PENDIDIKAN Rasio Guru dengan Murid Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.-15.77 Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.-14.28 Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.-633.5 Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.-681.37 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan DasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaRasio ketersediaan jumlah sekolah di jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia pendidikan dasar-41.09 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (usia 7 - 12 Tahun)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%99.99 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (usia 13 - 15 Tahun)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%99.98 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%125.71 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.%110.91 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%123.74 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.%104.67 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%108.1 Angka Putus Sekolah Per Jenjang Pendidikan Angka Putus Sekolah Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%0.003 Jumlah anak putus sekolah SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang1.0 Angka Putus Sekolah Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%0.02 Jumlah anak putus sekolah SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang5.0 Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan Angka Kelulusan SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama%100 Jumlah lulusan pada jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang samaOrang6855.0 Jumlah peserta didik kelas terakhir SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang6640.0 Persentase kelulusan ujian nasional SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian%n/a Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah DasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase peserta didik yang memulai pendidikan di kelas 1 sekolah dasar (SD) pada tahun tertentu dan berhasil menamatkan pendidikan hingga kelas 6 SD, dibandingkan dengan seluruh peserta didik yang masuk kelas 1 pada tahun tersebut%110 Angka Kelulusan SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase peserta didik pada jenjang SMP atau MTs yang dinyatakan lulus (memenuhi syarat kelulusan) dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir kelulusan pada jenjang tersebut di periode yang sama.%100 Jumlah lulusan pada jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang6776.0 Jumlah peserta didik kelas terakhir SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang6665.0 Persentase kelulusan ujian nasional SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian%n/a Angka Melanjutkan Angka melanjutkan Jenjang SD ke SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%115.31 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang7065.0 Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnyaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang7033.0 Angka melanjutkan Jenjang SMP ke SMA/SMK/MADinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%166.93 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MADinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang12854.0 Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnyaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang7805.0 Jumlah Sekolah Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit13646.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit11.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit11.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit0.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit206.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit206.0 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit0.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintahUnit162.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintahUnit87.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintahUnit87.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintahUnit0.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak SwastaUnit75.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak SwastaUnit75.0 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak SwastaUnit0.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah PertamaUnit58.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama NegeriUnit16.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama NegeriUnit16.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama NegeriUnit0.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama SwastaUnit42.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama SwastaUnit42.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak LayakDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama SwastaUnit0.0 Jumlah Sekolah yang TerakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit434.0 Jumlah Sekolah Dasar yang TerakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit162.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang TerakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Unit272.0 Persentase Sekolah Dasar yang TerakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang TerakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Meningkatnya persentase SD terakreditasi minimal BDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Meningkatnya persentase SMP terakreditasi minimal BDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%94.92 Jumlah Peserta Didik Jumlah Siswa Taman Kanak- Kanak (TK)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang9028.0 Jumlah Siswa TK NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang685.0 Jumlah Siswa TK SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang8343.0 Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swastaOrang37301.0 Jumlah Siswa SD NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swastaOrang18272.0 Jumlah Siswa SD SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swastaOrang19029.0 Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swastaOrang20400.0 Jumlah Siswa SMP NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama NegeriOrang10545.0 Jumlah Siswa SMP SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah Sekolah Menengah Pertama SwastaOrang9855.0 Jumlah Siswa Miskin Jumlah Siswa Miskin Jenjang SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa SD/MI/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang8797.0 Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa SMP/MTs/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang4950.0 Jumlah Guru Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang681.0 Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang47.0 Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang634.0 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang2427.0 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang2363.0 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang1186.0 Pemenuhan kebutuhan guru SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%1177 Pemenuhan Kualifikasi guru SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%94.63 Jumlah Guru SD TersertifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang1390.0 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang1650.0 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) NegeriDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang653.0 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) SwastaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang737.0 Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%n/a Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasionalDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%93.74 Jumlah Guru SMP TersertifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang737.0 Persentase guru sesuai kualifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%n/a Jumlah guru yang sesuai kualifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang0.9374 Jumlah Pendidik LKPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang210.0 Jumlah Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas TK dan SejenisnyaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Buah3303.0 Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi BaikDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentuBuah1.0 Jumlah Seluruh Kelas SD/MIDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentuBuah1792.0 Jumlah Kelas SD/MI Kondisi BaikDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah DasarBuah1792.0 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi BaikDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu%100 Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTsDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentuBuah912.0 Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi BaikDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah PertamaBuah912.0 Kualifikasi Guru Presentase Guru SD memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang94.77 Kualifikasi Guru SD Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD / sederajat) yang memiliki ijazah akademik minimal Strata-1 (S1) atau diploma IV (D-IV)Orang2300.0 Presentase Guru SMP memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang dibutuhkan dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang94.73 Kualifikasi Guru SMP Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) pada tahun ajaran tertentuOrang1563.0 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Jumlah Sekolah SD Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah satuan pendidikan jenjang SD yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktifUnit193.0 Jumlah Sekolah SMP Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktifUnit193.0 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD/MI yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SD/MI/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP/MTs yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SMP/MTs/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru tenaga kependidikan non guru SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian%100 Program Kesetaraan Peserta Kesetaraan SD (Program Paket A)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah lulusan program Paket A dapat yang melanjutkan ke jenjang lebih SMP/MTs atau program Paket B.Orang340.0 Peserta Kesetaraan SMP (Program Paket B)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang568.0 Peserta Kesetaraan SMA (Program Paket C)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartaprogram pendidikan kesetaraan yang setara dengan SMA / SMK / MA (setara jenjang menengah atas) dalam pendidikan nonformal / kesetaraan. (BPS indikator pendidikan menyebut “pendidikan non formal adalah paket A (SD), B (SMP), C (SMA))Orang640.0 Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang telah melalui proses assesmen yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin bahwa lembaga tersebut menyelenggarakan program menerapkan standar yang ditentukan oleh Kemenaker secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%n/a Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerahDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%n/a Pendidikan Taman Kanak- Kanak Persentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Mengikuti Program TKDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaAngka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun (PAUD)” = jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah total anak usia 5-6 tahun%97.67 Guru yang Layak Mendidik TK dengan Kualifikasi Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara NasionalDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%92.22 Pendidikan di Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajatDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah anak 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%3769 Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaTingkat ketercapaian satuan pendidikan dalam memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia%100 Pemenuhan SNP SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD/MI di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Pemenuhan SNP SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaNilai atau skor capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari penilaian mandiri (self-assessment) oleh perangkat daerah dan diverifikasi oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internalNilain/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartamengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)Nilain/a Kemampuan Literasi Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaRata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)Nilai76,43 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaRata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)Nilai56,07 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaRata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)Nilai84,62 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMPDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaRata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)Nilai73,15 Pendidikan dan Penduduk Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaAngka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat.%125.71 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUDDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaIndikator ini mengacu pada jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah “tamat” PAUD atau sedang belajar dalam satuan PAUD (taman kanak-kanak / pendidikan pra-sekolah)Jiwa90,86% Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi BDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%98.16 Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi BDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah siswa pada jenjang PAUD yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swastaSekolah213.0 Jumlah Satuan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Sekolah217.0 Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.%104.67 Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang34510.0 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang34510.0 Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPerbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%100 Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahunDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang19036.0 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang19036.0 Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase Jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dikota yogyakarta dihitung dari jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 %%100% Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah anak usia 7–15 tahun yang terdaftar / aktif belajar di jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7–15 tahun. (di SPM: indikator “Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar”)Jiwa9863.0 Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100%%100% Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar / menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.Jiwa1481.0 Persentase Kelulusan warga belajarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah warga belajar yang lulus / jumlah warga belajar di akhir jenjang × 100%%100 Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKBDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKBOrang1481.0 jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjangDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjangOrang1481.0 KESEHATAN Sarana Kesehatan Jumlah PosyanduDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit622.0 Jumlah PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanyaUnit26.0 Jumlah Puskesmas IndukDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau beberapa wilayah kerja. Puskesmas Induk adalah puskesmas utama (bukan puskesmas pembantu) yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan inti lengkap sesuai ketentuan Kemenkes.Unit18.0 Jumlah Puskesmas PembantuDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit8.0 Jumlah Puskesmas KelilingDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah puskesmas bersifat mobile yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas induk atau puskesmas pembantu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit0.0 Jumlah PoliklinikDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, yang bukan berbentuk rumah sakit dan berada di bawah pengelolaan pemerintah maupun swasta. Termasuk klinik utama dan klinik pratama.Unit129.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan penunjang medis.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe ADinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah sakit kelas AUnit0.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe BDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe CDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe DDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) SwastaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh badan hukum atau yayasan swasta, yang memberikan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.Unit9.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe ADinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas dan telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe BDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit3.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe CDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit3.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe DDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit3.0 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelasDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit umum milik swasta yang belum ditetapkan kelasnya (kelas A, B, C, atau D) sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Rumah SakitUnit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) KhususDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.Unit6.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan AnakDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan khusus untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit3.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus MataDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit mata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus OtakDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Gigi dan MulutDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit/kesehatan gigi dan mulut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus KankerDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jantung dan Pembuluh DarahDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus JiwaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kejiwaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus InfeksiDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus ParuDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus THTDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus BedahDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ketergantungan ObatDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus GinjalDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) BersalinDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit (RS) KustaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.Unit0.0 Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya rumah sakit umum milik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian/Lembaga lain) yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.Unit0.0 Jumlah Klinik/Praktek DokterDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, termasuk klinik pratama, klinik utama, dan praktik dokter umum/spesialis.Unit129.0 Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai StandarDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) yang memenuhi persyaratan standar pelayanan dan perizinan sesuai ketentuan Kemenkes terhadap total fasilitas yang ada%100 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan standar usaha di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dan kelayakan operasional.Unit165.0 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (RS, Puskesmas, Klinik Pratama) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.Unit165.0 Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang TerakreditasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase RS dan Puskesmas yang telah mendapatkan status akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna) terhadap total seluruh RS dan Puskesmas yang ada%100 Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei re-akreditasi Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Puskesmas yang telah mengikuti proses re-akreditasi sesuai siklus 3–5 tahun sekali untuk menjamin mutu pelayanan.Puskesmas18.0 Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah RS yang telah memperoleh status akreditasi tertinggi (Paripurna dan Utama) sesuai standar KemenkesRumah Sakit18.0 Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimalDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dalam kondisi baik, siap pakai, dan terpelihara dibanding total aset fasilitas kesehatan%80.93 Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimalDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya alat dan fasilitas medis/nonmedis di fasyankes yang berfungsi dan terpelihara baikUnit785.0 Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelolaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal inventaris alat dan sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Dinas Kesehatan / UPT.Unit970.0 Rasio Posyandu Per Satuan BalitaDinas Kesehatan Kota YogyakartaRasio antara jumlah Posyandu aktif terhadap jumlah balita di wilayah tertentu. Menggambarkan ketersediaan layanan kesehatan dasar anak.%55.85 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan PendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaPerbandingan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terhadap jumlah penduduk%37.29 Cakupan PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah%128.57 Cakupan Pembantu PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah%17.78 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat MiskinDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase pasien miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan sesuai haknya terhadap total pasien miskin yang membutuhkan layanan rujukan.%n/a Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS) yang mampu memberikan layanan gawat darurat level 1 (pelayanan hidup dasar dan penanganan awal pasien gawat darurat)%100 Pelayanan gawat darurat level 1Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPelayanan yang mencakup resusitasi dasar, penanganan kegawatdaruratan umum, dan stabilisasi pasien sebelum rujukan.Pelayanan18.0 Rasio Rumah Sakit Per Satuan PendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaPerbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada suatu wilayah.%0.04 Skor Akreditasi RSDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai hasil penilaian mutu dan kinerja rumah sakit berdasarkan standar akreditasi nasional%93,27% Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai hasil evaluasi internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kesehatan oleh inspektoratNilaiA Indeks keluarga sehat di wilayah kerja PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaIndeks yang menunjukkan tingkat kesehatan keluarga berdasarkan indikator seperti PHBS, gizi, imunisasi, KB, dan perilaku kesehatan.Indeks0.447 Jumlah keluarga sehat di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentuDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu.Keluarga34268.0 Jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentuDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu.Keluarga76646.0 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit PratamaDinas Kesehatan Kota YogyakartaIndeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut.Indeks86.82 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaIndeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut.Indeks84.33 Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)%79.57 Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)%75.62 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat BedahRSUD Kota YogyakartaJumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layananPelayanan3181.0 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Non bedahRSUD Kota YogyakartaJumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layananPelayanan21767.0 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat KebidananRSUD Kota YogyakartaJumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layananPelayanan331.0 Jumlah Pelayanan RadiologiRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananPelayanan21894.0 Jumlah Pelayanan Klinik PatologiRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananPelayanan340900.0 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) di Rumah Sakit Umum DaerahRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananKunjungan120642.0 Jumlah Kegiatan PembedahanRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananTindakan3572.0 Jumlah Tindakan FisioterapiRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananTindakan26537.0 Jumlah Resep yang DitulisRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananTindakan1192402.0 Jumlah Resep yang dapat Dilayani di RSRSUD Kota YogyakartaBanyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layananTindakan1181534.0 Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi Jumlah instalasi farmasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah unit pelaksana fungsional (kabupaten/kota dan provinsi) yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Buah1.0 Jumlah PBF (Pedagang Besar Farmasi)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan/atau bahan obat dalam Jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Buahn/a Jumlah Perusahaan Produk Alat KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kotaBuahn/a Jumlah Perusahaan Penyalur Alat KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kotaUnitn/a Jumlah perusahaan cabang Penyalur Alat KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kotaUnitn/a Jumlah ApotekDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit143.0 Jumlah Toko ObatDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit17.0 Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase usaha di bidang farmasi dan alat kesehatan yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dibanding total usaha terdaftar.%100 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usahaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usahaUnit32.0 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)yang mengajukan di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usahaUnit32.0 Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmenDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase produk pangan industri rumah tangga yang telah diverifikasi memenuhi komitmen keamanan pangan.%96.65 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan.Unit924.0 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan.Unit956.0 Kesehatan Masyarakat Jumlah Balita yang Pernah Mendapat ImunisasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita18134.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCGDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2307.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2280.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2273.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2254.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2281.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2275.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2246.0 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi CampakDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanBalita2218.0 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi CampakDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase anak usia 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak sesuai program imunisasi dasar lengkap%96.64 Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campakDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian KesehatanOrang2218.0 Jumlah anak usia 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak berumur 1 tahun (12–23 bulan) menurut data Dinas Kesehatan atau Dukcapil daerahOrang2295.0 Non Polio AFP Rate Per 100.000 PendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaRasio kasus AFP non-polio terhadap jumlah penduduk <15 tahun sebagai indikator surveilans eradikasi polio-6.18 Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah total kasus AFP non-polio yang teridentifikasi oleh fasilitas kesehatanKasus5.0 Jumlah penduduk < 15 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaPenduduk kelompok umur 0–14 tahun hasil konsolidasi data kependudukan daerahOrang80888.0 Cakupan Balita Pneumonia yang DitanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaRasio balita pneumonia yang mendapat pelayanan medis dibanding perkiraan jumlah kasus pneumonia.%45.96 Jumlah penderita pnemonia balita yang ditanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus pneumonia balita yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan.Orang449.0 Jumlah perkiraan penderita pneumonia balitaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah balita yang diperkirakan menderita pneumonia menurut standar Kemenkes.Orang977.0 Cakupan Pelayanan Anak BalitaDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita usia 1–5 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar minimal 8 kali/tahun.%92.39 Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kaliDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal balita yang menerima layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembanganOrang10811.0 Jumlah anak balita (1-5 Tahun)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia 1–5 tahun hasil data Dinas Kesehatan atau proyeksi pendudukBalita9781.0 Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase bayi usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 3 dosis imunisasi IPV, dan 1 dosis imunisasi MR di antara 100 anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%90.35 Prevalensi HIV pada populasi dewasaDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi penderita HIV dengan hasil pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus) menggunakan 3 reagen rapid test dengan hasil positif terhadap Jumlah populasi dewasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%0.03 Prevalensi HIV/AIDS dari Total PopulasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaRasio jumlah kasus HIV/AIDS terhadap total penduduk, indikator epidemiologi HIV%0.28 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 pendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus penyakit oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis (ITB) yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kasus741.0 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatihDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.%100 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.%99.95 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayiDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase daerah yang memenuhi target nasional imunisasi dasar lengkap minimal 80%%100 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis MasyarakatDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal desa/kelurahan yang mencapai status STBM sesuai verifikasi DinkesDesa45.0 Jumlah penderita gangguan jiwaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penderita gangguan jiwa berat dan ringan yang tercatat di fasilitas kesehatanOrang3215.0 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran HidupDinas Kesehatan Kota YogyakartaAngka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama.-6.0 Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah.Orang6.0 Persentase Balita dengan status Gizi burukDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita dengan status gizi buruk menurut standar WHO dan Kemenkes%0.22 Jumlah Balita dengan status Gizi burukDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah orang yang memiliki kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan Jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Balita24.0 Persentase Balita dengan status Gizi KurangDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita dengan gizi kurang sesuai hasil pengukuran antropometri.%5.48 Jumlah Balita dengan status Gizi KurangDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah balita yang memiliki kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital (dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Balita610.0 Persentase Balita dengan status Gizi NormalDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita yang memiliki status gizi normal sesuai standar WHO%83.25 Jumlah Balita dengan status Gizi NormalDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah balita dengan status gizi baik/normal.Balita927.0 Persentase Balita dengan status Gizi LebihDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita dengan status gizi lebih/obesitas%11.34 Jumlah Balita dengan status Gizi LebihDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah balita dengan status gizi lebih hasil penimbanganBalita126.0 Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase selisih angka gizi buruk tahun berjalan dibanding tahun lalu%0.22 Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita gizi buruk yang mendapat penanganan medis.%100 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kasus gizi buruk yang tertangani di fasilitas kesehatanOrang102.0 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan di wilayah tertentuOrang102.0 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan KurangDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi balita gizi buruk + gizi kurang terhadap seluruh balita ditimbang%5,48% Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang Dinas Kesehatan Kota YogyakartaAkumulasi balita gizi buruk dan kurang hasil pemantauan gizi.Orang610.0 Jumlah balita yang ditimbang di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal balita yang ditimbang di posyandu/puskesmas di wilayah YogyakartaOrang11137.0 Jumlah Bayi Berat Badan lahir Rendah (BBLR)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah bayi dengan BBLR yang tercatat di fasilitas kesehatan.Bayi197.0 Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal bayi usia 0–28 hari menurut laporan fasilitas kesehatanBayi2137.0 Jumlah Ibu HamilDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu hamilOrang2139.0 Jumlah Ibu Hamil K1Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pertama (K1)Orang2382.0 Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan yang dianjurkan terhadap total Jumlah ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%99.77 Jumlah Ibu Hamil K4Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang2134.0 Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu hamil yang memiliki keadaan dimana mengalami KEK (Kekurangan Energi Kalori) malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang314.0 Jumlah Ibu Hamil Mendapat Zat Besi (Fe)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu hamil yang mendapat suplementasi zat besi sesuai standar.Orang220.0 Jumlah pelayanan pemantauan pertumbuhan anak balitaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan total minimal 8 kali pelayanan pemantauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%89.15 Jumlah pelayanan kepada Ibu nifasDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu nifas setelah melahirkan.%99.49 Cakupan Pelayanan NifasDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi ibu nifas yang memperoleh minimal 3 kali pelayanan kesehatan%99.49 Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standarDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan sesuai standar pada kunjungan nifas pertama di periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-2 di periode 3 hari sampai 7 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-3 di periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan terakhir pada kunjungan nifas ke-4 di periode 29 sampai 42 hari pasca persalinan pada wilayah DIY.Orang2128.0 Jumlah seluruh ibu nifasDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal ibu nifas dalam satu wilayah tertentu.Orang2139.0 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang DitanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi neonatus komplikasi yang tertangani dibanding seluruh neonatus dengan komplikasi.%100.00 Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang mendapatkan penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang342.0 Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang adaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kasus neonatus komplikasi yang ditemukanOrang342.0 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit NegeriDinas Kesehatan Kota YogyakartaKapasitas tempat tidur di rumah sakit daerah/pemerintahUnit364.0 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit SwastaDinas Kesehatan Kota YogyakartaKapasitas TT di rumah sakit swasta terdaftarUnit1468.0 Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit NegeriDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pelayanan rawat jalan yang diberikan RSUDOrang290698.0 Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit SwastaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kunjungan pasien rawat jalan di RS swasta.Orang1392010.0 Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit NegeriDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal pasien rawat inap di RSUD/pemerintahOrang17410.0 Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit SwastaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal pasien rawat inap di rumah sakit swastaOrang74137.0 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pelayanan kesehatan strata 1 (puskesmas) untuk pasien miskinKunjungann/a Prevalensi StuntingDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase balita (0–59 bln) dengan TB/umur < −2 SD WHO terhadap total balita yang ditimbang.%10,07% Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus balita TB/U < −2 SD yang terdata di wilayahOrang1122.0 Jumlah balita yang diukur di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal balita (0–59 bln) yang dilakukan pengukuran antropometri dalam periodeOrang11137.0 Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatihDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyak peserta didik SD yang menerima pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam periode.Orang39020.0 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan SetingkatDinas Kesehatan Kota YogyakartaAktivitas skrining kesehatan sekolah; indikator biasanya jumlah sekolah atau jumlah siswa yang disaringOrang39020.0 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota Yogyakarta% anak (kelas 1–9) yang menerima layanan kesehatan sekolah terhadap total anak usia pendidikan dasar%100,00% Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaranDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaranOrang61600.0 Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang samaOrang61600.0 Persentase Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter BenerDinas Kesehatan Kota Yogyakarta% pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat di shelter tertentu dibanding total pasien terkonfirmasi%0 Jumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter BenerDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter BenerOrang0.0 Jumlah Pasien Covid-19 sekota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kasus terkonfirmasi (akumulasi atau periode tertentu; tentukan cakupan)Orang0.0 Jumlah Kasus Positif Covid-19Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Kasus Positif Covid-19Orang0.0 Konfirm Meninggal Positif Covid-19Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah konfirmasi kasus positif yang meninggalOrang0.0 Konfirm Hidup Positif Covid-19Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah konfirmasi masih hidup / sembuhOrang0.0 Konfirm tanpa komorbid Positif Covid-19Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus positif tanpa komorbid terdaftarOrang0.0 Konfirm dengan komorbid Positif Covid-19Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus positif dengan komorbidOrang0.0 Persentase Kematian Kasus Konfirmasi Covid-19 Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota Yogyakarta(Konfirmasi meninggal / total konfirmasi) × 100%%0 Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi calon jemaah haji yang telah menerima pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebelum keberangkatan.%100 Jumlah haji yang selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah calon jemaah haji yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.Orang408.0 Jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatanOrang408.0 Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase jumlah item obat/vaksin/alat kesehatan yang tersedia dibanding kebutuhan.%100,00% Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang tersedia di IFK selama kurun waktu 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya item obat dan vaksin dasar yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota selama setahun.Unit32.0 Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring Unit32.0 Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kasus gawat darurat yang tertangani sebelum tiba di fasilitas kesehatan.%100,00% Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YESDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YESKasus3225.0 Jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawatdarurat pra HospitalDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah permintaan layanan yang diverifikasi sebagai gawat darurat.Kasus3225.0 Persentase penggunaan obat rasional di PuskesmasDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase peresepan obat yang memenuhi prinsip rasionalitas (tepat indikasi, dosis, dan pasien).%100 Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dari semua Puskesmas di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase pemberian antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia dibandingkan total kasus ISPA.%100 Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik di semua Puskesmas Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kasus diare non spesifik yang diberi antibiotik dibandingkan total kasus diare non spesifik.%100 Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan%91.5 Persentase rumah yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase rumah yang hasil inspeksinya memenuhi syarat kesehatan.%88.5 Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase jumlah TFU yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan terhadap total TFU yang diperiksa%92.6 Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase TPP yang dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan dibanding total TPP yang diperiksa%91.7 Persentase Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase hasil inspeksi kualitas air minum yang memenuhi standar kesehatan dari total sampel air minum yang diperiksa%86.2 Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk usia 15–59 tahun yang menerima pelayanan kesehatan.%100 Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penduduk usia 15–59 tahun yang dilayani di fasilitas kesehatan selama 1 tahun.Orang84.305 Jumlah usia produktif yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama berdasarkan SK Kepala Dinas KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya penduduk usia produktif (15–64 tahun) sesuai data Dinkes dalam satu tahun tertentuOrang84.305 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase TPP dan DAM yang telah memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi terhadap total TPP dan DAM yang ada%92 Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya TPP yang telah lulus sertifikasi SLHS sesuai ketentuan KemenkesUnit23.0 Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah TPP yang mendaftar untuk mendapatkan SLHS dalam periode tertentuUnit25.0 Persentase kemantren yang melaksanakan GermasDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kecamatan/kemantren yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.%100 Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter UmumDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah dokter umum yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.Orang620.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter SpesialisDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah dokter spesialis yang aktif di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.Orang608.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter GigiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah dokter gigi yang bekerja di fasilitas kesehatan.Orang241.0 Jumlah Tenaga Kesehatan PerawatDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga perawat yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan.Orang2757.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat GigiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga perawat gigi aktif.Orang105.0 Jumlah Tenaga Kesehatan BidanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah bidan aktif di fasilitas kesehatan.Orang419.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Penyehatan LingkunganDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga ahli kesehatan lingkungan aktif.Orang20.0 Jumlah Tenaga Kesehatan KefarmasianDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga farmasi (apoteker dan asisten apoteker).Orang65.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Kesehatan MasyarakatDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga ahli kesehatan masyarakat aktif.Orang43.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli GiziDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga ahli gizi aktif di fasilitas kesehatan.Orang364.0 Jumlah Tenaga Kesehatan Teknisi MedisDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga teknis medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.Orang81.0 Jumlah Tenaga Kesehatan SanitasiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga kesehatan yang menangani sanitasi lingkungan.Orang54.0 Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standarDinas Kesehatan Kota YogyakartaProporsi tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik sesuai standar profesi.%102.89 Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) aktifOrang7878.0 Jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga kesehatan yang benar-benar melaksanakan praktik aktif.Orang7657.0 Rasio Dokter/PendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase dokter tiap 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%3.53 Rasio Tenaga Medis Per Satuan PendudukDinas Kesehatan Kota YogyakartaPerbandingan jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk.Per 1.000 Penduduk7.89 Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kemantren yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra, dan UKBM dalam kegiatan Germas minimal satu kali setahunKemantrenn/a Jumlah kemantren di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah unit wilayah pemerintahan setingkat kecamatan di Kota Yogyakarta.Kemantren14.0 Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaUkuran efisiensi dan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatanIndeks5.0 Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi jumlah UPT dan Dinkes × 5Indeks5.0 Indeks Kinerja SDMK = Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5Dinas Kesehatan Kota YogyakartaRata-rata capaian SKP atau angka kredit dibagi target SKP atau angka kredit × 5Indeks5.0 Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga kesehatan dengan SIP dibanding jumlah nakes keseluruhan × 5Indeks5.0 Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan dibanding target nakes yang dilatih × 5Indeks5.0 Cakupan Komplikasi Kebidanan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi KebidananDinas Kesehatan Kota YogyakartaPresentase Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.%100 Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang2139.0 Jumlah Seluruh Sasaran Ibu BersalinDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu yang melahirkan hidup dalam wilayah kerja pada periode tertentuOrang2139.0 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus. dan ruptura uteri (robekan rahim) yang mendapat penanganan terhadap Jumlah total tiap 100 ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan.%100 Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat PenangananDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim), yang mendapat penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang898.0 Jumlah Ibu Dengan Komplikasi KebidananDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanOrang898.0 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization Jumlah Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaDesa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) adalah suatu desa/kelurahan di mana minimal 80Persen dari Jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kelurahan45.0 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap ≥80%%100 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan DiobatiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus baru TBC dengan BTA positif yang ditemukan dan mendapatkan pengobatanOrang386.0 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTADinas Kesehatan Kota YogyakartaEstimasi jumlah penduduk dengan TBC BTA positif di wilayah tersebutOrang558.0 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaRasio jumlah kasus TBC per 100.000 penduduk di wilayah kerjaPer 100.000 penduduk69.18 Jumlah kasus penderita TBC (baru dan lama)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah seluruh kasus TBC aktif, baik kasus baru maupun lamaKasus741.0 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kematian akibat TBC per 100.000 pendudukPer 100.000 penduduk358.51 Jumlah Pasien TB yang meninggalDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pasien dengan diagnosis TBC yang meninggal dalam periode tertentuOrang92.0 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTSDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh dari total kasus TBC yang diobati%46.75 Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTSDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pasien TBC BTA positif yang ditangani dengan strategi DOTSOrang1235.0 Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuhDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pasien TBC paru BTA positif yang dinyatakan sembuh setelah pengobatan DOTSOrang273.0 Jumlah penderita DBD yang ditemukanDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus DBD yang terlapor dan terkonfirmasi di wilayah kerjaOrang302.0 Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan DiobatiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penderita baru DBD (penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue atau aedes) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang584.0 Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOPDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah pasien DBD baru yang mendapatkan penanganan sesuai standar prosedur operasionalOrang302.0 Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Kunjungan BayiDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase bayi (berusia 0-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%92.03 Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai StandarDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Kali1.767 Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang SamaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah bayi yang lahir hidup selama satu periode tertentu di wilayah kerjaOrang1920.0 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga MiskinDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin yang menerima makanan pendamping ASI sesuai standar%n/a Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASIDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya anak keluarga miskin usia 6–24 bulan yang mendapatkan MP-ASI dalam periode tertentuOrang0.0 Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskinDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah keseluruhan anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di wilayah kerjaOrang0.0 Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan EpidemiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kelurahan yang terjadi kejadian luar biasa (KLB) dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologiKelurahan45.0 Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jamDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya KLB yang penanganannya dilakukan lebih dari 24 jam setelah laporanKLB47.0 Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kejadian KLB di kelurahan pada periode yang samaKLB47.0 Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jamDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase KLB yang diselidiki dalam waktu kurang dari 24 jam sejak laporan diterima%100 Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus KLB yang ditindaklanjuti penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jamKejadian47.0 Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal KLB yang tercatat dalam satu tahun kalenderKejadian47.0 Kelurahan Siaga Aktif Cakupan Kelurahan Siaga AktifDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kelurahan yang telah dibentuk sebagai Kelurahan Siaga Aktif terhadap total kelurahan%100 Jumlah Kelurahan Siaga AktifDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah desa siaga yang aktif (desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kelurahan45.0 Jumlah kelurahan siaga yang dibentukDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan SiagaKelurahan45.0 Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga AktifDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kelurahan siaga aktif yang mendapatkan pembinaan kesehatan masyarakat%86.67 Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif MandiriDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kelurahan siaga yang memenuhi kriteria mandiri sesuai indikator nasionalKelurahan39.0 Jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah total Kelurahan Siaga aktif di Kota YogyakartaKelurahan45.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Demam Berdarah (DHF)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus penyakit demam berdarah dengue pada manusia di wilayah kerjaKasus301.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia MalariaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus wabah/endemik penyakit malaria (penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe plasmodium) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kasus59.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia TuberkulosisDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus wabah/endemik penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah di dukung dengan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang diagnosis lain (rontgen, CTScan, Mantoux, BTA, atau IGRA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kasus741.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia AIDSDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus wabah/endemik penyakit AIDS yang merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah di wilayah DIY.Kasus19.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia HIVDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah Penderita HIV (ODHIV)Kasus118.0 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia DiareDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus wabah/endemik penyakit diare (Penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasite.) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kasus8884.0 Jumlah pasien HIV dan AIDSDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kasus HIV dan AIDS yang terlapor dan ditangani di wilayah kerjaOrang118.0 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDSDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk usia 15–24 tahun yang memahami penularan dan pencegahan HIV/AIDS dengan benar%0.028 Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDSDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDSOrangN/A Penderita Diare yang DitanganiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kaderOrang79.75 Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kaderDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kaderOrang8884.0 Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)Dinas Kesehatan Kota YogyakartaEstimasi penderita diare = 10% × angka kesakitan diare × jumlah pendudukOrang11140.0 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBDDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai prosedur terhadap total kasus DBD%100 Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan EpidimiologiDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus DBD yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologiKejadian302.0 Jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) di wilayah Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kasus DBD yang tercatat melalui sistem Kewaspadaan Dini Rumah SakitKejadian302.0 Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahun%100 Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahunOrang35708.0 Jumlah usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya lansia (≥60 tahun) yang mendapat pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahunOrang35708.0 Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang memperoleh layanan kesehatan jiwa%100 Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dalam kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya penderita gangguan jiwa berat yang mendapat penanganan dalam satu tahunOrang1096.0 Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal penderita gangguan jiwa berat di wilayah kerja yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas KesehatanOrang1096.0 Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kelompok berisiko tinggi HIV yang menerima layanan pencegahan dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan%100 Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta sesuai standarDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah individu dengan risiko tertular HIV yang menerima layanan kesehatan sesuai standarOrang20.678 Jumlah Orang berisiko HIV yang berkunjung di Fasilitas Kesehatan di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya orang berisiko HIV yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layananOrang20.678 Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu tahun%100 Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita DM dan telah mendapatkan pelayanan kesehatanOrang17.251 Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaEstimasi jumlah penderita DM usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi di SK Dinas KesehatanOrang17.251 Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan%100 Jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita hipertensi dan telah dilayani oleh faskesOrang30273.0 Jumlah penduduk penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dn ditetapkan oleh SK Kepala Dinas KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaEstimasi jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi resmi Dinas KesehatanOrang30273.0 Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase orang yang diduga TBC dan telah mendapatkan pemeriksaan serta layanan kesehatan sesuai standar%100 Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar pada kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayananOrang10.839 Jumlah orang terduga tuberkulosis yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya individu yang dicurigai menderita tuberkulosis (terduga TBC) berdasarkan hasil skrining di wilayah kerja dalam satu tahun tertentuOrang10.839 Pertumbuhan Penduduk Jumlah Kelahiran HidupDinas Kesehatan Kota YogyakartaBayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahirOrang2148.0 Jumlah Kematian IbuDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kematian wanita selama kehamilan, persalinan, dan dalam 42 hari setelah persalinan tanpa memperhitungkan lama dan tempat kehamilanOrang2.0 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran HidupDinas Kesehatan Kota YogyakartaAngka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.-5.12 Angka Kelangsungan Hidup BayiDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya bayi yang bertahan hidup sampai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu-990.22 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran HidupDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada periode tertentu-93.11 Angka Kematian BayiDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentuPer 1000 Kelahiran Hidup9.78 Jumlah kematian bayi di Kota YogyakartaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun di wilayah Kota YogyakartaOrang21.0 Jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya bayi yang lahir hidup (menangis/bernapas) di Kota Yogyakarta pada tahun yang samaOrang10804.0 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total balita yang ada%100 Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita di faskes dalam satu tahunOrang10804.0 Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah total anak usia 0–59 bulan yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta dalam tahun yang samaOrang10804.0 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap total bayi lahir hidup%100 Jumlah ibu bersalin di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya ibu bersalin yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun tertentuOrang2139.0 Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu bersalin yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada tahun yang samaOrang2139.0 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamilDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilan%100 Jumlah ibu hamil di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahunDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatanOrang2139.0 Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang samaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah ibu hamil yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam satu tahunOrang2139.0 Jumlah PersalinanRSUD Kota YogyakartaBanyaknya peristiwa persalinan yang terjadi di wilayah kerja pada tahun tertentuTindakan205.0 Jumlah kelahiran tahun nDinas Kesehatan Kota YogyakartaTotal kelahiran hidup pada tahun berjalan (tahun n)Orang2148.0 Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif HipertensiDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus penyakit hipertensi yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanOrang34.753 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes MelitusDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus penyakit diabetes melitus yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanOrang17.251 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Penyakit JantungDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus penyakit jantung yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus3.631 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes KankerDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus penyakit kanker yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus962.0 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gangguan Jiwa BeratDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus gangguan jiwa berat yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus1.096 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gagal GinjalDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus gagal ginjal yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus1.538 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes AnemiaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus anemia (termasuk anemia gizi) yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus1.349 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes StrokeDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus stroke yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus1.0 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes AsmaDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya kasus asma yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatanKasus2.791 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJSDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang414753.0 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan JamkesdaDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang aktif di wilayah kerjaOrang86591.0 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi PelayananDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang menjalin kerja sama dengan BPJS dan memberikan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KBKR) sesuai standar nasional%77.78 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJSDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya fasilitas kesehatan dan jejaring yang menjalin perjanjian kerja sama dengan BPJSUnit14.0 Persentase penduduk yang mempunyai JKNDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase penduduk yang menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap total penduduk%100 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan NasionalDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya penduduk Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai peserta aktif JKNOrang414753.0 Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kematian bayi Jumlah Program Penurunan AKBDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah program pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Program1.0 Jumlah Kegiatan Penurunan AKBDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurun Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Kegiatan1.0 Jumlah Anggaran Penuruanan AKBDinas Kesehatan Kota YogyakartaJumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Rp (Milyar)5168927149.0 Data Kinerja Dinas Kesehatan Persentase instrumen mutu asuhan keperawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase kelengkapan instrumen mutu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan%n/a Nilai kelengkapan dokumen keperawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaTingkat kelengkapan berkas atau catatan keperawatan pasien berdasarkan standar dokumentasiNilain/a Skor persepsi pasien asuhan keperawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai rata-rata hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatanNilain/a Nilai pelaksanaan asuhan keperawatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaPenilaian terhadap implementasi pelayanan keperawatan berdasarkan indikator mutuNilain/a Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RSDinas Kesehatan Kota YogyakartaPersentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang medis rumah sakit yang tercapai dari total indikator yang ditetapkan%8704 Indikator SPM pelayanan medis yang tercapaiDinas Kesehatan Kota YogyakartaBanyaknya indikator SPM pelayanan medis yang telah memenuhi target kinerjaIndikator47.0 Indikator SPM Pelayanan MedisDinas Kesehatan Kota YogyakartaDaftar indikator kinerja pelayanan medis rumah sakit yang menjadi acuan SPMIndikator54.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas KesehatanDinas Kesehatan Kota YogyakartaNilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat untuk Dinas KesehatanNilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota YogyakartaRSUD Kota YogyakartaNilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota YogyakartaNilaiA Persentase pendapatan BLUD Rumah SakitRSUD Kota YogyakartaPersentase realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit terhadap target pendapatan yang ditetapkan%11626 Realisasi pendapatanRSUD Kota YogyakartaJumlah pendapatan yang terealisasi pada periode tertentu dibanding targetRp11976703510300.0 Target pendapatanRSUD Kota YogyakartaNilai target pendapatan yang direncanakan untuk periode tertentuRp10301455000000.0 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prasarana Pengolahan Air Limbah Sistem pembuangan air limbah rumah tanggaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanSistem atau sarana untuk menyalurkan dan mengolah air limbah dari kegiatan rumah tanggaUnit123585.0 Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat seperti tangki septik kedap%8014 KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kepala keluarga yang memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik setempatKK99031.0 Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL komunal atau kota)%1986 KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kepala keluarga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah domestik terpusatKK24554.0 Jalan dan Jembatan Panjang Jalan Berdasarkan KondisiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan menurut tingkat kerusakan atau kondisi (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) berdasarkan hasil survei teknisKm42603.445 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan BaikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang jalan dalam wilayah yang permukaannya mulus, rata, dan tidak mengalami kerusakan berarti, sehingga dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman.Km77.339 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan SedangDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan kondisi permukaan mulai menunjukkan keausan atau retak kecil namun masih dapat dilalui kendaraan tanpa gangguan berarti.Km10916.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang (tidak rusak berat) sesuai kriteria Kementerian PUPR.Km186.495 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak RinganDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan kerusakan sebagian kecil seperti lubang kecil atau permukaan tidak rata namun masih dapat difungsikan.Km3413.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak BeratDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan yang mengalami kerusakan besar pada lapisan permukaan dan struktur, tidak dapat difungsikan secara optimal.Km12.611 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi tidak mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat (tidak termasuk baik/sedang).Km4674.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas JalanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang total jalan menurut pembagian kelas jalan berdasarkan daya dukung beban dan fungsi jalan sesuai ketentuan Dirjen Bina Marga.Km23324.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban gandar maksimum 10 ton.Km10288.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IIDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton.Km8919.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IIIDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton namun terbatas pada kendaraan ringan dan sedang.Km4117.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III ADinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan ≥ 7 meter.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III BDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan 5,5–7 meter.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III CDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan < 5,5 meter.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas Tidak DirinciDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan yang tidak tercatat dalam klasifikasi kelas jalan tertentu.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis PermukaanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang total jalan menurut jenis bahan permukaan jalan seperti aspal, kerikil, tanah, atau lainnya.Km23323.0 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan DiaspalDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang jalan dengan permukaan aspal atau hotmix.Km22323.0 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan KerikilDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan yang dilapisi batu kerikil atau agregat lepas.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan TanahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan permukaan tanah padat tanpa perkerasan buatan.Km0.0 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Lainnya (Perkerasan)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jalan dengan bahan perkerasan selain aspal atau kerikil, seperti beton semen atau paving block.Km14385.0 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase panjang jalan dengan kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam terhadap total panjang jalan.%7734 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah PendudukDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.Km/100056.0 Panjang jalan yang memiliki fasilitas TrotoarDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang total jalan yang dilengkapi jalur pejalan kaki (trotoar).Km10916.0 Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan AirDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang total jalan yang memiliki saluran pembuangan air di sisi jalan.Km3413.0 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan.%1261 Jalan dalam kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai hasil survei teknis.Km186.495 Panjang Jalan KilometerDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang jaringan jalan di wilayah administratif dalam satuan kilometer.Km23321.0 Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan antara jumlah sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan pelengkap yang memenuhi standar teknis terhadap total yang ada.%94 Pelengkap jalan dalam kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah bangunan pelengkap jalan (rambu, guardrail, marka, trotoar) yang berfungsi dengan baik.Km17928.0 Total panjang jalan kotaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang seluruh jalan dalam batas wilayah administrasi kota.m23321.0 Total panjang pelengkap jalanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang bangunan pelengkap seperti trotoar, median, dan bahu jalan.m18609.0 Panjang JembatanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang seluruh jembatan dalam wilayah dalam satuan meter.Kmn/a Jumlah JembatanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit jembatan yang tercatat dalam wilayah administrasi.Unit54.0 Jumlah Jembatan kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah jembatan dalam kondisi baik dan laik fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.Km45.0 Drainase Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan saluran air dengan lebar minimal 1,5 meter terhadap total panjang jalan.%6817 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak TersumbatDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan antara panjang saluran drainase dalam kondisi berfungsi baik terhadap total saluran drainase.%0.884419377004123 Panjang Drainase Kondisi BaikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang drainase yang masih berfungsi baik dan tidak tersumbat.km30891.0 Panjang Jaringan sistem DrainaseDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang seluruh jaringan drainase, baik primer, sekunder, maupun tersier.Km34928.0 Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) (meter)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang saluran drainase berfungsi baik dan dilengkapi sumur peresapan untuk resapan air hujan.m308.909,34 Total panjang saluran drainase (meter)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang seluruh saluran drainase yang ada dalam wilayah kota.m349.280,14 Prasarana Irigasi/Pengairan Prasarana Irigasi/Pengairan TeknisDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanSeluruh fasilitas irigasi yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian dengan sistem teknis.m832521.0 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis PrimerDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanSaluran irigasi utama yang menyalurkan air dari sumber ke jaringan sekunder.m429955.0 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis SekunderDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanSaluran yang menyalurkan air dari saluran primer ke tersier.m358893.0 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis TersierDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanSaluran irigasi yang langsung mengalirkan air ke petak sawah.m43673.0 Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik dan tidak mengalami kerusakan.m775613.0 Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan antara panjang talud dan saluran irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total panjang yang ada.%9263 Panjang talud kondisi baik (baik pembangunan baru dan rehab talud)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang talud yang baru dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi baik.Km5408114.0 Panjang saluran irigasi kondisi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang saluran irigasi yang dalam kondisi baik dan berfungsi optimal.Km837901.0 Total panjang taludDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal panjang seluruh talud (penahan tanah) yang tercatat di wilayah.Km5473573.0 Total panjang saluran irigasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang seluruh saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier.Km1269662.0 Luas lahan Perumahan dan Permukiman Luas lahan Perumahan dan PermukimanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Total luas lahan yang diperuntukkan untuk bangunan tempat tinggal dan lingkungan permukiman menurut RTRW.Ha21026 Rencana Tata Ruang Luas Kawasan BudidayaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti permukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW).Kegiatan369705.0 Luas Kawasan Budidaya Peruntukan IndustriDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan untuk kegiatan industri sesuai dengan peruntukan dalam RTRW.Kegiatan5223.0 Luas Kawasan Budidaya PermukimanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman penduduk.Ha150176.0 Luas Kawasan Budidaya TransportasiDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas kawasan budidaya yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, atau udara.Ha4149.0 Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Permukiman PerkotaanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas kawasan budidaya dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan untuk kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya.Ha210157.0 Luas Kawasan LindungDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas wilayah yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan resapan air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan RTRW.Ha63729.0 Luas Kawasan Lindung Perlindungan SetempatDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas bagian dari kawasan lindung yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem lokal seperti sempadan sungai, pantai, dan sekitar mata air.Ha1668.0 Luas Kawasan Lindung Cagar BudayaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pelestarian cagar budaya, baik bangunan, situs, maupun kawasan bersejarah.Ha62061.0 Pemanfaatan Ruang Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.Ha11366.0 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GedongtengenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.Ha4469.0 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta WirobrajanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.Ha784.0 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta NgampilanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.Ha6113.0 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KotagedeDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%5913 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta UmbulharjoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%6897 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta DanurejanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%6099 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MergangsanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%7183 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MantrijeronDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%2807 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondomananDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%3093 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta TegalrejoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%7273 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondokusumanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%5356 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta JetisDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%5235 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta PakualamanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%6701 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KratonDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.%424 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%0.0 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GedongtengenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%157 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta WirobrajanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%157 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta NgampilanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%048 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KotagedeDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%009 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta UmbulharjoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%29 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta DanurejanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%0 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MergangsanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%003 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MantrijeronDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%005 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondomananDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%0 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta TegalrejoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%115 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondokusumanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%327 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta JetisDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%369 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta PakualamanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%018 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KratonDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.%0 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%0.0 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GedongtengenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%664 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta WirobrajanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%661 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta NgampilanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%1043 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KotagedeDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%792 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta UmbulharjoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%989 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta DanurejanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%144 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MergangsanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%1229 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MantrijeronDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%2113 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondomananDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%3721 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta TegalrejoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%826 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondokusumanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%1966 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta JetisDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%1319 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta PakualamanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%1965 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KratonDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.%7795 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%0.0 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GedongtengenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%006 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta WirobrajanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%058 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta NgampilanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%026 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KotagedeDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%104 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta UmbulharjoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%18 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta DanurejanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%704 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MergangsanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%073 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta MantrijeronDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%045 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondomananDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%158 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta TegalrejoDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%111 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta GondokusumanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%091 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta JetisDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%031 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta PakualamanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%072 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta KratonDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.%574 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan zonasi yang ditetapkan pemerintah.%n/a Pengelolaan Sampah Jumlah TPSDinas Lingkungan HidupJumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpulan sementara sebelum diangkut ke TPA.Unit20.0 Daya tampung TPSDinas Lingkungan HidupKapasitas maksimal sampah yang dapat ditampung di masing-masing TPS sesuai standar teknis.m3n/a Jumlah Depo sampahDinas Lingkungan HidupJumlah fasilitas depo sampah yang digunakan sebagai tempat pengumpulan sementara sampah sebelum dibawa ke TPA.Unit14.0 Jumlah TPADinas Lingkungan HidupJumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi di wilayah kota.Unit1.0 Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)Dinas Lingkungan HidupTotal volume sampah yang diangkut dari TPS atau depo ke TPA dalam satu periode tertentu.Ton/Harin/a Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Dinas Lingkungan HidupPersentase volume sampah yang berhasil diangkut ke TPA dibandingkan total produksi sampah di wilayah kota.%n/a Volume sampah yang ditanganiDinas Lingkungan HidupTotal volume sampah yang telah dikelola, baik melalui pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan.Ton/Hari2476.0 Volume produksi sampahDinas Lingkungan HidupTotal volume sampah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan rumah tangga, industri, komersial, dan fasilitas publik di wilayah kota.Ton/Hari30056.0 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3RDinas Lingkungan HidupPersentase sampah yang dikurangi melalui kegiatan Reduce, Reuse, Recycle dibandingkan total produksi sampah.%0.500332712270429 jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkunganDinas Lingkungan Hidupjumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkunganTon/Hari15038.0 Total timbulan sampahDinas Lingkungan HidupTotal jumlah sampah yang dihasilkan selama periode tertentu di seluruh wilayah kota.Ton/Hari30056.0 Jumlah kelompok bank sampahDinas Lingkungan HidupTotal kelompok atau komunitas yang melakukan pengelolaan sampah berbasis bank sampah di wilayah kota.Kelompok694.0 Persentase Cakupan Area PelayananDinas Lingkungan HidupPersentase luas area yang tercakup oleh pelayanan pengelolaan sampah dibandingkan total luas wilayah kota.%100 Luas area pelayanan pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupLuas wilayah yang terlayani oleh fasilitas pengelolaan sampah (TPS, depo, TPA).Km2/Ha3281.0 Luas area KotaDinas Lingkungan HidupLuas wilayah administratif kota dalam satuan hektar atau km².Km2/Ha3281.0 Capaian Pengelolaan PersampahanDinas Lingkungan HidupPersentase capaian pengelolaan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pengolahan dibanding target yang ditetapkan.%82,38% Persentase pengurangan sampahDinas Lingkungan HidupPersentase pengurangan volume sampah melalui kegiatan 3R dan pengolahan dibanding total produksi sampah.%21,96% Persentase penanganan sampahDinas Lingkungan HidupPersentase sampah yang berhasil ditangani (terangkut ke TPA, diolah, atau didaur ulang) dibanding total produksi sampah.%60,42% Persentase Bank sampah yang aktifDinas Lingkungan HidupPersentase bank sampah yang melakukan kegiatan operasional dan pengumpulan sampah sesuai pedoman.%7392 Jumlah Bank Sampah Kategori PembinaDinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah yang berstatus pembina sesuai evaluasi teknis dan administratif.Bank Sampah18.0 Jumlah Bank Sampah Kategori InovasiDinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah yang menerapkan metode inovatif dalam pengelolaan sampah.Bank Sampah32.0 Jumlah Bank Sampah Kategori RegulerDinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah dengan operasional rutin dan standar minimal.Bank Sampah458.0 Jumlah Bank Sampah Kategori PembinaanDinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah yang sedang dalam proses pembinaan atau pendampingan pemerintah.Bank Sampah181.0 Jumlah Bank Sampah BaruDinas Lingkungan HidupJumlah bank sampah yang baru dibentuk dalam periode tertentu.Bank Sampah5.0 Jumlah total Bank Sampah seluruh Kota YogyakartaDinas Lingkungan HidupTotal bank sampah aktif di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.Bank Sampah694.0 Persentase sampah yang terkurangiDinas Lingkungan HidupPersentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui program pengurangan, daur ulang, dan pengomposan.%2196 Jumlah sampah yang terkurangiDinas Lingkungan HidupVolume sampah yang berhasil dikurangi melalui aktivitas pengelolaan 3R dalam satu periode.Ton6599.0 Jumlah Total sampahDinas Lingkungan HidupTotal volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu.Ton30056.0 Persentase sampah yang tertanganiDinas Lingkungan HidupPersentase volume sampah yang berhasil ditangani (diangkut, diolah, atau didaur ulang) dibanding total sampah yang dihasilkan.%6042 Jumlah sampah yang tertanganiDinas Lingkungan Hidupvolume sampah yang berhasil ditanganiTon1816.0 Jumlah Total sampahDinas Lingkungan HidupTotal volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu.Ton30056.0 Data Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Indeks yang mengukur efektivitas tata kelola tata ruang, termasuk pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan RTRW.-85.79 Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.%8389 Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.%9191 Indeks Tertib Administrasi PertanahanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Indeks yang mengukur tingkat keteraturan administrasi pertanahan termasuk pendaftaran, sertifikasi, dan kepatuhan peraturan.-2.0 Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset PemkotDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat.%9231 Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah.%100 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk kategoriDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Kategori hasil penilaian RB (misal: Baik, Cukup, Kurang) berdasarkan standar evaluasi.NilaiA Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.%8579 Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusunDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan RTRW yang telah selesai disusun dan siap diajukan.Dokumen1.0 Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan RTRW yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu.Dokumen1.0 Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusunDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan RDTR yang telah selesai disusun dan siap diajukan.Dokumen1.0 Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan RDTR yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu.Dokumen1.0 Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusunDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang telah selesai disusun.Dokumen8.0 Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang direncanakan untuk disusun.Dokumen14.0 Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjutiDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang telah ditindaklanjuti dengan kebijakan atau program.Kajian14.0 Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang disusunDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang disusun oleh instansi terkait.Kajian18.0 Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota sesuai standar BPS/Kemendagri.Kegiatan7.0 Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.Kegiatan9.0 Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.%9237 Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota.Kegiatan3.0 Jumlah Pengawasan yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.Kegiatan3.0 Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur.Kegiatan3.0 Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang direncanakan untuk periode tertentu.Kegiatan3.0 Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah izin atau layanan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai ketentuan.Layanan7873.0 Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang direncanakanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah layanan pemanfaatan ruang yang direncanakan untuk diterbitkan dalam periode tertentu.Layanan10150.0 Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOPDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase permasalahan pertanahan yang berhasil ditangani sesuai standar prosedur operasional (SOP) pemerintah.%100 Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOPDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah permasalahan pertanahan yang berhasil diselesaikan sesuai SOP.Kasus1.0 Jumlah Permasalahan Pertanahan yang masukDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah laporan atau kasus permasalahan pertanahan yang diterima dalam periode tertentu.Kasus1.0 Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan TanahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah.%100 Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkotDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai prosedur dalam pemenuhan kebutuhan tanah pemerintah kota.Pengadaan2.0 Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-nDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rencana pengadaan tanah yang ditetapkan pemerintah kota untuk tahun tertentu.Pengadaan2.0 Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset PemkotDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat.%9231 Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannyaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah bukti pembayaran tanah aset pemerintah kota yang telah didaftarkan untuk sertifikasi.Berkas960.0 Data aset tanah pemkotDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Data lengkap mengenai kepemilikan dan status tanah milik pemerintah kota.Berkas1040.0 Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOPDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP dibanding total permohonan.%100 Surat Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOPDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai prosedur.Berkas14.0 Surat Permohonan Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang masukDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterima oleh instansi terkait.Berkas14.0 Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tercatat dan dikelola secara administratif sesuai ketentuan.%8674 Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannyaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah bukti pembayaran tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah didaftarkan untuk sertifikasi.Berkas785.0 Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah rencana pendaftaran sertifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk periode tertentu.Berkas905.0 Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Persentase kegiatan pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dilaksanakan dibanding rencana.%49,57% Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonevDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi.Bidang171.0 Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonevDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang direncanakan untuk monitoring dan evaluasi.Bidang345.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Hasil evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).NilaiA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah rumah berdasar kelayakan Luas Permukiman Layak HuniDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanLuas wilayah permukiman yang memenuhi kriteria layak huni sesuai standar BPS/Kemendagri.Ha143486.0 Jumlah seluruh rumahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal jumlah rumah yang tercatat dalam wilayah kota.Unit124951.0 Jumlah rumah Layak huniDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian sesuai peraturan pemerintah.Unit123324.0 Jumlah Rumah tidak Layak HuniDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian.Unit1627.0 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak HuniDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah layak huni dibanding jumlah rumah seluruh wilayah.Unit0.986978895727125 Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis Tingkat kekumuhan PermukimanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanIndeks atau persentase permukiman yang tergolong kumuh berdasarkan kriteria BPS/Kemendagri.-n/a Lokasi Pemukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanDaftar lokasi permukiman yang tergolong kumuh di wilayah kota.Lokasi70.0 Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan PerkotaanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase luas permukiman kumuh dibanding total luas kawasan perkotaan.%4165 Persentase permukiman kumuh yang tertanganiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase permukiman kumuh yang telah dilakukan penanganan atau perbaikan.%50,19% Luasan pemukiman kumuh yang tertanganiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanLuas wilayah permukiman kumuh yang telah ditangani.Ha114,72 Luas kawasan kumuh yang tertanganiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal luas kawasan kumuh yang telah mendapat intervensi pembangunan atau penanganan.Ha57,58 Luas total kawasan kumuhDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal luas wilayah yang tergolong permukiman kumuh di wilayah kota.Ha114,72 Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Jumlah rumah tinggal berakses sanitasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah yang memiliki akses fasilitas sanitasi layak (toilet, septik tank, atau sambungan ke SPAL).Sambungan Rumah123585.0 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem LayananDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah yang terlayani dengan fasilitas sanitasi sesuai standar sistem layanan.%100 Presentase Buang Air Besar Sembarangan (BABS)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang melakukan praktik BABS dibanding total rumah tangga.%0 KK Buang Air Besar Sembarangan (BABS)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga yang masih melakukan praktik BABS.KK0.0 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan di Kota YogyakartaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi sesuai kategori layanan.%100 Presentase Akses AmanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman (toilet tersambung ke sistem pengolahan limbah).%0.436679208641825 KK Akses AmanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi aman.KK53967.0 Presentase Akses Layak Tidak Termasuk AmanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tetapi belum aman.%0.552429501962212 KK Akses Layak Tidak Termasuk AmanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak tetapi belum aman.KK68272.0 Presentase Akses Belum LayakDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi belum layak.%0.0108912893959623 KK Akses Belum LayakDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi belum layak.KK1346.0 Presentase Tidak Ada AksesDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali.%0.0 KK Tidak Ada AksesDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali.KK0.0 Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal luas wilayah yang berpotensi mengalami genangan air berdasarkan data hidrologi dan topografi.Ha481.0 Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak melalui sistem penyediaan air minum (SPAM), baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, dibanding total rumah tangga.%100% Total rumah tanggaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah seluruh rumah tangga yang tercatat di wilayah tertentu.Rumah tangga123.585 Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah tangga yang telah terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non-perpipaan.Rumah tangga123.585 Persentase pelayanan SPALD-S akses layakDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan akses sanitasi layak.%55,24% Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Kepala Keluarga yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik sesuai standar layak.KK60.861 Jamban Bersama Layak (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah KK yang menggunakan jamban bersama yang memenuhi standar layak.KK4.996 MCK Komunal (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah KK yang menggunakan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal sesuai standar fasilitas sanitasi.KK1.604 Tangki Septik Komunal (5-10 KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah tangki septik komunal yang digunakan bersama 5-10 KK.KK811.0 Persentase pelayanan SPALD-S akses amanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang terlayani SPALD-S dengan akses sanitasi aman sesuai standar BPS/Kemendagri.%23,80% Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah oleh IPLTDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah tangga yang limbah tinjanya diolah melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).Rumahn/a Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-SDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah yang berada di wilayah yang dikembangkan SPALD-S.Rumahn/a Jamban keluarga dengan tangki septick aman (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah KK yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik aman sesuai standar.KK29.413 Jumlah total KKDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal jumlah Kepala Keluarga yang tercatat di wilayah tertentu.KK123.585 Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase luas kawasan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar (air, jalan, drainase, listrik) dalam kondisi baik.%96,17% Luas kawasan dengan sarana prasarana baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanLuas wilayah permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar dalam kondisi baik.Ha1434,86 Total luas kawasan permukimanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal luas seluruh permukiman yang tercatat di wilayah tertentu.Ha1492.0 Persentase pelayanan SPALD-T akses amanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah tangga yang dilayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan akses aman.%19,87% Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah KK yang memiliki sambungan rumah ke SPALD-T atau sistem pengolahan air limbah terpusat yang berfungsi.KK20.181 IPAL Komunal (KK)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah KK yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.KK4.373 Pemakaman Umum Jumlah daya tampung tempat pemakaman umumDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanKapasitas atau jumlah maksimum penduduk yang dapat ditampung di Tempat Pemakaman Umum (TPU).Unit12579.0 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan PendudukDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPerbandingan jumlah TPU terhadap jumlah penduduk untuk menentukan kecukupan lahan pemakaman.-0.00334923860003477 Bangunan Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota YogyakartaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar kebutuhan dan kualitas yang ditetapkan.%0.919191919191919 Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab)Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah gedung pemerintah yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai rencana.Unit1001.0 Jumlah gedung yang dimiliki pemerintahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah total gedung milik pemerintah kota.Unit1089.0 Rekomendasi Perizinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKPDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rekomendasi izin bangunan gedung yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.Unit168.0 Jumlah tenaga konstruksi yang terampilDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan atau sertifikasi sesuai standar.Orang586.0 Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan KelurahanBagian Tata PemerintahanTotal kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat.Kantor81683.0 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat BaikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan sangat baik.Kantor29.0 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang BaikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan baik.Kantor15.0 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang BaikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan kurang baik.Kantor1.0 Data Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanHasil evaluasi kinerja Dinas PUPKP berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).NilaiA Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.Poin84,54 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.%87,475 Indeks prasarana umum wilayahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanIndeks kinerja penyelenggaraan prasarana umum di wilayah kota (jalan, drainase, irigasi).Poin92,38 Capaian kinerja penyelenggaraan jalan/bina margaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan di wilayah kota.%94,00% Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainaseDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase di wilayah kota.%90,53% Capaian kinerja penataan bangunan gedungDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pengelolaan, pembangunan, dan perbaikan bangunan gedung di kota.%95,96% Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pengembangan tenaga kerja dan jasa konstruksi di wilayah kota.%99,58% Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkunganDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian penyediaan penerangan jalan umum dengan energi ramah lingkungan.%81,53% Indeks prasarana perumahan dan permukimanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanIndeks kinerja penyelenggaraan perumahan dan permukiman (prasarana, pengelolaan air limbah, air minum).Poin96,14% Capaian kinerja kawasan permukimanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kawasan permukiman.%50,19% Capaian penataan bangunan dan lingkungannyaDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian penataan bangunan dan lingkungan permukiman.%96,17% Capaian pengembangan perumahanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pembangunan dan pengembangan perumahan.%96,14% Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah permukiman (SPALD-S/T).%100% Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan air minumDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTingkat pencapaian pengelolaan dan penyediaan air minum untuk rumah tangga.%32,97% Persentase pemenuhan drainase kondisi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase drainase yang memenuhi standar ramah lingkungan dibanding total drainase yang ada.%88,44% Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik.%91,92% Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baikDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik.Unit1001.0 Jumlah gedung yang dimiliki pemerintahDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah total gedung milik pemerintah kota.Unit1089.0 Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLFDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase kegiatan konsultasi permohonan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah dilaksanakan.%100% Jumlah Berita Acara yang diterbitkanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Berita Acara terkait konsultasi permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan.Berita1301.0 Jumlah konsultasi yang dilaksanakanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kegiatan konsultasi terkait PBG dan SLF yang telah dilaksanakan.Konsultsi1301.0 Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase tenaga kerja dan badan usaha yang mengikuti pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi serta memperoleh sertifikasi dibanding total target.%99,58% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi resmi.Orang122.0 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah badan usaha jasa konstruksi yang telah menerima pembinaan dan memperoleh sertifikasi resmi.Badan usaha195.0 Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah seluruh target peserta yang direncanakan mengikuti pelatihan jasa konstruksi dalam periode tertentu.Orang120.0 Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah seluruh badan usaha yang menjadi target pembinaan jasa konstruksi dalam periode tertentu.Badan usaha200.0 Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi programDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase rumah korban bencana yang telah ditangani atau direlokasi sesuai program dibanding total rumah terdampak.%100,00% Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi programDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah rumah korban bencana yang telah ditangani dan/atau direlokasi sesuai program pemerintah.Rumahn/a Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi programDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanTotal rumah korban bencana yang menjadi sasaran program penanganan dan relokasi.Rumahn/a Persentase tercapainya target retribusi sewa rusunDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase realisasi penerimaan retribusi sewa rumah susun dibanding target yang ditetapkan.%92,27% Realisasi retribusi sewa rusunDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah retribusi sewa rumah susun yang diterima dalam periode tertentu.Rp1.103.718.650 Target pendapatan tahun berjalanDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah target penerimaan retribusi sewa rumah susun yang direncanakan untuk periode berjalan.Rp1.196.160.000 Persentase penerangan jalan umum ramah lingkunganDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanPersentase titik PJU yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dibanding total titik PJU.%81,53% Jumlah PJU ramah lingkunganDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah titik PJU (Penerangan Jalan Umum) yang menggunakan lampu hemat energi atau ramah lingkungan.Titik24027.0 Jumlah titik PJUDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah seluruh titik penerangan jalan umum di wilayah tertentu.Titik29470.0 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang tercatat dalam periode tertentu.Unit/Kasus22767.0 Jumlah Penyelesaian Penegakan PerdaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pelanggaran Perda yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan hukum atau administratif.Unit/Kali45.0 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase pelanggaran Perda/Peraturan Kepala Daerah yang berhasil diselesaikan dibanding total pelanggaran.%100 Jumlah Total Pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah seluruh pelanggaran Perda dan Perkada yang tercatat.Pelanggaran52.0 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.Pelanggaran52.0 Aparat dan Sarana Keamanan Jumlah Aparat Satuan Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah personel Satpol PP yang bertugas di wilayah kota.Orang267.0 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 JamSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah patroli Satpol PP terkait ketertiban, ketentraman, dan keamanan (K3) yang dilaksanakan dalam waktu 24 jam.Orang206.0 Jumlah LinmasSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah tertentu.Orang/Kali4259.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta TegalrejoSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang368.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta JetisSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang274.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta GondokusumanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang429.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta DanurejanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang234.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta GedongtengenSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang229.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta NgampilanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang189.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta WirobrajanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang327.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta MantrijeronSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang363.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta KratonSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang265.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta GondomananSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang133.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta PakualamanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang132.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta MergangsanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang388.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta UmbulharjoSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang670.0 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta KotagedeSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatanOrang258.0 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)Satuan Polisi Pamong PrajaPersentase kecamatan atau wilayah yang memiliki Linmas aktif sesuai standar pemerintah.Orang1.0 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3Satuan Polisi Pamong PrajaPersentase penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keamanan dibanding total kasus yang tercatat.%n/a Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)Satuan Polisi Pamong PrajaJumlah seluruh pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) yang tercatat.Kasus22767.0 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)Satuan Polisi Pamong PrajaJumlah pelanggaran K3 yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan.Kasus/Kali22767.0 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase penyelesaian gangguan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dibanding total gangguan tercatat.%100 Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan MasyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase kampung/kelurahan yang memiliki program perlindungan masyarakat aktif dibanding total kampung/kelurahan.%91,81% Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhasil dikendalikan oleh aparat terkait.%100.0 Jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 Kampung, 10 LinmasSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung yang memiliki anggota Linmas sesuai ketentuan kuota minimal 10 personel per kampung.Kampung169.0 Target pembentukan sekolah panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah sekolah dan kampung yang menjadi target pembentukan Panca Tertib (ketertiban, ketentraman, kebersihan, keamanan, lingkungan).Kampung30.0 Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg dibentukSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung dan sekolah yang telah berhasil dibentuk sesuai program Panca Tertib.Kampung178.0 Jumlah kampung panca tertib yg dibentukSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib.Kampung158.0 Jumlah sekolah panca tertib yg terbentukSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah sekolah yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib.Sekolah20.0 Target penumbuhan sekolah panca tertibSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung dan sekolah yang menjadi target penumbuhan Panca Tertib pada periode tertentu.Sekolah30.0 Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg ditumbuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung dan sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.Kampung19,78% Jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kampung yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.Kampung146.0 Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.Sekolah15.0 Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah potensi gangguan ketertiban dan ketentraman yang berhasil dikendalikan oleh aparat.Kejadian100.0 Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota YogyakartaSatuan Polisi Pamong PrajaTotal potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta.Kejadian205.0 Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pol PP melalui pelatihan, bimbingan, dan pengembangan kompetensi dibanding target.%205 Realisasi Bimbingan intelektual/Konseling SDM Pol PPSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah kegiatan bimbingan intelektual atau konseling yang dilaksanakan untuk peningkatan SDM Pol PP dalam periode tertentu.Bimtek/Konseling100.0 Realisasi jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukumSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi kepastian hukum sesuai standar pemerintah.Kajian100.0 Realisasi target anggota yang memahami peraturanSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah anggota Pol PP yang berhasil memahami peraturan dibanding target yang telah ditetapkan.Orang96,34 Realisasi target anggota yang lulus samaptaSatuan Polisi Pamong PrajaJumlah anggota Pol PP yang lulus uji Samapta dibanding target yang ditetapkan.Orang94,12 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratSatuan Polisi Pamong PrajaPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseSatuan Polisi Pamong PrajaPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai88,39 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong PrajaHasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan Pol PP yang dilakukan Inspektorat.NilaiA Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kerusakan Kawasan Akibat LongsorBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat longsor dalam periode tertentu.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat BanjirBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat banjir.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat Angin RibutBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat angin kencang/ribut.Kelurahan14.0 Kerusakan Kawasan Akibat Gempa BumiBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat Gunung MeletusBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat letusan gunung berapi.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat TsunamiBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat tsunami.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat BadaiBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat badai.Kelurahan0.0 Kerusakan Kawasan Akibat KekeringanBadan Penanggulangan Bencana DaerahLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kekeringan.Kelurahan0.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang)Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan fasilitas talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana alam seperti longsor atau erosi.-14.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah AmblesBadan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan jalan atau tanah ambles akibat bencana alam.-0.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas)Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan permukaan aspal jalan akibat bencana alam seperti banjir atau tanah bergerak.-0.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur AmbrolBadan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan sumur akibat longsor atau bencana lainnya.-0.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar)Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas area yang terdampak oleh pohon tumbang atau dahan patah karena cuaca ekstrim, usia pohon, atau kebakaran.-104.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan atap bangunan akibat angin kencang, badai, atau gempa bumi.-18.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles)Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan rumah atau bangunan akibat bencana alam yang menyebabkan roboh atau amblas.-3.0 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patahBadan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan fasilitas listrik publik akibat bencana, seperti tiang PJU patah atau arus pendek.-0.0 Kawasan Rawan Bencana Alam Jumlah Kawasan Rawan LongsorBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami longsor.Kemantren0.0 Jumlah Kawasan Rawan banjirBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami banjir.Kemantren0.0 Jumlah Kawasan Rawan Angin RibutBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak angin kencang/ribut.Kemantren12.0 Jumlah Kawasan Rawan Gempa BumiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko gempa bumi.Kemantren0.0 Jumlah Kawasan Rawan Gunung MeletusBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak letusan gunung berapi.Kemantren0.0 Jumlah Kawasan Rawan TsunamiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko tsunami.Kemantren0.0 Jumlah Kawasan Rawan KekeringanBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak kekeringan.Kemantren0.0 Frekuensi Terjadinya Bencana Frekuensi Terjadinya LongsorBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian longsor yang tercatat dalam periode tertentu.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya BanjirBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian banjir yang tercatat dalam periode tertentu.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya Angin RibutBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian angin ribut yang tercatat.Kali/Tahun16.0 Frekuensi Terjadinya Gempa BumiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian gempa bumi yang tercatat.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya Gunung MeletusBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian letusan gunung berapi yang tercatat.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya TsunamiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian tsunami yang tercatat.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya BadaiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian badai yang tercatat.Kali/Tahun0.0 Frekuensi Terjadinya KekeringanBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kejadian kekeringan yang tercatat.Kali/Tahun0.0 Korban Bencana Alam Jumlah Pengungsi Akibat BencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana alam dalam periode tertentu.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana BanjirBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat banjir.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung MeletusBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat letusan gunung berapi.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana LongsorBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat longsor.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana GempaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat gempa bumi.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana TsunamiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat tsunami.Orang0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana LainnyaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana lain (badai, kekeringan, dll).Orang25.0 Jumlah Korban bencana AlamBadan Penanggulangan Bencana DaerahTotal korban yang terdampak bencana alam (meninggal, luka-luka, hilang).Orang0.0 Jumlah Korban bencana Alam MeninggalBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat bencana alam.Orang0.0 Jumlah Korban bencana Alam HilangBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban yang hilang akibat bencana alam.Orang0.0 Jumlah Korban bencana Alam Luka-LukaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban yang terluka akibat bencana alam.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana AlamBadan Penanggulangan Bencana DaerahTotal korban jiwa yang meninggal akibat bencana alam.Orang105.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Tanah LongsorBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat tanah longsor.Orang1.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam BanjirBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat banjir.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Banjir BandangBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat banjir bandang.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gempa BumiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat gempa bumi.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Angin Puting BeliungBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat angin puting beliung.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gunung MeletusBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat letusan gunung berapi.Orang0.0 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam LainnyaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban jiwa akibat kekeringan.Orang105.0 Data Jumlah Korban Bencana AlamBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban bencana alam yang tercatat berdasarkan jenis kerusakan atau kejadian.Orang125.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang)Badan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak kerusakan talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana.Orang21.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah AmblesBadan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak jalan atau tanah ambles akibat bencana alam.Orang1.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas)Badan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak kerusakan aspal akibat bencana alam.Orang0.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur AmbrolBadan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak sumur ambrol akibat bencana alam.Orang0.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar)Badan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak pohon tumbang/dahan patah akibat cuaca ekstrem atau faktor lain.Orang2.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)Badan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak atap bangunan rusak/roboh/terbang akibat bencana.Orang99.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles)Badan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak rumah/bangunan roboh/runtuh/ambles akibat bencana.Orang2.0 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patahBadan Penanggulangan Bencana DaerahData korban yang terdampak kerusakan fasilitas listrik akibat arus pendek atau tiang PJU patah.Orang0.0 Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Kampung Tangguh BencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kampung yang telah memiliki program mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana sesuai standar pemerintah.Kampung169.0 Jumlah Kelurahan Tangguh BencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kelurahan yang memiliki sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang terorganisir.Kelurahan45.0 Jumlah SPABBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Sarana dan Prasarana Alat Bencana yang tersedia untuk penanggulangan bencana.Sekolah24.0 Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahPersentase tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, dihitung dari kesiapan sarana, prasarana, dan prosedur operasional.%82,06% Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkapBadan Penanggulangan Bencana DaerahPersentase korban bencana yang berhasil dievakuasi menggunakan fasilitas tanggap darurat yang lengkap.%100,00% Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkapBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah korban yang mendapatkan layanan evakuasi dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.Orang165.0 Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahPersentase kerusakan akibat bencana yang telah ditangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.%165 Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksiBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kerusakan yang telah ditangani dengan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.Kerusakan14.0 Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNABadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah kerusakan yang memenuhi syarat untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menurut hasil JITUPASNA.Kerusakan14.0 Jumlah dokumen data dan informasi bencana terpaduBadan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah dokumen yang mencakup data dan informasi bencana secara terpadu.Dokumen6.0 Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaBadan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks yang mengukur kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana.-91,03 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratBadan Penanggulangan Bencana DaerahPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBadan Penanggulangan Bencana DaerahPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai87,91 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahHasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPBD oleh Inspektorat.NilaiA Bencana Kebakaran Kerusakan Kawasan Akibat Bencana KebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLuas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.Kelurahan71.0 Jumlah Kawasan Rawan KebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah atau luas kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran.Kemantren14.0 Luas potensi ancaman kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLuas area yang memiliki potensi terjadinya kebakaran.Ha325.0 Frekuensi Terjadinya Bencana KebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian kebakaran dalam periode tertentu.Kali/Tahun71.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang TerbakarDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian kebakaran berdasarkan jenis benda yang terbakar.kali71.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BP (Bangunan Perumahan)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang melibatkan bangunan perumahan.kali27.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BU (Bangunan Umum)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang melibatkan bangunan umum.kali20.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BI (Bangunan Industri)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang melibatkan bangunan industri.kali12.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Kd (Kendaraan)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang melibatkan kendaraan.kali4.0 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Ln (Lainnya)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang melibatkan benda lain selain bangunan dan kendaraan.kali8.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab KebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian kebakaran diklasifikasikan menurut penyebabnya.kali71.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Kp (Kompor)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang disebabkan oleh kompor.kali8.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Lm (Lampu)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang disebabkan oleh lampu.kali0.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ls (Listrik)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang disebabkan oleh listrik.kali23.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Rk (Rokok)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang disebabkan oleh rokok.kali0.0 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ln (Lainnya)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kebakaran yang disebabkan oleh faktor lain.kali40.0 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran KotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTingkat cakupan pelayanan tanggap darurat kebakaran di wilayah kota.Ha325.0 Jumlah KejadianDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian bencana kebakaran.Kali/Tahun71.0 Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate ) ≤ 15 menitDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian kebakaran yang ditanggapi dalam waktu ≤ 15 menit.Kali/Tahun71.0 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase kejadian kebakaran yang mendapat respon dalam standar waktu layanan WMK.%100 Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanLuas area yang menjadi tanggung jawab manajemen kebakaran.Ha325.0 Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanRata-rata waktu tanggap pelayanan kebakaran di WMK.Menit325.0 Jumlah Korban JiwaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah korban jiwa akibat kebakaran atau bencana terkait.Orang2.0 Jumlah Korban Jiwa MatiDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah korban meninggal akibat kebakaran/bencana.Orang0.0 Jumlah Korban Jiwa LukaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah korban luka akibat kebakaran/bencana.Orang2.0 Bantuan Logistik untuk Korban Bencana KebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah bantuan logistik yang disalurkan kepada korban kebakaran.Rpn/a Data Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanIndeks yang mengukur kapasitas wilayah dalam pencegahan, penanggulangan, dan keselamatan kebakaran.-1.0 Ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diberikan tepat waktu.%100% Edukasi penanggulangan kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanKegiatan pembelajaran dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.%100% Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian yang berhasil ditanggulangi sesuai standar respon ≤ 15 menit di kota.%100% Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai86,21% Persentase edukasi penanggulangan kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase pencapaian target edukasi kebakaran terhadap rencana.%100% Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah penyuluhan yang dilaksanakan di titik rawan kebakaran.Kali18 Kali Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaranDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTotal rencana dan realisasi penyuluhan di titik rawan kebakaran.Kemantren18 Kali Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayaniDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah anak TK yang mendapatkan edukasi kebakaran.Kali36 kali Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TKDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTotal permohonan pendidikan kebakaran untuk anak TK.Kali36 Kali Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang dilaksanakanDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kegiatan edukasi bagi SD dan SMP yang dilaksanakan.Kali14 Kali Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang rencanakanDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTotal rencana edukasi bagi SD dan SMP.Kali14 Kali Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditanggulangi sesuai respon ≤ 15 menit di kota.%100 Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menitDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah layanan pemadaman kebakaran yang selesai dalam 15 menit.Kejadian71.0 Jumlah kejadian kebakaran dalam kotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam kota.Kejadian71.0 Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase kejadian kebakaran atau penyelamatan di luar kota yang ditangani.%100% Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditanganiDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah kejadian di luar kota yang ditangani oleh petugas.Permohonan42.0 Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masukDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTotal permohonan layanan kebakaran dan penyelamatan di luar kota.Permohonan42.0 Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanPersentase operasi penyelamatan non-kebakaran yang berhasil melindungi manusia.%100,00% Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran dalam kota.Kejadian581.0 Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran luar kotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanJumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran di luar kota.Kejadian679.0 Total jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam dan luar kotaDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTotal kejadian penyelamatan di luar kebakaran baik dalam maupun luar kota.Kejadian1260.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanDinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanHasil evaluasi SAKIP untuk Dinas Pemadam Kebakaran oleh Inspektorat.NilaiA Data Tindak Kriminal Jumlah Tindak Kriminal Kasus NarkobaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pidana terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tercatat di wilayah kota.Perkara112.0 Jumlah Tindak Kriminal Kasus PembunuhanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pidana yang mengakibatkan kematian seseorang dengan sengaja (homicide/murder).Perkara1.0 Jumlah Tindak Kriminal Kasus SeksualPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kejahatan seksual termasuk pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual anak.Perkara6.0 Data Tindak Pidana Jumlah Tindak Pidana KonvensionalPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pidana yang termasuk kategori konvensional seperti pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan pelanggaran kesusilaan.Perkara502.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian PemberatanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pencurian dengan pemberatan (dengan ancaman kekerasan atau kerugian besar).Perkara34.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian KekerasanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban.Perkara8.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional CuranmorPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pencurian kendaraan bermotor.Perkara17.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian BiasaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pencurian tanpa kekerasan dan kerugian besar.Perkara67.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya RinganPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penganiayaan ringan tanpa menyebabkan luka serius atau kematian.Perkara60.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya BeratPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penganiayaan yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen.Perkara2.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak IstriPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penelantaran anggota keluarga sesuai hukum pidana.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PerkosaanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus perkosaan yang dilaporkan secara resmi.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PerzinahanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus perzinahan yang ditindak sesuai hukum.Perkara6.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/ CabulPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pelanggaran kesusilaan, termasuk tindakan cabul terhadap orang lain.Perkara4.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan GadisPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penculikan atau perbuatan melarikan perempuan tanpa izin.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/PengancamanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pemerasan atau ancaman kekerasan.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan/FidusaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penggelapan atau penyalahgunaan kepercayaan (fidusia).Perkara82.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/ KecuranganPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penipuan atau kecurangan termasuk manipulasi data dan dokumen.Perkara81.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRTPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat secara resmi.Perkara17.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/MateraiPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pemalsuan dokumen resmi atau materai.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PembakaranPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pembakaran dengan sengaja (arson).Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PerjudianPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus perjudian ilegal.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PengrusakanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus perusakan properti.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PengeroyokanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pengeroyokan (beberapa pelaku menyerang korban).Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PenculikanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penculikan yang tercatat.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa SajamPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional PembunuhanPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus yang mengganggu ketertiban umum tapi tidak termasuk tindak pidana berat.Perkara1.0 Jumlah Tindak Pidana Konvensional LainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penyebaran informasi palsu atau fitnah.Perkara123.0 Jumlah Penemuan MayatPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penemuan mayat di wilayah kota.Kejadian41.0 Jumlah Orang Meninggal DuniaPolresta Kota YogyakartaJumlah kematian akibat tindak pidana atau kejadian terkait kriminalitas.Kejadian0.0 Jumlah Bunuh Diri/Gantung DiriPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kematian akibat bunuh diri atau gantung diri.Kejadian3.0 Jumlah KebakaranPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kebakaran yang tercatat.Kejadian12.0 Jumlah Laka KerjaPolresta Kota YogyakartaJumlah kecelakaan kerja yang tercatat di wilayah kota.Kejadian0.0 Jumlah Orang hilangPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus orang hilang yang dilaporkan secara resmi.Kejadian22.0 Jumlah Orang tersengat listrikPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian tersengat listrik yang menyebabkan cedera atau kematian.Kejadian0.0 Jumlah Kasus MirasPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus terkait konsumsi atau peredaran minuman keras ilegal.Kejadian0.0 Jumlah Anak TenggelamPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus anak tenggelam di wilayah kota.Kejadian0.0 Jumlah Orang Jatuh ke dalam sumurPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian jatuh ke sumur yang dilaporkan.Kejadian0.0 Jumlah Tindak Pidana TransnasionalPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus tindak pidana lintas negara.Perkara134.0 Jumlah Tindak Pidana Transnasional TerorisPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus terorisme lintas negara.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Transnasional NarkobaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus narkoba lintas negara.Perkara122.0 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan ManusiaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus perdagangan manusia lintas negara.Perkara3.0 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber CrimePolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kejahatan siber lintas negara.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus transnasional lain selain yang disebut di atas.Perkara9.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan NegaraPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus yang merugikan negara atau aset negara.Perkara1.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal LoggingPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penebangan liar atau ilegal.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal FishingPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus penangkapan ikan ilegal.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal MiningPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertambangan ilegal.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara KorupsiPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus korupsi yang merugikan negara.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas / BBMPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus ilegal terkait migas atau BBM.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang PalsuPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus peredaran uang palsu.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus lain yang merugikan kekayaan negara.Perkara1.0 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi KontinjensiPolresta Kota YogyakartaJumlah tindak pidana yang berpotensi menimbulkan gangguan massal/kontinjensi.Perkara1.0 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa AnarkisPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus tindak pidana saat unjuk rasa anarkis.Perkara1.0 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh MasalPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus yang terkait kerusuhan massal.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi SaraPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus yang terkait isu SARA dengan implikasi keamanan.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kontinjensi lain selain kategori di atas.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAMPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pelanggaran HAM yang tercatat secara resmi.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM BeratPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, pembunuhan sistematis.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap ANAKPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pelanggaran HAM yang menimpa anak-anak.Perkara0.0 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pelanggaran HAM lain yang tidak termasuk kategori di atas.Perkara0.0 Kasus PertikaianPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian pertikaian antar warga atau kelompok yang dilaporkan ke aparat berwenang.Perkara0.0 Kasus Pertikaian Antar EtnisPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertikaian yang terjadi antar kelompok etnis berbeda.Perkara0.0 Kasus Pertikaian Antar Wilayah DesaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertikaian yang terjadi antar wilayah desa atau kelurahan.Perkara0.0 Kasus Pertikaian Antar AgamaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertikaian yang melibatkan perbedaan agama.Perkara0.0 Kasus Pertikaian Antar Simpatisan ParpolPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertikaian yang melibatkan simpatisan partai politik.Perkara0.0 Kasus Pertikaian Antar PelajarPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus pertikaian yang melibatkan pelajar atau mahasiswa.Perkara0.0 Korban PertikaianPolresta Kota YogyakartaJumlah individu yang menjadi korban pertikaian antar warga.Jiwa0.0 Korban Pertikaian Meninggal DuniaPolresta Kota YogyakartaJumlah korban pertikaian yang meninggal dunia.Jiwa0.0 Korban Pertikaian Luka-lukaPolresta Kota YogyakartaJumlah korban pertikaian yang mengalami luka fisik.Jiwa0.0 Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk RasaPolresta Kota YogyakartaJumlah kerugian materi yang timbul akibat pertikaian atau unjuk rasa.Rp (Ribu)0.0 Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk RasaPolresta Kota YogyakartaJumlah orang yang mengungsi akibat pertikaian antar warga atau unjuk rasa.Orang0.0 Kejadian Unjuk RasaPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian demonstrasi atau aksi massa di wilayah kota.Perkara13.0 Kejadian Unjuk Rasa AnarkisPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis.Perkara0.0 Kejadian Unjuk Rasa DamaiPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian unjuk rasa yang berlangsung damai.Perkara13.0 Kejadian Unjuk Rasa Bidang PolitikPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan isu politik.Perkara0.0 Kejadian Unjuk Rasa Bidang Ekonomi & lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah unjuk rasa terkait isu ekonomi atau isu lain selain politik.Perkara0.0 Kejadian Unjuk Rasa Bidang lainnyaPolresta Kota YogyakartaJumlah unjuk rasa terkait isu lain di luar politik dan ekonomi.Perkara0.0 Persentase Penyelesaian Tindak PidanaPolresta Kota YogyakartaPersentase kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum.%0.711145996860283 Jumlah Tindak PidanaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat.Pidana637.0 Jumlah Penyelesaian Tindak PidanaPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani hingga selesai.Pidana453.0 Angka Kriminalitas yang TertanganiPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat keamanan.%0.808764940239044 Jumlah Laporan Tindak KriminalitasPolresta Kota YogyakartaJumlah laporan resmi terkait tindak kriminalitas yang diterima polisi.Kasus502.0 Jumlah Penyelesaian Tindak KriminalitasPolresta Kota YogyakartaJumlah laporan tindak kriminalitas yang telah diselesaikan.Kasus406.0 Angka Kriminalitas Narkoba yang TertanganiPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani aparat penegak hukum.%0.925925925925926 Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas NarkobaPolresta Kota YogyakartaJumlah laporan kasus narkoba yang diterima aparat hukum.Kasus135.0 Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas NarkobaPolresta Kota YogyakartaJumlah laporan narkoba yang telah diselesaikan.Kasus125.0 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 PendudukPolresta Kota YogyakartaRasio jumlah kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk.Jiwa9.76889113461099 Jumlah Tindak Kriminalitas yang TertanganiPolresta Kota YogyakartaJumlah kasus kriminalitas yang ditangani oleh kepolisian.Kasus406.0 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan HukumDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase korban perempuan dan anak yang menerima bantuan hukum.%100 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukumDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah korban yang melaporkan atau memerlukan layanan bantuan hukum.Orang76.0 Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukumDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah korban yang benar-benar menerima layanan bantuan hukum.Orang76.0 Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Data Kecelakaan Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaCatatan resmi mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.Kecelakaann/a Jumlah Kecelakaan Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat.Kecelakaan824.0 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaJumlah orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.Kecelakaan677.0 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas MeninggalPolresta Kota YogyakartaJumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.Orang0.0 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka BeratPolresta Kota YogyakartaJumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat.Orang17.0 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka RinganPolresta Kota YogyakartaJumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan.Orang660.0 Jumlah Kerugian Kecelakaan Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaJumlah kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas.Rp (Ribu)596450000.0 Data Pelanggaran Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaCatatan resmi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kota.Pelanggarann/a Jumlah Pelanggaran Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaJumlah kejadian pelanggaran lalu lintas yang tercatat.Pelanggaran13352.0 Jumlah Denda Lalu LintasPolresta Kota YogyakartaTotal denda yang dikenakan atas pelanggaran lalu lintas.Rp (Ribu)1698525000.0 Aparat dan Sarana Keamanan Jumlah Aparat KepolisianPolresta Kota YogyakartaJumlah personel kepolisian yang bertugas di wilayah kota.Orangn/a Polresta YogyakartaPolresta Kota YogyakartaSatuan Polisi Resort Kota Yogyakarta.Unit5434.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang5355.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang79.0 Jumlah PolsekPolresta Kota YogyakartaJumlah kantor polisi sektor di wilayah kota.Unit14.0 Polsek GondomananPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Gondomanan.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang215.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang8.0 Polsek WirobrajanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Wirobrajan.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang206.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang12.0 Polsek KotagedePolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Kotagede.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang200.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang4.0 Polsek PakualamanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Pakualaman.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang163.0 Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/PolrestaOrang4.0 Polsek GondokusumanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Gondokusuman.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang227.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang4.0 Polsek TegalrejoPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Tegalrejo.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang203.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang8.0 Polsek NgampilanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Ngampilan.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang178.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang16.0 Polsek KeratonPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Keraton.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang158.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang15.0 Polsek MantrijeronPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Mantrijeron.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang199.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang7.0 Polsek MergangsanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Mergangsan.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang194.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang12.0 Polsek UmbulharjoPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Umbulharjo.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang281.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang8.0 Polsek DanurejanPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Danurejan.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang200.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang4.0 Polsek GedongtengenPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Gedongtengen.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang191.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang8.0 Polsek JetisPolresta Kota YogyakartaPolsek yang membawahi wilayah Jetis.Unit4.0 Jumlah Anggota PolkiPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang201.0 Jumlah Anggota PolwanPolresta Kota YogyakartaJumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.Orang3.0 Jumlah Pos Keamanan (Polisi)Polresta Kota YogyakartaJumlah pos polisi/pos keamanan yang beroperasi di wilayah kota.Orang108.0 SOSIAL Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang4790.0 Jumlah PPKS di KecamatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unitn/a Rumah singgahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah rumah singgah (tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit4.0 Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH GraduasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKeluarga miskin adalah keluarga yang tercatat dalam DTSEN desil 1 s.d 5 yang ditetapkan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data, yang memiliki keterbatasan ekonomi dan termasuk dalam sasaran program penanggulangan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi adalah jumlah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tunai bersyarat (PKH) maupun bantuan PKH Graduasi (keluarga miskin yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi sudah graduasi karena syarat komponennya tidak terpenuhi)Keluarga0.0 Pemulangan Orang TelantarDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah orang terlantar (perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya) yang sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Jiwa274.0 Jumlah Anak Yatim Piatu dalam PantiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiAnak Yatim Piatu dalam Panti adalah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim karena kehilangan ayah, piatu karena kehilangan ibu, dan yatim piatu karena kehilangan keduanya), sehingga tidak memiliki penanggung jawab utama dalam keluarga, dan kemudian mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembinaan di sebuah panti sosial/panti asuhan yang dikelola pemerintah, lembaga sosial, atau masyarakat.Orang553.0 Bantuan/Jaminan Sosial Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran persentase dari jumlah total korban bencana yang menerima bantuan, dukungan, atau tindakan penanganan (intervensi) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu peristiwa bencana. Ini diukur dengan membandingkan jumlah korban yang menerima intervensi dengan jumlah total korban bencana, lalu dikalikan 100%%100 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmenOrang183.0 Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang telah mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmenOrang183.0 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiindikator statistik yang mengukur banyaknya individu penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak berdaya dan telah mendapatkan bantuan sosial atau perlindungan dalam periode satu tahun tertentuOrang1160.0 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu penyandang disabilitas (fisik atau mental) dan orang lanjut usia yang tidak berdaya (lansia tidak potensial) yang secara ideal, berdasarkan kebutuhan dan hak mereka, berhak untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan jaminan sosial dalam periode satu tahunOrang1367.0 Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (KK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi korban bencana alam dan telah menerima bantuan, seperti kebutuhan dasar (sandang pangan), tempat tinggal sementara, atau bantuan lainnya dari pemerintah atau lembaga terkaitKeluarga91.0 Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (Jiwa)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal orang atau anggota keluarga yang terdampak oleh bencana dan menerima bantuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, maupun bantuan lainnya untuk pemulihan dari penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh bencanaJiwa235.0 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jumlah PMKSDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang35467.0 Jumlah PMKS Yang TertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJenis masalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial yang sudah tertangani di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Jenis35260.0 Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima BantuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PMKS yang seharusnya menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang34930.0 Jumlah PMKS Yang Diberikan BantuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PMKS yang telah diberikan menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang34723.0 Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata pada level kota dan telah menerima bantuan sosial dengan total jumlah PMKS skala kota yang terdata, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.%0.992936802973978 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sosial dalam periode satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana jumlah ini merupakan penyebut (denominator) dalam perhitungan indikator cakupan bantuan sosiaOrang34970.0 Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal angka individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan menerima bantuan sosial selama periode satu tahun tersebutOrang34723.0 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan sosial berbasis kelompok usaha (KUBE atau kelompok ekonomi produktif lainnya) dengan total jumlah PMKS sasaran, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.%0.56752655538695 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, baik yang masuk kategori Aktif, Pasif atau Tidak Aktif.Orang6590.0 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, yang masuk kategori Aktif.Orang3740.0 Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran perbandingan antara jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memiliki dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dengan total jumlah WKSBM yang ada pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.%0.724137931034483 Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesosDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesosUnit29.0 Jumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesosDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesosUnit21.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktifDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase jumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan Karangtaruna yang terdaftar di wilayah.%91,99% Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - KarangtarunaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar.%76,09% Jumlah yang aktif (Karangtaruna)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.Lembaga35.0 Jumlah keseluruhan (Karangtaruna)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar.Lembaga46.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - WKSBMDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase jumlah WKSBM (Wilayah/Kelompok Sistem Bina Masyarakat) yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan WKSBM.%75,86% Jumlah yang aktif (WKSBM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah WKSBM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.Lembaga22.0 Jumlah keseluruhan (WKSBM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh WKSBM yang terdaftarLembaga29.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - LKSDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan LKS.%100,00% Jumlah yang aktif (LKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah LKS yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.Lembaga64.0 Jumlah keseluruhan (LKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh LKS yang terdaftar.Lembaga64.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - TKSKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan TKSK.%100,00% Jumlah yang aktif (TKSK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah TKSK yang aktif bekerja di wilayahnya.Orang14.0 Jumlah keseluruhan (TKSK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh TKSK yang terdaftar.Orang14.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - PSMDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan PSM.%100,00% Jumlah yang aktif (PSM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PSM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.Orang1011.0 Jumlah keseluruhan (PSM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh PSM yang terdaftar.Orang1011.0 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - IPSMDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase IPSM (Instruktur Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan IPSM.%100,00% Jumlah yang aktif (IPSM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah IPSM yang aktif melakukan kegiatan pembinaan sosial.Lembaga60.0 Jumlah keseluruhan (IPSM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh IPSM yang terdaftar.Lembaga60.0 Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase anak terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dibanding jumlah anak terlantar yang seharusnya tertangani.%100,00% Jumlah anak terlantar yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah anak terlantar yang telah menerima layanan rehabilitasi sosial dasar.Orang1018.0 Jumlah anak terlantarDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh anak terlantar yang seharusnya menerima layanan.Orang1018.0 Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis diluar pantiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase gelandangan dan pengemis yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar dibanding jumlah yang seharusnya tertangani.%100,00% Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah gelandangan dan pengemis yang menerima layanan.Orang58.0 Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh gelandangan dan pengemis yang perlu mendapatkan layanan.Orang58.0 Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase lansia terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.%100,00% Jumlah lansia terlantar yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah lansia terlantar yang menerima layanan.Orang191.0 Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh lansia terlantar yang perlu layanan.Orang191.0 Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase penyandang disabilitas terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.%100,00% Jumlah penyandang disabilitas terlantar dan keluarga yangmendapatkan layanan rehabilitasi sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah individu penyandang disabilitas terlantar beserta keluarganya yang menerima layanan pemulihan, penguatan kapasitas, dan dukungan sosial dari pemerintah atau lembaga sosial di luar panti.Orang186.0 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar yang perlu layanan.Orang186.0 Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Unit Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) yang sudah mandiri dibanding jumlah keseluruhan yang berdiri minimal 3 tahun.%46,11% Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah KUBE dan USEP yang mandiri.Kelompok160.0 Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahunDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah KUBE dan USEP yang telah berdiri ≥3 tahun.Kelompok347.0 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PPKS yang menerima layanan darurat dibanding PPKS yang seharusnya menerima layanan.%100,00% Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang telah menerima layanan darurat sosial.Orang1261.0 Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang seharusnya menerima layanan.Orang1261.0 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima.%92,91% Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Program SembakoDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima.%93,88% Jumlah penerima (Program Sembako)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah penerima bantuan sembako.Orang20.656 Jumlah yang seharusnya menerima (Program Sembako)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh PPKS yang berhak menerima bantuan sembako.Orang22.002 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - PKHDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PPKS penerima PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima.%100,00% Jumlah penerima (PKH)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah penerima PKH.Orang11.988 Jumlah yang seharusnya menerima (PKH)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang berhak menerima PKH.Orang11.988 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Lansia Terlantar (ASLUM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase lansia terlantar yang menerima layanan ASLUM dibanding yang seharusnya menerima.%84,86% Jumlah penerima (Lansia Terlantar/ASLUM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah lansia terlantar yang menerima ASLUM.Orang1160.0 Jumlah yang seharusnya menerima (Lansia Terlantar/ASLUM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah lansia terlantar yang berhak menerima ASLUM.Orang1367.0 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - UEP Graduasi PKHDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase PPKS penerima UEP Graduasi PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima.%92,91% Jumlah penerima (UEP Graduasi PKH)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang menerima UEP Graduasi PKH.Orangn/a Jumlah yang seharusnya menerima (UEP Graduasi PKH)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang berhak menerima UEP Graduasi PKH.Orangn/a Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase korban bencana yang menerima perlindungan sosial saat dan pasca tanggap darurat dibanding jumlah korban yang seharusnya tertangani.%100,00% Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.Orang268.0 Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah seluruh korban bencana yang berhak menerima layanan.Orang268.0 Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah ABH yang menerima layanan rehabilitasi, pendampingan, atau perlindungan hukum.%80 Data Kinerja Dinas Sosial Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiIndeks komposit yang mengukur efektivitas penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah.%n/a TENAGA KERJA Statistik Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun)BPS Kota YogyakartaPenduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja, menganggur, maupun sementara tidak bekerja.Orang306525.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan KerjaBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (termasuk sementara tidak bekerja).Orang216299.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang BekerjaBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara berurutan.Orang12551.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang PengangguranBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru.Orang203748.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan KerjaBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, yaitu yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain di luar pasar kerja.Orang90226.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang SekolahBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang sedang menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.Orang29225.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Mengurus Rumah TanggaBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang kegiatannya mengurus rumah tangga dan tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan.Orang47971.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja LainnyaBPS Kota YogyakartaPenduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tidak bersekolah, dan tidak mengurus rumah tangga.Orang13030.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan UtamaBPS Kota YogyakartaKlasifikasi penduduk bukan angkatan kerja berdasarkan status dalam kegiatan utama, seperti berusaha sendiri, buruh, atau tidak dibayar.Orang200502.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha SendiriBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang memiliki kegiatan usaha sendiri tanpa dibantu orang lain.Orang43144.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tidak tetapBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang berusaha sendiri dengan bantuan buruh tidak tetap/tidak dibayar.Orang11544.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tetapBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang memiliki usaha sendiri dengan bantuan buruh tetap/dibayar.Orang17586.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Buruh/KaryawanBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang pernah bekerja sebagai buruh atau karyawan tetapi saat ini tidak aktif bekerja.Orang110311.0 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja Bebas Di Pertanian dan Non PertanianBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang bekerja secara lepas di sektor pertanian atau nonpertanian tanpa ikatan kerja tetap.Orangn/a Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja tak DibayarBPS Kota YogyakartaPenduduk bukan angkatan kerja yang bekerja membantu usaha rumah tangga atau keluarga tanpa menerima upah.Orang17917.0 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)BPS Kota YogyakartaPersentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. (TPAK = (Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja) × 100%).%7186 Penduduk yang BekerjaBPS Kota YogyakartaPenduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam berturut-turut selama seminggu sebelum pencacahan.Orang238202.0 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)BPS Kota YogyakartaPersentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. (TPT = (Penganggur / Angkatan Kerja) × 100%).%913 Data Sektoral Ketenagakerjaan Pencari Kerja TerdaftarDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.Orang1185.0 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SDDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD.Orang42.0 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin laki-lakiOrang28.0 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin perempuanOrang14.0 Pencari Kerja Terdaftar SD / SederajatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A)Orang26.0 Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin laki-lakiOrang12.0 Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin perempuanOrang14.0 Pencari Kerja Terdaftar SMP / SederajatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah)Orang33.0 Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin laki-lakiOrang22.0 Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin perempuanOrang11.0 Pencari Kerja Terdaftar SMU / SederajatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah)Orang564.0 Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin laki-lakiOrang348.0 Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin perempuanOrang216.0 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui.Orang86.0 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-lakiOrang45.0 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuanOrang41.0 Pencari Kerja Terdaftar S1 / SederajatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakuiOrang416.0 Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-lakiOrang188.0 Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuanOrang228.0 Pencari Kerja Terdaftar S2 / SederajatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakuiOrang18.0 Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-lakiOrang3.0 Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuanOrang15.0 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang DitempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan berhasil ditempatkan pada lowongan pekerjaan yang tersedia.%460 Pencari kerja yang mendaftarDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah individu yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja.Orang1185.0 Jumlah Pencari Kerja Yang DitempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaanOrang460.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang423.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjeinis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang292.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang131.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang37.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang15.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang22.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja antar negara (AKAN) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang0.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerjaantar negara (AKAN) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang0.0 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Jumlah antar kerja antar Negara (AKAN) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.Orang0.0 Pencari kerja yang belum ditempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja.Orang2296.0 Pencari kerja yang belum ditempatkan Laki-LakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin laki-lakiOrang875.0 Pencari kerja yang belum ditempatkan PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin perempuanOrang1421.0 Jumlah penempatan Pekerja Migran IndonesiaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri melalui mekanisme penempatan resmi dalam suatu wilayah dan periode tertentuOrang1.0 Kasus PHKDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya peristiwa atau laporan yang berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu periode tertentu, baik yang dilakukan secara sepihak, berdasarkan kesepakatan, maupun melalui mekanisme hukum/administratif.Kasus31.0 Orang Terkena Kasus PHKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam periode tertentu.Orang169.0 Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiproses menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau antar serikat pekerja, yang mencakup perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, melalui musyawarah mufakat atau mekanisme hukum di luar maupun di dalam pengadilanKasus17.0 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perjanjian BersamaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihakKasus10.0 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa AnjuranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui anjuran dari mediator.Kasus7.0 Tingkat penyelesaian kasusDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dengan jumlah kasus yang masuk atau ditangani dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.%0.555555555555556 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasikesepakatan yang timbul dari perundingan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Perjanjian ini merupakan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.Kasus10.0 Jumlah Kasus yang tercatatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah total kasus yang terdata dalam periode tertentu oleh instansi terkait.Kasus18.0 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusahaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiproses penyelesaian perbedaan pendapat atau konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berkaitan dengan hubungan kerja, hak, kewajiban, atau syarat-syarat kerja, melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.%100 Jumlah penyelesaian perselisihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaanKasus18.0 Jumlah kejadian perselisihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peristiwa perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.Kasus18.0 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per TahunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kurun waktu satu tahun, baik yang berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang tercatat oleh instansi berwenang.-0.0104347826086957 Jumlah PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)Unit1725.0 Jumlah sengketa pengusaha pekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke DinasKasus18.0 Upah Minimum (UMK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUpah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja.Rp2492997.0 Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala UpahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase perusahaan yang telah menetapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundangan.%7,36% Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala UpahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah.Unit127.0 Jumlah Total PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal jumlah perusahaan aktif di wilayah administrasi tertentu.Unit1725.0 Jumlah Perusahaan yang TutupDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya perusahaan dalam suatu wilayah yang menghentikan seluruh kegiatan usaha/operasinya pada periode tertentu, baik secara permanen maupun sementara, yang tercatat oleh instansi berwenang.Perusahaan3.0 Jumlah Karyawan yang Terkena PHKDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik secara individu maupun massal, yang tercatat oleh instansi ketenagakerjaan atau dilaporkan secara resmi.Orang27.0 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal unit Bursa Kerja Khusus yang terbentuk dan tercatat secara resmi di lembaga pendidikan menengah/kejuruan atau lembaga pelatihan, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (antar kerja) untuk memberikan informasi pasar kerja, menyalurkan, serta memfasilitasi penempatan lulusan dan alumni.-37.0 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke AtasDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah dan periode tertentu%0707 Jumlah Kesempatan KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal peluang atau posisi pekerjaan yang tersedia dan dapat diisi oleh pencari kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu, baik di sektor formal maupun informalOrang2140.0 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis KompetensiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi di lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta.%0.529025191675794 Jumlah tenaga kerja yang dilatihDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya tenaga kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensiOrang483.0 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya individu/tenaga kerja yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensiOrang913.0 Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah lembaga pendidikan keterampilan yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah.Unitn/a Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga Pelatihan kerja yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta (Individu, perusahaan, organisasi non pemerintah) yang beralamat dan berdomisili di Kota Yogyakarta.Lembaga57.0 Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) TerakreditasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerjaLembaga24.0 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan KetrampilanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan di LPK.Orang483.0 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin Laki-lakiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta didik laki-laki di LPK.Orang194.0 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin PerempuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta didik perempuan di LPK.Orang289.0 Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non FormalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang berhasil bekerja di sektor formal dan nonformal.%88,42% Persentase Penempatan Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan total pencari kerja yang terdaftar.%53,13% Jumlah lowongan kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah kesempatan kerja yang tercatat di dinas tenaga kerja atau portal resmi.Lowongan2140.0 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah tenaga kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan sesuai penempatan dinas tenaga kerja.orang1137.0 Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial seperti LKS Bipartit.%43,42% Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah perusahaan dengan sarana hubungan industrial aktif.Perusahaan749.0 Jumlah perusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)Perusahaan1725.0 Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta yang mengikuti program pelatihan kerja di lembaga pelatihan.Orang538.0 Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor formal setelah pelatihan.Orang190.0 Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor nonformal setelah pelatihan.Orang307.0 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRTDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanatingkat kejadian KDRT per sejumlah rumah tangga%01 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.Kasus143.0 Jumlah Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atasDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Kabupaten/Kota di DIY yang sudah mendapatkan kategori layak anak (kota layak anak Secara umum harus memiliki empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi) berkategori nindya ke atas (pencapaian yang sangat baik).Kab/Kota1.0 Jumlah Desa PrimaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Desa Prima (Desa Prima adalah program meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga masyarakat maupun bangsa.) yang telah dibentuk dan dibina baik oleh provinsi DIY.Kelurahan6.0 Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 thDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPrevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th%01 Proporsi perempuan dan anak perempuan menagalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi perempuan dan anak perempuan mengalami KDRT adalah Jumlah korban KDRT (segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain) perempuan dan anak perempuan dibagi keseluruhan Jumlah penduduk perempuan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan.%0067 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan seluruh layanan (pengaduan, medis, hukum, sosial, dan psikologis) dari total korban kekerasan yang tercatat.%100 Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pusat layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Lembaga1.0 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPTDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh layanan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelaksana Teknis (UPT).%100 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah korban perempuan & anak yang melaporkan / mengadu ke unit pelayanan terpadu, dan dilayani (ditangani) kemudian ditindaklanjuti (dibuka kasus investigasi, dirujuk ke layanan, dilakukan mediasi, dsb)Orang199.0 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpaduDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSemua pengaduan atau laporan kasus kekerasan (termasuk KDRT) yang diterima unit pelayanan terpadu dalam periodeOrang199.0 Prevalensi kekerasan terhadap perempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi perempuan usia ≥15 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, seksual, psikis, ekonomi) dalam periode tertentu terhadap total perempuan dalam kelompok umur sama.%1,16 Jumlah korban kekerasan perempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu.Orang247.0 Prevalensi kekerasan terhadap anakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase anak usia <18 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, psikis, atau seksual) dalam kurun waktu tertentu terhadap total anak.%1,01 Jumlah korban kekerasan anakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan atau aparat penegak hukum.Orang101.0 Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase lembaga/instansi yang menjalankan fungsi PUG secara aktif (melaksanakan program dan melaporkan hasilnya) terhadap total lembaga yang memiliki kelembagaan PUG.%93,41% Jumlah kelembagaan PUG yang aktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya unit atau lembaga PUG yang beroperasi dan menjalankan program kesetaraan gender.Lembaga85.0 Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah total lembaga, instansi, atau perangkat daerah di Kota Yogyakarta yang memiliki struktur kelembagaan PUG.Lembaga91.0 Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kasus KDRT dengan korban perempuan yang sudah diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi dibandingkan total kasus yang dilaporkan.%88,53% Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.Orang193.0 Jumlah korban kekerasan perempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu.Orang218.0 Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertanganiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase anak korban KDRT yang memperoleh layanan penanganan (hukum, medis, psikososial) dibandingkan total anak korban yang terlapor.%100% Jumlah anak korban kekerasan yang tertanganiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan intervensi atau penanganan dari lembaga layanan.Orang61.0 Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang samaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anak yang melapor sebagai korban kekerasan pada periode tertentu, baik melalui UPTD, kepolisian, atau lembaga layanan.Orang61.0 CBR (Crude Birth Rate)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun kalender. (Sumber: BPS)CBR5,17 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah SakitDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang memperoleh layanan medis dari tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang berkompeten.%100 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentuDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas layanan terlatih dalam periode tertentu.Orang54.0 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentuDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal seluruh korban kekerasan perempuan dan anak yang tercatat mendatangi fasilitas layanan terlatih pada periode tertentu.Orang54.0 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahunDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelahiran hidup yang dilahirkan oleh perempuan berusia 15–19 tahun dalam satu tahun kalender.Kelahirann/a Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga PemerintahDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpersentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga pemerintah%0.0848068345271478 Pekerja perempuan di lembaga pemerintahDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiljumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahOrang5837.0 Jumlah pekerja perempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah pekerja perempuanOrang68827.0 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga SwastaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpersentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga swasta%0.694567538901884 Pekerja perempuan di lembaga swastaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiljumlah pekerja perempuan di lembaga swastaOrang47805.0 Jumlah pekerja perempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah pekerja perempuanOrang68827.0 Data Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap Jumlah total kasus yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%100 Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.Anak167.0 Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh InspektoratDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.PoinA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.%89,992 Ketercapaian nilai indikator Kota Layak AnakDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) sesuai kriteria Kemen PPPA.-Utama Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKategori hasil evaluasi (Pratama, Madya, Nindya, Utama) dari Kementerian PPPA terhadap pelaksanaan KLA.-Utama Hasil penilaian KLA dari Kemen PPPADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai akhir atau skor dari hasil evaluasi KLA oleh Kemen PPPA.Skala 0-1000Utama Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis genderDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTingkat realisasi kegiatan fasilitasi advokasi dan penyediaan data kependudukan berbasis gender dibandingkan target program.%92,87% Persentase ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis genderDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase data kependudukan dan pengendalian penduduk yang terpilah menurut jenis kelamin dan tersedia secara resmi.%91,67% Jumlah faskes dan kelurahan yang sudah terentry datanyaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah fasilitas kesehatan dan kelurahan yang telah menginput data pengendalian penduduk berbasis gender ke sistem.Unit99.0 Jumlah faskes dan kelurahanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah keseluruhan fasilitas kesehatan dan kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pendataan.Unit108.0 Persentase lembaga yang memanfaatkanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase lembaga/instansi yang menggunakan data kependudukan berbasis gender dibanding total lembaga yang tersedia.%93,67% Lembaga Yang MemanfaatkanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNama atau jumlah lembaga yang telah menggunakan data pengendalian penduduk berbasis gender.Lembaga148.0 Jumlah Lembaga Yang AdaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal lembaga yang menjadi bagian dari jaringan kerja atau sistem pengendalian penduduk berbasis gender.Lembaga158.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi Inspektorat pada dinas terkait.NilaiA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Kelompok UmurDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang dialami laki-laki menurut kategori umur korban yang dilaporkan dalam satu periode.Kasus36.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 0 - 17 ThDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus32.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 18 - 25 ThDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus0.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 25 Th KeatasDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus4.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Tempat KejadianDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah laki-laki, diurutkan berdasarkan lokasi kejadianKasus36.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Rumah TanggaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus8.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Tempat KerjaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus0.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian LainnyaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus28.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kelompok UmurDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan menurut kelompok umurKasus247.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 0 - 17 ThDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus69.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 18 - 25 ThDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus36.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 25 Th KeatasDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan berusia ≥25 tahun yang tercatat pada lembaga layanan atau aparat hukum.Kasus142.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Tempat KejadianDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan berdasarkan lokasi kejadianKasus247.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Rumah TanggaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus143.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Tempat KerjaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus6.0 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian LainnyaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.Kasus98.0 PANGAN Jumlah Konsumsi Jumlah Konsumsi BerasDinas Pertanian dan PanganBanyaknya beras yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu periode (biasanya per kapita per tahun), dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.Kg/Kapita/Tahun52052.0 Jumlah Konsumsi GulaDinas Pertanian dan PanganJumlah gula pasir yang dikonsumsi penduduk dalam satu tahun menurut hasil Susenas (BPS).Kg/Kap/Tahun44486.0 Jumlah Konsumsi JagungDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi jagung untuk pangan dalam satu tahun, dihitung dari rata-rata konsumsi per kapita dikalikan jumlah penduduk (BPS).Kg/Kapita/Tahun12688.0 Jumlah Konsumsi Kacang KedelaiDinas Pertanian dan PanganBanyaknya kedelai (termasuk olahannya seperti tempe dan tahu) yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS).Kg/Kapita/Tahun728000.0 Jumlah Konsumsi Kacang HijauDinas Pertanian dan PanganJumlah kacang hijau yang dikonsumsi untuk pangan oleh rumah tangga dalam periode tertentu (BPS).Kg/Kapita/Tahun78000.0 Jumlah Konsumsi Kacang TanahDinas Pertanian dan PanganBanyaknya kacang tanah yang digunakan sebagai bahan pangan dan dikonsumsi penduduk (BPS).Kg/Kapita/Tahun884000.0 Jumlah Konsumsi Ubi KayuDinas Pertanian dan PanganTotal ubi kayu (singkong) yang dikonsumsi oleh penduduk per tahun menurut hasil Susenas (BPS).Kg/Kapita/Tahun2756.0 Jumlah Konsumsi Ubi JalarDinas Pertanian dan PanganBanyaknya ubi jalar yang dikonsumsi sebagai bahan pangan pokok atau tambahan (BPS).Kg/Kapita/Tahun8424.0 Jumlah Konsumsi Buah ManggaDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi buah mangga oleh penduduk selama satu tahun (BPS).Kg/Kapita/Tahun3016.0 Jumlah Konsumsi Buah JerukDinas Pertanian dan PanganBanyaknya buah jeruk yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS).Kg/Kapita/Tahun3744.0 Jumlah Konsumsi Buah PepayaDinas Pertanian dan PanganBanyaknya pepaya yang dikonsumsi sebagai buah segar atau olahan (BPS).Kg/Kapita/Tahun4446.0 Jumlah Konsumsi Buah PisangDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi pisang sebagai pangan segar maupun olahan (BPS).Kg/Kapita/Tahun66508.0 Jumlah Konsumsi Buah DurianDinas Pertanian dan PanganBanyaknya buah durian yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS).Kg/Kapita/Tahun10244.0 Jumlah Konsumsi Buah Dukuh/LangsatDinas Pertanian dan PanganJumlah konsumsi buah dukuh/langsat dalam periode tertentu (BPS).Kg/Kapita/Tahun16588.0 Jumlah Konsumsi Buah SalakDinas Pertanian dan PanganBanyaknya buah salak yang dikonsumsi penduduk (BPS).Kg/Kapita/Tahun13884.0 Jumlah Konsumsi Buah RambutanDinas Pertanian dan PanganBanyaknya buah rambutan yang dikonsumsi penduduk (BPS).Kg/Kapita/Tahun12168.0 Jumlah Konsumsi Bawang MerahDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi bawang merah untuk keperluan rumah tangga (BPS).Kg/Kapita/Tahun312000.0 Jumlah Konsumsi KentangDinas Pertanian dan PanganBanyaknya kentang yang dikonsumsi sebagai bahan pangan (BPS).Kg/Kapita/Tahun2210.0 Jumlah Konsumsi CabaiDinas Pertanian dan PanganJumlah cabai (merah dan rawit) yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS).Kg/Kapita/Tahun27872.0 Jumlah Konsumsi Bawang PutihDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi bawang putih sebagai bumbu makanan (BPS).Kg/Kapita/Tahun2912.0 Jumlah Konsumsi TeriguDinas Pertanian dan PanganBanyaknya tepung terigu dan produk olahannya yang dikonsumsi (BPS).Kg/Kapita/Tahun13884.0 Jumlah Konsumsi Ikan dan Hasil Peternakan Jumlah Konsumsi IkanDinas Pertanian dan PanganRata-rata ikan yang dikonsumsi per kapita per tahun (KKP & BPS).Kg/Kapita/Tahun648440.0 Jumlah Konsumsi Hasil PeternakanDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi produk peternakan seperti daging, telur, dan susu oleh penduduk (BPS & Ditjen Peternakan).Kg/Kapita/Tahun1135680.0 Jumlah Konsumsi Daging RuminasiaDinas Pertanian dan PanganBanyaknya daging sapi, kambing, atau kerbau yang dikonsumsi (BPS).Kg/Kapita/Tahun47320.0 Jumlah Konsumsi Daging UnggasDinas Pertanian dan PanganBanyaknya daging ayam dan unggas lain yang dikonsumsi (BPS).Kg/Kapita/Tahun884520.0 Jumlah Konsumsi TelurDinas Pertanian dan PanganJumlah konsumsi telur ayam dan telur lainnya oleh penduduk (BPS).Kg/Kapita/Tahun113880.0 Jumlah Konsumsi SusuDinas Pertanian dan PanganTotal konsumsi susu segar dan olahan oleh rumah tangga (BPS).Kg/Kapita/Tahun89960.0 Skor pola pangan harapan (PPH) Pola KonsumsiDinas Pertanian dan PanganKomposisi dan keragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk yang menggambarkan keseimbangan gizi (Badan Ketahanan Pangan, PPH).Kkal/Kap9161.0 Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor kontribusi kelompok padi-padian terhadap Pola Pangan Harapan (PPH) dengan standar ideal 25 (BKP).Kkal/Kap23.0 Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi umbi-umbian terhadap total energi pangan (BKP).Kkal/Kap6.0 Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi pangan hewani (daging, telur, ikan, susu) dalam PPH (BKP).Kkal/Kap24.0 Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal kontribusi minyak dan lemak terhadap total energi (BKP).Kkal/Kap49.0 Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi biji-bijian berminyak (kacang mete, kelapa) dalam PPH (BKP).Kkal/Kap1.0 Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi kacang-kacangan terhadap total energi (BKP).Kkal/Kap76.0 Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi gula sebagai sumber energi tambahan (BKP).Kkal/Kap14.0 Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor ideal konsumsi sayur dan buah terhadap total energi (BKP).Kkal/Kap30.0 Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0)Dinas Pertanian dan PanganSkor kategori bahan lain di luar kelompok utama pangan (BKP).Kkal/Kap0.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -%Dinas Pertanian dan PanganIndeks yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi dari kelompok pangan dibandingkan pola ideal. (Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS)%0.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Padi-padianDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi yang berasal dari kelompok pangan padi-padian terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal PPH.%519 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal PPH.%13 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari bahan pangan hewani terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal.%173 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.%11 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.%03 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.%43 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% GulaDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari gula terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.%33 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari sayur dan buah terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.%82 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Lain-lainDinas Pertanian dan PanganPersentase kontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal.%26 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKEDinas Pertanian dan PanganPersentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) dibandingkan kebutuhan energi ideal menurut PPH.% AKE473.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Padi-padianDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok padi-padian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal.% AKE46.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok umbi-umbian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal.% AKE12.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok pangan hewani terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE153.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE97.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE2.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE38.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE GulaDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok gula terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE29.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok sayur dan buah terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE73.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Lain-lainDinas Pertanian dan PanganKontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.% AKE23.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - BobotDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-34.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Padi-padianDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-2.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-2.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot GulaDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Lain-lainDinas Pertanian dan PanganNilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).-0.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AktualDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-1182.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Padi-padianDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-259.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-7.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-346.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-55.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-1.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-86.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual GulaDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-16.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-412.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Lain-lainDinas Pertanian dan PanganNilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.-0.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKEDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-842.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Padi-padianDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-23.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-6.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-307.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-49.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-1.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-76.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE GulaDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-14.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-366.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Lain-lainDinas Pertanian dan PanganSkor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.-0.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor MaksDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-145.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Padi-padianDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-25.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Umbi-umbianDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-25.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-24.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-5.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-1.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Kacang-kacanganDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-10.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks GulaDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-25.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-30.0 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Lain-lainDinas Pertanian dan PanganNilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).-0.0 Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan per kapitaDinas Pertanian dan PanganJumlah ketersediaan pangan (kg/kapita/tahun) yang diperoleh dari neraca bahan makanan. (Sumber: BPS/NBM)Kg/Kapita/Tahun14999.0 Ketersediaan Pangan UtamaDinas Pertanian dan PanganJumlah bahan pangan pokok utama (seperti beras, jagung, kedelai) yang tersedia untuk dikonsumsi dalam periode tertentu.Kg/Jiwa16628.0 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utamaDinas Pertanian dan PanganRata-rata ketersediaan bahan pangan utama per kapita dalam satuan kilogram per tahun.Kg62471230.0 Ketersediaan EnergiDinas Pertanian dan PanganJumlah energi yang tersedia dari seluruh pangan (kkal/kapita/hari) berdasarkan NBM.Kkal/Kap/Harin/a Ketersediaan Energi Perkapita Per HariDinas Pertanian dan PanganEnergi yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia.Kkal27737.0 Konsumsi Ketersediaan EnergiDinas Pertanian dan PanganJumlah energi yang benar-benar dikonsumsi masyarakat dibandingkan ketersediaannya.Kkal/Kap/Hari186347.0 Ketersediaan ProteinDinas Pertanian dan PanganJumlah protein dari seluruh bahan pangan yang tersedia (gram/kapita/hari).Gr/Kap/Harin/a Ketersediaan Protein Perkapita Per HariDinas Pertanian dan PanganProtein yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia.Gram8686.0 Konsumsi Ketersediaan ProteinDinas Pertanian dan PanganJumlah protein yang benar-benar dikonsumsi dibandingkan ketersediaannya.Gr/Kap/Hari6496.0 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per HariDinas Pertanian dan PanganRata-rata jumlah energi (kkal) dan protein (gram) yang harus dipenuhi per orang per hari sesuai standar gizi nasional (Permenkes).Kkal/gram2157.0 Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlakuDinas Pertanian dan PanganPersentase wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman penanganan rawan pangan nasional.%0 Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan panganDinas Pertanian dan PanganJumlah wilayah administratif (kelurahan/desa) yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan ketahanan pangan.Daerah0.0 Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlakuDinas Pertanian dan PanganBanyaknya wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman pemerintah.Daerah0.0 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan PanganDinas Pertanian dan PanganPersentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan.%0.853529411764706 Jumlah sampel pangan yang diambilDinas Pertanian dan PanganTotal contoh pangan yang diuji untuk menilai keamanan pangan.Sampel1700.0 Jumlah sampel pangan yang aman diambilDinas Pertanian dan PanganJumlah sampel pangan yang memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan hasil pengujian.Sampel1451.0 Jumlah Kelurahan Rawan PanganDinas Pertanian dan PanganJumlah kelurahan yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan indikator ketahanan pangan.Desa0.0 Cadangan Pangan PemerintahDinas Pertanian dan PanganJumlah pangan pokok yang disiapkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dalam keadaan darurat.Ton Beras16505.0 Stok Beras sbg Bahan MakananDinas Pertanian dan PanganJumlah beras yang tersedia di gudang pemerintah atau lembaga distribusi pangan sebagai bahan makanan pokok.Ton6505.0 Angka Konsumsi Angka Konsumsi PanganDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin92,12 Angka Konsumsi Padi-PadianDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin45,9 Angka Konsumsi Umbi-UmbianDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin6,88 Angka Konsumsi Pangan HewaniDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin26,93 Angka Konsumsi Minyak dan LemakDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin0,54 Angka Konsumsi Buah/Biji BerminyakDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin0,31 Angka Konsumsi Kacang-KacanganDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin9,22 Angka Konsumsi GulaDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin0,26 Angka Konsumsi Sayur dan BuahDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin9,88 Angka Konsumsi Lain-LainDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Poin0,07 Angka konsumsi ikanDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Kg/Kapita/Tahun36,00 Angka konsumsi ikan dalam rumah tanggaDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Kg/Kapita/Tahun25,78 Angka konsumsi ikan luar rumah tanggaDinas Pertanian dan PanganRata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.Kg/Kapita/Tahun8,51 Data Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan panganDinas Pertanian dan PanganPersentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan.%0.853529411764706 Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlakuDinas Pertanian dan PanganJumlah contoh atau sampel pangan yang diuji dan memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan BPOM atau SNI di wilayah Kota Yogyakarta.Sampel1451.0 Jumlah total sampel panganDinas Pertanian dan PanganTotal seluruh sampel pangan yang diambil untuk pengujian keamanan dan kualitas pangan dalam satu periode di suatu wilayah.Sampel1700.0 Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategisDinas Pertanian dan PanganPersentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dibandingkan tahun sebelumnya, dihitung dari selisih kasus dua tahun berturut-turut. Sumber: Kementan.%100,00% jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun berjalanDinas Pertanian dan PanganJumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun berjalan di suatu wilayah administrasi.Kasus0.0 jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun sebelumnya (n-1)Dinas Pertanian dan PanganJumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun sebelumnya (tahun ke-n-1).Kasus35.0 Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestariDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah wilayah (kelurahan atau area) yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dari tahun sebelumnya.%37,78% Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestariDinas Pertanian dan PanganJumlah kelurahan yang ditetapkan dan dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dalam satu tahun tertentu.Kelurahan17.0 Jumlah kelurahan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal keseluruhan kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Sumber: Kemendagri.Kelurahan45.0 Angka Ketersediaan EnergiDinas Pertanian dan PanganJumlah energi (kalori) yang tersedia dari seluruh jenis bahan makanan untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan kilokalori per kapita per hari. Sumber: BPS melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).Kkal/Kapita/Hari2773,73 Analisa neraca bahan makananDinas Pertanian dan PanganKajian mengenai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan, yang menggambarkan kecukupan pangan masyarakat suatu wilayah. Sumber: BPS / Badan Pangan Nasional.Kkal/Kapita/Hari2773,73 Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah DaerahDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah cadangan pangan yang berhasil dipenuhi dan dikelola oleh pemerintah daerah dibanding tahun sebelumnya.%54,21% Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganJumlah stok atau persediaan pangan strategis yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kebutuhan darurat dan stabilisasi pangan.Ton65,05 Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sistem ketahanan pangan daerah.Ton120.0 Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2Dinas Pertanian dan PanganPersentase atau jumlah pengurangan kelurahan atau wilayah yang dikategorikan sebagai rawan pangan prioritas 2 berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.Wilayah0.0 Peta Kerawanan PanganDinas Pertanian dan PanganRepresentasi spasial kondisi kerentanan pangan yang menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan berbeda berdasarkan indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS.Dokumenn/a Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2Dinas Pertanian dan PanganJumlah kelurahan yang dikategorikan sebagai wilayah rawan pangan prioritas 2 berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pangan.Wilayah0.0 Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikatDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah varietas tanaman buah yang telah memperoleh sertifikat resmi dari lembaga sertifikasi benih.%3,54% Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasiDinas Pertanian dan PanganJumlah jenis varietas tanaman buah yang telah mendapatkan sertifikat resmi sesuai ketentuan Kementerian Pertanian.Varietas12.0 Jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinasDinas Pertanian dan PanganJumlah varietas tanaman buah yang dikelola atau dimiliki oleh dinas terkait dalam pembinaan atau pengembangan.Varietas339.0 Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasiDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah pengecer obat hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai standar Kementerian Pertanian.%76,67% Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasiDinas Pertanian dan PanganJumlah unit usaha pengecer obat hewan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas terkait.Unit usaha46.0 Jumlah pengecer obat hewan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal pengecer obat hewan yang beroperasi di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Unit usaha60.0 Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasiDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan (seperti klinik hewan, pet shop, laboratorium) yang telah dibina dan diawasi oleh dinas.%100,00% Jumlah Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan yang terbina dan terawasiDinas Pertanian dan PanganJumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan resmi dari dinas.Unit usaha70.0 Unit Usaha Bidang Kesehatan HewanDinas Pertanian dan PanganSeluruh jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan, pengolahan, atau penunjang kesehatan hewan di suatu wilayah.Unit usaha70.0 Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasiDinas Pertanian dan PanganPersentase pelaku usaha pengolahan atau distribusi pangan asal hewan dan perikanan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan.%31,24% Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasiDinas Pertanian dan PanganJumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait.Pelaku usaha268.0 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan di wilayah Kota Yogyakarta.Pelaku usaha858.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan PanganDinas Pertanian dan PanganNilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan.NilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan PanganDinas Pertanian dan PanganNilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan.NilaiA Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Pertanian dan PanganPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.PoinAA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Pertanian dan PanganNilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.%90,258 Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasiDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan.%35,40% Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasiDinas Pertanian dan PanganJumlah sampel produk dari pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan oleh dinas terkait.Sampel200.0 Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhanDinas Pertanian dan PanganTotal seluruh sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang diambil untuk pengawasan dan pengujian.Sampel565.0 Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizinDinas Pertanian dan PanganPersentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang telah memperoleh izin resmi sesuai ketentuan perikanan.%15,79% Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizinDinas Pertanian dan PanganJumlah kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha perikanan budidaya di wilayah Kota Yogyakarta.Kelompok12.0 Jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal kelompok pembudidaya ikan yang terdata di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Kelompok76.0 Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizinDinas Pertanian dan PanganPersentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin usaha resmi dari dinas terkait.%57,14% Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizinDinas Pertanian dan PanganJumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin resmi.Unit usaha12.0 Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.Unit usaha21.0 PERTANAHAN Administrasi Pemerintahan Jumlah KotaBagian Tata PemerintahanTotal wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri.Unit1.0 Jumlah KecamatanBagian Tata PemerintahanTotal wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri.Unit14.0 Jumlah KelurahanBagian Tata PemerintahanJumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.Unit45.0 Jumlah RWBagian Tata PemerintahanTotal Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil.Unit616.0 Jumlah RTBagian Tata PemerintahanTotal Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri.Unit2535.0 Luas WilayahBagian Tata PemerintahanLuas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.Km23282.0 Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan Jumlah Kantor Bupati/WalikotaBagian Tata PemerintahanJumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota.Unit1.0 Jumlah Kantor CamatBagian Tata PemerintahanJumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi.Unit14.0 Jumlah Kantor LurahBagian Tata PemerintahanJumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota.Unit45.0 Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU KeistimewaanBagian Tata PemerintahanKondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.Kali0.0 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPDBagian Tata PemerintahanPersentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.%100 Penggunaan Lahan menurut Kemantren Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PerumahanATR/BPNluas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai JasaATR/BPNluas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PerusahaanATR/BPNlahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai IndustriATR/BPNlahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufakturHan/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PertanianATR/BPNlahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non ProduktifATR/BPNlahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lainATR/BPNlahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb)Han/a Sertifikat Tanah Jumlah Sertifikat Yang Telah DiselesaikanATR/BPNJumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahanSertifikat1090.0 Jumlah Pemohon SertifikatATR/BPNJumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentuSertifikat1090.0 Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun SebelumnyaATR/BPNJumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalanSertifikat0.0 Jumlah Permohonan Hak Atas TanahATR/BPNJumlah permohonan untuk memperoleh hak atas tanah (misalnya hak milik, HGB, hak pakai) yang diajukan dalam periodeSertifikat1090.0 Jumlah SK Pemberian Hak MilikATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat871.0 Jumlah SK Pemberian HGBATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat96.0 Jumlah SK Pemberian Hak PakaiATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat114.0 Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih HakATR/BPNPermohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar)Sertifikat1730.0 Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih HakATR/BPNBanyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periodeSertifikat1730.0 Jumlah Permohonan PengukuranATR/BPNPermohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahanSertifikat1322.0 Jumlah Penyelesaian PengukuranATR/BPNPermohonan pengukuran yang telah selesai dilakukanSertifikat1333.0 Jumlah Permohonan SKPTATR/BPNSKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.)Sertifikat618.0 Jumlah Penyelesaian SKPTATR/BPNPermohonan SKPT yang telah diselesaikanSertifikat617.0 Jumlah Sertifikat Tanah yang DikeluarkanATR/BPNJumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan (semua jenis hak)Sertifikat1081.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak MilikATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat871.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna BangunanATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat96.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna UsahaATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat0.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak PakaiATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat114.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak PengelolaanATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat0.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak WakafATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat7.0 Luas Tanah yang BersertifikatATR/BPNTotal area (luas) tanah yang sudah bersertifikat dalam periode / wilayah tertentum2111741.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak MilikATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam240058.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna BangunanATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam210542.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak PakaiATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam259194.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak PengelolaanATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam20.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak WakafATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam21947.0 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas WilayahATR/BPNproporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut.%84.4457317073171 Luas WilayahATR/BPNTotal area geografis wilayah administratif (misalnya kemantren, kecamatan, kota) dalam satuan yang konsisten (misal hektar, km², meter persegi). Ini mencakup semua jenis lahan dalam wilayah tersebutHa3280.0 Luas lahan bersertifikatATR/BPNJumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut.Ha276982.0 Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan TanahATR/BPNKegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan).Permohonan60.0 PKKPR untuk Kegiatan BerusahaATR/BPNregulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPRPermohonan0.0 PKKPR untuk Kegiatan Non BerusahaATR/BPNregulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPRPermohonan3.0 Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan Jumlah Kasus Tanah yang DiselesaikanATR/BPNJumlah sengketa pertanahan / konflik lahan / kasus penggunaan lahan yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu melalui mediasi, pengadilan, atau keputusan resmiKasus5.0 Jumlah Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota YogyakartaATR/BPNJumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota YogyakartaOrang85.0 Realisasi Program PTSL Realisasi Program PTSL Kota YogyakartaATR/BPNJumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode. PTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftarBidang0.0 Kontribusi Dari PNBP Kontribusi Dari PNBP se D.I. YogyakartaATR/BPNKontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan)Rp1568091610.0 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan BangunanATR/BPNPendapatan daerah yang diperoleh dari pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) — bagian kontribusi keuangan dari kegiatan transaksi tanah di wilayahRp15569626396.0 Nilai Hak Tanggungan atas Tanah Nilai Hak Tanggungan atas TanahATR/BPNTotal nilai (moneter) jaminan yang dibebankan pada sertifikat tanah sebagai hak tanggungan (misalnya sebagai kolateral pinjaman) yang tercatat / diakui oleh instansi pertanahan / perbankanRp332288239326.0 Jumlah PPAT Jumlah PPAT SementaraATR/BPNPPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahanOrang1.0 Jumlah Bidang Tanah Jumlah Tanah TerdaftarATR/BPNJumlah bidang lahan yang sudah tercatat atau terdata dalam sistem pertanahan / catatan pertanahan resmi (baik sudah bersertifikat atau dalam proses pendaftaran)Bidang293.0 Jumlah Bidang Tanah Belum TerdaftarATR/BPNBidang tanah yang belum tercatat dalam sistem pertanahan (belum mendaftar, belum memiliki sertifikat, belum dicatat secara resmi)Bidang0.0 LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kasus lingkungan Jumlah kasus lingkunganDinas Lingkungan HidupJumlah kejadian atau laporan terkait permasalahan lingkungan hidup yang tercatat dalam periode tertentu.Kasus3.0 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemdaDinas Lingkungan HidupJumlah kasus lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah daerah.Kasus3.0 Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOPDinas Lingkungan HidupPersentase kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang dilakukan sesuai prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku.%53,509% Hasil pemantauan kualitas airDinas Lingkungan HidupData hasil pengukuran kondisi kualitas air (parameter fisika, kimia, biologi) pada titik-titik pantau tertentu.Kegiatan61.0 Hasil pemantauan kualitas udaraDinas Lingkungan HidupData hasil pengukuran kualitas udara ambien berdasarkan parameter CO, SO₂, NO₂, PM₁₀, dan lainnya sesuai baku mutu lingkungan.Kegiatan114.0 Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupPersentase pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai izin dan peraturan lingkungan hidup.%32,71% Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usahaDinas Lingkungan HidupJumlah laporan hasil pemantauan mandiri (self-monitoring) oleh pelaku usaha dan hasil pengawasan oleh dinas terkait.Usaha348.0 Jumlah total usaha yang memiliki izin lingkunganDinas Lingkungan HidupTotal usaha atau kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan.Usaha1064.0 Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkunganDinas Lingkungan HidupPersentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, AMDAL, atau SPPL dibanding total usaha terdata.%32,71% Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkunganDinas Lingkungan HidupJumlah usaha atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan resmi sesuai peraturan.Usaha348.0 Jumlah Total usahaDinas Lingkungan HidupJumlah keseluruhan pelaku usaha yang terdaftar di wilayah administrasi kota.Usaha1064.0 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Dinas Lingkungan HidupPersentase pelaku usaha yang memiliki izin PPLH dibanding total usaha yang wajib berizin lingkungan.%n/a Jumlah usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Dinas Lingkungan HidupJumlah unit usaha yang telah mendapatkan izin PPLH sesuai ketentuan peraturan daerah.Usahan/a Jumlah Total usaha yang mempunyai izin lingkunganDinas Lingkungan HidupJumlah keseluruhan usaha yang telah memiliki izin lingkungan hidup di wilayah kota.Usahan/a Persentase Kampung ProKlimDinas Lingkungan HidupPersentase kampung atau RW yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim (Program Kampung Iklim) oleh KLHK dibanding total kampung.%65,09% Jumlah Kampung ProKlimDinas Lingkungan HidupJumlah kampung atau RW di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim oleh KLHK.Kampung110.0 Jumlah seluruh Kampung di Kota YogyakartaDinas Lingkungan HidupJumlah keseluruhan kampung atau RW yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Kampung169.0 Persentase Sekolah Berwawasan LingkunganDinas Lingkungan HidupPersentase sekolah yang telah menerapkan program sekolah adiwiyata atau program berwawasan lingkungan.%69,35% Jumlah sekolah yang berwawasan lingkunganDinas Lingkungan HidupJumlah sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata).Sekolah215.0 Jumlah seluruh sekolah di Kota YogyakartaDinas Lingkungan HidupTotal sekolah di wilayah administrasi Kota Yogyakarta dari semua jenjang pendidikan.Sekolah310.0 Luas Ruang Terbuka Hijau Luas Penanaman Di Ruang Terbuka HijauDinas Lingkungan HidupLuas area penanaman vegetasi di area RTH publik maupun privat yang terukur dalam meter persegi.Ha26462.0 Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan PerkotaanDinas Lingkungan HidupTarget luasan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal 20% dari luas total wilayah kota sesuai amanat UU Penataan Ruang.%806 Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPMDinas Lingkungan HidupLuas aktual ruang terbuka hijau publik pada akhir tahun berjalan sesuai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).Ha264618.0 Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaanDinas Lingkungan HidupLuas ideal ruang terbuka hijau publik yang seharusnya dimiliki kota (20% dari total luas wilayah kota).Ha65638.0 Luas WilayahDinas Lingkungan HidupLuas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.Ha32819.0 Persentase Ruang Terbuka HijauDinas Lingkungan HidupPersentase total luas RTH (publik dan privat) dibanding luas wilayah kota.%23,351% Luas Ruang Terbuka Hijau PrivatDinas Lingkungan HidupLuas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta.m25017419.0 Luas Ruang Terbuka Hijau PublikDinas Lingkungan HidupLuas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum.m22646178.0 Pemantauan Kualitas Udara Kantor Kelurahan SorosutanDinas Lingkungan HidupKantor Kelurahan Sorosutanug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi CO di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut sebagai bagian dari monitoring kualitas udara kota.ug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi sulfur dioksida (SO₂) di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut.ug/m3791.0 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi nitrogen dioksida (NO₂) di udara ambien yang diukur di titik tersebut.ug/m3979.0 Kantor Kelurahan BaciroDinas Lingkungan HidupKantor Kelurahan Baciroug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)Dinas Lingkungan HidupNilai CO di udara ambien di titik pengukuran di kantor Kelurahan Baciro.ug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi SO₂ di udara ambien di lokasi tersebut.ug/m3703.0 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi NO₂ di udara ambien di lokasi tersebut.ug/m3546.0 Kantor UPT MalioboroDinas Lingkungan HidupKantor UPT Malioboroug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)Dinas Lingkungan HidupNilai CO udara ambien di titik pusat kota (Malioboro) sebagai indikator kualitas udara pusat kota.ug/m3n/a Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi SO₂ udara ambien di lokasi Malioboro.ug/m382.0 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)Dinas Lingkungan HidupNilai konsentrasi NO₂ udara ambien di lokasi pusat kota.ug/m3875.0 Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai Gajahwong Kualitas Air Sungai Gajahwong HuluDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Gajahwong (parameter BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, Koli Total).mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu BODDinas Lingkungan HidupNilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada aliran Sungai Gajahwong Hulu.mg/m3249.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu CODDinas Lingkungan HidupNilai Chemical Oxygen Demand (COD) di segmen Hulu Sungai Gajahwong.mg/m31805.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu TSSDinas Lingkungan HidupNilai Total Suspended Solids (TSS) di segmen Hulu Sungai Gajahwong.mg/m3938.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu DODinas Lingkungan HidupNilai Dissolved Oxygen (DO) di air sungai pada segmen Hulu Gajahwong.mg/m3522.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Total FosfatDinas Lingkungan HidupKadar fosfat total di segmen Hulu Sungai Gajahwong.mg/m361.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai parameter E. coli (koli tinja) pada segmen Hulu Sungai Gajahwong.MPN/100ml235434.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai parameter koliform total di segmen Hulu Sungai Gajahwong.MPN/100ml840356.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong TengahDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli) di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m3186.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m32041.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m3766.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah DODinas Lingkungan HidupNilai DO di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m3572.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di segmen tengah Sungai Gajahwong.mg/m383.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di segmen tengah Sungai Gajahwong.MPN/100ml80667.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di segmen tengah Sungai Gajahwong.MPN/100ml642122.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong HilirDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Gajahwong berdasarkan parameter lingkungan.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di segmen hilir Gajahwong.mg/m3236.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di segmen hilir Gajahwong.mg/m31654.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di segmen hilir Gajahwong.mg/m3527.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir DODinas Lingkungan HidupNilai DO di segmen hilir Gajahwong.mg/m3521.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di segmen hilir Gajahwong.mg/m358.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di segmen hilir Gajahwong.MPN/100ml212811.0 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di segmen hilir Gajahwong.MPN/100ml542444.0 Sungai Code Kualitas Air Sungai Code HuluDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di Hulu Sungai Code pada parameter lingkungan standar.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Code Hulu BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di Hulu Sungai Code.mg/m317.875 Kualitas Air Sungai Code Hulu CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di Hulu Sungai Code.mg/m31244.0 Kualitas Air Sungai Code Hulu TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di Hulu Sungai Code.mg/m31769.0 Kualitas Air Sungai Code Hulu DODinas Lingkungan HidupNilai DO di Hulu Sungai Code.mg/m3613.0 Kualitas Air Sungai Code Hulu Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di Hulu Sungai Code.mg/m34.0 Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di Hulu Sungai Code.MPN/100ml71125.0 Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di Hulu Sungai Code.MPN/100ml593750.0 Kualitas Air Sungai Code TengahDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Code berdasarkan parameter lingkungan.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Code Tengah BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di tengah Sungai Code.mg/m3225.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di tengah Sungai Code.mg/m32041.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di tengah Sungai Code.mg/m31606.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah DODinas Lingkungan HidupNilai DO di tengah Sungai Code.mg/m3541.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di segmen tengah Sungai Code.mg/m353.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di segmen tengah Sungai Code.MPN/100ml318625.0 Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di segmen tengah Sungai Code.MPN/100ml915500.0 Kualitas Air Sungai Code HilirDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Code menurut parameter lingkungan hidup.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Code Hilir BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di hilir Sungai Code.mg/m3271.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di hilir Sungai Code.mg/m31646.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di hilir Sungai Code.mg/m32204.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir DODinas Lingkungan HidupNilai DO di hilir Sungai Code.mg/m3474.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di hilir Sungai Code.mg/m367.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di hilir Sungai Code.MPN/100ml110300.0 Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di hilir Sungai Code.MPN/100ml626875.0 Sungai Winongo Kualitas Air Sungai Winongo HuluDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Winongo.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Winongo Hulu BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di Hulu Sungai Winongo.mg/m3143.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di Hulu Sungai Winongo.mg/m31291.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di Hulu Sungai Winongo.mg/m3519.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu DODinas Lingkungan HidupNilai DO di Hulu Sungai Winongo.mg/m3583.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di Hulu Sungai Winongo.mg/m337.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di Hulu Sungai Winongo.MPN/100ml239125.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di Hulu Sungai Winongo.MPN/100ml350625.0 Kualitas Air Sungai Winongo TengahDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Winongo menurut parameter lingkungan.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Winongo Tengah BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di segmen tengah Sungai Winongo.mg/m3195.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di segmen tengah Sungai Winongo.mg/m32229.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di segmen tengah Sungai Winongo.mg/m371.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah DODinas Lingkungan HidupNilai DO di segmen tengah Sungai Winongo.mg/m3548.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di segmen tengah Sungai Winongo.mg/m349.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di segmen tengah Sungai Winongo.MPN/100ml651538.0 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di segmen tengah Sungai Winongo.MPN/100ml1040125.0 Kualitas Air Sungai Winongo HilirDinas Lingkungan HidupKondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Winongo berdasarkan parameter.mg/m3n/a Kualitas Air Sungai Winongo Hilir BODDinas Lingkungan HidupNilai BOD di hilir Sungai Winongo.mg/m3179.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir CODDinas Lingkungan HidupNilai COD di hilir Sungai Winongo.mg/m33309.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir TSSDinas Lingkungan HidupNilai TSS di hilir Sungai Winongo.mg/m31227.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir DODinas Lingkungan HidupNilai DO di hilir Sungai Winongo.mg/m3475.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Total FosfatDinas Lingkungan HidupNilai fosfat total di hilir Sungai Winongo.mg/m36.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli TinjaDinas Lingkungan HidupNilai coli tinja di hilir Sungai Winongo.MPN/100ml482375.0 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli TotalDinas Lingkungan HidupNilai koliform total di hilir Sungai Winongo.MPN/100ml1207500.0 Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hiduDinas Lingkungan HidupPersentase panjang sungai yang kualitas kebersihan dan pengelolaannya terjaga dibanding total panjang sungai kota.%75,50% Panjang sungai yang kebersihannya terjagaDinas Lingkungan HidupPanjang segmen sungai di kota yang berada dalam kondisi bersih, tidak tercemar dan terkelola.Km21,6 Panjang sungai di Kota YogyakartaDinas Lingkungan HidupTotal panjang jaringan sungai (dengan dimensi tertentu) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.Km21,60 Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (capaian IKLH)Dinas Lingkungan HidupPersentase kinerja pencapaian target lingkungan hidup daerah dihitung dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).%10112 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Dinas Lingkungan HidupIndeks komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan indikator kualitas air, udara, dan tutupan lahan. (menlhk.go.id)Indeks55,53 Indeks Kualitas Air (IKA)Dinas Lingkungan HidupIndeks yang dihitung dari parameter kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, coli) untuk menilai mutu air sungai. (menlhk.go.id)Indeks53,51 Indeks kualitas udara (IKU)Dinas Lingkungan HidupIndeks yang dihitung dari parameter udara (biasanya NO₂ dan SO₂) untuk menilai mutu udara ambien. (menlhk.go.id)Indeks61832.0 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)Dinas Lingkungan HidupIndeks yang mengukur kondisi tutupan lahan (hutan, vegetasi) sebagai bagian dari kualitas lingkungan hidup. (menlhk.go.id)Indeks75,50 Tersusunnya RPPLH KotaDinas Lingkungan HidupKeadaan di mana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Ada/Tidak AdaAda Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan KotaDinas Lingkungan HidupKondisi integrasi dokumen RPPLH ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kota (seperti RPJMD, RTRW).Ada/Tidak AdaAda Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah KotaDinas Lingkungan HidupPelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana, dan program di tingkat kota.Ada/Tidak AdaAda Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah KotaDinas Lingkungan HidupAktivitas pembinaan dan pengawasan supaya pelaku usaha mematuhi izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.%0.5 Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditanganiDinas Lingkungan HidupJumlah usaha atau kegiatan yang telah terbukti patuh terhadap izin lingkungan, PPLH dan peraturan lingkungan hidup dari izin yang diterbitkan.Laporan17.0 Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah KotaDinas Lingkungan HidupJumlah total usaha dan kegiatan yang wajib diawasi dan dibina dalam hal kepatuhan terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.Pemantauan Perusahaan34.0 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupRealisasi pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap inovasi atau praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup.Ada/Tidak AdaAda Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Daerah KotaDinas Lingkungan HidupLaporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran izin lingkungan, PPLH, atau peraturan lingkungan hidup terhadap izin usaha di wilayah kota.Aduann/a Pengaduan Masyarakat yang ditanganiDinas Lingkungan HidupJumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.Pengaduan100.0 total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasiDinas Lingkungan HidupTotal pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang tercatat dalam sistem pengaduan kota.Pengaduan3.0 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota YogyakartaDinas Lingkungan HidupJumlah atau luas ruang publik yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain (non publik) di kota.Han/a Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupPersentase tahapan (penyusunan & penetapan) RPPLH yang telah diselesaikan dibanding total tahapan yang harus dilalui.%75.00% Jumlah tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapaiDinas Lingkungan HidupJumlah tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan RPPLH yang sudah terlaksana.Dokumen3.0 Jumlah seluruh tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupTotal tahapan dari awal hingga penetapan RPPLH yang harus dilalui menurut regulasi KLHK.Dokumen4.0 Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupPersentase KLHS yang telah dipantau dan dievaluasi dibanding jumlah KLHS yang harus diselenggarakan.%66,67% Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasiDinas Lingkungan HidupJumlah KLHS (Kajian LH Strategis) yang sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi.Dokumen2.0 Jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasiDinas Lingkungan HidupJumlah KLHS yang telah disusun dan mendapatkan validasi dari instansi terkait (misalnya KLHK atau pemerintah pusat/regional).Dokumen3.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupNilai hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota/kabupaten.NilaiA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pertumbuhan Penduduk Rasio Migrasi (Masuk/Keluar)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara Jumlah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan atau disebut migrasi masuk dengan perpindahan penduduk keluar pada tingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.-98.0 Jumlah Migrasi MasukDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah atau tingkat penduduk masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang7296.0 Jumlah Migrasi Masuk Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk laki-laki yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu (menurut BPS, migrasi masuk adalah perpindahan tempat tinggal dengan tujuan menetap sekurang-kurangnya 6 bulan).Orang3444.0 Jumlah Migrasi Masuk PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk perempuan yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu.Orang3852.0 Jumlah Migrasi KeluarDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah atau tingkat penduduk keluar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang7446.0 Jumlah Migrasi Keluar Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk laki-laki yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.Orang3564.0 Jumlah Migrasi Keluar PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk perempuan yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.Orang3882.0 Jumlah KelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya kelahiran hidup yang terjadi di suatu wilayah pada periode tertentu (menurut BPS, kelahiran hidup adalah bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat lahir).Orang3275.0 Jumlah Kelahiran Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya bayi laki-laki yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu.Orang1659.0 Jumlah Kelahiran PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya bayi perempuan yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu.Orang1616.0 Jumlah KematianDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.Orang3065.0 Jumlah Kematian Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.Orang1580.0 Jumlah Kematian PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.Orang1485.0 Mutasi PendudukDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerubahan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan masuk/keluar penduduk.Orang21082.0 Mutasi Penduduk Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah perubahan penduduk laki-laki akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan.Orang10247.0 Mutasi Penduduk Laki-laki LahirDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah laki-laki yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu.Orang1659.0 Mutasi Penduduk Laki-laki MatiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk laki-laki yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu.Orang1580.0 Mutasi Penduduk Laki-laki DatangDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk laki-laki yang pindah datang ke wilayah tersebut.Orang3444.0 Mutasi Penduduk Laki-laki PergiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk laki-laki yang pindah keluar dari wilayah tersebut.Orang3564.0 Mutasi Penduduk PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah perubahan penduduk perempuan akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan.Orang10835.0 Mutasi Penduduk Perempuan LahirDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah perempuan yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu.Orang1616.0 Mutasi Penduduk Perempuan MatiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk perempuan yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu.Orang1485.0 Mutasi Penduduk Perempuan DatangDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk perempuan yang pindah datang ke wilayah tersebut.Orang3852.0 Mutasi Penduduk Perempuan PergiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk perempuan yang pindah keluar dari wilayah tersebut.Orang3882.0 Laju Pertumbuhan PendudukDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk pada awal tahun (menurut BPS = ((Pt - P0)/P0) x 100%).%00022 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mantrijeron terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%0005 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kraton terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00063 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mergangsan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%0001 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Umbulharjo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%0009 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kotagede terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%00084 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondokusuman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%00038 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Danurejan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00028 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Pakualaman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00028 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondomanan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00076 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Ngampilan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00081 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Wirobrajan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%00059 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gedongtengen terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00037 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Jetis terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%-00027 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Tegalrejo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.%00013 Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.%100 Jumlah Penduduk Jumlah Kepala Keluarga (KK)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya unit keluarga yang dikepalai oleh satu orang sebagai kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan.KK146543.0 Status Pendidikan Kepala Keluarga Tidak Tamat SDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tidak tamat Sekolah Dasar atau sederajat.KKn/a Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SD-SLTPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SD hingga SLTP atau sederajat.KKn/a Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SLTADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SLTA atau sederajat.KKn/a Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat AK/PTDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya Akademi/Diploma/ Perguruan Tinggi.KKn/a Jumlah Penduduk Kota YogyakartaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang415605.0 Jumlah Penduduk Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu.Orang202478.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 0-4Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang11081.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 5-9Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14156.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 10-14Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15716.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 15-19Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16470.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 20-24Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16432.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 25-29Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15187.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 30-34Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14441.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 35-39Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13764.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 40-44Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16008.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 45-49Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14774.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 50-54Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13746.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 55-59Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang12609.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 60-64Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10458.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 65-69Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang8241.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 70-74Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang5137.0 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 75+Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang4258.0 Jumlah Penduduk PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu.Orang213127.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 0-4Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10403.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 5-9Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13285.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 10-14Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15231.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 15-19Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15801.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 20-24Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15854.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 25-29Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15110.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 30-34Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14755.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 35-39Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14533.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 40-44Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16575.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 45-49Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15814.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 50-54Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14991.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 55-59Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14602.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 60-64Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang12519.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 65-69Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10021.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 70-74Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang6516.0 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 75+Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang7117.0 Jumlah Penduduk menurut Agama IslamDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang348102.0 Jumlah Penduduk menurut Agama KristenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang25807.0 Jumlah Penduduk menurut Agama KatholikDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang40085.0 Jumlah Penduduk menurut Agama HinduDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang481.0 Jumlah Penduduk menurut Agama BudhaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang1076.0 Jumlah Penduduk menurut Agama KonghucuDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang25.0 Jumlah Penduduk menurut Agama LainnyaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang29.0 Jumlah Penduduk Yang BersekolahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang54965.0 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 4 - 6 Tahun (PAUD)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16128.0 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang8400.0 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang12732.0 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang17705.0 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang70217.0 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang35774.0 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang34443.0 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang40263.0 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang19838.0 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang20425.0 Jumlah Penduduk Tamat Sd/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang38024.0 Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang17192.0 Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang20832.0 Jumlah Penduduk SLTP/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang49163.0 Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang23902.0 Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang25261.0 Jumlah Penduduk SLTA/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang121154.0 Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang60290.0 Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang60864.0 Jumlah Penduduk Diploma I/IIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang2907.0 Jumlah Penduduk Diploma I/II Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang1080.0 Jumlah Penduduk Diploma I/II PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang1827.0 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma IIIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Akademi atau Diploma III.Orang19266.0 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang7947.0 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang11319.0 Jumlah Penduduk Strata IDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Strata I (S1).Orang65841.0 Jumlah Penduduk Strata I Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang31719.0 Jumlah Penduduk Strata I PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang34122.0 Jumlah Penduduk Strata IIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang7841.0 Jumlah Penduduk Strata II Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang4138.0 Jumlah Penduduk Strata II PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang3703.0 Jumlah Penduduk Strata IIIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang929.0 Jumlah Penduduk Strata III Laki-LakiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang598.0 Jumlah Penduduk Strata III PerempuanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang331.0 Jumlah Penduduk Kemantren TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang37486.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang18377.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang19109.0 Jumlah Penduduk Kemantren JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah Kemantren Jetis.Orang27016.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13070.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13946.0 Jumlah Penduduk Kemantren GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang43214.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang20920.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang22294.0 Jumlah Penduduk Kemantren DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang21093.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10307.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10786.0 Jumlah Penduduk Kemantren GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang19141.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang9380.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang9761.0 Jumlah Penduduk Kemantren NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang17925.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang8783.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang9142.0 Jumlah Penduduk Kemantren WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang28271.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang13854.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14417.0 Jumlah Penduduk Kemantren MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang35398.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang17181.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang18217.0 Jumlah Penduduk Kemantren KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang21325.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10367.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10958.0 Jumlah Penduduk Kemantren GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang14590.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang7096.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang7494.0 Jumlah Penduduk Kemantren PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang10592.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang5060.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang5532.0 Jumlah Penduduk Kemantren MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang31697.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang15291.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang16406.0 Jumlah Penduduk Kemantren UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang72203.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang35275.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang36928.0 Jumlah Penduduk Kemantren KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang35654.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang17517.0 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang18137.0 Persentase Penduduk yang Ber-KTP (NIK)Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk usia ≥17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP Elektronik dengan NIK valid.%9952 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah (jiwa/km²) dan distribusinya di Kemantren Tegalrejo.Orang/Km212.661 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Jetis.Orang/Km215.702 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondokusuman.Orang/Km210.841 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Danurejan.Orang/Km219.027 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gedongtengen.Orang/Km219.429 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Ngampilan.Orang/Km221.327 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Wirobrajan.Orang/Km215.968 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mantrijeron.Orang/Km213.246 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kraton.Orang/Km215.509 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondomanan.Orang/Km212.774 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Pakualaman.Orang/Km216.381 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mergangsan.Orang/Km213.799 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Umbulharjo.Orang/Km28.672 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kotagede.Orang/Km211.932 Rasio Penduduk Angka Pendidikan yang DitamatkanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDistribusi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.%n/a Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tidak/Belum SekolahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah.%169 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Belum Tamat SD/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang pernah sekolah tetapi belum menamatkan SD.%969 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tamat SD/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang telah menamatkan SD atau sederajat.%915 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTP/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang telah menamatkan SLTP atau sederajat.%1183 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTA/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang telah menamatkan SLTA atau sederajat.%2915 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma I/IIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II.%07 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma III/Akademi/Sarjana MudaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma III, Akademi, atau Sarjana Muda.%464 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma IV/Strata IDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma IV atau Strata I (S1).%1584 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata IIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata II (S2).%189 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata IIIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata III (S3).%022 Sex RatioDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam 100 penduduk perempuan.Poin95.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren MantrijeronDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mantrijeron.Poin9431.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren KratonDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kraton.Poin9461.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren MergangsanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mergangsan.Poin932.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren UmbulharjoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Umbulharjo.Poin9552.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren KotagedeDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kotagede.Poin9658.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren GondokusumanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondokusuman.Poin9384.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren DanurejanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Danurejan.Poin9556.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren PakualamanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Pakualaman.Poin9147.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren GondomananDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondomanan.Poin9469.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren NgampilanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Ngampilan.Poin9607.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren WirobrajanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Wirobrajan.Poin9609.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren GedongtengenDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gedongtengen.Poin961.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren JetisDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Jetis.Poin9372.0 Sex ratio Penduduk Per Kemantren TegalrejoDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Tegalrejo.Poin9617.0 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun berdasarkan PendidikanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Tidak/Belum Tamat SDDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang belum menamatkan SD.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SD/MI/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SD/MI atau sederajat.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SLTP/MTs/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTP/MTs atau sederajat.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke tamat SLTA/SederajatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTA atau sederajat.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Diploma I/IIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Akademi/D-IIIDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Akademi atau Diploma III.%n/a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat PT/D-IV/S2/S3Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3).%n/a Rasio Ketergantungan di Kota YogyakartaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0–14 dan 65+) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun), dinyatakan dalam persen.%0.411495603563338 Jumlah Penduduk usia <15th + usia >64thDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang121162.0 Jumlah Penduduk usia 15-64 tahunDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang294443.0 Rasio Penduduk lulusan S1/S2/S3Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan jumlah penduduk dengan pendidikan Strata I, II, atau III terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas.%018 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan PendudukDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk usia wajib KTP.-0.992046782900428 Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTPDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk usia lebih dari 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik.Orang319946.0 Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah, berhak memiliki KTP.Orang322511.0 Rasio Bayi Berakta KelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilCakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak%100 Jumlah bayi berakta kelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran resmi dari Disdukcapil.Orang3275.0 Jumlah bayiDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal bayi berusia 0–11 bulan yang terdaftar di wilayah administrasi.Orang3275.0 Rasio Pasangan Berakta NikahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi dari instansi berwenang dibanding total pasangan menikah.-0.883816081369553 Jumlah pasangan nikah berakte nikahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi.Orang168922.0 Jumlah keseluruhan pasangan nikahDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal pasangan menikah di wilayah tertentu, baik berakta maupun tidak.Orang191128.0 Cakupan Penerbitan KTPDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik dari total penduduk wajib KTP.%0.992046782900428 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya KTP elektronik yang telah diterbitkan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sah.KTP319946.0 Jumlah penduduk wajib KTPDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang322511.0 Cakupan Penerbitan Akta KelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia tersebut.%100 Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk yang lahir dan telah diterbitkan akta kelahiran dalam tahun berjalan.Orang3275.0 Jumlah kelahiran di tahun bersangkutanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal kelahiran hidup yang tercatat dalam tahun berjalan di wilayah administrasi.Kelahiran3275.0 Rata-rata jumlah anak per keluargaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh setiap keluarga atau rumah tangga.Anak1.13606245265895 Jumlah anakDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.Orang166482.0 Jumlah keluargaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal unit keluarga atau rumah tangga yang terdaftar secara administrasi di wilayah tertentu.Keluarga146543.0 Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketersediaan Database Kependudukan Skala KotaDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTersedianya sistem basis data kependudukan terintegrasi yang mencakup seluruh penduduk di tingkat kota.Ada/Tidak AdaAda Penerapan KTP Nasional berbasis NIKDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPelaksanaan penggunaan KTP elektronik yang terhubung dengan database nasional berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.Sudah/BelumSudah Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilIndeks yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat.Poin96,63 Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut.%93,37% Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh InspektoratDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.%A Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.PoinAA Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan KIA dari total penduduk wajib dokumen.%93,37% Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-ElDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk ber-KTP terhadap total Jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.%93,37% Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-ElDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang321.145 Jumlah penduduk wajib KTPDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.Orang322.703 Persentase Kepemilikan Dokumen KIADinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibanding jumlah total anak.%87,23% Jumlah anak yang memiliki KIADinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).Orang80.283 Jumlah anakDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.Orang92.041 Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut.%99,89% Persentase Kepemilikan akta kelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran sah dari total anak di kelompok usia tersebut.%99,55% Jumlah anak yang sudah memiliki akta lahirDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Orang98.259 Jumlah anakDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.Orang98.702 Persentase Kepemilikan akta perkawinanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase penduduk dengan status kawin yang memiliki akta atau buku nikah resmi dibanding total penduduk yang berstatus kawin.%100,00% Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya penduduk yang memiliki dokumen resmi akta atau buku nikah dari instansi berwenang.Orangn/a Jumlah penduduk dengan status kawinDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTotal penduduk yang berstatus kawin menurut hasil pendataan kependudukan.Orang273.0 Persentase pemanfaatan data kependudukanDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase perangkat daerah atau instansi yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik atau perencanaan dibanding total instansi yang seharusnya memanfaatkan.%100,00% Persentase OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data dari PusatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperoleh izin atau hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.%100,00% Jumlah PKS Hak Akses Pemanfaatan DataDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dengan instansi pengguna dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.Berkas8.0 Jumlah Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang disetujui PusatDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBanyaknya permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan yang telah disetujui oleh Ditjen Dukcapil Pusat.Berkas8.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilNilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.NilaiA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKKDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRata-rata jumlah kelompok kegiatan yang dibina oleh Tim Penggerak PKK di tingkat kelurahan atau kecamatan.-1.56742447835565 Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah unit dasawisma (kelompok binaan PKK) yang aktifKelompok5033.0 Jumlah PKKDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah PKKKelompok3211.0 Jumlah TP PKK Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah TP PKK Kota YogyakartaKelompok1.0 Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal jumlah Tim Penggerak PKK di seluruh kecamatan dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Kelompok14.0 Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah TP PKK Kelurahan Se Kota YogyakartaKelompok45.0 Jumlah kel. PKK RW se Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kel. PKK RW se Kota YogyakartaKelompok616.0 Jumlah kel. PKK RTDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kel. PKK RTKelompok2535.0 Persentase PKK AktifDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Tim Penggerak PKK yang melaksanakan kegiatan secara aktif dibandingkan dengan total TP PKK yang ada.%n/a Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Bagian Kesejahteraan RakyatRata-rata kelompok binaan yang difasilitasi oleh LPM di tingkat kelurahan atau kecamatan.-n/a Jumlah kelompok binaan LPMBagian Kesejahteraan RakyatBanyaknya kelompok masyarakat yang menjadi binaan resmi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.Kelompokn/a Jumlah LPMD/K Kota YogyakartaBagian Kesejahteraan RakyatJumlah lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.Lembagan/a Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan MasyarakatBagian Kesejahteraan RakyatPersentase kegiatan atau sarana hasil program pemberdayaan masyarakat yang masih dipelihara masyarakat setelah program selesai.%n/a Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara MasyarakatBagian Kesejahteraan RakyatBanyaknya program pemberdayaan masyarakat yang keberlanjutannya dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.Buahn/a Total Pasca Program Pemberdayaan MasyarakatBagian Kesejahteraan RakyatJumlah keseluruhan kegiatan atau hasil pembangunan yang masih berjalan pasca pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.Buahn/a Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Program Pemberdayaan MasyarakatBagian Kesejahteraan RakyatTotal kegiatan atau inisiatif yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.Program576.0 Jumlah program swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakatBagian Kesejahteraan RakyatJumlah kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung atau berkontribusi terhadap program pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah.Program576.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta MantrijeronBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantrijeron.Rp2063860549.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta KratonBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kraton.Rp1433886600.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta MergangsanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Mergangsan.Rp2081965000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta UmbulharjoBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Umbulharjo.Rp3852141395.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta KotagedeBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kotagede.Rp3319283100.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta GondokusumanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondokusuman.Rp2765833000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta DanurejanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Danurejan.Rp1969600000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta PakualamanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Pakualaman.Rp974015000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta GondomananBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondomanan.Rp1049185000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta NgampilanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Ngampilan.Rp780670000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta WirobrajanBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Wirobrajan.Rp1037215000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta GedongtengenBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gedongtengen.Rp1346890000.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta JetisBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Jetis.Rp1277190556.0 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta TegalrejoBagian Kesejahteraan RakyatNilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Tegalrejo.Rp2591762000.0 Jumlah swadaya masyarakatBagian Kesejahteraan RakyatTotal kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, dan barang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan.Rp26543497200.0 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Persentase Penduduk Laki-laki Hasil Pendataan KeluargaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase jumlah penduduk laki-laki berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga.%4849 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Laki-lakiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang133934.0 Persentase Penduduk Perempuan Hasil Pendataan KeluargaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase jumlah penduduk perempuan berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga.%5151 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah individu perempuan yang tercatat dalam hasil pendataan keluarga oleh BKKBN.Orang142270.0 Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Jumlah Pasangan Usia Subur ber KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur (15–49 tahun) yang menjadi peserta aktif program keluarga berencana menggunakan salah satu metode kontrasepsi.Orang23705 Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPUS yang berhenti memakai kontrasepsiPasangan4906.0 Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 thDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 thPasangan28.0 Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 TahunDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase PUS dimana istri usianya di bawah 20 tahun, dibanding total PUS%007 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian KontrasepsiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi PUS yang tetap menggunakan kontrasepsi dari satu periode ke periode berikutnya (misalnya satu tahun)%2063 Rasio Akseptor KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRasio antara akseptor (pengguna KB) terhadap jumlah PUS%626 Jumlah Peserta Program KB Aktif Jumlah Peserta Program KB Aktif Laki - LakiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS6230.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS17552.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi IUDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD/spiral).PUS7217.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOWDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi wanita (tubektomi).PUS1379.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi pria (vasektomi).PUS77.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi KondomDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi.PUS6153.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi ImplanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan implan (susuk KB) sebagai alat kontrasepsi.PUS865.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi SuntikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kontrasepsi suntik (injeksi hormon).PUS6679.0 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi PilDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta aktif KB yang menggunakan pil kontrasepsi.PUS1172.0 Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka Panjang meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%405 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah akseptor (pengguna kontrasepsi) yang memakai jenis MKJP (IUD, implan, steril, vasektomi) dalam periode tertentuPasangan9538.0 Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) cara modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawinDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaAngka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif (peserta Keluarga Berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan Jumlah Pasangan Usia Subur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.%628 Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR))Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun.Per 1000 WUS 15-19 Th21.0 Unmet Need kebutuhan ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi.%1295 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pasangan usia subur yang mempunyai keinginan ber-KB namun belum terpenuhi dengan pelayanan KB.%1255 Jumlah Peserta Program KB Baru Jumlah peserta KB Baru Laki - LakiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah laki-laki yang sudah memiliki pasangan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS524.0 Jumlah peserta KB Baru PerempuanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah perempuan yang sudah memiliki pasangan dengan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS2274.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS1280.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOWDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS267.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOPDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya peserta baru KB yang memilih metode operasi pria (vasektomi) pada tahun berjalan.PUS17.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi KondomDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS507.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi ImplanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS207.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi SuntikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS434.0 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi PilDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.PUS86.0 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota IUDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kotaUnit1621.0 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota KondomDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kotaUnit167.0 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Pil KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kotaUnit1365.0 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota SuntikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kotaUnit7890.0 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Susuk KB/ImplanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kotaUnit595.0 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi IUDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerkiraan jumlah pasangan usia subur yang berpotensi atau berminat menggunakan kontrasepsi IUD.Unit5817.0 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi KondomDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi.Unit9273.0 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Pil KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan pil kontrasepsi.Unit985.0 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi SuntikanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi suntik.Unit1970.0 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Susuk KB/ImplanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPerkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi implan.Unit414.0 CPR (Contraceptive Prevalence Rate)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase pasangan usia subur yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern atau tradisional terhadap total PUS.%62,60 Jumlah Pasangan Usia SuburDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah pasangan usia subur (pasangan yang telah menikah berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang37870.0 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase PUS yang memiliki keinginan ber-KB tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi karena keterbatasan akses atau alasan lainnya%12,55 Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagiDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBagian dari PUS yang ingin berhenti memiliki anak (limiters)Orang3.893 Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditundaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPUS yang ingin menunda punya anak (spacers)Orang860.0 Pemberdayaan Keluarga Jumlah Kelompok UPPKSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kelompok185.0 Jumlah Anggota Kelompok UPPKSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah angkatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.Keluarga2226.0 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KBOrang392.0 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUSOrang574.0 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB MandiriDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB dengan pembiayaan mandiri tanpa bantuan pemerintah.%0.682926829268293 Ketahanan Keluarga Jumlah Kelompok BKBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina Keluarga Balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh seJumlah kader dan berada di tingkat RW.Kelompok400.0 Jumlah Kelompok BKRDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina keluarga Remaja (Bina Keluarga Remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja) di wilayah DIY.Kelompok116.0 Jumlah Kelompok BKLDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan Kelompok Kegiatan yang beranggotakan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY.Kelompok179.0 Jumlah Kelompok PIK R/MDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang ada di DIY pada tahun berkenaan.Kelompok69.0 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/MahasiswaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi remaja / mahasiswa yang terakses / menjadi anggota / menerima layanan Pusat Informasi & Konseling (PIK) dari total remaja di wilayah%50714 Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN.%13,58% Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurnaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN.Kelompokn/a Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga BalitaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anak balita yang telah mencapai kategori paripurna dalam pembinaan ketahanan keluarga.Kelompok63.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga RemajaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anggota remaja yang mencapai kategori paripurna.Kelompok15.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga LansiaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok kegiatan pembinaan keluarga lansia yang telah mencapai kategori paripurna.Kelompok29.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – PIK-RDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah mencapai tingkat paripurna dalam kegiatan ketahanan keluarga.Kelompok11.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – UPPKADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mencapai kategori paripurna.Kelompok11.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota YogyakartaKelompok950.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga BalitaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina Keluarga Balita aktif di Kota Yogyakarta.Kelompok399.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga RemajaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina Keluarga Remaja aktif di Kota Yogyakarta.Kelompok116.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga LansiaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Bina Keluarga Lansia aktif di Kota Yogyakarta.Kelompok179.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – PIK-RDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif di Kota Yogyakarta.Kelompok71.0 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – UPPKADinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok UPPKA aktif di Kota Yogyakarta.Kelompok185.0 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PKBRSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) merupakan institusi rumah sakit yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Buah14.0 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PemerintahDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Pemerintah merupakan institusi rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Buah23.0 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana SwastaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Swasta merupakan institusi rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Buah44.0 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaUnit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantrenUnit68.0 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap KelurahanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaRasio antara jumlah petugas PPKBD dan jumlah kelurahan atau per unit kelurahan; atau jumlah petugas dibagi jumlah wilayah kerja%100 Jumlah petugas pembantu pembina KB DesaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah petugas pembantu pembina KB DesaOrang45.0 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PPKBDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat desa /kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.Buah45.0 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Sub PPKBDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat dusun/kampung, yang berfungsi membantu fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.Buah629.0 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBDDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProporsi anggaran yang dialokasikan untuk program kependudukan / KB / Pembangunan Keluarga dari total APBD%036 Jumlah anggaran untuk urusan PPKBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaNilai rupiah yang dialokasikan khusus untuk urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (PPKB) dalam APBDRp7303916845.0 Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Kampung KB yang tetap melaksanakan kegiatan lintas sektor dan pembinaan berkelanjutan setelah tahap pembentukan.%75,56% Jumlah Kampung KB BerkelanjutanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBanyaknya Kampung KB yang masih aktif dan menjalankan kegiatan pembinaan setelah lebih dari satu tahun dibentuk.Kampung34.0 Jumlah Kampung KB di Kota YogyakartaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTotal jumlah Kampung KB yang telah terbentuk dan terdaftar secara resmi di Kota Yogyakarta.Kampung45.0 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana DokterDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang99.0 Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana PKBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang28.0 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian PendudukDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.%100 Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakanDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah PKB dan PKLB yang didayagunakanOrang28.0 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase anggota kelompok BKB yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB%100 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anggota kelompok BKB yang ber-KBOrang2829.0 Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUSDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUSOrang2829.0 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase anggota kelompok BKR yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB%7602 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPersentase anggota kelompok BKBL yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB%7236 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi KeluargaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaproporsi kelompok yang melaksanakan kegiatan pembinaan ke keluarga melalui delapan fungsi%100 Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluargaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluargaKelompok950.0 Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Bidan Pelayanan KBDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaJumlah Bidan Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang273.0 PERHUBUNGAN Transportasi Darat Jumlah Pemasangan Rambu-rambuDinas PerhubunganBanyaknya rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan sesuai standar keselamatan dan kebutuhan rekayasa lalu lintas.Unit4438.0 Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersediaDinas PerhubunganJumlah rambu yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah tertentu.Unit4900.0 V/C ratio pada ruas jalan perkotaanDinas PerhubunganPerbandingan antara volume kendaraan (V) terhadap kapasitas maksimum jalan (C) yang menunjukkan tingkat kemacetan.%n/a Angkutan Umum Persentase Kepemilikan KIR Angkutan UmumDinas PerhubunganPersentase kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti uji berkala kendaraan bermotor (KIR) terhadap total kendaraan wajib uji.%n/a Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umumDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti lulus uji KIR.Unit75.0 Jumlah Uji KIR Angkutan UmumDinas PerhubunganBanyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan angkutan umum dalam satu periode.Unit75.0 Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan UmumDinas PerhubunganBanyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan non-angkutan umum (misal milik instansi, perusahaan, dll).Unit652.0 Pelayanan Transportasi Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll)Dinas PerhubunganSarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung keselamatan transportasi seperti tempat uji, marka, dan alat keselamatan jalan.Unit1.0 Fasilitas Pendukung Keselamatan Manajemen RekayasaDinas PerhubunganFasilitas untuk mendukung kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti ATCS, kamera CCTV, dan sistem pemantauan.Unit0.0 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib UjiDinas PerhubunganJumlah seluruh kendaraan bermotor yang secara regulasi wajib melakukan uji berkala (KIR).Unit6417.0 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil PenumpangDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan jenis mobil penumpang yang wajib uji berkala sesuai peraturan.Unit205.0 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil BusDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan jenis bus yang wajib melakukan uji berkala.Unit619.0 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil BarangDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan angkutan barang yang wajib melakukan uji berkala.Unit5593.0 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kendaraan KhususDinas PerhubunganJumlah kendaraan khusus (tangki, derek, crane, dll) yang wajib melakukan uji berkala.Unit0.0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji TerdaftarDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan yang tercatat dan melakukan uji berkala pada periode tertentu.Unit8467.0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang DiujiDinas PerhubunganJumlah kendaraan bermotor yang benar-benar hadir dan menjalani uji berkala.Unit8467.0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak DatangDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang terdaftar wajib uji namun tidak hadir pada jadwal uji berkala.Unit0.0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak LulusDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala tetapi tidak memenuhi persyaratan kelayakan.Unit927.0 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji LulusDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.Unit7540.0 Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)Dinas PerhubunganUkuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas.Km/Jam25,76 Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalanDinas PerhubunganPersentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji.%89,05% Persentase juru parkir yang tertibDinas PerhubunganPersentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar.%n/a Persentase ketertiban lalu lintasDinas PerhubunganPersentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa.%86,16% Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baikDinas PerhubunganPersentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada.%71,31% Persentase Pengendalian Dampak lalu LintasDinas PerhubunganPersentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi.%100% Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasDinas PerhubunganPersentase kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan dari total rencana yang disusun.%n/a Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhiDinas PerhubunganPersentase fasilitas parkir (area, marka, alat retribusi) yang tersedia dan berfungsi baik terhadap kebutuhan ideal.%97,69% Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpeliharaDinas PerhubunganBanyaknya perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL) yang tersedia dan dalam kondisi terawat.Unitn/a Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara ElektronikDinas PerhubunganBanyaknya dokumen perizinan pembangunan atau penyelenggaraan parkir yang telah memenuhi persyaratan sesuai sistem OSS.Dokumenn/a Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaDinas PerhubunganBanyaknya laporan hasil koordinasi antar instansi terkait pengawasan izin fasilitas parkir.Laporann/a Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotorDinas PerhubunganBanyaknya laporan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor yang disusun oleh dinas perhubungan.Laporann/a Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialiasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalanDinas PerhubunganBanyaknya laporan kegiatan rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus, sosialisasi, dan ujicoba sistem lalu lintas.Laporann/a Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/KotaDinas PerhubunganJumlah dokumen hasil evaluasi efektivitas kebijakan transportasi dan jalan di tingkat kabupaten/kota.Laporann/a Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintasDinas PerhubunganBanyaknya laporan hasil kegiatan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas dari kegiatan pembangunan.Laporann/a Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/KotaDinas PerhubunganBanyaknya laporan hasil audit dan pemantauan terhadap lembaga uji kompetensi pengemudi di daerah.Laporann/a Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaDinas PerhubunganJumlah unit angkutan umum yang beroperasi melayani rute antar kota dalam satu wilayah kabupaten/kota.Unitn/a Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas PerhubunganPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.PoinA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PerhubunganDinas PerhubunganNilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan.NilaiA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesaiDinas PerhubunganBanyaknya dokumen rencana kerja, anggaran, dan evaluasi yang telah disusun dan diselesaikan.Dokumenn/a Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesaiDinas PerhubunganBanyaknya laporan keuangan tahunan atau triwulanan perangkat daerah yang telah selesai disusun.Laporann/a Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesaiDinas PerhubunganJumlah laporan administrasi aset/barang milik daerah yang telah selesai dibuat.Laporann/a Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesaiDinas PerhubunganJumlah laporan administrasi kepegawaian yang telah selesai disusun sesuai ketentuan.Laporann/a Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesaiDinas PerhubunganBanyaknya laporan kegiatan administrasi umum yang telah selesai.Jenisn/a Jumlah pengadaan barang milik daerah selesaiDinas PerhubunganJumlah proses pengadaan barang daerah yang selesai dilaksanakan sesuai rencana.Jenisn/a Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesaiDinas PerhubunganJumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang selesai.Jenisn/a Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesaiDinas PerhubunganJumlah kegiatan pemeliharaan terhadap barang/aset milik daerah yang telah dilaksanakan.Jenisn/a Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)Dinas PerhubunganUkuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas.Km/Jam84,89 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas PerhubunganPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas PerhubunganPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai84,89 Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalanDinas PerhubunganPersentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji.%89,05% Jumlah kendaraan yang diuji di PKBDinas PerhubunganBanyaknya kendaraan yang melakukan uji berkala di Pusat KIR (PKB) dalam satu periode.Unit8467.0 Jumlah kendaraan yang lulusDinas PerhubunganJumlah kendaraan yang dinyatakan lulus uji KIR dan laik jalan.Unit7540.0 Persentase juru parkir yang tertibDinas PerhubunganPersentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar.%97,97% Jumlah juru parkir resmi yang tertibDinas PerhubunganJumlah juru parkir resmi yang melaksanakan tugas sesuai peraturan dan etika pelayanan.Orang773.0 Jumlah juru parkir resmiDinas PerhubunganTotal juru parkir yang memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.Orang789.0 Persentase ketertiban lalu lintasDinas PerhubunganPersentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa.%86,16% Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintasDinas PerhubunganBanyaknya pengguna jalan yang dinilai mematuhi aturan lalu lintas berdasarkan hasil pengawasan.Kendaraan3791.0 Jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksaDinas PerhubunganTotal jumlah pengguna jalan yang diperiksa dalam kegiatan pengawasan lalu lintas.Kendaraan4400.0 Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baikDinas PerhubunganPersentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada.%71,31% Jumlah ATCS terpasang dengan baikDinas PerhubunganBanyaknya sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang aktif dan berfungsi baik.Titik25.0 Jumlah simpang di Kota YogyakartaDinas PerhubunganTotal jumlah persimpangan jalan di wilayah Kota Yogyakarta.Simpang50.0 Jumlah rambu terpasang dengan baikDinas PerhubunganBanyaknya rambu lalu lintas yang terpasang dan berfungsi sesuai standar.Unit4538.0 Jumlah kebutuhan rambu di Kota YogyakartaDinas PerhubunganTotal jumlah rambu yang diperlukan sesuai hasil analisis kebutuhan lalu lintas kota.Unit4900.0 Persentase Pengendalian Dampak lalu LintasDinas PerhubunganPersentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi.%1.0 Jumlah Rekomendasi yang dilayaniDinas PerhubunganJumlah rekomendasi Andalalin atau layanan pengendalian dampak lalu lintas yang telah diproses dan diberikan.Rekomendasi24.0 Jumlah Total Pemohon RekomendasiDinas PerhubunganTotal permohonan rekomendasi Andalalin yang diterima.Rekomendasi24.0 Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai StandarDinas PerhubunganPersentase layanan pengendalian dampak lalu lintas yang memenuhi standar waktu dan prosedur pelayanan.%100% Jumlah layanan pengendalian dampak lalu lintas sesuai standarDinas PerhubunganBanyaknya layanan Andalalin yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan publik.Layanan24.0 Jumlah permohonan layanan yang masukDinas PerhubunganJumlah total permohonan pelayanan Andalalin atau layanan lalu lintas yang diterima dinas.Permohonan24.0 Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkanDinas PerhubunganBanyaknya kebijakan atau sistem manajemen lalu lintas yang sudah diimplementasikan.Layanan2.0 Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasDinas PerhubunganJumlah kegiatan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas (pengaturan arus, parkir, rambu, marka, dll).Layanan2.0 Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasDinas PerhubunganTotal kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan selama satu tahun.Layanan2.0 Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baikDinas PerhubunganPersentase fasilitas parkir (marka, lahan, peralatan) yang dalam kondisi baik terhadap total sarpras parkir.%97,69% Sarpras parkir yang kondisi baikDinas PerhubunganJumlah sarana dan prasarana parkir yang dalam kondisi baik.Unit465.0 Jumlah sarpras parkirDinas PerhubunganTotal sarana dan prasarana parkir yang tersedia di wilayah.Unit476.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PerhubunganDinas PerhubunganNilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan.NilaiA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Data Provider Jaringan Internet Jumlah Distribusi Jaringan Internet di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianBanyaknya titik atau lokasi di wilayah Kota Yogyakarta yang telah memiliki jaringan internet aktif dan berfungsi, baik melalui kabel maupun nirkabel.Perusahaan28.0 Data Provider Jaringan Telepon Seluler Jumlah Provider Seluler di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah provider jaringan telepon seluler di DIY pada tahun berkenaan.Operator4.0 Lembaga Penyiaran Jumlah Lembaga Penyiaran di Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta sesuai izin resmi.Lembaga30.0 Jumlah Lembaga Penyiaran TVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah lembaga penyiaran TV di DIY pada tahun berkenaan.Lembaga7.0 Jumlah Lembaga Penyiaran RadioDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan.Lembaga23.0 Jumlah Surat Kabar Jumlah Surat Kabar yang Terbit di Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah media cetak berbentuk surat kabar yang aktif terbit dan memiliki kantor redaksi di wilayah Kota Yogyakarta.Buah9.0 Jumlah Surat Kabar LokalDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.Buah5.0 Jumlah Surat Kabar NasionalDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.Buah4.0 Data Infrastruktur Telekomunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta Jaringan Fiber Optic (FO)Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianJaringan Fiber Optic (FO)Titik Lokasi10923.0 Jaringan WirelessDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJaringan komunikasi data tanpa kabel (nirkabel) yang digunakan untuk menyediakan akses internet atau komunikasi antar perangkat di wilayah kota.Titik Lokasi1066.0 CCTVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah perangkat kamera pengawas (Closed Circuit Television) yang terpasang dan berfungsi dalam rangka pemantauan keamanan dan lalu lintas.Titik Lokasi132.0 Ruang Publik yang terpasang Free WifiDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021Lokasi1068.0 Cakupan Layanan TelekomunikasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. Dengan Luas Wilayah Yang Tercoverage dibagi Luas Wilayah Keseluruhan.%100 Luas Wilayah Yang Tercoverage Layanan TelekomunikasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianLuas area wilayah administrasi Kota Yogyakarta yang telah tercakup jaringan layanan telekomunikasi (seluler, internet, dan telepon).Km328.0 Jogja Smart Service (JSS) Jumlah Pengguna Jogja Smart Service (JSS)Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah pengguna aktif platform Jogja Smart Service (JSS) sebagai layanan digital publik Pemerintah Kota Yogyakarta.Akun250633.0 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Domain Tata KelolaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianSkor penilaian domain tata kelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengukur aspek kebijakan dan kelembagaan.-3.0 Nilai Indeks SPBE Domain ManajemenDinas Komunikasi Informatika dan PersandianSkor penilaian domain manajemen SPBE yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian layanan berbasis elektronik.-16.0 Nilai Indeks SPBE Domain LayananDinas Komunikasi Informatika dan PersandianSkor penilaian domain layanan SPBE yang mengukur tingkat penerapan layanan publik berbasis elektronik oleh pemerintah daerah.-43.0 Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 JamDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2 x 24 jam terhadap total aduan yang masuk.%96,79% Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jamDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dalam waktu 2 x 24 jam.Laporan3824.0 Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTotal aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang diterima melalui kanal layanan publik dalam periode tertentu.Laporan3951.0 Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dibandingkan total pemberitaan di media.%99,85% Jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta (analisis media cetak)Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianBanyaknya pemberitaan positif dan netral di media cetak terkait kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.Berita5297.0 Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah total berita media cetak yang membahas Pemerintah Kota Yogyakarta, baik positif, negatif, maupun netral.Berita5305.0 Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio konten yang berhasil diproduksi dan ditayangkan oleh YK TV terhadap jumlah rencana produksi konten yang telah ditetapkan.%78,56% Jumlah konten yang diproduksiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah materi siaran, video, atau program yang dihasilkan oleh YK TV dalam satu periode tertentu.Konten1799.0 Jumlah rencana produksi kontenDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTotal rencana program atau konten yang dijadwalkan untuk diproduksi oleh YK TV dalam periode tertentu.Konten2290.0 Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangunDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio aplikasi berbasis teknologi informasi yang berhasil dibangun terhadap jumlah aplikasi yang direncanakan.%90,95% Jumlah aplikasi yang dibangunDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.Aplikasi201.0 Jumlah rencana aplikasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTotal aplikasi yang direncanakan untuk dibangun sesuai dokumen perencanaan instansi.Aplikasi221.0 Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan publik.%97,00% Jumlah ruang publik yang terpasang CCTVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah titik lokasi CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan.Titik194.0 Jumlah ruang publik free CCTVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianBanyaknya ruang publik yang telah dilengkapi dengan fasilitas CCTV dan dapat diakses untuk pemantauan umum.Titik200.0 Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdasDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem smart city terhadap total rencana kegiatan.%73,06% Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah ruas jalan yang telah dilakukan kegiatan penataan dan pengawasan pemasangan infrastruktur pasif telekomunikasi (seperti ducting, tiang, kabel).Ruas Jalan358.0 Jumlah ruas Jalan Kota di Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasi jalan.Ruas Jalan490.0 Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non LitigasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi terhadap Jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan.%0 Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi PublikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTingkat kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan informasi.Indeks7992.0 Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level ProvinsiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianData capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh KI.Peringkat2.0 Persentase Penyediaan Jaringan IT di Pemkot YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase penyediaan jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan.%100 Indeks Layanan Informasi PublikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianNilai hasil penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.-91,79 Pengelolaan Informasi PublikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianProses pengumpulan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.%93,76 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TelematikaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.%88,58 Hasil Penilaian Indeks Kemanan InformasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianNilai hasil pengukuran keamanan informasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam sistem elektroniknya.Poin592.0 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai86,21 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianDinas Komunikasi Informatika dan PersandianNilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Kominfo dan Persandian.NilaiA KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Keragaan Koperasi Jumlah KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Unit346.0 Jumlah Koperasi AktifDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang masih beroperasi, melaksanakan kegiatan usaha, dan melaporkan RAT.Unit346.0 Jumlah Koperasi PasifDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang tidak aktif melakukan kegiatan usaha atau belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir.Unit0.0 Jumlah Anggota KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total individu yang menjadi anggota koperasi di wilayah Kota Yogyakarta.Orang69875.0 Jumlah Anggota Koperasi Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin laki-laki.Orang34176.0 Jumlah Anggota Koperasi PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin perempuan.Orang35699.0 Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RATDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan.Unit152.0 Jumlah Pengurus KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total individu yang menjadi pengurus dalam struktur organisasi koperasi.Orang1119.0 Jumlah Pengurus Koperasi Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki.Orang567.0 Jumlah Pengurus Koperasi PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin perempuan.Orang552.0 Jumlah Pengawas KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang bertugas sebagai pengawas koperasi.Orang633.0 Jumlah Pengawas Koperasi Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi laki-laki.Orang406.0 Jumlah Pengawas Koperasi PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi perempuan.Orang227.0 Jumlah Dewan SyariahDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya dewan pengawas syariah yang dibentuk pada koperasi berbasis syariah.Orang14.0 Jumlah Dewan Syariah Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin laki-laki.Orang14.0 Jumlah Dewan Syariah PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin perempuan.Orang0.0 Jumlah Manajer KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang berperan sebagai manajer pengelola koperasi.Orang38.0 Jumlah Manajer Koperasi Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin laki-laki.Orang26.0 Jumlah Manajer Koperasi PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin perempuan.Orang12.0 Jumlah Karyawan KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pekerja atau staf yang bekerja di koperasi.Orang349.0 Jumlah Karyawan Koperasi Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi laki-laki.Orang170.0 Jumlah Karyawan Koperasi PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi perempuan.Orang179.0 Modal sendiriDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah dana yang berasal dari anggota koperasi, termasuk simpanan pokok, wajib, dan cadangan.Rp (Juta)279667145750.0 Modal LuarDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah dana yang bersumber dari pinjaman atau pihak luar koperasi.Rp (Juta)41690596451.0 Volume Usaha KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai transaksi atau aktivitas usaha koperasi dalam satu tahun buku.Rp (Juta)397206633350.0 Selisih Hasi UsahaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Keuntungan bersih (SHU) koperasi setelah dikurangi biaya operasional dalam satu tahun.Rp (Juta)19553868465.0 Aset KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah kekayaan koperasi yang dimiliki dalam bentuk kas, inventaris, dan harta lainnya.Rp (Juta)498332393756.0 Jumlah KUDDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.Unit1.0 Jumlah non KUDDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi selain KUD yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta.Unit345.0 Omset KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total pendapatan koperasi dari seluruh kegiatan usaha dalam periode tertentu.Rp397.206.633.350 Omset Koperasi Yang Dibina tahun nDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai omset koperasi yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah pada tahun berjalan.Rp397206633350.0 Jumlah Koperasi Jumlah KoperasiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Unit346.0 Jumlah Koperasi PrimerDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang anggotanya adalah individu atau orang perorangan.Unit344.0 Jumlah Koperasi SkunderDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi lain.Unit2.0 Jumlah Koperasi ProdusenDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang produksi barang/jasa.Unit7.0 Jumlah Koperasi KonsumenDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan barang untuk kebutuhan anggota.Unit281.0 Jumlah Koperasi JasaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang jasa (misal simpan pinjam, transportasi, dll).Unit13.0 Jumlah Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam.Unit36.0 Jumlah Koperasi PemasaranDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak dalam kegiatan pemasaran produk anggota.Unit9.0 Jumlah Koperasi KonvensionalDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan usaha dengan sistem konvensional.Unit328.0 Jumlah Koperasi SyariahDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.Unit18.0 UMKM Jumlah UMKM Kota YogyakartaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta.Orang6835.0 Jumlah UMKM Lainnya (KTP luar Kota Yogyakarta usaha di Kota Yogyakarta)Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdomisili luar kota namun berusaha di Kota Yogyakarta.Orangn/a Jumlah Usaha Mikro Per Sektor EkonomiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha mikro menurut kategori sektor ekonomi (pertanian, perdagangan, industri, dll).Unit6835.0 Jumlah Usaha Mikro Sektor Industri PengolahanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang industri pengolahan.Unit477.0 Jumlah Usaha Mikro Ekonomi KreatifDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang ekonomi kreatif seperti kuliner, desain, kriya, dan lainnya.Unit1155.0 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Laki-lakiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja laki-laki yang bekerja di usaha mikro.Orang2967.0 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro PerempuanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di usaha mikro.Orang3868.0 Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JamsostekDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiRasio jumlah pekerja/buruh yang terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) terhadap total pekerja.%100 Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.Orang90503.0 Jumlah seluruh pekerjaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha di wilayah Kota Yogyakarta.Orang90503.0 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha MikroDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro di wilayah Kota Yogyakarta.Tenaga Kerjan/a Nilai Omset dalam 1 TahunDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dalam satu tahun.Rp (Juta)5863115800.0 Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun nDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai pendapatan atau omset yang diperoleh usaha mikro pada tahun berjalan.Rp5.863.115.800 Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun nDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai pendapatan usaha mikro yang mendapatkan pembinaan pemerintah pada tahun berjalan.Rp5.863.115.800 PENANAMAN MODAL PMA Jumlah Proyek PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal)Proyek299.0 Persentase Realisasi investasi PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerbandingan antara nilai investasi PMA yang terealisasi dengan nilai rencana investasi PMA yang disetujui, dinyatakan dalam persen. (Sumber: BPS, Kemendagri)%n/a Nilai Realisasi investasi PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTotal nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Asing dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM)Rp101439.0 Jumlah Tenaga Kerja PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) selama satu tahun berjalan. (Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja dan Investasi)Jiwa399.0 Perusahaan PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan masih aktif beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Kemendagri)Unit49.0 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerbandingan antara jumlah tenaga kerja yang diserap dengan jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS)-8.14285714285714 PMDN Jumlah Proyek PMDNDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal)Proyek2509.0 Nilai Realisasi Investasi PMDNDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTotal nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM)Rp766258.0 Jumlah Tenaga Kerja PMDNDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). (Sumber: BPS)Jiwa1799.0 Perusahaan PMDNDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan masih aktif beroperasi. (Sumber: BPS)Unit269.0 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDNDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuRasio jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PMDN dibandingkan jumlah perusahaan PMDN aktif. (Sumber: BPS)-6.68773234200744 Perizinan Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang DiterbitkanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah izin usaha rumah makan atau restoran yang diterbitkan pemerintah daerah dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, OSS-RBA)Izin719.0 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menurut Bentuk Badan HukumDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuBanyaknya NIB yang diterbitkan, diklasifikasikan berdasarkan bentuk badan hukum (PT, CV, koperasi, perorangan, dll). (Sumber: Kemendagri, OSS)NIB11350.0 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan untuk Usaha Mikro KecilDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah NIB yang diterbitkan khusus untuk pelaku usaha dengan kategori mikro dan kecil. (Sumber: BPS, KemenkopUKM)NIB11308.0 Jumlah Perizinan Usaha Sektor PariwisataDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuBanyaknya izin usaha pariwisata (hotel, biro perjalanan, pemandu wisata, dsb) yang diterbitkan. (Sumber: Kemendagri, Dinas Pariwisata)Dokumenn/a Jumlah Perizinan Usaha Sektor PerdaganganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah izin usaha sektor perdagangan (ritel, grosir, distributor, dsb) yang diterbitkan dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, Disdag)Dokumenn/a Jumlah dokumen PBG yang diterbitkanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuBanyaknya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, Dinas PUPR)Dokumen168.0 SIUP yang DiterbitkanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, OSS)Unitn/a Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerbandingan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap total bangunan. (Sumber: BPS, Dinas PUPR)-n/a Jumlah Bangunan ber- IMBDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah bangunan yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Sumber: BPS, Dinas PUPR)Unit73295.0 Jumlah BangunanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah total bangunan yang ada di wilayah tertentu, termasuk rumah tinggal dan non-rumah tinggal. (Sumber: BPS, Kemendagri)Unitn/a Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai investasi dalam rupiahDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTotal nilai investasi (PMA dan PMDN) yang terealisasi dalam rupiah. (Sumber: BPS, BKPM)Rp806.892.968.992 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh InspektoratDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.PoinA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.Poin91004.0 Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedurDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuRasio jumlah perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur terhadap total permohonan. (Sumber: Kemendagri)%99,01% Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai prosedurDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuBanyaknya perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur pelayanan publik. (Sumber: Kemendagri)Izin6521.0 Jumlah pemohon perizinan dan nonperizinanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah total pemohon izin dan nonizin dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP)Pemohon6586.0 Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjutiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuRasio jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah yang diterima. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP)%100,00% Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindak lanjutiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah aduan, konsultasi, dan informasi masyarakat yang telah ditindaklanjuti. (Sumber: Kemendagri)Pengaduan6421.0 Jumlah Pengaduan Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang masukDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah aduan dan konsultasi masyarakat yang diterima oleh instansi dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri)Pengaduan6421.0 Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPMDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPersentase perusahaan/investor yang melaporkan peningkatan modal usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibandingkan total perusahaan yang wajib melapor. (Sumber: BKPM, BPS)%65,09% Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPMDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah investor yang melaporkan adanya penambahan modal usaha berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). (Sumber: BKPM)Investor207.0 Investor yang wajib mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPMDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuJumlah investor yang diwajibkan menyampaikan LKPM dan termasuk dalam kategori memiliki rencana penambahan modal. (Sumber: BKPM)Investor318.0 Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan dataDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuRasio jumlah permohonan data publik yang dipenuhi tepat waktu terhadap total permohonan data. (Sumber: Kemendagri, Dinas Kominfo)%100% Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerbandingan layanan informasi publik yang telah terhubung dalam satu sistem terpadu terhadap total layanan publik. (Sumber: Kemendagri, Kominfo)%n/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk DPMPTSP yang dilakukan oleh Inspektorat. (Sumber: KemenPAN-RB, Inspektorat)NilaiA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kepemudaan Persentase organisasi pemuda aktifDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartaproporsi organisasi kepemudaan yang masih melaksanakan kegiatan secara rutin dan terdaftar secara resmi, dibandingkan dengan total seluruh organisasi pemuda yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu%10000 Jumlah organisasi pemudaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah seluruh organisasi kepemudaan yang terdaftar, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, dalam wilayah tertentu pada periode tertentuUnit35.0 Jumlah organisasi pemuda aktifDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah organisasi kepemudaan yang masih berfungsi dan menjalankan kegiatan secara rutin, memiliki kepengurusan yang sah, serta terdaftar pada instansi pembina kepemudaanOrganisasi35.0 Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan PemudaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.%n/a Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur, dan kemitraan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orangn/a Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPertambahan Jumlah orang yang terlibat pada organisasi kepemudaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orangn/a Persentase wirausaha mudaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase pemuda yang memiliki dan/atau menjalankan usaha sendiri, dibandingkan dengan total pemuda usia produktif di wilayah tersebut%5385 Jumlah seluruh wirausahaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah individu yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di suatu wilayah tertentu tanpa batasan usiaOrang2080.0 Jumlah wirausaha mudaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah pemuda (biasanya berusia 16–30 tahun, sesuai batas usia kepemudaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiriOrang1120.0 Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah penambahan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan dibandingkan data tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Kelompokn/a Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartaorang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha) memiliki usaha berkelanjutan atau pendapatan usahaOrang304.0 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartaorang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha)Orang1195.0 Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktifDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartaproporsi institusi / pemuda / organisasi pemuda / olahraga / kepramukaan yang aktif dibanding total yang ditargetkan atau jumlah institusi%n/a Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaUkuran perubahan efektivitas organisasi kepramukaan (misalnya dalam training, keanggotaan, kegiatan) dibanding baseline sebelumnya%100,00% Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartagugus depan / kwartir ranting / satuan karya yang melakukan kegiatan secara reguler dan sesuai standarLembaga131.0 Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya)Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah lembaga yang ditargetkan untuk pendampingan atau intervensi programLembaga131.0 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri.-66,47% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaProporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri.%66,47% jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapemuda 16–30 tahun yang secara aktif terdaftar dan mengikuti kegiatan organisasiOrang4391.0 jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kotaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartatotal anggota (pria + wanita) organisasi pemuda / sosial kemasyarakatan di wilayah tersebutOrang10537.0 Persentase kapasitas daya saing keolahragaanDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartakemampuan atau pencapaian atlet / organisasi olahraga dibanding standar / antar daerah%63,73 Olahraga prestasi =persentase perolehan medali tingkat nasional/internasionalDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase perolehan medali nasional / internasional dibanding target / total medali yang diperebutkan%63,73 Olahraga masyarakat =persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktifDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase lembaga / kelompok olahraga masyarakat yang aktif dibanding jumlah lembaga yang ada%100 Olahraga pendidikan = persentase perolehan medali tingkat propinsi/ nasionalDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartapersentase perolehan medali untuk siswa / institusi pendidikan di tingkat provinsi / nasional dibanding target / total medali%92,19% Sarpras keolahragaan= persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baikDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartasarana prasarana olahraga yang menjadi kewenangan dindikpora yang dilakukan pemeliharaan/ditingkatkan kualitasnya%100 Olahraga Jumlah Klub OlahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah klub olahraga di DIY. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga, merupakan suatu klub dengan tujuan bermain satu atau beberapa olahraga.Kelompok253.0 Jumlah Lapangan/Gedung OlahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaTersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/KotaUnit242.0 Persentase cakupan pembinaan olahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar%100 Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah cabang olahraga yang diakui dan terdaftar secara resmi di wilayah tertentu, baik di bawah koordinasi KONI, Kemenpora, maupun Dinas Pemuda dan OlahragaCabang73.0 Jumlah cabang olahraga yang dibinaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah cabang olahraga yang mendapat dukungan pembinaan secara aktif melalui pelatihan, kompetisi, atau fasilitasi sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah atau lembaga olahraga terkaitCabang73.0 Prestasi Cabang OlahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaData capaian prestasi cabang olahraga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Medalin/a Persentase cakupan pelatih bersertifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase pelatih olahraga yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan resmi dari lembaga berwenang (misalnya KONI, Kemenpora, atau induk cabang olahraga), dibandingkan dengan total seluruh pelatih yang ada di wilayah tersebut%5992 Jumlah seluruh pelatihDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah seluruh individu yang menjalankan peran sebagai pelatih, pembimbing, atau instruktur olahraga, baik yang telah bersertifikat maupun belum, di semua cabang olahraga dalam satu wilayahOrang257.0 Jumlah pelatih bersertifikasiDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah individu yang menjalankan tugas sebagai pelatih olahraga dan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan yang masih berlaku dari lembaga berwenangOrang154.0 Persentase cakupan pembinaan atlet mudaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaPersentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar%100 Jumlah seluruh atlet pelajarDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah peserta didik atau remaja usia sekolah yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kompetitif atau nonkompetitif, baik di tingkat sekolah, klub, maupun daerahOrang263.0 Jumlah atlet pelajar yang dibinaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota YogyakartaJumlah atlet muda atau pelajar yang mengikuti program pembinaan olahraga secara berkelanjutan melalui pelatih, sekolah olahraga, atau pusat pelatihan (PPLP/PPLD), baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga olahragaOrang263.0 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahunDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakartajumlah individu atlet yang berhasil meraih gelar juara (peringkat I, II, atau III) dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu satu tahunOrang54.0 STATISTIK Persentase penyebarluasan datasetDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio dataset sektoral yang dipublikasikan ke portal data terbuka dibanding total dataset yang tersedia. (Sumber: Kemendagri, BPS)%100,00% Jumlah Dataset yang dipublikasikanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah dataset sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data resmi pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS)Dataset525.0 Jumlah Dataset yang dikumpulkanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah total dataset yang dihimpun dari perangkat daerah untuk kepentingan statistik sektoral. (Sumber: Kemendagri, BPS)Dataset525.0 Penyelenggaraan StatistikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianKegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data statistik sektoral oleh perangkat daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS)%91,79 PERSANDIAN Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat DaerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio perangkat daerah yang menerapkan sistem sandi untuk pengamanan informasi dalam komunikasi antarinstansi. (Sumber: BSSN, Kominfo)%100 Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah dinas/badan yang telah menggunakan sistem sandi komunikasi resmi. (Sumber: BSSN, Kominfo)OPD49.0 Jumlah total perangkat daerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah seluruh perangkat daerah (dinas, badan, kecamatan) dalam satu wilayah administratif. (Sumber: Kemendagri)OPD49.0 Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat DaerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianRasio hubungan komunikasi sandi yang berfungsi optimal terhadap total hubungan komunikasi yang terbangun. (Sumber: BSSN)%n/a Indeks Pengamanan InformasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianSkor penilaian tingkat keamanan informasi berdasarkan parameter kebijakan, tata kelola, dan sistem pengamanan data. (Sumber: BSSN, Kominfo)-592.0 Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianBanyaknya kegiatan layanan persandian yang dilakukan untuk menguji keamanan sistem informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN)Layanan111.0 Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTotal seluruh layanan persandian yang mencakup pengujian dan pemantauan keamanan informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN)Layanan105.0 Kinerja pengamananDinas Komunikasi Informatika dan PersandianCapaian efektivitas pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi dan komunikasi data pemerintah daerah. (Sumber: Kominfo, BSSN)%n/a PembinaanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianKegiatan pembinaan teknis dan koordinasi yang dilakukan untuk memperkuat keamanan persandian dan informasi daerah. (Sumber: Kominfo)%n/a Indeks keamanan informasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianNilai indeks yang menggambarkan tingkat kesiapan keamanan informasi instansi pemerintah. (Sumber: BSSN, Kominfo)-592.0 KEBUDAYAAN Kebudayaan Jumlah Group kesenianDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah kelompok kesenian aktif yang terdaftar di wilayah kota. (Sumber: Kemendikbudristek, Disbud)Grup80.0 Jumlah Gedung kesenianDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah gedung atau fasilitas khusus yang digunakan untuk kegiatan seni pertunjukan. (Sumber: Kemendagri, Disbud)Unit2.0 Museum dan Pusat KebudayaanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah lembaga permanen yang menyimpan, memamerkan, dan melestarikan benda-benda budaya serta pusat kegiatan budaya. (Sumber: BPS, Disbud)Unit19.0 Penyelenggaraan festival seni dan budayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Kegiatan tahunan atau berkala yang menampilkan karya seni dan budaya daerah. (Sumber: Kemendikbudristek)Kali231.0 Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah kegiatan pertunjukan budaya dan festival yang dilaksanakan di wilayah kota. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)Hari231.0 Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimilikiDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Total keseluruhan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdaftar. (Sumber: Kemendikbudristek)Buah32.0 Benda cagar budaya yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah benda cagar budaya yang mendapat perlindungan dan perawatan resmi. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)Buah14.0 Situs cagar budaya yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah situs bersejarah yang telah dilestarikan dan dipelihara. (Sumber: Kemendikbudristek)Buah14.0 Kawasan cagar budaya yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah kawasan cagar budaya yang masih dipertahankan dan dikelola. (Sumber: Disbud)Kawasan4.0 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasiDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Persentase peningkatan jumlah karya budaya benda dan nonbenda yang mendapatkan pengakuan masyarakat. (Sumber: Disbud)%8228 Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio peningkatan jumlah budaya benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud)%84 Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio peningkatan jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud, BPS)%8055 Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki inisiatif pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya. (Sumber: Kemendikbudristek)Desa7.0 Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa SejarahDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah peristiwa sejarah lokal yang telah didokumentasikan dan diarsipkan. (Sumber: Disbud, Arsip Nasional)Arsip18.0 Jumlah Monumen SejarahDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa sejarah di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Disbud)Buah41.0 Jumlah Bangunan Cagar BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah bangunan berstatus cagar budaya berdasarkan keputusan pemerintah. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)Unit233.0 Jumlah Penghargaan Warisan BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah penghargaan yang diterima daerah terkait pelestarian warisan budaya. (Sumber: Disbud)Buah20.0 Upacara AdatDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Kegiatan ritual adat yang dilestarikan oleh masyarakat lokal. (Sumber: Disbud, BPS)Buah16.0 Upacara TradisiDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Kegiatan tradisional yang diwariskan turun-temurun dan masih dilaksanakan masyarakat. (Sumber: Disbud)Buah16.0 Organisasi Seni RupaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah lembaga atau komunitas seni rupa aktif. (Sumber: Disbud)Buah1.0 Organisasi Seni PertunjukanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah organisasi seni pertunjukan aktif di wilayah kota. (Sumber: Disbud)Buah73.0 Permainan TradisionalDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jenis permainan rakyat tradisional yang masih dilestarikan. (Sumber: Disbud, BPS)Buah2.0 Galeri Seni RupaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah tempat pameran atau galeri seni rupa yang aktif. (Sumber: Disbud)Buah7.0 Penghargaan Seniman BudayawanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah penghargaan yang diberikan kepada seniman atau budayawan. (Sumber: Disbud)Buah9.0 Tokoh Seniman BudayawanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah tokoh seniman atau budayawan yang diakui secara resmi. (Sumber: Disbud)Orang27.0 Perusahaan BioskopDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah perusahaan atau unit usaha bioskop yang beroperasi. (Sumber: Disbud, BPS)Buah1.0 Jenis Makanan TradisionalDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah atau jenis makanan khas daerah yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)Buah57.0 Prasarana BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Fasilitas fisik yang menunjang kegiatan budaya dan seni. (Sumber: Disbud)Unit24.0 Lembaga BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah lembaga formal/nonformal yang bergerak di bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)Buah80.0 Desa BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah desa atau kelurahan yang berstatus desa budaya berdasarkan SK resmi. (Sumber: Disbud)Buah7.0 Pelaku SejarahDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah individu atau tokoh pelaku sejarah yang tercatat dan diarsipkan. (Sumber: Arsip Nasional, Disbud)Orang40.0 Benda Cagar BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah benda bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang. (Sumber: Disbud)Buah14.0 MuseumDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah museum yang beroperasi di wilayah kota. (Sumber: BPS, Disbud)Buah19.0 SitusDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah situs sejarah atau arkeologis yang terdata. (Sumber: Disbud)Buah14.0 Kawasan Cagar BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Kawasan atau wilayah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. (Sumber: Disbud)Kawasan4.0 Naskah KunoDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah naskah kuno yang ditemukan dan dilestarikan. (Sumber: Disbud)Naskah2886.0 Motif BatikDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah motif batik khas daerah yang telah didaftarkan atau dilestarikan. (Sumber: Disbud)Jenis16.0 Motif LurikDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah motif kain lurik tradisional yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud)Jenis3.0 Data Kinerja Dinas Kebudayaan Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Total budaya benda yang berada dalam pengelolaan pemerintah atau masyarakat dan dilestarikan aktif. (Sumber: Disbud)Buah281.0 meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museumDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Indikator kinerja peningkatan efektivitas pelestarian nilai sejarah dan pengelolaan museum. (Sumber: Disbud)%8229 Peningkatan Kinerja pengembangan Seni BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Indikator capaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan seni budaya. (Sumber: Disbud)%8177 Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasiDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio jumlah pelaku seni aktif dan karya budaya yang mendapat apresiasi publik terhadap total. (Sumber: Disbud)%82,02% Persentase Kenaikan sanggar yang ber-NIKDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Persentase peningkatan jumlah sanggar seni yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). (Sumber: Disbud)%81,77% Persentase Warisan Budaya yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud)%82,27% Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilai88286.0 Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Skor hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (Sumber: Disbud)Poin83,93 Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Hasil kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan kawasan budaya. (Sumber: Disbud)Poin83,93 Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung GiwanganDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio dukungan operasional yang terealisasi terhadap kebutuhan operasional Taman Budaya. (Sumber: Disbud)%100% Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seniDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni daerah. (Sumber: Disbud)%95,56% Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastraDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Ukuran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. (Sumber: Disbud)%82,77% Persentase Warisan Budaya yang DilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud)%82,275% Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikanDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Jumlah objek budaya yang mengandung nilai moral, sosial, atau spiritual yang dijaga keberlangsungannya. (Sumber: Disbud)Objekn/a 14 tata nilai budaya YogyakartaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Empat belas nilai utama yang mencerminkan karakter budaya Yogyakarta (seperti gotong royong, unggah-ungguh, dll). (Sumber: Disbud DIY)Nilain/a Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman BudayaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Skor kepuasan pengunjung terhadap layanan dan fasilitas Taman Pintar. (Sumber: Disbud)Poinn/a Hasil Survei Kepuasan Masyakarat terhadap layananDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, BPS)Nilain/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Dinas Kebudayaan. (Sumber: Inspektorat, KemenPAN-RB)NilaiA PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan Jumlah Perpustakaan KelurahanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.Unit45.0 Jumlah Perpustakaan SekolahDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.Unit211.0 Jumlah Perpustakaan SDDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.Unit154.0 Jumlah Perpustakaan SMPDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.Unit57.0 Jumlah Perpustakaan InstansiDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainUnit71.0 Jumlah perpustakaan umum tingkat kabupaten/kotaDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit1.0 Jumlah perpustakaan kemantrenDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.Unit14.0 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah Kunjungan ke PerpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Kunjungan121531.0 Jumlah pengunjung perpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang121531.0 Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayaniDinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya penduduk dalam suatu wilayah administrasi yang menjadi sasaran pelayanan publik pada sektor tertentu. Sumber: BPS, definisi penduduk.Orang29.0 Jumlah Koleksii Buku Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerahDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan yang berada di wilayah kabupaten/kotaEksemplar50034.0 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerahDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan kota yang berada di wilayah kabupaten/kotaUnit33436.0 Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di PerpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kotaUnit50034.0 Rasio Orang dan Perpustakaan Rasio Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerbandingan antara Jumlah populasi yang harus dilayani (Jumlah Jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan) dengan Jumlah total penduduk di DIY pada waktu berkenaan.Nilai1.0 Rasio Perpustakaan per Satuan PendudukDinas Perpustakaan dan KearsipanPerbandingan jumlah perpustakaan terhadap total penduduk di wilayah tertentu. Sumber: BPS, Statistik Kebudayaan.Nilai822.0 Jumlah Pustakawan dan Pekerja Jumlah PustakawanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah individu dalam kategori pustakawan / teknis / penilai yang telah memperoleh sertifikasiOrang26.0 Jumlah pustakawan bersertifikatDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah pustakawan yang telah memperoleh sertifikasiOrang26.0 Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke PerpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan.Orang121531.0 Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah teknis dan penilai yang telah memperoleh sertifikasiOrang12.0 Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilaiDinas Perpustakaan dan KearsipanTotal individu yang bekerja di perpustakaan di posisi pengelola / teknis / penilai, terlepas dari sertifikasiOrang52.0 Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat.Poin79,99 Pemerataan layanan perputakaan (UPLM1/AM1)Dinas Perpustakaan dan KearsipanUkuran kesetaraan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah sesuai standar layanan minimal. Sumber: Kemendagri, Permendagri No. 56 Tahun 2019.Skor0.0017321 Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM2/AM2)Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio jumlah koleksi buku terhadap jumlah pengguna aktif sesuai standar nasional perpustakaan.Nilai4.12349263 Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3/AM3)Dinas Perpustakaan dan KearsipanRasio jumlah pustakawan terhadap total perpustakaan sesuai pedoman SDM Perpustakaan Nasional dan Kemendagri.Nilai0.00312369 Tingkat Kunjungan masyarakat per hari (UPLM4/AM4)Dinas Perpustakaan dan KearsipanRata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per hari dibandingkan total hari operasional.Poin0.009954 Jumlah perpustakaan yang ber SNP (UPLM5/AM5)Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).Unit0.44702063 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (UPLM6/AM6)Dinas Perpustakaan dan KearsipanPersentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau literasi perpustakaan.Nilai0.09868405 Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7/AM7)Dinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya individu yang terdaftar sebagai anggota aktif perpustakaan.Orang0.915483 Hasil penilaian RB DPK oleh InspektoratDinas Perpustakaan dan KearsipanHasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPK 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPK 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DPK 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan StatistikPoinA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Perpustakaan dan Kearsipanmengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk%87,617 Indeks Kepuasan Layanan PerpustakaanDinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Kepuasan Layanan perpustakaan dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang yang dihitung berdasarkan 9 indikator pelayananPoin83,47 Nilai SKM Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Kepuasan Layanan Masyarakat dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat dengan interval sebagai berikut: 1. Tidak Baik: 25,00 - 64,99 2. Kurang Baik: 65,00 - 76,60 3. Baik: 76,61 - 88,30 4, Sangat Baik: 88,31 - 100Poin83,47 Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkanDinas Perpustakaan dan KearsipanKegiatan pengembangan dilaksanakan melalui proses pengadaan bahan pustakaJudul37877.0 Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNPDinas Perpustakaan dan KearsipanPembinaan Perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan, layanan Perpustakaan, dan pengembangan Perpustakaan%40,28% Jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP ber-SNPDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah perpustakaan sekolah dasar yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, yang mengatur mengenai standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.Unit87.0 Jumlah perpustakaan sekolah di Kota YogyakartaDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Perpustakaan Sekolah (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit216.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan KearsipanDinas Perpustakaan dan Kearsipanmengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)NilaiA Nilai SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (persentase)Dinas Perpustakaan dan Kearsipanmengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)%84,04 Nilai pengawasan tata kelola kearsipanDinas Perpustakaan dan KearsipanNilai hasil audit kearsipan berdasarkan pedoman ANRI dan Kemendagri.Poin89,82 nilai penciptaan arsipDinas Perpustakaan dan KearsipanNilai capaian kegiatan penciptaan arsip dinamis sesuai standar ANRI.Nilai99,98 nilai penggunaan arsipDinas Perpustakaan dan KearsipanNilai yang menunjukkan tingkat pemanfaatan arsip aktif oleh instansi.Nilai99,36 nilai pemeliharaan arsipDinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRINilai90,36 nilai penyusutan arsipDinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRINilai89,2 nilai sumber daya manusia kearsipanDinas Perpustakaan dan KearsipanSkor ketersediaan dan kompetensi SDM pengelola arsip di instansi.Nilai70,82 nilai prasarana dan saranaDinas Perpustakaan dan KearsipanSkor kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan kearsipan.Nilai89,2 Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakatDinas Perpustakaan dan KearsipanUpaya menjaga dan melindungi naskah-naskah kuno, baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meliputi tindakan seperti konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasiNaskah1.0 Jumlah arsip statis terdigitalisasiDinas Perpustakaan dan Kearsipan&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.Arsip1200.0 Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baikDinas Perpustakaan dan KearsipanKesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Kategori nilai: AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100 A (Memuaskan): >80-90 BB (Sangat Baik): >70-80 B (Baik): >60-70 CC (Cukup): >50-60 C (Kurang): >30-50 D (Sangat Kurang): 0-30%96% OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baikDinas Perpustakaan dan KearsipanKesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Kategori nilai: AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100 A (Memuaskan): >80-90 BB (Sangat Baik): >70-80 B (Baik): >60-70 CC (Cukup): >50-60 C (Kurang): >30-50 D (Sangat Kurang): 0-30%48 Jumlah OPD di kota YogyakartaDinas Perpustakaan dan KearsipanBanyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta.OPD50.0 Persentase arsip tertutup yang dilayankanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum%100% Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukumArsip80.0 Jumlah arsip tertutupDinas Perpustakaan dan KearsipanDaftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukumArsip80.0 Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukumArsip1400.0 KEARSIPAN Kearsipan Pengelolaan arsip secara bakuDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah satuan unit kerja perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (pengelolaan dokumen yang ada terjamin kemanannya dan memudahkan untuk pencarian arsip apabila suatu saat dokumen tersebut dibutuhkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Unit151.0 Peningkatan SDM pengelola kearsipanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kegiatan16.0 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara BakuDinas Perpustakaan dan KearsipanProporsi OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah mengelola arsip sesuai standar pengelolaan arsip / tata kearsipan yang ditetapkan (standar baku)%100 Jumlah ArsiparisDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang39.0 Jumlah Arsip yang dimanfaatkanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah Arsip (kumpulan dokumen bersejarah yang disimpan dan dimanfaatkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Berkas15492.0 Jumlah pengunjung layanan Arsip StatisDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah pengunjung perpustakaan/gedung arsip yang memanfaatkan Arsip Statis (Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Orang180.0 SDM Kearsipan Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola KearsipanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kegiatan16.0 Peningkatan SDM pengelola kearsipanDinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.Kegiatan16.0 PARIWISATA Jumlah Hotel Jumlah Hotel Bintang LimaDinas PariwisataBanyaknya hotel dengan klasifikasi bintang lima sesuai sertifikasi PHRI dan BPS.Unit4.0 Jumlah Hotel Bintang empatDinas PariwisataBanyaknya hotel dengan klasifikasi bintang empat sesuai sertifikasi PHRI dan BPS.Unit20.0 Jumlah Hotel Bintang TigaDinas PariwisataBanyaknya hotel dengan klasifikasi bintang tiga.Unit109.0 Jumlah Hotel Bintang DuaDinas PariwisataBanyaknya hotel dengan klasifikasi bintang dua.Unit77.0 Jumlah Hotel Bintang SatuDinas PariwisataBanyaknya hotel dengan klasifikasi bintang satu.Unit51.0 Jumlah Hotel Non BintangDinas PariwisataHotel yang tidak memiliki klasifikasi bintang namun terdaftar resmi.Unit417.0 Jenis Objek Wisata Jenis Objek Wisata TirtaDinas PariwisataKategori wisata air seperti kolam renang, pemandian, dan wisata sungai.Unitn/a Jumlah Objek Wisata TirtaDinas PariwisataTotal objek wisata bertema air di wilayah tersebut.Unitn/a Jumlah Wisatawan Nusantara TirtaDinas PariwisataJumlah kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata tirta.Orangn/a Jumlah Wisatawan Mancanegara TirtaDinas PariwisataJumlah kunjungan wisatawan asing ke objek wisata tirta.Orangn/a Jenis Objek Wisata SejarahDinas PariwisataKategori wisata berbasis warisan sejarah dan situs bersejarah.Unitn/a Jumlah Objek Wisata SejarahDinas PariwisataBanyaknya lokasi wisata bertema sejarah.Unit8.0 Jumlah Wisatawan Nusantara SejarahDinas PariwisataJumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata sejarah.Orangn/a Jumlah Wisatawan Mancanegara SejarahDinas PariwisataJumlah wisatawan asing yang berkunjung ke objek wisata sejarah.Orangn/a Jenis Objek Wisata MuseumDinas PariwisataKategori objek wisata berbasis koleksi museum.Unit13.0 Jumlah Objek Wisata MuseumDinas PariwisataJumlah museum yang menjadi destinasi wisata.Unitn/a Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata MuseumDinas PariwisataWisatawan domestik yang mengunjungi museum.Orangn/a Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata MuseumDinas PariwisataWisatawan asing yang mengunjungi museum.Orangn/a Jenis Objek Wisata Kampung WisataDinas PariwisataKategori wisata berbasis komunitas lokal (desa/kampung wisata).Unit24.0 Jumlah Objek Wisata Kampung WisataDinas PariwisataTotal jumlah kampung wisata di wilayah tersebut.Unitn/a Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata Kampung WisataDinas PariwisataJumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke kampung wisata.Orangn/a Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata Kampung WisataDinas PariwisataJumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kampung wisata.Orangn/a Jenis Objek Wisata lainnyaDinas PariwisataKategori objek wisata selain tirta, sejarah, atau kampung wisata.Unitn/a Total Objek Wisata lainnyaDinas PariwisataJumlah seluruh objek wisata kategori lainnya.Buah63.0 Total Wisatawan Nusantara Objek Wisata lainnyaDinas PariwisataTotal wisatawan domestik ke objek wisata lainnya.Orang10583877.0 Total Wisatawan Mancanegara Objek Wisata lainnyaDinas PariwisataTotal wisatawan asing ke objek wisata lainnya.Orang355333.0 Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Rata-Rata Lama Tinggal Jumlah Kamar Hotel yang TersediaDinas PariwisataJumlah seluruh kamar hotel (bintang dan non-bintang) yang dapat digunakan.Unit18387.0 Jumlah Kamar Hotel BintangDinas PariwisataJumlah kamar hotel dari kategori berbintang.Unit13872.0 Jumlah Kamar Hotel Non BintangDinas PariwisataJumlah kamar hotel non-bintang.Unit4515.0 Tingkat Hunian Kamar HotelDinas PariwisataPersentase kamar hotel yang terisi dibanding total kamar tersedia.%50 Tingkat Hunian Kamar Hotel BintangDinas PariwisataPersentase hunian kamar hotel berbintang.%50 Tingkat Hunian Kamar Hotel Non BintangDinas PariwisataPersentase hunian kamar hotel non-bintang.%50 Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay)Dinas PariwisataRata-rata lama waktu wisatawan menginap di akomodasi.Hari188.0 Lama Kunjungan WisataDinas PariwisataDurasi rata-rata kunjungan wisatawan di destinasi.Hari188.0 Jumlah Sarana Pariwisata Jumlah RestoranDinas PariwisataBanyaknya restoran yang memiliki izin usaha resmi.Unit105.0 Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan WisataDinas PariwisataTotal perusahaan jasa perjalanan wisata yang beroperasi.Unit104.0 Jumlah PramuwisataDinas PariwisataBanyaknya pemandu wisata bersertifikat.Orang110.0 Pariwisata Jumlah Objek WisataDinas PariwisataTotal seluruh destinasi wisata yang tercatat resmi.Unit9.0 Jumlah Objek Wisata AlamDinas PariwisataJumlah destinasi wisata berbasis alam.Unit0.0 Jumlah Objek Wisata BuatanDinas PariwisataJumlah destinasi wisata buatan manusia.Unit1.0 Jumlah Objek Wisata SejarahDinas PariwisataBanyaknya lokasi wisata bertema sejarah.Unit8.0 Jumlah Kampung WisataDinas PariwisataBanyaknya kampung wisata yang aktif.Kampungn/a Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)Dinas PariwisataJumlah kelompok masyarakat yang mengelola destinasi wisata.Kelompok45.0 Jumlah Kampung Wisata (IKP)Dinas PariwisataJumlah kampung wisata yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata.Kampung25.0 Jumlah Pokdarwis (IKP)Dinas PariwisataJumlah Pokdarwis yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata.Kelompok45.0 Rata-Rata Belanja WisatawanDinas PariwisataRata-rata pengeluaran wisatawan selama kunjungan.Rp2.259.943 Total belanja wisatawanDinas PariwisataTotal nilai pengeluaran wisatawan dalam periode tertentu.Rpn/a Jumlah wisatawanDinas PariwisataTotal wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung.Wisatawann/a Tamu MenginapDinas PariwisataTotal tamu yang menginap di akomodasi resmi.Harin/a Total lama tamu menginap (wisman)Dinas PariwisataAkumulasi lama tinggal tamu mancanegara.Hari2,18 Total lama tamu menginap (wisnus)Dinas PariwisataAkumulasi lama tinggal tamu domestik.Hari1,86 Total tamu menginap (wisman)Dinas PariwisataJumlah tamu mancanegara yang menginap.Tamun/a Total tamu menginap (wisnus)Dinas PariwisataJumlah tamu domestik yang menginap.Tamun/a Data Kinerja Dinas Pariwisata Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas PariwisataPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas PariwisataNilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.%89,48 Indeks Kualitas Atraksi PariwisataDinas PariwisataNilai rata-rata kualitas daya tarik wisata berdasarkan hasil survei dan kriteria Kemenparekraf.Poin75,59 Hasil survei wisataDinas PariwisataNilai hasil survei terhadap pengalaman wisatawan.Poin75,59 Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan primaDinas PariwisataProporsi DTW yang telah memenuhi standar pelayanan prima.%75,86% Jumlah DTW yang berstandar layanan primaDinas PariwisataBanyaknya DTW yang memiliki sertifikat layanan prima.DTriwulan75,86% Jumlah DTW yang adaDinas PariwisataJumlah total daya tarik wisata yang tercatat.DTriwulann/a Jumlah Pergerakan Wisatawan MancanegaraDinas PariwisataTotal mobilitas wisatawan mancanegara di wilayah tersebut.Wisatawan355333.0 Jumlah wisatawan mancanegaraDinas PariwisataBanyaknya wisatawan asing yang berkunjung.Wisatawan355333.0 Jumlah Pergerakan Wisatawan NusantaraDinas PariwisataTotal mobilitas wisatawan domestik.Wisatawan10583877.0 Jumlah wisatawan mancanegaraDinas PariwisataBanyaknya wisatawan asing yang berkunjung.Wisatawan10583877.0 Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinyaDinas PariwisataProporsi SDM pariwisata lokal yang telah meningkatkan keterampilan.%50% Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinyaDinas PariwisataJumlah SDM yang telah mengikuti peningkatan kapasitas.SDM Pariwisata300.0 Jumlah SDM Pariwisata Berbasis WilayahDinas PariwisataTotal tenaga kerja pariwisata di wilayah tersebut.SDM Pariwisata600.0 Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasiDinas PariwisataProporsi usaha jasa pariwisata yang telah tersertifikasi resmi.%57,11% Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasiDinas PariwisataJumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat usaha.Usaha57,11% Jumlah usaha jasa pariwisataDinas PariwisataJumlah total usaha jasa pariwisata.Usahan/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PariwisataDinas PariwisataNilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP.NilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PariwisataDinas PariwisataNilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP.Nilai85,02 PERTANIAN Persentase kenaikan kelas kelompok taniDinas Pertanian dan PanganPersentase kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (pemula, lanjut, madya, utama) sesuai pedoman Kementerian Pertanian dan Kemendagri.%6,42% Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok taniDinas Pertanian dan PanganJumlah kelompok tani yang naik kelas hasil pembinaan dinas pertanian selama periode tertentu.Kelompok19.0 Jumlah kelompok tani di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta.Kelompok296.0 Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturanDinas Pertanian dan PanganRasio petani tanaman pangan yang menggunakan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan teknis dari Kementerian Pertanian.%100,00% Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturanDinas Pertanian dan PanganBanyaknya petani tanaman pangan yang menerapkan penggunaan pupuk/pestisida sesuai aturan.Orang99.0 Jumlah petani tanaman pangan di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal petani tanaman pangan di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.Orang99.0 Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinyaDinas Pertanian dan PanganPertambahan fasilitas pertanian (alat, bangunan, infrastruktur) yang berfungsi optimal.Unit23.0 Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinyaDinas Pertanian dan PanganBanyaknya sarana dan prasarana pertanian yang berfungsi normal sesuai peruntukan.Unit23.0 Jumlah prasarana pertanian yang dimiliki oleh dinasDinas Pertanian dan PanganTotal aset prasarana pertanian yang tercatat dalam inventaris dinas.Unit25.0 Persentase zoonosis prioritas yang terkendaliDinas Pertanian dan PanganPersentase penyakit zoonosis prioritas yang telah dicegah atau dikendalikan sesuai pedoman Kementan dan Kemenkes.%100,00% Jumlah zoonosis prioritas yang terkendaliDinas Pertanian dan PanganJumlah jenis zoonosis prioritas yang berhasil dikendalikan pada periode tertentu.Kasus5.0 Jumlah seluruh zoonosisDinas Pertanian dan PanganTotal jenis zoonosis yang teridentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta.Kasus5.0 Cakupan bina kelompok taniDinas Pertanian dan PanganPersentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan rutin dari dinas pertanian.%27,03% Jumlah kelompok tani yang dibinaDinas Pertanian dan PanganJumlah kelompok tani yang mendapat kegiatan pembinaan aktif.Kelompok80.0 Jumlah kelompok tani di Kota YogyakartaDinas Pertanian dan PanganTotal kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta.Kelompok296.0 PERDAGANGAN Sarana Perdagangan Pasar Tradisional/Pasar RakyatDinas Perdagangan Pasar yang dikelola pemerintah daerah, tempat pedagang menjual kebutuhan pokok secara eceran. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri).Unit29.0 Luas Bangunan Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Luas fisik bangunan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah.Ha13584627.0 Luas Tanah Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Luas lahan yang digunakan untuk pasar rakyat di tingkat kabupaten/kota.Ha122168.0 Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Jumlah pedagang yang berjualan di pasar kabupaten/kota.Orang7906.0 Jumlah Pedagang Kios Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Banyaknya pedagang dengan tempat usaha berbentuk kios tetap di pasar rakyat.Orang1425.0 Jumlah Pedagang Los Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Pedagang yang berjualan di los pasar tanpa dinding permanen.Orang5957.0 Jumlah Pedagang Lapak Pasar Kabupaten/NegeriDinas Perdagangan Jumlah pedagang yang menggunakan lapak terbuka sementara di pasar rakyat.Orang524.0 Pasar KelurahanDinas Perdagangan Pasar yang dikelola oleh pemerintah kelurahan atau komunitas masyarakat lokal.Unit0.0 Luas Bangunan Pasar KelurahanDinas Perdagangan Total luas bangunan fisik pasar di tingkat kelurahan.Ha0.0 Luas Tanah Pasar KelurahanDinas Perdagangan Total luas lahan pasar kelurahan.Ha0.0 Jumlah Pedagang Pasar KelurahanDinas Perdagangan Banyaknya pedagang yang berjualan di pasar kelurahan.Orang0.0 Jumlah Pedagang Kios Pasar KelurahanDinas Perdagangan Jumlah pedagang kios di pasar kelurahan.Orang0.0 Jumlah Pedagang Los Pasar KelurahanDinas Perdagangan Jumlah pedagang los di pasar kelurahan.Orang0.0 Jumlah Pedagang Lapak Pasar KelurahanDinas Perdagangan Jumlah pedagang lapak di pasar kelurahan.Orang0.0 Toko ModernDinas Perdagangan Usaha perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri seperti minimarket, supermarket, atau hypermarket. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri).Unit253.0 Data Kinerja Dinas Perdagangan UKM Berdasarkan SIUP Pengusaha KecilDinas Perdagangan Jumlah usaha kecil menengah yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori pengusaha kecil.Unit12154.0 Indeks kinerja perdaganganDinas Perdagangan Nilai komposit yang mengukur kinerja sektor perdagangan daerah berdasarkan volume transaksi, stabilitas harga, dan daya saing.%54,28% Kinerja Pasar RakyatDinas Perdagangan Penilaian atas aspek operasional, kebersihan, dan pelayanan pasar rakyat.%34,48% kinerja Pengawasan Peredaran Bahan BerbahayaDinas Perdagangan Nilai efektivitas pengawasan distribusi bahan berbahaya sesuai ketentuan perdagangan.%25,00% Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan PokokDinas Perdagangan Kondisi harga kebutuhan pokok yang tidak berfluktuasi secara ekstrem dalam periode tertentu.%98,04% kinerja pembinaan UKMDinas Perdagangan Ukuran keberhasilan pembinaan usaha kecil menengah dalam peningkatan kapasitas dan daya saing.%13,92% Kinerja Tera UTTPDinas Perdagangan Nilai efektivitas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.%99,96% Kategori hasil penilaian RB oleh InspektoratDinas Perdagangan Klasifikasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Perdagangan Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.Nilai89,84% Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan BerbahayaDinas Perdagangan Rasio penurunan kasus bahan berbahaya dibanding tahun sebelumnya.%25% Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n-1)Dinas Perdagangan Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun sebelumnya.Kasus20.0 Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n)Dinas Perdagangan Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun berjalan.Kasus15.0 Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar RakyatDinas Perdagangan Persentase pasar rakyat yang sesuai standar nasional (Permendag No. 21/2021).Presentase34,48% Jumlah pasar yang memenuhi kriteria standarisasi pasar sesuai Perda No 3 Tahun 2021 tentang PasarDinas Perdagangan Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria standarisasi sesuai Perda.Pasar10.0 Jumlah PasarDinas Perdagangan Jumlah seluruh pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta.Pasar29.0 Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan PokokDinas Perdagangan Persentase komoditas pokok yang harganya stabil dalam periode pemantauan.%98% Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganyaDinas Perdagangan Banyaknya komoditas pokok yang tidak mengalami perubahan harga signifikan.Barang50.0 Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantauDinas Perdagangan Jumlah jenis barang pokok yang dimonitor harganya oleh pemerintah.Barang51.0 Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sahDinas Perdagangan Persentase alat ukur yang telah ditera sah sesuai ketentuan metrologi legal.%99,96% Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sahDinas Perdagangan Jumlah alat ukur/takar/timbang yang telah mendapatkan tanda tera sah.Alat17993.0 Jumlah potensi alat UTTP se-Kota YogyakartaDinas Perdagangan Total potensi alat ukur/takar/timbang di wilayah Kota Yogyakarta.Alat18000.0 Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibinaDinas Perdagangan Persentase kenaikan nilai penjualan UKM binaan dibanding tahun sebelumnya.%13,92% OmsetUKMnDinas Perdagangan Nilai total omset UKM binaan pada tahun berjalan.Rp589581000.0 OmsetUKMn-1Dinas Perdagangan Nilai omset UKM binaan pada tahun sebelumnya.Rp517536000.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PerdaganganDinas Perdagangan Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat.NilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas PerdaganganDinas Perdagangan Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat.Nilai88,42 Pendapatan UPT Pusat BisnisDinas Perdagangan Total penerimaan UPT Pusat Bisnis dalam satu periode fiskal.Rp5933182475.0 Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiahDinas Perdagangan Nilai pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam satuan rupiah.Rp5933182475.0 PERINDUSTRIAN Potensi Industri Jumlah IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total Industri Kecil dan Menengah yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.Unit7970.0 Jumlah IKM Menurut Cabang IndustriDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM berdasarkan klasifikasi cabang industri sesuai KBLI.Unit6726.0 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri PanganDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil dan menengah sektor pangan.Unit4603.0 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Sandang dan KulitDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil dan menengah sektor sandang dan kulit.Unit1326.0 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Kimia dan Bahan BangunanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor kimia dan bahan bangunan.Unit117.0 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Logam dan ElektronikaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor logam dan elektronika.Unit221.0 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri KerajinanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor kerajinan dan kreatif.Unit459.0 Penyerapan Tenaga Kerja IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri kecil dan menengah.Orang17944.0 Nilai Investasi IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai investasi yang ditanamkan pada sektor IKM.Rp129830452498.0 Nilai Produksi IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total hasil produksi dari seluruh IKM.Rp53497356005.0 Jumlah Unit Usaha IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha aktif di sektor industri kecil dan menengah.Unit7970.0 Jumlah Tenaga Kerja IKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total pekerja di seluruh IKM aktif.Orang18821.0 Nilai invenstasi IKM yang dibina tahun nDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai investasi dari IKM binaan pemerintah daerah tahun berjalan.Rp18821.0 Data Kinerja Dinas Koperasi, Usah Mikro, Kecil, dan Menengah Persentase Koperasi AktifDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio koperasi yang beroperasi aktif terhadap total koperasi terdaftar.%100 Persentase BPR/LKM AktifDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro yang aktif beroperasi.%n/a Usaha Ekonomi Daerah Simpan PinjamDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Unit usaha daerah yang bergerak di bidang simpan pinjam masyarakat.Unit0.0 Badan Usaha Kredit PedesaanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Lembaga keuangan non-bank yang melayani kredit masyarakat pedesaan.Unit14.0 Koperasi Simpan PinjamDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi yang bergerak di bidang pelayanan simpanan dan pinjaman.Unit36.0 Persentase Usaha Mikro dan KecilDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha berskala mikro dan kecil dari total unit usaha yang ada.%100 Jumlah usaha mikro dan kecilDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total unit usaha kategori mikro dan kecil.Unit6835.0 Jumlah seluruh UKMDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah seluruh unit usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.Unit6835.0 Pertumbuhan IndustriDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laju peningkatan jumlah unit industri atau nilai produksinya per tahun.%103 Unit usaha industri kecilDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha industri berskala kecil.Unit8052.0 Cakupan Bina Kelompok PengrajinDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dari dinas.%100 Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemdaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah kelompok pengrajin penerima bantuan dari pemerintah daerah.Kelompok33.0 Total Kelompok PengrajinDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total kelompok pengrajin di wilayah Kota Yogyakarta.Kelompok33.0 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.Nilai84,9 Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baikDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi dengan laporan keuangan dan kinerja dinilai baik.Koperasi115.0 Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang memenuhi indikator akuntabilitas kelembagaan dan operasional.Koperasi115.0 Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehatDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi simpan pinjam yang berstatus sehat sesuai penilaian Dinas Koperasi.Koperasi115.0 Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensiDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi.SDM 690.0 Jumlah koperasi yang berkembang usahanyaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan aset dan volume usaha.Unit27.0 Jumlah UKM ber-NIBDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah UKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).UKM400.0 Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkanDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang memulai usaha baru melalui program pembinaan.Wirausaha115.0 Jumlah UKM MandiriDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM yang telah beroperasi tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.UKM40.0 Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omsetDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah UKM binaan yang memperoleh intervensi peningkatan kapasitas lanjutan.UKM40.0 Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkatDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha industri yang memiliki produk/jasa bersertifikat SNI atau standar lainnya.%10,17% Data IKM yang memiliki standarisasi produk dan jasaDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang produk atau jasanya telah memenuhi standar mutu.IKM766.0 Persentase IKM yang berijin industriDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio IKM yang memiliki izin industri terhadap total IKM yang beroperasi.%61,87% Jumlah IKM yang memiliki izinDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya IKM yang memiliki izin industri sesuai ketentuan.IKM4661.0 Persentase Data Informasi Industri yang ter-updateDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase data IKM yang telah diperbarui dalam sistem informasi industri.%1 Data IKM yang terupdateDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah entri data IKM yang telah diperbarui dalam tahun berjalan.IKMn/a Pendapatan UPT LogamDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total penerimaan UPT sektor logam dari hasil layanan, produksi, atau pelatihan.Rp566776486.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan MenengahDinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan pedoman KemenPAN-RB.NilaiA TRANSMIGRASI Transmigran Jumlah Transmigran Umum KKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan melalui program transmigrasi reguler atau umum, yaitu program transmigrasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas tanpa kriteria khusus tertentu, pada suatu wilayah dan periode tertentuKK6.0 Jumlah Transmigran Umum JiwaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah total individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum, yang merupakan jenis transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.KK22.0 Jumlah Transmigran Swakarsa KKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah kepala keluarga (KK) yang termasuk transmigran swakarsa (rumah tangga yang berpindah) dalam suatu wilayah dan periode tertentuKK0.0 Jumlah Transmigran Swakarsa JiwaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah orang (jiwa) yang termasuk transmigran swakarsa (sejumlah orang yang berpindah sebagai transmigran swakarsa) dalam suatu wilayah dan periode tertentuJiwa0.0 Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi KKDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah kepala keluarga yang dipindahkan ke lokasi permukiman transmigrasi dalam satu tahun anggaran.KK6.0 Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi JiwaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah jiwa yang diberangkatkan dalam program transmigrasi untuk menetap di lokasi permukiman baru.Jiwa22.0 Jumlah seluruh transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal jiwa atau kepala keluarga transmigran yang diberangkatkan dalam periode tertentu.Orang22.0 Persentase Transmigran SwakarsaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiProporsi transmigran yang berangkat atas biaya dan inisiatif sendiri terhadap total transmigran yang diberangkatkan.%0 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiRasio jumlah kerja sama antardaerah yang direalisasikan dalam bentuk pengiriman transmigran dibandingkan total kerja sama yang disepakati.%42,86% Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah perjanjian kerja sama yang telah diwujudkan dengan pengiriman transmigran ke daerah tujuan.Kerjasama6.0 Total Kerjasama yang terjalinDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah total kerja sama antar pemerintah daerah, baik yang aktif maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan.Kerjasama14.0 Persentase penempatan transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase calon transmigran yang telah ditempatkan di lokasi permukiman dari total kuota transmigran.%16,22% Jumlah calon transmigran yang berangkatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah individu atau kepala keluarga calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan.KK6.0 Jumlah kuota transmigran (jumlah animo pendafar transmigrasi)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah calon transmigran yang direncanakan untuk diberangkatkan sesuai target pemerintah daerah/pusat.KK37.0 SEKRETARIAT DAERAH Produk Hukum Jumlah Produk HukumBagian HukumJumlah keseluruhan dokumen hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi Perda, Perwal, dan Keputusan.Dokumen689.0 Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasiBagian HukumJumlah rancangan produk hukum yang telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antarbagian hukum sesuai pedoman Kemendagri.Produk685.0 Jumlah Produk Hukum yang ditetapkanBagian HukumJumlah produk hukum yang telah disahkan menjadi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.Produk685.0 Jumlah Produk Hukum yang dipublikasiBagian HukumJumlah dokumen hukum yang telah diumumkan atau diunggah ke portal resmi pemerintah daerah.Produk685.0 Jumlah PerdaBagian HukumJumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah.Dokumen10.0 Jumlah Perda yang sudah diterbitkanBagian HukumTotal Perda yang telah disahkan dan diberlakukan.Dokumen10.0 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkanBagian HukumJumlah keseluruhan produk hukum yang telah diundangkan di tingkat daerah.Peraturan100.0 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terinformasiBagian HukumJumlah peraturan daerah yang telah disampaikan dan terpublikasi secara resmi kepada masyarakat.Peraturan100.0 Jumlah Perda terkait perijinanBagian HukumJumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme perizinan usaha dan kegiatan.Buah66.0 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasaBagian HukumJumlah Perda yang mengatur tentang distribusi, perdagangan, dan peredaran barang/jasa di wilayah Kota.Buah49.0 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaanBagian HukumJumlah peraturan daerah yang mengatur ketenagakerjaan dan hubungan industrial.Buah42.0 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim UsahaBagian HukumJumlah peraturan daerah yang mendukung investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.Peraturan0.0 Jumlah Peraturan WalikotaBagian HukumTotal Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Perda atau kebijakan kepala daerah.Dokumen92.0 Jumlah Keputusan WalikotaBagian HukumJumlah keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan administratif.Dokumen500.0 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan TimBagian HukumJumlah keputusan yang menetapkan pembentukan tim pelaksana atau panitia kerja tertentu.Dokumen114.0 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan PanitiaBagian HukumJumlah keputusan walikota yang menetapkan panitia pelaksana kegiatan.Dokumen12.0 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian IzinBagian HukumJumlah keputusan resmi walikota yang memberikan izin kegiatan, penggunaan lahan, atau operasi tertentu.Dokumen0.0 Jumlah Instruksi WalikotaBagian HukumJumlah instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh walikota sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.Dokumen2.0 Jumlah Keputusan Sekretaris DaerahBagian HukumJumlah keputusan administratif yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.Dokumen87.0 Jumlah Kepemilikan Perda TransparansiBagian HukumJumlah peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.Peraturann/a Jumlah Perda untuk RTRWBagian HukumJumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.Dokumen0.0 Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRWBagian HukumJumlah perubahan terhadap Perda RTRW sejak disahkan pertama kali.Dokumen0.0 Data Kinerja Bagian Hukum Persentase rancangan produk hukum yang berkualitasBagian HukumRasio rancangan produk hukum yang memenuhi kriteria substansi, konsistensi, dan legal drafting sesuai aturan.%100 Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undanganBagian HukumPersentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.%100 Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukumBagian HukumRasio tingkat kesesuaian produk hukum dan layanan hukum terhadap standar pelayanan publik.%100 Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganBagian HukumProporsi rancangan hukum daerah yang sesuai dengan norma hukum nasional.%100 Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggiBagian HukumIndikator keterpaduan regulasi daerah terhadap regulasi di atasnya.%100 Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukumBagian HukumRasio layanan hukum yang diberikan masyarakat dibanding total permohonan layanan hukum.%100 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBagian HukumTingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD.StatusSedang (3,29) Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan HukumBagian HukumNilai indeks yang mengukur efektivitas penataan regulasi dan pelayanan hukum daerah.Poin99.2 Jumlah Perkara yang diselesaikanBagian HukumJumlah perkara hukum yang berhasil diselesaikan dalam periode pelaporan.Kasus13.0 Jumlah Perkara yang masukBagian HukumJumlah perkara hukum yang diterima oleh bagian hukum atau pengadilan dalam satu periode.Kasus13.0 Hasil Penilaian Kota Peduli HAMBagian HukumNilai penilaian pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh daerah.Nilai100.0 IKM IKM Kantor WalikotaBagian OrganisasiNilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Walikota.Poin8519.0 IKM Sekretariat DaerahBagian OrganisasiNilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah.Poin8519.0 IKM Bagian Tata PemerintahanBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan bagian tata pemerintahan (perizinan internal, administrasi kepemerintahan) di pemda.Poinn/a IKM Bagian HukumBagian OrganisasiNilai kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum, konsultasi regulasi dan produk hukum dari bagian hukum pemda.Poinn/a IKM Bagian Kesejahteraan RakyatBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, bantuan, dan pelayanan masyarakat melalui bagian kesejahteraan rakyat.Poinn/a IKM Bagian Administrasi PembangunanBagian OrganisasiKepuasan masyarakat terhadap pelayanan bagian yang menangani perencanaan, evaluasi dan administrasi pembangunan daerah.Poinn/a IKM Bagian Perekonomian dan KerjasamaBagian OrganisasiNilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang ekonomi, investasi, kerjasama dari bagian pemda.Poinn/a IKM Bagian Pengadaan Barang dan JasaBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat atau penyedia jasa terhadap kemudahan, transparansi, dan keandalan pelayanan pengadaan barang/jasa.Poinn/a IKM Bagian Umum dan ProtokolBagian OrganisasiKepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum, fasilitas gedung, protokol, dan fasilitas umum yang dikelola bagian umum.Poin81.53 IKM Bagian OrganisasiBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan bagian organisasi/SDM dalam menyediakan layanan administrasi internal instansi pemerintah.Poin85,19 IKM Bagian Administrasi dan KeuanganBagian OrganisasiNilai kepuasan masyarakat atau instansi terkait terhadap pelayanan keuangan, anggaran, dan administrasi keuangan daerah.Poinn/a IKM Badan Penanggulangan Bencana DaerahBagian OrganisasiKepuasan masyarakat terhadap respons, kesiapsiagaan, dan layanan bencana yang diberikan BPBD daerah.Poinn/a IKM Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan atau fungsi keamanan, politik lokal, ormas, dan urusan kepribadian di daerah.Poinn/a IKM Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap proses perencanaan, musrenbang, konsultasi publik dan capaian pembangunan.Poinn/a IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBagian OrganisasiKepuasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, transparansi dan akuntabilitasnya.Poinn/a IKM DPPKA / BPKABagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan dari Dinas / Badan Pengelolaan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan & Anak / Keluarga Berencana, atau yang setara.Poinn/a IKM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya ManusiaBagian OrganisasiNilai kepuasan masyarakat (pegawai, calon pegawai) terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM di daerah.Poinn/a IKM Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak, fasilitas olahraga dan kebijakan pemuda.Poinn/a IKM Dinas KesehatanBagian OrganisasiKepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, fasilitas, tenaga medis dan manajemen kesehatan daerah.Poinn/a IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBagian OrganisasiKepuasan terhadap pelayanan infrastruktur, perumahan, jalan, dan pelayanan teknik ke publik.Poinn/a IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Bagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap pelayanan pertanahan, pengukuran, perizinan ruang dan tata ruang.Poinn/a IKM Satuan Polisi Pamong PrajaBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum, penertiban, dan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP.Poinn/a IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanBagian OrganisasiKepuasan terhadap respons kebakaran, penyelamatan, kesiapsiagaan dan layanan tanggap darurat.Poinn/a IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan sosial, ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan layanan transmigrasi.Poinn/a IKM Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) / Balai Rehabilitasi Sosial & Pengasuhan AnakBagian OrganisasiKepuasan terhadap pelayanan rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak yang dilakukan lembaga sosial daerah.Poinn/a IKM Panti Sosial Tresna Wredha / Balai Pelayanan Sosial Tresna WredhaBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan sosial dan pemeliharaan lansia di panti sosial daerah.Poinn/a IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBagian OrganisasiKepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan dokumen identitas.Poinn/a IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan advokasi, perlindungan, KB dan pembangunan keluarga.Poinn/a IKM Dinas Pertanian dan PanganBagian OrganisasiKepuasan petani dan masyarakat terhadap layanan pertanian, ketersediaan pangan, pupuk, perbenihan, dll.Poinn/a IKM Dinas Lingkungan HidupBagian OrganisasiNilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kebersihan, pengelolaan limbah, udara, air dan lingkungan.Poinn/a IKM Dinas PerhubunganBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik, lalu lintas, regulasi transportasi daerah.Poinn/a IKM Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianBagian OrganisasiKepuasan terhadap layanan TI, infrastruktur telekomunikasi, keamanan informasi dan layanan publik digital.Poinn/a IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan MenengahBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat / pelaku usaha terhadap layanan dinas perindustrian, koperasi, UKM.Poinn/a IKM DPMPTSPBagian OrganisasiKepuasan publik terhadap layanan perizinan terpadu satu pintu (izin usaha, investasi, layanan KOI).Poinn/a IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)Bagian OrganisasiNilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan budaya, pelestarian warisan budaya, dan kegiatan seni.Poinn/a IKM Dinas Perpustakaan dan KearsipanBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan perpustakaan, arsip, literasi dan akses informasi publik.Poinn/a IKM Dinas PariwisataBagian OrganisasiKepuasan wisatawan dan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata, destinasi, promosi dan regulasi.Poinn/a IKM Dinas PerdaganganBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap layanan perdagangan, pasar, pengawasan, izin dagang dll.Poinn/a IKM Inspektorat DaerahBagian OrganisasiKepuasan masyarakat / instansi terhadap pelayanan pengawasan internal, audit dan kepatuhan daerah.Poinn/a IKM Sekretariat DPRDBagian OrganisasiIndeks kepuasan terhadap pelayanan administratif, konsultasi publik dan koordinasi legislatif.Poinn/a IKM Kemantren TegalrejoBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin85,07 IKM Kemantren JetisBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin88,23 IKM Kemantren GondokusumanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin83,58 IKM Kemantren DanurejanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin83,45 IKM Kemantren GedongtengenBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin85,07 IKM Kemantren NgampilanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin84,62 IKM Kemantren WirobrajanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin83602.0 IKM Kemantren MantrijeronBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin85,09 IKM Kemantren KratonBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin86,66 IKM Kemantren GondomananBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin88,72 IKM Kemantren PakualamanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin88,33 IKM Kemantren MergangsanBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin86,05 IKM Kemantren UmbulharjoBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin86,06 IKM Kemantren KotagedeBagian OrganisasiIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.Poin91,20 Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publikBagian OrganisasiPersentase kenaikan nilai rata-rata IKM dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Organisasi Daerah Jumlah DinasBagian OrganisasiJumlah unit perangkat daerah yang memiliki tugas teknis (urusan pemerintahan daerah) dalam struktur pemerintahan kota/kabupaten.Lembaga19.0 Jumlah Badan DaerahBagian OrganisasiJumlah lembaga/organisasi non-struktural atau badan fungsional daerah yang menyelenggarakan fungsi tertentu di pemerintahan daerah.Lembaga5.0 Satpol PP DaerahBagian OrganisasiSatuan Polisi Pamong Praja di daerah, sebagai institusi penegak peraturan daerah dan ketertiban umum.Lembaga1.0 Inspektorat DaerahBagian OrganisasiLembaga pengawas intern di pemerintahan daerah yang melakukan audit, pengawasan, dan pemeriksaan administrasi.Lembaga1.0 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DaerahBagian OrganisasiUPT adalah unit teknis pelaksana layanan atau operasional di bawah dinas / badan yang melayani fungsi teknis tertentu di daerah.Lembaga152.0 Sekretariat DPRDBagian OrganisasiUnit administratif di DPRD yang mendukung kegiatan legislatif: sekretariat komisi, administrasi rapat, dokumentasi, dan layanan publik komisi.Lembaga1.0 Data Kinerja Bagian Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja PemerintahBagian OrganisasiNilai hasil evaluasi atas capaian kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.PoinA Indeks Pelayanan publikBagian OrganisasiIndeks yang mengukur kualitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik berdasarkan survei.PoinA (4,53) Rata-rata Hasil SKM semua OPDBagian OrganisasiNilai rata-rata dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap semua OPD di daerah dalam periode tertentu.Poinn/a Jumlah Skor SKM Bagian dan DinasBagian OrganisasiTotal skor yang diperoleh dari SKM untuk semua bagian dan dinas dalam pemerintahan daerah.Poinn/a Jumlah Skor SKM KemantrenBagian OrganisasiTotal skor SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) khusus untuk unit layanan di tingkat kemantren (kecamatan).Poinn/a Jumlah Skor SKM PuskesmasBagian OrganisasiTotal skor SKM yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di Puskesmas.Poinn/a Jumlah Skor SKM TK dan SDBagian OrganisasiTotal skor SKM terhadap layanan pendidikan (TK dan SD) yang diukur dari persepsi masyarakat pengguna.Poinn/a Jumlah Layanan Bagian dan DinasBagian OrganisasiTotal jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh semua bagian dan dinas di pemerintahan daerah.Poinn/a Jumlah Layanan KemantrenBagian OrganisasiTotal jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan di tingkat kemantren (kecamatan).Poinn/a Jumlah Layanan PuskesmasBagian OrganisasiTotal jenis layanan kesehatan yang disediakan oleh seluruh Puskesmas di wilayah tersebut.Poinn/a Jumlah Layanan TK dan SDBagian OrganisasiJumlah layanan pendidikan (pelayanan administratif, bantuan, fasilitas) yang tersedia di TK dan SD.Poinn/a Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU KeistimewaanBagian OrganisasiPersentase OPD yang memenuhi struktur, fungsi, dan tugas sesuai regulasi keistimewaan Yogyakarta.%n/a OPD sesuai ketentuan dengan parameter :Bagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.-n/a 1. SOP per unit terendah (5SOP)Bagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.OPDn/a 2. Proses bisnis (L2)Bagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.-n/a 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai ABagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.-A 4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70Bagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.-n/a 5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPPBagian OrganisasiJumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.-n/a Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsionalBagian OrganisasiBanyaknya perangkat daerah yang strukturnya sesuai dengan rasio, beban kerja, dan standar organisasi proporsional sesuai regulasi.lembagan/a Jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaanBagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).OPDn/a Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen OrganisasiBagian OrganisasiPersentase OPD yang telah menyesuaikan struktur organisasi dengan peraturan perundangan.%n/a OPD sesuai ketentuan dengan parameter :Bagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).OPDn/a 1. SOP per unit terendah (5SOP)Bagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).-n/a 2. Proses bisnis (L2)Bagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).-n/a 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai ABagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).-n/a 4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70Bagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).-n/a 5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPPBagian OrganisasiJumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).-n/a Jumlah perangkat daerahBagian OrganisasiTotal keseluruhan perangkat daerah (OPD, badan, unit pelaksana teknis) di wilayah pemerintahan kota/kabupaten.OPDn/a Administrasi Pemerintahan Jumlah KotaBagian Tata PemerintahanTotal wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri.Unit1.0 Jumlah KecamatanBagian Tata PemerintahanTotal wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri.Unit14.0 Jumlah KelurahanBagian Tata PemerintahanJumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.Unit45.0 Jumlah RWBagian Tata PemerintahanTotal Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil.Unit616.0 Jumlah RTBagian Tata PemerintahanTotal Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri.Unit2535.0 Luas WilayahBagian Tata PemerintahanLuas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.Km2328.0 Jumlah Sarana Pemerintahan Jumlah Kantor Bupati/WalikotaBagian Tata PemerintahanJumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota.Unit1.0 Jumlah Kantor CamatBagian Tata PemerintahanJumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi.Unit14.0 Jumlah Kantor LurahBagian Tata PemerintahanJumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota.Unit45.0 Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan KelurahanBagian Tata PemerintahanTotal kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat.Kantor0.0 Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU KeistimewaanBagian Tata PemerintahanKondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.Kali0.0 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPDBagian Tata PemerintahanPersentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.%100 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBagian Tata PemerintahanTingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD.Statusn/a LPPD (muatan terkait AKIP dan laporan SPM)Bagian Tata PemerintahanLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja, akuntabilitas (AKIP), dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id)NilaiSedang (3,29) Nilai Perkembangan Pembangunan WilayahBagian Tata PemerintahanNilai capaian perkembangan wilayah berdasarkan indeks Epdeskel dari Kemendagri.Nilai393,91 Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (melalui Aplikasi Epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)Bagian Tata PemerintahanNilai agregat dari indikator perkembangan pembangunan wilayah yang dihitung melalui aplikasi Epdeskel milik Kemendagri.Nilai393,91 Jumlah KelurahanBagian Tata PemerintahanJumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.Unit45.0 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan WaktuBagian Tata PemerintahanPersentase laporan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.%100% Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktuBagian Tata PemerintahanBanyaknya laporan tahunan atau laporan kinerja yang disampaikan sesuai format, ketentuan, dan waktu yang ditetapkan.Laporan5.0 Jumlah seluruh laporanBagian Tata PemerintahanTotal laporan kinerja, administrasi, atau laporan wajib lainnya yang harus disampaikan oleh perangkat daerah.Laporan5.0 Data Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kinerja Pengendalian PembangunanBagian Administrasi PembangunanUkuran efektivitas pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di pemerintahan daerah.%99,37% Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan PembangunanBagian Administrasi PembangunanRasio jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana (anggaran, jadwal, spesifikasi) terhadap total kegiatan pembangunan.%99,37% Data Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)Bagian Pengadaan Barang dan JasaPersentase paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan RUP terhadap total paket.%100% Total Jumlah Paket Pengadaan (Tender, Seleksi, dan Tender Cepat)Bagian Pengadaan Barang dan JasaTotal seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui mekanisme tender, seleksi, dan paket cepat.Paket68.0 Kinerja Layanan PengadaanBagian Pengadaan Barang dan JasaKinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai prinsip efisien, transparan, dan akuntabel.-1.0 Data Kinerja Bagian Administrasi dan Keuangan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektoratBagian Administrasi dan KeuanganPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.PoinA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.%A (89,86) Kategori Rerata hasil penilaian RB Sekretariat Daerah oleh InspektoratBagian Administrasi dan KeuanganKategori (misalnya A, B, C) dari rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sekretariat daerah oleh Inspektorat.NilaiA (89,86) Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Tata PemerintahanBagian Administrasi dan KeuanganNilai persentase capaian Reformasi Birokrasi (RB) untuk bagian Tata Pemerintahan.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian HukumBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Hukum di pemerintahan daerah.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Kesejahteraan RakyatBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Kesejahteraan Rakyat.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi PembangunanBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Administrasi Pembangunan.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Perekonomian dan KerjasamaBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Perekonomian dan Kerjasama.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Pengadaan Barang dan JasaBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Umum dan ProtokolBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Umum dan Protokol.%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian OrganisasiBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Organisasi (struktur, manajemen organisasi).%n/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi dan KeuanganBagian Administrasi dan KeuanganPersentase capaian RB pada bagian Administrasi dan Keuangan.%n/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DaerahBagian Administrasi dan KeuanganNilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja untuk Sekretariat Daerah.NilaiA Indeks Pelaksanaan PembangunanBagian Administrasi dan KeuanganNilai indeks hasil capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan daerah.Poin99,56 Data Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNIBagian Kesejahteraan RakyatKegiatan gotong royong pembangunan fisik/nonfisik antara TNI dan masyarakat di daerah.Rp2488200000.0 Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan RakyatBagian Kesejahteraan RakyatPersentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan dari total kebijakan yang ditetapkan.%40,00% Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyatBagian Kesejahteraan RakyatJumlah kebijakan kesejahteraan yang telah diimplementasikan/dijalankan dalam periode tertentu.Kebijakan14.0 Jumlah kebijakan penyelenggaraaan kesejahteraan rakyat setelah 1 tahun ditetapkanBagian Kesejahteraan RakyatJumlah kebijakan kesejahteraan yang dalam satu tahun setelah diterbitkan sudah dievaluasi atau berjalan.Kebijakan35.0 Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyatBagian Kesejahteraan RakyatProporsi wilayah atau penerima yang menerima layanan dari kebijakan kesejahteraan rakyat terhadap target pelayanan.%n/a Rerata urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannyaBagian Kesejahteraan RakyatRata-rata jumlah urusan bidang mental spiritual yang memiliki kebijakan (Perda, Perwal, Kepwal) dibanding total urusan terkait.%n/a Jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)Bagian Kesejahteraan RakyatJumlah urusan di bidang mental spiritual yang telah mempunyai kebijakan tertulis (Perda / Perwal / keputusan walikota).Urusann/a Jumlah urusan bina mental spiritualBagian Kesejahteraan RakyatTotal urusan pemerintahan di bidang mental spiritual yang menjadi tanggung jawab daerah.Urusann/a Rerata urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannyaBagian Kesejahteraan RakyatRata-rata urusan bidang kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan.%n/a Jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)Bagian Kesejahteraan RakyatJumlah urusan kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan formal.Urusann/a Jumlah urusan kesejahteraan sosialBagian Kesejahteraan RakyatTotal urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial di daerah.Urusann/a Rerata urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannyaBagian Kesejahteraan RakyatRata-rata urusan bidang kesejahteraan masyarakat yang sudah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan.%2 Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)Bagian Kesejahteraan RakyatJumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang telah dirumuskan kebijakan formal.Urusan2.0 Jumlah urusan kesejahteraan masyarakatBagian Kesejahteraan RakyatTotal urusan bidang kesejahteraan masyarakat di pemerintahan daerah.Urusan2.0 Data Kinerja Bagian Perekonomian dan Kerjasama Indeks PerekonomianBagian Perekonomian dan KerjasamaIndeks yang menggambarkan kondisi dan perkembangan ekonomi daerah berdasarkan indikator makro ekonomi.Poin93,01 Kinerja Kebijakan perekonomianBagian Perekonomian dan KerjasamaUkuran efektivitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah (investasi, perdagangan, industri, UMKM).-1.0 Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUDBagian Perekonomian dan KerjasamaIndikator capaian keberhasilan koordinasi antar OPD, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD.-80,77% Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan KerjasamaNilai capaian dari kerjasama antar daerah / lintas wilayah yang benar-benar direalisasikan.-98,72% Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan KerjasamaRasio perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan dibandingkan total yang ditandatangani.%98,72% Jumlah dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan KerjasamaJumlah perjanjian kerjasama yang sudah diimplementasikan dari sekian banyak perjanjian yang ada.Dokumen308.0 Jumlah total PKS yang masih berlakuBagian Perekonomian dan KerjasamaJumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah / lembaga yang masih aktif / belum kadaluarsa.Dokumen312.0 Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)Bagian Perekonomian dan KerjasamaProporsi badan usaha milik daerah dan layanan umum daerah dengan kategori baik hasil evaluasi laporan kinerja.%80,77% Jumlah BUMD kategori baik (berdasarkan laporan)Bagian Perekonomian dan KerjasamaBanyaknya BUMD yang menurut laporan keuangan dan evaluasi kinerja dinilai “baik”.Perusahaan2.0 Jumlah BLUD kategori baik (berdasarkan laporan)Bagian Perekonomian dan KerjasamaBanyaknya BLUD yang dinilai kategori baik berdasarkan evaluasi laporan kinerja.Perusahaan19.0 Jumlah seluruh BUMDBagian Perekonomian dan KerjasamaTotal semua badan usaha milik daerah yang berdiri di wilayah pemerintahan daerah.Perusahaan3.0 Jumlah seluruh BLUDBagian Perekonomian dan KerjasamaTotal seluruh Badan Layanan Umum Daerah yang beroperasi di wilayah tersebut.Perusahaan23.0 Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomianBagian Perekonomian dan KerjasamaPersentase kebijakan perekonomian yang berhasil disusun dari total rencana kebijakan.%n/a Data Kebijakan yang direncanakanBagian Perekonomian dan KerjasamaJumlah dokumen kebijakan (renstra, rencana, program) yang telah direncanakan/diproyeksikan.Datan/a Data Kebijakan yang direncanakan/direalisasikanBagian Perekonomian dan KerjasamaJumlah kebijakan yang sudah direncanakan dan benar-benar direalisasikan dalam periode evaluasi.Datan/a Data Kinerja Bagian Umum dan Protokol Indeks Kepuasan Layanan Umum dan KeprotokolanBagian Umum dan ProtokolNilai indeks hasil survei kepuasan terhadap layanan umum dan keprotokolan pemerintah daerah.Skala 0-10081,53 Hasil survey EksternalBagian Umum dan ProtokolHasil survei yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk menilai kepuasan atau kinerja instansi.-81,53 Jumlah Surat Edaran WalikotaBagian Umum dan ProtokolJumlah surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh walikota dalam satu tahun anggaran.Dokumenn/a SEKRETARIAT DPRD Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kantor DPRD dan Sekretariat DPRDSekretariat DPRDBangunan fisik dan lembaga administratif tempat kerja DPRD dan Sekretariatnya sebagai unit legislasi dan administrasi legislatif.Unit1.0 Rekapitulasi Kegiatan DPRD Rapat ParipurnaSekretariat DPRDRapat pleno DPRD yang dihadiri oleh seluruh anggota atau kuorum tertentu, digunakan untuk keputusan penting seperti pengesahan Perda, LKPJ, atau pengangkatan pejabat.Kali43.0 Rapat KomisiSekretariat DPRDPertemuan anggota DPRD dalam komisi (A, B, C, D) untuk membahas isu spesifik sesuai ranah tugas komisi.Kali191.0 Rapat Komisi ASekretariat DPRDRapat khusus Komisi A yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.Kali59.0 Rapat Komisi BSekretariat DPRDRapat khusus Komisi B yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.Kali46.0 Rapat Komisi CSekretariat DPRDRapat khusus Komisi C yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.Kali46.0 Rapat Komisi DSekretariat DPRDRapat khusus Komisi D yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.Kali40.0 Peninjauan KomisiSekretariat DPRDKegiatan komisi DPRD mengunjungi lokasi proyek, fasilitas atau instansi terkait untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan / program.Kali11.0 Peninjauan Komisi ASekretariat DPRDPeninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi A sesuai bidang tugasnya.Kali2.0 Peninjauan Komisi BSekretariat DPRDPeninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi B sesuai bidang tugasnya.Kali4.0 Peninjauan Komisi CSekretariat DPRDPeninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi C sesuai bidang tugasnya.Kali5.0 Peninjauan Komisi DSekretariat DPRDPeninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi D sesuai bidang tugasnya.Kali0.0 Rapat PimpinanSekretariat DPRDPertemuan pimpinan DPRD (ketua, wakil ketua) untuk menyusun agenda, koordinasi, dan pengambilan keputusan internal.Kali18.0 Rapat Badan AnggaranSekretariat DPRDPertemuan DPRD dan instansi terkait untuk membahas dan menyetujui anggaran daerah (APBD, perubahan APBD).Kali15.0 Rapat Badan MusyawarahSekretariat DPRDRapat antara pimpinan dan alat kelengkapan DPRD untuk menyepakati jadwal dan tata tertib rapat DPRD.Kali9.0 Rapat Badan Pembentukan DaerahSekretariat DPRDRapat yang difokuskan pada pembentukan dan perumusan rancangan peraturan daerah (pembentukan Perda).Kali15.0 Rapat Badan KehormatanSekretariat DPRDRapat DPRD yang menangani masalah etika, sanksi anggota DPRD, atau pelanggaran kode etik.Kali6.0 Rapat KonsultasiSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dan pihak pemerintah daerah untuk membahas rancangan regulasi atau kebijakan sebelum dijadikan keputusan.Kali15.0 Rapat Gabungan KomisiSekretariat DPRDRapat yang melibatkan dua atau lebih komisi DPRD secara bersama untuk membahas isu lintas bidang.Kali1.0 Rapat-Rapat PansusSekretariat DPRDRapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk untuk menindaklanjuti atau merumuskan isu khusus.Kali46.0 Rapat Dengar Pendapat Umum / Tamu / Public HearingSekretariat DPRDPertemuan DPRD dengan publik, stakeholder, atau tamu untuk menyerap aspirasi masyarakat atau mendengar masukan terhadap kebijakan.Kali11.0 Menerima Unjuk RasaSekretariat DPRDKegiatan DPRD menerima perwakilan demonstran / penyampaian aspirasi langsung di gedung atau ruang DPRD.Kali41.0 Rapat FraksiSekretariat DPRDRapat internal partai anggota DPRD (fraksi) untuk membahas posisi politik, tanggapan terhadap rapat DPRD, atau strategi legislatif.Kali40.0 Rapat Fraksi PDIPSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kali80.0 Rapat Fraksi PANSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kali15.0 Rapat Fraksi GolkarSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kali20.0 Rapat Fraksi GerindraSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kali42.0 Rapat Fraksi PKSSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kali36.0 Rapat Fraksi Kebangkitan NasionalSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kalin/a Rapat Fraksi Persatuan DemokratSekretariat DPRDRapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.Kalin/a Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Sekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali80.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi ASekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi BSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi CSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi DSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan AnggaranSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali7.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan MusyawarahSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Pembentukan PerdaSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali7.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan KehormatanSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali8.0 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Pansus-pansusSekretariat DPRDKeberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatifKali18.0 Konsultasi Sekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 Konsultasi Badan AnggaranSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 Konsultasi Badan MusyawarahSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 Konsultasi Badan Pembentukan PerdaSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 Konsultasi Badan KehormatanSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 Konsultasi Pansus-pansusSekretariat DPRDPertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatifKali0.0 DelegasiSekretariat DPRDPengiriman anggota DPRD sebagai wakil dalam forum eksternal (nasional, regional) ke luar daerah.Kali0.0 Bimbingan TeknisSekretariat DPRDPelatihan atau pembinaan teknis legislatif, regulasi, atau fungsi DPRD bagi anggota DPRD atau staf sekretariat.Kali6.0 ResesSekretariat DPRDKegiatan DPRD turun ke daerah pemilihan (konstituen) untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan laporan, dan diskusi kebijakan.Kali2.0 Kunjungan keluar NegeriSekretariat DPRDKunjungan kerja resmi anggota DPRD luar negeri untuk studi banding atau delegasi legislatif luar negeri.Kali0.0 Pendampingan Sekretariat DPRDDukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRDKali146.0 Pendampingan Komisi ASekretariat DPRDDukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRDKali40.0 Pendampingan Komisi BSekretariat DPRDDukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRDKali34.0 Pendampingan Komisi CSekretariat DPRDDukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRDKali36.0 Pendampingan Komisi DSekretariat DPRDDukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRDKali36.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan DaerahSekretariat DPRDJumlah peraturan daerah yang ditetapkan DPRD bersama kepala daerah.Buah10.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah IstimewaSekretariat DPRDPeraturan khusus daerah sesuai status istimewa (jika berlaku) yang dihasilkan DPRD.Buah0.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan DPRDSekretariat DPRDRegulasi internal legislatif yang dibuat oleh DPRD sendiri, bukan bersama kepala daerah.Buah0.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan DPRDSekretariat DPRDKeputusan formal DPRD sebagai lembaga legislatif mengenai internal atau kebijakan tertentu.Buah30.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan Pimpinan DPRDSekretariat DPRDKeputusan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD (ketua, wakil) terkait pengelolaan lembaga DPRD.Buah5.0 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Perda Inisiatif DPRDSekretariat DPRDRancangan peraturan daerah yang diusulkan inisiatif oleh DPRD sendiri tanpa inisiatif kepala daerah.Buahn/a Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Kesepakatan BersamaSekretariat DPRDKesepakatan regulasi atau kebijakan antara DPRD dan kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen formal bersama.Buahn/a Persentase Produk Hukum yang DiselesaikanSekretariat DPRDRasio produk hukum (draft dan usulan) yang berhasil diselesaikan (disahkan) dibandingkan total produk hukum yang direncanakan.%100% Jumlah Produk Hukum yang diselesaikan :Sekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen70.0 - Draft Raperda Prakarsa DPRDSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen5.0 - Draft Peraturan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen0.0 - Draft Keputusan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen30.0 - Draft Keputusan Pimpinan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen5.0 - Draft Keputusan Persetujuan BersamaSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen10.0 - Kajian Telaah HukumSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen10.0 - PerdaSekretariat DPRDJumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporanDokumen10.0 Jumlah produk hukum yang dibahasSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen70.0 - Draft Raperda Prakarsa DPRDSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen5.0 - Draft Peraturan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen0.0 - Draft Keputusan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen30.0 - Draft Keputusan Pimpinan DPRDSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen5.0 - Draft Keputusan Persetujuan BersamaSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen10.0 - Kajian Telaah HukumSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen10.0 - PerdaSekretariat DPRDJumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.Dokumen10.0 Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik Jumlah Anggota PDI Perjuangan Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang11.0 Jumlah Anggota PDI Perjuangan Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang8.0 Jumlah Anggota PDI Perjuangan PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang3.0 Jumlah Anggota PANSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota PAN Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota PAN PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang0.0 Jumlah Anggota PKS Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang5.0 Jumlah Anggota PKS Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang5.0 Jumlah Anggota PKS PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang0.0 Jumlah Anggota Nasdem Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota Nasdem Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota Nasdem PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang0.0 Jumlah Anggota Golkar Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang5.0 Jumlah Anggota Golkar Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang5.0 Jumlah Anggota Golkar PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang0.0 Jumlah Anggota PPP Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota PPP Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang4.0 Jumlah Anggota PPP PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang0.0 Jumlah Anggota Gerindra Sekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang5.0 Jumlah Anggota Gerindra Laki-lakiSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang3.0 Jumlah Anggota Gerindra PerempuanSekretariat DPRDJumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politikOrang2.0 Data Kinerja Sekretariat DPRD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota YogyakartaSekretariat DPRDKeberadaan dokumen rencana kerja tahunan yang disusun oleh setiap alat kelengkapan DPRD sesuai tugasnya.Ada/Tidak AdaAda Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPDSekretariat DPRDDerajat sinkronisasi program DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Ada/Tidak AdaAda Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Se-Triwulanan DPRDSekretariat DPRDTingkat integrasi kegiatan legislatif DPRD ke dalam siklus perencanaan dan anggaran triwulanan.Ada/Tidak AdaAda Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota YogyakartaSekretariat DPRDAdanya kesesuaian antara rencana kerja DPRD dan alokasi anggaran pembangunan daerah.Ada/Tidak AdaAda Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRDSekretariat DPRDIndeks yang mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan pendukung seperti sekretariat, logistik dan fasilitasi agenda DPRD.Poin85,7 Nilai survey kepuasan anggota DPRDSekretariat DPRDNilai hasil survei kepuasan internal anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat dan fasilitas legislatif.Nilai86,0 Nilai survey kepuasan tamuSekretariat DPRDNilai survei kepuasan publik / tamu undangan dalam interaksi dengan DPRD dalam proses sidang atau audiensi.Nilai85,0 Nilai survey kepuasan masyarakatSekretariat DPRDNilai survei kepuasan masyarakat umum terhadap kinerja dan layanan DPRD publik.Nilai86,0 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratSekretariat DPRDPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRDSekretariat DPRDNilai evaluasi akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD oleh Inspektorat daerah.-A Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseSekretariat DPRDPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.%85,29 Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang DiselesaikanSekretariat DPRDRasio penyelesaian layanan administrasi dan keuangan untuk tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar terhadap jumlah permintaan.%100,00% Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikanSekretariat DPRDJumlah layanan administratif dan keuangan yang berhasil diselesaikan untuk tenaga ahli fraksi dan pakar.Berkas12.0 Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakanSekretariat DPRDTotal layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD.Berkas12.0 Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota DewanSekretariat DPRDRasio anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis legislatif terhadap total anggota DPRD.%50,00 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 1Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%100 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 2Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%100 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 3Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%100 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 4Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%100 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 5Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%0 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 6Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%0 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 7Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%0 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 8Sekretariat DPRDPersentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu%0 Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang DiselesaikanSekretariat DPRDRasio dokumen penganggaran dan pengawasan yang telah dibahas dan disetujui terhadap dokumen yang direncanakan.%100% Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan :Sekretariat DPRDJumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujuiDokumen8.0 - RaperdaSekretariat DPRDJumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujuiDokumen3.0 - Nota KesepakatanSekretariat DPRDJumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujuiDokumen4.0 - Rekomendasi LKPJ Walikota Sekretariat DPRDJumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujuiDokumen1.0 - Keputusan DPRDSekretariat DPRDJumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujuiDokumen0.0 Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas :Sekretariat DPRDJumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatifDokumen8.0 - RaperdaSekretariat DPRDJumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatifDokumen3.0 - Nota KesepakatanSekretariat DPRDJumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatifDokumen4.0 - Rekomendasi LKPJ Walikota Sekretariat DPRDJumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatifDokumen1.0 - Keputusan DPRDSekretariat DPRDJumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatifDokumen0.0 Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRDSekretariat DPRDRasio masyarakat yang menilai positif pelayanan informasi, komunikasi publik dan publikasi DPRD terhadap total survei.%82,9 Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRDSekretariat DPRDPersentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap layanan atau konten yang disediakan melalui website Sekretariat DPRD.%81,9 Persentase Kepuasan Masyarakat dari Medsos DPRDSekretariat DPRDPersentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap konten dan tanggapan DPRD melalui media sosial.%77,6 Persentase Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi :Sekretariat DPRDRasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi%14,67 - PokirSekretariat DPRDRasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi%1 - ResesSekretariat DPRDRasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi%2 - AudiensiSekretariat DPRDRasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi%41 Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang DiselesaikanSekretariat DPRDRasio layanan administrasi dan keuangan DPRD yang telah diproses / selesai terhadap total permintaan layanan.%100% Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikanSekretariat DPRDJumlah layanan administrasi dan keuangan yang berhasil diselesaikan dalam periode.Layanan12.0 Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakanSekretariat DPRDTotal layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD.Layanan12.0 Persentase Rapat Paripurna DPRD yang DilaksanakanSekretariat DPRDRasio rapat paripurna yang benar-benar diselenggarakan terhadap jadwal/paripurna yang direncanakan.%104,88% Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakanSekretariat DPRDBanyaknya rapat paripurna yang betul-betul dilaksanakan dalam periode tertentu.Rapat43.0 Jumlah perencanaan rapat paripurnaSekretariat DPRDJumlah rapat paripurna yang telah direncanakan / dijadwalkan pada awal periode.Rapat41.0 Persentase Perempuan pengambilan keputusan di ranah publikSekretariat DPRDProporsi kursi DPRD atau posisi strategis publik yang diduduki oleh perempuan terhadap total posisi pengambilan keputusan.%Ada Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuanSekretariat DPRDJumlah kursi di DPRD yang dihuni oleh anggota legislatif perempuan.Orang5.0 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRDSekretariat DPRDTotal jumlah kursi / anggota legislatif di DPRD kota/kabupaten.Orang40.0 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota YogyakartaSekretariat DPRDProporsi kursi legislatif (DPRD) di Kota Yogyakarta yang dihuni oleh perempuan dibanding total kursi DPRD.%0.125 Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifSekretariat DPRDPersentase posisi pengambilan keputusan (jabatan struktural / strategis) yang dijabat oleh perempuan di lembaga pemerintahan daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif lokal).%n/a PERENCANAAN PEMBANGUNAN Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total Pagu Dana KeistimewaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah keseluruhan alokasi anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang ditetapkan untuk Provinsi DIY sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, mencakup seluruh urusan keistimewaan.Rp84950881380.0 Total Pagu Dana Keistimewaan Pengisian JabatanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah anggaran Danais yang dialokasikan khusus untuk urusan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai ketentuan keistimewaan.Rp0.0 Total Pagu Dana Keistimewaan KelembagaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTotal anggaran Danais yang digunakan untuk urusan kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks keistimewaan.Rp817590000.0 Total Pagu Dana Keistimewaan KebudayaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Danais yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan, meliputi pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah.Rp69957978400.0 Total Pagu Dana Keistimewaan PertanahanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Danais yang dialokasikan untuk penataan dan pengelolaan urusan pertanahan keistimewaan DIY.Rp955703700.0 Total Pagu Dana Keistimewaan Tata RuangBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Danais yang digunakan untuk urusan tata ruang dan penataan wilayah berbasis keistimewaan DIY.Rp13219609280.0 Total Realisasi Dana Keistimewaan Kota YogyakartaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Danais yang telah direalisasikan oleh Pemkot Yogyakarta dalam satu tahun anggaran sesuai laporan keuangan pemerintah daerah.Rp84511048963.0 Usulan Anggaran Keistimewaan per UrusanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah dana yang diusulkan oleh Pemkot Yogyakarta berdasarkan masing-masing urusan keistimewaan kepada Pemerintah Provinsi DIY.Rp266704876794.0 Persentase Capaian Program Urusan KeistimewaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase antara realisasi output kegiatan urusan keistimewaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.%100 Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PerdaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.Dokumen1.0 Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn PerdaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.Dokumen1.0 Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn PerkadaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.Dokumen1.0 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDABadan Perencanaan Pembangunan DaerahKetersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan.Ada/Tidak Adan/a Jumlah program RKPD Tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.Program121.0 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.Program121.0 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTingkat kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD dalam perencanaan pembangunan tahunan.%100 Jumlah program APBD Tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program yang memperoleh alokasi dalam APBD pada tahun berjalan.Program121.0 Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBanyaknya program prioritas RKPD yang ditindaklanjuti dalam APBD.Program121.0 Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksanaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program atau kegiatan yang direncanakan dalam APBD namun tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.Program0.0 Jumlah program dalam APBDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTotal keseluruhan program yang tercantum dalam dokumen APBD.Program121.0 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak TerlaksanaBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPerbandingan antara jumlah program/kegiatan yang tidak terlaksana terhadap jumlah program/kegiatan yang direncanakan.%0 Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPerbandingan antara jumlah sasaran pembangunan daerah yang tercapai terhadap jumlah sasaran yang ditetapkan.%9969 Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai Permenpan RB.Nilai84.84 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.%997 Jumlah program RKPD tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.Program121.0 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.Program121.0 Target Penurunan Angka KemiskinanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase atau nilai target penurunan angka kemiskinan sesuai dokumen perencanaan pembangunan.%613 - 648 Jumlah Program Pengentasan KemiskinanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBanyaknya program lintas sektor yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan.Program27.0 Jumlah Kegiatan Pengentasan KemiskinanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah kegiatan operasional yang dilakukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.Kegiatan35.0 Jumlah Anggaran Pengentasan KemiskinanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTotal dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan/program pengentasan kemiskinan.Rp (Milyar)92210432000.0 Jumlah Program pemerintah dalam mengurangi ketimpanganBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.Programn/a Jumlah Kegiatan pemerintah dalam mengurangi ketimpanganBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi.Kegiatann/a Target Penurunan Angka PengangguranBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTarget yang ditetapkan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada periode tertentu.%n/a Jumlah Program Penurunan PengangguranBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah program yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.Program3.0 Jumlah Kegiatan Penurunan PengangguranBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBanyaknya kegiatan operasional yang mendukung program penurunan pengangguran.Kegiatan6.0 Jumlah Anggaran Penurunan PengangguranBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBesaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan/program pengurangan pengangguran.Rp (Milyar)3411635810.0 Indeks Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahUkuran komposit yang menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan integrasi, konsistensi, dan efektivitas program.Poin99,67 Capaian sasaran pemkotBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase target kinerja Pemerintah Kota yang berhasil dicapai pada periode tertentu.%99,69 Capaian sasaran Perangkat daerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase target kinerja tiap perangkat daerah yang tercapai dibandingkan target dalam dokumen perencanaan.%99.61 Capaian program perangkat daerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase pelaksanaan output program perangkat daerah terhadap target yang ditetapkan.%99,71 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.NilaiAA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.Nilain/a Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahRasio antara jumlah analisa data yang digunakan dalam perencanaan terhadap total analisa yang tersedia.%100,00% Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBanyaknya hasil analisa data yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan.Nilai569.0 Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTotal seluruh analisa data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan pembangunan.Nilai569.0 Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahTingkat kesesuaian antara capaian kinerja sasaran daerah dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.%99,69% Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahRasio kesesuaian capaian sektor infrastruktur dan kewilayahan terhadap target RPJMD.%99,53% Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase target kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai.Program99,25% Capaian program infrastruktur dan kewilayahanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahRealisasi output dari program pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.Program99,80% Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alamBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase kesesuaian antara capaian sektor perekonomian dan SDA dengan target pembangunan daerah.%99,88% Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alamBadan Perencanaan Pembangunan DaerahCapaian target kinerja perangkat daerah di bidang ekonomi dan SDA.Program99,99% Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alamBadan Perencanaan Pembangunan DaerahRealisasi hasil pelaksanaan program perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA.Program99,77% Skor rata-rata inovasi perangkat daerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai rata-rata indeks inovasi daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.Poin88,84 Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembanganBadan Perencanaan Pembangunan DaerahRasio hasil litbang yang dimanfaatkan dalam kebijakan terhadap total hasil litbang yang dihasilkan.%93,75 Kajian telah masuk jurnal/DSSBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah kajian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah atau sistem DSS (Decision Support System).Kajian100,00 Kajian telah terkomunikasikan kepada OPDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah hasil kajian yang telah disampaikan secara resmi kepada perangkat daerah terkait.Kajian100,00 Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBanyaknya hasil kajian yang digunakan OPD sebagai dasar pertimbangan kebijakan atau program.Kajian100,00 Kajian terimplementasi pada program OPDBadan Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah hasil kajian yang telah diterapkan dalam pelaksanaan program kerja perangkat daerah.Kajian37,50 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP.NilaiA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP.NilaiA Indeks Pengembangan Infrastruktur WilayahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahIndeks komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan metodologi Bappenas/BPS.-89,14 KEUANGAN Pengelolaan Aset Jumlah Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, meliputi seluruh kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.Unit1707739.0 Jumlah Aset Daerah Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, peralatan, dan mesin.Unit1671806.0 Jumlah Aset Daerah Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan.Unit35933.0 Nilai Aset/Barang DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal nilai buku aset/barang milik daerah sesuai hasil inventarisasi dan penilaian aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.Rp 6850330842030.42 Nilai Aset/Barang Daerah Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai aset daerah berupa barang bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah.Rp 121153795795.32 Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai aset daerah berupa barang tidak bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah.Rp 6729177046235.1 Nilai Akumulasi PenyusutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah total penyusutan aset tetap daerah yang telah dibebankan selama masa manfaat aset tersebut.Rp 3182821794501.19 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai penyusutan akumulatif atas aset bergerak daerah (kendaraan, peralatan, mesin).Rp 819716592289.35 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai penyusutan akumulatif atas aset tidak bergerak daerah (bangunan, infrastruktur).Rp 2363105202211.84 Opini PemeriksaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (WTP, WDP, TMP, atau Disclaimer).-n/a Ringkasan APBD Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSemua penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.Rp (Juta)35752407.0 Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.Rp (Juta)17052057.0 Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.Rp (Juta)11812061.0 Retribusi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)1523513.0 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan yang berasal dari bagian laba BUMD, penyertaan modal daerah, atau investasi pemerintah daerah.Rp (Juta)0.0 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan asli daerah selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan aset, bunga deposito, dan denda.Rp (Juta)3716484.0 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara total PAD dengan total belanja dalam APBD, menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah.%583 Persentase Pertumbuhan PADBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Persentase PAD Terhadap PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.%n/a Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Rp (Juta)1870035.0 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu atas penerimaan pajak atau sumber daya alam yang dibagi ke daerah.Rp (Juta)25358.0 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara nilai DBH terhadap total dana perimbangan.%014 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kontribusi DBH terhadap total pendapatan daerah.%007 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara DBH dengan total belanja daerah.%009 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahLaju pertumbuhan DBH dari tahun sebelumnya.%n/a Persentase Pertumbuhan Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahLaju pertumbuhan total dana perimbangan antar tahun.%n/a Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara dana perimbangan dengan total belanja daerah.%6393 Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.Rp (Juta)15237503.0 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase DAU dibandingkan total dana perimbangan.%1876 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi DAU terhadap total pendapatan daerah.%893 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara nilai DAU dan total belanja daerah.%901 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kenaikan DAU dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional.Rp (Juta)3437488.0 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi DAK terhadap total dana perimbangan.%423 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase DAK terhadap total pendapatan daerah.%201 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi DAK terhadap total nilai APBD.%203 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kenaikan nilai DAK dari tahun sebelumnya.%n/a Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPenerimaan daerah selain PAD, dana perimbangan, dan pembiayaan, yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan.Rp (Juta)0.0 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan yang berasal dari hibah pemerintah, lembaga, atau pihak lain.Rp (Juta)0.0 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana DaruratBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan daerah dari pemerintah pusat untuk keperluan mendesak (misalnya bencana).Rp (Juta)0.0 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana yang diterima dari provinsi atau daerah lain atas pembagian pajak daerah.Rp (Juta)0.0 Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah nilai nominal dana bagi hasil pajak antar daerah.Rp (Juta)0.0 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara DBH antar daerah terhadap kategori “lain-lain pendapatan yang sah”.%0 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi DBH antar daerah terhadap total pendapatan daerah.%0 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio antara DBH antar daerah terhadap total belanja daerah.%0 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kenaikan DBH antar daerah dari tahun sebelumnya.%0 Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyesuaian fiskal dan otonomi khusus.Rp (Juta)0.0 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total “lain-lain pendapatan yang sah”.%0 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio dana penyesuaian terhadap total pendapatan daerah.%0 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara nilai dana penyesuaian dengan total belanja daerah.%0 Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahLaju pertumbuhan nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus antar tahun.%0 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana transfer antar pemerintah daerah yang bersifat bantuan keuangan.Rp (Juta)n/a Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara total pendapatan dengan total belanja daerah, mencerminkan keseimbangan fiskal.%12223 Persentase Pertumbuhan Total PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahLaju pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSemua pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran.Rp (Juta)29251133.0 Belanja Tidak LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran daerah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu.Rp (Juta)15051927.0 Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKomponen belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.Rp (Juta)12382608.0 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara belanja tidak langsung pegawai dengan total belanja langsung.%8227 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah.%4233 Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan AparaturBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung yang terealisasi untuk kebutuhan aparatur pemerintah.Rp (Juta)0.0 Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kenaikan atau penurunan belanja tidak langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya.%n/a Belanja BungaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berjalan.Rp (Juta)0.0 Belanja SubsidiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran daerah untuk memberikan bantuan harga kepada masyarakat agar harga barang/jasa tertentu tetap terjangkau.Rp (Juta)0.0 Belanja HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.Rp (Juta)2532535.0 Belanja Bantuan SosialBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat guna melindungi dari risiko sosial.Rp (Juta)12458.0 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran daerah dalam rangka bagi hasil penerimaan tertentu kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain, atau pemerintahan desa.Rp (Juta)0.0 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain atau pemerintahan desa.Rp (Juta)0.0 Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya.Rp (Juta)124326.0 Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah.Rp (Juta)14199206.0 Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja untuk honorarium atau pembayaran tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.Rp (Juta)1569704.0 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara nilai belanja langsung pegawai dengan total belanja langsung.%161 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio belanja langsung pegawai terhadap total belanja daerah.%093 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase perubahan belanja langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya.%n/a Persentase Pertumbuhan Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase perubahan total belanja langsung daerah dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja daerah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.Rp (Juta)11805798.0 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung.%121 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah.%698 Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kenaikan atau penurunan belanja barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya.%n/a Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Rp (Juta)823704.0 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio antara belanja modal terhadap total belanja langsung daerah.%084 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang menunjukkan proporsi investasi pemerintah.%049 Persentase Pertumbuhan Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase perubahan nilai belanja modal dibanding tahun sebelumnya.%n/a Persentase Pertumbuhan Total BelanjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase perubahan total belanja daerah dibandingkan periode sebelumnya.%n/a Pajak Daerah Pajak HotelBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, rumah penginapan, losmen, dan sejenisnya.Rp5415676.0 Pajak RestoranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga.Rp2218684.0 Pajak HiburanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, bioskop, pertandingan olahraga, dan sejenisnya.Rp315498.0 Pajak ReklameBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang, jasa, atau kegiatan.Rp (Juta)207942.0 Pajak Penerangan JalanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, digunakan untuk penerangan jalan umum.Rp (Juta)1567661.0 Pajak ParkirBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan.Rp (Juta)0.0 Pajak Air TanahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan untuk keperluan tertentu.Rp (Juta)95983.0 Pajak Sarang Burung WaletBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.Rp (Juta)10313.0 Pajak Bumi dan BangunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).Rp (Juta)0.0 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan daerah.Rp (Juta)1100663.0 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, warisan, hibah, dan peralihan hak lainnya.Rp (Juta)786822.0 Retribusi Daerah Retribusi Jasa UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.Rp (Juta)1177876.0 Retribusi Pelayanan KesehatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.Rp (Juta)372926.0 Retribusi Pelayanan Persampahan/KebersihanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang disediakan oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)121868.0 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pemakaman, pengabuan, dan/atau pemeliharaan makam.Rp (Juta)0.0 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah.Rp (Juta)142778.0 Retribusi Pelayanan PasarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan penyediaan dan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)242536.0 Retribusi Pengujian Kendaraan BermotorBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan teknis operasionalnya.Rp (Juta)409.0 Retribusi Pengolahan Limbah CairBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)0.0 Retribusi Pelayanan Tera/Tera UlangBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.Rp (Juta)0.0 Retribusi Jasa UsahaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial.Rp (Juta)293678.0 Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas penggunaan barang milik daerah oleh pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomi.Rp (Juta)130467.0 Retribusi Tempat PelelanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas penyediaan fasilitas pelelangan umum oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)0.0 Retribusi TerminalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas penggunaan fasilitas terminal kendaraan yang dikelola oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)65265.0 Retribusi Tempat Khusus ParkirBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas penggunaan fasilitas tempat parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)86693.0 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/VillaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan penyediaan penginapan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)1606.0 Retribusi Rumah Potong HewanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik pemerintah daerah.Rp (Juta)901.0 Retribusi Penjualan Produksi Usaha DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas hasil produksi usaha daerah seperti pabrik, kebun, atau unit produksi milik pemerintah daerah.Rp (Juta)8747.0 Retribusi Perizinan TertentuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pengaturan kegiatan masyarakat atau dunia usaha.Rp (Juta)1773.0 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan kepada masyarakat.Rp (Juta)0.0 Retribusi Izin Gangguan (HO)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan pemberian izin gangguan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.Rp (Juta)0.0 Retribusi Izin TrayekBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pemberian izin trayek bagi kendaraan umum dalam wilayah kewenangan daerah.Rp (Juta)0.0 Retribusi Izin Usaha PerikananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPungutan daerah atas pelayanan perizinan bagi usaha di bidang perikanan tangkap atau budidaya di wilayah daerah.Rp (Juta)0.0 Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah Dalam NegeriBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan atau pihak lain di dalam negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.Rp0.0 Pinjaman Daerah Luar NegeriBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah sesuai ketentuan perundangan.Rp0.0 Pinjaman Daerah Luar Negeri PemerintahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPinjaman yang diterima pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundangan.Rp0.0 Pinjaman Daerah Luar Negeri SwastaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan swasta asing dengan persetujuan pemerintah pusat.Rp0.0 Pinjaman Daerah Obligasi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana yang diperoleh melalui penerbitan obligasi daerah untuk membiayai investasi pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah.Rp0.0 Belanja OperasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.Rp1790533974907.0 Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Rp296224425411.0 Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya.Rp3545062000.0 Belanja TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau pihak lain dalam bentuk bagi hasil pajak, bantuan keuangan, dan transfer lainnya.Rp1063729590.0 Porporsi Belanja Daerah Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pembagian belanja daerah berdasarkan jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal, transfer, dan lainnya) dalam APBD Kota Yogyakarta.%9022 Penetapan APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui persetujuan DPRD dan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.Tepat Waktu/Tidak Tepat WaktuTepat BLUD Taman PintarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahUnit layanan publik berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas keuangan.Rpn/a Total Sektor PariwisataBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap PAD atau perekonomian daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan kegiatan wisata lainnya.Rp308918802903.0 Total PADBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.Rpn/a Jumlah Pajak di Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal penerimaan pajak daerah dari berbagai jenis pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak bumi dan bangunan.Jenis10.0 Jumlah Retribusi Daerah di Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Jenis14.0 Nilai IPKD di Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSkor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menunjukkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai indikator Kemendagri.Skorn/a Rata-rata Nilai IPKD di IndonesiaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai rata-rata nasional dari IPKD yang mencerminkan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.Skorn/a Pembiayaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSemua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran.Rp (Juta)21044816.0 Penerimaan pembiayaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSumber dana pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, atau penerimaan kembali pinjaman.Rp (Juta)27541506.0 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSisa dana dari realisasi pendapatan dan belanja pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun berikutnya.Rp (Juta)27541216.0 Total SILPABadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah keseluruhan sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang belum digunakan.Rp19956005702890.0 Persentase SILPABadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase nilai SILPA terhadap total APBD, menggambarkan efisiensi pelaksanaan anggaran daerah.%898 Penerimaan kembali pemberian pinjamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPengembalian dana pinjaman yang sebelumnya diberikan pemerintah daerah kepada pihak ketiga.Rp (Juta)3.0 Pengeluaran pembiayaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSemua pengeluaran pembiayaan yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.Rp (Juta)64967.0 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPenempatan dana daerah pada BUMD, lembaga keuangan, atau perusahaan lain untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau pelayanan umum.Rp (Juta)64967.0 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSelisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan.Rp (Juta)20066125.0 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal dana yang benar-benar diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari seluruh sumber pendapatan selama satu tahun anggaran.Rp (Juta)208158028491.0 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang telah dibelanjakan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama satu tahun anggaran.Rp (Juta)209136719191.0 Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta dari Pos Bagi Hasil Pajak menurut Jenis PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan jenis pajak tertentu.Rp (Juta)52835068.0 PPh Pasal 21Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi.Rp (Juta)49984016.0 PPh Pasal 25 dan Pasal 29Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPajak penghasilan yang dibayar secara angsuran (Pasal 25) dan kekurangan pajak yang harus dibayar (Pasal 29).Rp (Juta)n/a Cukai Hasil Tembakau (CHT)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana bagi hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil.Rp (Juta)1336386.0 Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan BatubaraBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah.Rp (Juta)n/a (SDA) KehutananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana bagi hasil dari penerimaan negara sektor kehutanan termasuk iuran hasil hutan dan provisi sumber daya hutan.Rp (Juta)31086.0 Provisi Sumber DayaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPenerimaan negara atau daerah dari pemanfaatan sumber daya alam berupa iuran, royalti, atau kompensasi lainnya.Rp (Juta)n/a Sumber Daya Alam (SDA) PerikanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam sektor perikanan tangkap dan budidaya.Rp (Juta)1073811.0 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan BangunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal jumlah subjek pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Yogyakarta.Orang98018.0 Jumlah Wajib PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal wajib pajak aktif yang terdaftar di pemerintah daerah untuk berbagai jenis pajak daerah.Orangn/a Target Wajib PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah wajib pajak yang ditargetkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada tahun anggaran tertentu.Orang1346.0 Wajib Pajak yang MelunasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah wajib pajak yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pajaknya.Orang2097.0 Jumlah Penetapan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan pajak.Rp (Juta)n/a Target Penetapan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai target pajak yang direncanakan untuk ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.Rp (Juta)145836418437.0 Realisasi Penetapan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai pajak yang berhasil ditetapkan dan diterima berdasarkan hasil realisasi pendapatan daerah.Rp (Juta)108567017904.0 Pagu Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu di daerah.Rp (Juta)17719453.0 Realisasi Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Dana Alokasi Khusus yang benar-benar diserap dan digunakan oleh daerah dalam tahun anggaran berjalan.Rp (Juta)2081479.0 Pagu Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah.Rp (Juta)69120825.0 Realisasi Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah DAU yang diterima dan digunakan oleh daerah sesuai peruntukan.Rp (Juta)67392086.0 Pagu Dana Bagi Hasil PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk daerah.Rp (Juta)5959966.0 Realisasi Dana Bagi Hasil PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana bagi hasil pajak yang benar-benar diterima dan dibukukan oleh daerah.Rp (Juta)525036.0 Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana bagi hasil SDA dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah.Rp (Juta)8347.0 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana bagi hasil SDA yang diterima dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.Rp (Juta)33147.0 Total Pagu Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah keseluruhan dana transfer pusat ke daerah (DAU, DAK, DBH) yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran.Rp (Juta)92883715.0 Total Realisasi Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah total dana perimbangan yang telah diterima dan digunakan oleh daerah.Rp (Juta)93490382.0 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya.%n/a Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPerbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah; menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah.%4108 Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Triwulan=3; D=4)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKlasifikasi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan tingkat kewajaran penyajian laporan.Angka1.0 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang BaikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana kantor sesuai standar pelayanan minimal.%n/a Data Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIndeks gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kriteria Kemendagri.Poin98,88 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahUkuran efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam proses penyusunan rencana anggaran daerah.Poin100.0 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIndikator yang menilai ketepatan dan efisiensi pengelolaan kas, penerimaan, dan pengeluaran daerah.Poin95,5 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahUkuran keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.Poin100.0 Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIndikator yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan Kemendagri.Poin95,12 Nilai Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sesuai realisasi tahun anggaran berjalan.Rp842.865.622.059,51 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh InspektoratBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.Nilain/a Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh Inspektorat.%n/a Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase jumlah dokumen penganggaran yang disahkan tepat waktu terhadap total dokumen penganggaran.%100 % Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dokumen APBD, DPA, dan dokumen anggaran lain yang disahkan sesuai jadwal ketentuan.Dokumen4.0 Jumlah dokumen penganggaranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal seluruh dokumen anggaran daerah yang disusun pada tahun anggaran berjalan.Dokumen4.0 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase OPD yang memperoleh predikat baik dalam hasil penilaian laporan keuangan oleh Inspektorat.%100,00% Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah perangkat daerah yang memperoleh penilaian baik pada laporan keuangannya.OPD41.0 Persentase penyerapan belanja daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase realisasi belanja daerah terhadap total pagu anggaran dalam tahun berjalan.%95,50% Realisasi belanja daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang benar-benar dibelanjakan oleh daerah selama periode anggaran.Rp2.168.217.552.145 Perencanaan belanja daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDokumen dan proses penyusunan alokasi anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan.Rp2.270.266.425.605 Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase OPD yang memperoleh penilaian baik dalam pengelolaan aset/barang milik daerah.%100,00% Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah perangkat daerah dengan kategori baik dalam pengelolaan aset daerah.OPD41.0 Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalianBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana.Nilai75.503.991.760 Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalianBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase capaian realisasi PAD dari sumber non pajak terhadap target yang ditetapkan.%113,03% Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalianBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana.Nilai75.503.991.760 Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalianBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai realisasi penerimaan PAD dari sumber non pajak dan non usaha daerah lainnya.Rp85.343.164.803 Nilai pendapatan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal penerimaan pajak daerah sesuai realisasi tahun anggaran berjalan.Rp575.834.201.429,00 Nilai Tunggakan Pajak Daerah TerbayarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai tunggakan pajak yang berhasil ditagih dan dibayar pada periode tertentu.Rp28.758.278.740,00 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk BPKAD oleh Inspektorat.NilaiA Jumlah belanja urusan pendidikanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan pendidikan.Rp613160384509.0 Persentase Belanja Pendidikan (20%)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase minimal alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari total APBD.%2758 Jumlah belanja urusan kesehatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTotal belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan kesehatan.Rp370267901785.0 Persentase Belanja Kesehatan (10%)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja kesehatan terhadap total APBD daerah yang wajib minimal 10% di luar gaji sesuai amanat UU.%1665 KEPEGAWAIAN Aparatur Negara Jumlah PNS Golongan IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang7.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah PNS Golongan IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang1176.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah PNS Golongan IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang3570.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah PNS Golongan IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang782.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Eselon IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang0.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang0.0 PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang0.0 Jumlah Pejabat Struktural Eselon IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang32.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Eselon IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang156.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Eselon IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang488.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrangn/a Jumlah Pensiunan PNS Jumlah Pejabat Fungsional AuditorBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.Orang50.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.Orangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.Orangn/a Jumlah Pejabat Fungsional P2UPDBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.Orang5.0 Laki-LakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.Orangn/a PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.Orangn/a Jumlah Pensiunan PNS Golongan IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang0.0 Jumlah Pensiunan PNS Golongan IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang22.0 Jumlah Pensiunan PNS Golongan IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang92.0 Jumlah Pensiunan PNS Golongan IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang160.0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang17.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang71.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.Orang505.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan DiplomaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaanOrang1226.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaanOrang2976.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaanOrang738.0 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaanOrang2.0 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang3898.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Tamat SD atau sederajat)Orang14.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMP dan sederajat)Orang53.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMA dan sederajat)Orang342.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan DiplomaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Diploma)Orang810.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata I)Orang2206.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata II)Orang472.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata III)Orang1.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan GolonganBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan.Orang3898.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan.Orang7.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan.Orang761.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan.Orang2537.0 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan.Orang593.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural dalam satu tahunOrang239.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahunOrang0.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahunOrang18.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahunOrang79.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahunOrang142.0 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon VBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat struktural eselon V di DIY dalam satu tahunOrang0.0 Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Dinas DaerahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan.Orang2312.0 Jumlah Pensiunan Kantor Dinas DaerahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan.Orang97.0 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat PendidikanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat PendidikanOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajatOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajatOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajatOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan DiplomaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan DiplomaOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1Orangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2Orangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3Orangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan GolonganBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan GolonganOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IIOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IIIOrangn/a Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IVOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Orangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Orangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IIOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IIIBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IIIOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IVBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IVOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Orangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Orangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu PerempuanOrangn/a Jumlah Pejabat Fungsional Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis DaerahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis DaerahOrangn/a Jumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis DaerahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis DaerahOrangn/a Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Daerah Orang7.0 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-lakiOrangn/a Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Daerah PerempuanOrangn/a Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Orang12.0 Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-lakiOrang5.0 Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan PerempuanOrang7.0 Jumlah Pegawai Bagian Hukum Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian HukumOrang17.0 Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-lakiOrang8.0 Jumlah Pegawai Bagian Hukum PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Hukum PerempuanOrang9.0 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian OrganisasiOrang18.0 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-lakiOrang6.0 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Organisasi PerempuanOrang12.0 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Umum dan ProtokolOrang21.0 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-lakiOrang13.0 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol PerempuanOrang8.0 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan KerjasamaOrang13.0 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-lakiOrang7.0 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama PerempuanOrang6.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi PembangunanOrang10.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-lakiOrang7.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan PerempuanOrang3.0 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan RakyatOrang11.0 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-lakiOrang7.0 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat PerempuanOrang4.0 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan JasaOrang31.0 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-lakiOrang18.0 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PerempuanOrang13.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi dan KeuanganOrang13.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-lakiOrang6.0 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan PerempuanOrang7.0 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahOrang39.0 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-lakiOrang20.0 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PerempuanOrang19.0 Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai InspektoratOrang75.0 Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Inspektorat Laki-lakiOrang23.0 Jumlah Pegawai Inspektorat PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Inspektorat PerempuanOrang52.0 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pariwisata BerdasarkanOrang29.0 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-lakiOrang13.0 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pariwisata PerempuanOrang16.0 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan MenengahOrang32.0 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-lakiOrang16.0 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PerempuanOrang16.0 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perdagangan Orang69.0 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-lakiOrang46.0 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan PerempuanOrang23.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Orang79.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-lakiOrang41.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan PerempuanOrang38.0 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Orang168.0 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-lakiOrang132.0 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup PerempuanOrang36.0 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang38.0 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-lakiOrang20.0 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PerempuanOrang18.0 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang67.0 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-lakiOrang28.0 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi PerempuanOrang39.0 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang98.0 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-lakiOrang62.0 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman PerempuanOrang36.0 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perhubungan Orang62.0 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-lakiOrang51.0 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perhubungan PerempuanOrang11.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Orang33.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-lakiOrang13.0 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang PerempuanOrang20.0 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Orang80.0 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-lakiOrang43.0 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian PerempuanOrang37.0 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang34.0 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-lakiOrang18.0 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PerempuanOrang16.0 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kesehatan Orang826.0 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-lakiOrang135.0 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kesehatan PerempuanOrang691.0 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang2041.0 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-lakiOrang622.0 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PerempuanOrang1419.0 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang73.0 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-lakiOrang27.0 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan PerempuanOrang46.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Orang69.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-lakiOrang61.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PerempuanOrang8.0 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Orang64.0 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-lakiOrang26.0 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Kebudayaan PerempuanOrang38.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang36.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-lakiOrang8.0 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PerempuanOrang28.0 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Orang137.0 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-lakiOrang113.0 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja PerempuanOrang24.0 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang56.0 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-lakiOrang21.0 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PerempuanOrang35.0 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Orang124.0 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-lakiOrang55.0 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PerempuanOrang69.0 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang66.0 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-lakiOrang30.0 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia PerempuanOrang36.0 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang17.0 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-lakiOrang7.0 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PerempuanOrang10.0 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis KelaminBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang29.0 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-lakiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-lakiOrang17.0 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah PerempuanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah PerempuanOrang12.0 Jumlah total ASNBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang aktif di suatu instansi / daerah / pemerintahan (termasuk PNS dan PPPK jika diklasifikasikan sebagai ASN)Orang5535.0 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan PelatihanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan PelatihanJPL115.0 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FormalBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal%100 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formalBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formalOrang5535.0 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan%0.0695266272189349 Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pejabat Struktural mengikuti diklatOrang47.0 Jumlah total pejabat StrukturalBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural (jabatan organisasi: eselon, kepala bidang, direktur, kepala unit, dsb) di instansi pemerintahanOrang676.0 Persentase Pelanggaran PegawaiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase Pelanggaran Pegawai%018 Jumlah ASN yang dikenai sanksiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah ASN yang dikenai sanksiOrang10.0 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi PemerintahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah posisi jabatan puncak / pimpinan tinggi (misalnya eselon I, II, atau jabatan setara pimpinan tinggi di daerah: Kepala OPD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dsb)Orang32.0 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi PemerintahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaanOrang3006.0 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi PemerintahBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah jabatan administratif (jabatan yang bukan pejabat pimpinan tinggi, namun struktural atau fungsional administratif) di instansi pemerintahanOrang1853.0 Data Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota YogyakartaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota YogyakartaPoin3325.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhanPoin40.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub PengadaanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks pengukuran sejauh mana prinsip merit (kompetensi, kualifikasi, integritas) diterapkan dalam proses pengadaan ASN / rekrutmen / seleksi di pemerintahan kota, sebagai bagian dari sistem merit. — Sistem merit menurut PermenPAN RB No. 40 Tahun 2018: “kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.Poin38.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karirBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karirPoin875.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasiPoin30.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerjaPoin60.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplinBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplinPoin40.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayananBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayananPoin16.0 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaIndeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasiPoin21.0 Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi KepegawaianBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase atau rasio layanan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dsb) yang selesai tepat waktu dibandingkan dengan total permintaan layanan%100,00% Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan KualifikasiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase PNS yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi (kemampuan / keahlian) dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki-n/a Indeks Kualitas Sumber Daya AparaturBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaUkuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme. Sebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin-103,57 Indeks Kualitas Aparatur Sipil NegaraBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaUkuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme. Sebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin%103,57 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaSkor atau nilai hasil evaluasi mandiri (self-assessment) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam instansi, yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal.PoinAA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaNilai RB (Reformasi Birokrasi) yang dijadikan persentase (misalnya skor 0–100 %) sebagai indikator capaian reformasi birokrasi instansi%n/a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaNilai atau hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap unit BKPSDM / OPD Kepegawaian & SDMNilaiA Persentase JF yang TerlayaniBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJF = Jabatan Fungsional. Persentase permohonan layanan terkait jabatan fungsional yang berhasil dilayani dibanding total permohonan layanan JF%100,00% Jumlah JF yang terlayani di tahun NBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah permohonan layanan jabatan fungsional yang diselesaikan (dilayani) pada tahun NJF1217.0 Jumlah JF yang mengajukan layananBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah permohonan / aplikasi layanan jabatan fungsional yang diajukan selama tahun NJF1217.0 Persentase Jumlah Data ASN yang DikelolaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase data pegawai (ASN) yang berhasil dikumpulkan / dikelola dalam sistem informasi kepegawaian dibanding jumlah total pegawai yang seharusnya dikelola%100,00% Jumlah data yang dikelola pada tahun NBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah rekaman / entri data ASN yang aktif dikelola dalam sistem kepegawaian di tahun NData5.535 Jumlah data pegawai tahun N Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah total pegawai ASN yang tercatat (harusnya dikelola) pada tahun NData5.535 Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan PendidikanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase ASN yang mengikuti pendidikan / diklat / pelatihan dan menyelesaikannya dalam waktu yang dijadwalkan dibanding total ASN yang mengikuti pendidikan.ASN yang menyelesaikan diklat / pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.%100,00% Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktuBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pegawai ASN yang menjalani pendidikan atau pelatihan pada waktu yang telah dijadwalkan / sesuai rencana pelatihan.Orang1.0 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTotal ASN yang terdaftar mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam periode tertentu.Orang1.0 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi KepegawaianBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio antara jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan layanan kepegawaian (dalam persentase).%100,00% Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktuBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.Berkas2.079 Jumlah permintaan pelayananBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTotal permintaan layanan administrasi kepegawaian (permohonan) yang diajukan dalam periode yang diukur.Berkas2.079 Persentase Pelayanan Kesejahteraan PegawaiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio antara jumlah layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu terhadap total pengajuan layanan kesejahteraan pegawai (dalam persentase).%100,00% Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktuBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pengajuan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan sesuai tenggat waktu.Layanan6.07 Jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTotal permohonan layanan kesejahteraan pegawai yang diajukan dalam periode tertentu.Layanan6.07 Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota YogyakartaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKategorinisasi RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda DIY (1 = AA; 2 = A; 3 = BB; 4 = B; 5 = CC; 6 = C; 7 = D).%118,50% Jumlah ASN yang tertataBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah ASN yang telah mendapatkan penataan (penyesuaian jabatan, klasifikasi, rotasi, dsb) sesuai kebijakan penataan kepegawaian.Orang1307.0 Jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditataBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTotal jumlah ASN yang menjadi sasaran penataan dalam kebijakan penataan kepegawaian di daerah atau instansi.Orang1.103 Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja PegawaiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio antara jumlah penilaian kinerja PNS/ASN yang telah selesai terhadap total PNS/ASN yang harus dinilai.%100,00% Jumlah penilaian PNS yang terselesaikanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah penilaian kinerja pegawai (PNS/ASN) yang sudah diselesaikan dalam periode tertentu.Orang4.709 Jumlah total PNSBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTotal pegawai negeri sipil (ASN) yang menjadi objek penilaian atau jumlah keseluruhan PNS di instansi/daerah.Orang4.709 Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan PelatihanBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaRasio antara jumlah ASN yang lulus Diklat terhadap jumlah ASN yang mengikuti diklat.%99,36% Jumlah ASN yang lulus DiklatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah pegawai ASN yang berhasil lulus dari program pendidikan atau pelatihan (diklat).Orang2.656 Jumlah ASN yang mengikuti DiklatBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaJumlah ASN yang menjadi peserta dalam program pendidikan atau pelatihan (diklat).Orang2.673 INSPEKTORAT Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Temuan Hasil Pemeriksaan BPKInspektorat DaerahJumlah temuan yang dihasilkan dari audit / pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah atau instansi pemerintah.Temuan36.0 Jumlah temuan yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah dari temuan BPK yang telah mendapat aksi atau tindak lanjut resmi oleh instansi terkait.Rekomendasi107.0 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota YogyakartaInspektorat DaerahRasio antara jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan BPK di Kota Yogyakarta (dalam persentase).%100 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKInspektorat DaerahJumlah rekomendasi yang diajukan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kepada instansi/daerah.Rekomendasi96.0 Tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuaiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dan hasilnya sesuai dengan rekomendasi tersebut (dinyatakan tuntas).Rekomendasi96.0 Tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuaiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai atau belum tuntas.Rekomendasi0.0 Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)Inspektorat DaerahJumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah.Temuan64.0 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIPInspektorat DaerahJumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP kepada unit kerja atau instansi terkait.Rekomendasi107.0 Temuan Hasil Pemeriksaan BPKPInspektorat DaerahJumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap instansi atau proyek pemerintah.Rekomendasi0.0 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat ProvinsiInspektorat DaerahJumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat tingkat provinsi terhadap daerah atau unit di provinsi tersebut.Rekomendasi0.0 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KotaInspektorat DaerahJumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota terhadap instansi/organisasi dalam kota tersebut.Rekomendasi64.0 Audit OperasionalInspektorat DaerahPemeriksaan audit yang difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis operasional suatu kegiatan atau unit kerja.Rekomendasi62.0 Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik)Inspektorat DaerahAudit yang diarahkan pada tema atau isu spesifik dalam instansi atau daerah (misalnya audit lingkungan, audit kinerja sektor tertentu).Rekomendasi25.0 Audit dengan Tujuan Tertentu (Kasus)Inspektorat DaerahAudit yang terkait dengan kasus khusus tertentu, misalnya dugaan penyimpangan atau audit investigatif.Rekomendasi2.0 Data Kinerja Inspektorat Daerah Jumlah SKPD dengan Kinerja Sangat Baik (BB)Inspektorat DaerahJumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan penilaian “Sangat Baik (BB)” dalam evaluasi kinerja.Unit24.0 Persentase dari Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPDInspektorat DaerahPersentase yang dihitung dari rata-rata capaian program dukungan sasaran SKPD dibanding target, yang menunjukkan seberapa besar SKPD mendukung sasaran daerah.%5714 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU)Inspektorat DaerahNilai agregat indikator kinerja yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau instansi.%8417 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKInspektorat DaerahProses dan pelaksanaan rekomendasi dari temuan BPK untuk perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.%96 Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)Inspektorat DaerahJumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah.%64 Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)Inspektorat DaerahUkuran kualitas kemampuan dan kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan internal berdasarkan standar audit internal atau regulasi pengawasan pemerintah.LevelA Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratInspektorat DaerahPenilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.PoinAA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseInspektorat DaerahPersentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.%91,384 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan EksternalInspektorat DaerahRasio antara jumlah penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan eksternal (misalnya BPK, auditor eksternal) terhadap jumlah hasil pemeriksaan eksternal (dalam persentase).%100,00% Jumlah Penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi/tindakan dari pemeriksaan eksternal yang telah dilaksanakan atau diselesaikan.%96 Jumlah hasil pemeriksaan eksternalInspektorat DaerahTotal laporan atau temuan pemeriksaan dari auditor eksternal (BPK, BPKP) terhadap instansi atau daerah.%96 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetInspektorat DaerahPersentase rekomendasi pengawasan keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut.%100,00% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi di bidang keuangan & aset yang sudah mendapat tindak lanjut.Rekomendasi26.0 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang Pengelolaan keuangan dan asetInspektorat DaerahTotal rekomendasi pengawasan yang diberikan dalam bidang keuangan & aset.Rekomendasi26.0 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan InvestigasiInspektorat DaerahPersentase rekomendasi pengawasan di bidang pemerintahan/aparatur yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang itu.%100,00% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi di bidang pemerintahan/aparatur yang telah diimplementasikan.Rekomendasi16.0 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparaturInspektorat DaerahTotal rekomendasi pengawasan dalam bidang pemerintahan/aparatur.Rekomendasi16.0 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan RakyatInspektorat DaerahPersentase rekomendasi di bidang ekonomi & kesejahteraan yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut.%100,00% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi bidang ekonomi/kesejahteraan yang telah dilaksanakan.Rekomendasi6.0 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan RakyatInspektorat DaerahTotal rekomendasi pengawasan di bidang ekonomi & kesejahteraan.Rekomendasi6.0 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan PrasaranaInspektorat DaerahRasio antara rekomendasi pengawasan pembangunan sarana/prasarana yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi di bidang itu.%100,00% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjutiInspektorat DaerahJumlah rekomendasi di bidang pembangunan sarana/prasarana yang sudah dilaksanakan.Rekomendasi59.0 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan PrasaranaInspektorat DaerahTotal rekomendasi pengawasan dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.Rekomendasi59.0 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan PrasaranaInspektorat DaerahJumlah perangkat daerah mitra bidang pembangunan sarana/prasarana yang mencapai skor minimal pengendalian intern (misalnya skor ≥ 3,00).Nilai45,45% Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan PrasaranaInspektorat DaerahTotal perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.OPD5.0 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan PrasaranaInspektorat DaerahTotal perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.OPD11.0 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan InvestigasiInspektorat DaerahJumlah perangkat daerah mitra dalam bidang pemerintahan/aparatur yang mencapai skor pengendalian intern minimal.Nilai63,64% Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian internInspektorat DaerahJumlah perangkat daerah mitra pemerintahan/aparatur yang memperoleh skor ≥ 3,00 dalam pengendalian intern.OPD7.0 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan AparaturInspektorat DaerahTotal perangkat daerah mitra di bidang pemerintahan/aparatur.OPD11.0 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan RakyatInspektorat DaerahJumlah perangkat daerah mitra di bidang pengawasan ekonomi/kesejahteraan yang mencapai skor pengendalian intern minimal.%50,00% Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan RakyatInspektorat DaerahTotal perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan.OPD5.0 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan RakyatInspektorat DaerahTotal perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan.OPD10.0 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetInspektorat DaerahJumlah perangkat daerah mitra di bidang pengelolaan keuangan/aset yang mencapai skor pengendalian intern minimal.Nilai70,00% Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetInspektorat DaerahTotal perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset.OPD7.0 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan AsetInspektorat DaerahTotal perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset.OPD10.0 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat DaerahInspektorat DaerahNilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat kepada Inspektorat Daerah berdasarkan capaian kinerja dan akuntabilitas.NilaiA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKPBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas, atau OKP di DIY pada tahun berkenaan.Kali5.0 Organisasi KemasyarakatanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kelompok34.0 Jumlah Orkesmas Berdasarkan AgamaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama di DIY pada tahun berkenaan.Kelompok31.0 Jumlah Orkesmas Berdasarkan Ekonomi Sosial BudayaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang ekonomi, sosial, dan budayaKelompok1.0 Jumlah Orkesmas Berdasarkan PendidikanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang pendidikanKelompok1.0 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Unit19.0 Jumlah LSM yang AktifBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi masyarakat yang telah terdaftar sebagai LSM/Ormas dan telah melaksanakan kegiatan nyata dalam setahun terakhirUnit11.0 Jumlah seluruh LSMBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Unit19.0 Jumlah LSM Lokal BaruBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Baru di DIY pada tahun berkenaan.Kelompok0.0 Total Jumlah LSM LokalBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal di DIY pada tahun berkenaan.Kelompok15.0 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik DaerahBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun anggaran di DIY pada tahun berkenaan.Unit/Kali13.0 Persentase penyelesaian potensi konflik sosialBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikUkuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen (Kominda)%86,60% Jumlah potensi konflik sosial yang dapat diselesaikanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya potensi konflik sosial yang telah dilakukan upaya pencegahan atau penanganan hingga mencapai penyelesaian oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.Kasus181.0 jumlah potensi konflik sosial yang terjadiBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah potensi konflik yang teridentifikasi atau terjadi dalam periode satu tahun berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen yang merupakan kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflikKasus209.0 Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikTingkat individu yang meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dibandingkan dengan jumlah individu yang mengikuti sosialisasi dan diukur melalui pre-test dan post-test%83,62% Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya (akumulasi tahun 2023–2026)Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah individu yang setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pelatihan dinyatakan mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan, diukur melalui evaluasi kegiatan dalam periode 2023–2026.Orang1184.0 Jumlah peserta yang disasar (akumulasi 2023–2026)Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah keseluruhan individu atau kelompok yang menjadi target kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pembinaan pada kurun waktu tahun 2023–2026, baik yang telah maupun belum mengikuti kegiatan.Orang1416.0 Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politikBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah yang menunjukkan proporsi lembaga (seperti sekolah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dll.) yang telah menerima atau mengikuti kegiatan pendidikan politik, dibandingkan dengan total jumlah lembaga yang terdaftar di Kesbangpol%74,34% Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politikBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya lembaga (misalnya lembaga pendidikan, ormas, komunitas, atau organisasi masyarakat) yang menjadi target program pendidikan politik sesuai dengan arah kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik (mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik).Lembaga252.0 Jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota YogyakartaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya lembaga (organisasi, ormas, LSM, atau sejenisnya) yang telah terdaftar atau tercatat dalam basis data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pendataan kelembagaan masyarakat.Lembaga339.0 Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota YogyakartaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol), dibandingkan dengan total jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol%71,05% jumlah organisasi yang terdaftar di Kota YogyakartaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah organisasi kemasyarakatan, sosial, politik, atau keagamaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan.Organisasi47.0 Jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota YogyakartaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya organisasi yang telah melalui proses registrasi resmi (pencatatan dan verifikasi) serta memperoleh status terdaftar di pemerintah daerah melalui Bakesbangpol Kota Yogyakarta.Organisasi61.0 Jumlah organisasi yang terdata di Kota YogyakartaBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikTotal organisasi yang telah dicatat dalam sistem atau database resmi pemerintah daerah (baik terdaftar maupun dalam proses verifikasi) di wilayah Kota Yogyakarta.Organisasi152.0 Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayahBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikUkuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan sistem SIDASISCAM yang dientry oleh Kemantren%94,17% Jumlah konflik yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikanBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikBanyaknya kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan telah ditangani hingga dinyatakan selesai atau tercapai kesepakatan damai, sesuai indikator kinerja bidang ketenteraman dan ketertiban umum (mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2015 dan indikator BPS sektor pemerintahan).Kasus113.0 Jumlah konflik yang terjadi (SISDA SISCAM)Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikJumlah kasus konflik sosial yang tercatat melalui Sistem Informasi Daerah (SISDA) atau Sistem Informasi Stabilitas dan Keamanan (SISCAM), baik yang sedang berlangsung maupun yang telah ditindaklanjuti.Kasus120.0 Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikUkuran yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi internal oleh Inspektorat, dinyatakan dalam bentuk nilai atau predikat sebagai berikut: 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) 80 – < 90 = A (Memuaskan) 70 – < 80= BB (Baik) 60 – < 70 = B (Cukup Baik) 50 – < 60 = CC (Kurang Baik) < 50 = D (Buruk)NilaiA Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh InspektoratBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikNilai yang mencerminkan tingkat pencapaian penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi pada OPD, dengan kriteria nilai sebagai berikut: -AA (lebih dari 90-100); -A (lebih dari 80-90); -BB (lebih dari 70-80); -B (lebih dari 60-70); -CC (lebih dari 50-60); -C (lebih dari 30-50); dan -D (lebih dari 0-30).PoinA Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentaseBadan Kesatuan Bangsa dan PolitikHasil penilaian RB Bankesbangpol oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bankesbangpol 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bankesbangpol 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bankesbangpol 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Bankesbangpol 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik%87,876% DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Penduduk Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SD kebawahBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya adalah SD atau lebih rendah, terhadap keseluruhan penduduk usia ≥ 15 tahun.Orangn/a Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMPBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas, indikator pendidikan).Orangn/a Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMABPS Kota YogyakartaPersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).Orangn/a Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat PTBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi (Diploma, S1, S2, atau S3) terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).Orangn/a Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan PerikananBPS Kota YogyakartaJumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya berada pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (Sumber: BPS – Sakernas).Orang2236.0 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, KonstruksiBPS Kota YogyakartaJumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha sekunder meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi, air bersih, pengelolaan limbah, dan konstruksi (Sumber: BPS – Sakernas, KBLI 2017).Orang32802.0 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Wajib dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Usaha Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaJumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier (jasa) berdasarkan KBLI, yang mencakup perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya (Sumber: BPS – Sakernas).Orang150711.0 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaTingkat persentase pertambahan jumlah penduduk suatu periode dibandingkan penduduk awal periode (biasanya tahunan).%062 Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)BPS Kota YogyakartaRasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) terhadap jumlah penduduk usia produktif dalam suatu wilayah.%4193 Jumlah Penduduk menurut Jenis KelaminBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Data Kependudukan, Kemendagri).Orang375780.0 Jumlah Penduduk Laki-LakiBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu.Orang182790.0 Jumlah Penduduk PerempuanBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu.Orang192990.0 Jumlah Penduduk menurut Komposisi UsiaBPS Kota YogyakartaDistribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu, biasanya per 5 tahun atau kelompok besar (0–14, 15–64, 65+), digunakan untuk analisis demografi (Sumber: BPS – Sensus Penduduk).Orang375780.0 Jumlah Penduduk Usia 0–14 TahunBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berusia 0–14 tahun di suatu wilayah pada waktu tertentu (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).Orang69540.0 Jumlah Penduduk Usia 15–64 TahunBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berusia 15–64 tahun yang termasuk kelompok usia produktif (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).Orang264760.0 Jumlah Penduduk Usia di atas 65 TahunBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk berusia 65 tahun ke atas (usia lanjut) di suatu wilayah (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).Orang41480.0 Kepadatan Penduduk menurut Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaJumlah penduduk per satuan luas wilayah (misalnya orang per km²) di Kota Yogyakarta.Orang/Km21186.0 40% Penduduk Berpengeluaran TerendahBPS Kota YogyakartaKelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 1 dan 2 (40% terbawah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita, menggambarkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Sumber: BPS – Susenas).-147.0 40% Penduduk Berpengeluaran MenengahBPS Kota YogyakartaKelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 3 dan 4 (40% menengah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas).-331.0 20% Penduduk Berpengeluaran TertinggiBPS Kota YogyakartaKelompok penduduk yang termasuk kuintil 5 (20% teratas) dalam distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas).-522.0 Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaIndeks Pembangunan Manusia untuk Kota Yogyakarta: indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar (umur panjang & kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak) sebagaimana diukur oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Indonesia)-891.0 IPM Provinsi DIYBPS Kota YogyakartaIPM yang dihitung untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode sama seperti IPM tingkat kota/provinsi oleh BPS.-8162.0 IPM IndonesiaBPS Kota YogyakartaIndeks Pembangunan Manusia nasional; komposit dari indikator umur harapan hidup, pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita) – dihitung dan dipublikasikan oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya)-n/a Harapan Lama Sekolah Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaRata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun pada masa mendatang (Sumber: BPS – Komponen IPM).Tahun1766.0 Angka Harapan Hidup Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaRata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya (Sumber: BPS – Komponen IPM).Tahun7573.0 Rata-rata lama sekolah Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaRata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (Sumber: BPS – Komponen IPM).Tahun1212.0 Total Pengeluaran Per Kapita Makanan Per BulanBPS Kota YogyakartaRata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dalam satu bulan dibagi jumlah anggota rumah tangga (Sumber: BPS – Susenas).Rp601.0 Total Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Per BulanBPS Kota YogyakartaRata-rata pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.) per kapita per bulan (Sumber: BPS – Susenas).Rpn/a Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan penganggur) terhadap total penduduk perempuan usia kerja (Sumber: BPS – Sakernas).%n/a Angka Melek Huruf Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).%n/a Pertumbuhan EkonomiBPS Kota YogyakartaPersentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) / produk ekonomi daerah dari satu periode ke periode berikutnya%159879 Persentase Penduduk MiskinBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan terhadap total penduduk (Sumber: BPS – Data Kemiskinan).%626 Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) PerkotaanBPS Kota YogyakartaUkuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; semakin tinggi nilai P1 menunjukkan semakin dalam tingkat kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan).-76.0 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) PerkotaanBPS Kota YogyakartaUkuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin; semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin besar ketimpangan di antara penduduk miskin (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan).-14.0 Garis Kemiskinan Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaNilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan dasar di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Data Garis Kemiskinan).-686973.0 Jumlah Penduduk Miskin Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaBanyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Kota Yogyakarta).Orang28790.0 Tingkat Kemiskinan Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah).%626 Persentase Penduduk Miskin di Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaSama dengan tingkat kemiskinan, yaitu proporsi penduduk miskin dibanding total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah).%626 Persentase Penduduk Di Atas Garis KemiskinanBPS Kota YogyakartaPersentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Susenas).%9374 Indeks GiniBPS Kota YogyakartaKoefisien yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, dari 0 (merata sempurna) hingga 1 (satu orang punya semua)%0449 Kriteria KetimpanganBPS Kota YogyakartaKlasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Indeks Gini: rendah (≤0,3), sedang (0,3–0,5), dan tinggi (>0,5) (Sumber: BPS – Pedoman Analisis Ketimpangan).ModeratModerat PDRB PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010BPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010-4000144.0 1. Pertanian,Kehutanan,dan PerikananBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)7178.0 2. Pertambangan dan PenggalianBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)141.0 3. Industri PengolahanBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)593762.0 4. Pengadaan Listrik dan GasBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)11083.0 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur UlangBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)638.0 6. KonstruksiBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)299207.0 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda MotorBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)349046.0 8. Transportasi dan PergudanganBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)234885.0 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)663685.0 10. Informasi dan KomunikasiBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)61191.0 11. Jasa Keuangan dan AsuransiBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)355754.0 12. Real EstatBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)42486.0 13. Jasa PerusahaanBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)49787.0 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial WajibBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)475293.0 15. Jasa PendidikanBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)462919.0 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosialBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)246904.0 17. Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)146185.0 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)BPS Kota YogyakartaPDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010Rp (Juta)4938985.0 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010BPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)3060723.0 1. Pertanian,Kehutanan,dan PerikananBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)4208.0 2. Pertambangan dan PenggalianBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)87.0 3. Industri PengolahanBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)378411.0 4. Pengadaan Listrik dan GasBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)8327.0 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur UlangBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)4442.0 6. KonstruksiBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)201777.0 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda MotorBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)207403.0 8. Transportasi dan PergudanganBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)12733.0 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)379476.0 10. Informasi dan KomunikasiBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)604457.0 11. Jasa Keuangan dan AsuransiBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)204971.0 12. Real EstatBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)285537.0 13. Jasa PerusahaanBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)3669.0 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial WajibBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)268806.0 15. Jasa PendidikanBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)326752.0 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosialBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)159879.0 17. Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)9788.0 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)BPS Kota YogyakartaNilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).Rp (Juta)3296435.0 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan PDRB riil (ADHK) dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%503 Kontribusi Terhadap PDRBBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).%4938979 1. Pertanian,Kehutanan,dan PerikananBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)7178.0 2. Pertambangan dan PenggalianBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)141.0 3. Industri PengolahanBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)593762.0 4. Pengadaan Listrik dan GasBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)11083.0 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur UlangBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)638.0 6. KonstruksiBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)299207.0 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda MotorBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)349046.0 8. Transportasi dan PergudanganBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)234885.0 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)663685.0 10. Informasi dan KomunikasiBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)61191.0 11. Jasa Keuangan dan AsuransiBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)355754.0 12. Real EstatBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)42486.0 13. Jasa PerusahaanBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)49787.0 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial WajibBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)475293.0 15. Jasa PendidikanBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)462919.0 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosialBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)246904.0 17. Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).Rp (Juta)146185.0 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)BPS Kota YogyakartaPersentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).%4938985 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%3296433 1. Pertanian,Kehutanan,dan PerikananBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%4208 2. Pertambangan dan PenggalianBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%087 3. Industri PengolahanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%378411 4. Pengadaan Listrik dan GasBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%8327 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur UlangBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%4442 6. KonstruksiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%201777 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda MotorBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%207403 8. Transportasi dan PergudanganBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%12733 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%379476 10. Informasi dan KomunikasiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%604457 11. Jasa Keuangan dan AsuransiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%204971 12. Real EstatBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%285537 13. Jasa PerusahaanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%3669 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial WajibBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%268806 15. Jasa PendidikanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%326752 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan SosialBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%159879 17. Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%9788 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)BPS Kota YogyakartaPersentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%3296435 PDRB Per KapitaBPS Kota YogyakartaNilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, menggambarkan rata-rata output per penduduk (Sumber: BPS).Rp13143333.0 Indeks Harga Konsumen (2007=100)BPS Kota YogyakartaIndeks yang mengukur perubahan harga rata-rata dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dengan tahun dasar 2007=100 (Sumber: BPS – IHK).Poin10688.0 Inflasi Laju InflasiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan Indeks Harga Konsumen dari periode sebelumnya, mencerminkan kenaikan harga umum barang dan jasa (Sumber: BPS – Inflasi).%186 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)BPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%173 1. Bahan MakananBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 2. Makanan Jadi, Minuman dan RokokBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%196 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%142 4. SandangBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 5. KesehatanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%162 6. Pendidikan, Rekreasi dan OlahragaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%127 7. Transport, Komunikasi dan Jasa KeuanganBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%041 8. Inflasi Kota YogyakartaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%173 9. Inflasi NasionalBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%157 10. Makanan, Minuman, dan TembakauBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 11. Pakaian dan Alas KakiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 12. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah TanggaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 13. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah TanggaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 14. KesehatanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 15. TransportasiBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 16. Informasi, Komunikasi, dan Jasa KeuanganBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 17. Rekreasi, Olahraga, dan BudayaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 18. PendidikanBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 19. Penyediaan Makanan dan Minuman/RestoranBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%n/a 20. Perawatan Pribadi dan Jasa LainnyaBPS Kota YogyakartaPersentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).%157 Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG)BPS Kota YogyakartaRasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki dikalikan 100, menunjukkan kesetaraan capaian pembangunan manusia menurut gender (Sumber: BPS).Poinn/a IPM PerempuanBPS Kota YogyakartaNilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk perempuan berdasarkan tiga dimensi IPM: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Sumber: BPS).Poinn/a IPM Laki-LakiBPS Kota YogyakartaNilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk laki-laki (Sumber: BPS).Poinn/a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)BPS Kota YogyakartaIndeks yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan dibanding laki-laki (Sumber: BPS – Indeks Pemberdayaan Gender).-n/a DATA VERTIKAL BPN KOTA YOGYAKARTA Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PerumahanATR/BPNluas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai JasaATR/BPNluas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PerusahaanATR/BPNlahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai IndustriATR/BPNlahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufakturHan/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai PertanianATR/BPNlahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non ProduktifATR/BPNlahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai)Han/a Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lainATR/BPNlahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb)Han/a Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Jumlah Pemohon SertifikatATR/BPNJumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentuSertifikat1090.0 Jumlah Sertifikat Yang Telah DiselesaikanATR/BPNJumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahanSertifikat1090.0 Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun SebelumnyaATR/BPNJumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalanSertifikat0.0 Jumlah PermohonanATR/BPNJumlah seluruh permohonan layanan pertanahan yang diajukan kepada instansi pertanahan dalam periode tertentu.Sertifikat1090.0 Jumlah SK Pemberian Hak MilikATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat871.0 Jumlah SK Pemberian HGBATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat96.0 Jumlah SK Pemberian Hak PakaiATR/BPNSK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)Sertifikat114.0 Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih HakATR/BPNPermohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar)Sertifikat1730.0 Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih HakATR/BPNBanyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periodeSertifikat1730.0 Jumlah Permohonan PengukuranATR/BPNPermohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahanSertifikat1322.0 Jumlah Penyelesaian PengukuranATR/BPNPermohonan pengukuran yang telah selesai dilakukanSertifikat1333.0 Jumlah Permohonan SKPTATR/BPNSKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.)Sertifikat618.0 Jumlah Penyelesaian SKPTATR/BPNPermohonan SKPT yang telah diselesaikanSertifikat617.0 Sertifikat Jumlah Sertifikat Tanah Hak MilikATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat871.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna BangunanATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat96.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna UsahaATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikatn/a Jumlah Sertifikat Tanah Hak PakaiATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat114.0 Luas lahan bersertifikatATR/BPNJumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut.Ha276982.0 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas WilayahATR/BPNproporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut.%8445% PKKPR untuk Kegiatan BerusahaATR/BPNregulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPRPermohonan0.0 PKKPR untuk Kegiatan Non BerusahaATR/BPNregulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPRPermohonan3.0 Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan TanahATR/BPNKegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan).Permohonan60.0 Jumlah Pertimbangan Teknis PertanahanATR/BPNJumlah dokumen / keputusan / rekomendasi teknis yang diterbitkan sebagai pertimbangan teknis dalam penggunaan / pemanfaatan tanah / persetujuan kesesuaian kegiatan ruangPermohonann/a Luas Tanah yang Bersertifikat Hak MilikATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam2174282.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna BangunanATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam261601.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak PakaiATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam2362820.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak PengelolaanATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam20.0 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak WakafATR/BPNLuas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknyam23081.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak PengelolaanATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat0.0 Jumlah Sertifikat Tanah Hak WakafATR/BPNJumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanahSertifikat9.0 Jumlah Kasus Tanah yang DiselesaikanATR/BPNJumlah perkara / konflik / sengketa pertanahan / penggunaan lahan yang ditangani dan dapat diselesaikan (putusan, mediasi, pembatalan, penetapan, administratif) dalam periode tertentuKasus7.0 Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota YogyakartaATR/BPNJumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota YogyakartaOrang84.0 Realisasi Program PTSL Kota YogyakartaATR/BPNJumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode. PTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftarBidang0.0 Kontribusi Dari PNBP se D.I. YogyakartaATR/BPNKontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan)Rp7870737485.0 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan BangunanATR/BPNJumlah penerimaan (pendapatan) daerah dari BPHTB yang berasal dari transaksi perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan dalam wilayah tertentuRp49686385960.0 Nilai Hak Tanggungan atas TanahATR/BPNNilai total (moneter) dari hak tanggungan yang dibebankan pada tanah (sebagai jaminan utang) yang tercatat / diakui dalam sistem pertanahan / lembaga keuanganRp4859881756967.0 Jumlah PPATATR/BPNJumlah pejabat yang memiliki kewenangan resmi untuk membuat akta‐akta autentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah (alih hak, pembebanan, pemisahan bidang, waris, hibah, tukar menukar, dll)Orang68.0 Jumlah PPAT SementaraATR/BPNPPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahanOrang1.0 Jumlah Bidang Tanah TerdaftarATR/BPNJumlah unit / bidang tanah yang sudah terdaftar dalam sistem pertanahan / catatan resmi, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang masih dalam proses, di suatu wilayah administratif dalam periode tertentu.Bidang1018.0 DATA VERTIKAL DINDIKPORA DIY Rasio dan Angka Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan MenengahDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPerbandingan jumlah sekolah menengah (SMA/SMK/MA) dengan jumlah penduduk usia 15–18 tahun (usia sekolah menengah) di wilayah tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan).-3908.0 Rasio guru per murid pendidikan menengah per kelas rata-rata (SMA)Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru yang tersedia dibagi rata-rata jumlah murid per kelas di tingkat SMA, mencerminkan ketersediaan guru per siswa per kelas (Sumber: BPS).-72758.0 Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik di jenjang SMA/SMK dibagi jumlah guru yang mengajar pada jenjang tersebut, menggambarkan rasio murid per guru (Sumber: BPS).-n/a Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase jumlah murid usia sekolah yang benar-benar mengikuti pendidikan menengah dibandingkan total penduduk usia sekolah menengah (Sumber: BPS – APS).%13381 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase jumlah peserta didik pada jenjang SMA/SMK terhadap seluruh penduduk usia sekolah menengah, tanpa memperhatikan ketidaksesuaian usia (Sumber: BPS).%1956 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase jumlah peserta didik jenjang SMA/SMK sesuai usia standar sekolah menengah (15–18 tahun) terhadap total penduduk usia yang sama (Sumber: BPS).%1674 Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase anak usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS).Orang21.0 Angka Kelulusan SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase peserta didik jenjang SMA/SMK yang lulus pada tahun ajaran tertentu dibandingkan jumlah peserta didik kelas terakhir (Sumber: BPS).%100 Sekolah Jumlah SekolahDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal seluruh sekolah menengah (SMA, SMK, MA, dan SLB) di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan).Unit77.0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYBanyaknya sekolah menengah negeri (SMA/SMK) yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri LayakDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SMA/SMK negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Tidak LayakDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SMA/SMK negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYBanyaknya sekolah menengah swasta (SMA/SMK) di wilayah tertentu (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta LayakDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SMA/SMK swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana-prasarana (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Tidak LayakDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SMA/SMK swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Sekolah SLBDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal sekolah luar biasa (SLB) baik negeri maupun swasta di suatu wilayah (Sumber: BPS).Unit9.0 Jumlah Sekolah SLB NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SLB yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS).Unit3.0 Jumlah Sekolah SLB SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah SLB yang dikelola swasta (Sumber: BPS).Unit6.0 Jumlah Fasilitas SekolahDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal fasilitas pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana lainnya) yang tersedia di sekolah menengah (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Fasilitas SMA NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah fasilitas pendidikan di SMA negeri (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Fasilitas SMA SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah fasilitas pendidikan di SMA swasta (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Fasilitas SMK NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah fasilitas pendidikan di SMK negeri (Sumber: BPS).Unitn/a Jumlah Fasilitas SMK SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah fasilitas pendidikan di SMK swasta (Sumber: BPS).Unitn/a Persentase Ruang Kelas SMA/MA kondisi baikDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase ruang kelas SMA/MA yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana (Sumber: BPS).%9705 Jumlah Kelas SMA/MADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal kelas yang tersedia di jenjang SMA/MA (Sumber: BPS).Unit1315.0 Jumlah Seluruh Kelas SMA/MADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYSama dengan jumlah kelas SMA/MA, termasuk negeri dan swasta (Sumber: BPS).Unit1355.0 Guru Jumlah Guru SLBDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal guru yang mengajar di SLB, baik negeri maupun swasta (Sumber: BPS).Orang170.0 Jumlah Guru SLB NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SLB yang bekerja di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orang113.0 Jumlah Guru SLB SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SLB yang bekerja di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orang57.0 Jumlah Guru SMADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal guru yang mengajar di SMA (Sumber: BPS).Orang2710.0 Jumlah Guru SMA NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SMA yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Guru SMA SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SMA yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Guru SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal guru yang mengajar di SMK (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Guru SMK NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SMK yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Guru SMK SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SMK yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orangn/a Kualifikasi Guru SMA Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) (Sumber: BPS – Statistik Guru).Orang2639.0 Presentase Guru SMA memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dibanding total guru SMA (Sumber: BPS).Orang9738.0 Murid Jumlah Murid SLBDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal peserta didik yang belajar di SLB (Sumber: BPS).Orang618.0 Jumlah Murid SLB NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SLB di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orang442.0 Jumlah Murid SLB SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SLB di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orang176.0 Jumlah LulusanDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal lulusan jenjang pendidikan menengah dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).Orang10102.0 Jumlah Lulusan SMA NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah lulusan SMA negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).Orang2803.0 Jumlah Lulusan SMA SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah lulusan SMA swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).Orang2318.0 Jumlah Lulusan SMK NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah lulusan SMK negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).Orang3722.0 Jumlah Lulusan SMK SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah lulusan SMK swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).Orang1259.0 Jumlah Peserta DidikDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal peserta didik di semua sekolah menengah (SMA/SMK/MA), negeri maupun swasta (Sumber: BPS).Orang37247.0 Jumlah Peserta Didik SMA NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SMA di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Peserta Didik SMA SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SMA di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Peserta Didik SMK NegeriDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SMK di sekolah negeri (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah Peserta Didik SMK SwastaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik SMK di sekolah swasta (Sumber: BPS).Orangn/a Persentase kelulusan ujian nasional SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYPersentase peserta didik SMA/SMK yang lulus ujian nasional dibanding total peserta didik yang mengikuti ujian (Sumber: BPS/Kemendikbud).%n/a Jumlah peserta didik kelas terakhir SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik yang menempuh kelas akhir pada jenjang SMA/SMK (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYTotal lulusan kelas terakhir SMA/SMK pada tahun ajaran tertentu (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MADinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik baru yang masuk kelas pertama (tingkat I) di jenjang SMA/SMK/MA (Sumber: BPS).Orangn/a Jumlah anak putus sekolah SMA/SMKDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIYJumlah peserta didik usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS).Orangn/a DATA VERTIKAL KEJAKSAAN NEGERI Jumlah Perkara BiasaKejaksaan NegeriTotal jumlah perkara perdata dan pidana biasa yang diterima pengadilan dalam periode tertentu.Perkara188.0 Jumlah Perkara EkonomiKejaksaan NegeriTotal jumlah perkara yang terkait kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis yang diterima pengadilan.Perkara0.0 Jumlah Perkara KorupsiKejaksaan NegeriTotal jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diterima pengadilan.Perkara6.0 Jumlah Perkara SubversiKejaksaan NegeriTotal perkara yang terkait kegiatan subversi, ancaman keamanan negara, atau pelanggaran hukum keamanan nasional.Perkara0.0 Jumlah Perkara PsikotropikaKejaksaan NegeriTotal perkara yang terkait penyalahgunaan psikotropika yang ditangani aparat hukum.Perkara19.0 Jumlah Perkara NarkotikaKejaksaan NegeriTotal perkara yang terkait penyalahgunaan narkotika yang ditangani pengadilan.Perkara158.0 Jumlah Perkara ImigrasiKejaksaan NegeriTotal perkara yang terkait pelanggaran hukum imigrasi, termasuk izin tinggal dan deportasi.Perkara0.0 Jumlah Perkara KesehatanKejaksaan NegeriTotal perkara yang terkait pelanggaran hukum di bidang kesehatan, seperti medis dan farmasi.Perkara0.0 DATA VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA Jumlah Sekolah/Perguruan Agama Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah lembaga pendidikan anak usia dini berbasis agama Islam di wilayah tertentu.Unit12.0 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah RA/BA negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.Unit0.0 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah RA/BA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah RA/BA swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana.Unit12.0 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah RA/BA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah sekolah dasar berbasis agama Islam (MI) di wilayah tertentu.Unit4.0 Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MI negeri yang memenuhi standar kelayakan.Unit1.0 Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MI negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MI swasta yang memenuhi standar kelayakan.Unit3.0 Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MI swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah sekolah menengah pertama berbasis agama Islam (MTs).Unit7.0 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MTs negeri yang memenuhi standar kelayakan.Unit1.0 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MTs negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MTs swasta yang memenuhi standar kelayakan.Unit6.0 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MTs swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Madrasah Aliyah (MA)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah sekolah menengah atas berbasis agama Islam (MA).Unit7.0 Madrasah Aliyah Negeri LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MA negeri yang memenuhi standar kelayakan.Unit2.0 Madrasah Aliyah Negeri Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Madrasah Aliyah Swasta LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MA swasta yang memenuhi standar kelayakan.Unit5.0 Madrasah Aliyah Swasta Tidak LayakKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah MA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.Unit0.0 Jumlah Siswa/Mahasiswa Perguruan Agama Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal peserta didik di RA/BA.Orang505.0 Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik RA/BA negeri.Orang0.0 Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik RA/BA swasta.Orang505.0 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah (MI)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MI.Orang968.0 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MI negeri.Orang504.0 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MI swasta.Orang464.0 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MTs.Orang3143.0 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MTs negeri.Orang2369.0 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MTs swasta.Orang774.0 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA)Kementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MA.Orang3160.0 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MA negeri.Orang1541.0 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah peserta didik MA swasta.Orang1619.0 Jumlah Lulusan MadrasahKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan semua jenjang madrasah.Orang2119.0 Jumlah Lulusan Madrasah IbtidaiyahKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MI.Orang178.0 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MI negeri.Orang89.0 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MI swasta.Orang89.0 Jumlah Lulusan Madrasah TsanawiyahKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MTs.Orang958.0 Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MTs negeri.Orang218.0 Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MTs swasta.Orang740.0 Jumlah Lulusan Madrasah AliyahKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MA.Orang983.0 Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MA negeri.Orang462.0 Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal lulusan MA swasta.Orang521.0 Jumlah Guru/Dosen Perguruan Agama Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal tenaga pengajar RA/BA.Orang64.0 Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaTenaga pengajar RA/BA negeri.Orang0.0 Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaTenaga pengajar RA/BA swasta.Orang64.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah (MI)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal guru MI.Orang77.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MI negeri.Orang39.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MI swasta.Orang38.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah (MTs)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal guru MTs.Orang241.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MTs negeri.Orang51.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MTs swasta.Orang190.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah (MA)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal guru MA.Orang272.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah NegeriKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MA negeri.Orang125.0 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaGuru MA swasta.Orang147.0 Jumlah Pemeluk Agama Jumlah Pemeluk Agama IslamKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Islam.Orang348102.0 Jumlah Pemeluk Agama KristenKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan.Orang25807.0 Jumlah Pemeluk Agama KatolikKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Katolik.Orang40085.0 Jumlah Pemeluk Agama HinduKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Hindu.Orang481.0 Jumlah Pemeluk Agama BudhaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Buddha.Orang1076.0 Jumlah Pemeluk Agama KonghucuKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama Konghucu.Orang25.0 Jumlah Pemeluk Agama LainnyaKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memeluk agama lain di luar enam agama resmi.Orang29.0 Sarana Ibadah Jumlah Masjid (Islam)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal masjid yang ada di wilayah tertentu.Unit544.0 Jumlah Langgar/Mushola (Islam)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal mushola/langgar di wilayah tertentu.Unit488.0 Jumlah Gereja (Kristen)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal gereja Protestan.Unit52.0 Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal rumah ibadah Kristen selain gereja resmi.Unit9.0 Jumlah Kapel (katolik)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal kapel Katolik.Unit0.0 Jumlah Paroki (Katolik)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal paroki Katolik.Unit7.0 Jumlah Stasi (Katolik)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal stasi Katolik.Unit1.0 Jumlah Pura (Hindu)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal pura di wilayah tertentu.Unit1.0 Jumlah Sanggar (Hindu)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal sanggar Hindu.Unit0.0 Jumlah Vihara (Buddha)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal vihara di wilayah tertentu.Unit5.0 Jumlah Cetiya (Buddha)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal cetiya di wilayah tertentu.Unit1.0 Jumlah Klentheng (Buddha)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal klenteng yang digunakan umat Buddha.Unit1.0 Jumlah Pusdiklat (Buddha)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal pusat pendidikan dan latihan umat Buddha.Unit0.0 Jumlah Klentheng (Konghucu)Kementerian Agama Kota YogyakartaTotal klenteng Konghucu.Unit1.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk MasjidKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu masjid.Unit/1.000 jiwa145.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk MusholaKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu mushola.Unit/1.000 jiwa13.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja KristenKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu gereja Kristen.Unit/1.000 jiwa16.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja KatolikKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu gereja Katolik.Unit/1.000 jiwa2.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk PuraKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu pura.Unit/1.000 jiwa0.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk ViharaKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu vihara.Unit/1.000 jiwa1.0 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk KlentengKementerian Agama Kota YogyakartaRasio jumlah penduduk per satu klenteng.Unit/1.000 jiwa1.0 Penyuluh Agama Jumlah Penyuluh Agama PNSKementerian Agama Kota YogyakartaTotal penyuluh agama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.Orang42.0 Jumlah Penyuluh Agama (PNS) IslamKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Islam PNS.Orang36.0 Jumlah Penyuluh Agama PNS KatolikKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Katolik PNS.Orang2.0 Jumlah Penyuluh Agama PNS KristenKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Kristen PNS.Orang2.0 Jumlah Penyuluh Agama PNS HinduKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Hindu PNS.Orang1.0 Jumlah Penyuluh Agama PNS BuddhaKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Buddha PNS.Orang1.0 Jumlah Penyuluh Agama PNS KonghucuKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Konghucu PNS.Orang0.0 Jumlah Penyuluh Agama non PNSKementerian Agama Kota YogyakartaTotal penyuluh agama non PNS.Orang149.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) IslamKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Islam non PNS.Orang117.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) KatolikKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Katolik non PNS.Orang12.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) KristenKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Kristen non PNS.Orang12.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) HinduKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Hindu non PNS.Orang2.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) BuddhaKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Buddha non PNS.Orang6.0 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) KonghucuKementerian Agama Kota YogyakartaPenyuluh agama Konghucu non PNS.Orang0.0 Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Kota YogyakartaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal TPA di wilayah Kota Yogyakarta.Unit417.0 Jumlah Sekolah MingguKementerian Agama Kota YogyakartaTotal sekolah minggu untuk anak-anak di agama tertentu.Unit65.0 Jumlah Sekolah Minggu KristenKementerian Agama Kota YogyakartaSekolah minggu Kristen.Unit55.0 Jumlah Sekolah Minggu KatholikKementerian Agama Kota YogyakartaSekolah minggu Katolik.Unit7.0 Jumlah Sekolah Minggu HinduKementerian Agama Kota YogyakartaSekolah minggu Hindu.Unit1.0 Jumlah Sekolah Minggu BuddhaKementerian Agama Kota YogyakartaSekolah minggu Buddha.Unit2.0 Jumlah Pondok PesantrenKementerian Agama Kota YogyakartaTotal pondok pesantren di wilayah tertentu.Unit36.0 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Kurang dari 100 SantriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah pondok pesantren dengan kapasitas <100 santri.Buah20.0 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Antara 100-500 SantriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah pondok pesantren dengan kapasitas 100–500 santri.Buah13.0 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Lebih dari 500 SantriKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah pondok pesantren dengan kapasitas >500 santri.Buah3.0 Jumlah Santri Pesantren Kota YogyakartaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal santri di seluruh pondok pesantren di Kota Yogyakarta.Orang7638.0 Jumlah Pemberangkatan Jemaah HajiKementerian Agama Kota YogyakartaTotal jumlah jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun.Orang397.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok UmurKementerian Agama Kota YogyakartaDistribusi jemaah haji menurut kecamatan dan kelompok umur.Orang397.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur < 20Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia <20 tahun menurut kecamatan.Orang2.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 21-30Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia 21–30 tahun menurut kecamatan.Orang6.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 31-40Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia 31–40 tahun menurut kecamatan.Orang23.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 41-50Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia 41–50 tahun menurut kecamatan.Orang73.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 51-60Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia 51–60 tahun menurut kecamatan.Orang131.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 61-70Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia 61–70 tahun menurut kecamatan.Orang117.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur >70Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji berusia >70 tahun menurut kecamatan.Orang45.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis PekerjaanKementerian Agama Kota YogyakartaDistribusi jemaah haji menurut pekerjaan dan kecamatan.Orang395.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PNSKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi PNS menurut kecamatan.Orang129.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan TNIKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi TNI menurut kecamatan.Orang9.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PensiunanKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi pensiunan menurut kecamatan.Orang23.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PedagangKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi pedagang menurut kecamatan.Orang60.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PetaniKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi petani menurut kecamatan.Orang0.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan SwastaKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi sektor swasta menurut kecamatan.Orang91.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan IRTKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi Ibu Rumah Tangga menurut kecamatan.Orang64.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PelajarKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi pelajar menurut kecamatan.Orang11.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan BUMNKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji yang berprofesi pegawai BUMN menurut kecamatan.Orang8.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan PendidikanKementerian Agama Kota YogyakartaDistribusi jemaah haji menurut tingkat pendidikan dan kecamatan.Orang397.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SDKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan SD menurut kecamatan.Orang26.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMPKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan SMP menurut kecamatan.Orang21.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMUKementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan SMU menurut kecamatan.Orang84.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan D3Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan D3 menurut kecamatan.Orang41.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S1Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan S1 menurut kecamatan.Orang169.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S2Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan S2 menurut kecamatan.Orang52.0 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S3Kementerian Agama Kota YogyakartaJemaah haji lulusan S3 menurut kecamatan.Orang4.0 Jumlah KUA Jumlah KUA Rusak BeratKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan berat.Unit0.0 Jumlah KUA Rusak RinganKementerian Agama Kota YogyakartaJumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan ringan.Unit0.0 Jumlah Nikah menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal pernikahan yang dicatat berdasarkan kecamatan di Kota Yogyakarta.Kasus1546.0 Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKementerian Agama Kota YogyakartaTotal surat nikah yang diterbitkan menurut kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang2963.0 DATA VERTIKAL LLDIKTI WILAYAH V Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS)LLDIKTI VTotal jumlah perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu.Unit37.0 Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS)LLDIKTI VTotal mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi swasta.Orang61758.0 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS)LLDIKTI VTotal dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta.Orang2361.0 DATA VERTIKAL PENGADILAN NEGERI Jumlah Perkara dan Terdakwa Jumlah Perkara dan Terdakwa BiasaPengadilan NegeriTotal perkara biasa dan jumlah terdakwa yang ditangani pengadilan dalam periode tertentu.Perkara1038.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Sisa bulan laluPengadilan NegeriPerkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Perkara668.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara biasa yang masuk pada bulan berjalan.Perkara380.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara biasa yang tercatat pada bulan ini.Perkara1038.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidanaPengadilan NegeriPerkara biasa yang diputuskan bersalah pidana.Perkara384.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan BebasPengadilan NegeriPerkara biasa yang diputus bebas.Perkara1.0 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan BandingPengadilan NegeriPerkara biasa yang diajukan banding.Perkara48.0 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Sisa bulan laluPengadilan NegeriTerdakwa perkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Orang0.0 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Masuk bulan iniPengadilan NegeriTerdakwa perkara biasa yang masuk pada bulan berjalan.Orang464.0 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Bulan iniPengadilan NegeriTotal terdakwa perkara biasa bulan ini.Orang0.0 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidanaPengadilan NegeriTerdakwa perkara biasa yang dijatuhi putusan pidana.Orang0.0 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan BandingPengadilan NegeriTerdakwa perkara biasa yang mengajukan banding.Orang72.0 Jumlah Perkara dan Terdakwa PelanggaranPengadilan NegeriTotal perkara pelanggaran dan jumlah terdakwa terkait.Perkara19333.0 Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara pelanggaran yang tercatat masuk bulan berjalan.Perkara19333.0 Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara pelanggaran bulan ini.Perkara19333.0 Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidanaPengadilan NegeriPerkara pelanggaran yang diputus bersalah pidana.Perkara19333.0 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk bulan iniPengadilan NegeriTerdakwa pelanggaran yang tercatat bulan ini.Orang19333.0 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan iniPengadilan NegeriTotal terdakwa pelanggaran bulan ini.Orang19333.0 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidanaPengadilan NegeriTerdakwa pelanggaran yang dijatuhi putusan pidana.Orang19333.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dan PermohonanPengadilan NegeriTotal perkara perdata gugatan dan permohonan.Orang767.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa bulan laluPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Perkara603.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang masuk bulan berjalan.Perkara165.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara gugatan perdata bulan ini.Perkara767.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang DiputusPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang telah diputus.Perkara166.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum BandingPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang diajukan banding.Perkara41.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum KasasiPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang diajukan kasasi.Perkara21.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PKPengadilan NegeriPerkara gugatan perdata yang diajukan Peninjauan Kembali (PK).Perkara4.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara perdata sederhana yang masuk bulan ini.Perkara28.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara perdata sederhana bulan ini.Perkara55.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang DiputusPengadilan NegeriPerkara perdata sederhana yang diputus.Perkara26.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara perdata hubungan industrial (PHI) yang masuk bulan ini.Perkara34.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara PHI bulan ini.Perkara130.0 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang DiputusPengadilan NegeriPerkara PHI yang diputus.Perkara25.0 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa bulan laluPengadilan NegeriPermohonan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Perkara272.0 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk bulan iniPengadilan NegeriPermohonan perdata yang masuk bulan ini.Perkara593.0 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan iniPengadilan NegeriTotal permohonan perdata bulan ini.Perkara855.0 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang DiputusPengadilan NegeriPermohonan perdata yang diputus.Perkara636.0 Jumlah Perkara dan Terdakwa Tindak Pidana KorupsiPengadilan NegeriTotal perkara korupsi dan jumlah terdakwa terkait.Perkara74.0 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan laluPengadilan NegeriPerkara korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Perkara73.0 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan iniPengadilan NegeriPerkara korupsi yang masuk bulan ini.Perkara17.0 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan iniPengadilan NegeriTotal perkara korupsi bulan ini.Perkara17.0 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang DiputusPengadilan NegeriPerkara korupsi yang diputus.Perkara17.0 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan laluPengadilan NegeriTerdakwa korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya.Orang74.0 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan iniPengadilan NegeriTerdakwa korupsi yang masuk bulan ini.Orang17.0 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan iniPengadilan NegeriTotal terdakwa korupsi bulan ini.Orang91.0 DATA VERTIKAL RUMAH TAHANAN KELAS II Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status NarapidanaRumah TahananTotal narapidana di rumah tahanan.Orang18.0 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status TahananRumah TahananTotal tahanan di rumah tahanan.Orang128.0 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Laki-lakiRumah TahananTotal tahanan/narapidana laki-laki di rumah tahanan.Orang236.0 DATA VERTIKAL PDAM KOTA YOGYAKARTA Akses Air Minum Jumlah rumah dengan jaringan/instalasi PDAMPDAM Kota YogyakartaTotal rumah yang memiliki sambungan PDAM.Unit31399.0 Persentase Penduduk Berakses Air MinumPDAM Kota YogyakartaPersentase penduduk yang memiliki akses ke air minum layak.%754 Penduduk berakses air minumPDAM Kota YogyakartaJumlah penduduk yang memiliki akses ke air minum layak.orangn/a Jumlah PDAMPDAM Kota YogyakartaTotal perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi.Unit1.0 Produksi Air MinumPDAM Kota YogyakartaTotal volume air minum yang diproduksi PDAM dalam periode tertentu.m316335981.0 Air Yang Dijual Setiap BulanPDAM Kota YogyakartaVolume air yang dijual oleh PDAM per bulan.m37430204.0 Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok SosialPDAM Kota YogyakartaTotal pelanggan PDAM menurut kelompok sosial.orang566.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial UmumPDAM Kota YogyakartaPelanggan PDAM kelompok sosial umum.orang222.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial KhususPDAM Kota YogyakartaPelanggan PDAM kelompok sosial khusus.orang344.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non NiagaPDAM Kota YogyakartaPelanggan PDAM non-komersial.orang678.555 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-1)PDAM Kota YogyakartaRumah tangga non-niaga kelompok A-1.orang55.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-2)PDAM Kota YogyakartaRumah tangga non-niaga kelompok A-2.orang11.335 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-3)PDAM Kota YogyakartaRumah tangga non-niaga kelompok A-3.orang10.164 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household BPDAM Kota YogyakartaRumah tangga non-niaga kelompok B.orang1.056 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Instansi PemerintahPDAM Kota YogyakartaInstansi pemerintah non-niaga.orang601.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok NiagaPDAM Kota YogyakartaPelanggan PDAM kelompok niaga.orang151.087 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga KecilPDAM Kota YogyakartaPelanggan niaga kecil.orang1.087 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga BesarPDAM Kota YogyakartaPelanggan niaga besar.orang135.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok IndustriPDAM Kota YogyakartaPelanggan PDAM industri.orang15.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri KecilPDAM Kota YogyakartaIndustri kecil.orang3.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri BesarPDAM Kota YogyakartaIndustri besar.orang12.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok HotelPDAM Kota YogyakartaHotel yang menjadi pelanggan PDAM.orang125.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-1PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-1.orang8.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-2PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-2.orang35.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-3PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-3.orang41.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-4PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-4.orang21.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-5PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-5.orang0.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-6PDAM Kota YogyakartaKlasifikasi hotel IV1 A-6.orang20.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Budaya IVPDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum yang termasuk dalam kelompok sosial budaya IV, yaitu pelanggan yang terkait fasilitas budaya, hiburan, atau kegiatan sejenis di wilayah layanan PDAM.orang12.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-1PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-1 sesuai klasifikasi PDAM, biasanya untuk institusi atau instansi tertentu dengan karakteristik spesifik.orang0.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-2PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-2 sesuai klasifikasi PDAM, mencakup pelanggan dengan kebutuhan khusus atau kategori sosial tertentu.orang5.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-3PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-3, termasuk pelanggan instansi/organisasi yang menggunakan air secara khusus.orang1.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-4PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-4, mengacu pada kelompok pelanggan tertentu yang dilayani PDAM secara khusus.orang3.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-5PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-5, biasanya untuk instansi atau kelompok non-rumah tangga tertentu.orang3.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-6PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-6, termasuk pelanggan dengan kebutuhan khusus atau layanan khusus.orang0.0 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-7PDAM Kota YogyakartaJumlah pelanggan air minum kategori VI-7, mencakup kelompok pelanggan spesifik yang memiliki karakteristik penggunaan air tertentu.orang9.0 DATA VERTIKAL PLN Daya Terpasang Daya Terpasang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta KotaPLNTotal kapasitas daya listrik yang terpasang di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.KW903839167.0 Produksi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta KotaPLNTotal listrik yang dihasilkan oleh PLN di wilayah layanan Kota Yogyakarta.KWh1730439409.0 Listrik Terjual PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta KotaPLNTotal listrik yang dijual kepada pelanggan di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.KWh1397546913.0 Listrik Dipakai Sendiri PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta KotaPLNJumlah listrik yang digunakan PLN untuk kebutuhan operasional sendiri.KWh4138895.0 Susut/Hilang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta KotaPLNJumlah listrik yang hilang atau susut akibat teknis dan non-teknis di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.KWh56517024.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif SosialPLNTotal energi listrik yang dijual kepada pelanggan golongan sosial.KWh194527768.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 220 VAPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 220 VA.KWh0.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 450 VA - 200 KPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 450 VA sampai 200 kVA.KWh67461352.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial > 200 kVAPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya lebih dari 200 kVA.KWh127066416.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah TanggaPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga.KWh573518371.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 450 VA - 2200 VAPLNEnergi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450–2200 VA.KWh527632766.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 3500 s/d 5500 VAPLNEnergi listrik untuk rumah tangga dengan daya 3500–5500 VA.KWh45885605.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga > 6600 VAPLNEnergi listrik untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA.KWh0.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif BisnisPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan bisnis.KWh532458639.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 450 VA - 5500 VAPLNEnergi listrik bisnis dengan daya 450–5500 VA.KWh57263147.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 6600 s/d 200 kVAPLNEnergi listrik bisnis dengan daya 6600 VA sampai 200 kVA.KWh207944448.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis > 200 kVAPLNEnergi listrik bisnis dengan daya lebih dari 200 kVA.KWh267251044.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif IndustriPLNEnergi listrik yang dijual ke pelanggan industri.KWh30289213.393 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri 450 VA s/d 14 kVAPLNEnergi listrik industri dengan daya 450 VA sampai 14 kVA.KWh644.393 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 14 kVA - 200 kVAPLNEnergi listrik industri dengan daya lebih dari 14 kVA sampai 200 kVA.KWh11082905.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 200 kVAPLNEnergi listrik industri dengan daya lebih dari 200 kVA.KWh19205664.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 30.000 kVAPLNEnergi listrik industri dengan daya lebih dari 30.000 kVA.KWh0.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung PemerintahPLNEnergi listrik yang dijual ke gedung pemerintah.KWh51006038.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah 450 VA s/d > 200 kVAPLNEnergi listrik gedung pemerintah dengan daya 450 VA sampai >200 kVA.KWh27765183.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah > 200 kVAPLNEnergi listrik gedung pemerintah dengan daya >200 kVA.KWh19819953.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Traksi/TPLNEnergi listrik yang dijual untuk kebutuhan traksi transportasi.KWh1602872.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Curah/CPLNEnergi listrik yang dijual untuk pelanggan curah.KWh0.0 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Layanan Khusus/LPLNEnergi listrik yang dijual untuk pelanggan layanan khusus.KWh1818030.0 Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Rumah TanggaPLNTotal pelanggan listrik rumah tangga di wilayah layanan PLN.KWh280.487 Jumlah Pelanggan UsahaPLNTotal pelanggan listrik untuk usaha.KWh25806.0 Jumlah Pelanggan BisnisPLNTotal pelanggan listrik bisnis.KWh198.0 Jumlah Pelanggan UmumPLNTotal pelanggan listrik umum di wilayah layanan PLN.KWh9722.0 Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa YogyakartaPLNPersentase daya listrik yang tersedia dibandingkan kebutuhan total.%0.469107551487414 Daya Terkontrak Provinsi DIYPLNTotal daya listrik yang dikontrak oleh PLN di Provinsi DIY.KWh2622.0 Daya Listrik TerpasangPLNTotal kapasitas daya listrik terpasang di wilayah layanan PLN.KWh1230.0 DATA VERTIKAL KANTOR POS BESAR DIY Produksi Pos Menurut Jenis Surat Pos Dalam Negeri Jenis BiasaKantor PosJumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos reguler biasa.Pucukn/a Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat KhususKantor PosJumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos kilat khusus.Pucuk1134670.0 Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express DokumenKantor PosJumlah surat dokumen yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Dokumen.Pucuk198.634 Surat Pos Luar Negeri Jenis BiasaKantor PosJumlah surat yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan pos reguler biasa.Pucuk3.24 Surat Pos Luar Negeri Jenis RLNKantor PosJumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan RLN (Registered Letter International).Pucuk3.885 Surat Pos Luar Negeri Jenis EMSKantor PosJumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan EMS (Express Mail Service).Pucuk3.679 Paket Pos Dalam Negeri Jenis BiasaKantor PosJumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket reguler biasa.Kolin/a Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat KhususKantor PosJumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket kilat khusus.Kolin/a Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express BarangKantor PosJumlah paket barang yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Barang.Kolin/a Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa InternasionalKantor PosJumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket reguler internasional.Kolin/a Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat InternasionalKantor PosJumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket cepat internasional.Kolin/a Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barangKantor PosJumlah paket barang yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan EMS Internasional.Kolin/a Produksi Pos Menurut Jenis dan Jumlah Besar Uang Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis BiasaKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis biasa.Rp (Ribu)n/a Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat KhususKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis kilat khusus.Rp (Ribu)27914414153.0 Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express DokumenKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis Pos Express Dokumen.Rp (Ribu)4974873848.0 Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis BiasaKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis biasa.Rp (Ribu)n/a Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis RLNKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis RLN.Rp (Ribu)799376931.0 Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis EMSKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis EMS.Rp (Ribu)2819626064.0 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis BiasaKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis biasa.Rp (Ribu)107423310.0 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat KhususKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis kilat khusus.Rp (Ribu)27914414153.0 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express BarangKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis Pos Express Barang.Rp (Ribu)n/a Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa InternasionalKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis reguler internasional.Rp (Ribu)343621863.0 Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat InternasionalKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis cepat internasional.Rp (Ribu)183105942.0 Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barangKantor PosTotal nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis EMS.Rp (Ribu)2819626064.0 Weselpos Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang DikirimKantor PosJumlah weselpos yang dikirim di dalam negeri.Weselpos7.856 Nilai Weselpos Dalam Negeri yang DikirimKantor PosTotal nominal uang yang dikirim melalui weselpos dalam negeri.Rp (Ribu)24595463198.0 Jumlah Weselpos Luar Negeri yang DikirimKantor PosJumlah weselpos yang dikirim ke luar negeri.Weselpos733.0 Nilai Weselpos Luar Negeri yang DikirimKantor PosTotal nominal uang yang dikirim melalui weselpos ke luar negeri.Rp (Ribu)4403331636.0 Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang DiterimaKantor PosJumlah weselpos yang diterima di dalam negeri.Weselpos4.827 Nilai Weselpos Dalam Negeri yang DiterimaKantor PosTotal nominal uang yang diterima melalui weselpos dalam negeri.Rp (Ribu)5545432984.0 Jumlah Weselpos Luar Negeri yang DiterimaKantor PosJumlah weselpos yang diterima dari luar negeri.Weselpos10.038 Nilai Weselpos Luar Negeri yang DiterimaKantor PosTotal nominal uang yang diterima melalui weselpos dari luar negeri.Rp (Ribu)55092288787.0 DATA VERTIKAL BANK INDONESIA Moneter Kredit UMKM PerbankanBank IndonesiaTotal kredit yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Rp (Juta)5465673.0 Moneter & Keuangan Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD)Bank IndonesiaNilai tukar tengah rupiah terhadap USD yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan transaksi valas di pasar uang.Rp1601724.0 Moneter & Keuangan BI-7D Reverse RepoBank IndonesiaSuku bunga acuan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka reverse repo 7 hari.%6 Kantor Bank Aset Kantor Bank Aset Bank UmumBank IndonesiaJumlah kantor bank yang dimiliki bank umum di wilayah tertentu.Rp (Juta)73433503.0 Kantor Bank Aset BPRBank IndonesiaJumlah kantor yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Rp (Juta)2352731.0 Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga berupa GiroBank IndonesiaTotal dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk rekening giro.Rp (Juta)6751823.0 Dana Pihak Ketiga berupa DepositoBank IndonesiaTotal dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk deposito berjangka.Rp (Juta)13701515.0 Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada Bank UmumBank IndonesiaTotal deposito nasabah di bank umum.Rp (Juta)12200487.0 Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada BPRBank IndonesiaTotal deposito nasabah di BPR.Rp (Juta)1501028.0 Dana Pihak Ketiga berupa TabunganBank IndonesiaTotal dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk tabungan.Rp (Juta)22438524.0 Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada Bank UmumBank IndonesiaTotal tabungan nasabah di bank umum.Rp (Juta)21883749.0 Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada BPRBank IndonesiaTotal tabungan nasabah di BPR.Rp (Juta)554775.0 Kredit (Bank Umum) Menurut Jenis Penggunaan Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Modal KerjaBank IndonesiaTotal kredit bank umum yang diberikan untuk modal kerja.Rp (Juta)5239874.0 Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk InvestasiBank IndonesiaTotal kredit bank umum yang digunakan untuk investasi.Rp (Juta)10638250.0 Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk KonsumsiBank IndonesiaTotal kredit bank umum yang digunakan untuk konsumsi.Rp (Juta)5055047.0 Kredit (Bank Umum) Menurut Sektor Ekonomi Pinjaman Berdasarkan Lapangan UsahaBank IndonesiaKredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman.Rp (Juta)15905695.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & PerikananBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.Rp (Juta)233328.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan PenggalianBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertambangan dan penggalian.Rp (Juta)11565.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri PengolahanBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor industri pengolahan.Rp (Juta)960147.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan GasBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengadaan listrik dan gas.Rp (Juta)2175.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur UlangBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengelolaan air, sampah, limbah, dan daur ulang.Rp (Juta)623.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha KonstruksiBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan kepada sektor konstruksi.Rp (Juta)5788231.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan MotorBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran serta reparasi mobil dan motor.Rp (Juta)3625355.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan PergudanganBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor transportasi dan pergudangan.Rp (Juta)348289.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan MinumBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor akomodasi dan penyediaan makanan & minuman.Rp (Juta)1984987.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan KomunikasiBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor informasi dan komunikasi.Rp (Juta)39241.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan AsuransiBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa keuangan dan asuransi.Rp (Juta)51232.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real EstateBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor real estate.Rp (Juta)447467.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa PerusahaanBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan.Rp (Juta)147218.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial WajibBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.Rp (Juta)450.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa PendidikanBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pendidikan.Rp (Juta)725457.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.Rp (Juta)498572.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa lainnya.Rp (Juta)1041358.0 Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah TinggalBank IndonesiaKredit bank umum yang diberikan untuk kepemilikan rumah tinggal.Rp (Juta)658388.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan ApartemenBank IndonesiaKredit bank umum untuk kepemilikan flat dan apartemen.Rp (Juta)1954.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)Bank IndonesiaKredit bank umum untuk ruko dan rukan.Rp (Juta)108752.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan BermotorBank IndonesiaKredit bank umum untuk pembelian kendaraan bermotor.Rp (Juta)345918.0 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk kebutuhan konsumsi lain yang bukan sektor usaha.Rp (Juta)3922626.0 Berdasarkan Kolektibilitas Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas LancarBank IndonesiaKredit bank umum yang dikategorikan lancar.Rp (Juta)19616077.0 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas DPKBank IndonesiaKredit bank umum yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK).Rp (Juta)743939.0 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang LancarBank IndonesiaKredit bank umum yang dikategorikan kurang lancar.Rp (Juta)40728.0 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas DiragukanBank IndonesiaKredit bank umum yang dikategorikan diragukan.Rp (Juta)90552.0 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas MacetBank IndonesiaKredit bank umum yang dikategorikan macet.Rp (Juta)469624.0 Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran Cash InflowBank IndonesiaTotal penerimaan kas dalam sistem pembayaran bank.Rp (Juta)17897218.0 Sistem Pembayaran Cash OutflowBank IndonesiaTotal pengeluaran kas dalam sistem pembayaran bank.Rp (Juta)13401598.0 Perputaran Kliring TransaksiBank IndonesiaAktivitas keuangan yang terjadi dalam sistem pembayaran.Lembar5503.0 NominalBank IndonesiaNilai uang dari transaksi dalam sistem pembayaran.Rp (Juta)21325.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk Modal KerjaBank IndonesiaKredit UMKM bank umum yang digunakan untuk modal kerja.Rp (Juta)3375757.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk InvestasiBank IndonesiaKredit UMKM bank umum yang digunakan untuk investasi.Rp (Juta)2089916.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pinjaman Berdasarkan Lapangan UsahaBank IndonesiaKredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman.Rp (Juta)5465673.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & PerikananBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan.Rp (Juta)183639.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan PenggalianBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pertambangan & penggalian.Rp (Juta)11546.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri PengolahanBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor industri pengolahan.Rp (Juta)626839.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan GasBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pengadaan listrik & gas.Rp (Juta)2175.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur UlangBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pengelolaan air, sampah, limbah, daur ulang.Rp (Juta)20007.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha KonstruksiBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor konstruksi.Rp (Juta)218026.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan MotorBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & motor.Rp (Juta)2516981.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan PergudanganBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor transportasi & pergudangan.Rp (Juta)62334.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan MinumBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor akomodasi & penyediaan makan minum.Rp (Juta)71901.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan KomunikasiBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor informasi & komunikasi.Rp (Juta)63491.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan AsuransiBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa keuangan & asuransi.Rp (Juta)32692.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real EstateBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor real estate.Rp (Juta)98712.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa PerusahaanBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan.Rp (Juta)195653.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial WajibBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, & jaminan sosial wajib.Rp (Juta)450.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa PendidikanBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor pendidikan.Rp (Juta)686.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor kesehatan & kegiatan sosial lainnya.Rp (Juta)122603.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk sektor jasa lainnya.Rp (Juta)522915.0 Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah TinggalBank IndonesiaKredit bank umum untuk kepemilikan rumah tinggal.Rp (Juta)0.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan ApartemenBank IndonesiaKredit bank umum untuk kepemilikan flat & apartemen.Rp (Juta)0.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)Bank IndonesiaKredit bank umum untuk ruko & rukan.Rp (Juta)0.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan BermotorBank IndonesiaKredit bank umum untuk kendaraan bermotor.Rp (Juta)0.0 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha LainnyaBank IndonesiaKredit bank umum untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha.Rp (Juta)0.0 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta Posisi Kredit Usaha Mikro yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)Bank IndonesiaTotal posisi kredit usaha mikro menurut kabupaten/kota (juta Rp).Rp (Juta)n/a Posisi Kredit Usaha Kecil yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)Bank IndonesiaTotal posisi kredit usaha kecil menurut kabupaten/kota (juta Rp).Rp (Juta)n/a Posisi Kredit Usaha Menengah yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)Bank IndonesiaTotal posisi kredit usaha menengah menurut kabupaten/kota (juta Rp).Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta (Juta Rupiah) Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Jenis Penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rupiah)Bank IndonesiaTotal pinjaman Rupiah & Valas menurut jenis penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rp).Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)Bank IndonesiaTotal pinjaman Rupiah & Valas menurut kabupaten/kota di DIY (juta Rp).Rp (Juta)n/a DATA VERTIKAL OJK Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa GiroOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa giro.Rekening39844.0 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Simpanan BerjangkaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa deposito berjangka.Rekening81213.0 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa TabunganOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa tabungan.Rekening4722817.0 Posisi Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan PertanianOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertanian.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan PerikananOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan perikanan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Pertambangan & PenggalianOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertambangan & penggalian.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Industri PengolahanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan industri pengolahan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Listrik, Gas & AirOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan listrik, gas, & air.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan KonstruksiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan konstruksi.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perdagangan Besar & EceranOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan perdagangan besar & eceran.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Peny Akomodasi & Makan MinumOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan akomodasi & makan minum.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Transportasi, PergudanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan transportasi & pergudangan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perantara KeuanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut jenis penggunaan jasa keuangan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Real Estate, Usaha PersewaanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor real estate & usaha persewaan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Adm Pemerintahan, PertanahanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor pemerintahan & pertanahan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa PendidikanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor pendidikan.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kesehatan & Kegiatan SosialOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial BudayaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Perseorangan Rumah TanggaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Badan InternasionalOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman menurut sektor badan internasional.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Kegiatan yang belum jelas batasannyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman sektor kegiatan belum jelas batasannya.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Bukan Lapangan UsahaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman untuk penggunaan bukan sektor usaha.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Modal KerjaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman modal kerja.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan InvestasiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman untuk investasi.Rp (Juta)n/a Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan KonsumsiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total pinjaman untuk konsumsi.Rp (Juta)n/a Kredit (BPR) Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah TinggalOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR untuk kepemilikan rumah tinggal.Rp (Juta)55771.0 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan ApartemenOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR untuk flat & apartemen.Rp (Juta)n/a Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR untuk ruko & rukan.Rp (Juta)n/a Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan BermotorOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR untuk kendaraan bermotor.Rp (Juta)n/a Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha LainnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha.Rp (Juta)778192.0 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas LancarOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR yang dikategorikan lancar.Rp (Juta)1572008.0 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas DPKOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK).Rp (Juta)242741.0 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang LancarOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR yang dikategorikan kurang lancar.Rp (Juta)43884.0 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas DiragukanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR yang dikategorikan diragukan.Rp (Juta)28382.0 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas MacetOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit BPR yang dikategorikan macet.Rp (Juta)224422.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Modal KerjaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM untuk modal kerja menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)3375757.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan InvestasiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM untuk investasi menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)2089916.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan KonsumsiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM untuk konsumsi menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)n/a Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan MikroOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit usaha mikro yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)n/a Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan KecilOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit usaha kecil yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)n/a Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan MenengahOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit usaha menengah yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.Rp (Juta)n/a Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi PertanianOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertanian.Rp (Juta)5465673.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi PerikananOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor ekonomi perikanan.Rp (Juta)183639.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertambangan & PenggalianOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertambangan & penggalian.Rp (Juta)11546.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Industri PengolahanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor industri pengolahan.Rp (Juta)626839.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Listrik, Gas & AirOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor pengadaan listrik, gas & air.Rp (Juta)2175.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi KonstruksiOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor konstruksi.Rp (Juta)20007.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perdagangan Besar & EceranOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor perdagangan besar & eceran.Rp (Juta)218026.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Peny Akomodasi & Makan MinumOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor akomodasi & penyediaan makan minum.Rp (Juta)2516981.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Transportasi, PergudanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor transportasi & pergudangan.Rp (Juta)62334.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perantara KeuanganOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor jasa keuangan/perantara.Rp (Juta)71901.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Real Estate, Usaha PersewaanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor real estate & usaha persewaan.Rp (Juta)63491.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Adm Pemerintahan, PertanahanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor administrasi pemerintahan & pertanahan.Rp (Juta)32692.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa PendidikanOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor pendidikan.Rp (Juta)98712.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kesehatan & Kegiatan SosialOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial.Rp (Juta)195653.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kemasyarakatan, Sosial BudayaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya.Rp (Juta)450.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Perseorangan Rumah TanggaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga.Rp (Juta)686.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Badan InternasionalOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor badan internasional.Rp (Juta)122603.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Kegiatan yang belum jelas batasannyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor kegiatan yang belum jelas batasannya.Rp (Juta)522915.0 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Bukan Lapangan UsahaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Kredit UMKM menurut sektor bukan lapangan usaha.Rp (Juta)0.0 Jumlah Bank Jumlah Bank Umum PemerintahOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total jumlah bank umum milik pemerintah.Unit164.0 Jumlah KC Bank Umum PemerintahOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor cabang bank umum pemerintah.Unit44.0 Jumlah KCP Bank Umum PemerintahOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor cabang pembantu bank umum pemerintah.Unit120.0 Jumlah KK Bank Umum PemerintahOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor kas bank umum pemerintah.Unit0.0 Jumlah Bank Umum SwastaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)Total bank umum milik swasta.Unit35.0 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Total BPR/BPRS.Unit35.0 Jumlah KP Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor pusat BPR/BPRS.Unit11.0 Jumlah KC Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor cabang BPR/BPRS.Unit9.0 Jumlah KK Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Jumlah kantor kas BPR/BPRS.Unit15.0 DATA VERTIKAL DAOP VI KOTA YOGYAKARTA Perhubungan DAOP VI Jumlah Stasiun Kereta ApiDaerah Operasi VI Kota YogyakartaTotal stasiun KA di wilayah tertentu.Unit2.0 Total penumpang melalui stasiunDaerah Operasi VI Kota YogyakartaJumlah penumpang yang melewati stasiun.Orangn/a Jumlah penumpang kelas eksekutifDaerah Operasi VI Kota YogyakartaTotal penumpang kelas eksekutif.Orangn/a Jumlah penumpang kelas bisnisDaerah Operasi VI Kota YogyakartaTotal penumpang kelas bisnis.Orangn/a Jumlah penumpang kelas ekonomiDaerah Operasi VI Kota YogyakartaTotal penumpang kelas ekonomi.Orangn/a Total angkutan barang melalui Stasiun Kereta ApiDaerah Operasi VI Kota YogyakartaJumlah barang yang diangkut melalui stasiun.Tonn/a Barang hantaran potonganDaerah Operasi VI Kota YogyakartaBarang yang dikirim per potongan (unit).Tonn/a DATA VERTIKAL BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II Jumlah Radio Swasta NiagaBMS Frek RadioTotal radio swasta niaga yang beroperasi.Unit16.0 DATA VERTIKAL PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA Stok Awal Beras per Bulan Perum Bulog Divre YogyakartaBULOGPersediaan beras awal bulan di Bulog Divre Yogyakarta.Kg9211475.0 Pengadaan Beras per Bulan Perum Bulog Divre YogyakartaBULOGTotal pengadaan beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan.Kg55724350.0 Penyaluran Beras per Bulan Perum Bulog Divre YogyakartaBULOGTotal penyaluran beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan.Kg46903600.0 Stok Akhir Beras per Bulan Perum Bulog Divre YogyakartaBULOGPersediaan beras akhir bulan di Bulog Divre Yogyakarta.Kg12943270.0 DATA VERTIKAL PENGADILAN AGAMA KELAS IA Jumlah Cerai Talak menurut Kecamatan di Kota YogyakartaPengadilan AgamaJumlah perceraian dengan talak yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta.Kasus116.0 Jumlah Cerai Gugat menurut Kecamatan di Kota YogyakartaPengadilan AgamaJumlah perceraian dengan gugatan yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta.Kasus492.0 Jumlah Perkara Diterima pada pengadilan Agama YogyakartaPengadilan AgamaTotal perkara yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta.Kasusn/a Jumlah Perkara Diputus pada Pengadilan Agama YogyakartaPengadilan AgamaTotal perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.Kasusn/a DATA VERTIKAL KWARTIR CABANG Jumlah Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal gugus depan Pramuka yang ada per kecamatan di Kota Yogyakarta.Buah444.0 Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal majelis pembimbing gugus depan per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang1026.0 Jumlah Majelis Pembimbing Ranting menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal majelis pembimbing ranting per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang232.0 Jumlah Anggota Andalan menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota andalan Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang280.0 Jumlah Anggota Saka menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota Saka Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang257.0 Jumlah Anggota Pembina menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal pembina Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang671.0 Jumlah Anggota Pandega menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota Pandega Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang380.0 Jumlah Anggota Penegak menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota Penegak Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang7058.0 Jumlah Anggota Penggalang menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota Penggalang Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang12077.0 Jumlah Anggota Siaga menurut Kecamatan di Kota YogyakartaKwartir CabangTotal anggota Siaga Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.Orang8332.0 Jumlah SakaKwartir CabangTotal anggota Saka secara keseluruhan di wilayah tertentu.Buah257.0