lebih dari 2), 9) Legalitas usaha (NIB, PIRT, PKRT, Sertifikat Halal, dan/atau BPOM), 10) Lingkup pemasaran (Lingkup kemantren, Lingkup kota atau Menjangkau luar kota), 11) Jejaring kemitraan (Tidak ada, Gandeng Gendong, e-Nglariisi, Ekspose/Pameran, dan/atau Jejaring Toko), serta 12) Metode pemasaran (Klasik, Media sosial, atau Marketplace/Online platform). Kategori stratfikasi UPPKA dengan nilai 30-75 Dasar, 76-124 Berkembang, dan 125-165 Paripurna.","Satuan":"Persen","Data 2025":"14.37"},{"_id":99,"No":99,"Nama Data":"Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Kelompok BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas operasional, inovasi, dan keberhasilan program yang sangat baik secara berkelanjutan.","Satuan":"Kelompok","Data 2025":"129.0"},{"_id":100,"No":100,"Nama Data":"Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita paripurna","Produsen Data":"Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Definisi":"Total kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan.","Satuan":"Kelompok","Data 2025":"63.0"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "No", "type": "numeric"}, {"id": "Nama Data", "type": "text"}, {"id": "Produsen Data", "type": "text"}, {"id": "Definisi", "type": "text"}, {"id": "Satuan", "type": "text"}, {"id": "Data 2025", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=adb918c4-95d8-4439-8fbd-2418d8f1ba27", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=adb918c4-95d8-4439-8fbd-2418d8f1ba27&offset=100"}, "total": 147, "total_was_estimated": false}}