{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2024","type":"text"}], "records": [ [1,"PENDIDIKAN","","","",""], [2,"Rasio Guru dengan Murid","","","",""], [3,"Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","-","15.77"], [4,"Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.","-","14.28"], [5,"Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","-","633.5"], [6,"Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.","-","681.37"], [7,"Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Rasio ketersediaan jumlah sekolah di jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia pendidikan dasar","-","41.09"], [8,"Angka Partisipasi Sekolah (APS)","","","",""], [9,"Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (usia 7 - 12 Tahun)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","99.99"], [10,"Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (usia 13 - 15 Tahun)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","99.98"], [11,"Angka Partisipasi Kasar (APK)","","","",""], [12,"Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","125.71"], [13,"Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.","%","110.91"], [14,"Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","123.74"], [15,"Angka Partisipasi Murni (APM)","","","",""], [16,"Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.","%","104.67"], [17,"Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","108.1"], [18,"Angka Putus Sekolah Per Jenjang Pendidikan","","","",""], [19,"Angka Putus Sekolah Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","0.003"], [20,"Jumlah anak putus sekolah SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","1.0"], [21,"Angka Putus Sekolah Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","0.02"], [22,"Jumlah anak putus sekolah SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","5.0"], [23,"Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan","","","",""], [24,"Angka Kelulusan SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama","%","100"], [25,"Jumlah lulusan pada jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama","Orang","6855.0"], [26,"Jumlah peserta didik kelas terakhir SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","6640.0"], [27,"Persentase kelulusan ujian nasional SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian","%","n/a"], [28,"Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase peserta didik yang memulai pendidikan di kelas 1 sekolah dasar (SD) pada tahun tertentu dan berhasil menamatkan pendidikan hingga kelas 6 SD, dibandingkan dengan seluruh peserta didik yang masuk kelas 1 pada tahun tersebut","%","110"], [29,"Angka Kelulusan SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase peserta didik pada jenjang SMP atau MTs yang dinyatakan lulus (memenuhi syarat kelulusan) dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir kelulusan pada jenjang tersebut di periode yang sama.","%","100"], [30,"Jumlah lulusan pada jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","6776.0"], [31,"Jumlah peserta didik kelas terakhir SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","6665.0"], [32,"Persentase kelulusan ujian nasional SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian","%","n/a"], [33,"Angka Melanjutkan","","","",""], [34,"Angka melanjutkan Jenjang SD ke SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","115.31"], [35,"Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","7065.0"], [36,"Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","7033.0"], [37,"Angka melanjutkan Jenjang SMP ke SMA/SMK/MA","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","166.93"], [38,"Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","12854.0"], [39,"Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","7805.0"], [40,"Jumlah Sekolah","","","",""], [41,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","13646.0"], [42,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","11.0"], [43,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","11.0"], [44,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","0.0"], [45,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","206.0"], [46,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","206.0"], [47,"Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","0.0"], [48,"Jumlah Sekolah Dasar (SD)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah","Unit","162.0"], [49,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah","Unit","87.0"], [50,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah","Unit","87.0"], [51,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah","Unit","0.0"], [52,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta","Unit","75.0"], [53,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta","Unit","75.0"], [54,"Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta","Unit","0.0"], [55,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama","Unit","58.0"], [56,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri","Unit","16.0"], [57,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri","Unit","16.0"], [58,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri","Unit","0.0"], [59,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta","Unit","42.0"], [60,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta","Unit","42.0"], [61,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta","Unit","0.0"], [62,"Jumlah Sekolah yang Terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","434.0"], [63,"Jumlah Sekolah Dasar yang Terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","162.0"], [64,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Unit","272.0"], [65,"Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [66,"Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [67,"Meningkatnya persentase SD terakreditasi minimal B","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [68,"Meningkatnya persentase SMP terakreditasi minimal B","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","94.92"], [69,"Jumlah Peserta Didik","","","",""], [70,"Jumlah Siswa Taman Kanak- Kanak (TK)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","9028.0"], [71,"Jumlah Siswa TK Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","685.0"], [72,"Jumlah Siswa TK Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","8343.0"], [73,"Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta","Orang","37301.0"], [74,"Jumlah Siswa SD Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta","Orang","18272.0"], [75,"Jumlah Siswa SD Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta","Orang","19029.0"], [76,"Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta","Orang","20400.0"], [77,"Jumlah Siswa SMP Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri","Orang","10545.0"], [78,"Jumlah Siswa SMP Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta","Orang","9855.0"], [79,"Jumlah Siswa Miskin","","","",""], [80,"Jumlah Siswa Miskin Jenjang SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa SD/MI/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","8797.0"], [81,"Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","4950.0"], [82,"Jumlah Guru","","","",""], [83,"Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","681.0"], [84,"Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","47.0"], [85,"Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","634.0"], [86,"Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","2427.0"], [87,"Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","2363.0"], [88,"Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","1186.0"], [89,"Pemenuhan kebutuhan guru SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","1177"], [90,"Pemenuhan Kualifikasi guru SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","94.63"], [91,"Jumlah Guru SD Tersertifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","1390.0"], [92,"Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","1650.0"], [93,"Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","653.0"], [94,"Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Swasta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","737.0"], [95,"Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","n/a"], [96,"Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","93.74"], [97,"Jumlah Guru SMP Tersertifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","737.0"], [98,"Persentase guru sesuai kualifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","n/a"], [99,"Jumlah guru yang sesuai kualifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","0.9374"], [100,"Jumlah Pendidik LKP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","210.0"], [101,"Jumlah Ruang Kelas","","","",""], [102,"Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Buah","3303.0"], [103,"Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu","Buah","1.0"], [104,"Jumlah Seluruh Kelas SD/MI","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu","Buah","1792.0"], [105,"Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar","Buah","1792.0"], [106,"Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu","%","100"], [107,"Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu","Buah","912.0"], [108,"Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama","Buah","912.0"], [109,"Kualifikasi Guru","","","",""], [110,"Presentase Guru SD memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","94.77"], [111,"Kualifikasi Guru SD Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD / sederajat) yang memiliki ijazah akademik minimal Strata-1 (S1) atau diploma IV (D-IV)","Orang","2300.0"], [112,"Presentase Guru SMP memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang dibutuhkan dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","94.73"], [113,"Kualifikasi Guru SMP Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) pada tahun ajaran tertentu","Orang","1563.0"], [114,"Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet","","","",""], [115,"Jumlah Sekolah SD Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif","Unit","193.0"], [116,"Jumlah Sekolah SMP Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif","Unit","193.0"], [117,"Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa","","","",""], [118,"Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD/MI yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SD/MI/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [119,"Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP/MTs yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SMP/MTs/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [120,"Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru ","","","",""], [121,"tenaga kependidikan non guru SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian","%","100"], [122,"Program Kesetaraan","","","",""], [123,"Peserta Kesetaraan SD (Program Paket A)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah lulusan program Paket A dapat yang melanjutkan ke jenjang lebih SMP/MTs atau program Paket B.","Orang","340.0"], [124,"Peserta Kesetaraan SMP (Program Paket B)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","568.0"], [125,"Peserta Kesetaraan SMA (Program Paket C)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","program pendidikan kesetaraan yang setara dengan SMA / SMK / MA (setara jenjang menengah atas) dalam pendidikan nonformal / kesetaraan. (BPS indikator pendidikan menyebut “pendidikan non formal adalah paket A (SD), B (SMP), C (SMA))","Orang","640.0"], [126,"Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian","","","",""], [127,"Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang telah melalui proses assesmen yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin bahwa lembaga tersebut menyelenggarakan program menerapkan standar yang ditentukan oleh Kemenaker secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","n/a"], [128,"Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","n/a"], [129,"Pendidikan Taman Kanak- Kanak","","","",""], [130,"Persentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Mengikuti Program TK","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun (PAUD)” = jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah total anak usia 5-6 tahun","%","97.67"], [131,"Guru yang Layak Mendidik TK dengan Kualifikasi Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","92.22"], [132,"Pendidikan di Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat","","","",""], [133,"Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah anak 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","3769"], [134,"Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga","","","",""], [135,"Pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Tingkat ketercapaian satuan pendidikan dalam memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia","%","100"], [136,"Pemenuhan SNP SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD/MI di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [137,"Pemenuhan SNP SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [138,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Nilai atau skor capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari penilaian mandiri (self-assessment) oleh perangkat daerah dan diverifikasi oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal","Nilai","n/a"], [139,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat, dengan kriteria:\n AA (nilai >90-100)\n A (Nilai >80-90)\n BB (Nilai >70-80)\n B (Nilai >60-70)\n CC (Nilai >50-60)\n C (nilai >30-50)\n D (Nilai >0-30)","Nilai","n/a"], [140,"Kemampuan Literasi","","","",""], [141,"Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi\n Kompetensi membaca teks sastra\n Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)\n Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)\n Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)","Nilai","76,43"], [142,"Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan\n Kompetensi pada domain Aljabar\n Kompetensi pada domain Geometri\n Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian\n Kompetensi mengetahui (L1)\n Kompetensi menerapkan (L2)\n Kompetensi menalar (L3)","Nilai","56,07"], [143,"Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi\n Kompetensi membaca teks sastra\n Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)\n Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)\n Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)","Nilai","84,62"], [144,"Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan\n Kompetensi pada domain Aljabar\n Kompetensi pada domain Geometri\n Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian\n Kompetensi mengetahui (L1)\n Kompetensi menerapkan (L2)\n Kompetensi menalar (L3)","Nilai","73,15"], [145,"Pendidikan dan Penduduk","","","",""], [146,"Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat.","%","125.71"], [147,"Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Indikator ini mengacu pada jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah “tamat” PAUD atau sedang belajar dalam satuan PAUD (taman kanak-kanak / pendidikan pra-sekolah)","Jiwa","90,86%"], [148,"Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","98.16"], [149,"Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah siswa pada jenjang PAUD yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta","Sekolah","213.0"], [150,"Jumlah Satuan PAUD ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Sekolah","217.0"], [151,"Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag.","%","104.67"], [152,"Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","34510.0"], [153,"Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","34510.0"], [154,"Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","100"], [155,"Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","19036.0"], [156,"Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","19036.0"], [157,"Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase Jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dikota yogyakarta dihitung dari jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 %","%","100%"], [158,"Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah anak usia 7–15 tahun yang terdaftar / aktif belajar di jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7–15 tahun. (di SPM: indikator “Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar”)","Jiwa","9863.0"], [159,"Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100%","%","100%"], [160,"Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar / menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.","Jiwa","1481.0"], [161,"Persentase Kelulusan warga belajar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah warga belajar yang lulus / jumlah warga belajar di akhir jenjang × 100%","%","100"], [162,"Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB","Orang","1481.0"], [163,"jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang","Orang","1481.0"], [164,"KESEHATAN","","","",""], [165,"Sarana Kesehatan","","","",""], [166,"Jumlah Posyandu","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","622.0"], [167,"Jumlah Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya","Unit","26.0"], [168,"Jumlah Puskesmas Induk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau beberapa wilayah kerja. Puskesmas Induk adalah puskesmas utama (bukan puskesmas pembantu) yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan inti lengkap sesuai ketentuan Kemenkes.","Unit","18.0"], [169,"Jumlah Puskesmas Pembantu","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","8.0"], [170,"Jumlah Puskesmas Keliling","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah puskesmas bersifat mobile yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas induk atau puskesmas pembantu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","0.0"], [171,"Jumlah Poliklinik","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, yang bukan berbentuk rumah sakit dan berada di bawah pengelolaan pemerintah maupun swasta. Termasuk klinik utama dan klinik pratama.","Unit","129.0"], [172,"Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan penunjang medis.","Unit","1.0"], [173,"Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe A","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah sakit kelas A","Unit","0.0"], [174,"Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [175,"Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [176,"Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [177,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh badan hukum atau yayasan swasta, yang memberikan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.","Unit","9.0"], [178,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas dan telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","0.0"], [179,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","3.0"], [180,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","3.0"], [181,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","3.0"], [182,"Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit umum milik swasta yang belum ditetapkan kelasnya (kelas A, B, C, atau D) sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Rumah Sakit","Unit","0.0"], [183,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.","Unit","6.0"], [184,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan khusus untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","3.0"], [185,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Mata","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit mata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [186,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Otak","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [187,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Gigi dan Mulut","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit/kesehatan gigi dan mulut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [188,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Kanker","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [189,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jantung dan Pembuluh Darah","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [190,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jiwa","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kejiwaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [191,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Infeksi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [192,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Paru","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [193,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus THT","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [194,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Bedah","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [195,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ketergantungan Obat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [196,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ginjal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [197,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Bersalin","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","0.0"], [198,"Jumlah Rumah Sakit (RS) Kusta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta.","Unit","0.0"], [199,"Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya rumah sakit umum milik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian/Lembaga lain) yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.","Unit","0.0"], [200,"Jumlah Klinik/Praktek Dokter","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, termasuk klinik pratama, klinik utama, dan praktik dokter umum/spesialis.","Unit","129.0"], [201,"Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) yang memenuhi persyaratan standar pelayanan dan perizinan sesuai ketentuan Kemenkes terhadap total fasilitas yang ada","%","100"], [202,"Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan standar usaha di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dan kelayakan operasional.","Unit","165.0"], [203,"Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (RS, Puskesmas, Klinik Pratama) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","165.0"], [204,"Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase RS dan Puskesmas yang telah mendapatkan status akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna) terhadap total seluruh RS dan Puskesmas yang ada","%","100"], [205,"Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei re-akreditasi\n","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti proses re-akreditasi sesuai siklus 3–5 tahun sekali untuk menjamin mutu pelayanan.","Puskesmas","18.0"], [206,"Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah RS yang telah memperoleh status akreditasi tertinggi (Paripurna dan Utama) sesuai standar Kemenkes","Rumah Sakit","18.0"], [207,"Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dalam kondisi baik, siap pakai, dan terpelihara dibanding total aset fasilitas kesehatan","%","80.93"], [208,"Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya alat dan fasilitas medis/nonmedis di fasyankes yang berfungsi dan terpelihara baik","Unit","785.0"], [209,"Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total inventaris alat dan sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Dinas Kesehatan / UPT.","Unit","970.0"], [210,"Rasio Posyandu Per Satuan Balita","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rasio antara jumlah Posyandu aktif terhadap jumlah balita di wilayah tertentu. Menggambarkan ketersediaan layanan kesehatan dasar anak.","%","55.85"], [211,"Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Perbandingan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terhadap jumlah penduduk","%","37.29"], [212,"Cakupan Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah","%","128.57"], [213,"Cakupan Pembantu Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah","%","17.78"], [214,"Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase pasien miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan sesuai haknya terhadap total pasien miskin yang membutuhkan layanan rujukan.","%","n/a"], [215,"Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS) yang mampu memberikan layanan gawat darurat level 1 (pelayanan hidup dasar dan penanganan awal pasien gawat darurat)","%","100"], [216,"Pelayanan gawat darurat level 1","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Pelayanan yang mencakup resusitasi dasar, penanganan kegawatdaruratan umum, dan stabilisasi pasien sebelum rujukan.","Pelayanan","18.0"], [217,"Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Perbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada suatu wilayah.","%","0.04"], [218,"Skor Akreditasi RS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai hasil penilaian mutu dan kinerja rumah sakit berdasarkan standar akreditasi nasional","%","93,27%"], [219,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai hasil evaluasi internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kesehatan oleh inspektorat","Nilai","A"], [220,"Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Indeks yang menunjukkan tingkat kesehatan keluarga berdasarkan indikator seperti PHBS, gizi, imunisasi, KB, dan perilaku kesehatan.","Indeks","0.447"], [221,"Jumlah keluarga sehat di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu.","Keluarga","34268.0"], [222,"Jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu.","Keluarga","76646.0"], [223,"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Indeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut.","Indeks","86.82"], [224,"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Indeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut.","Indeks","84.33"], [225,"Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)","%","79.57"], [226,"Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)","%","75.62"], [227,"Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Bedah","RSUD Kota Yogyakarta","Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan","Pelayanan","3181.0"], [228,"Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Non bedah","RSUD Kota Yogyakarta","Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan","Pelayanan","21767.0"], [229,"Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Kebidanan","RSUD Kota Yogyakarta","Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan","Pelayanan","331.0"], [230,"Jumlah Pelayanan Radiologi","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Pelayanan","21894.0"], [231,"Jumlah Pelayanan Klinik Patologi","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Pelayanan","340900.0"], [232,"Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) di Rumah Sakit Umum Daerah","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Kunjungan","120642.0"], [233,"Jumlah Kegiatan Pembedahan","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Tindakan","3572.0"], [234,"Jumlah Tindakan Fisioterapi","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Tindakan","26537.0"], [235,"Jumlah Resep yang Ditulis","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Tindakan","1192402.0"], [236,"Jumlah Resep yang dapat Dilayani di RS","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan","Tindakan","1181534.0"], [237,"Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi","","","",""], [238,"Jumlah instalasi farmasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah unit pelaksana fungsional (kabupaten/kota dan provinsi) yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Buah","1.0"], [239,"Jumlah PBF (Pedagang Besar Farmasi)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan/atau bahan obat dalam Jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang\u0002undangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Buah","n/a"], [240,"Jumlah Perusahaan Produk Alat Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota","Buah","n/a"], [241,"Jumlah Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota","Unit","n/a"], [242,"Jumlah perusahaan cabang Penyalur Alat Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota","Unit","n/a"], [243,"Jumlah Apotek","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","143.0"], [244,"Jumlah Toko Obat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","17.0"], [245,"Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase usaha di bidang farmasi dan alat kesehatan yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dibanding total usaha terdaftar.","%","100"], [246,"Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usaha","Unit","32.0"], [247,"Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)yang mengajukan di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usaha","Unit","32.0"], [248,"Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase produk pangan industri rumah tangga yang telah diverifikasi memenuhi komitmen keamanan pangan.","%","96.65"], [249,"Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan.","Unit","924.0"], [250,"Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan.","Unit","956.0"], [251,"Kesehatan Masyarakat","","","",""], [252,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","18134.0"], [253,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2307.0"], [254,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2280.0"], [255,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2273.0"], [256,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2254.0"], [257,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2281.0"], [258,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2275.0"], [259,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2246.0"], [260,"Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Balita","2218.0"], [261,"Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase anak usia 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak sesuai program imunisasi dasar lengkap","%","96.64"], [262,"Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan","Orang","2218.0"], [263,"Jumlah anak usia 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak berumur 1 tahun (12–23 bulan) menurut data Dinas Kesehatan atau Dukcapil daerah","Orang","2295.0"], [264,"Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rasio kasus AFP non-polio terhadap jumlah penduduk <15 tahun sebagai indikator surveilans eradikasi polio","-","6.18"], [265,"Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah total kasus AFP non-polio yang teridentifikasi oleh fasilitas kesehatan","Kasus","5.0"], [266,"Jumlah penduduk < 15 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Penduduk kelompok umur 0–14 tahun hasil konsolidasi data kependudukan daerah","Orang","80888.0"], [267,"Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rasio balita pneumonia yang mendapat pelayanan medis dibanding perkiraan jumlah kasus pneumonia.","%","45.96"], [268,"Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pneumonia balita yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan.","Orang","449.0"], [269,"Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah balita yang diperkirakan menderita pneumonia menurut standar Kemenkes.","Orang","977.0"], [270,"Cakupan Pelayanan Anak Balita","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita usia 1–5 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar minimal 8 kali/tahun.","%","92.39"], [271,"Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total balita yang menerima layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan","Orang","10811.0"], [272,"Jumlah anak balita (1-5 Tahun)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia 1–5 tahun hasil data Dinas Kesehatan atau proyeksi penduduk","Balita","9781.0"], [273,"Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase bayi usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 3 dosis imunisasi IPV, dan 1 dosis imunisasi MR di antara 100 anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","90.35"], [274,"Prevalensi HIV pada populasi dewasa","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi penderita HIV dengan hasil pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus) menggunakan 3 reagen rapid test dengan hasil positif terhadap Jumlah populasi dewasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","0.03"], [275,"Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rasio jumlah kasus HIV/AIDS terhadap total penduduk, indikator epidemiologi HIV","%","0.28"], [276,"Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penyakit oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis (ITB) yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kasus","741.0"], [277,"Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.","%","100"], [278,"Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.","%","99.95"], [279,"Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase daerah yang memenuhi target nasional imunisasi dasar lengkap minimal 80%","%","100"], [280,"Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total desa/kelurahan yang mencapai status STBM sesuai verifikasi Dinkes","Desa","45.0"], [281,"Jumlah penderita gangguan jiwa","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penderita gangguan jiwa berat dan ringan yang tercatat di fasilitas kesehatan","Orang","3215.0"], [282,"Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama.","-","6.0"], [283,"Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah.","Orang","6.0"], [284,"Persentase Balita dengan status Gizi buruk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita dengan status gizi buruk menurut standar WHO dan Kemenkes","%","0.22"], [285,"Jumlah Balita dengan status Gizi buruk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah orang yang memiliki kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan Jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Balita","24.0"], [286,"Persentase Balita dengan status Gizi Kurang","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita dengan gizi kurang sesuai hasil pengukuran antropometri.","%","5.48"], [287,"Jumlah Balita dengan status Gizi Kurang","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah balita yang memiliki kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital (dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Balita","610.0"], [288,"Persentase Balita dengan status Gizi Normal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita yang memiliki status gizi normal sesuai standar WHO","%","83.25"], [289,"Jumlah Balita dengan status Gizi Normal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah balita dengan status gizi baik/normal.","Balita","927.0"], [290,"Persentase Balita dengan status Gizi Lebih","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita dengan status gizi lebih/obesitas","%","11.34"], [291,"Jumlah Balita dengan status Gizi Lebih","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah balita dengan status gizi lebih hasil penimbangan","Balita","126.0"], [292,"Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase selisih angka gizi buruk tahun berjalan dibanding tahun lalu","%","0.22"], [293,"Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita gizi buruk yang mendapat penanganan medis.","%","100"], [294,"Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kasus gizi buruk yang tertangani di fasilitas kesehatan","Orang","102.0"], [295,"Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan di wilayah tertentu","Orang","102.0"], [296,"Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi balita gizi buruk + gizi kurang terhadap seluruh balita ditimbang","%","5,48%"], [297,"Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Akumulasi balita gizi buruk dan kurang hasil pemantauan gizi.","Orang","610.0"], [298,"Jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total balita yang ditimbang di posyandu/puskesmas di wilayah Yogyakarta","Orang","11137.0"], [299,"Jumlah Bayi Berat Badan lahir Rendah (BBLR)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah bayi dengan BBLR yang tercatat di fasilitas kesehatan.","Bayi","197.0"], [300,"Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total bayi usia 0–28 hari menurut laporan fasilitas kesehatan","Bayi","2137.0"], [301,"Jumlah Ibu Hamil","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu hamil","Orang","2139.0"], [302,"Jumlah Ibu Hamil K1","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pertama (K1)","Orang","2382.0"], [303,"Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan yang dianjurkan terhadap total Jumlah ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","99.77"], [304,"Jumlah Ibu Hamil K4","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","2134.0"], [305,"Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu hamil yang memiliki keadaan dimana mengalami KEK (Kekurangan Energi Kalori) malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","314.0"], [306,"Jumlah Ibu Hamil Mendapat Zat Besi (Fe)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu hamil yang mendapat suplementasi zat besi sesuai standar.","Orang","220.0"], [307,"Jumlah pelayanan pemantauan pertumbuhan anak balita","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan total minimal 8 kali pelayanan pemantauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","89.15"], [308,"Jumlah pelayanan kepada Ibu nifas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu nifas setelah melahirkan.","%","99.49"], [309,"Cakupan Pelayanan Nifas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi ibu nifas yang memperoleh minimal 3 kali pelayanan kesehatan","%","99.49"], [310,"Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan sesuai standar pada kunjungan nifas pertama di periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-2 di periode 3 hari sampai 7 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-3 di periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan terakhir pada kunjungan nifas ke-4 di periode 29 sampai 42 hari pasca persalinan pada wilayah DIY.","Orang","2128.0"], [311,"Jumlah seluruh ibu nifas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total ibu nifas dalam satu wilayah tertentu.","Orang","2139.0"], [312,"Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi neonatus komplikasi yang tertangani dibanding seluruh neonatus dengan komplikasi.","%","100.00"], [313,"Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang mendapatkan penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","342.0"], [314,"Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kasus neonatus komplikasi yang ditemukan","Orang","342.0"], [315,"Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Negeri","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Kapasitas tempat tidur di rumah sakit daerah/pemerintah","Unit","364.0"], [316,"Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Swasta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Kapasitas TT di rumah sakit swasta terdaftar","Unit","1468.0"], [317,"Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Negeri","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pelayanan rawat jalan yang diberikan RSUD","Orang","290698.0"], [318,"Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Swasta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kunjungan pasien rawat jalan di RS swasta.","Orang","1392010.0"], [319,"Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Negeri","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total pasien rawat inap di RSUD/pemerintah","Orang","17410.0"], [320,"Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Swasta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total pasien rawat inap di rumah sakit swasta","Orang","74137.0"], [321,"Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pelayanan kesehatan strata 1 (puskesmas) untuk pasien miskin","Kunjungan","n/a"], [322,"Prevalensi Stunting","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase balita (0–59 bln) dengan TB/umur < −2 SD WHO terhadap total balita yang ditimbang.","%","10,07%"], [323,"Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di kota Yogyakarta ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus balita TB/U < −2 SD yang terdata di wilayah","Orang","1122.0"], [324,"Jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total balita (0–59 bln) yang dilakukan pengukuran antropometri dalam periode","Orang","11137.0"], [325,"Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyak peserta didik SD yang menerima pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam periode.","Orang","39020.0"], [326,"Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Aktivitas skrining kesehatan sekolah; indikator biasanya jumlah sekolah atau jumlah siswa yang disaring","Orang","39020.0"], [327,"Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","% anak (kelas 1–9) yang menerima layanan kesehatan sekolah terhadap total anak usia pendidikan dasar","%","100,00%"], [328,"Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran","Orang","61600.0"], [329,"Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama","Orang","61600.0"], [330,"Persentase Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","% pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat di shelter tertentu dibanding total pasien terkonfirmasi","%","0"], [331,"Jumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener","Orang","0.0"], [332,"Jumlah Pasien Covid-19 sekota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kasus terkonfirmasi (akumulasi atau periode tertentu; tentukan cakupan)","Orang","0.0"], [333,"Jumlah Kasus Positif Covid-19","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Kasus Positif Covid-19","Orang","0.0"], [334,"Konfirm Meninggal Positif Covid-19","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah konfirmasi kasus positif yang meninggal","Orang","0.0"], [335,"Konfirm Hidup Positif Covid-19","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah konfirmasi masih hidup / sembuh","Orang","0.0"], [336,"Konfirm tanpa komorbid Positif Covid-19","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus positif tanpa komorbid terdaftar","Orang","0.0"], [337,"Konfirm dengan komorbid Positif Covid-19","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus positif dengan komorbid","Orang","0.0"], [338,"Persentase Kematian Kasus Konfirmasi Covid-19 Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","(Konfirmasi meninggal / total konfirmasi) × 100%","%","0"], [339,"Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi calon jemaah haji yang telah menerima pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebelum keberangkatan.","%","100"], [340,"Jumlah haji yang selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah calon jemaah haji yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.","Orang","408.0"], [341,"Jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan","Orang","408.0"], [342,"Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase jumlah item obat/vaksin/alat kesehatan yang tersedia dibanding kebutuhan.","%","100,00%"], [343,"Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang tersedia di IFK selama kurun waktu 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya item obat dan vaksin dasar yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota selama setahun.","Unit","32.0"], [344,"Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring ","Unit","32.0"], [345,"Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kasus gawat darurat yang tertangani sebelum tiba di fasilitas kesehatan.","%","100,00%"], [346,"Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YES","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YES","Kasus","3225.0"], [347,"Jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawatdarurat pra Hospital","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah permintaan layanan yang diverifikasi sebagai gawat darurat.","Kasus","3225.0"], [348,"Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase peresepan obat yang memenuhi prinsip rasionalitas (tepat indikasi, dosis, dan pasien).","%","100"], [349,"Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dari semua Puskesmas di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase pemberian antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia dibandingkan total kasus ISPA.","%","100"], [350,"Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik di semua Puskesmas Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kasus diare non spesifik yang diberi antibiotik dibandingkan total kasus diare non spesifik.","%","100"], [351,"Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan","%","91.5"], [352,"Persentase rumah yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase rumah yang hasil inspeksinya memenuhi syarat kesehatan.","%","88.5"], [353,"Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase jumlah TFU yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan terhadap total TFU yang diperiksa","%","92.6"], [354,"Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase TPP yang dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan dibanding total TPP yang diperiksa","%","91.7"], [355,"Persentase Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase hasil inspeksi kualitas air minum yang memenuhi standar kesehatan dari total sampel air minum yang diperiksa","%","86.2"], [356,"Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk usia 15–59 tahun yang menerima pelayanan kesehatan.","%","100"], [357,"Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang dilayani di fasilitas kesehatan selama 1 tahun.","Orang","84.305"], [358,"Jumlah usia produktif yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk usia produktif (15–64 tahun) sesuai data Dinkes dalam satu tahun tertentu","Orang","84.305"], [359,"Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase TPP dan DAM yang telah memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi terhadap total TPP dan DAM yang ada","%","92"], [360,"Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya TPP yang telah lulus sertifikasi SLHS sesuai ketentuan Kemenkes","Unit","23.0"], [361,"Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah TPP yang mendaftar untuk mendapatkan SLHS dalam periode tertentu","Unit","25.0"], [362,"Persentase kemantren yang melaksanakan Germas","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kecamatan/kemantren yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.","%","100"], [363,"Tenaga Kesehatan","","","",""], [364,"Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Umum","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah dokter umum yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.","Orang","620.0"], [365,"Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah dokter spesialis yang aktif di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.","Orang","608.0"], [366,"Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Gigi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah dokter gigi yang bekerja di fasilitas kesehatan.","Orang","241.0"], [367,"Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga perawat yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan.","Orang","2757.0"], [368,"Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Gigi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga perawat gigi aktif.","Orang","105.0"], [369,"Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah bidan aktif di fasilitas kesehatan.","Orang","419.0"], [370,"Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Penyehatan Lingkungan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga ahli kesehatan lingkungan aktif.","Orang","20.0"], [371,"Jumlah Tenaga Kesehatan Kefarmasian","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga farmasi (apoteker dan asisten apoteker).","Orang","65.0"], [372,"Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Kesehatan Masyarakat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga ahli kesehatan masyarakat aktif.","Orang","43.0"], [373,"Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Gizi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga ahli gizi aktif di fasilitas kesehatan.","Orang","364.0"], [374,"Jumlah Tenaga Kesehatan Teknisi Medis","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga teknis medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.","Orang","81.0"], [375,"Jumlah Tenaga Kesehatan Sanitasi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga kesehatan yang menangani sanitasi lingkungan.","Orang","54.0"], [376,"Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Proporsi tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik sesuai standar profesi.","%","102.89"], [377,"Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) aktif","Orang","7878.0"], [378,"Jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga kesehatan yang benar-benar melaksanakan praktik aktif.","Orang","7657.0"], [379,"Rasio Dokter/Penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase dokter tiap 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","3.53"], [380,"Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Perbandingan jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk.","Per 1.000 Penduduk","7.89"], [381,"Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kemantren yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra, dan UKBM dalam kegiatan Germas minimal satu kali setahun","Kemantren","n/a"], [382,"Jumlah kemantren di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah unit wilayah pemerintahan setingkat kecamatan di Kota Yogyakarta.","Kemantren","14.0"], [383,"Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Ukuran efisiensi dan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan","Indeks","5.0"], [384,"Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi jumlah UPT dan Dinkes × 5","Indeks","5.0"], [385,"Indeks Kinerja SDMK = Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rata-rata capaian SKP atau angka kredit dibagi target SKP atau angka kredit × 5","Indeks","5.0"], [386,"Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga kesehatan dengan SIP dibanding jumlah nakes keseluruhan × 5","Indeks","5.0"], [387,"Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan dibanding target nakes yang dilatih × 5","Indeks","5.0"], [388,"Cakupan Komplikasi Kebidanan","","","",""], [389,"Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Presentase Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.","%","100"], [390,"Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","2139.0"], [391,"Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu yang melahirkan hidup dalam wilayah kerja pada periode tertentu","Orang","2139.0"], [392,"Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus. dan ruptura uteri (robekan rahim) yang mendapat penanganan terhadap Jumlah total tiap 100 ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan.","%","100"], [393,"Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim), yang mendapat penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","898.0"], [394,"Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","Orang","898.0"], [395,"Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization","","","",""], [396,"Jumlah Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) adalah suatu desa/kelurahan di mana minimal 80Persen dari Jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kelurahan","45.0"], [397,"Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap ≥80%","%","100"], [398,"Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit","","","",""], [399,"Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus baru TBC dengan BTA positif yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan","Orang","386.0"], [400,"Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Estimasi jumlah penduduk dengan TBC BTA positif di wilayah tersebut","Orang","558.0"], [401,"Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Rasio jumlah kasus TBC per 100.000 penduduk di wilayah kerja","Per 100.000 penduduk","69.18"], [402,"Jumlah kasus penderita TBC (baru dan lama)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah seluruh kasus TBC aktif, baik kasus baru maupun lama","Kasus","741.0"], [403,"Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kematian akibat TBC per 100.000 penduduk","Per 100.000 penduduk","358.51"], [404,"Jumlah Pasien TB yang meninggal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pasien dengan diagnosis TBC yang meninggal dalam periode tertentu","Orang","92.0"], [405,"Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh dari total kasus TBC yang diobati","%","46.75"], [406,"Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pasien TBC BTA positif yang ditangani dengan strategi DOTS","Orang","1235.0"], [407,"Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pasien TBC paru BTA positif yang dinyatakan sembuh setelah pengobatan DOTS","Orang","273.0"], [408,"Jumlah penderita DBD yang ditemukan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus DBD yang terlapor dan terkonfirmasi di wilayah kerja","Orang","302.0"], [409,"Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penderita baru DBD (penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue atau aedes) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","584.0"], [410,"Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah pasien DBD baru yang mendapatkan penanganan sesuai standar prosedur operasional","Orang","302.0"], [411,"Cakupan Kunjungan Bayi","","","",""], [412,"Cakupan Kunjungan Bayi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase bayi (berusia 0-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","92.03"], [413,"Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Kali","1.767"], [414,"Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah bayi yang lahir hidup selama satu periode tertentu di wilayah kerja","Orang","1920.0"], [415,"Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin yang menerima makanan pendamping ASI sesuai standar","%","n/a"], [416,"Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya anak keluarga miskin usia 6–24 bulan yang mendapatkan MP-ASI dalam periode tertentu","Orang","0.0"], [417,"Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah keseluruhan anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di wilayah kerja","Orang","0.0"], [418,"Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)","","","",""], [419,"Jumlah Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kelurahan yang terjadi kejadian luar biasa (KLB) dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi","Kelurahan","45.0"], [420,"Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya KLB yang penanganannya dilakukan lebih dari 24 jam setelah laporan","KLB","47.0"], [421,"Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian KLB di kelurahan pada periode yang sama","KLB","47.0"], [422,"Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase KLB yang diselidiki dalam waktu kurang dari 24 jam sejak laporan diterima","%","100"], [423,"Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus KLB yang ditindaklanjuti penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam","Kejadian","47.0"], [424,"Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total KLB yang tercatat dalam satu tahun kalender","Kejadian","47.0"], [425,"Kelurahan Siaga Aktif","","","",""], [426,"Cakupan Kelurahan Siaga Aktif","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kelurahan yang telah dibentuk sebagai Kelurahan Siaga Aktif terhadap total kelurahan","%","100"], [427,"Jumlah Kelurahan Siaga Aktif","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah desa siaga yang aktif (desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kelurahan","45.0"], [428,"Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Siaga","Kelurahan","45.0"], [429,"Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kelurahan siaga aktif yang mendapatkan pembinaan kesehatan masyarakat","%","86.67"], [430,"Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif Mandiri","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kelurahan siaga yang memenuhi kriteria mandiri sesuai indikator nasional","Kelurahan","39.0"], [431,"Jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta ","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah total Kelurahan Siaga aktif di Kota Yogyakarta","Kelurahan","45.0"], [432,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia","","","",""], [433,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Demam Berdarah (DHF)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus penyakit demam berdarah dengue pada manusia di wilayah kerja","Kasus","301.0"], [434,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Malaria","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus wabah/endemik penyakit malaria (penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe plasmodium) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kasus","59.0"], [435,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Tuberkulosis","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus wabah/endemik penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah di dukung dengan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang diagnosis lain (rontgen, CTScan, Mantoux, BTA, atau IGRA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kasus","741.0"], [436,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia AIDS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus wabah/endemik penyakit AIDS yang merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah di wilayah DIY.","Kasus","19.0"], [437,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia HIV","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah Penderita HIV (ODHIV)","Kasus","118.0"], [438,"Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Diare","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus wabah/endemik penyakit diare (Penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasite.) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kasus","8884.0"], [439,"Jumlah pasien HIV dan AIDS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kasus HIV dan AIDS yang terlapor dan ditangani di wilayah kerja","Orang","118.0"], [440,"Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk usia 15–24 tahun yang memahami penularan dan pencegahan HIV/AIDS dengan benar","%","0.028"], [441,"Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS","Orang","N/A"], [442,"Penderita Diare yang Ditangani","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kader","Orang","79.75"], [443,"Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kader","Orang","8884.0"], [444,"Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Estimasi penderita diare = 10% × angka kesakitan diare × jumlah penduduk","Orang","11140.0"], [445,"Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai prosedur terhadap total kasus DBD","%","100"], [446,"Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidimiologi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus DBD yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi","Kejadian","302.0"], [447,"Jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) di wilayah Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kasus DBD yang tercatat melalui sistem Kewaspadaan Dini Rumah Sakit","Kejadian","302.0"], [448,"Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahun","%","100"], [449,"Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahun","Orang","35708.0"], [450,"Jumlah usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya lansia (≥60 tahun) yang mendapat pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun","Orang","35708.0"], [451,"Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang memperoleh layanan kesehatan jiwa","%","100"], [452,"Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dalam kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya penderita gangguan jiwa berat yang mendapat penanganan dalam satu tahun","Orang","1096.0"], [453,"Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total penderita gangguan jiwa berat di wilayah kerja yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan","Orang","1096.0"], [454,"Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kelompok berisiko tinggi HIV yang menerima layanan pencegahan dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan","%","100"], [455,"Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta sesuai standar","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah individu dengan risiko tertular HIV yang menerima layanan kesehatan sesuai standar","Orang","20.678"], [456,"Jumlah Orang berisiko HIV yang berkunjung di Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya orang berisiko HIV yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan","Orang","20.678"], [457,"Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu tahun","%","100"], [458,"Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita DM dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan","Orang","17.251"], [459,"Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Estimasi jumlah penderita DM usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi di SK Dinas Kesehatan","Orang","17.251"], [460,"Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan","%","100"], [461,"Jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita hipertensi dan telah dilayani oleh faskes","Orang","30273.0"], [462,"Jumlah penduduk penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dn ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Estimasi jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi resmi Dinas Kesehatan","Orang","30273.0"], [463,"Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase orang yang diduga TBC dan telah mendapatkan pemeriksaan serta layanan kesehatan sesuai standar","%","100"], [464,"Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar pada kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan","Orang","10.839"], [465,"Jumlah orang terduga tuberkulosis yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya individu yang dicurigai menderita tuberkulosis (terduga TBC) berdasarkan hasil skrining di wilayah kerja dalam satu tahun tertentu","Orang","10.839"], [466,"Pertumbuhan Penduduk","","","",""], [467,"Jumlah Kelahiran Hidup","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari.\n\nJumlah bayi baru lahir","Orang","2148.0"], [468,"Jumlah Kematian Ibu","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kematian wanita selama kehamilan, persalinan, dan dalam 42 hari setelah persalinan tanpa memperhitungkan lama dan tempat kehamilan","Orang","2.0"], [469,"Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup.","-","5.12"], [470,"Angka Kelangsungan Hidup Bayi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya bayi yang bertahan hidup sampai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu","-","990.22"], [471,"Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada periode tertentu","-","93.11"], [472,"Angka Kematian Bayi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu","Per 1000 Kelahiran Hidup","9.78"], [473,"Jumlah kematian bayi di Kota Yogyakarta","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun di wilayah Kota Yogyakarta","Orang","21.0"], [474,"Jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya bayi yang lahir hidup (menangis/bernapas) di Kota Yogyakarta pada tahun yang sama","Orang","10804.0"], [475,"Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total balita yang ada","%","100"], [476,"Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita di faskes dalam satu tahun","Orang","10804.0"], [477,"Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah total anak usia 0–59 bulan yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta dalam tahun yang sama","Orang","10804.0"], [478,"Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap total bayi lahir hidup","%","100"], [479,"Jumlah ibu bersalin di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya ibu bersalin yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun tertentu","Orang","2139.0"], [480,"Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu bersalin yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada tahun yang sama","Orang","2139.0"], [481,"Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilan","%","100"], [482,"Jumlah ibu hamil di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan","Orang","2139.0"], [483,"Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam satu tahun","Orang","2139.0"], [484,"Jumlah Persalinan","RSUD Kota Yogyakarta","Banyaknya peristiwa persalinan yang terjadi di wilayah kerja pada tahun tertentu","Tindakan","205.0"], [485,"Jumlah kelahiran tahun n","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Total kelahiran hidup pada tahun berjalan (tahun n)","Orang","2148.0"], [486,"Penyakit Tidak Menular/Degeneratif","","","",""], [487,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Hipertensi","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus penyakit hipertensi yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Orang","34.753"], [488,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Melitus","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus penyakit diabetes melitus yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Orang","17.251"], [489,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Penyakit Jantung","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus penyakit jantung yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","3.631"], [490,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Kanker","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus penyakit kanker yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","962.0"], [491,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gangguan Jiwa Berat","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus gangguan jiwa berat yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","1.096"], [492,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gagal Ginjal","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus gagal ginjal yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","1.538"], [493,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Anemia","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus anemia (termasuk anemia gizi) yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","1.349"], [494,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Stroke","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus stroke yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","1.0"], [495,"Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Asma","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya kasus asma yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan","Kasus","2.791"], [496,"Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan","","","",""], [497,"Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","414753.0"], [498,"Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Jamkesda","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang aktif di wilayah kerja","Orang","86591.0"], [499,"Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang menjalin kerja sama dengan BPJS dan memberikan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KBKR) sesuai standar nasional","%","77.78"], [500,"Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya fasilitas kesehatan dan jejaring yang menjalin perjanjian kerja sama dengan BPJS","Unit","14.0"], [501,"Persentase penduduk yang mempunyai JKN","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap total penduduk","%","100"], [502,"Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai peserta aktif JKN","Orang","414753.0"], [503,"Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kematian bayi","","","",""], [504,"Jumlah Program Penurunan AKB","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Program","1.0"], [505,"Jumlah Kegiatan Penurunan AKB","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurun Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Kegiatan","1.0"], [506,"Jumlah Anggaran Penuruanan AKB","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Rp (Milyar)","5168927149.0"], [507,"Data Kinerja Dinas Kesehatan","","","",""], [508,"Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase kelengkapan instrumen mutu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan","%","n/a"], [509,"Nilai kelengkapan dokumen keperawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Tingkat kelengkapan berkas atau catatan keperawatan pasien berdasarkan standar dokumentasi","Nilai","n/a"], [510,"Skor persepsi pasien asuhan keperawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai rata-rata hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan","Nilai","n/a"], [511,"Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Penilaian terhadap implementasi pelayanan keperawatan berdasarkan indikator mutu","Nilai","n/a"], [512,"Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang medis rumah sakit yang tercapai dari total indikator yang ditetapkan","%","8704"], [513,"Indikator SPM pelayanan medis yang tercapai","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Banyaknya indikator SPM pelayanan medis yang telah memenuhi target kinerja","Indikator","47.0"], [514,"Indikator SPM Pelayanan Medis","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Daftar indikator kinerja pelayanan medis rumah sakit yang menjadi acuan SPM","Indikator","54.0"], [515,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan","Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan","Nilai","A"], [516,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta","RSUD Kota Yogyakarta","Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta","Nilai","A"], [517,"Persentase pendapatan BLUD Rumah Sakit","RSUD Kota Yogyakarta","Persentase realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit terhadap target pendapatan yang ditetapkan","%","11626"], [518,"Realisasi pendapatan","RSUD Kota Yogyakarta","Jumlah pendapatan yang terealisasi pada periode tertentu dibanding target","Rp","11976703510300.0"], [519,"Target pendapatan","RSUD Kota Yogyakarta","Nilai target pendapatan yang direncanakan untuk periode tertentu","Rp","10301455000000.0"], [520,"PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG","","","",""], [521,"Prasarana Pengolahan Air Limbah","","","",""], [522,"Sistem pembuangan air limbah rumah tangga","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Sistem atau sarana untuk menyalurkan dan mengolah air limbah dari kegiatan rumah tangga","Unit","123585.0"], [523,"Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat seperti tangki septik kedap","%","8014"], [524,"KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kepala keluarga yang memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik setempat","KK","99031.0"], [525,"Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL komunal atau kota)","%","1986"], [526,"KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kepala keluarga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat","KK","24554.0"], [527,"Jalan dan Jembatan","","","",""], [528,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan menurut tingkat kerusakan atau kondisi (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) berdasarkan hasil survei teknis","Km","42603.445"], [529,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang jalan dalam wilayah yang permukaannya mulus, rata, dan tidak mengalami kerusakan berarti, sehingga dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman.","Km","77.339"], [530,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Sedang","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan kondisi permukaan mulai menunjukkan keausan atau retak kecil namun masih dapat dilalui kendaraan tanpa gangguan berarti.","Km","10916.0"], [531,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang (tidak rusak berat) sesuai kriteria Kementerian PUPR.","Km","186.495"], [532,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Ringan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan kerusakan sebagian kecil seperti lubang kecil atau permukaan tidak rata namun masih dapat difungsikan.","Km","3413.0"], [533,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Berat","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan yang mengalami kerusakan besar pada lapisan permukaan dan struktur, tidak dapat difungsikan secara optimal.","Km","12.611"], [534,"Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi tidak mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat (tidak termasuk baik/sedang).","Km","4674.0"], [535,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang total jalan menurut pembagian kelas jalan berdasarkan daya dukung beban dan fungsi jalan sesuai ketentuan Dirjen Bina Marga.","Km","23324.0"], [536,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas I","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban gandar maksimum 10 ton.","Km","10288.0"], [537,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas II","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton.","Km","8919.0"], [538,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton namun terbatas pada kendaraan ringan dan sedang.","Km","4117.0"], [539,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III A","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan ≥ 7 meter.","Km","0.0"], [540,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III B","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan 5,5–7 meter.","Km","0.0"], [541,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III C","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan < 5,5 meter.","Km","0.0"], [542,"Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas Tidak Dirinci","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan yang tidak tercatat dalam klasifikasi kelas jalan tertentu.","Km","0.0"], [543,"Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang total jalan menurut jenis bahan permukaan jalan seperti aspal, kerikil, tanah, atau lainnya.","Km","23323.0"], [544,"Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Diaspal","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang jalan dengan permukaan aspal atau hotmix.","Km","22323.0"], [545,"Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Kerikil","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan yang dilapisi batu kerikil atau agregat lepas.","Km","0.0"], [546,"Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tanah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan permukaan tanah padat tanpa perkerasan buatan.","Km","0.0"], [547,"Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Lainnya (Perkerasan)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang jalan dengan bahan perkerasan selain aspal atau kerikil, seperti beton semen atau paving block.","Km","14385.0"], [548,"Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase panjang jalan dengan kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam terhadap total panjang jalan.","%","7734"], [549,"Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.","Km/1000","56.0"], [550,"Panjang jalan yang memiliki fasilitas Trotoar","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang total jalan yang dilengkapi jalur pejalan kaki (trotoar).","Km","10916.0"], [551,"Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan Air","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang total jalan yang memiliki saluran pembuangan air di sisi jalan.","Km","3413.0"], [552,"Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan.","%","1261"], [553,"Jalan dalam kondisi mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai hasil survei teknis.","Km","186.495"], [554,"Panjang Jalan Kilometer","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang jaringan jalan di wilayah administratif dalam satuan kilometer.","Km","23321.0"], [555,"Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan pelengkap yang memenuhi standar teknis terhadap total yang ada.","%","94"], [556,"Pelengkap jalan dalam kondisi mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah bangunan pelengkap jalan (rambu, guardrail, marka, trotoar) yang berfungsi dengan baik.","Km","17928.0"], [557,"Total panjang jalan kota","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang seluruh jalan dalam batas wilayah administrasi kota.","m","23321.0"], [558,"Total panjang pelengkap jalan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah panjang bangunan pelengkap seperti trotoar, median, dan bahu jalan.","m","18609.0"], [559,"Panjang Jembatan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang seluruh jembatan dalam wilayah dalam satuan meter.","Km","n/a"], [560,"Jumlah Jembatan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah unit jembatan yang tercatat dalam wilayah administrasi.","Unit","54.0"], [561,"Jumlah Jembatan kondisi mantap","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan laik fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.","Km","45.0"], [562,"Drainase","","","",""], [563,"Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan saluran air dengan lebar minimal 1,5 meter terhadap total panjang jalan.","%","6817"], [564,"Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan antara panjang saluran drainase dalam kondisi berfungsi baik terhadap total saluran drainase.","%","0.884419377004123"], [565,"Panjang Drainase Kondisi Baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang drainase yang masih berfungsi baik dan tidak tersumbat.","km","30891.0"], [566,"Panjang Jaringan sistem Drainase","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang seluruh jaringan drainase, baik primer, sekunder, maupun tersier.","Km","34928.0"], [567,"Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) (meter)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang saluran drainase berfungsi baik dan dilengkapi sumur peresapan untuk resapan air hujan.","m","308.909,34"], [568,"Total panjang saluran drainase (meter)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang seluruh saluran drainase yang ada dalam wilayah kota.","m","349.280,14"], [569,"Prasarana Irigasi/Pengairan","","","",""], [570,"Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Seluruh fasilitas irigasi yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian dengan sistem teknis.","m","832521.0"], [571,"Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Primer","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Saluran irigasi utama yang menyalurkan air dari sumber ke jaringan sekunder.","m","429955.0"], [572,"Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Sekunder","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Saluran yang menyalurkan air dari saluran primer ke tersier.","m","358893.0"], [573,"Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Tersier","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Saluran irigasi yang langsung mengalirkan air ke petak sawah.","m","43673.0"], [574,"Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik dan tidak mengalami kerusakan.","m","775613.0"], [575,"Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan antara panjang talud dan saluran irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total panjang yang ada.","%","9263"], [576,"Panjang talud kondisi baik (baik pembangunan baru dan rehab talud)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang talud yang baru dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi baik.","Km","5408114.0"], [577,"Panjang saluran irigasi kondisi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang saluran irigasi yang dalam kondisi baik dan berfungsi optimal.","Km","837901.0"], [578,"Total panjang talud","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total panjang seluruh talud (penahan tanah) yang tercatat di wilayah.","Km","5473573.0"], [579,"Total panjang saluran irigasi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Panjang seluruh saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier.","Km","1269662.0"], [580,"Luas lahan Perumahan dan Permukiman","","","",""], [581,"Luas lahan Perumahan dan Permukiman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Total luas lahan yang diperuntukkan untuk bangunan tempat tinggal dan lingkungan permukiman menurut RTRW.","Ha","21026"], [582,"Rencana Tata Ruang","","","",""], [583,"Luas Kawasan Budidaya","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti permukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW).","Kegiatan","369705.0"], [584,"Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Industri","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan untuk kegiatan industri sesuai dengan peruntukan dalam RTRW.","Kegiatan","5223.0"], [585,"Luas Kawasan Budidaya Permukiman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman penduduk.","Ha","150176.0"], [586,"Luas Kawasan Budidaya Transportasi","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas kawasan budidaya yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, atau udara.","Ha","4149.0"], [587,"Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Permukiman Perkotaan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas kawasan budidaya dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan untuk kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya.","Ha","210157.0"], [588,"Luas Kawasan Lindung","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas wilayah yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan resapan air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan RTRW.","Ha","63729.0"], [589,"Luas Kawasan Lindung Perlindungan Setempat","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas bagian dari kawasan lindung yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem lokal seperti sempadan sungai, pantai, dan sekitar mata air.","Ha","1668.0"], [590,"Luas Kawasan Lindung Cagar Budaya","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pelestarian cagar budaya, baik bangunan, situs, maupun kawasan bersejarah.","Ha","62061.0"], [591,"Pemanfaatan Ruang","","","",""], [592,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","Ha","11366.0"], [593,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","Ha","4469.0"], [594,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","Ha","784.0"], [595,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","Ha","6113.0"], [596,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","5913"], [597,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","6897"], [598,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","6099"], [599,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","7183"], [600,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","2807"], [601,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","3093"], [602,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","7273"], [603,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","5356"], [604,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","5235"], [605,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","6701"], [606,"Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan.","%","424"], [607,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","0.0"], [608,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","157"], [609,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","157"], [610,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","048"], [611,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","009"], [612,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","29"], [613,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","0"], [614,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","003"], [615,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","005"], [616,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","0"], [617,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","115"], [618,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","327"], [619,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","369"], [620,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","018"], [621,"Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang.","%","0"], [622,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","0.0"], [623,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","664"], [624,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","661"], [625,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","1043"], [626,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","792"], [627,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","989"], [628,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","144"], [629,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","1229"], [630,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","2113"], [631,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","3721"], [632,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","826"], [633,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","1966"], [634,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","1319"], [635,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","1965"], [636,"Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi.","%","7795"], [637,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","0.0"], [638,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","006"], [639,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","058"], [640,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","026"], [641,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","104"], [642,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","18"], [643,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","704"], [644,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","073"], [645,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","045"], [646,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","158"], [647,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","111"], [648,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","091"], [649,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","031"], [650,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","072"], [651,"Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang.","%","574"], [652,"Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan zonasi yang ditetapkan pemerintah.","%","n/a"], [653,"Pengelolaan Sampah","","","",""], [654,"Jumlah TPS","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpulan sementara sebelum diangkut ke TPA.","Unit","20.0"], [655,"Daya tampung TPS","Dinas Lingkungan Hidup","Kapasitas maksimal sampah yang dapat ditampung di masing-masing TPS sesuai standar teknis.","m3","n/a"], [656,"Jumlah Depo sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah fasilitas depo sampah yang digunakan sebagai tempat pengumpulan sementara sampah sebelum dibawa ke TPA.","Unit","14.0"], [657,"Jumlah TPA","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi di wilayah kota.","Unit","1.0"], [658,"Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)","Dinas Lingkungan Hidup","Total volume sampah yang diangkut dari TPS atau depo ke TPA dalam satu periode tertentu.","Ton/Hari","n/a"], [659,"Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase volume sampah yang berhasil diangkut ke TPA dibandingkan total produksi sampah di wilayah kota.","%","n/a"], [660,"Volume sampah yang ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Total volume sampah yang telah dikelola, baik melalui pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan.","Ton/Hari","2476.0"], [661,"Volume produksi sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Total volume sampah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan rumah tangga, industri, komersial, dan fasilitas publik di wilayah kota.","Ton/Hari","30056.0"], [662,"Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase sampah yang dikurangi melalui kegiatan Reduce, Reuse, Recycle dibandingkan total produksi sampah.","%","0.500332712270429"], [663,"jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan","Ton/Hari","15038.0"], [664,"Total timbulan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Total jumlah sampah yang dihasilkan selama periode tertentu di seluruh wilayah kota.","Ton/Hari","30056.0"], [665,"Jumlah kelompok bank sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Total kelompok atau komunitas yang melakukan pengelolaan sampah berbasis bank sampah di wilayah kota.","Kelompok","694.0"], [666,"Persentase Cakupan Area Pelayanan","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase luas area yang tercakup oleh pelayanan pengelolaan sampah dibandingkan total luas wilayah kota.","%","100"], [667,"Luas area pelayanan pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Luas wilayah yang terlayani oleh fasilitas pengelolaan sampah (TPS, depo, TPA).","Km2/Ha","3281.0"], [668,"Luas area Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Luas wilayah administratif kota dalam satuan hektar atau km².","Km2/Ha","3281.0"], [669,"Capaian Pengelolaan Persampahan","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase capaian pengelolaan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pengolahan dibanding target yang ditetapkan.","%","82,38%"], [670,"Persentase pengurangan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase pengurangan volume sampah melalui kegiatan 3R dan pengolahan dibanding total produksi sampah.","%","21,96%"], [671,"Persentase penanganan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase sampah yang berhasil ditangani (terangkut ke TPA, diolah, atau didaur ulang) dibanding total produksi sampah.","%","60,42%"], [672,"Persentase Bank sampah yang aktif","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase bank sampah yang melakukan kegiatan operasional dan pengumpulan sampah sesuai pedoman.","%","7392"], [673,"Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah bank sampah yang berstatus pembina sesuai evaluasi teknis dan administratif.","Bank Sampah","18.0"], [674,"Jumlah Bank Sampah Kategori Inovasi","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah bank sampah yang menerapkan metode inovatif dalam pengelolaan sampah.","Bank Sampah","32.0"], [675,"Jumlah Bank Sampah Kategori Reguler","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah bank sampah dengan operasional rutin dan standar minimal.","Bank Sampah","458.0"], [676,"Jumlah Bank Sampah Kategori Pembinaan","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah bank sampah yang sedang dalam proses pembinaan atau pendampingan pemerintah.","Bank Sampah","181.0"], [677,"Jumlah Bank Sampah Baru","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah bank sampah yang baru dibentuk dalam periode tertentu.","Bank Sampah","5.0"], [678,"Jumlah total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta","Dinas Lingkungan Hidup","Total bank sampah aktif di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.","Bank Sampah","694.0"], [679,"Persentase sampah yang terkurangi","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui program pengurangan, daur ulang, dan pengomposan.","%","2196"], [680,"Jumlah sampah yang terkurangi","Dinas Lingkungan Hidup","Volume sampah yang berhasil dikurangi melalui aktivitas pengelolaan 3R dalam satu periode.","Ton","6599.0"], [681,"Jumlah Total sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Total volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu.","Ton","30056.0"], [682,"Persentase sampah yang tertangani","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase volume sampah yang berhasil ditangani (diangkut, diolah, atau didaur ulang) dibanding total sampah yang dihasilkan.","%","6042"], [683,"Jumlah sampah yang tertangani","Dinas Lingkungan Hidup","volume sampah yang berhasil ditangani","Ton","1816.0"], [684,"Jumlah Total sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Total volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu.","Ton","30056.0"], [685,"Data Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","","","",""], [686,"Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Indeks yang mengukur efektivitas tata kelola tata ruang, termasuk pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan RTRW.","-","85.79"], [687,"Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.","%","8389"], [688,"Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.","%","9191"], [689,"Indeks Tertib Administrasi Pertanahan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Indeks yang mengukur tingkat keteraturan administrasi pertanahan termasuk pendaftaran, sertifikasi, dan kepatuhan peraturan.","-","2.0"], [690,"Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat.","%","9231"], [691,"Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah.","%","100"], [692,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [693,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk kategori","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Kategori hasil penilaian RB (misal: Baik, Cukup, Kurang) berdasarkan standar evaluasi.","Nilai","A"], [694,"Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.","%","8579"], [695,"Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan RTRW yang telah selesai disusun dan siap diajukan.","Dokumen","1.0"], [696,"Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan RTRW yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu.","Dokumen","1.0"], [697,"Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan RDTR yang telah selesai disusun dan siap diajukan.","Dokumen","1.0"], [698,"Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan RDTR yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu.","Dokumen","1.0"], [699,"Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang telah selesai disusun.","Dokumen","8.0"], [700,"Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang direncanakan untuk disusun.","Dokumen","14.0"], [701,"Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang telah ditindaklanjuti dengan kebijakan atau program.","Kajian","14.0"], [702,"Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang disusun","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang disusun oleh instansi terkait.","Kajian","18.0"], [703,"Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota sesuai standar BPS/Kemendagri.","Kegiatan","7.0"], [704,"Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.","Kegiatan","9.0"], [705,"Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah.","%","9237"], [706,"Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota.","Kegiatan","3.0"], [707,"Jumlah Pengawasan yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.","Kegiatan","3.0"], [708,"Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur.","Kegiatan","3.0"], [709,"Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang direncanakan untuk periode tertentu.","Kegiatan","3.0"], [710,"Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah izin atau layanan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai ketentuan.","Layanan","7873.0"], [711,"Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang direncanakan","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah layanan pemanfaatan ruang yang direncanakan untuk diterbitkan dalam periode tertentu.","Layanan","10150.0"], [712,"Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase permasalahan pertanahan yang berhasil ditangani sesuai standar prosedur operasional (SOP) pemerintah.","%","100"], [713,"Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah permasalahan pertanahan yang berhasil diselesaikan sesuai SOP.","Kasus","1.0"], [714,"Jumlah Permasalahan Pertanahan yang masuk","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah laporan atau kasus permasalahan pertanahan yang diterima dalam periode tertentu.","Kasus","1.0"], [715,"Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah.","%","100"], [716,"Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai prosedur dalam pemenuhan kebutuhan tanah pemerintah kota.","Pengadaan","2.0"], [717,"Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rencana pengadaan tanah yang ditetapkan pemerintah kota untuk tahun tertentu.","Pengadaan","2.0"], [718,"Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat.","%","9231"], [719,"Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah bukti pembayaran tanah aset pemerintah kota yang telah didaftarkan untuk sertifikasi.","Berkas","960.0"], [720,"Data aset tanah pemkot","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Data lengkap mengenai kepemilikan dan status tanah milik pemerintah kota.","Berkas","1040.0"], [721,"Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP dibanding total permohonan.","%","100"], [722,"Surat Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai prosedur.","Berkas","14.0"], [723,"Surat Permohonan Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang masuk","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterima oleh instansi terkait.","Berkas","14.0"], [724,"Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tercatat dan dikelola secara administratif sesuai ketentuan.","%","8674"], [725,"Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah bukti pembayaran tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah didaftarkan untuk sertifikasi.","Berkas","785.0"], [726,"Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah rencana pendaftaran sertifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk periode tertentu.","Berkas","905.0"], [727,"Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Persentase kegiatan pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dilaksanakan dibanding rencana.","%","49,57%"], [728,"Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi.","Bidang","171.0"], [729,"Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang direncanakan untuk monitoring dan evaluasi.","Bidang","345.0"], [730,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Hasil evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).","Nilai","A"], [731,"PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN","","","",""], [732,"Jumlah rumah berdasar kelayakan","","","",""], [733,"Luas Permukiman Layak Huni","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Luas wilayah permukiman yang memenuhi kriteria layak huni sesuai standar BPS/Kemendagri.","Ha","143486.0"], [734,"Jumlah seluruh rumah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total jumlah rumah yang tercatat dalam wilayah kota.","Unit","124951.0"], [735,"Jumlah rumah Layak huni","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian sesuai peraturan pemerintah.","Unit","123324.0"], [736,"Jumlah Rumah tidak Layak Huni","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian.","Unit","1627.0"], [737,"Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah layak huni dibanding jumlah rumah seluruh wilayah.","Unit","0.986978895727125"], [738,"Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis","","","",""], [739,"Tingkat kekumuhan Permukiman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Indeks atau persentase permukiman yang tergolong kumuh berdasarkan kriteria BPS/Kemendagri.","-","n/a"], [740,"Lokasi Pemukiman Kumuh","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Daftar lokasi permukiman yang tergolong kumuh di wilayah kota.","Lokasi","70.0"], [741,"Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase luas permukiman kumuh dibanding total luas kawasan perkotaan.","%","4165"], [742,"Persentase permukiman kumuh yang tertangani","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase permukiman kumuh yang telah dilakukan penanganan atau perbaikan.","%","50,19%"], [743,"Luasan pemukiman kumuh yang tertangani","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Luas wilayah permukiman kumuh yang telah ditangani.","Ha","114,72"], [744,"Luas kawasan kumuh yang tertangani","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total luas kawasan kumuh yang telah mendapat intervensi pembangunan atau penanganan.","Ha","57,58"], [745,"Luas total kawasan kumuh","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total luas wilayah yang tergolong permukiman kumuh di wilayah kota.","Ha","114,72"], [746,"Rumah Tinggal Berakses Sanitasi","","","",""], [747,"Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah yang memiliki akses fasilitas sanitasi layak (toilet, septik tank, atau sambungan ke SPAL).","Sambungan Rumah","123585.0"], [748,"Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah yang terlayani dengan fasilitas sanitasi sesuai standar sistem layanan.","%","100"], [749,"Presentase Buang Air Besar Sembarangan (BABS)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang melakukan praktik BABS dibanding total rumah tangga.","%","0"], [750,"KK Buang Air Besar Sembarangan (BABS)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga yang masih melakukan praktik BABS.","KK","0.0"], [751,"Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan di Kota Yogyakarta","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi sesuai kategori layanan.","%","100"], [752,"Presentase Akses Aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman (toilet tersambung ke sistem pengolahan limbah).","%","0.436679208641825"], [753,"KK Akses Aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi aman.","KK","53967.0"], [754,"Presentase Akses Layak Tidak Termasuk Aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tetapi belum aman.","%","0.552429501962212"], [755,"KK Akses Layak Tidak Termasuk Aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak tetapi belum aman.","KK","68272.0"], [756,"Presentase Akses Belum Layak","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi belum layak.","%","0.0108912893959623"], [757,"KK Akses Belum Layak","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi belum layak.","KK","1346.0"], [758,"Presentase Tidak Ada Akses","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali.","%","0.0"], [759,"KK Tidak Ada Akses","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali.","KK","0.0"], [760,"Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total luas wilayah yang berpotensi mengalami genangan air berdasarkan data hidrologi dan topografi.","Ha","481.0"], [761,"Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak melalui sistem penyediaan air minum (SPAM), baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, dibanding total rumah tangga.","%","100%"], [762,"Total rumah tangga","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah seluruh rumah tangga yang tercatat di wilayah tertentu.","Rumah tangga","123.585"], [763,"Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah tangga yang telah terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non-perpipaan.","Rumah tangga","123.585"], [764,"Persentase pelayanan SPALD-S akses layak","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan akses sanitasi layak.","%","55,24%"], [765,"Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik sesuai standar layak.","KK","60.861"], [766,"Jamban Bersama Layak (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah KK yang menggunakan jamban bersama yang memenuhi standar layak.","KK","4.996"], [767,"MCK Komunal (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah KK yang menggunakan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal sesuai standar fasilitas sanitasi.","KK","1.604"], [768,"Tangki Septik Komunal (5-10 KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah tangki septik komunal yang digunakan bersama 5-10 KK.","KK","811.0"], [769,"Persentase pelayanan SPALD-S akses aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang terlayani SPALD-S dengan akses sanitasi aman sesuai standar BPS/Kemendagri.","%","23,80%"], [770,"Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah oleh IPLT","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah tangga yang limbah tinjanya diolah melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).","Rumah","n/a"], [771,"Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah yang berada di wilayah yang dikembangkan SPALD-S.","Rumah","n/a"], [772,"Jamban keluarga dengan tangki septick aman (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah KK yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik aman sesuai standar.","KK","29.413"], [773,"Jumlah total KK","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total jumlah Kepala Keluarga yang tercatat di wilayah tertentu.","KK","123.585"], [774,"Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase luas kawasan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar (air, jalan, drainase, listrik) dalam kondisi baik.","%","96,17%"], [775,"Luas kawasan dengan sarana prasarana baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Luas wilayah permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar dalam kondisi baik.","Ha","1434,86"], [776,"Total luas kawasan permukiman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total luas seluruh permukiman yang tercatat di wilayah tertentu.","Ha","1492.0"], [777,"Persentase pelayanan SPALD-T akses aman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah tangga yang dilayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan akses aman.","%","19,87%"], [778,"Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah KK yang memiliki sambungan rumah ke SPALD-T atau sistem pengolahan air limbah terpusat yang berfungsi.","KK","20.181"], [779,"IPAL Komunal (KK)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah KK yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.","KK","4.373"], [780,"Pemakaman Umum","","","",""], [781,"Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Kapasitas atau jumlah maksimum penduduk yang dapat ditampung di Tempat Pemakaman Umum (TPU).","Unit","12579.0"], [782,"Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Perbandingan jumlah TPU terhadap jumlah penduduk untuk menentukan kecukupan lahan pemakaman.","-","0.00334923860003477"], [783,"Bangunan","","","",""], [784,"Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar kebutuhan dan kualitas yang ditetapkan.","%","0.919191919191919"], [785,"Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab)","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah gedung pemerintah yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai rencana.","Unit","1001.0"], [786,"Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah total gedung milik pemerintah kota.","Unit","1089.0"], [787,"Rekomendasi Perizinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rekomendasi izin bangunan gedung yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.","Unit","168.0"], [788,"Jumlah tenaga konstruksi yang terampil","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan atau sertifikasi sesuai standar.","Orang","586.0"], [789,"Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","Total kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat.","Kantor","81683.0"], [790,"Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan sangat baik.","Kantor","29.0"], [791,"Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan baik.","Kantor","15.0"], [792,"Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan kurang baik.","Kantor","1.0"], [793,"Data Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","","","",""], [794,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Hasil evaluasi kinerja Dinas PUPKP berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).","Nilai","A"], [795,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","84,54"], [796,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","%","87,475"], [797,"Indeks prasarana umum wilayah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Indeks kinerja penyelenggaraan prasarana umum di wilayah kota (jalan, drainase, irigasi).","Poin","92,38"], [798,"Capaian kinerja penyelenggaraan jalan/bina marga","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan di wilayah kota.","%","94,00%"], [799,"Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase di wilayah kota.","%","90,53%"], [800,"Capaian kinerja penataan bangunan gedung","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pengelolaan, pembangunan, dan perbaikan bangunan gedung di kota.","%","95,96%"], [801,"Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pengembangan tenaga kerja dan jasa konstruksi di wilayah kota.","%","99,58%"], [802,"Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian penyediaan penerangan jalan umum dengan energi ramah lingkungan.","%","81,53%"], [803,"Indeks prasarana perumahan dan permukiman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Indeks kinerja penyelenggaraan perumahan dan permukiman (prasarana, pengelolaan air limbah, air minum).","Poin","96,14%"], [804,"Capaian kinerja kawasan permukiman","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kawasan permukiman.","%","50,19%"], [805,"Capaian penataan bangunan dan lingkungannya","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian penataan bangunan dan lingkungan permukiman.","%","96,17%"], [806,"Capaian pengembangan perumahan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pembangunan dan pengembangan perumahan.","%","96,14%"], [807,"Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah permukiman (SPALD-S/T).","%","100%"], [808,"Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan air minum","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Tingkat pencapaian pengelolaan dan penyediaan air minum untuk rumah tangga.","%","32,97%"], [809,"Persentase pemenuhan drainase kondisi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase drainase yang memenuhi standar ramah lingkungan dibanding total drainase yang ada.","%","88,44%"], [810,"Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik.","%","91,92%"], [811,"Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik.","Unit","1001.0"], [812,"Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah total gedung milik pemerintah kota.","Unit","1089.0"], [813,"Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase kegiatan konsultasi permohonan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah dilaksanakan.","%","100%"], [814,"Jumlah Berita Acara yang diterbitkan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah Berita Acara terkait konsultasi permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan.","Berita","1301.0"], [815,"Jumlah konsultasi yang dilaksanakan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah kegiatan konsultasi terkait PBG dan SLF yang telah dilaksanakan.","Konsultsi","1301.0"], [816,"Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase tenaga kerja dan badan usaha yang mengikuti pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi serta memperoleh sertifikasi dibanding total target.","%","99,58%"], [817,"Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi resmi.","Orang","122.0"], [818,"Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang telah menerima pembinaan dan memperoleh sertifikasi resmi.","Badan usaha","195.0"], [819,"Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah seluruh target peserta yang direncanakan mengikuti pelatihan jasa konstruksi dalam periode tertentu.","Orang","120.0"], [820,"Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah seluruh badan usaha yang menjadi target pembinaan jasa konstruksi dalam periode tertentu.","Badan usaha","200.0"], [821,"Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase rumah korban bencana yang telah ditangani atau direlokasi sesuai program dibanding total rumah terdampak.","%","100,00%"], [822,"Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah rumah korban bencana yang telah ditangani dan/atau direlokasi sesuai program pemerintah.","Rumah","n/a"], [823,"Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Total rumah korban bencana yang menjadi sasaran program penanganan dan relokasi.","Rumah","n/a"], [824,"Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase realisasi penerimaan retribusi sewa rumah susun dibanding target yang ditetapkan.","%","92,27%"], [825,"Realisasi retribusi sewa rusun","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah retribusi sewa rumah susun yang diterima dalam periode tertentu.","Rp","1.103.718.650"], [826,"Target pendapatan tahun berjalan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah target penerimaan retribusi sewa rumah susun yang direncanakan untuk periode berjalan.","Rp","1.196.160.000"], [827,"Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Persentase titik PJU yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dibanding total titik PJU.","%","81,53%"], [828,"Jumlah PJU ramah lingkungan","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah titik PJU (Penerangan Jalan Umum) yang menggunakan lampu hemat energi atau ramah lingkungan.","Titik","24027.0"], [829,"Jumlah titik PJU","Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman","Jumlah seluruh titik penerangan jalan umum di wilayah tertentu.","Titik","29470.0"], [830,"KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT","","","",""], [831,"Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang tercatat dalam periode tertentu.","Unit/Kasus","22767.0"], [832,"Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah pelanggaran Perda yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan hukum atau administratif.","Unit/Kali","45.0"], [833,"Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase pelanggaran Perda/Peraturan Kepala Daerah yang berhasil diselesaikan dibanding total pelanggaran.","%","100"], [834,"Jumlah Total Pelanggaran Perda dan Perkada","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah seluruh pelanggaran Perda dan Perkada yang tercatat.","Pelanggaran","52.0"], [835,"Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.","Pelanggaran","52.0"], [836,"Aparat dan Sarana Keamanan","","","",""], [837,"Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah personel Satpol PP yang bertugas di wilayah kota.","Orang","267.0"], [838,"Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah patroli Satpol PP terkait ketertiban, ketentraman, dan keamanan (K3) yang dilaksanakan dalam waktu 24 jam.","Orang","206.0"], [839,"Jumlah Linmas","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah tertentu.","Orang/Kali","4259.0"], [840,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tegalrejo","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","368.0"], [841,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Jetis","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","274.0"], [842,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gondokusuman","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","429.0"], [843,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Danurejan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","234.0"], [844,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gedongtengen","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","229.0"], [845,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Ngampilan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","189.0"], [846,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Wirobrajan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","327.0"], [847,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Mantrijeron","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","363.0"], [848,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Kraton","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","265.0"], [849,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gondomanan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","133.0"], [850,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Pakualaman","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","132.0"], [851,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Mergangsan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","388.0"], [852,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Umbulharjo","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","670.0"], [853,"Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Kotagede","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan","Orang","258.0"], [854,"Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase kecamatan atau wilayah yang memiliki Linmas aktif sesuai standar pemerintah.","Orang","1.0"], [855,"Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keamanan dibanding total kasus yang tercatat.","%","n/a"], [856,"Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah seluruh pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) yang tercatat.","Kasus","22767.0"], [857,"Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah pelanggaran K3 yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan.","Kasus/Kali","22767.0"], [858,"Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase penyelesaian gangguan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dibanding total gangguan tercatat.","%","100"], [859,"Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase kampung/kelurahan yang memiliki program perlindungan masyarakat aktif dibanding total kampung/kelurahan.","%","91,81%"], [860,"Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhasil dikendalikan oleh aparat terkait.","%","100.0"], [861,"Jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 Kampung, 10 Linmas","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung yang memiliki anggota Linmas sesuai ketentuan kuota minimal 10 personel per kampung.","Kampung","169.0"], [862,"Target pembentukan sekolah panca tertib","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah sekolah dan kampung yang menjadi target pembentukan Panca Tertib (ketertiban, ketentraman, kebersihan, keamanan, lingkungan).","Kampung","30.0"], [863,"Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg dibentuk","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung dan sekolah yang telah berhasil dibentuk sesuai program Panca Tertib.","Kampung","178.0"], [864,"Jumlah kampung panca tertib yg dibentuk","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib.","Kampung","158.0"], [865,"Jumlah sekolah panca tertib yg terbentuk","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah sekolah yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib.","Sekolah","20.0"], [866,"Target penumbuhan sekolah panca tertib","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung dan sekolah yang menjadi target penumbuhan Panca Tertib pada periode tertentu.","Sekolah","30.0"], [867,"Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg ditumbuhkan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung dan sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.","Kampung","19,78%"], [868,"Jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kampung yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.","Kampung","146.0"], [869,"Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib.","Sekolah","15.0"], [870,"Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah potensi gangguan ketertiban dan ketentraman yang berhasil dikendalikan oleh aparat.","Kejadian","100.0"], [871,"Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta","Satuan Polisi Pamong Praja","Total potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta.","Kejadian","205.0"], [872,"Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja","","","",""], [873,"Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pol PP melalui pelatihan, bimbingan, dan pengembangan kompetensi dibanding target.","%","205"], [874,"Realisasi Bimbingan intelektual/Konseling SDM Pol PP","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah kegiatan bimbingan intelektual atau konseling yang dilaksanakan untuk peningkatan SDM Pol PP dalam periode tertentu.","Bimtek/Konseling","100.0"], [875,"Realisasi jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi kepastian hukum sesuai standar pemerintah.","Kajian","100.0"], [876,"Realisasi target anggota yang memahami peraturan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah anggota Pol PP yang berhasil memahami peraturan dibanding target yang telah ditetapkan.","Orang","96,34"], [877,"Realisasi target anggota yang lulus samapta","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah anggota Pol PP yang lulus uji Samapta dibanding target yang ditetapkan.","Orang","94,12"], [878,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Satuan Polisi Pamong Praja","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [879,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Satuan Polisi Pamong Praja","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","88,39"], [880,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja","Satuan Polisi Pamong Praja","Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan Pol PP yang dilakukan Inspektorat.","Nilai","A"], [881,"Kerusakan Kawasan Akibat Bencana","","","",""], [882,"Kerusakan Kawasan Akibat Longsor","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat longsor dalam periode tertentu.","Kelurahan","0.0"], [883,"Kerusakan Kawasan Akibat Banjir","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat banjir.","Kelurahan","0.0"], [884,"Kerusakan Kawasan Akibat Angin Ribut","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat angin kencang/ribut.","Kelurahan","14.0"], [885,"Kerusakan Kawasan Akibat Gempa Bumi","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.","Kelurahan","0.0"], [886,"Kerusakan Kawasan Akibat Gunung Meletus","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat letusan gunung berapi.","Kelurahan","0.0"], [887,"Kerusakan Kawasan Akibat Tsunami","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat tsunami.","Kelurahan","0.0"], [888,"Kerusakan Kawasan Akibat Badai","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat badai.","Kelurahan","0.0"], [889,"Kerusakan Kawasan Akibat Kekeringan","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kekeringan.","Kelurahan","0.0"], [890,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan fasilitas talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana alam seperti longsor atau erosi.","-","14.0"], [891,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah Ambles","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan jalan atau tanah ambles akibat bencana alam.","-","0.0"], [892,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan permukaan aspal jalan akibat bencana alam seperti banjir atau tanah bergerak.","-","0.0"], [893,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur Ambrol","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan sumur akibat longsor atau bencana lainnya.","-","0.0"], [894,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas area yang terdampak oleh pohon tumbang atau dahan patah karena cuaca ekstrim, usia pohon, atau kebakaran.","-","104.0"], [895,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan atap bangunan akibat angin kencang, badai, atau gempa bumi.","-","18.0"], [896,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan rumah atau bangunan akibat bencana alam yang menyebabkan roboh atau amblas.","-","3.0"], [897,"Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patah","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Kerusakan fasilitas listrik publik akibat bencana, seperti tiang PJU patah atau arus pendek.","-","0.0"], [898,"Kawasan Rawan Bencana Alam","","","",""], [899,"Jumlah Kawasan Rawan Longsor","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami longsor.","Kemantren","0.0"], [900,"Jumlah Kawasan Rawan banjir","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami banjir.","Kemantren","0.0"], [901,"Jumlah Kawasan Rawan Angin Ribut","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak angin kencang/ribut.","Kemantren","12.0"], [902,"Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko gempa bumi.","Kemantren","0.0"], [903,"Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak letusan gunung berapi.","Kemantren","0.0"], [904,"Jumlah Kawasan Rawan Tsunami","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko tsunami.","Kemantren","0.0"], [905,"Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak kekeringan.","Kemantren","0.0"], [906,"Frekuensi Terjadinya Bencana","","","",""], [907,"Frekuensi Terjadinya Longsor","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian longsor yang tercatat dalam periode tertentu.","Kali/Tahun","0.0"], [908,"Frekuensi Terjadinya Banjir","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian banjir yang tercatat dalam periode tertentu.","Kali/Tahun","0.0"], [909,"Frekuensi Terjadinya Angin Ribut","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian angin ribut yang tercatat.","Kali/Tahun","16.0"], [910,"Frekuensi Terjadinya Gempa Bumi","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian gempa bumi yang tercatat.","Kali/Tahun","0.0"], [911,"Frekuensi Terjadinya Gunung Meletus","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian letusan gunung berapi yang tercatat.","Kali/Tahun","0.0"], [912,"Frekuensi Terjadinya Tsunami","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian tsunami yang tercatat.","Kali/Tahun","0.0"], [913,"Frekuensi Terjadinya Badai","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian badai yang tercatat.","Kali/Tahun","0.0"], [914,"Frekuensi Terjadinya Kekeringan","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kejadian kekeringan yang tercatat.","Kali/Tahun","0.0"], [915,"Korban Bencana Alam","","","",""], [916,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana alam dalam periode tertentu.","Orang","0.0"], [917,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat banjir.","Orang","0.0"], [918,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat letusan gunung berapi.","Orang","0.0"], [919,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat longsor.","Orang","0.0"], [920,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat gempa bumi.","Orang","0.0"], [921,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat tsunami.","Orang","0.0"], [922,"Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Lainnya","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana lain (badai, kekeringan, dll).","Orang","25.0"], [923,"Jumlah Korban bencana Alam","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Total korban yang terdampak bencana alam (meninggal, luka-luka, hilang).","Orang","0.0"], [924,"Jumlah Korban bencana Alam Meninggal","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat bencana alam.","Orang","0.0"], [925,"Jumlah Korban bencana Alam Hilang","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban yang hilang akibat bencana alam.","Orang","0.0"], [926,"Jumlah Korban bencana Alam Luka-Luka","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban yang terluka akibat bencana alam.","Orang","0.0"], [927,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Total korban jiwa yang meninggal akibat bencana alam.","Orang","105.0"], [928,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Tanah Longsor","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat tanah longsor.","Orang","1.0"], [929,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Banjir","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat banjir.","Orang","0.0"], [930,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Banjir Bandang","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat banjir bandang.","Orang","0.0"], [931,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gempa Bumi","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi.","Orang","0.0"], [932,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Angin Puting Beliung","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat angin puting beliung.","Orang","0.0"], [933,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gunung Meletus","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat letusan gunung berapi.","Orang","0.0"], [934,"Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Lainnya","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban jiwa akibat kekeringan.","Orang","105.0"], [935,"Data Jumlah Korban Bencana Alam","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban bencana alam yang tercatat berdasarkan jenis kerusakan atau kejadian.","Orang","125.0"], [936,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak kerusakan talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana.","Orang","21.0"], [937,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah Ambles","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak jalan atau tanah ambles akibat bencana alam.","Orang","1.0"], [938,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak kerusakan aspal akibat bencana alam.","Orang","0.0"], [939,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur Ambrol","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak sumur ambrol akibat bencana alam.","Orang","0.0"], [940,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak pohon tumbang/dahan patah akibat cuaca ekstrem atau faktor lain.","Orang","2.0"], [941,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak atap bangunan rusak/roboh/terbang akibat bencana.","Orang","99.0"], [942,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles)","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak rumah/bangunan roboh/runtuh/ambles akibat bencana.","Orang","2.0"], [943,"Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patah","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Data korban yang terdampak kerusakan fasilitas listrik akibat arus pendek atau tiang PJU patah.","Orang","0.0"], [944,"Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah","","","",""], [945,"Jumlah Kampung Tangguh Bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kampung yang telah memiliki program mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana sesuai standar pemerintah.","Kampung","169.0"], [946,"Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kelurahan yang memiliki sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang terorganisir.","Kelurahan","45.0"], [947,"Jumlah SPAB","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Bencana yang tersedia untuk penanggulangan bencana.","Sekolah","24.0"], [948,"Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Persentase tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, dihitung dari kesiapan sarana, prasarana, dan prosedur operasional.","%","82,06%"], [949,"Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi menggunakan fasilitas tanggap darurat yang lengkap.","%","100,00%"], [950,"Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah korban yang mendapatkan layanan evakuasi dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.","Orang","165.0"], [951,"Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Persentase kerusakan akibat bencana yang telah ditangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.","%","165"], [952,"Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kerusakan yang telah ditangani dengan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.","Kerusakan","14.0"], [953,"Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah kerusakan yang memenuhi syarat untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menurut hasil JITUPASNA.","Kerusakan","14.0"], [954,"Jumlah dokumen data dan informasi bencana terpadu","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Jumlah dokumen yang mencakup data dan informasi bencana secara terpadu.","Dokumen","6.0"], [955,"Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Indeks yang mengukur kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana.","-","91,03"], [956,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [957,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","87,91"], [958,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPBD oleh Inspektorat.","Nilai","A"], [959,"Bencana Kebakaran","","","",""], [960,"Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.","Kelurahan","71.0"], [961,"Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran.","Kemantren","14.0"], [962,"Luas potensi ancaman kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Luas area yang memiliki potensi terjadinya kebakaran.","Ha","325.0"], [963,"Frekuensi Terjadinya Bencana Kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian kebakaran dalam periode tertentu.","Kali/Tahun","71.0"], [964,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian kebakaran berdasarkan jenis benda yang terbakar.","kali","71.0"], [965,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BP (Bangunan Perumahan)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan perumahan.","kali","27.0"], [966,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BU (Bangunan Umum)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan umum.","kali","20.0"], [967,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BI (Bangunan Industri)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan industri.","kali","12.0"], [968,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Kd (Kendaraan)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang melibatkan kendaraan.","kali","4.0"], [969,"Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Ln (Lainnya)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang melibatkan benda lain selain bangunan dan kendaraan.","kali","8.0"], [970,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian kebakaran diklasifikasikan menurut penyebabnya.","kali","71.0"], [971,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Kp (Kompor)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh kompor.","kali","8.0"], [972,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Lm (Lampu)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh lampu.","kali","0.0"], [973,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ls (Listrik)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh listrik.","kali","23.0"], [974,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Rk (Rokok)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh rokok.","kali","0.0"], [975,"Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ln (Lainnya)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh faktor lain.","kali","40.0"], [976,"Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Tingkat cakupan pelayanan tanggap darurat kebakaran di wilayah kota.","Ha","325.0"], [977,"Jumlah Kejadian","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian bencana kebakaran.","Kali/Tahun","71.0"], [978,"Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate ) ≤ 15 menit","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggapi dalam waktu ≤ 15 menit.","Kali/Tahun","71.0"], [979,"Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase kejadian kebakaran yang mendapat respon dalam standar waktu layanan WMK.","%","100"], [980,"Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Luas area yang menjadi tanggung jawab manajemen kebakaran.","Ha","325.0"], [981,"Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Rata-rata waktu tanggap pelayanan kebakaran di WMK.","Menit","325.0"], [982,"Jumlah Korban Jiwa","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah korban jiwa akibat kebakaran atau bencana terkait.","Orang","2.0"], [983,"Jumlah Korban Jiwa Mati","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah korban meninggal akibat kebakaran/bencana.","Orang","0.0"], [984,"Jumlah Korban Jiwa Luka","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah korban luka akibat kebakaran/bencana.","Orang","2.0"], [985,"Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah bantuan logistik yang disalurkan kepada korban kebakaran.","Rp","n/a"], [986,"Data Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","","","",""], [987,"Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Indeks yang mengukur kapasitas wilayah dalam pencegahan, penanggulangan, dan keselamatan kebakaran.","-","1.0"], [988,"Ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diberikan tepat waktu.","%","100%"], [989,"Edukasi penanggulangan kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Kegiatan pembelajaran dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.","%","100%"], [990,"Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian yang berhasil ditanggulangi sesuai standar respon ≤ 15 menit di kota.","%","100%"], [991,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [992,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","86,21%"], [993,"Persentase edukasi penanggulangan kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase pencapaian target edukasi kebakaran terhadap rencana.","%","100%"], [994,"Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan di titik rawan kebakaran.","Kali","18 Kali"], [995,"Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Total rencana dan realisasi penyuluhan di titik rawan kebakaran.","Kemantren","18 Kali"], [996,"Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah anak TK yang mendapatkan edukasi kebakaran.","Kali","36 kali"], [997,"Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Total permohonan pendidikan kebakaran untuk anak TK.","Kali","36 Kali"], [998,"Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang dilaksanakan","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kegiatan edukasi bagi SD dan SMP yang dilaksanakan.","Kali","14 Kali"], [999,"Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang rencanakan","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Total rencana edukasi bagi SD dan SMP.","Kali","14 Kali"], [1000,"Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditanggulangi sesuai respon ≤ 15 menit di kota.","%","100"], [1001,"Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menit","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah layanan pemadaman kebakaran yang selesai dalam 15 menit.","Kejadian","71.0"], [1002,"Jumlah kejadian kebakaran dalam kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam kota.","Kejadian","71.0"], [1003,"Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase kejadian kebakaran atau penyelamatan di luar kota yang ditangani.","%","100%"], [1004,"Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah kejadian di luar kota yang ditangani oleh petugas.","Permohonan","42.0"], [1005,"Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Total permohonan layanan kebakaran dan penyelamatan di luar kota.","Permohonan","42.0"], [1006,"Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Persentase operasi penyelamatan non-kebakaran yang berhasil melindungi manusia.","%","100,00%"], [1007,"Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran dalam kota.","Kejadian","581.0"], [1008,"Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran luar kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Jumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran di luar kota.","Kejadian","679.0"], [1009,"Total jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam dan luar kota","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Total kejadian penyelamatan di luar kebakaran baik dalam maupun luar kota.","Kejadian","1260.0"], [1010,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Hasil evaluasi SAKIP untuk Dinas Pemadam Kebakaran oleh Inspektorat.","Nilai","A"], [1011,"Data Tindak Kriminal","","","",""], [1012,"Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pidana terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tercatat di wilayah kota.","Perkara","112.0"], [1013,"Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pidana yang mengakibatkan kematian seseorang dengan sengaja (homicide/murder).","Perkara","1.0"], [1014,"Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kejahatan seksual termasuk pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual anak.","Perkara","6.0"], [1015,"Data Tindak Pidana","","","",""], [1016,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pidana yang termasuk kategori konvensional seperti pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan pelanggaran kesusilaan.","Perkara","502.0"], [1017,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pencurian dengan pemberatan (dengan ancaman kekerasan atau kerugian besar).","Perkara","34.0"], [1018,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban.","Perkara","8.0"], [1019,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor.","Perkara","17.0"], [1020,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pencurian tanpa kekerasan dan kerugian besar.","Perkara","67.0"], [1021,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penganiayaan ringan tanpa menyebabkan luka serius atau kematian.","Perkara","60.0"], [1022,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penganiayaan yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen.","Perkara","2.0"], [1023,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penelantaran anggota keluarga sesuai hukum pidana.","Perkara","0.0"], [1024,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan secara resmi.","Perkara","0.0"], [1025,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus perzinahan yang ditindak sesuai hukum.","Perkara","6.0"], [1026,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/ Cabul","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pelanggaran kesusilaan, termasuk tindakan cabul terhadap orang lain.","Perkara","4.0"], [1027,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penculikan atau perbuatan melarikan perempuan tanpa izin.","Perkara","0.0"], [1028,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pemerasan atau ancaman kekerasan.","Perkara","0.0"], [1029,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan/Fidusa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penggelapan atau penyalahgunaan kepercayaan (fidusia).","Perkara","82.0"], [1030,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/ Kecurangan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penipuan atau kecurangan termasuk manipulasi data dan dokumen.","Perkara","81.0"], [1031,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat secara resmi.","Perkara","17.0"], [1032,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pemalsuan dokumen resmi atau materai.","Perkara","0.0"], [1033,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pembakaran dengan sengaja (arson).","Perkara","0.0"], [1034,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus perjudian ilegal.","Perkara","0.0"], [1035,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus perusakan properti.","Perkara","0.0"], [1036,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pengeroyokan (beberapa pelaku menyerang korban).","Perkara","0.0"], [1037,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penculikan yang tercatat.","Perkara","0.0"], [1038,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin.","Perkara","0.0"], [1039,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembunuhan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus yang mengganggu ketertiban umum tapi tidak termasuk tindak pidana berat.","Perkara","1.0"], [1040,"Jumlah Tindak Pidana Konvensional Lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penyebaran informasi palsu atau fitnah.","Perkara","123.0"], [1041,"Jumlah Penemuan Mayat","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penemuan mayat di wilayah kota.","Kejadian","41.0"], [1042,"Jumlah Orang Meninggal Dunia","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kematian akibat tindak pidana atau kejadian terkait kriminalitas.","Kejadian","0.0"], [1043,"Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kematian akibat bunuh diri atau gantung diri.","Kejadian","3.0"], [1044,"Jumlah Kebakaran","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kebakaran yang tercatat.","Kejadian","12.0"], [1045,"Jumlah Laka Kerja","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kecelakaan kerja yang tercatat di wilayah kota.","Kejadian","0.0"], [1046,"Jumlah Orang hilang","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus orang hilang yang dilaporkan secara resmi.","Kejadian","22.0"], [1047,"Jumlah Orang tersengat listrik","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian tersengat listrik yang menyebabkan cedera atau kematian.","Kejadian","0.0"], [1048,"Jumlah Kasus Miras","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus terkait konsumsi atau peredaran minuman keras ilegal.","Kejadian","0.0"], [1049,"Jumlah Anak Tenggelam","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus anak tenggelam di wilayah kota.","Kejadian","0.0"], [1050,"Jumlah Orang Jatuh ke dalam sumur","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian jatuh ke sumur yang dilaporkan.","Kejadian","0.0"], [1051,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus tindak pidana lintas negara.","Perkara","134.0"], [1052,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus terorisme lintas negara.","Perkara","0.0"], [1053,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional Narkoba","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus narkoba lintas negara.","Perkara","122.0"], [1054,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus perdagangan manusia lintas negara.","Perkara","3.0"], [1055,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kejahatan siber lintas negara.","Perkara","0.0"], [1056,"Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus transnasional lain selain yang disebut di atas.","Perkara","9.0"], [1057,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus yang merugikan negara atau aset negara.","Perkara","1.0"], [1058,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penebangan liar atau ilegal.","Perkara","0.0"], [1059,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Fishing","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal.","Perkara","0.0"], [1060,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertambangan ilegal.","Perkara","0.0"], [1061,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus korupsi yang merugikan negara.","Perkara","0.0"], [1062,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas / BBM","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus ilegal terkait migas atau BBM.","Perkara","0.0"], [1063,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus peredaran uang palsu.","Perkara","0.0"], [1064,"Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus lain yang merugikan kekayaan negara.","Perkara","1.0"], [1065,"Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah tindak pidana yang berpotensi menimbulkan gangguan massal/kontinjensi.","Perkara","1.0"], [1066,"Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus tindak pidana saat unjuk rasa anarkis.","Perkara","1.0"], [1067,"Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus yang terkait kerusuhan massal.","Perkara","0.0"], [1068,"Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus yang terkait isu SARA dengan implikasi keamanan.","Perkara","0.0"], [1069,"Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kontinjensi lain selain kategori di atas.","Perkara","0.0"], [1070,"Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pelanggaran HAM yang tercatat secara resmi.","Perkara","0.0"], [1071,"Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, pembunuhan sistematis.","Perkara","0.0"], [1072,"Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap ANAK","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pelanggaran HAM yang menimpa anak-anak.","Perkara","0.0"], [1073,"Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pelanggaran HAM lain yang tidak termasuk kategori di atas.","Perkara","0.0"], [1074,"Kasus Pertikaian","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian pertikaian antar warga atau kelompok yang dilaporkan ke aparat berwenang.","Perkara","0.0"], [1075,"Kasus Pertikaian Antar Etnis","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertikaian yang terjadi antar kelompok etnis berbeda.","Perkara","0.0"], [1076,"Kasus Pertikaian Antar Wilayah Desa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertikaian yang terjadi antar wilayah desa atau kelurahan.","Perkara","0.0"], [1077,"Kasus Pertikaian Antar Agama","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan perbedaan agama.","Perkara","0.0"], [1078,"Kasus Pertikaian Antar Simpatisan Parpol","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan simpatisan partai politik.","Perkara","0.0"], [1079,"Kasus Pertikaian Antar Pelajar","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan pelajar atau mahasiswa.","Perkara","0.0"], [1080,"Korban Pertikaian","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah individu yang menjadi korban pertikaian antar warga.","Jiwa","0.0"], [1081,"Korban Pertikaian Meninggal Dunia","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah korban pertikaian yang meninggal dunia.","Jiwa","0.0"], [1082,"Korban Pertikaian Luka-luka","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah korban pertikaian yang mengalami luka fisik.","Jiwa","0.0"], [1083,"Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kerugian materi yang timbul akibat pertikaian atau unjuk rasa.","Rp (Ribu)","0.0"], [1084,"Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Rasa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah orang yang mengungsi akibat pertikaian antar warga atau unjuk rasa.","Orang","0.0"], [1085,"Kejadian Unjuk Rasa","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian demonstrasi atau aksi massa di wilayah kota.","Perkara","13.0"], [1086,"Kejadian Unjuk Rasa Anarkis","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis.","Perkara","0.0"], [1087,"Kejadian Unjuk Rasa Damai","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian unjuk rasa yang berlangsung damai.","Perkara","13.0"], [1088,"Kejadian Unjuk Rasa Bidang Politik","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan isu politik.","Perkara","0.0"], [1089,"Kejadian Unjuk Rasa Bidang Ekonomi & lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah unjuk rasa terkait isu ekonomi atau isu lain selain politik.","Perkara","0.0"], [1090,"Kejadian Unjuk Rasa Bidang lainnya","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah unjuk rasa terkait isu lain di luar politik dan ekonomi.","Perkara","0.0"], [1091,"Persentase Penyelesaian Tindak Pidana","Polresta Kota Yogyakarta","Persentase kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum.","%","0.711145996860283"], [1092,"Jumlah Tindak Pidana","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat.","Pidana","637.0"], [1093,"Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani hingga selesai.","Pidana","453.0"], [1094,"Angka Kriminalitas yang Tertangani","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat keamanan.","%","0.808764940239044"], [1095,"Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah laporan resmi terkait tindak kriminalitas yang diterima polisi.","Kasus","502.0"], [1096,"Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah laporan tindak kriminalitas yang telah diselesaikan.","Kasus","406.0"], [1097,"Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani aparat penegak hukum.","%","0.925925925925926"], [1098,"Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah laporan kasus narkoba yang diterima aparat hukum.","Kasus","135.0"], [1099,"Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah laporan narkoba yang telah diselesaikan.","Kasus","125.0"], [1100,"Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk","Polresta Kota Yogyakarta","Rasio jumlah kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk.","Jiwa","9.76889113461099"], [1101,"Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani oleh kepolisian.","Kasus","406.0"], [1102,"Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase korban perempuan dan anak yang menerima bantuan hukum.","%","100"], [1103,"Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah korban yang melaporkan atau memerlukan layanan bantuan hukum.","Orang","76.0"], [1104,"Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah korban yang benar-benar menerima layanan bantuan hukum.","Orang","76.0"], [1105,"Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas","","","",""], [1106,"Data Kecelakaan Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Catatan resmi mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.","Kecelakaan","n/a"], [1107,"Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat.","Kecelakaan","824.0"], [1108,"Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.","Kecelakaan","677.0"], [1109,"Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.","Orang","0.0"], [1110,"Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat.","Orang","17.0"], [1111,"Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan.","Orang","660.0"], [1112,"Jumlah Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas.","Rp (Ribu)","596450000.0"], [1113,"Data Pelanggaran Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Catatan resmi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kota.","Pelanggaran","n/a"], [1114,"Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kejadian pelanggaran lalu lintas yang tercatat.","Pelanggaran","13352.0"], [1115,"Jumlah Denda Lalu Lintas","Polresta Kota Yogyakarta","Total denda yang dikenakan atas pelanggaran lalu lintas.","Rp (Ribu)","1698525000.0"], [1116,"Aparat dan Sarana Keamanan","","","",""], [1117,"Jumlah Aparat Kepolisian","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah personel kepolisian yang bertugas di wilayah kota.","Orang","n/a"], [1118,"Polresta Yogyakarta","Polresta Kota Yogyakarta","Satuan Polisi Resort Kota Yogyakarta.","Unit","5434.0"], [1119,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","5355.0"], [1120,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","79.0"], [1121,"Jumlah Polsek","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah kantor polisi sektor di wilayah kota.","Unit","14.0"], [1122,"Polsek Gondomanan","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Gondomanan.","Unit","4.0"], [1123,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","215.0"], [1124,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","8.0"], [1125,"Polsek Wirobrajan","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Wirobrajan.","Unit","4.0"], [1126,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","206.0"], [1127,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","12.0"], [1128,"Polsek Kotagede","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Kotagede.","Unit","4.0"], [1129,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","200.0"], [1130,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","4.0"], [1131,"Polsek Pakualaman","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Pakualaman.","Unit","4.0"], [1132,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","163.0"], [1133,"Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta","Orang","4.0"], [1134,"Polsek Gondokusuman","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Gondokusuman.","Unit","4.0"], [1135,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","227.0"], [1136,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","4.0"], [1137,"Polsek Tegalrejo","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Tegalrejo.","Unit","4.0"], [1138,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","203.0"], [1139,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","8.0"], [1140,"Polsek Ngampilan","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Ngampilan.","Unit","4.0"], [1141,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","178.0"], [1142,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","16.0"], [1143,"Polsek Keraton","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Keraton.","Unit","4.0"], [1144,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","158.0"], [1145,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","15.0"], [1146,"Polsek Mantrijeron","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Mantrijeron.","Unit","4.0"], [1147,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","199.0"], [1148,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","7.0"], [1149,"Polsek Mergangsan","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Mergangsan.","Unit","4.0"], [1150,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","194.0"], [1151,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","12.0"], [1152,"Polsek Umbulharjo","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Umbulharjo.","Unit","4.0"], [1153,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","281.0"], [1154,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","8.0"], [1155,"Polsek Danurejan","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Danurejan.","Unit","4.0"], [1156,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","200.0"], [1157,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","4.0"], [1158,"Polsek Gedongtengen","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Gedongtengen.","Unit","4.0"], [1159,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","191.0"], [1160,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","8.0"], [1161,"Polsek Jetis","Polresta Kota Yogyakarta","Polsek yang membawahi wilayah Jetis.","Unit","4.0"], [1162,"Jumlah Anggota Polki","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","201.0"], [1163,"Jumlah Anggota Polwan","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta.","Orang","3.0"], [1164,"Jumlah Pos Keamanan (Polisi)","Polresta Kota Yogyakarta","Jumlah pos polisi/pos keamanan yang beroperasi di wilayah kota.","Orang","108.0"], [1165,"SOSIAL","","","",""], [1166,"Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial","","","",""], [1167,"Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","4790.0"], [1168,"Jumlah PPKS di Kecamatan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","n/a"], [1169,"Rumah singgah","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah rumah singgah (tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","4.0"], [1170,"Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Keluarga miskin adalah keluarga yang tercatat dalam DTSEN desil 1 s.d 5 yang ditetapkan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data, yang memiliki keterbatasan ekonomi dan termasuk dalam sasaran program penanggulangan kemiskinan. \nJumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi adalah jumlah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tunai bersyarat (PKH) maupun bantuan PKH Graduasi (keluarga miskin yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi sudah graduasi karena syarat komponennya tidak terpenuhi)","Keluarga","0.0"], [1171,"Pemulangan Orang Telantar","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah orang terlantar (perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya) yang sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Jiwa","274.0"], [1172,"Jumlah Anak Yatim Piatu dalam Panti","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Anak Yatim Piatu dalam Panti adalah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim karena kehilangan ayah, piatu karena kehilangan ibu, dan yatim piatu karena kehilangan keduanya), sehingga tidak memiliki penanggung jawab utama dalam keluarga, dan kemudian mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembinaan di sebuah panti sosial/panti asuhan yang dikelola pemerintah, lembaga sosial, atau masyarakat.","Orang","553.0"], [1173,"Bantuan/Jaminan Sosial","","","",""], [1174,"Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","ukuran persentase dari jumlah total korban bencana yang menerima bantuan, dukungan, atau tindakan penanganan (intervensi) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu peristiwa bencana. Ini diukur dengan membandingkan jumlah korban yang menerima intervensi dengan jumlah total korban bencana, lalu dikalikan 100%","%","100"], [1175,"Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Korban bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen","Orang","183.0"], [1176,"Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Korban bencana yang telah mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen","Orang","183.0"], [1177,"Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun","","","",""], [1178,"Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","indikator statistik yang mengukur banyaknya individu penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak berdaya dan telah mendapatkan bantuan sosial atau perlindungan dalam periode satu tahun tertentu","Orang","1160.0"], [1179,"Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","total individu penyandang disabilitas (fisik atau mental) dan orang lanjut usia yang tidak berdaya (lansia tidak potensial) yang secara ideal, berdasarkan kebutuhan dan hak mereka, berhak untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan jaminan sosial dalam periode satu tahun","Orang","1367.0"], [1180,"Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (KK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi korban bencana alam dan telah menerima bantuan, seperti kebutuhan dasar (sandang pangan), tempat tinggal sementara, atau bantuan lainnya dari pemerintah atau lembaga terkait","Keluarga","91.0"], [1181,"Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (Jiwa)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","total orang atau anggota keluarga yang terdampak oleh bencana dan menerima bantuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, maupun bantuan lainnya untuk pemulihan dari penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana","Jiwa","235.0"], [1182,"Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)","","","",""], [1183,"Jumlah PMKS","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","35467.0"], [1184,"Jumlah PMKS Yang Tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jenis masalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial yang sudah tertangani di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Jenis","35260.0"], [1185,"Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PMKS yang seharusnya menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","34930.0"], [1186,"Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PMKS yang telah diberikan menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","34723.0"], [1187,"Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata pada level kota dan telah menerima bantuan sosial dengan total jumlah PMKS skala kota yang terdata, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.","%","0.992936802973978"], [1188,"Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","total individu atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sosial dalam periode satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana jumlah ini merupakan penyebut (denominator) dalam perhitungan indikator cakupan bantuan sosia","Orang","34970.0"], [1189,"Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","total angka individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan menerima bantuan sosial selama periode satu tahun tersebut","Orang","34723.0"], [1190,"Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan sosial berbasis kelompok usaha (KUBE atau kelompok ekonomi produktif lainnya) dengan total jumlah PMKS sasaran, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.","%","0.56752655538695"], [1191,"Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, baik yang masuk kategori Aktif, Pasif atau Tidak Aktif.","Orang","6590.0"], [1192,"Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, yang masuk kategori Aktif.","Orang","3740.0"], [1193,"Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","ukuran perbandingan antara jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memiliki dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dengan total jumlah WKSBM yang ada pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.","%","0.724137931034483"], [1194,"Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos","Unit","29.0"], [1195,"Jumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos","Unit","21.0"], [1196,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase jumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan Karangtaruna yang terdaftar di wilayah.","%","91,99%"], [1197,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - Karangtaruna","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar.","%","76,09%"], [1198,"Jumlah yang aktif (Karangtaruna)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.","Lembaga","35.0"], [1199,"Jumlah keseluruhan (Karangtaruna)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar.","Lembaga","46.0"], [1200,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - WKSBM","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase jumlah WKSBM (Wilayah/Kelompok Sistem Bina Masyarakat) yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan WKSBM.","%","75,86%"], [1201,"Jumlah yang aktif (WKSBM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah WKSBM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.","Lembaga","22.0"], [1202,"Jumlah keseluruhan (WKSBM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh WKSBM yang terdaftar","Lembaga","29.0"], [1203,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - LKS","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan LKS.","%","100,00%"], [1204,"Jumlah yang aktif (LKS)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah LKS yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.","Lembaga","64.0"], [1205,"Jumlah keseluruhan (LKS)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh LKS yang terdaftar.","Lembaga","64.0"], [1206,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - TKSK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan TKSK.","%","100,00%"], [1207,"Jumlah yang aktif (TKSK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah TKSK yang aktif bekerja di wilayahnya.","Orang","14.0"], [1208,"Jumlah keseluruhan (TKSK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh TKSK yang terdaftar.","Orang","14.0"], [1209,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - PSM","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan PSM.","%","100,00%"], [1210,"Jumlah yang aktif (PSM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PSM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.","Orang","1011.0"], [1211,"Jumlah keseluruhan (PSM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh PSM yang terdaftar.","Orang","1011.0"], [1212,"Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - IPSM","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase IPSM (Instruktur Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan IPSM.","%","100,00%"], [1213,"Jumlah yang aktif (IPSM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah IPSM yang aktif melakukan kegiatan pembinaan sosial.","Lembaga","60.0"], [1214,"Jumlah keseluruhan (IPSM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh IPSM yang terdaftar.","Lembaga","60.0"], [1215,"Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase anak terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dibanding jumlah anak terlantar yang seharusnya tertangani.","%","100,00%"], [1216,"Jumlah anak terlantar yang tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah anak terlantar yang telah menerima layanan rehabilitasi sosial dasar.","Orang","1018.0"], [1217,"Jumlah anak terlantar","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh anak terlantar yang seharusnya menerima layanan.","Orang","1018.0"], [1218,"Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis diluar panti","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase gelandangan dan pengemis yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar dibanding jumlah yang seharusnya tertangani.","%","100,00%"], [1219,"Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima layanan.","Orang","58.0"], [1220,"Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh gelandangan dan pengemis yang perlu mendapatkan layanan.","Orang","58.0"], [1221,"Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase lansia terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.","%","100,00%"], [1222,"Jumlah lansia terlantar yang tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah lansia terlantar yang menerima layanan.","Orang","191.0"], [1223,"Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh lansia terlantar yang perlu layanan.","Orang","191.0"], [1224,"Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase penyandang disabilitas terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.","%","100,00%"], [1225,"Jumlah penyandang disabilitas terlantar dan keluarga yangmendapatkan layanan rehabilitasi sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah individu penyandang disabilitas terlantar beserta keluarganya yang menerima layanan pemulihan, penguatan kapasitas, dan dukungan sosial dari pemerintah atau lembaga sosial di luar panti.","Orang","186.0"], [1226,"Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang seharusnya tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar yang perlu layanan.","Orang","186.0"], [1227,"Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Unit Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) yang sudah mandiri dibanding jumlah keseluruhan yang berdiri minimal 3 tahun.","%","46,11%"], [1228,"Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah KUBE dan USEP yang mandiri.","Kelompok","160.0"], [1229,"Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah KUBE dan USEP yang telah berdiri ≥3 tahun.","Kelompok","347.0"], [1230,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PPKS yang menerima layanan darurat dibanding PPKS yang seharusnya menerima layanan.","%","100,00%"], [1231,"Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PPKS yang telah menerima layanan darurat sosial.","Orang","1261.0"], [1232,"Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PPKS yang seharusnya menerima layanan.","Orang","1261.0"], [1233,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima.","%","92,91%"], [1234,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Program Sembako","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima.","%","93,88%"], [1235,"Jumlah penerima (Program Sembako)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah penerima bantuan sembako.","Orang","20.656"], [1236,"Jumlah yang seharusnya menerima (Program Sembako)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh PPKS yang berhak menerima bantuan sembako.","Orang","22.002"], [1237,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - PKH","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PPKS penerima PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima.","%","100,00%"], [1238,"Jumlah penerima (PKH)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah penerima PKH.","Orang","11.988"], [1239,"Jumlah yang seharusnya menerima (PKH)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PPKS yang berhak menerima PKH.","Orang","11.988"], [1240,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Lansia Terlantar (ASLUM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase lansia terlantar yang menerima layanan ASLUM dibanding yang seharusnya menerima.","%","84,86%"], [1241,"Jumlah penerima (Lansia Terlantar/ASLUM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah lansia terlantar yang menerima ASLUM.","Orang","1160.0"], [1242,"Jumlah yang seharusnya menerima (Lansia Terlantar/ASLUM)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah lansia terlantar yang berhak menerima ASLUM.","Orang","1367.0"], [1243,"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - UEP Graduasi PKH","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase PPKS penerima UEP Graduasi PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima.","%","92,91%"], [1244,"Jumlah penerima (UEP Graduasi PKH)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PPKS yang menerima UEP Graduasi PKH.","Orang","n/a"], [1245,"Jumlah yang seharusnya menerima (UEP Graduasi PKH)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah PPKS yang berhak menerima UEP Graduasi PKH.","Orang","n/a"], [1246,"Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase korban bencana yang menerima perlindungan sosial saat dan pasca tanggap darurat dibanding jumlah korban yang seharusnya tertangani.","%","100,00%"], [1247,"Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.","Orang","268.0"], [1248,"Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah seluruh korban bencana yang berhak menerima layanan.","Orang","268.0"], [1249,"Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah ABH yang menerima layanan rehabilitasi, pendampingan, atau perlindungan hukum.","%","80"], [1250,"Data Kinerja Dinas Sosial ","","","",""], [1251,"Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Indeks komposit yang mengukur efektivitas penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah.","%","n/a"], [1252,"TENAGA KERJA","","","",""], [1253,"Statistik Ketenagakerjaan","","","",""], [1254,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun)","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja, menganggur, maupun sementara tidak bekerja.","Orang","306525.0"], [1255,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (termasuk sementara tidak bekerja).","Orang","216299.0"], [1256,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Bekerja","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara berurutan.","Orang","12551.0"], [1257,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Pengangguran","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru.","Orang","203748.0"], [1258,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, yaitu yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain di luar pasar kerja.","Orang","90226.0"], [1259,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Sekolah","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang sedang menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.","Orang","29225.0"], [1260,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Mengurus Rumah Tangga","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang kegiatannya mengurus rumah tangga dan tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan.","Orang","47971.0"], [1261,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tidak bersekolah, dan tidak mengurus rumah tangga.","Orang","13030.0"], [1262,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama","BPS Kota Yogyakarta","Klasifikasi penduduk bukan angkatan kerja berdasarkan status dalam kegiatan utama, seperti berusaha sendiri, buruh, atau tidak dibayar.","Orang","200502.0"], [1263,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha Sendiri","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang memiliki kegiatan usaha sendiri tanpa dibantu orang lain.","Orang","43144.0"], [1264,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tidak tetap","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang berusaha sendiri dengan bantuan buruh tidak tetap/tidak dibayar.","Orang","11544.0"], [1265,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tetap","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang memiliki usaha sendiri dengan bantuan buruh tetap/dibayar.","Orang","17586.0"], [1266,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Buruh/Karyawan","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang pernah bekerja sebagai buruh atau karyawan tetapi saat ini tidak aktif bekerja.","Orang","110311.0"], [1267,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja Bebas Di Pertanian dan Non Pertanian","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang bekerja secara lepas di sektor pertanian atau nonpertanian tanpa ikatan kerja tetap.","Orang","n/a"], [1268,"Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja tak Dibayar","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk bukan angkatan kerja yang bekerja membantu usaha rumah tangga atau keluarga tanpa menerima upah.","Orang","17917.0"], [1269,"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)","BPS Kota Yogyakarta","Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. (TPAK = (Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja) × 100%).","%","7186"], [1270,"Penduduk yang Bekerja","BPS Kota Yogyakarta","Penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam berturut-turut selama seminggu sebelum pencacahan.","Orang","238202.0"], [1271,"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)","BPS Kota Yogyakarta","Persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. (TPT = (Penganggur / Angkatan Kerja) × 100%).","%","913"], [1272,"Data Sektoral Ketenagakerjaan","","","",""], [1273,"Pencari Kerja Terdaftar","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.","Orang","1185.0"], [1274,"Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD.","Orang","42.0"], [1275,"Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin laki-laki","Orang","28.0"], [1276,"Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin perempuan","Orang","14.0"], [1277,"Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A)","Orang","26.0"], [1278,"Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin laki-laki","Orang","12.0"], [1279,"Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin perempuan","Orang","14.0"], [1280,"Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah)","Orang","33.0"], [1281,"Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin laki-laki","Orang","22.0"], [1282,"Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin perempuan","Orang","11.0"], [1283,"Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah)","Orang","564.0"], [1284,"Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin laki-laki","Orang","348.0"], [1285,"Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin perempuan","Orang","216.0"], [1286,"Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui.","Orang","86.0"], [1287,"Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki","Orang","45.0"], [1288,"Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan","Orang","41.0"], [1289,"Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui","Orang","416.0"], [1290,"Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki","Orang","188.0"], [1291,"Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan","Orang","228.0"], [1292,"Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui","Orang","18.0"], [1293,"Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki","Orang","3.0"], [1294,"Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan","Orang","15.0"], [1295,"Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan berhasil ditempatkan pada lowongan pekerjaan yang tersedia.","%","460"], [1296,"Pencari kerja yang mendaftar","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah individu yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja.","Orang","1185.0"], [1297,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan","Orang","460.0"], [1298,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","423.0"], [1299,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjeinis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","292.0"], [1300,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","131.0"], [1301,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","37.0"], [1302,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","15.0"], [1303,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","22.0"], [1304,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja antar negara (AKAN) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","0.0"], [1305,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerjaantar negara (AKAN) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","0.0"], [1306,"Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah Jumlah antar kerja antar Negara (AKAN) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.","Orang","0.0"], [1307,"Pencari kerja yang belum ditempatkan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja.","Orang","2296.0"], [1308,"Pencari kerja yang belum ditempatkan Laki-Laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin laki-laki","Orang","875.0"], [1309,"Pencari kerja yang belum ditempatkan Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin perempuan","Orang","1421.0"], [1310,"Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri melalui mekanisme penempatan resmi dalam suatu wilayah dan periode tertentu","Orang","1.0"], [1311,"Kasus PHK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","banyaknya peristiwa atau laporan yang berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu periode tertentu, baik yang dilakukan secara sepihak, berdasarkan kesepakatan, maupun melalui mekanisme hukum/administratif.","Kasus","31.0"], [1312,"Orang Terkena Kasus PHK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam periode tertentu.","Orang","169.0"], [1313,"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau antar serikat pekerja, yang mencakup perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, melalui musyawarah mufakat atau mekanisme hukum di luar maupun di dalam pengadilan","Kasus","17.0"], [1314,"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perjanjian Bersama","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak","Kasus","10.0"], [1315,"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Anjuran","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui anjuran dari mediator.","Kasus","7.0"], [1316,"Tingkat penyelesaian kasus","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dengan jumlah kasus yang masuk atau ditangani dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.","%","0.555555555555556"], [1317,"Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","kesepakatan yang timbul dari perundingan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Perjanjian ini merupakan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.","Kasus","10.0"], [1318,"Jumlah Kasus yang tercatat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah total kasus yang terdata dalam periode tertentu oleh instansi terkait.","Kasus","18.0"], [1319,"Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","proses penyelesaian perbedaan pendapat atau konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berkaitan dengan hubungan kerja, hak, kewajiban, atau syarat-syarat kerja, melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.","%","100"], [1320,"Jumlah penyelesaian perselisihan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan","Kasus","18.0"], [1321,"Jumlah kejadian perselisihan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peristiwa perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.","Kasus","18.0"], [1322,"Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","jumlah kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kurun waktu satu tahun, baik yang berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang tercatat oleh instansi berwenang.","-","0.0104347826086957"], [1323,"Jumlah Perusahaan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)","Unit","1725.0"], [1324,"Jumlah sengketa pengusaha pekerja","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas","Kasus","18.0"], [1325,"Upah Minimum (UMK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja.","Rp","2492997.0"], [1326,"Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase perusahaan yang telah menetapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundangan.","%","7,36%"], [1327,"Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah.","Unit","127.0"], [1328,"Jumlah Total Perusahaan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total jumlah perusahaan aktif di wilayah administrasi tertentu.","Unit","1725.0"], [1329,"Jumlah Perusahaan yang Tutup","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","banyaknya perusahaan dalam suatu wilayah yang menghentikan seluruh kegiatan usaha/operasinya pada periode tertentu, baik secara permanen maupun sementara, yang tercatat oleh instansi berwenang.","Perusahaan","3.0"], [1330,"Jumlah Karyawan yang Terkena PHK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","banyaknya pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik secara individu maupun massal, yang tercatat oleh instansi ketenagakerjaan atau dilaporkan secara resmi.","Orang","27.0"], [1331,"Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total unit Bursa Kerja Khusus yang terbentuk dan tercatat secara resmi di lembaga pendidikan menengah/kejuruan atau lembaga pelatihan, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (antar kerja) untuk memberikan informasi pasar kerja, menyalurkan, serta memfasilitasi penempatan lulusan dan alumni.","-","37.0"], [1332,"Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah dan periode tertentu","%","0707"], [1333,"Jumlah Kesempatan Kerja","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total peluang atau posisi pekerjaan yang tersedia dan dapat diisi oleh pencari kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu, baik di sektor formal maupun informal","Orang","2140.0"], [1334,"Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi di lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta.","%","0.529025191675794"], [1335,"Jumlah tenaga kerja yang dilatih","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","banyaknya tenaga kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi","Orang","483.0"], [1336,"Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","banyaknya individu/tenaga kerja yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi","Orang","913.0"], [1337,"Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah lembaga pendidikan keterampilan yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah.","Unit","n/a"], [1338,"Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Lembaga Pelatihan kerja yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta (Individu, perusahaan, organisasi non pemerintah) yang beralamat dan berdomisili di Kota Yogyakarta.","Lembaga","57.0"], [1339,"Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) Terakreditasi","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat \n pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja","Lembaga","24.0"], [1340,"Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan di LPK.","Orang","483.0"], [1341,"Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin Laki-laki","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta didik laki-laki di LPK.","Orang","194.0"], [1342,"Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin Perempuan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta didik perempuan di LPK.","Orang","289.0"], [1343,"Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non Formal","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang berhasil bekerja di sektor formal dan nonformal.","%","88,42%"], [1344,"Persentase Penempatan Tenaga Kerja","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan total pencari kerja yang terdaftar.","%","53,13%"], [1345,"Jumlah lowongan kerja","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah kesempatan kerja yang tercatat di dinas tenaga kerja atau portal resmi.","Lowongan","2140.0"], [1346,"Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah tenaga kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan sesuai penempatan dinas tenaga kerja.","orang","1137.0"], [1347,"Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial seperti LKS Bipartit.","%","43,42%"], [1348,"Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah perusahaan dengan sarana hubungan industrial aktif.","Perusahaan","749.0"], [1349,"Jumlah perusahaan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)","Perusahaan","1725.0"], [1350,"Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan kerja di lembaga pelatihan.","Orang","538.0"], [1351,"Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor formal setelah pelatihan.","Orang","190.0"], [1352,"Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor nonformal setelah pelatihan.","Orang","307.0"], [1353,"PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK","","","",""], [1354,"Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","","","",""], [1355,"Rasio KDRT","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","tingkat kejadian KDRT per sejumlah rumah tangga","%","01"], [1356,"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.","Kasus","143.0"], [1357,"Jumlah Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Kabupaten/Kota di DIY yang sudah mendapatkan kategori layak anak (kota layak anak Secara umum harus memiliki empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi) berkategori nindya ke atas (pencapaian yang sangat baik).","Kab/Kota","1.0"], [1358,"Jumlah Desa Prima","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Desa Prima (Desa Prima adalah program meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga masyarakat maupun bangsa.) yang telah dibentuk dan dibina baik oleh provinsi DIY.","Kelurahan","6.0"], [1359,"Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th","%","01"], [1360,"Proporsi perempuan dan anak perempuan menagalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami KDRT adalah Jumlah korban KDRT (segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain) perempuan dan anak perempuan dibagi keseluruhan Jumlah penduduk perempuan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","0067"], [1361,"Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan seluruh layanan (pengaduan, medis, hukum, sosial, dan psikologis) dari total korban kekerasan yang tercatat.","%","100"], [1362,"Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pusat layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Lembaga","1.0"], [1363,"Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh layanan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelaksana Teknis (UPT).","%","100"], [1364,"Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah korban perempuan & anak yang melaporkan / mengadu ke unit pelayanan terpadu, dan dilayani (ditangani) kemudian ditindaklanjuti (dibuka kasus investigasi, dirujuk ke layanan, dilakukan mediasi, dsb)","Orang","199.0"], [1365,"Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Semua pengaduan atau laporan kasus kekerasan (termasuk KDRT) yang diterima unit pelayanan terpadu dalam periode","Orang","199.0"], [1366,"Prevalensi kekerasan terhadap perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi perempuan usia ≥15 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, seksual, psikis, ekonomi) dalam periode tertentu terhadap total perempuan dalam kelompok umur sama.","%","1,16"], [1367,"Jumlah korban kekerasan perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu.","Orang","247.0"], [1368,"Prevalensi kekerasan terhadap anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase anak usia <18 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, psikis, atau seksual) dalam kurun waktu tertentu terhadap total anak.","%","1,01"], [1369,"Jumlah korban kekerasan anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan atau aparat penegak hukum.","Orang","101.0"], [1370,"Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase lembaga/instansi yang menjalankan fungsi PUG secara aktif (melaksanakan program dan melaporkan hasilnya) terhadap total lembaga yang memiliki kelembagaan PUG.","%","93,41%"], [1371,"Jumlah kelembagaan PUG yang aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya unit atau lembaga PUG yang beroperasi dan menjalankan program kesetaraan gender.","Lembaga","85.0"], [1372,"Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah total lembaga, instansi, atau perangkat daerah di Kota Yogyakarta yang memiliki struktur kelembagaan PUG.","Lembaga","91.0"], [1373,"Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase kasus KDRT dengan korban perempuan yang sudah diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi dibandingkan total kasus yang dilaporkan.","%","88,53%"], [1374,"Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.","Orang","193.0"], [1375,"Jumlah korban kekerasan perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu.","Orang","218.0"], [1376,"Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase anak korban KDRT yang memperoleh layanan penanganan (hukum, medis, psikososial) dibandingkan total anak korban yang terlapor.","%","100%"], [1377,"Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan intervensi atau penanganan dari lembaga layanan.","Orang","61.0"], [1378,"Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anak yang melapor sebagai korban kekerasan pada periode tertentu, baik melalui UPTD, kepolisian, atau lembaga layanan.","Orang","61.0"], [1379,"CBR (Crude Birth Rate)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun kalender. (Sumber: BPS)","CBR","5,17"], [1380,"Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang memperoleh layanan medis dari tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang berkompeten.","%","100"], [1381,"Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas layanan terlatih dalam periode tertentu.","Orang","54.0"], [1382,"Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total seluruh korban kekerasan perempuan dan anak yang tercatat mendatangi fasilitas layanan terlatih pada periode tertentu.","Orang","54.0"], [1383,"Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelahiran hidup yang dilahirkan oleh perempuan berusia 15–19 tahun dalam satu tahun kalender.","Kelahiran","n/a"], [1384,"Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga pemerintah","%","0.0848068345271478"], [1385,"Pekerja perempuan di lembaga pemerintah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah","Orang","5837.0"], [1386,"Jumlah pekerja perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah pekerja perempuan","Orang","68827.0"], [1387,"Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga swasta","%","0.694567538901884"], [1388,"Pekerja perempuan di lembaga swasta","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta","Orang","47805.0"], [1389,"Jumlah pekerja perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah pekerja perempuan","Orang","68827.0"], [1390,"Data Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat","","","",""], [1391,"Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap Jumlah total kasus yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","100"], [1392,"Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.","Anak","167.0"], [1393,"Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.","Poin","A"], [1394,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","%","89,992"], [1395,"Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) sesuai kriteria Kemen PPPA.","-","Utama"], [1396,"Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kategori hasil evaluasi (Pratama, Madya, Nindya, Utama) dari Kementerian PPPA terhadap pelaksanaan KLA.","-","Utama"], [1397,"Hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Nilai akhir atau skor dari hasil evaluasi KLA oleh Kemen PPPA.","Skala 0-1000","Utama"], [1398,"Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Tingkat realisasi kegiatan fasilitasi advokasi dan penyediaan data kependudukan berbasis gender dibandingkan target program.","%","92,87%"], [1399,"Persentase ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase data kependudukan dan pengendalian penduduk yang terpilah menurut jenis kelamin dan tersedia secara resmi.","%","91,67%"], [1400,"Jumlah faskes dan kelurahan yang sudah terentry datanya","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah fasilitas kesehatan dan kelurahan yang telah menginput data pengendalian penduduk berbasis gender ke sistem.","Unit","99.0"], [1401,"Jumlah faskes dan kelurahan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan dan kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pendataan.","Unit","108.0"], [1402,"Persentase lembaga yang memanfaatkan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase lembaga/instansi yang menggunakan data kependudukan berbasis gender dibanding total lembaga yang tersedia.","%","93,67%"], [1403,"Lembaga Yang Memanfaatkan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Nama atau jumlah lembaga yang telah menggunakan data pengendalian penduduk berbasis gender.","Lembaga","148.0"], [1404,"Jumlah Lembaga Yang Ada","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total lembaga yang menjadi bagian dari jaringan kerja atau sistem pengendalian penduduk berbasis gender.","Lembaga","158.0"], [1405,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi Inspektorat pada dinas terkait.","Nilai","A"], [1406,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi","","","",""], [1407,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Kelompok Umur","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang dialami laki-laki menurut kategori umur korban yang dilaporkan dalam satu periode.","Kasus","36.0"], [1408,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 0 - 17 Th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","32.0"], [1409,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 18 - 25 Th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","0.0"], [1410,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 25 Th Keatas","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","4.0"], [1411,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Tempat Kejadian","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah laki-laki, diurutkan berdasarkan lokasi kejadian","Kasus","36.0"], [1412,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Rumah Tangga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","8.0"], [1413,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Tempat Kerja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","0.0"], [1414,"Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Lainnya","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","28.0"], [1415,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kelompok Umur","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan menurut kelompok umur","Kasus","247.0"], [1416,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 0 - 17 Th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","69.0"], [1417,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 18 - 25 Th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","36.0"], [1418,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 25 Th Keatas","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan berusia ≥25 tahun yang tercatat pada lembaga layanan atau aparat hukum.","Kasus","142.0"], [1419,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Tempat Kejadian","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan berdasarkan lokasi kejadian","Kasus","247.0"], [1420,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Rumah Tangga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","143.0"], [1421,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Tempat Kerja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","6.0"], [1422,"Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Lainnya","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.","Kasus","98.0"], [1423,"PANGAN","","","",""], [1424,"Jumlah Konsumsi","","","",""], [1425,"Jumlah Konsumsi Beras","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya beras yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu periode (biasanya per kapita per tahun), dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.","Kg/Kapita/Tahun","52052.0"], [1426,"Jumlah Konsumsi Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah gula pasir yang dikonsumsi penduduk dalam satu tahun menurut hasil Susenas (BPS).","Kg/Kap/Tahun","44486.0"], [1427,"Jumlah Konsumsi Jagung","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi jagung untuk pangan dalam satu tahun, dihitung dari rata-rata konsumsi per kapita dikalikan jumlah penduduk (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","12688.0"], [1428,"Jumlah Konsumsi Kacang Kedelai","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya kedelai (termasuk olahannya seperti tempe dan tahu) yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","728000.0"], [1429,"Jumlah Konsumsi Kacang Hijau","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kacang hijau yang dikonsumsi untuk pangan oleh rumah tangga dalam periode tertentu (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","78000.0"], [1430,"Jumlah Konsumsi Kacang Tanah","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya kacang tanah yang digunakan sebagai bahan pangan dan dikonsumsi penduduk (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","884000.0"], [1431,"Jumlah Konsumsi Ubi Kayu","Dinas Pertanian dan Pangan","Total ubi kayu (singkong) yang dikonsumsi oleh penduduk per tahun menurut hasil Susenas (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","2756.0"], [1432,"Jumlah Konsumsi Ubi Jalar","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya ubi jalar yang dikonsumsi sebagai bahan pangan pokok atau tambahan (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","8424.0"], [1433,"Jumlah Konsumsi Buah Mangga","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi buah mangga oleh penduduk selama satu tahun (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","3016.0"], [1434,"Jumlah Konsumsi Buah Jeruk","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya buah jeruk yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","3744.0"], [1435,"Jumlah Konsumsi Buah Pepaya","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya pepaya yang dikonsumsi sebagai buah segar atau olahan (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","4446.0"], [1436,"Jumlah Konsumsi Buah Pisang","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi pisang sebagai pangan segar maupun olahan (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","66508.0"], [1437,"Jumlah Konsumsi Buah Durian","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya buah durian yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","10244.0"], [1438,"Jumlah Konsumsi Buah Dukuh/Langsat","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah konsumsi buah dukuh/langsat dalam periode tertentu (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","16588.0"], [1439,"Jumlah Konsumsi Buah Salak","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya buah salak yang dikonsumsi penduduk (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","13884.0"], [1440,"Jumlah Konsumsi Buah Rambutan","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya buah rambutan yang dikonsumsi penduduk (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","12168.0"], [1441,"Jumlah Konsumsi Bawang Merah","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi bawang merah untuk keperluan rumah tangga (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","312000.0"], [1442,"Jumlah Konsumsi Kentang","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya kentang yang dikonsumsi sebagai bahan pangan (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","2210.0"], [1443,"Jumlah Konsumsi Cabai","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah cabai (merah dan rawit) yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","27872.0"], [1444,"Jumlah Konsumsi Bawang Putih","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi bawang putih sebagai bumbu makanan (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","2912.0"], [1445,"Jumlah Konsumsi Terigu","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya tepung terigu dan produk olahannya yang dikonsumsi (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","13884.0"], [1446,"Jumlah Konsumsi Ikan dan Hasil Peternakan","","","",""], [1447,"Jumlah Konsumsi Ikan","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata ikan yang dikonsumsi per kapita per tahun (KKP & BPS).","Kg/Kapita/Tahun","648440.0"], [1448,"Jumlah Konsumsi Hasil Peternakan","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi produk peternakan seperti daging, telur, dan susu oleh penduduk (BPS & Ditjen Peternakan).","Kg/Kapita/Tahun","1135680.0"], [1449,"Jumlah Konsumsi Daging Ruminasia","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya daging sapi, kambing, atau kerbau yang dikonsumsi (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","47320.0"], [1450,"Jumlah Konsumsi Daging Unggas","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya daging ayam dan unggas lain yang dikonsumsi (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","884520.0"], [1451,"Jumlah Konsumsi Telur","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah konsumsi telur ayam dan telur lainnya oleh penduduk (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","113880.0"], [1452,"Jumlah Konsumsi Susu","Dinas Pertanian dan Pangan","Total konsumsi susu segar dan olahan oleh rumah tangga (BPS).","Kg/Kapita/Tahun","89960.0"], [1453,"Skor pola pangan harapan (PPH)","","","",""], [1454,"Pola Konsumsi","Dinas Pertanian dan Pangan","Komposisi dan keragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk yang menggambarkan keseimbangan gizi (Badan Ketahanan Pangan, PPH).","Kkal/Kap","9161.0"], [1455,"Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor kontribusi kelompok padi-padian terhadap Pola Pangan Harapan (PPH) dengan standar ideal 25 (BKP).","Kkal/Kap","23.0"], [1456,"Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi umbi-umbian terhadap total energi pangan (BKP).","Kkal/Kap","6.0"], [1457,"Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi pangan hewani (daging, telur, ikan, susu) dalam PPH (BKP).","Kkal/Kap","24.0"], [1458,"Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal kontribusi minyak dan lemak terhadap total energi (BKP).","Kkal/Kap","49.0"], [1459,"Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi biji-bijian berminyak (kacang mete, kelapa) dalam PPH (BKP).","Kkal/Kap","1.0"], [1460,"Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi kacang-kacangan terhadap total energi (BKP).","Kkal/Kap","76.0"], [1461,"Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi gula sebagai sumber energi tambahan (BKP).","Kkal/Kap","14.0"], [1462,"Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor ideal konsumsi sayur dan buah terhadap total energi (BKP).","Kkal/Kap","30.0"], [1463,"Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0)","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor kategori bahan lain di luar kelompok utama pangan (BKP).","Kkal/Kap","0.0"], [1464,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -%","Dinas Pertanian dan Pangan","Indeks yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi dari kelompok pangan dibandingkan pola ideal. (Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS)","%","0.0"], [1465,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi yang berasal dari kelompok pangan padi-padian terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal PPH.","%","519"], [1466,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal PPH.","%","13"], [1467,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari bahan pangan hewani terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal.","%","173"], [1468,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.","%","11"], [1469,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.","%","03"], [1470,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.","%","43"], [1471,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari gula terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.","%","33"], [1472,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari sayur dan buah terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal.","%","82"], [1473,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal.","%","26"], [1474,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) dibandingkan kebutuhan energi ideal menurut PPH.","% AKE","473.0"], [1475,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok padi-padian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal.","% AKE","46.0"], [1476,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok umbi-umbian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal.","% AKE","12.0"], [1477,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok pangan hewani terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","153.0"], [1478,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","97.0"], [1479,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","2.0"], [1480,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","38.0"], [1481,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok gula terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","29.0"], [1482,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok sayur dan buah terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","73.0"], [1483,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Kontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total AKE dibandingkan standar ideal.","% AKE","23.0"], [1484,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","34.0"], [1485,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1486,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1487,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","2.0"], [1488,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1489,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1490,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","2.0"], [1491,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1492,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","5.0"], [1493,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH).","-","0.0"], [1494,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","1182.0"], [1495,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","259.0"], [1496,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","7.0"], [1497,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","346.0"], [1498,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","55.0"], [1499,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","1.0"], [1500,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","86.0"], [1501,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","16.0"], [1502,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","412.0"], [1503,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan.","-","0.0"], [1504,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","842.0"], [1505,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","23.0"], [1506,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","6.0"], [1507,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","307.0"], [1508,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","49.0"], [1509,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","1.0"], [1510,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","76.0"], [1511,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","14.0"], [1512,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","366.0"], [1513,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan.","-","0.0"], [1514,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","145.0"], [1515,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Padi-padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","25.0"], [1516,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Umbi-umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","25.0"], [1517,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","24.0"], [1518,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","5.0"], [1519,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","1.0"], [1520,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Kacang-kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","10.0"], [1521,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","25.0"], [1522,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","30.0"], [1523,"Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Lain-lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100).","-","0.0"], [1524,"Ketersediaan Pangan","","","",""], [1525,"Ketersediaan pangan per kapita","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah ketersediaan pangan (kg/kapita/tahun) yang diperoleh dari neraca bahan makanan. (Sumber: BPS/NBM)","Kg/Kapita/Tahun","14999.0"], [1526,"Ketersediaan Pangan Utama","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah bahan pangan pokok utama (seperti beras, jagung, kedelai) yang tersedia untuk dikonsumsi dalam periode tertentu.","Kg/Jiwa","16628.0"], [1527,"Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata ketersediaan bahan pangan utama per kapita dalam satuan kilogram per tahun.","Kg","62471230.0"], [1528,"Ketersediaan Energi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah energi yang tersedia dari seluruh pangan (kkal/kapita/hari) berdasarkan NBM.","Kkal/Kap/Hari","n/a"], [1529,"Ketersediaan Energi Perkapita Per Hari","Dinas Pertanian dan Pangan","Energi yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia.","Kkal","27737.0"], [1530,"Konsumsi Ketersediaan Energi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah energi yang benar-benar dikonsumsi masyarakat dibandingkan ketersediaannya.","Kkal/Kap/Hari","186347.0"], [1531,"Ketersediaan Protein","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah protein dari seluruh bahan pangan yang tersedia (gram/kapita/hari).","Gr/Kap/Hari","n/a"], [1532,"Ketersediaan Protein Perkapita Per Hari","Dinas Pertanian dan Pangan","Protein yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia.","Gram","8686.0"], [1533,"Konsumsi Ketersediaan Protein","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah protein yang benar-benar dikonsumsi dibandingkan ketersediaannya.","Gr/Kap/Hari","6496.0"], [1534,"Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata jumlah energi (kkal) dan protein (gram) yang harus dipenuhi per orang per hari sesuai standar gizi nasional (Permenkes).","Kkal/gram","2157.0"], [1535,"Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman penanganan rawan pangan nasional.","%","0"], [1536,"Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah wilayah administratif (kelurahan/desa) yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan ketahanan pangan.","Daerah","0.0"], [1537,"Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman pemerintah.","Daerah","0.0"], [1538,"Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan.","%","0.853529411764706"], [1539,"Jumlah sampel pangan yang diambil","Dinas Pertanian dan Pangan","Total contoh pangan yang diuji untuk menilai keamanan pangan.","Sampel","1700.0"], [1540,"Jumlah sampel pangan yang aman diambil","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah sampel pangan yang memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan hasil pengujian.","Sampel","1451.0"], [1541,"Jumlah Kelurahan Rawan Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelurahan yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan indikator ketahanan pangan.","Desa","0.0"], [1542,"Cadangan Pangan Pemerintah","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah pangan pokok yang disiapkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dalam keadaan darurat.","Ton Beras","16505.0"], [1543,"Stok Beras sbg Bahan Makanan","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah beras yang tersedia di gudang pemerintah atau lembaga distribusi pangan sebagai bahan makanan pokok.","Ton","6505.0"], [1544,"Angka Konsumsi","","","",""], [1545,"Angka Konsumsi Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","92,12"], [1546,"Angka Konsumsi Padi-Padian","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","45,9"], [1547,"Angka Konsumsi Umbi-Umbian","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","6,88"], [1548,"Angka Konsumsi Pangan Hewani","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","26,93"], [1549,"Angka Konsumsi Minyak dan Lemak","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","0,54"], [1550,"Angka Konsumsi Buah/Biji Berminyak","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","0,31"], [1551,"Angka Konsumsi Kacang-Kacangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","9,22"], [1552,"Angka Konsumsi Gula","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","0,26"], [1553,"Angka Konsumsi Sayur dan Buah","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","9,88"], [1554,"Angka Konsumsi Lain-Lain","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Poin","0,07"], [1555,"Angka konsumsi ikan","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Kg/Kapita/Tahun","36,00"], [1556,"Angka konsumsi ikan dalam rumah tangga","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Kg/Kapita/Tahun","25,78"], [1557,"Angka konsumsi ikan luar rumah tangga","Dinas Pertanian dan Pangan","Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi.","Kg/Kapita/Tahun","8,51"], [1558,"Data Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan","","","",""], [1559,"Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan.","%","0.853529411764706"], [1560,"Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlaku","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah contoh atau sampel pangan yang diuji dan memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan BPOM atau SNI di wilayah Kota Yogyakarta.","Sampel","1451.0"], [1561,"Jumlah total sampel pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Total seluruh sampel pangan yang diambil untuk pengujian keamanan dan kualitas pangan dalam satu periode di suatu wilayah.","Sampel","1700.0"], [1562,"Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dibandingkan tahun sebelumnya, dihitung dari selisih kasus dua tahun berturut-turut. Sumber: Kementan.","%","100,00%"], [1563,"jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun berjalan","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun berjalan di suatu wilayah administrasi.","Kasus","0.0"], [1564,"jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun sebelumnya (n-1)","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun sebelumnya (tahun ke-n-1).","Kasus","35.0"], [1565,"Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah wilayah (kelurahan atau area) yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dari tahun sebelumnya.","%","37,78%"], [1566,"Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelurahan yang ditetapkan dan dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dalam satu tahun tertentu.","Kelurahan","17.0"], [1567,"Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total keseluruhan kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Sumber: Kemendagri.","Kelurahan","45.0"], [1568,"Angka Ketersediaan Energi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah energi (kalori) yang tersedia dari seluruh jenis bahan makanan untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan kilokalori per kapita per hari. Sumber: BPS melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).","Kkal/Kapita/Hari","2773,73"], [1569,"Analisa neraca bahan makanan","Dinas Pertanian dan Pangan","Kajian mengenai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan, yang menggambarkan kecukupan pangan masyarakat suatu wilayah. Sumber: BPS / Badan Pangan Nasional.","Kkal/Kapita/Hari","2773,73"], [1570,"Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah cadangan pangan yang berhasil dipenuhi dan dikelola oleh pemerintah daerah dibanding tahun sebelumnya.","%","54,21%"], [1571,"Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah stok atau persediaan pangan strategis yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kebutuhan darurat dan stabilisasi pangan.","Ton","65,05"], [1572,"Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sistem ketahanan pangan daerah.","Ton","120.0"], [1573,"Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase atau jumlah pengurangan kelurahan atau wilayah yang dikategorikan sebagai rawan pangan prioritas 2 berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.","Wilayah","0.0"], [1574,"Peta Kerawanan Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Representasi spasial kondisi kerentanan pangan yang menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan berbeda berdasarkan indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS.","Dokumen","n/a"], [1575,"Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelurahan yang dikategorikan sebagai wilayah rawan pangan prioritas 2 berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pangan.","Wilayah","0.0"], [1576,"Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah varietas tanaman buah yang telah memperoleh sertifikat resmi dari lembaga sertifikasi benih.","%","3,54%"], [1577,"Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah jenis varietas tanaman buah yang telah mendapatkan sertifikat resmi sesuai ketentuan Kementerian Pertanian.","Varietas","12.0"], [1578,"Jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah varietas tanaman buah yang dikelola atau dimiliki oleh dinas terkait dalam pembinaan atau pengembangan.","Varietas","339.0"], [1579,"Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah pengecer obat hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai standar Kementerian Pertanian.","%","76,67%"], [1580,"Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah unit usaha pengecer obat hewan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas terkait.","Unit usaha","46.0"], [1581,"Jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total pengecer obat hewan yang beroperasi di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Unit usaha","60.0"], [1582,"Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan (seperti klinik hewan, pet shop, laboratorium) yang telah dibina dan diawasi oleh dinas.","%","100,00%"], [1583,"Jumlah Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan yang terbina dan terawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan resmi dari dinas.","Unit usaha","70.0"], [1584,"Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan","Dinas Pertanian dan Pangan","Seluruh jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan, pengolahan, atau penunjang kesehatan hewan di suatu wilayah.","Unit usaha","70.0"], [1585,"Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase pelaku usaha pengolahan atau distribusi pangan asal hewan dan perikanan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan.","%","31,24%"], [1586,"Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait.","Pelaku usaha","268.0"], [1587,"Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan di wilayah Kota Yogyakarta.","Pelaku usaha","858.0"], [1588,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan.","Nilai","A"], [1589,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan.","Nilai","A"], [1590,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pertanian dan Pangan","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","AA"], [1591,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Pertanian dan Pangan","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.","%","90,258"], [1592,"Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan.","%","35,40%"], [1593,"Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah sampel produk dari pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan oleh dinas terkait.","Sampel","200.0"], [1594,"Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan","Dinas Pertanian dan Pangan","Total seluruh sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang diambil untuk pengawasan dan pengujian.","Sampel","565.0"], [1595,"Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang telah memperoleh izin resmi sesuai ketentuan perikanan.","%","15,79%"], [1596,"Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha perikanan budidaya di wilayah Kota Yogyakarta.","Kelompok","12.0"], [1597,"Jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total kelompok pembudidaya ikan yang terdata di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Kelompok","76.0"], [1598,"Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin usaha resmi dari dinas terkait.","%","57,14%"], [1599,"Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin resmi.","Unit usaha","12.0"], [1600,"Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit usaha","21.0"], [1601,"PERTANAHAN","","","",""], [1602,"Administrasi Pemerintahan","","","",""], [1603,"Jumlah Kota","Bagian Tata Pemerintahan","Total wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri.","Unit","1.0"], [1604,"Jumlah Kecamatan","Bagian Tata Pemerintahan","Total wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri.","Unit","14.0"], [1605,"Jumlah Kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.","Unit","45.0"], [1606,"Jumlah RW","Bagian Tata Pemerintahan","Total Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil.","Unit","616.0"], [1607,"Jumlah RT","Bagian Tata Pemerintahan","Total Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri.","Unit","2535.0"], [1608,"Luas Wilayah","Bagian Tata Pemerintahan","Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.","Km2","3282.0"], [1609,"Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan","","","",""], [1610,"Jumlah Kantor Bupati/Walikota","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota.","Unit","1.0"], [1611,"Jumlah Kantor Camat","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi.","Unit","14.0"], [1612,"Jumlah Kantor Lurah","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota.","Unit","45.0"], [1613,"Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan","","","",""], [1614,"Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan","Bagian Tata Pemerintahan","Kondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.","Kali","0.0"], [1615,"Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD","Bagian Tata Pemerintahan","Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.","%","100"], [1616,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren","","","",""], [1617,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perumahan","ATR/BPN","luas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian)","Ha","n/a"], [1618,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Jasa","ATR/BPN","luas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb)","Ha","n/a"], [1619,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perusahaan","ATR/BPN","lahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan)","Ha","n/a"], [1620,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Industri","ATR/BPN","lahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufaktur","Ha","n/a"], [1621,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Pertanian","ATR/BPN","lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb)","Ha","n/a"], [1622,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non Produktif","ATR/BPN","lahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai)","Ha","n/a"], [1623,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lain","ATR/BPN","lahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb)","Ha","n/a"], [1624,"Sertifikat Tanah","","","",""], [1625,"Jumlah Sertifikat Yang Telah Diselesaikan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahan","Sertifikat","1090.0"], [1626,"Jumlah Pemohon Sertifikat","ATR/BPN","Jumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentu","Sertifikat","1090.0"], [1627,"Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya","ATR/BPN","Jumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalan","Sertifikat","0.0"], [1628,"Jumlah Permohonan Hak Atas Tanah","ATR/BPN","Jumlah permohonan untuk memperoleh hak atas tanah (misalnya hak milik, HGB, hak pakai) yang diajukan dalam periode","Sertifikat","1090.0"], [1629,"Jumlah SK Pemberian Hak Milik","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","871.0"], [1630,"Jumlah SK Pemberian HGB","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","96.0"], [1631,"Jumlah SK Pemberian Hak Pakai","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","114.0"], [1632,"Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak","ATR/BPN","Permohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar)","Sertifikat","1730.0"], [1633,"Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak","ATR/BPN","Banyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periode","Sertifikat","1730.0"], [1634,"Jumlah Permohonan Pengukuran","ATR/BPN","Permohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahan","Sertifikat","1322.0"], [1635,"Jumlah Penyelesaian Pengukuran","ATR/BPN","Permohonan pengukuran yang telah selesai dilakukan","Sertifikat","1333.0"], [1636,"Jumlah Permohonan SKPT","ATR/BPN","SKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.)","Sertifikat","618.0"], [1637,"Jumlah Penyelesaian SKPT","ATR/BPN","Permohonan SKPT yang telah diselesaikan","Sertifikat","617.0"], [1638,"Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan (semua jenis hak)","Sertifikat","1081.0"], [1639,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","871.0"], [1640,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","96.0"], [1641,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Usaha","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","0.0"], [1642,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pakai","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","114.0"], [1643,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","0.0"], [1644,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Wakaf","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","7.0"], [1645,"Luas Tanah yang Bersertifikat","ATR/BPN","Total area (luas) tanah yang sudah bersertifikat dalam periode / wilayah tertentu","m2","111741.0"], [1646,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","40058.0"], [1647,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","10542.0"], [1648,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","59194.0"], [1649,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pengelolaan","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","0.0"], [1650,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Wakaf","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","1947.0"], [1651,"Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah","ATR/BPN","proporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut.","%","84.4457317073171"], [1652,"Luas Wilayah","ATR/BPN","Total area geografis wilayah administratif (misalnya kemantren, kecamatan, kota) dalam satuan yang konsisten (misal hektar, km², meter persegi). Ini mencakup semua jenis lahan dalam wilayah tersebut","Ha","3280.0"], [1653,"Luas lahan bersertifikat","ATR/BPN","Jumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut.","Ha","276982.0"], [1654,"Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah","ATR/BPN","Kegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan).","Permohonan","60.0"], [1655,"PKKPR untuk Kegiatan Berusaha","ATR/BPN","regulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPR","Permohonan","0.0"], [1656,"PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha","ATR/BPN","regulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPR","Permohonan","3.0"], [1657,"Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan","","","",""], [1658,"Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan","ATR/BPN","Jumlah sengketa pertanahan / konflik lahan / kasus penggunaan lahan yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu melalui mediasi, pengadilan, atau keputusan resmi","Kasus","5.0"], [1659,"Jumlah Sumber Daya Manusia","","","",""], [1660,"Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota Yogyakarta","ATR/BPN","Jumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota Yogyakarta","Orang","85.0"], [1661,"Realisasi Program PTSL","","","",""], [1662,"Realisasi Program PTSL Kota Yogyakarta","ATR/BPN","Jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode.\nPTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftar","Bidang","0.0"], [1663,"Kontribusi Dari PNBP","","","",""], [1664,"Kontribusi Dari PNBP se D.I. Yogyakarta","ATR/BPN","Kontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan)","Rp","1568091610.0"], [1665,"Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan","","","",""], [1666,"Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan","ATR/BPN","Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) — bagian kontribusi keuangan dari kegiatan transaksi tanah di wilayah","Rp","15569626396.0"], [1667,"Nilai Hak Tanggungan atas Tanah","","","",""], [1668,"Nilai Hak Tanggungan atas Tanah","ATR/BPN","Total nilai (moneter) jaminan yang dibebankan pada sertifikat tanah sebagai hak tanggungan (misalnya sebagai kolateral pinjaman) yang tercatat / diakui oleh instansi pertanahan / perbankan","Rp","332288239326.0"], [1669,"Jumlah PPAT","","","",""], [1670,"Jumlah PPAT Sementara","ATR/BPN","PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahan","Orang","1.0"], [1671,"Jumlah Bidang Tanah","","","",""], [1672,"Jumlah Tanah Terdaftar","ATR/BPN","Jumlah bidang lahan yang sudah tercatat atau terdata dalam sistem pertanahan / catatan pertanahan resmi (baik sudah bersertifikat atau dalam proses pendaftaran)","Bidang","293.0"], [1673,"Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar","ATR/BPN","Bidang tanah yang belum tercatat dalam sistem pertanahan (belum mendaftar, belum memiliki sertifikat, belum dicatat secara resmi)","Bidang","0.0"], [1674,"LINGKUNGAN HIDUP","","","",""], [1675,"Jumlah kasus lingkungan","","","",""], [1676,"Jumlah kasus lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah kejadian atau laporan terkait permasalahan lingkungan hidup yang tercatat dalam periode tertentu.","Kasus","3.0"], [1677,"Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah kasus lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah daerah.","Kasus","3.0"], [1678,"Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang dilakukan sesuai prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku.","%","53,509%"], [1679,"Hasil pemantauan kualitas air","Dinas Lingkungan Hidup","Data hasil pengukuran kondisi kualitas air (parameter fisika, kimia, biologi) pada titik-titik pantau tertentu.","Kegiatan","61.0"], [1680,"Hasil pemantauan kualitas udara","Dinas Lingkungan Hidup","Data hasil pengukuran kualitas udara ambien berdasarkan parameter CO, SO₂, NO₂, PM₁₀, dan lainnya sesuai baku mutu lingkungan.","Kegiatan","114.0"], [1681,"Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai izin dan peraturan lingkungan hidup.","%","32,71%"], [1682,"Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah laporan hasil pemantauan mandiri (self-monitoring) oleh pelaku usaha dan hasil pengawasan oleh dinas terkait.","Usaha","348.0"], [1683,"Jumlah total usaha yang memiliki izin lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Total usaha atau kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan.","Usaha","1064.0"], [1684,"Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, AMDAL, atau SPPL dibanding total usaha terdata.","%","32,71%"], [1685,"Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah usaha atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan resmi sesuai peraturan.","Usaha","348.0"], [1686,"Jumlah Total usaha","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah keseluruhan pelaku usaha yang terdaftar di wilayah administrasi kota.","Usaha","1064.0"], [1687,"Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase pelaku usaha yang memiliki izin PPLH dibanding total usaha yang wajib berizin lingkungan.","%","n/a"], [1688,"Jumlah usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan izin PPLH sesuai ketentuan peraturan daerah.","Usaha","n/a"], [1689,"Jumlah Total usaha yang mempunyai izin lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah keseluruhan usaha yang telah memiliki izin lingkungan hidup di wilayah kota.","Usaha","n/a"], [1690,"Persentase Kampung ProKlim","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase kampung atau RW yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim (Program Kampung Iklim) oleh KLHK dibanding total kampung.","%","65,09%"], [1691,"Jumlah Kampung ProKlim","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah kampung atau RW di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim oleh KLHK.","Kampung","110.0"], [1692,"Jumlah seluruh Kampung di Kota Yogyakarta","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah keseluruhan kampung atau RW yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Kampung","169.0"], [1693,"Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase sekolah yang telah menerapkan program sekolah adiwiyata atau program berwawasan lingkungan.","%","69,35%"], [1694,"Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata).","Sekolah","215.0"], [1695,"Jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta","Dinas Lingkungan Hidup","Total sekolah di wilayah administrasi Kota Yogyakarta dari semua jenjang pendidikan.","Sekolah","310.0"], [1696,"Luas Ruang Terbuka Hijau","","","",""], [1697,"Luas Penanaman Di Ruang Terbuka Hijau","Dinas Lingkungan Hidup","Luas area penanaman vegetasi di area RTH publik maupun privat yang terukur dalam meter persegi.","Ha","26462.0"], [1698,"Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan","Dinas Lingkungan Hidup","Target luasan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal 20% dari luas total wilayah kota sesuai amanat UU Penataan Ruang.","%","806"], [1699,"Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM","Dinas Lingkungan Hidup","Luas aktual ruang terbuka hijau publik pada akhir tahun berjalan sesuai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).","Ha","264618.0"], [1700,"Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan","Dinas Lingkungan Hidup","Luas ideal ruang terbuka hijau publik yang seharusnya dimiliki kota (20% dari total luas wilayah kota).","Ha","65638.0"], [1701,"Luas Wilayah","Dinas Lingkungan Hidup","Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.","Ha","32819.0"], [1702,"Persentase Ruang Terbuka Hijau","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase total luas RTH (publik dan privat) dibanding luas wilayah kota.","%","23,351%"], [1703,"Luas Ruang Terbuka Hijau Privat","Dinas Lingkungan Hidup","Luas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta.","m2","5017419.0"], [1704,"Luas Ruang Terbuka Hijau Publik","Dinas Lingkungan Hidup","Luas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum.","m2","2646178.0"], [1705,"Pemantauan Kualitas Udara","","","",""], [1706,"Kantor Kelurahan Sorosutan","Dinas Lingkungan Hidup","Kantor Kelurahan Sorosutan","ug/m3","n/a"], [1707,"Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi CO di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut sebagai bagian dari monitoring kualitas udara kota.","ug/m3","n/a"], [1708,"Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi sulfur dioksida (SO₂) di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut.","ug/m3","791.0"], [1709,"Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi nitrogen dioksida (NO₂) di udara ambien yang diukur di titik tersebut.","ug/m3","979.0"], [1710,"Kantor Kelurahan Baciro","Dinas Lingkungan Hidup","Kantor Kelurahan Baciro","ug/m3","n/a"], [1711,"Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai CO di udara ambien di titik pengukuran di kantor Kelurahan Baciro.","ug/m3","n/a"], [1712,"Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi SO₂ di udara ambien di lokasi tersebut.","ug/m3","703.0"], [1713,"Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi NO₂ di udara ambien di lokasi tersebut.","ug/m3","546.0"], [1714,"Kantor UPT Malioboro","Dinas Lingkungan Hidup","Kantor UPT Malioboro","ug/m3","n/a"], [1715,"Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai CO udara ambien di titik pusat kota (Malioboro) sebagai indikator kualitas udara pusat kota.","ug/m3","n/a"], [1716,"Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi SO₂ udara ambien di lokasi Malioboro.","ug/m3","82.0"], [1717,"Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai konsentrasi NO₂ udara ambien di lokasi pusat kota.","ug/m3","875.0"], [1718,"Pemantauan Kualitas Air Sungai","","","",""], [1719,"Sungai Gajahwong","","","",""], [1720,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Gajahwong (parameter BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, Koli Total).","mg/m3","n/a"], [1721,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada aliran Sungai Gajahwong Hulu.","mg/m3","249.0"], [1722,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di segmen Hulu Sungai Gajahwong.","mg/m3","1805.0"], [1723,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai Total Suspended Solids (TSS) di segmen Hulu Sungai Gajahwong.","mg/m3","938.0"], [1724,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai Dissolved Oxygen (DO) di air sungai pada segmen Hulu Gajahwong.","mg/m3","522.0"], [1725,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Kadar fosfat total di segmen Hulu Sungai Gajahwong.","mg/m3","61.0"], [1726,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai parameter E. coli (koli tinja) pada segmen Hulu Sungai Gajahwong.","MPN/100ml","235434.0"], [1727,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai parameter koliform total di segmen Hulu Sungai Gajahwong.","MPN/100ml","840356.0"], [1728,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli) di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","n/a"], [1729,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","186.0"], [1730,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","2041.0"], [1731,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","766.0"], [1732,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","572.0"], [1733,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Gajahwong.","mg/m3","83.0"], [1734,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Gajahwong.","MPN/100ml","80667.0"], [1735,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Gajahwong.","MPN/100ml","642122.0"], [1736,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Gajahwong berdasarkan parameter lingkungan.","mg/m3","n/a"], [1737,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di segmen hilir Gajahwong.","mg/m3","236.0"], [1738,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di segmen hilir Gajahwong.","mg/m3","1654.0"], [1739,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di segmen hilir Gajahwong.","mg/m3","527.0"], [1740,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di segmen hilir Gajahwong.","mg/m3","521.0"], [1741,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di segmen hilir Gajahwong.","mg/m3","58.0"], [1742,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di segmen hilir Gajahwong.","MPN/100ml","212811.0"], [1743,"Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di segmen hilir Gajahwong.","MPN/100ml","542444.0"], [1744,"Sungai Code","","","",""], [1745,"Kualitas Air Sungai Code Hulu","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di Hulu Sungai Code pada parameter lingkungan standar.","mg/m3","n/a"], [1746,"Kualitas Air Sungai Code Hulu BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di Hulu Sungai Code.","mg/m3","17.875"], [1747,"Kualitas Air Sungai Code Hulu COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di Hulu Sungai Code.","mg/m3","1244.0"], [1748,"Kualitas Air Sungai Code Hulu TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di Hulu Sungai Code.","mg/m3","1769.0"], [1749,"Kualitas Air Sungai Code Hulu DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di Hulu Sungai Code.","mg/m3","613.0"], [1750,"Kualitas Air Sungai Code Hulu Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di Hulu Sungai Code.","mg/m3","4.0"], [1751,"Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di Hulu Sungai Code.","MPN/100ml","71125.0"], [1752,"Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di Hulu Sungai Code.","MPN/100ml","593750.0"], [1753,"Kualitas Air Sungai Code Tengah","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Code berdasarkan parameter lingkungan.","mg/m3","n/a"], [1754,"Kualitas Air Sungai Code Tengah BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di tengah Sungai Code.","mg/m3","225.0"], [1755,"Kualitas Air Sungai Code Tengah COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di tengah Sungai Code.","mg/m3","2041.0"], [1756,"Kualitas Air Sungai Code Tengah TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di tengah Sungai Code.","mg/m3","1606.0"], [1757,"Kualitas Air Sungai Code Tengah DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di tengah Sungai Code.","mg/m3","541.0"], [1758,"Kualitas Air Sungai Code Tengah Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Code.","mg/m3","53.0"], [1759,"Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Code.","MPN/100ml","318625.0"], [1760,"Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Code.","MPN/100ml","915500.0"], [1761,"Kualitas Air Sungai Code Hilir","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Code menurut parameter lingkungan hidup.","mg/m3","n/a"], [1762,"Kualitas Air Sungai Code Hilir BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di hilir Sungai Code.","mg/m3","271.0"], [1763,"Kualitas Air Sungai Code Hilir COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di hilir Sungai Code.","mg/m3","1646.0"], [1764,"Kualitas Air Sungai Code Hilir TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di hilir Sungai Code.","mg/m3","2204.0"], [1765,"Kualitas Air Sungai Code Hilir DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di hilir Sungai Code.","mg/m3","474.0"], [1766,"Kualitas Air Sungai Code Hilir Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di hilir Sungai Code.","mg/m3","67.0"], [1767,"Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di hilir Sungai Code.","MPN/100ml","110300.0"], [1768,"Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di hilir Sungai Code.","MPN/100ml","626875.0"], [1769,"Sungai Winongo","","","",""], [1770,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","n/a"], [1771,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","143.0"], [1772,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","1291.0"], [1773,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","519.0"], [1774,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","583.0"], [1775,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di Hulu Sungai Winongo.","mg/m3","37.0"], [1776,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di Hulu Sungai Winongo.","MPN/100ml","239125.0"], [1777,"Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di Hulu Sungai Winongo.","MPN/100ml","350625.0"], [1778,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Winongo menurut parameter lingkungan.","mg/m3","n/a"], [1779,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di segmen tengah Sungai Winongo.","mg/m3","195.0"], [1780,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di segmen tengah Sungai Winongo.","mg/m3","2229.0"], [1781,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di segmen tengah Sungai Winongo.","mg/m3","71.0"], [1782,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di segmen tengah Sungai Winongo.","mg/m3","548.0"], [1783,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Winongo.","mg/m3","49.0"], [1784,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Winongo.","MPN/100ml","651538.0"], [1785,"Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Winongo.","MPN/100ml","1040125.0"], [1786,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Winongo berdasarkan parameter.","mg/m3","n/a"], [1787,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir BOD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai BOD di hilir Sungai Winongo.","mg/m3","179.0"], [1788,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir COD","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai COD di hilir Sungai Winongo.","mg/m3","3309.0"], [1789,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir TSS","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai TSS di hilir Sungai Winongo.","mg/m3","1227.0"], [1790,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir DO","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai DO di hilir Sungai Winongo.","mg/m3","475.0"], [1791,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Total Fosfat","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai fosfat total di hilir Sungai Winongo.","mg/m3","6.0"], [1792,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Tinja","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai coli tinja di hilir Sungai Winongo.","MPN/100ml","482375.0"], [1793,"Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Total","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai koliform total di hilir Sungai Winongo.","MPN/100ml","1207500.0"], [1794," \n \t\nPersentase pengendalian pencemaran lingkungan hidu","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase panjang sungai yang kualitas kebersihan dan pengelolaannya terjaga dibanding total panjang sungai kota.","%","75,50%"], [1795,"Panjang sungai yang kebersihannya terjaga","Dinas Lingkungan Hidup","Panjang segmen sungai di kota yang berada dalam kondisi bersih, tidak tercemar dan terkelola.","Km","21,6"], [1796,"Panjang sungai di Kota Yogyakarta","Dinas Lingkungan Hidup","Total panjang jaringan sungai (dengan dimensi tertentu) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.","Km","21,60"], [1797,"Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup","","","",""], [1798,"Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (capaian IKLH)","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase kinerja pencapaian target lingkungan hidup daerah dihitung dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).","%","10112"], [1799,"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)","Dinas Lingkungan Hidup","Indeks komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan indikator kualitas air, udara, dan tutupan lahan. (menlhk.go.id)","Indeks","55,53"], [1800,"Indeks Kualitas Air (IKA)","Dinas Lingkungan Hidup","Indeks yang dihitung dari parameter kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, coli) untuk menilai mutu air sungai. (menlhk.go.id)","Indeks","53,51"], [1801,"Indeks kualitas udara (IKU)","Dinas Lingkungan Hidup","Indeks yang dihitung dari parameter udara (biasanya NO₂ dan SO₂) untuk menilai mutu udara ambien. (menlhk.go.id)","Indeks","61832.0"], [1802,"Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)","Dinas Lingkungan Hidup","Indeks yang mengukur kondisi tutupan lahan (hutan, vegetasi) sebagai bagian dari kualitas lingkungan hidup. (menlhk.go.id)","Indeks","75,50"], [1803,"Tersusunnya RPPLH Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Keadaan di mana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [1804,"Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Kondisi integrasi dokumen RPPLH ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kota (seperti RPJMD, RTRW).","Ada/Tidak Ada","Ada"], [1805,"Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana, dan program di tingkat kota.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [1806,"Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Aktivitas pembinaan dan pengawasan supaya pelaku usaha mematuhi izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.","%","0.5"], [1807,"Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah usaha atau kegiatan yang telah terbukti patuh terhadap izin lingkungan, PPLH dan peraturan lingkungan hidup dari izin yang diterbitkan.","Laporan","17.0"], [1808,"Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah total usaha dan kegiatan yang wajib diawasi dan dibina dalam hal kepatuhan terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.","Pemantauan\n Perusahaan","34.0"], [1809,"Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Realisasi pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap inovasi atau praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [1810,"Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Daerah Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran izin lingkungan, PPLH, atau peraturan lingkungan hidup terhadap izin usaha di wilayah kota.","Aduan","n/a"], [1811,"Pengaduan Masyarakat yang ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.","Pengaduan","100.0"], [1812,"total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi","Dinas Lingkungan Hidup","Total pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang tercatat dalam sistem pengaduan kota.","Pengaduan","3.0"], [1813,"Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah atau luas ruang publik yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain (non publik) di kota.","Ha","n/a"], [1814,"Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase tahapan (penyusunan & penetapan) RPPLH yang telah diselesaikan dibanding total tahapan yang harus dilalui.","%","75.00%"], [1815,"Jumlah tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan RPPLH yang sudah terlaksana.","Dokumen","3.0"], [1816,"Jumlah seluruh tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Total tahapan dari awal hingga penetapan RPPLH yang harus dilalui menurut regulasi KLHK.","Dokumen","4.0"], [1817,"Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Persentase KLHS yang telah dipantau dan dievaluasi dibanding jumlah KLHS yang harus diselenggarakan.","%","66,67%"], [1818,"Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah KLHS (Kajian LH Strategis) yang sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi.","Dokumen","2.0"], [1819,"Jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi","Dinas Lingkungan Hidup","Jumlah KLHS yang telah disusun dan mendapatkan validasi dari instansi terkait (misalnya KLHK atau pemerintah pusat/regional).","Dokumen","3.0"], [1820,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota/kabupaten.","Nilai","A"], [1821,"ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL","","","",""], [1822,"Pertumbuhan Penduduk","","","",""], [1823,"Rasio Migrasi (Masuk/Keluar)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara Jumlah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan atau disebut migrasi masuk dengan perpindahan penduduk keluar pada tingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","-","98.0"], [1824,"Jumlah Migrasi Masuk","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah atau tingkat penduduk masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","7296.0"], [1825,"Jumlah Migrasi Masuk Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk laki-laki yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu (menurut BPS, migrasi masuk adalah perpindahan tempat tinggal dengan tujuan menetap sekurang-kurangnya 6 bulan).","Orang","3444.0"], [1826,"Jumlah Migrasi Masuk Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk perempuan yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu.","Orang","3852.0"], [1827,"Jumlah Migrasi Keluar","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah atau tingkat penduduk keluar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","7446.0"], [1828,"Jumlah Migrasi Keluar Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk laki-laki yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.","Orang","3564.0"], [1829,"Jumlah Migrasi Keluar Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk perempuan yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu.","Orang","3882.0"], [1830,"Jumlah Kelahiran","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya kelahiran hidup yang terjadi di suatu wilayah pada periode tertentu (menurut BPS, kelahiran hidup adalah bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat lahir).","Orang","3275.0"], [1831,"Jumlah Kelahiran Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya bayi laki-laki yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu.","Orang","1659.0"], [1832,"Jumlah Kelahiran Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya bayi perempuan yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu.","Orang","1616.0"], [1833,"Jumlah Kematian","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.","Orang","3065.0"], [1834,"Jumlah Kematian Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.","Orang","1580.0"], [1835,"Jumlah Kematian Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah.","Orang","1485.0"], [1836,"Mutasi Penduduk","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perubahan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan masuk/keluar penduduk.","Orang","21082.0"], [1837,"Mutasi Penduduk Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah perubahan penduduk laki-laki akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan.","Orang","10247.0"], [1838,"Mutasi Penduduk Laki-laki Lahir","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah laki-laki yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu.","Orang","1659.0"], [1839,"Mutasi Penduduk Laki-laki Mati","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk laki-laki yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu.","Orang","1580.0"], [1840,"Mutasi Penduduk Laki-laki Datang","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk laki-laki yang pindah datang ke wilayah tersebut.","Orang","3444.0"], [1841,"Mutasi Penduduk Laki-laki Pergi","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk laki-laki yang pindah keluar dari wilayah tersebut.","Orang","3564.0"], [1842,"Mutasi Penduduk Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah perubahan penduduk perempuan akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan.","Orang","10835.0"], [1843,"Mutasi Penduduk Perempuan Lahir","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah perempuan yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu.","Orang","1616.0"], [1844,"Mutasi Penduduk Perempuan Mati","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk perempuan yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu.","Orang","1485.0"], [1845,"Mutasi Penduduk Perempuan Datang","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk perempuan yang pindah datang ke wilayah tersebut.","Orang","3852.0"], [1846,"Mutasi Penduduk Perempuan Pergi","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk perempuan yang pindah keluar dari wilayah tersebut.","Orang","3882.0"], [1847,"Laju Pertumbuhan Penduduk","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk pada awal tahun (menurut BPS = ((Pt - P0)/P0) x 100%).","%","00022"], [1848,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mantrijeron terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","0005"], [1849,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kraton terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00063"], [1850,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mergangsan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","0001"], [1851,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Umbulharjo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","0009"], [1852,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kotagede terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","00084"], [1853,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondokusuman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","00038"], [1854,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Danurejan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00028"], [1855,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Pakualaman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00028"], [1856,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondomanan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00076"], [1857,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Ngampilan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00081"], [1858,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Wirobrajan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","00059"], [1859,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gedongtengen terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00037"], [1860,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Jetis terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","-00027"], [1861,"Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Tegalrejo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun.","%","00013"], [1862,"Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","%","100"], [1863,"Jumlah Penduduk","","","",""], [1864,"Jumlah Kepala Keluarga (KK)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya unit keluarga yang dikepalai oleh satu orang sebagai kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan.","KK","146543.0"], [1865,"Status Pendidikan Kepala Keluarga Tidak Tamat SD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tidak tamat Sekolah Dasar atau sederajat.","KK","n/a"], [1866,"Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SD-SLTP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SD hingga SLTP atau sederajat.","KK","n/a"], [1867,"Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SLTA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SLTA atau sederajat.","KK","n/a"], [1868,"Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat AK/PT","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya Akademi/Diploma/ Perguruan Tinggi.","KK","n/a"], [1869,"Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","415605.0"], [1870,"Jumlah Penduduk Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu.","Orang","202478.0"], [1871,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 0-4","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","11081.0"], [1872,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 5-9","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14156.0"], [1873,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 10-14","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15716.0"], [1874,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 15-19","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16470.0"], [1875,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 20-24","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16432.0"], [1876,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 25-29","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15187.0"], [1877,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 30-34","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14441.0"], [1878,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 35-39","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13764.0"], [1879,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 40-44","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16008.0"], [1880,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 45-49","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14774.0"], [1881,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 50-54","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13746.0"], [1882,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 55-59","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","12609.0"], [1883,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 60-64","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10458.0"], [1884,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 65-69","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","8241.0"], [1885,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 70-74","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","5137.0"], [1886,"Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 75+","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","4258.0"], [1887,"Jumlah Penduduk Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu.","Orang","213127.0"], [1888,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 0-4","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10403.0"], [1889,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 5-9","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13285.0"], [1890,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 10-14","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15231.0"], [1891,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 15-19","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15801.0"], [1892,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 20-24","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15854.0"], [1893,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 25-29","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15110.0"], [1894,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 30-34","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14755.0"], [1895,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 35-39","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14533.0"], [1896,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 40-44","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16575.0"], [1897,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 45-49","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15814.0"], [1898,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 50-54","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14991.0"], [1899,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 55-59","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14602.0"], [1900,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 60-64","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","12519.0"], [1901,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 65-69","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10021.0"], [1902,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 70-74","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","6516.0"], [1903,"Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 75+","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","7117.0"], [1904,"Jumlah Penduduk menurut Agama Islam","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","348102.0"], [1905,"Jumlah Penduduk menurut Agama Kristen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","25807.0"], [1906,"Jumlah Penduduk menurut Agama Katholik","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","40085.0"], [1907,"Jumlah Penduduk menurut Agama Hindu","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","481.0"], [1908,"Jumlah Penduduk menurut Agama Budha","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","1076.0"], [1909,"Jumlah Penduduk menurut Agama Konghucu","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","25.0"], [1910,"Jumlah Penduduk menurut Agama Lainnya","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","29.0"], [1911,"Jumlah Penduduk Yang Bersekolah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","54965.0"], [1912,"Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 4 - 6 Tahun (PAUD)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16128.0"], [1913,"Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","8400.0"], [1914,"Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","12732.0"], [1915,"Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","17705.0"], [1916,"Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","70217.0"], [1917,"Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","35774.0"], [1918,"Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","34443.0"], [1919,"Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","40263.0"], [1920,"Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","19838.0"], [1921,"Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","20425.0"], [1922,"Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","38024.0"], [1923,"Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","17192.0"], [1924,"Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","20832.0"], [1925,"Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","49163.0"], [1926,"Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","23902.0"], [1927,"Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","25261.0"], [1928,"Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","121154.0"], [1929,"Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","60290.0"], [1930,"Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","60864.0"], [1931,"Jumlah Penduduk Diploma I/II","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","2907.0"], [1932,"Jumlah Penduduk Diploma I/II Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","1080.0"], [1933,"Jumlah Penduduk Diploma I/II Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","1827.0"], [1934,"Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Akademi atau Diploma III.","Orang","19266.0"], [1935,"Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","7947.0"], [1936,"Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","11319.0"], [1937,"Jumlah Penduduk Strata I","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Strata I (S1).","Orang","65841.0"], [1938,"Jumlah Penduduk Strata I Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","31719.0"], [1939,"Jumlah Penduduk Strata I Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","34122.0"], [1940,"Jumlah Penduduk Strata II","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","7841.0"], [1941,"Jumlah Penduduk Strata II Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","4138.0"], [1942,"Jumlah Penduduk Strata II Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","3703.0"], [1943,"Jumlah Penduduk Strata III","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","929.0"], [1944,"Jumlah Penduduk Strata III Laki-Laki","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","598.0"], [1945,"Jumlah Penduduk Strata III Perempuan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","331.0"], [1946,"Jumlah Penduduk Kemantren Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","37486.0"], [1947,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","18377.0"], [1948,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","19109.0"], [1949,"Jumlah Penduduk Kemantren Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah Kemantren Jetis.","Orang","27016.0"], [1950,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13070.0"], [1951,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13946.0"], [1952,"Jumlah Penduduk Kemantren Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","43214.0"], [1953,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","20920.0"], [1954,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","22294.0"], [1955,"Jumlah Penduduk Kemantren Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","21093.0"], [1956,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10307.0"], [1957,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10786.0"], [1958,"Jumlah Penduduk Kemantren Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","19141.0"], [1959,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","9380.0"], [1960,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","9761.0"], [1961,"Jumlah Penduduk Kemantren Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","17925.0"], [1962,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","8783.0"], [1963,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","9142.0"], [1964,"Jumlah Penduduk Kemantren Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","28271.0"], [1965,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","13854.0"], [1966,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14417.0"], [1967,"Jumlah Penduduk Kemantren Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","35398.0"], [1968,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","17181.0"], [1969,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","18217.0"], [1970,"Jumlah Penduduk Kemantren Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","21325.0"], [1971,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10367.0"], [1972,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10958.0"], [1973,"Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","14590.0"], [1974,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","7096.0"], [1975,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","7494.0"], [1976,"Jumlah Penduduk Kemantren Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","10592.0"], [1977,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","5060.0"], [1978,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","5532.0"], [1979,"Jumlah Penduduk Kemantren Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","31697.0"], [1980,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","15291.0"], [1981,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","16406.0"], [1982,"Jumlah Penduduk Kemantren Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","72203.0"], [1983,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","35275.0"], [1984,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","36928.0"], [1985,"Jumlah Penduduk Kemantren Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","35654.0"], [1986,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","17517.0"], [1987,"Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","18137.0"], [1988,"Persentase Penduduk yang Ber-KTP (NIK)","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk usia ≥17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP Elektronik dengan NIK valid.","%","9952"], [1989,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk","","","",""], [1990,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah (jiwa/km²) dan distribusinya di Kemantren Tegalrejo.","Orang/Km2","12.661"], [1991,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Jetis.","Orang/Km2","15.702"], [1992,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondokusuman.","Orang/Km2","10.841"], [1993,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Danurejan.","Orang/Km2","19.027"], [1994,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gedongtengen.","Orang/Km2","19.429"], [1995,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Ngampilan.","Orang/Km2","21.327"], [1996,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Wirobrajan.","Orang/Km2","15.968"], [1997,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mantrijeron.","Orang/Km2","13.246"], [1998,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kraton.","Orang/Km2","15.509"], [1999,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondomanan.","Orang/Km2","12.774"], [2000,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Pakualaman.","Orang/Km2","16.381"], [2001,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mergangsan.","Orang/Km2","13.799"], [2002,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Umbulharjo.","Orang/Km2","8.672"], [2003,"Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kotagede.","Orang/Km2","11.932"], [2004,"Rasio Penduduk","","","",""], [2005,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Distribusi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.","%","n/a"], [2006,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tidak/Belum Sekolah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah.","%","169"], [2007,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Belum Tamat SD/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang pernah sekolah tetapi belum menamatkan SD.","%","969"], [2008,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tamat SD/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang telah menamatkan SD atau sederajat.","%","915"], [2009,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTP/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang telah menamatkan SLTP atau sederajat.","%","1183"], [2010,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTA/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang telah menamatkan SLTA atau sederajat.","%","2915"], [2011,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma I/II","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II.","%","07"], [2012,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma III, Akademi, atau Sarjana Muda.","%","464"], [2013,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma IV/Strata I","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma IV atau Strata I (S1).","%","1584"], [2014,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata II","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata II (S2).","%","189"], [2015,"Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata III","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata III (S3).","%","022"], [2016,"Sex Ratio","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam 100 penduduk perempuan.","Poin","95.0"], [2017,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Mantrijeron","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mantrijeron.","Poin","9431.0"], [2018,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Kraton","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kraton.","Poin","9461.0"], [2019,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Mergangsan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mergangsan.","Poin","932.0"], [2020,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Umbulharjo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Umbulharjo.","Poin","9552.0"], [2021,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Kotagede","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kotagede.","Poin","9658.0"], [2022,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gondokusuman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondokusuman.","Poin","9384.0"], [2023,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Danurejan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Danurejan.","Poin","9556.0"], [2024,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Pakualaman","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Pakualaman.","Poin","9147.0"], [2025,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gondomanan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondomanan.","Poin","9469.0"], [2026,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Ngampilan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Ngampilan.","Poin","9607.0"], [2027,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Wirobrajan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Wirobrajan.","Poin","9609.0"], [2028,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gedongtengen","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gedongtengen.","Poin","961.0"], [2029,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Jetis","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Jetis.","Poin","9372.0"], [2030,"Sex ratio Penduduk Per Kemantren Tegalrejo","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Tegalrejo.","Poin","9617.0"], [2031,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun berdasarkan Pendidikan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.","%","n/a"], [2032,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Tidak/Belum Tamat SD","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang belum menamatkan SD.","%","n/a"], [2033,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SD/MI/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SD/MI atau sederajat.","%","n/a"], [2034,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SLTP/MTs/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTP/MTs atau sederajat.","%","n/a"], [2035,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke tamat SLTA/Sederajat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTA atau sederajat.","%","n/a"], [2036,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Diploma I/II","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II.","%","n/a"], [2037,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Akademi/D-III","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Akademi atau Diploma III.","%","n/a"], [2038,"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat PT/D-IV/S2/S3","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3).","%","n/a"], [2039,"Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0–14 dan 65+) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun), dinyatakan dalam persen.","%","0.411495603563338"], [2040,"Jumlah Penduduk usia <15th + usia >64th","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","121162.0"], [2041,"Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","294443.0"], [2042,"Rasio Penduduk lulusan S1/S2/S3","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Perbandingan jumlah penduduk dengan pendidikan Strata I, II, atau III terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas.","%","018"], [2043,"Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk usia wajib KTP.","-","0.992046782900428"], [2044,"Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk usia lebih dari 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik.","Orang","319946.0"], [2045,"Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah, berhak memiliki KTP.","Orang","322511.0"], [2046,"Rasio Bayi Berakta Kelahiran","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak","%","100"], [2047,"Jumlah bayi berakta kelahiran","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran resmi dari Disdukcapil.","Orang","3275.0"], [2048,"Jumlah bayi","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total bayi berusia 0–11 bulan yang terdaftar di wilayah administrasi.","Orang","3275.0"], [2049,"Rasio Pasangan Berakta Nikah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi dari instansi berwenang dibanding total pasangan menikah.","-","0.883816081369553"], [2050,"Jumlah pasangan nikah berakte nikah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi.","Orang","168922.0"], [2051,"Jumlah keseluruhan pasangan nikah","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total pasangan menikah di wilayah tertentu, baik berakta maupun tidak.","Orang","191128.0"], [2052,"Cakupan Penerbitan KTP","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik dari total penduduk wajib KTP.","%","0.992046782900428"], [2053,"Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya KTP elektronik yang telah diterbitkan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sah.","KTP","319946.0"], [2054,"Jumlah penduduk wajib KTP","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","322511.0"], [2055,"Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia tersebut.","%","100"], [2056,"Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk yang lahir dan telah diterbitkan akta kelahiran dalam tahun berjalan.","Orang","3275.0"], [2057,"Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total kelahiran hidup yang tercatat dalam tahun berjalan di wilayah administrasi.","Kelahiran","3275.0"], [2058,"Rata-rata jumlah anak per keluarga","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Rata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh setiap keluarga atau rumah tangga.","Anak","1.13606245265895"], [2059,"Jumlah anak","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.","Orang","166482.0"], [2060,"Jumlah keluarga","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total unit keluarga atau rumah tangga yang terdaftar secara administrasi di wilayah tertentu.","Keluarga","146543.0"], [2061,"Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","","","",""], [2062,"Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Tersedianya sistem basis data kependudukan terintegrasi yang mencakup seluruh penduduk di tingkat kota.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [2063,"Penerapan KTP Nasional berbasis NIK","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Pelaksanaan penggunaan KTP elektronik yang terhubung dengan database nasional berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.","Sudah/Belum","Sudah"], [2064,"Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Indeks yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat.","Poin","96,63"], [2065,"Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut.","%","93,37%"], [2066,"Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","%","A"], [2067,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Poin","AA"], [2068,"Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan KIA dari total penduduk wajib dokumen.","%","93,37%"], [2069,"Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk ber-KTP terhadap total Jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","93,37%"], [2070,"Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-El","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","321.145"], [2071,"Jumlah penduduk wajib KTP","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.","Orang","322.703"], [2072,"Persentase Kepemilikan Dokumen KIA","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibanding jumlah total anak.","%","87,23%"], [2073,"Jumlah anak yang memiliki KIA","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).","Orang","80.283"], [2074,"Jumlah anak","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.","Orang","92.041"], [2075,"Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut.","%","99,89%"], [2076,"Persentase Kepemilikan akta kelahiran","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran sah dari total anak di kelompok usia tersebut.","%","99,55%"], [2077,"Jumlah anak yang sudah memiliki akta lahir","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","Orang","98.259"], [2078,"Jumlah anak","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi.","Orang","98.702"], [2079,"Persentase Kepemilikan akta perkawinan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase penduduk dengan status kawin yang memiliki akta atau buku nikah resmi dibanding total penduduk yang berstatus kawin.","%","100,00%"], [2080,"Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya penduduk yang memiliki dokumen resmi akta atau buku nikah dari instansi berwenang.","Orang","n/a"], [2081,"Jumlah penduduk dengan status kawin","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Total penduduk yang berstatus kawin menurut hasil pendataan kependudukan.","Orang","273.0"], [2082,"Persentase pemanfaatan data kependudukan","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase perangkat daerah atau instansi yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik atau perencanaan dibanding total instansi yang seharusnya memanfaatkan.","%","100,00%"], [2083,"Persentase OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data dari Pusat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperoleh izin atau hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.","%","100,00%"], [2084,"Jumlah PKS Hak Akses Pemanfaatan Data","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dengan instansi pengguna dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.","Berkas","8.0"], [2085,"Jumlah Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang disetujui Pusat","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Banyaknya permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan yang telah disetujui oleh Ditjen Dukcapil Pusat.","Berkas","8.0"], [2086,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.","Nilai","A"], [2087,"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA","","","",""], [2088,"Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat","","","",""], [2089,"Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Rata-rata jumlah kelompok kegiatan yang dibina oleh Tim Penggerak PKK di tingkat kelurahan atau kecamatan.","-","1.56742447835565"], [2090,"Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah unit dasawisma (kelompok binaan PKK) yang aktif","Kelompok","5033.0"], [2091,"Jumlah PKK","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah PKK","Kelompok","3211.0"], [2092,"Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta","Kelompok","1.0"], [2093,"Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total jumlah Tim Penggerak PKK di seluruh kecamatan dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Kelompok","14.0"], [2094,"Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta","Kelompok","45.0"], [2095,"Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta","Kelompok","616.0"], [2096,"Jumlah kel. PKK RT","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kel. PKK RT","Kelompok","2535.0"], [2097,"Persentase PKK Aktif","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase Tim Penggerak PKK yang melaksanakan kegiatan secara aktif dibandingkan dengan total TP PKK yang ada.","%","n/a"], [2098,"Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Rata-rata kelompok binaan yang difasilitasi oleh LPM di tingkat kelurahan atau kecamatan.","-","n/a"], [2099,"Jumlah kelompok binaan LPM","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Banyaknya kelompok masyarakat yang menjadi binaan resmi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.","Kelompok","n/a"], [2100,"Jumlah LPMD/K Kota Yogyakarta","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.","Lembaga","n/a"], [2101,"Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Persentase kegiatan atau sarana hasil program pemberdayaan masyarakat yang masih dipelihara masyarakat setelah program selesai.","%","n/a"], [2102,"Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang keberlanjutannya dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.","Buah","n/a"], [2103,"Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah keseluruhan kegiatan atau hasil pembangunan yang masih berjalan pasca pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.","Buah","n/a"], [2104,"Program Pemberdayaan Masyarakat","","","",""], [2105,"Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Total kegiatan atau inisiatif yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.","Program","576.0"], [2106,"Jumlah program swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung atau berkontribusi terhadap program pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah.","Program","576.0"], [2107,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Mantrijeron","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantrijeron.","Rp","2063860549.0"], [2108,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kraton","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kraton.","Rp","1433886600.0"], [2109,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Mergangsan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Mergangsan.","Rp","2081965000.0"], [2110,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Umbulharjo","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Umbulharjo.","Rp","3852141395.0"], [2111,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kotagede","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kotagede.","Rp","3319283100.0"], [2112,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gondokusuman","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondokusuman.","Rp","2765833000.0"], [2113,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Danurejan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Danurejan.","Rp","1969600000.0"], [2114,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Pakualaman","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Pakualaman.","Rp","974015000.0"], [2115,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gondomanan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondomanan.","Rp","1049185000.0"], [2116,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Ngampilan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Ngampilan.","Rp","780670000.0"], [2117,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Wirobrajan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Wirobrajan.","Rp","1037215000.0"], [2118,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gedongtengen","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gedongtengen.","Rp","1346890000.0"], [2119,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Jetis","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Jetis.","Rp","1277190556.0"], [2120,"Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tegalrejo","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Tegalrejo.","Rp","2591762000.0"], [2121,"Jumlah swadaya masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Total kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, dan barang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan.","Rp","26543497200.0"], [2122,"PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA","","","",""], [2123,"Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga","","","",""], [2124,"Persentase Penduduk Laki-laki Hasil Pendataan Keluarga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase jumlah penduduk laki-laki berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga.","%","4849"], [2125,"Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Laki-laki","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","133934.0"], [2126,"Persentase Penduduk Perempuan Hasil Pendataan Keluarga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase jumlah penduduk perempuan berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga.","%","5151"], [2127,"Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah individu perempuan yang tercatat dalam hasil pendataan keluarga oleh BKKBN.","Orang","142270.0"], [2128,"Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB","","","",""], [2129,"Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur (15–49 tahun) yang menjadi peserta aktif program keluarga berencana menggunakan salah satu metode kontrasepsi.","Orang","23705"], [2130,"Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","PUS yang berhenti memakai kontrasepsi","Pasangan","4906.0"], [2131,"Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th","Pasangan","28.0"], [2132,"Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase PUS dimana istri usianya di bawah 20 tahun, dibanding total PUS","%","007"], [2133,"Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi PUS yang tetap menggunakan kontrasepsi dari satu periode ke periode berikutnya (misalnya satu tahun)","%","2063"], [2134,"Rasio Akseptor KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Rasio antara akseptor (pengguna KB) terhadap jumlah PUS","%","626"], [2135,"Jumlah Peserta Program KB Aktif","","","",""], [2136,"Jumlah Peserta Program KB Aktif Laki - Laki","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","6230.0"], [2137,"Jumlah Peserta Program KB Aktif Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","17552.0"], [2138,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD/spiral).","PUS","7217.0"], [2139,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi wanita (tubektomi).","PUS","1379.0"], [2140,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi pria (vasektomi).","PUS","77.0"], [2141,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi.","PUS","6153.0"], [2142,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan implan (susuk KB) sebagai alat kontrasepsi.","PUS","865.0"], [2143,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kontrasepsi suntik (injeksi hormon).","PUS","6679.0"], [2144,"Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Pil","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan pil kontrasepsi.","PUS","1172.0"], [2145,"Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka Panjang meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","405"], [2146,"Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah akseptor (pengguna kontrasepsi) yang memakai jenis MKJP (IUD, implan, steril, vasektomi) dalam periode tertentu","Pasangan","9538.0"], [2147,"Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) cara modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif (peserta Keluarga Berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan Jumlah Pasangan Usia Subur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","%","628"], [2148,"Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR))","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun.","Per 1000 WUS 15-19 Th","21.0"], [2149,"Unmet Need kebutuhan ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi.","%","1295"], [2150,"Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase pasangan usia subur yang mempunyai keinginan ber-KB namun belum terpenuhi dengan pelayanan KB.","%","1255"], [2151,"Jumlah Peserta Program KB Baru","","","",""], [2152,"Jumlah peserta KB Baru Laki - Laki","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah laki-laki yang sudah memiliki pasangan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","524.0"], [2153,"Jumlah peserta KB Baru Perempuan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah perempuan yang sudah memiliki pasangan dengan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","2274.0"], [2154,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","1280.0"], [2155,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","267.0"], [2156,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya peserta baru KB yang memilih metode operasi pria (vasektomi) pada tahun berjalan.","PUS","17.0"], [2157,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","507.0"], [2158,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","207.0"], [2159,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","434.0"], [2160,"Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","PUS","86.0"], [2161,"Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota IUD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota","Unit","1621.0"], [2162,"Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Kondom","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota","Unit","167.0"], [2163,"Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Pil KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota","Unit","1365.0"], [2164,"Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Suntikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota","Unit","7890.0"], [2165,"Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Susuk KB/Implan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota","Unit","595.0"], [2166,"Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi IUD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berpotensi atau berminat menggunakan kontrasepsi IUD.","Unit","5817.0"], [2167,"Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Kondom","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi.","Unit","9273.0"], [2168,"Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Pil KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan pil kontrasepsi.","Unit","985.0"], [2169,"Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Suntikan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi suntik.","Unit","1970.0"], [2170,"Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Susuk KB/Implan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi implan.","Unit","414.0"], [2171,"CPR (Contraceptive Prevalence Rate)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase pasangan usia subur yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern atau tradisional terhadap total PUS.","%","62,60"], [2172,"Jumlah Pasangan Usia Subur","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah pasangan usia subur (pasangan yang telah menikah berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","37870.0"], [2173,"Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase PUS yang memiliki keinginan ber-KB tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi karena keterbatasan akses atau alasan lainnya","%","12,55"], [2174,"Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Bagian dari PUS yang ingin berhenti memiliki anak (limiters)","Orang","3.893"], [2175,"Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","PUS yang ingin menunda punya anak (spacers)","Orang","860.0"], [2176,"Pemberdayaan Keluarga","","","",""], [2177,"Jumlah Kelompok UPPKS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kelompok","185.0"], [2178,"Jumlah Anggota Kelompok UPPKS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah angkatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Keluarga","2226.0"], [2179,"Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB","Orang","392.0"], [2180,"Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS","Orang","574.0"], [2181,"Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB dengan pembiayaan mandiri tanpa bantuan pemerintah.","%","0.682926829268293"], [2182,"Ketahanan Keluarga","","","",""], [2183,"Jumlah Kelompok BKB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh seJumlah kader dan berada di tingkat RW.","Kelompok","400.0"], [2184,"Jumlah Kelompok BKR","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina keluarga Remaja (Bina Keluarga Remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja) di wilayah DIY.","Kelompok","116.0"], [2185,"Jumlah Kelompok BKL","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan Kelompok Kegiatan yang beranggotakan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY.","Kelompok","179.0"], [2186,"Jumlah Kelompok PIK R/M","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang ada di DIY pada tahun berkenaan.","Kelompok","69.0"], [2187,"Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi remaja / mahasiswa yang terakses / menjadi anggota / menerima layanan Pusat Informasi & Konseling (PIK) dari total remaja di wilayah","%","50714"], [2188,"Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN.","%","13,58%"], [2189,"Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN.","Kelompok","n/a"], [2190,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Balita","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anak balita yang telah mencapai kategori paripurna dalam pembinaan ketahanan keluarga.","Kelompok","63.0"], [2191,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Remaja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anggota remaja yang mencapai kategori paripurna.","Kelompok","15.0"], [2192,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Lansia","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok kegiatan pembinaan keluarga lansia yang telah mencapai kategori paripurna.","Kelompok","29.0"], [2193,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – PIK-R","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah mencapai tingkat paripurna dalam kegiatan ketahanan keluarga.","Kelompok","11.0"], [2194,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – UPPKA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mencapai kategori paripurna.","Kelompok","11.0"], [2195,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta","Kelompok","950.0"], [2196,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Balita","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita aktif di Kota Yogyakarta.","Kelompok","399.0"], [2197,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Remaja","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja aktif di Kota Yogyakarta.","Kelompok","116.0"], [2198,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Lansia","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia aktif di Kota Yogyakarta.","Kelompok","179.0"], [2199,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – PIK-R","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif di Kota Yogyakarta.","Kelompok","71.0"], [2200,"Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – UPPKA","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok UPPKA aktif di Kota Yogyakarta.","Kelompok","185.0"], [2201,"Sarana Pelayanan Keluarga Berencana","","","",""], [2202,"Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PKBRS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) merupakan institusi rumah sakit yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Buah","14.0"], [2203,"Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Pemerintah merupakan institusi rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Buah","23.0"], [2204,"Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Swasta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Swasta merupakan institusi rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Buah","44.0"], [2205,"Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren","Unit","68.0"], [2206,"Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Rasio antara jumlah petugas PPKBD dan jumlah kelurahan atau per unit kelurahan; atau jumlah petugas dibagi jumlah wilayah kerja","%","100"], [2207,"Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa","Orang","45.0"], [2208,"Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PPKBD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat desa /kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.","Buah","45.0"], [2209,"Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Sub PPKBD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat dusun/kampung, yang berfungsi membantu fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.","Buah","629.0"], [2210,"Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk program kependudukan / KB / Pembangunan Keluarga dari total APBD","%","036"], [2211,"Jumlah anggaran untuk urusan PPKB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Nilai rupiah yang dialokasikan khusus untuk urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (PPKB) dalam APBD","Rp","7303916845.0"], [2212,"Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase Kampung KB yang tetap melaksanakan kegiatan lintas sektor dan pembinaan berkelanjutan setelah tahap pembentukan.","%","75,56%"], [2213,"Jumlah Kampung KB Berkelanjutan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Banyaknya Kampung KB yang masih aktif dan menjalankan kegiatan pembinaan setelah lebih dari satu tahun dibentuk.","Kampung","34.0"], [2214,"Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Total jumlah Kampung KB yang telah terbentuk dan terdaftar secara resmi di Kota Yogyakarta.","Kampung","45.0"], [2215,"Petugas Pelayanan Keluarga Berencana","","","",""], [2216,"Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Dokter","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","99.0"], [2217,"Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana PKB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","28.0"], [2218,"Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk.","%","100"], [2219,"Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan","Orang","28.0"], [2220,"Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase anggota kelompok BKB yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB","%","100"], [2221,"Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB","Orang","2829.0"], [2222,"Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS","Orang","2829.0"], [2223,"Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase anggota kelompok BKR yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB","%","7602"], [2224,"Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Persentase anggota kelompok BKBL yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB","%","7236"], [2225,"Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","proporsi kelompok yang melaksanakan kegiatan pembinaan ke keluarga melalui delapan fungsi","%","100"], [2226,"Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga","Kelompok","950.0"], [2227,"Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Bidan Pelayanan KB","Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Jumlah Bidan Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","273.0"], [2228,"PERHUBUNGAN","","","",""], [2229,"Transportasi Darat","","","",""], [2230,"Jumlah Pemasangan Rambu-rambu","Dinas Perhubungan","Banyaknya rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan sesuai standar keselamatan dan kebutuhan rekayasa lalu lintas.","Unit","4438.0"], [2231,"Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia","Dinas Perhubungan","Jumlah rambu yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah tertentu.","Unit","4900.0"], [2232,"V/C ratio pada ruas jalan perkotaan","Dinas Perhubungan","Perbandingan antara volume kendaraan (V) terhadap kapasitas maksimum jalan (C) yang menunjukkan tingkat kemacetan.","%","n/a"], [2233,"Angkutan Umum","","","",""], [2234,"Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum","Dinas Perhubungan","Persentase kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti uji berkala kendaraan bermotor (KIR) terhadap total kendaraan wajib uji.","%","n/a"], [2235,"Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti lulus uji KIR.","Unit","75.0"], [2236,"Jumlah Uji KIR Angkutan Umum","Dinas Perhubungan","Banyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan angkutan umum dalam satu periode.","Unit","75.0"], [2237,"Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum","Dinas Perhubungan","Banyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan non-angkutan umum (misal milik instansi, perusahaan, dll).","Unit","652.0"], [2238,"Pelayanan Transportasi","","","",""], [2239,"Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll)","Dinas Perhubungan","Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung keselamatan transportasi seperti tempat uji, marka, dan alat keselamatan jalan.","Unit","1.0"], [2240,"Fasilitas Pendukung Keselamatan Manajemen Rekayasa","Dinas Perhubungan","Fasilitas untuk mendukung kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti ATCS, kamera CCTV, dan sistem pemantauan.","Unit","0.0"], [2241,"Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji","Dinas Perhubungan","Jumlah seluruh kendaraan bermotor yang secara regulasi wajib melakukan uji berkala (KIR).","Unit","6417.0"], [2242,"Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Penumpang","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan jenis mobil penumpang yang wajib uji berkala sesuai peraturan.","Unit","205.0"], [2243,"Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Bus","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan jenis bus yang wajib melakukan uji berkala.","Unit","619.0"], [2244,"Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Barang","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan angkutan barang yang wajib melakukan uji berkala.","Unit","5593.0"], [2245,"Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kendaraan Khusus","Dinas Perhubungan","Jumlah kendaraan khusus (tangki, derek, crane, dll) yang wajib melakukan uji berkala.","Unit","0.0"], [2246,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Terdaftar","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan yang tercatat dan melakukan uji berkala pada periode tertentu.","Unit","8467.0"], [2247,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji","Dinas Perhubungan","Jumlah kendaraan bermotor yang benar-benar hadir dan menjalani uji berkala.","Unit","8467.0"], [2248,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Datang","Dinas Perhubungan","Jumlah kendaraan yang terdaftar wajib uji namun tidak hadir pada jadwal uji berkala.","Unit","0.0"], [2249,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Lulus","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala tetapi tidak memenuhi persyaratan kelayakan.","Unit","927.0"], [2250,"Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Lulus","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.","Unit","7540.0"], [2251,"Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)","Dinas Perhubungan","Ukuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas.","Km/Jam","25,76"], [2252,"Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan","Dinas Perhubungan","Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji.","%","89,05%"], [2253,"Persentase juru parkir yang tertib","Dinas Perhubungan","Persentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar.","%","n/a"], [2254,"Persentase ketertiban lalu lintas","Dinas Perhubungan","Persentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa.","%","86,16%"], [2255,"Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik","Dinas Perhubungan","Persentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada.","%","71,31%"], [2256,"Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas","Dinas Perhubungan","Persentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi.","%","100%"], [2257,"Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","Dinas Perhubungan","Persentase kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan dari total rencana yang disusun.","%","n/a"], [2258,"Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi","Dinas Perhubungan","Persentase fasilitas parkir (area, marka, alat retribusi) yang tersedia dan berfungsi baik terhadap kebutuhan ideal.","%","97,69%"], [2259,"Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara","Dinas Perhubungan","Banyaknya perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL) yang tersedia dan dalam kondisi terawat.","Unit","n/a"], [2260,"Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik","Dinas Perhubungan","Banyaknya dokumen perizinan pembangunan atau penyelenggaraan parkir yang telah memenuhi persyaratan sesuai sistem OSS.","Dokumen","n/a"], [2261,"Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan hasil koordinasi antar instansi terkait pengawasan izin fasilitas parkir.","Laporan","n/a"], [2262,"Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor yang disusun oleh dinas perhubungan.","Laporan","n/a"], [2263,"Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialiasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan kegiatan rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus, sosialisasi, dan ujicoba sistem lalu lintas.","Laporan","n/a"], [2264,"Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota","Dinas Perhubungan","Jumlah dokumen hasil evaluasi efektivitas kebijakan transportasi dan jalan di tingkat kabupaten/kota.","Laporan","n/a"], [2265,"Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan hasil kegiatan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas dari kegiatan pembangunan.","Laporan","n/a"], [2266,"Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan hasil audit dan pemantauan terhadap lembaga uji kompetensi pengemudi di daerah.","Laporan","n/a"], [2267,"Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota","Dinas Perhubungan","Jumlah unit angkutan umum yang beroperasi melayani rute antar kota dalam satu wilayah kabupaten/kota.","Unit","n/a"], [2268,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Perhubungan","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","A"], [2269,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan","Dinas Perhubungan","Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan.","Nilai","A"], [2270,"Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai","Dinas Perhubungan","Banyaknya dokumen rencana kerja, anggaran, dan evaluasi yang telah disusun dan diselesaikan.","Dokumen","n/a"], [2271,"Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan keuangan tahunan atau triwulanan perangkat daerah yang telah selesai disusun.","Laporan","n/a"], [2272,"Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai","Dinas Perhubungan","Jumlah laporan administrasi aset/barang milik daerah yang telah selesai dibuat.","Laporan","n/a"], [2273,"Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai","Dinas Perhubungan","Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang telah selesai disusun sesuai ketentuan.","Laporan","n/a"], [2274,"Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai","Dinas Perhubungan","Banyaknya laporan kegiatan administrasi umum yang telah selesai.","Jenis","n/a"], [2275,"Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai","Dinas Perhubungan","Jumlah proses pengadaan barang daerah yang selesai dilaksanakan sesuai rencana.","Jenis","n/a"], [2276,"Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai","Dinas Perhubungan","Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang selesai.","Jenis","n/a"], [2277,"Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai","Dinas Perhubungan","Jumlah kegiatan pemeliharaan terhadap barang/aset milik daerah yang telah dilaksanakan.","Jenis","n/a"], [2278,"Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)","Dinas Perhubungan","Ukuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas.","Km/Jam","84,89"], [2279,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Perhubungan","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [2280,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Perhubungan","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","84,89"], [2281,"Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan","Dinas Perhubungan","Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji.","%","89,05%"], [2282,"Jumlah kendaraan yang diuji di PKB","Dinas Perhubungan","Banyaknya kendaraan yang melakukan uji berkala di Pusat KIR (PKB) dalam satu periode.","Unit","8467.0"], [2283,"Jumlah kendaraan yang lulus","Dinas Perhubungan","Jumlah kendaraan yang dinyatakan lulus uji KIR dan laik jalan.","Unit","7540.0"], [2284,"Persentase juru parkir yang tertib","Dinas Perhubungan","Persentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar.","%","97,97%"], [2285,"Jumlah juru parkir resmi yang tertib","Dinas Perhubungan","Jumlah juru parkir resmi yang melaksanakan tugas sesuai peraturan dan etika pelayanan.","Orang","773.0"], [2286,"Jumlah juru parkir resmi","Dinas Perhubungan","Total juru parkir yang memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.","Orang","789.0"], [2287,"Persentase ketertiban lalu lintas","Dinas Perhubungan","Persentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa.","%","86,16%"], [2288,"Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintas","Dinas Perhubungan","Banyaknya pengguna jalan yang dinilai mematuhi aturan lalu lintas berdasarkan hasil pengawasan.","Kendaraan","3791.0"], [2289,"Jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa","Dinas Perhubungan","Total jumlah pengguna jalan yang diperiksa dalam kegiatan pengawasan lalu lintas.","Kendaraan","4400.0"], [2290,"Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik","Dinas Perhubungan","Persentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada.","%","71,31%"], [2291,"Jumlah ATCS terpasang dengan baik","Dinas Perhubungan","Banyaknya sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang aktif dan berfungsi baik.","Titik","25.0"], [2292,"Jumlah simpang di Kota Yogyakarta","Dinas Perhubungan","Total jumlah persimpangan jalan di wilayah Kota Yogyakarta.","Simpang","50.0"], [2293,"Jumlah rambu terpasang dengan baik","Dinas Perhubungan","Banyaknya rambu lalu lintas yang terpasang dan berfungsi sesuai standar.","Unit","4538.0"], [2294,"Jumlah kebutuhan rambu di Kota Yogyakarta","Dinas Perhubungan","Total jumlah rambu yang diperlukan sesuai hasil analisis kebutuhan lalu lintas kota.","Unit","4900.0"], [2295,"Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas","Dinas Perhubungan","Persentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi.","%","1.0"], [2296,"Jumlah Rekomendasi yang dilayani","Dinas Perhubungan","Jumlah rekomendasi Andalalin atau layanan pengendalian dampak lalu lintas yang telah diproses dan diberikan.","Rekomendasi","24.0"], [2297,"Jumlah Total Pemohon Rekomendasi","Dinas Perhubungan","Total permohonan rekomendasi Andalalin yang diterima.","Rekomendasi","24.0"], [2298,"Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar","Dinas Perhubungan","Persentase layanan pengendalian dampak lalu lintas yang memenuhi standar waktu dan prosedur pelayanan.","%","100%"], [2299,"Jumlah layanan pengendalian dampak lalu lintas sesuai standar","Dinas Perhubungan","Banyaknya layanan Andalalin yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan publik.","Layanan","24.0"], [2300,"Jumlah permohonan layanan yang masuk","Dinas Perhubungan","Jumlah total permohonan pelayanan Andalalin atau layanan lalu lintas yang diterima dinas.","Permohonan","24.0"], [2301,"Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan","Dinas Perhubungan","Banyaknya kebijakan atau sistem manajemen lalu lintas yang sudah diimplementasikan.","Layanan","2.0"], [2302,"Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","Dinas Perhubungan","Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas (pengaturan arus, parkir, rambu, marka, dll).","Layanan","2.0"], [2303,"Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","Dinas Perhubungan","Total kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan selama satu tahun.","Layanan","2.0"], [2304,"Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik","Dinas Perhubungan","Persentase fasilitas parkir (marka, lahan, peralatan) yang dalam kondisi baik terhadap total sarpras parkir.","%","97,69%"], [2305,"Sarpras parkir yang kondisi baik","Dinas Perhubungan","Jumlah sarana dan prasarana parkir yang dalam kondisi baik.","Unit","465.0"], [2306,"Jumlah sarpras parkir","Dinas Perhubungan","Total sarana dan prasarana parkir yang tersedia di wilayah.","Unit","476.0"], [2307,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan","Dinas Perhubungan","Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan.","Nilai","A"], [2308,"KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA","","","",""], [2309,"Data Provider Jaringan Internet","","","",""], [2310,"Jumlah Distribusi Jaringan Internet di Wilayah Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Banyaknya titik atau lokasi di wilayah Kota Yogyakarta yang telah memiliki jaringan internet aktif dan berfungsi, baik melalui kabel maupun nirkabel.","Perusahaan","28.0"], [2311,"Data Provider Jaringan Telepon Seluler","","","",""], [2312,"Jumlah Provider Seluler di Wilayah Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah provider jaringan telepon seluler di DIY pada tahun berkenaan.","Operator","4.0"], [2313,"Lembaga Penyiaran","","","",""], [2314,"Jumlah Lembaga Penyiaran di Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta sesuai izin resmi.","Lembaga","30.0"], [2315,"Jumlah Lembaga Penyiaran TV","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah lembaga penyiaran TV di DIY pada tahun berkenaan.","Lembaga","7.0"], [2316,"Jumlah Lembaga Penyiaran Radio","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan.","Lembaga","23.0"], [2317,"Jumlah Surat Kabar","","","",""], [2318,"Jumlah Surat Kabar yang Terbit di Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah media cetak berbentuk surat kabar yang aktif terbit dan memiliki kantor redaksi di wilayah Kota Yogyakarta.","Buah","9.0"], [2319,"Jumlah Surat Kabar Lokal","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.","Buah","5.0"], [2320,"Jumlah Surat Kabar Nasional","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.","Buah","4.0"], [2321,"Data Infrastruktur Telekomunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta","","","",""], [2322,"Jaringan Fiber Optic (FO)","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jaringan Fiber Optic (FO)","Titik Lokasi","10923.0"], [2323,"Jaringan Wireless","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jaringan komunikasi data tanpa kabel (nirkabel) yang digunakan untuk menyediakan akses internet atau komunikasi antar perangkat di wilayah kota.","Titik Lokasi","1066.0"], [2324,"CCTV","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah perangkat kamera pengawas (Closed Circuit Television) yang terpasang dan berfungsi dalam rangka pemantauan keamanan dan lalu lintas.","Titik Lokasi","132.0"], [2325,"Ruang Publik yang terpasang Free Wifi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi)\n- Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \n- Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain.\n- Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021","Lokasi","1068.0"], [2326,"Cakupan Layanan Telekomunikasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Persentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. Dengan Luas Wilayah Yang Tercoverage dibagi Luas Wilayah Keseluruhan.","%","100"], [2327,"Luas Wilayah Yang Tercoverage Layanan Telekomunikasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Luas area wilayah administrasi Kota Yogyakarta yang telah tercakup jaringan layanan telekomunikasi (seluler, internet, dan telepon).","Km","328.0"], [2328,"Jogja Smart Service (JSS)","","","",""], [2329,"Jumlah Pengguna Jogja Smart Service (JSS)","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah pengguna aktif platform Jogja Smart Service (JSS) sebagai layanan digital publik Pemerintah Kota Yogyakarta.","Akun","250633.0"], [2330,"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)","","","",""], [2331,"Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Skor penilaian domain tata kelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengukur aspek kebijakan dan kelembagaan.","-","3.0"], [2332,"Nilai Indeks SPBE Domain Manajemen","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Skor penilaian domain manajemen SPBE yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian layanan berbasis elektronik.","-","16.0"], [2333,"Nilai Indeks SPBE Domain Layanan","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Skor penilaian domain layanan SPBE yang mengukur tingkat penerapan layanan publik berbasis elektronik oleh pemerintah daerah.","-","43.0"], [2334,"Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika","","","",""], [2335,"Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2 x 24 jam terhadap total aduan yang masuk.","%","96,79%"], [2336,"Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dalam waktu 2 x 24 jam.","Laporan","3824.0"], [2337,"Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang diterima melalui kanal layanan publik dalam periode tertentu.","Laporan","3951.0"], [2338,"Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dibandingkan total pemberitaan di media.","%","99,85%"], [2339,"Jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta (analisis media cetak)","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Banyaknya pemberitaan positif dan netral di media cetak terkait kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.","Berita","5297.0"], [2340,"Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah total berita media cetak yang membahas Pemerintah Kota Yogyakarta, baik positif, negatif, maupun netral.","Berita","5305.0"], [2341,"Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio konten yang berhasil diproduksi dan ditayangkan oleh YK TV terhadap jumlah rencana produksi konten yang telah ditetapkan.","%","78,56%"], [2342,"Jumlah konten yang diproduksi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah materi siaran, video, atau program yang dihasilkan oleh YK TV dalam satu periode tertentu.","Konten","1799.0"], [2343,"Jumlah rencana produksi konten","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Total rencana program atau konten yang dijadwalkan untuk diproduksi oleh YK TV dalam periode tertentu.","Konten","2290.0"], [2344,"Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio aplikasi berbasis teknologi informasi yang berhasil dibangun terhadap jumlah aplikasi yang direncanakan.","%","90,95%"], [2345,"Jumlah aplikasi yang dibangun","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.","Aplikasi","201.0"], [2346,"Jumlah rencana aplikasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Total aplikasi yang direncanakan untuk dibangun sesuai dokumen perencanaan instansi.","Aplikasi","221.0"], [2347,"Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan publik.","%","97,00%"], [2348,"Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah titik lokasi CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan.","Titik","194.0"], [2349,"Jumlah ruang publik free CCTV","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Banyaknya ruang publik yang telah dilengkapi dengan fasilitas CCTV dan dapat diakses untuk pemantauan umum.","Titik","200.0"], [2350,"Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem smart city terhadap total rencana kegiatan.","%","73,06%"], [2351,"Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah ruas jalan yang telah dilakukan kegiatan penataan dan pengawasan pemasangan infrastruktur pasif telekomunikasi (seperti ducting, tiang, kabel).","Ruas Jalan","358.0"], [2352,"Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasi jalan.","Ruas Jalan","490.0"], [2353,"Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi terhadap Jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan.","%","0"], [2354,"Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Tingkat kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan informasi.","Indeks","7992.0"], [2355,"Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Data capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh KI.","Peringkat","2.0"], [2356,"Persentase Penyediaan Jaringan IT di Pemkot Yogyakarta","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Persentase penyediaan jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan.","%","100"], [2357,"Indeks Layanan Informasi Publik","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Nilai hasil penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","-","91,79"], [2358,"Pengelolaan Informasi Publik","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Proses pengumpulan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.","%","93,76"], [2359,"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.","%","88,58"], [2360,"Hasil Penilaian Indeks Kemanan Informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Nilai hasil pengukuran keamanan informasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam sistem elektroniknya.","Poin","592.0"], [2361,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [2362,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","86,21"], [2363,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Kominfo dan Persandian.","Nilai","A"], [2364,"KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH","","","",""], [2365,"Keragaan Koperasi","","","",""], [2366,"Jumlah Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Unit","346.0"], [2367,"Jumlah Koperasi Aktif","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang masih beroperasi, melaksanakan kegiatan usaha, dan melaporkan RAT.","Unit","346.0"], [2368,"Jumlah Koperasi Pasif","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang tidak aktif melakukan kegiatan usaha atau belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir.","Unit","0.0"], [2369,"Jumlah Anggota Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total individu yang menjadi anggota koperasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Orang","69875.0"], [2370,"Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin laki-laki.","Orang","34176.0"], [2371,"Jumlah Anggota Koperasi Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin perempuan.","Orang","35699.0"], [2372,"Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan.","Unit","152.0"], [2373,"Jumlah Pengurus Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total individu yang menjadi pengurus dalam struktur organisasi koperasi.","Orang","1119.0"], [2374,"Jumlah Pengurus Koperasi Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki.","Orang","567.0"], [2375,"Jumlah Pengurus Koperasi Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin perempuan.","Orang","552.0"], [2376,"Jumlah Pengawas Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah individu yang bertugas sebagai pengawas koperasi.","Orang","633.0"], [2377,"Jumlah Pengawas Koperasi Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pengawas koperasi laki-laki.","Orang","406.0"], [2378,"Jumlah Pengawas Koperasi Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pengawas koperasi perempuan.","Orang","227.0"], [2379,"Jumlah Dewan Syariah","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Banyaknya dewan pengawas syariah yang dibentuk pada koperasi berbasis syariah.","Orang","14.0"], [2380,"Jumlah Dewan Syariah Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin laki-laki.","Orang","14.0"], [2381,"Jumlah Dewan Syariah Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin perempuan.","Orang","0.0"], [2382,"Jumlah Manajer Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah individu yang berperan sebagai manajer pengelola koperasi.","Orang","38.0"], [2383,"Jumlah Manajer Koperasi Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin laki-laki.","Orang","26.0"], [2384,"Jumlah Manajer Koperasi Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin perempuan.","Orang","12.0"], [2385,"Jumlah Karyawan Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pekerja atau staf yang bekerja di koperasi.","Orang","349.0"], [2386,"Jumlah Karyawan Koperasi Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah karyawan koperasi laki-laki.","Orang","170.0"], [2387,"Jumlah Karyawan Koperasi Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah karyawan koperasi perempuan.","Orang","179.0"], [2388,"Modal sendiri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah dana yang berasal dari anggota koperasi, termasuk simpanan pokok, wajib, dan cadangan.","Rp (Juta)","279667145750.0"], [2389,"Modal Luar","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah dana yang bersumber dari pinjaman atau pihak luar koperasi.","Rp (Juta)","41690596451.0"], [2390,"Volume Usaha Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total nilai transaksi atau aktivitas usaha koperasi dalam satu tahun buku.","Rp (Juta)","397206633350.0"], [2391,"Selisih Hasi Usaha","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Keuntungan bersih (SHU) koperasi setelah dikurangi biaya operasional dalam satu tahun.","Rp (Juta)","19553868465.0"], [2392,"Aset Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah kekayaan koperasi yang dimiliki dalam bentuk kas, inventaris, dan harta lainnya.","Rp (Juta)","498332393756.0"], [2393,"Jumlah KUD","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","1.0"], [2394,"Jumlah non KUD","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi selain KUD yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","345.0"], [2395,"Omset Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai total pendapatan koperasi dari seluruh kegiatan usaha dalam periode tertentu.","Rp","397.206.633.350"], [2396,"Omset Koperasi Yang Dibina tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai omset koperasi yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah pada tahun berjalan.","Rp","397206633350.0"], [2397,"Jumlah Koperasi","","","",""], [2398,"Jumlah Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Unit","346.0"], [2399,"Jumlah Koperasi Primer","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang anggotanya adalah individu atau orang perorangan.","Unit","344.0"], [2400,"Jumlah Koperasi Skunder","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi lain.","Unit","2.0"], [2401,"Jumlah Koperasi Produsen","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang bergerak di bidang produksi barang/jasa.","Unit","7.0"], [2402,"Jumlah Koperasi Konsumen","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan barang untuk kebutuhan anggota.","Unit","281.0"], [2403,"Jumlah Koperasi Jasa","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang bergerak di bidang jasa (misal simpan pinjam, transportasi, dll).","Unit","13.0"], [2404,"Jumlah Koperasi Simpan Pinjam","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam.","Unit","36.0"], [2405,"Jumlah Koperasi Pemasaran","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang bergerak dalam kegiatan pemasaran produk anggota.","Unit","9.0"], [2406,"Jumlah Koperasi Konvensional","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang menjalankan usaha dengan sistem konvensional.","Unit","328.0"], [2407,"Jumlah Koperasi Syariah","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.","Unit","18.0"], [2408,"UMKM","","","",""], [2409,"Jumlah UMKM Kota Yogyakarta","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta.","Orang","6835.0"], [2410,"Jumlah UMKM Lainnya (KTP luar Kota Yogyakarta usaha di Kota Yogyakarta)","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdomisili luar kota namun berusaha di Kota Yogyakarta.","Orang","n/a"], [2411,"Jumlah Usaha Mikro Per Sektor Ekonomi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah unit usaha mikro menurut kategori sektor ekonomi (pertanian, perdagangan, industri, dll).","Unit","6835.0"], [2412,"Jumlah Usaha Mikro Sektor Industri Pengolahan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang industri pengolahan.","Unit","477.0"], [2413,"Jumlah Usaha Mikro Ekonomi Kreatif","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang ekonomi kreatif seperti kuliner, desain, kriya, dan lainnya.","Unit","1155.0"], [2414,"Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Laki-laki","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah tenaga kerja laki-laki yang bekerja di usaha mikro.","Orang","2967.0"], [2415,"Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Perempuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di usaha mikro.","Orang","3868.0"], [2416,"Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Rasio jumlah pekerja/buruh yang terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) terhadap total pekerja.","%","100"], [2417,"Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin\n seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.","Orang","90503.0"], [2418,"Jumlah seluruh pekerja","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha di wilayah Kota Yogyakarta.","Orang","90503.0"], [2419,"Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro di wilayah Kota Yogyakarta.","Tenaga Kerja","n/a"], [2420,"Nilai Omset dalam 1 Tahun","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai total pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dalam satu tahun.","Rp (Juta)","5863115800.0"], [2421,"Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai pendapatan atau omset yang diperoleh usaha mikro pada tahun berjalan.","Rp","5.863.115.800"], [2422,"Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai pendapatan usaha mikro yang mendapatkan pembinaan pemerintah pada tahun berjalan.","Rp","5.863.115.800"], [2423,"PENANAMAN MODAL","","","",""], [2424,"PMA","","","",""], [2425,"Jumlah Proyek PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal)","Proyek","299.0"], [2426,"Persentase Realisasi investasi PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perbandingan antara nilai investasi PMA yang terealisasi dengan nilai rencana investasi PMA yang disetujui, dinyatakan dalam persen. (Sumber: BPS, Kemendagri)","%","n/a"], [2427,"Nilai Realisasi investasi PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Total nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Asing dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM)","Rp","101439.0"], [2428,"Jumlah Tenaga Kerja PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) selama satu tahun berjalan. (Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja dan Investasi)","Jiwa","399.0"], [2429,"Perusahaan PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan masih aktif beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Kemendagri)","Unit","49.0"], [2430,"Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang diserap dengan jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS)","-","8.14285714285714"], [2431,"PMDN","","","",""], [2432,"Jumlah Proyek PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal)","Proyek","2509.0"], [2433,"Nilai Realisasi Investasi PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Total nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM)","Rp","766258.0"], [2434,"Jumlah Tenaga Kerja PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). (Sumber: BPS)","Jiwa","1799.0"], [2435,"Perusahaan PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan masih aktif beroperasi. (Sumber: BPS)","Unit","269.0"], [2436,"Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Rasio jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PMDN dibandingkan jumlah perusahaan PMDN aktif. (Sumber: BPS)","-","6.68773234200744"], [2437,"Perizinan","","","",""], [2438,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah izin usaha rumah makan atau restoran yang diterbitkan pemerintah daerah dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, OSS-RBA)","Izin","719.0"], [2439,"Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menurut Bentuk Badan Hukum","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Banyaknya NIB yang diterbitkan, diklasifikasikan berdasarkan bentuk badan hukum (PT, CV, koperasi, perorangan, dll). (Sumber: Kemendagri, OSS)","NIB","11350.0"], [2440,"Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan untuk Usaha Mikro Kecil","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah NIB yang diterbitkan khusus untuk pelaku usaha dengan kategori mikro dan kecil. (Sumber: BPS, KemenkopUKM)","NIB","11308.0"], [2441,"Jumlah Perizinan Usaha Sektor Pariwisata","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Banyaknya izin usaha pariwisata (hotel, biro perjalanan, pemandu wisata, dsb) yang diterbitkan. (Sumber: Kemendagri, Dinas Pariwisata)","Dokumen","n/a"], [2442,"Jumlah Perizinan Usaha Sektor Perdagangan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah izin usaha sektor perdagangan (ritel, grosir, distributor, dsb) yang diterbitkan dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, Disdag)","Dokumen","n/a"], [2443,"Jumlah dokumen PBG yang diterbitkan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Banyaknya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, Dinas PUPR)","Dokumen","168.0"], [2444,"SIUP yang Diterbitkan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, OSS)","Unit","n/a"], [2445,"Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perbandingan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap total bangunan. (Sumber: BPS, Dinas PUPR)","-","n/a"], [2446,"Jumlah Bangunan ber- IMB","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah bangunan yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Sumber: BPS, Dinas PUPR)","Unit","73295.0"], [2447,"Jumlah Bangunan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah total bangunan yang ada di wilayah tertentu, termasuk rumah tinggal dan non-rumah tinggal. (Sumber: BPS, Kemendagri)","Unit","n/a"], [2448,"Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","","",""], [2449,"Nilai investasi dalam rupiah","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Total nilai investasi (PMA dan PMDN) yang terealisasi dalam rupiah. (Sumber: BPS, BKPM)","Rp","806.892.968.992"], [2450,"Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","A"], [2451,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.","Poin","91004.0"], [2452,"Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Rasio jumlah perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur terhadap total permohonan. (Sumber: Kemendagri)","%","99,01%"], [2453,"Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai prosedur","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Banyaknya perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur pelayanan publik. (Sumber: Kemendagri)","Izin","6521.0"], [2454,"Jumlah pemohon perizinan dan nonperizinan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah total pemohon izin dan nonizin dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP)","Pemohon","6586.0"], [2455,"Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Rasio jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah yang diterima. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP)","%","100,00%"], [2456,"Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindak lanjuti","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah aduan, konsultasi, dan informasi masyarakat yang telah ditindaklanjuti. (Sumber: Kemendagri)","Pengaduan","6421.0"], [2457,"Jumlah Pengaduan Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang masuk","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah aduan dan konsultasi masyarakat yang diterima oleh instansi dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri)","Pengaduan","6421.0"], [2458,"Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Persentase perusahaan/investor yang melaporkan peningkatan modal usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibandingkan total perusahaan yang wajib melapor. (Sumber: BKPM, BPS)","%","65,09%"], [2459,"Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah investor yang melaporkan adanya penambahan modal usaha berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). (Sumber: BKPM)","Investor","207.0"], [2460,"Investor yang wajib mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah investor yang diwajibkan menyampaikan LKPM dan termasuk dalam kategori memiliki rencana penambahan modal. (Sumber: BKPM)","Investor","318.0"], [2461,"Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Rasio jumlah permohonan data publik yang dipenuhi tepat waktu terhadap total permohonan data. (Sumber: Kemendagri, Dinas Kominfo)","%","100%"], [2462,"Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perbandingan layanan informasi publik yang telah terhubung dalam satu sistem terpadu terhadap total layanan publik. (Sumber: Kemendagri, Kominfo)","%","n/a"], [2463,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk DPMPTSP yang dilakukan oleh Inspektorat. (Sumber: KemenPAN-RB, Inspektorat)","Nilai","A"], [2464,"URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA","","","",""], [2465,"Kepemudaan","","","",""], [2466,"Persentase organisasi pemuda aktif","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","proporsi organisasi kepemudaan yang masih melaksanakan kegiatan secara rutin dan terdaftar secara resmi, dibandingkan dengan total seluruh organisasi pemuda yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu","%","10000"], [2467,"Jumlah organisasi pemuda","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah seluruh organisasi kepemudaan yang terdaftar, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, dalam wilayah tertentu pada periode tertentu","Unit","35.0"], [2468,"Jumlah organisasi pemuda aktif","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah organisasi kepemudaan yang masih berfungsi dan menjalankan kegiatan secara rutin, memiliki kepengurusan yang sah, serta terdaftar pada instansi pembina kepemudaan","Organisasi","35.0"], [2469,"Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","%","n/a"], [2470,"Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur, dan kemitraan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","n/a"], [2471,"Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Pertambahan Jumlah orang yang terlibat pada organisasi kepemudaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","n/a"], [2472,"Persentase wirausaha muda","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase pemuda yang memiliki dan/atau menjalankan usaha sendiri, dibandingkan dengan total pemuda usia produktif di wilayah tersebut","%","5385"], [2473,"Jumlah seluruh wirausaha","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah individu yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di suatu wilayah tertentu tanpa batasan usia","Orang","2080.0"], [2474,"Jumlah wirausaha muda","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah pemuda (biasanya berusia 16–30 tahun, sesuai batas usia kepemudaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri","Orang","1120.0"], [2475,"Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah penambahan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan dibandingkan data tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Kelompok","n/a"], [2476,"Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","orang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha) memiliki usaha berkelanjutan atau pendapatan usaha","Orang","304.0"], [2477,"Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","orang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha)","Orang","1195.0"], [2478,"Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","proporsi institusi / pemuda / organisasi pemuda / olahraga / kepramukaan yang aktif dibanding total yang ditargetkan atau jumlah institusi","%","n/a"], [2479,"Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Ukuran perubahan efektivitas organisasi kepramukaan (misalnya dalam training, keanggotaan, kegiatan) dibanding baseline sebelumnya","%","100,00%"], [2480,"Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","gugus depan / kwartir ranting / satuan karya yang melakukan kegiatan secara reguler dan sesuai standar","Lembaga","131.0"], [2481,"Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya)","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah lembaga yang ditargetkan untuk pendampingan atau intervensi program","Lembaga","131.0"], [2482,"Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri.","-","66,47%"], [2483,"Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Proporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri.","%","66,47%"], [2484,"jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan ","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","pemuda 16–30 tahun yang secara aktif terdaftar dan mengikuti kegiatan organisasi","Orang","4391.0"], [2485,"jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","total anggota (pria + wanita) organisasi pemuda / sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut","Orang","10537.0"], [2486,"Persentase kapasitas daya saing keolahragaan","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","kemampuan atau pencapaian atlet / organisasi olahraga dibanding standar / antar daerah","%","63,73"], [2487,"Olahraga prestasi =persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase perolehan medali nasional / internasional dibanding target / total medali yang diperebutkan","%","63,73"], [2488,"Olahraga masyarakat =persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase lembaga / kelompok olahraga masyarakat yang aktif dibanding jumlah lembaga yang ada","%","100"], [2489,"Olahraga pendidikan = persentase perolehan medali tingkat propinsi/ nasional","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","persentase perolehan medali untuk siswa / institusi pendidikan di tingkat provinsi / nasional dibanding target / total medali","%","92,19%"], [2490,"Sarpras keolahragaan= persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","sarana prasarana olahraga yang menjadi kewenangan dindikpora yang dilakukan pemeliharaan/ditingkatkan kualitasnya","%","100"], [2491,"Olahraga","","","",""], [2492,"Jumlah Klub Olahraga","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah klub olahraga di DIY. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga, merupakan suatu klub dengan tujuan bermain satu atau beberapa olahraga.","Kelompok","253.0"], [2493,"Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota","Unit","242.0"], [2494,"Persentase cakupan pembinaan olahraga","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar","%","100"], [2495,"Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah cabang olahraga yang diakui dan terdaftar secara resmi di wilayah tertentu, baik di bawah koordinasi KONI, Kemenpora, maupun Dinas Pemuda dan Olahraga","Cabang","73.0"], [2496,"Jumlah cabang olahraga yang dibina","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah cabang olahraga yang mendapat dukungan pembinaan secara aktif melalui pelatihan, kompetisi, atau fasilitasi sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah atau lembaga olahraga terkait","Cabang","73.0"], [2497,"Prestasi Cabang Olahraga","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Data capaian prestasi cabang olahraga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Medali","n/a"], [2498,"Persentase cakupan pelatih bersertifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase pelatih olahraga yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan resmi dari lembaga berwenang (misalnya KONI, Kemenpora, atau induk cabang olahraga), dibandingkan dengan total seluruh pelatih yang ada di wilayah tersebut","%","5992"], [2499,"Jumlah seluruh pelatih","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah seluruh individu yang menjalankan peran sebagai pelatih, pembimbing, atau instruktur olahraga, baik yang telah bersertifikat maupun belum, di semua cabang olahraga dalam satu wilayah","Orang","257.0"], [2500,"Jumlah pelatih bersertifikasi","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah individu yang menjalankan tugas sebagai pelatih olahraga dan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan yang masih berlaku dari lembaga berwenang","Orang","154.0"], [2501,"Persentase cakupan pembinaan atlet muda","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Persentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar","%","100"], [2502,"Jumlah seluruh atlet pelajar","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik atau remaja usia sekolah yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kompetitif atau nonkompetitif, baik di tingkat sekolah, klub, maupun daerah","Orang","263.0"], [2503,"Jumlah atlet pelajar yang dibina","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","Jumlah atlet muda atau pelajar yang mengikuti program pembinaan olahraga secara berkelanjutan melalui pelatih, sekolah olahraga, atau pusat pelatihan (PPLP/PPLD), baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga olahraga","Orang","263.0"], [2504,"Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun","Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta","jumlah individu atlet yang berhasil meraih gelar juara (peringkat I, II, atau III) dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu satu tahun","Orang","54.0"], [2505,"STATISTIK","","","",""], [2506,"Persentase penyebarluasan dataset","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio dataset sektoral yang dipublikasikan ke portal data terbuka dibanding total dataset yang tersedia. (Sumber: Kemendagri, BPS)","%","100,00%"], [2507,"Jumlah Dataset yang dipublikasikan","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah dataset sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data resmi pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS)","Dataset","525.0"], [2508,"Jumlah Dataset yang dikumpulkan","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah total dataset yang dihimpun dari perangkat daerah untuk kepentingan statistik sektoral. (Sumber: Kemendagri, BPS)","Dataset","525.0"], [2509,"Penyelenggaraan Statistik","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data statistik sektoral oleh perangkat daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS)","%","91,79"], [2510,"PERSANDIAN","","","",""], [2511,"Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio perangkat daerah yang menerapkan sistem sandi untuk pengamanan informasi dalam komunikasi antarinstansi. (Sumber: BSSN, Kominfo)","%","100"], [2512,"Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah dinas/badan yang telah menggunakan sistem sandi komunikasi resmi. (Sumber: BSSN, Kominfo)","OPD","49.0"], [2513,"Jumlah total perangkat daerah","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Jumlah seluruh perangkat daerah (dinas, badan, kecamatan) dalam satu wilayah administratif. (Sumber: Kemendagri)","OPD","49.0"], [2514,"Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Rasio hubungan komunikasi sandi yang berfungsi optimal terhadap total hubungan komunikasi yang terbangun. (Sumber: BSSN)","%","n/a"], [2515,"Indeks Pengamanan Informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Skor penilaian tingkat keamanan informasi berdasarkan parameter kebijakan, tata kelola, dan sistem pengamanan data. (Sumber: BSSN, Kominfo)","-","592.0"], [2516,"Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Banyaknya kegiatan layanan persandian yang dilakukan untuk menguji keamanan sistem informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN)","Layanan","111.0"], [2517,"Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Total seluruh layanan persandian yang mencakup pengujian dan pemantauan keamanan informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN)","Layanan","105.0"], [2518,"Kinerja pengamanan","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Capaian efektivitas pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi dan komunikasi data pemerintah daerah. (Sumber: Kominfo, BSSN)","%","n/a"], [2519,"Pembinaan","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Kegiatan pembinaan teknis dan koordinasi yang dilakukan untuk memperkuat keamanan persandian dan informasi daerah. (Sumber: Kominfo)","%","n/a"], [2520,"Indeks keamanan informasi","Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kesiapan keamanan informasi instansi pemerintah. (Sumber: BSSN, Kominfo)","-","592.0"], [2521,"KEBUDAYAAN","","","",""], [2522,"Kebudayaan","","","",""], [2523,"Jumlah Group kesenian","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah kelompok kesenian aktif yang terdaftar di wilayah kota. (Sumber: Kemendikbudristek, Disbud)","Grup","80.0"], [2524,"Jumlah Gedung kesenian","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah gedung atau fasilitas khusus yang digunakan untuk kegiatan seni pertunjukan. (Sumber: Kemendagri, Disbud)","Unit","2.0"], [2525,"Museum dan Pusat Kebudayaan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah lembaga permanen yang menyimpan, memamerkan, dan melestarikan benda-benda budaya serta pusat kegiatan budaya. (Sumber: BPS, Disbud)","Unit","19.0"], [2526,"Penyelenggaraan festival seni dan budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Kegiatan tahunan atau berkala yang menampilkan karya seni dan budaya daerah. (Sumber: Kemendikbudristek)","Kali","231.0"], [2527,"Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah kegiatan pertunjukan budaya dan festival yang dilaksanakan di wilayah kota. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)","Hari","231.0"], [2528,"Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Total keseluruhan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdaftar. (Sumber: Kemendikbudristek)","Buah","32.0"], [2529,"Benda cagar budaya yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah benda cagar budaya yang mendapat perlindungan dan perawatan resmi. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)","Buah","14.0"], [2530,"Situs cagar budaya yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah situs bersejarah yang telah dilestarikan dan dipelihara. (Sumber: Kemendikbudristek)","Buah","14.0"], [2531,"Kawasan cagar budaya yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah kawasan cagar budaya yang masih dipertahankan dan dikelola. (Sumber: Disbud)","Kawasan","4.0"], [2532,"Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Persentase peningkatan jumlah karya budaya benda dan nonbenda yang mendapatkan pengakuan masyarakat. (Sumber: Disbud)","%","8228"], [2533,"Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio peningkatan jumlah budaya benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud)","%","84"], [2534,"Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio peningkatan jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud, BPS)","%","8055"], [2535,"Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki inisiatif pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya. (Sumber: Kemendikbudristek)","Desa","7.0"], [2536,"Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah peristiwa sejarah lokal yang telah didokumentasikan dan diarsipkan. (Sumber: Disbud, Arsip Nasional)","Arsip","18.0"], [2537,"Jumlah Monumen Sejarah","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa sejarah di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Disbud)","Buah","41.0"], [2538,"Jumlah Bangunan Cagar Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah bangunan berstatus cagar budaya berdasarkan keputusan pemerintah. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)","Unit","233.0"], [2539,"Jumlah Penghargaan Warisan Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah penghargaan yang diterima daerah terkait pelestarian warisan budaya. (Sumber: Disbud)","Buah","20.0"], [2540,"Upacara Adat","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Kegiatan ritual adat yang dilestarikan oleh masyarakat lokal. (Sumber: Disbud, BPS)","Buah","16.0"], [2541,"Upacara Tradisi","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Kegiatan tradisional yang diwariskan turun-temurun dan masih dilaksanakan masyarakat. (Sumber: Disbud)","Buah","16.0"], [2542,"Organisasi Seni Rupa","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah lembaga atau komunitas seni rupa aktif. (Sumber: Disbud)","Buah","1.0"], [2543,"Organisasi Seni Pertunjukan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah organisasi seni pertunjukan aktif di wilayah kota. (Sumber: Disbud)","Buah","73.0"], [2544,"Permainan Tradisional","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jenis permainan rakyat tradisional yang masih dilestarikan. (Sumber: Disbud, BPS)","Buah","2.0"], [2545,"Galeri Seni Rupa","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah tempat pameran atau galeri seni rupa yang aktif. (Sumber: Disbud)","Buah","7.0"], [2546,"Penghargaan Seniman Budayawan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah penghargaan yang diberikan kepada seniman atau budayawan. (Sumber: Disbud)","Buah","9.0"], [2547,"Tokoh Seniman Budayawan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah tokoh seniman atau budayawan yang diakui secara resmi. (Sumber: Disbud)","Orang","27.0"], [2548,"Perusahaan Bioskop","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah perusahaan atau unit usaha bioskop yang beroperasi. (Sumber: Disbud, BPS)","Buah","1.0"], [2549,"Jenis Makanan Tradisional","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah atau jenis makanan khas daerah yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)","Buah","57.0"], [2550,"Prasarana Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Fasilitas fisik yang menunjang kegiatan budaya dan seni. (Sumber: Disbud)","Unit","24.0"], [2551,"Lembaga Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah lembaga formal/nonformal yang bergerak di bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek)","Buah","80.0"], [2552,"Desa Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah desa atau kelurahan yang berstatus desa budaya berdasarkan SK resmi. (Sumber: Disbud)","Buah","7.0"], [2553,"Pelaku Sejarah","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah individu atau tokoh pelaku sejarah yang tercatat dan diarsipkan. (Sumber: Arsip Nasional, Disbud)","Orang","40.0"], [2554,"Benda Cagar Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah benda bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang. (Sumber: Disbud)","Buah","14.0"], [2555,"Museum","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah museum yang beroperasi di wilayah kota. (Sumber: BPS, Disbud)","Buah","19.0"], [2556,"Situs","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah situs sejarah atau arkeologis yang terdata. (Sumber: Disbud)","Buah","14.0"], [2557,"Kawasan Cagar Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Kawasan atau wilayah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. (Sumber: Disbud)","Kawasan","4.0"], [2558,"Naskah Kuno","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah naskah kuno yang ditemukan dan dilestarikan. (Sumber: Disbud)","Naskah","2886.0"], [2559,"Motif Batik","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah motif batik khas daerah yang telah didaftarkan atau dilestarikan. (Sumber: Disbud)","Jenis","16.0"], [2560,"Motif Lurik","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah motif kain lurik tradisional yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud)","Jenis","3.0"], [2561,"Data Kinerja Dinas Kebudayaan","","","",""], [2562,"Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Total budaya benda yang berada dalam pengelolaan pemerintah atau masyarakat dan dilestarikan aktif. (Sumber: Disbud)","Buah","281.0"], [2563,"meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Indikator kinerja peningkatan efektivitas pelestarian nilai sejarah dan pengelolaan museum. (Sumber: Disbud)","%","8229"], [2564,"Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Indikator capaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan seni budaya. (Sumber: Disbud)","%","8177"], [2565,"Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio jumlah pelaku seni aktif dan karya budaya yang mendapat apresiasi publik terhadap total. (Sumber: Disbud)","%","82,02%"], [2566,"Persentase Kenaikan sanggar yang ber-NIK","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Persentase peningkatan jumlah sanggar seni yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). (Sumber: Disbud)","%","81,77%"], [2567,"Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud)","%","82,27%"], [2568,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [2569,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","88286.0"], [2570,"Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Skor hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (Sumber: Disbud)","Poin","83,93"], [2571,"Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Hasil kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan kawasan budaya. (Sumber: Disbud)","Poin","83,93"], [2572,"Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio dukungan operasional yang terealisasi terhadap kebutuhan operasional Taman Budaya. (Sumber: Disbud)","%","100%"], [2573,"Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni daerah. (Sumber: Disbud)","%","95,56%"], [2574,"Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Ukuran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. (Sumber: Disbud)","%","82,77%"], [2575,"Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud)","%","82,275%"], [2576,"Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Jumlah objek budaya yang mengandung nilai moral, sosial, atau spiritual yang dijaga keberlangsungannya. (Sumber: Disbud)","Objek","n/a"], [2577,"14 tata nilai budaya Yogyakarta","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Empat belas nilai utama yang mencerminkan karakter budaya Yogyakarta (seperti gotong royong, unggah-ungguh, dll). (Sumber: Disbud DIY)","Nilai","n/a"], [2578,"Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Skor kepuasan pengunjung terhadap layanan dan fasilitas Taman Pintar. (Sumber: Disbud)","Poin","n/a"], [2579,"Hasil Survei Kepuasan Masyakarat terhadap layanan","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, BPS)","Nilai","n/a"], [2580,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Dinas Kebudayaan. (Sumber: Inspektorat, KemenPAN-RB)","Nilai","A"], [2581,"PERPUSTAKAAN","","","",""], [2582,"Jumlah perpustakaan","","","",""], [2583,"Jumlah Perpustakaan Kelurahan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan\nyang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan\nperpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan\nperpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan\nusia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.","Unit","45.0"], [2584,"Jumlah Perpustakaan Sekolah","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.","Unit","211.0"], [2585,"Jumlah Perpustakaan SD","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.","Unit","154.0"], [2586,"Jumlah Perpustakaan SMP","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.","Unit","57.0"], [2587,"Jumlah Perpustakaan Instansi","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain","Unit","71.0"], [2588,"Jumlah perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","1.0"], [2589,"Jumlah perpustakaan kemantren","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang\nmempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan\ndi wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan\nkepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama,\nstatus sosial ekonomi dan gender.","Unit","14.0"], [2590,"Jumlah Pengunjung Perpustakaan","","","",""], [2591,"Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Kunjungan","121531.0"], [2592,"Jumlah pengunjung perpustakaan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","121531.0"], [2593,"Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Banyaknya penduduk dalam suatu wilayah administrasi yang menjadi sasaran pelayanan publik pada sektor tertentu. Sumber: BPS, definisi penduduk.","Orang","29.0"], [2594,"Jumlah Koleksii Buku","","","",""], [2595,"Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan yang berada di wilayah kabupaten/kota","Eksemplar","50034.0"], [2596,"Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan kota yang berada di wilayah kabupaten/kota","Unit","33436.0"], [2597,"Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota","Unit","50034.0"], [2598,"Rasio Orang dan Perpustakaan","","","",""], [2599,"Rasio Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani ","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Perbandingan antara Jumlah populasi yang harus dilayani (Jumlah Jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan) dengan Jumlah total penduduk di DIY pada waktu berkenaan.","Nilai","1.0"], [2600,"Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Perbandingan jumlah perpustakaan terhadap total penduduk di wilayah tertentu. Sumber: BPS, Statistik Kebudayaan.","Nilai","822.0"], [2601,"Jumlah Pustakawan dan Pekerja","","","",""], [2602,"Jumlah Pustakawan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah individu dalam kategori pustakawan / teknis / penilai yang telah memperoleh sertifikasi","Orang","26.0"], [2603,"Jumlah pustakawan bersertifikat","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah pustakawan yang telah memperoleh sertifikasi","Orang","26.0"], [2604,"Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","121531.0"], [2605,"Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah teknis dan penilai yang telah memperoleh sertifikasi","Orang","12.0"], [2606,"Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Total individu yang bekerja di perpustakaan di posisi pengelola / teknis / penilai, terlepas dari sertifikasi","Orang","52.0"], [2607,"Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","","","",""], [2608,"Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat.","Poin","79,99"], [2609,"Pemerataan layanan perputakaan (UPLM1/AM1)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Ukuran kesetaraan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah sesuai standar layanan minimal. Sumber: Kemendagri, Permendagri No. 56 Tahun 2019.","Skor","0.0017321"], [2610,"Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM2/AM2)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Rasio jumlah koleksi buku terhadap jumlah pengguna aktif sesuai standar nasional perpustakaan.","Nilai","4.12349263"], [2611,"Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3/AM3)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Rasio jumlah pustakawan terhadap total perpustakaan sesuai pedoman SDM Perpustakaan Nasional dan Kemendagri.","Nilai","0.00312369"], [2612,"Tingkat Kunjungan masyarakat per hari (UPLM4/AM4)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per hari dibandingkan total hari operasional.","Poin","0.009954"], [2613,"Jumlah perpustakaan yang ber SNP (UPLM5/AM5)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP).","Unit","0.44702063"], [2614,"Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (UPLM6/AM6)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau literasi perpustakaan.","Nilai","0.09868405"], [2615,"Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7/AM7)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Banyaknya individu yang terdaftar sebagai anggota aktif perpustakaan.","Orang","0.915483"], [2616,"Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat dengan 8 parameter :\n 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPK\n 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPK \n 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPK\n 4. Indeks Kepuasan Masyarakat\n 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP\n 6. IP ASN DPK \n 7. Penilaian Pengawasan arsip internal\n 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik","Poin","A"], [2617,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\n AA (>90-100) : istimewa\n A (>80-90): Sangat baik\n BB (>70-80): baik\n B (>60-70): cukup baik\n CC (>50-60): cukup\n C (>30-50): buruk\n D (>0-30): sangat buruk","%","87,617"], [2618,"Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Indeks Kepuasan Layanan perpustakaan dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang yang dihitung berdasarkan 9 indikator pelayanan","Poin","83,47"], [2619,"Nilai SKM ","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat dengan interval sebagai berikut:\n 1. Tidak Baik: 25,00 - 64,99\n 2. Kurang Baik: 65,00 - 76,60\n 3. Baik: 76,61 - 88,30\n 4, Sangat Baik: 88,31 - 100","Poin","83,47"], [2620,"Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Kegiatan pengembangan dilaksanakan melalui proses pengadaan bahan pustaka","Judul","37877.0"], [2621,"Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Pembinaan Perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan, layanan Perpustakaan, dan pengembangan Perpustakaan","%","40,28%"], [2622,"Jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP ber-SNP","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah perpustakaan sekolah dasar yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, yang mengatur mengenai standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.","Unit","87.0"], [2623,"Jumlah perpustakaan sekolah di Kota Yogyakarta","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Perpustakaan Sekolah (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","216.0"], [2624,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:\n AA (nilai >90-100)\n A (Nilai >80-90)\n BB (Nilai >70-80)\n B (Nilai >60-70)\n CC (Nilai >50-60)\n C (nilai >30-50)\n D (Nilai >0-30)","Nilai","A"], [2625,"Nilai SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (persentase)","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:\n AA (nilai >90-100)\n A (Nilai >80-90)\n BB (Nilai >70-80)\n B (Nilai >60-70)\n CC (Nilai >50-60)\n C (nilai >30-50)\n D (Nilai >0-30)","%","84,04"], [2626,"Nilai pengawasan tata kelola kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Nilai hasil audit kearsipan berdasarkan pedoman ANRI dan Kemendagri.","Poin","89,82"], [2627,"nilai penciptaan arsip","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Nilai capaian kegiatan penciptaan arsip dinamis sesuai standar ANRI.","Nilai","99,98"], [2628,"nilai penggunaan arsip","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Nilai yang menunjukkan tingkat pemanfaatan arsip aktif oleh instansi.","Nilai","99,36"], [2629,"nilai pemeliharaan arsip","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Indeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRI","Nilai","90,36"], [2630,"nilai penyusutan arsip","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Indeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRI","Nilai","89,2"], [2631,"nilai sumber daya manusia kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Skor ketersediaan dan kompetensi SDM pengelola arsip di instansi.","Nilai","70,82"], [2632,"nilai prasarana dan sarana","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Skor kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan kearsipan.","Nilai","89,2"], [2633,"Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Upaya menjaga dan melindungi naskah-naskah kuno, baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meliputi tindakan seperti konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasi","Naskah","1.0"], [2634,"Jumlah arsip statis terdigitalisasi","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA.\n\nPengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip.\n\nPreservasi yang dimaksud meliputi :\n-Restorasi, \n-Penyimpanan\n-Reproduksi/Digitalisasi\n-Pengujian Arsip\n\nAkses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.","Arsip","1200.0"], [2635,"Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah\n \n Kategori nilai:\n AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100\n A (Memuaskan): >80-90\n BB (Sangat Baik): >70-80\n B (Baik): >60-70\n CC (Cukup): >50-60\n C (Kurang): >30-50\n D (Sangat Kurang): 0-30","%","96%"], [2636,"OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah\n \n Kategori nilai:\n AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100\n A (Memuaskan): >80-90\n BB (Sangat Baik): >70-80\n B (Baik): >60-70\n CC (Cukup): >50-60\n C (Kurang): >30-50\n D (Sangat Kurang): 0-30","%","48"], [2637,"Jumlah OPD di kota Yogyakarta","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta.","OPD","50.0"], [2638,"Persentase arsip tertutup yang dilayankan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll.\n\nKriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum","%","100%"], [2639,"Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola ","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll.\n\nKriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum","Arsip","80.0"], [2640,"Jumlah arsip tertutup","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll.\n\nKriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum","Arsip","80.0"], [2641,"Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll.\n\nKriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum","Arsip","1400.0"], [2642,"KEARSIPAN","","","",""], [2643,"Kearsipan","","","",""], [2644,"Pengelolaan arsip secara baku","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah satuan unit kerja perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (pengelolaan dokumen yang ada terjamin kemanannya dan memudahkan untuk pencarian arsip apabila suatu saat dokumen tersebut dibutuhkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Unit","151.0"], [2645,"Peningkatan SDM pengelola kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kegiatan","16.0"], [2646,"Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Proporsi OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah mengelola arsip sesuai standar pengelolaan arsip / tata kearsipan yang ditetapkan (standar baku)","%","100"], [2647,"Jumlah Arsiparis","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","39.0"], [2648,"Jumlah Arsip yang dimanfaatkan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah Arsip (kumpulan dokumen bersejarah yang disimpan dan dimanfaatkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Berkas","15492.0"], [2649,"Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah pengunjung perpustakaan/gedung arsip yang memanfaatkan Arsip Statis (Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Orang","180.0"], [2650,"SDM Kearsipan","","","",""], [2651,"Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kegiatan","16.0"], [2652,"Peningkatan SDM pengelola kearsipan","Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.","Kegiatan","16.0"], [2653,"PARIWISATA","","","",""], [2654,"Jumlah Hotel","","","",""], [2655,"Jumlah Hotel Bintang Lima","Dinas Pariwisata","Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang lima sesuai sertifikasi PHRI dan BPS.","Unit","4.0"], [2656,"Jumlah Hotel Bintang empat","Dinas Pariwisata","Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang empat sesuai sertifikasi PHRI dan BPS.","Unit","20.0"], [2657,"Jumlah Hotel Bintang Tiga","Dinas Pariwisata","Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang tiga.","Unit","109.0"], [2658,"Jumlah Hotel Bintang Dua","Dinas Pariwisata","Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang dua.","Unit","77.0"], [2659,"Jumlah Hotel Bintang Satu","Dinas Pariwisata","Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang satu.","Unit","51.0"], [2660,"Jumlah Hotel Non Bintang","Dinas Pariwisata","Hotel yang tidak memiliki klasifikasi bintang namun terdaftar resmi.","Unit","417.0"], [2661,"Jenis Objek Wisata","","","",""], [2662,"Jenis Objek Wisata Tirta","Dinas Pariwisata","Kategori wisata air seperti kolam renang, pemandian, dan wisata sungai.","Unit","n/a"], [2663,"Jumlah Objek Wisata Tirta","Dinas Pariwisata","Total objek wisata bertema air di wilayah tersebut.","Unit","n/a"], [2664,"Jumlah Wisatawan Nusantara Tirta","Dinas Pariwisata","Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata tirta.","Orang","n/a"], [2665,"Jumlah Wisatawan Mancanegara Tirta","Dinas Pariwisata","Jumlah kunjungan wisatawan asing ke objek wisata tirta.","Orang","n/a"], [2666,"Jenis Objek Wisata Sejarah","Dinas Pariwisata","Kategori wisata berbasis warisan sejarah dan situs bersejarah.","Unit","n/a"], [2667,"Jumlah Objek Wisata Sejarah","Dinas Pariwisata","Banyaknya lokasi wisata bertema sejarah.","Unit","8.0"], [2668,"Jumlah Wisatawan Nusantara Sejarah","Dinas Pariwisata","Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata sejarah.","Orang","n/a"], [2669,"Jumlah Wisatawan Mancanegara Sejarah","Dinas Pariwisata","Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke objek wisata sejarah.","Orang","n/a"], [2670,"Jenis Objek Wisata Museum","Dinas Pariwisata","Kategori objek wisata berbasis koleksi museum.","Unit","13.0"], [2671,"Jumlah Objek Wisata Museum","Dinas Pariwisata","Jumlah museum yang menjadi destinasi wisata.","Unit","n/a"], [2672,"Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata Museum","Dinas Pariwisata","Wisatawan domestik yang mengunjungi museum.","Orang","n/a"], [2673,"Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata Museum","Dinas Pariwisata","Wisatawan asing yang mengunjungi museum.","Orang","n/a"], [2674,"Jenis Objek Wisata Kampung Wisata","Dinas Pariwisata","Kategori wisata berbasis komunitas lokal (desa/kampung wisata).","Unit","24.0"], [2675,"Jumlah Objek Wisata Kampung Wisata","Dinas Pariwisata","Total jumlah kampung wisata di wilayah tersebut.","Unit","n/a"], [2676,"Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata Kampung Wisata","Dinas Pariwisata","Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke kampung wisata.","Orang","n/a"], [2677,"Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata Kampung Wisata","Dinas Pariwisata","Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kampung wisata.","Orang","n/a"], [2678,"Jenis Objek Wisata lainnya","Dinas Pariwisata","Kategori objek wisata selain tirta, sejarah, atau kampung wisata.","Unit","n/a"], [2679,"Total Objek Wisata lainnya","Dinas Pariwisata","Jumlah seluruh objek wisata kategori lainnya.","Buah","63.0"], [2680,"Total Wisatawan Nusantara Objek Wisata lainnya","Dinas Pariwisata","Total wisatawan domestik ke objek wisata lainnya.","Orang","10583877.0"], [2681,"Total Wisatawan Mancanegara Objek Wisata lainnya","Dinas Pariwisata","Total wisatawan asing ke objek wisata lainnya.","Orang","355333.0"], [2682,"Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Rata-Rata Lama Tinggal","","","",""], [2683,"Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia","Dinas Pariwisata","Jumlah seluruh kamar hotel (bintang dan non-bintang) yang dapat digunakan.","Unit","18387.0"], [2684,"Jumlah Kamar Hotel Bintang","Dinas Pariwisata","Jumlah kamar hotel dari kategori berbintang.","Unit","13872.0"], [2685,"Jumlah Kamar Hotel Non Bintang","Dinas Pariwisata","Jumlah kamar hotel non-bintang.","Unit","4515.0"], [2686,"Tingkat Hunian Kamar Hotel","Dinas Pariwisata","Persentase kamar hotel yang terisi dibanding total kamar tersedia.","%","50"], [2687,"Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang","Dinas Pariwisata","Persentase hunian kamar hotel berbintang.","%","50"], [2688,"Tingkat Hunian Kamar Hotel Non Bintang","Dinas Pariwisata","Persentase hunian kamar hotel non-bintang.","%","50"], [2689,"Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay)","Dinas Pariwisata","Rata-rata lama waktu wisatawan menginap di akomodasi.","Hari","188.0"], [2690,"Lama Kunjungan Wisata","Dinas Pariwisata","Durasi rata-rata kunjungan wisatawan di destinasi.","Hari","188.0"], [2691,"Jumlah Sarana Pariwisata","","","",""], [2692,"Jumlah Restoran","Dinas Pariwisata","Banyaknya restoran yang memiliki izin usaha resmi.","Unit","105.0"], [2693,"Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata","Dinas Pariwisata","Total perusahaan jasa perjalanan wisata yang beroperasi.","Unit","104.0"], [2694,"Jumlah Pramuwisata","Dinas Pariwisata","Banyaknya pemandu wisata bersertifikat.","Orang","110.0"], [2695,"Pariwisata","","","",""], [2696,"Jumlah Objek Wisata","Dinas Pariwisata","Total seluruh destinasi wisata yang tercatat resmi.","Unit","9.0"], [2697,"Jumlah Objek Wisata Alam","Dinas Pariwisata","Jumlah destinasi wisata berbasis alam.","Unit","0.0"], [2698,"Jumlah Objek Wisata Buatan","Dinas Pariwisata","Jumlah destinasi wisata buatan manusia.","Unit","1.0"], [2699,"Jumlah Objek Wisata Sejarah","Dinas Pariwisata","Banyaknya lokasi wisata bertema sejarah.","Unit","8.0"], [2700,"Jumlah Kampung Wisata","Dinas Pariwisata","Banyaknya kampung wisata yang aktif.","Kampung","n/a"], [2701,"Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)","Dinas Pariwisata","Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola destinasi wisata.","Kelompok","45.0"], [2702,"Jumlah Kampung Wisata (IKP)","Dinas Pariwisata","Jumlah kampung wisata yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata.","Kampung","25.0"], [2703,"Jumlah Pokdarwis (IKP)","Dinas Pariwisata","Jumlah Pokdarwis yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata.","Kelompok","45.0"], [2704,"Rata-Rata Belanja Wisatawan","Dinas Pariwisata","Rata-rata pengeluaran wisatawan selama kunjungan.","Rp","2.259.943"], [2705,"Total belanja wisatawan","Dinas Pariwisata","Total nilai pengeluaran wisatawan dalam periode tertentu.","Rp","n/a"], [2706,"Jumlah wisatawan","Dinas Pariwisata","Total wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung.","Wisatawan","n/a"], [2707,"Tamu Menginap","Dinas Pariwisata","Total tamu yang menginap di akomodasi resmi.","Hari","n/a"], [2708,"Total lama tamu menginap (wisman)","Dinas Pariwisata","Akumulasi lama tinggal tamu mancanegara.","Hari","2,18"], [2709,"Total lama tamu menginap (wisnus)","Dinas Pariwisata","Akumulasi lama tinggal tamu domestik.","Hari","1,86"], [2710,"Total tamu menginap (wisman)","Dinas Pariwisata","Jumlah tamu mancanegara yang menginap.","Tamu","n/a"], [2711,"Total tamu menginap (wisnus)","Dinas Pariwisata","Jumlah tamu domestik yang menginap.","Tamu","n/a"], [2712,"Data Kinerja Dinas Pariwisata","","","",""], [2713,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Pariwisata","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [2714,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Pariwisata","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.","%","89,48"], [2715,"Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata","Dinas Pariwisata","Nilai rata-rata kualitas daya tarik wisata berdasarkan hasil survei dan kriteria Kemenparekraf.","Poin","75,59"], [2716,"Hasil survei wisata","Dinas Pariwisata","Nilai hasil survei terhadap pengalaman wisatawan.","Poin","75,59"], [2717,"Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima","Dinas Pariwisata","Proporsi DTW yang telah memenuhi standar pelayanan prima.","%","75,86%"], [2718,"Jumlah DTW yang berstandar layanan prima","Dinas Pariwisata","Banyaknya DTW yang memiliki sertifikat layanan prima.","DTriwulan","75,86%"], [2719,"Jumlah DTW yang ada","Dinas Pariwisata","Jumlah total daya tarik wisata yang tercatat.","DTriwulan","n/a"], [2720,"Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara","Dinas Pariwisata","Total mobilitas wisatawan mancanegara di wilayah tersebut.","Wisatawan","355333.0"], [2721,"Jumlah wisatawan mancanegara","Dinas Pariwisata","Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung.","Wisatawan","355333.0"], [2722,"Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara","Dinas Pariwisata","Total mobilitas wisatawan domestik.","Wisatawan","10583877.0"], [2723,"Jumlah wisatawan mancanegara","Dinas Pariwisata","Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung.","Wisatawan","10583877.0"], [2724,"Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya","Dinas Pariwisata","Proporsi SDM pariwisata lokal yang telah meningkatkan keterampilan.","%","50%"], [2725,"Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya","Dinas Pariwisata","Jumlah SDM yang telah mengikuti peningkatan kapasitas.","SDM Pariwisata","300.0"], [2726,"Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah","Dinas Pariwisata","Total tenaga kerja pariwisata di wilayah tersebut.","SDM Pariwisata","600.0"], [2727,"Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi","Dinas Pariwisata","Proporsi usaha jasa pariwisata yang telah tersertifikasi resmi.","%","57,11%"], [2728,"Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi","Dinas Pariwisata","Jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat usaha.","Usaha","57,11%"], [2729,"Jumlah usaha jasa pariwisata","Dinas Pariwisata","Jumlah total usaha jasa pariwisata.","Usaha","n/a"], [2730,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata","Dinas Pariwisata","Nilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP.","Nilai","A"], [2731,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata","Dinas Pariwisata","Nilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP.","Nilai","85,02"], [2732,"PERTANIAN","","","",""], [2733,"Persentase kenaikan kelas kelompok tani","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (pemula, lanjut, madya, utama) sesuai pedoman Kementerian Pertanian dan Kemendagri.","%","6,42%"], [2734,"Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok tani","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelompok tani yang naik kelas hasil pembinaan dinas pertanian selama periode tertentu.","Kelompok","19.0"], [2735,"Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta.","Kelompok","296.0"], [2736,"Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan","Dinas Pertanian dan Pangan","Rasio petani tanaman pangan yang menggunakan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan teknis dari Kementerian Pertanian.","%","100,00%"], [2737,"Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya petani tanaman pangan yang menerapkan penggunaan pupuk/pestisida sesuai aturan.","Orang","99.0"], [2738,"Jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total petani tanaman pangan di wilayah administrasi Kota Yogyakarta.","Orang","99.0"], [2739,"Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya","Dinas Pertanian dan Pangan","Pertambahan fasilitas pertanian (alat, bangunan, infrastruktur) yang berfungsi optimal.","Unit","23.0"], [2740,"Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya","Dinas Pertanian dan Pangan","Banyaknya sarana dan prasarana pertanian yang berfungsi normal sesuai peruntukan.","Unit","23.0"], [2741,"Jumlah prasarana pertanian yang dimiliki oleh dinas","Dinas Pertanian dan Pangan","Total aset prasarana pertanian yang tercatat dalam inventaris dinas.","Unit","25.0"], [2742,"Persentase zoonosis prioritas yang terkendali","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase penyakit zoonosis prioritas yang telah dicegah atau dikendalikan sesuai pedoman Kementan dan Kemenkes.","%","100,00%"], [2743,"Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah jenis zoonosis prioritas yang berhasil dikendalikan pada periode tertentu.","Kasus","5.0"], [2744,"Jumlah seluruh zoonosis","Dinas Pertanian dan Pangan","Total jenis zoonosis yang teridentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Kasus","5.0"], [2745,"Cakupan bina kelompok tani","Dinas Pertanian dan Pangan","Persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan rutin dari dinas pertanian.","%","27,03%"], [2746,"Jumlah kelompok tani yang dibina","Dinas Pertanian dan Pangan","Jumlah kelompok tani yang mendapat kegiatan pembinaan aktif.","Kelompok","80.0"], [2747,"Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta","Dinas Pertanian dan Pangan","Total kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta.","Kelompok","296.0"], [2748,"PERDAGANGAN","","","",""], [2749,"Sarana Perdagangan","","","",""], [2750,"Pasar Tradisional/Pasar Rakyat","Dinas Perdagangan ","Pasar yang dikelola pemerintah daerah, tempat pedagang menjual kebutuhan pokok secara eceran. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri).","Unit","29.0"], [2751,"Luas Bangunan Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Luas fisik bangunan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah.","Ha","13584627.0"], [2752,"Luas Tanah Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Luas lahan yang digunakan untuk pasar rakyat di tingkat kabupaten/kota.","Ha","122168.0"], [2753,"Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Jumlah pedagang yang berjualan di pasar kabupaten/kota.","Orang","7906.0"], [2754,"Jumlah Pedagang Kios Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Banyaknya pedagang dengan tempat usaha berbentuk kios tetap di pasar rakyat.","Orang","1425.0"], [2755,"Jumlah Pedagang Los Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Pedagang yang berjualan di los pasar tanpa dinding permanen.","Orang","5957.0"], [2756,"Jumlah Pedagang Lapak Pasar Kabupaten/Negeri","Dinas Perdagangan ","Jumlah pedagang yang menggunakan lapak terbuka sementara di pasar rakyat.","Orang","524.0"], [2757,"Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Pasar yang dikelola oleh pemerintah kelurahan atau komunitas masyarakat lokal.","Unit","0.0"], [2758,"Luas Bangunan Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Total luas bangunan fisik pasar di tingkat kelurahan.","Ha","0.0"], [2759,"Luas Tanah Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Total luas lahan pasar kelurahan.","Ha","0.0"], [2760,"Jumlah Pedagang Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Banyaknya pedagang yang berjualan di pasar kelurahan.","Orang","0.0"], [2761,"Jumlah Pedagang Kios Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Jumlah pedagang kios di pasar kelurahan.","Orang","0.0"], [2762,"Jumlah Pedagang Los Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Jumlah pedagang los di pasar kelurahan.","Orang","0.0"], [2763,"Jumlah Pedagang Lapak Pasar Kelurahan","Dinas Perdagangan ","Jumlah pedagang lapak di pasar kelurahan.","Orang","0.0"], [2764,"Toko Modern","Dinas Perdagangan ","Usaha perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri seperti minimarket, supermarket, atau hypermarket. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri).","Unit","253.0"], [2765,"Data Kinerja Dinas Perdagangan","","","",""], [2766,"UKM Berdasarkan SIUP Pengusaha Kecil","Dinas Perdagangan ","Jumlah usaha kecil menengah yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori pengusaha kecil.","Unit","12154.0"], [2767,"Indeks kinerja perdagangan","Dinas Perdagangan ","Nilai komposit yang mengukur kinerja sektor perdagangan daerah berdasarkan volume transaksi, stabilitas harga, dan daya saing.","%","54,28%"], [2768,"Kinerja Pasar Rakyat","Dinas Perdagangan ","Penilaian atas aspek operasional, kebersihan, dan pelayanan pasar rakyat.","%","34,48%"], [2769,"kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya","Dinas Perdagangan ","Nilai efektivitas pengawasan distribusi bahan berbahaya sesuai ketentuan perdagangan.","%","25,00%"], [2770,"Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok","Dinas Perdagangan ","Kondisi harga kebutuhan pokok yang tidak berfluktuasi secara ekstrem dalam periode tertentu.","%","98,04%"], [2771,"kinerja pembinaan UKM","Dinas Perdagangan ","Ukuran keberhasilan pembinaan usaha kecil menengah dalam peningkatan kapasitas dan daya saing.","%","13,92%"], [2772,"Kinerja Tera UTTP","Dinas Perdagangan ","Nilai efektivitas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.","%","99,96%"], [2773,"Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat","Dinas Perdagangan ","Klasifikasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah.","Nilai","A"], [2774,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Perdagangan ","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.","Nilai","89,84%"], [2775,"Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya","Dinas Perdagangan ","Rasio penurunan kasus bahan berbahaya dibanding tahun sebelumnya.","%","25%"], [2776,"Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n-1)","Dinas Perdagangan ","Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun sebelumnya.","Kasus","20.0"], [2777,"Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n)","Dinas Perdagangan ","Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun berjalan.","Kasus","15.0"], [2778,"Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat","Dinas Perdagangan ","Persentase pasar rakyat yang sesuai standar nasional (Permendag No. 21/2021).","Presentase","34,48%"], [2779,"Jumlah pasar yang memenuhi kriteria standarisasi pasar sesuai Perda No 3 Tahun 2021 tentang Pasar","Dinas Perdagangan ","Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria standarisasi sesuai Perda.","Pasar","10.0"], [2780,"Jumlah Pasar","Dinas Perdagangan ","Jumlah seluruh pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta.","Pasar","29.0"], [2781,"Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok","Dinas Perdagangan ","Persentase komoditas pokok yang harganya stabil dalam periode pemantauan.","%","98%"], [2782,"Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya","Dinas Perdagangan ","Banyaknya komoditas pokok yang tidak mengalami perubahan harga signifikan.","Barang","50.0"], [2783,"Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau","Dinas Perdagangan ","Jumlah jenis barang pokok yang dimonitor harganya oleh pemerintah.","Barang","51.0"], [2784,"Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah","Dinas Perdagangan ","Persentase alat ukur yang telah ditera sah sesuai ketentuan metrologi legal.","%","99,96%"], [2785,"Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah","Dinas Perdagangan ","Jumlah alat ukur/takar/timbang yang telah mendapatkan tanda tera sah.","Alat","17993.0"], [2786,"Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta","Dinas Perdagangan ","Total potensi alat ukur/takar/timbang di wilayah Kota Yogyakarta.","Alat","18000.0"], [2787,"Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina","Dinas Perdagangan ","Persentase kenaikan nilai penjualan UKM binaan dibanding tahun sebelumnya.","%","13,92%"], [2788,"OmsetUKMn","Dinas Perdagangan ","Nilai total omset UKM binaan pada tahun berjalan.","Rp","589581000.0"], [2789,"OmsetUKMn-1","Dinas Perdagangan ","Nilai omset UKM binaan pada tahun sebelumnya.","Rp","517536000.0"], [2790,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan","Dinas Perdagangan ","Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat.","Nilai","A"], [2791,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan","Dinas Perdagangan ","Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat.","Nilai","88,42"], [2792,"Pendapatan UPT Pusat Bisnis","Dinas Perdagangan ","Total penerimaan UPT Pusat Bisnis dalam satu periode fiskal.","Rp","5933182475.0"], [2793,"Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah","Dinas Perdagangan ","Nilai pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam satuan rupiah.","Rp","5933182475.0"], [2794,"PERINDUSTRIAN","","","",""], [2795,"Potensi Industri","","","",""], [2796,"Jumlah IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total Industri Kecil dan Menengah yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","7970.0"], [2797,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah IKM berdasarkan klasifikasi cabang industri sesuai KBLI.","Unit","6726.0"], [2798,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Pangan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah industri kecil dan menengah sektor pangan.","Unit","4603.0"], [2799,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Sandang dan Kulit","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah industri kecil dan menengah sektor sandang dan kulit.","Unit","1326.0"], [2800,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Kimia dan Bahan Bangunan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah IKM sektor kimia dan bahan bangunan.","Unit","117.0"], [2801,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Logam dan Elektronika","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah IKM sektor logam dan elektronika.","Unit","221.0"], [2802,"Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Kerajinan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah IKM sektor kerajinan dan kreatif.","Unit","459.0"], [2803,"Penyerapan Tenaga Kerja IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri kecil dan menengah.","Orang","17944.0"], [2804,"Nilai Investasi IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total nilai investasi yang ditanamkan pada sektor IKM.","Rp","129830452498.0"], [2805,"Nilai Produksi IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai total hasil produksi dari seluruh IKM.","Rp","53497356005.0"], [2806,"Jumlah Unit Usaha IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah unit usaha aktif di sektor industri kecil dan menengah.","Unit","7970.0"], [2807,"Jumlah Tenaga Kerja IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total pekerja di seluruh IKM aktif.","Orang","18821.0"], [2808,"Nilai invenstasi IKM yang dibina tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai investasi dari IKM binaan pemerintah daerah tahun berjalan.","Rp","18821.0"], [2809,"Data Kinerja Dinas Koperasi, Usah Mikro, Kecil, dan Menengah","","","",""], [2810,"Persentase Koperasi Aktif","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Rasio koperasi yang beroperasi aktif terhadap total koperasi terdaftar.","%","100"], [2811,"Persentase BPR/LKM Aktif","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Persentase Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro yang aktif beroperasi.","%","n/a"], [2812,"Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Unit usaha daerah yang bergerak di bidang simpan pinjam masyarakat.","Unit","0.0"], [2813,"Badan Usaha Kredit Pedesaan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Lembaga keuangan non-bank yang melayani kredit masyarakat pedesaan.","Unit","14.0"], [2814,"Koperasi Simpan Pinjam","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Koperasi yang bergerak di bidang pelayanan simpanan dan pinjaman.","Unit","36.0"], [2815,"Persentase Usaha Mikro dan Kecil","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Persentase usaha berskala mikro dan kecil dari total unit usaha yang ada.","%","100"], [2816,"Jumlah usaha mikro dan kecil","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total unit usaha kategori mikro dan kecil.","Unit","6835.0"], [2817,"Jumlah seluruh UKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah seluruh unit usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","6835.0"], [2818,"Pertumbuhan Industri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Laju peningkatan jumlah unit industri atau nilai produksinya per tahun.","%","103"], [2819,"Unit usaha industri kecil","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah unit usaha industri berskala kecil.","Unit","8052.0"], [2820,"Cakupan Bina Kelompok Pengrajin","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dari dinas.","%","100"], [2821,"Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah kelompok pengrajin penerima bantuan dari pemerintah daerah.","Kelompok","33.0"], [2822,"Total Kelompok Pengrajin","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total kelompok pengrajin di wilayah Kota Yogyakarta.","Kelompok","33.0"], [2823,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [2824,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat.","Nilai","84,9"], [2825,"Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi dengan laporan keuangan dan kinerja dinilai baik.","Koperasi","115.0"], [2826,"Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM)","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang memenuhi indikator akuntabilitas kelembagaan dan operasional.","Koperasi","115.0"], [2827,"Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi simpan pinjam yang berstatus sehat sesuai penilaian Dinas Koperasi.","Koperasi","115.0"], [2828,"Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Banyaknya pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi.","SDM ","690.0"], [2829,"Jumlah koperasi yang berkembang usahanya","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan aset dan volume usaha.","Unit","27.0"], [2830,"Jumlah UKM ber-NIB","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah UKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).","UKM","400.0"], [2831,"Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah individu yang memulai usaha baru melalui program pembinaan.","Wirausaha","115.0"], [2832,"Jumlah UKM Mandiri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","UKM yang telah beroperasi tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.","UKM","40.0"], [2833,"Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah UKM binaan yang memperoleh intervensi peningkatan kapasitas lanjutan.","UKM","40.0"], [2834,"Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Persentase usaha industri yang memiliki produk/jasa bersertifikat SNI atau standar lainnya.","%","10,17%"], [2835,"Data IKM yang memiliki standarisasi produk dan jasa","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah IKM yang produk atau jasanya telah memenuhi standar mutu.","IKM","766.0"], [2836,"Persentase IKM yang berijin industri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Rasio IKM yang memiliki izin industri terhadap total IKM yang beroperasi.","%","61,87%"], [2837,"Jumlah IKM yang memiliki izin","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Banyaknya IKM yang memiliki izin industri sesuai ketentuan.","IKM","4661.0"], [2838,"Persentase Data Informasi Industri yang ter-update","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Persentase data IKM yang telah diperbarui dalam sistem informasi industri.","%","1"], [2839,"Data IKM yang terupdate","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Jumlah entri data IKM yang telah diperbarui dalam tahun berjalan.","IKM","n/a"], [2840,"Pendapatan UPT Logam","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Total penerimaan UPT sektor logam dari hasil layanan, produksi, atau pelatihan.","Rp","566776486.0"], [2841,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ","Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan pedoman KemenPAN-RB.","Nilai","A"], [2842,"TRANSMIGRASI","","","",""], [2843,"Transmigran","","","",""], [2844,"Jumlah Transmigran Umum KK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan melalui program transmigrasi reguler atau umum, yaitu program transmigrasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas tanpa kriteria khusus tertentu, pada suatu wilayah dan periode tertentu","KK","6.0"], [2845,"Jumlah Transmigran Umum Jiwa","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","jumlah total individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum, yang merupakan jenis transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.","KK","22.0"], [2846,"Jumlah Transmigran Swakarsa KK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah kepala keluarga (KK) yang termasuk transmigran swakarsa (rumah tangga yang berpindah) dalam suatu wilayah dan periode tertentu","KK","0.0"], [2847,"Jumlah Transmigran Swakarsa Jiwa","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah orang (jiwa) yang termasuk transmigran swakarsa (sejumlah orang yang berpindah sebagai transmigran swakarsa) dalam suatu wilayah dan periode tertentu","Jiwa","0.0"], [2848,"Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi KK","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah kepala keluarga yang dipindahkan ke lokasi permukiman transmigrasi dalam satu tahun anggaran.","KK","6.0"], [2849,"Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi Jiwa","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah jiwa yang diberangkatkan dalam program transmigrasi untuk menetap di lokasi permukiman baru.","Jiwa","22.0"], [2850,"Jumlah seluruh transmigran","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Total jiwa atau kepala keluarga transmigran yang diberangkatkan dalam periode tertentu.","Orang","22.0"], [2851,"Persentase Transmigran Swakarsa","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Proporsi transmigran yang berangkat atas biaya dan inisiatif sendiri terhadap total transmigran yang diberangkatkan.","%","0"], [2852,"Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Rasio jumlah kerja sama antardaerah yang direalisasikan dalam bentuk pengiriman transmigran dibandingkan total kerja sama yang disepakati.","%","42,86%"], [2853,"Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah perjanjian kerja sama yang telah diwujudkan dengan pengiriman transmigran ke daerah tujuan.","Kerjasama","6.0"], [2854,"Total Kerjasama yang terjalin","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah total kerja sama antar pemerintah daerah, baik yang aktif maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan.","Kerjasama","14.0"], [2855,"Persentase penempatan transmigran","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Persentase calon transmigran yang telah ditempatkan di lokasi permukiman dari total kuota transmigran.","%","16,22%"], [2856,"Jumlah calon transmigran yang berangkat","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah individu atau kepala keluarga calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan.","KK","6.0"], [2857,"Jumlah kuota transmigran (jumlah animo pendafar transmigrasi)","Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Jumlah calon transmigran yang direncanakan untuk diberangkatkan sesuai target pemerintah daerah/pusat.","KK","37.0"], [2858,"SEKRETARIAT DAERAH","","","",""], [2859,"Produk Hukum","","","",""], [2860,"Jumlah Produk Hukum","Bagian Hukum","Jumlah keseluruhan dokumen hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi Perda, Perwal, dan Keputusan.","Dokumen","689.0"], [2861,"Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi","Bagian Hukum","Jumlah rancangan produk hukum yang telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antarbagian hukum sesuai pedoman Kemendagri.","Produk","685.0"], [2862,"Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan","Bagian Hukum","Jumlah produk hukum yang telah disahkan menjadi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.","Produk","685.0"], [2863,"Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi","Bagian Hukum","Jumlah dokumen hukum yang telah diumumkan atau diunggah ke portal resmi pemerintah daerah.","Produk","685.0"], [2864,"Jumlah Perda","Bagian Hukum","Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah.","Dokumen","10.0"], [2865,"Jumlah Perda yang sudah diterbitkan","Bagian Hukum","Total Perda yang telah disahkan dan diberlakukan.","Dokumen","10.0"], [2866,"Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan","Bagian Hukum","Jumlah keseluruhan produk hukum yang telah diundangkan di tingkat daerah.","Peraturan","100.0"], [2867,"Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terinformasi","Bagian Hukum","Jumlah peraturan daerah yang telah disampaikan dan terpublikasi secara resmi kepada masyarakat.","Peraturan","100.0"], [2868,"Jumlah Perda terkait perijinan","Bagian Hukum","Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme perizinan usaha dan kegiatan.","Buah","66.0"], [2869,"Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa","Bagian Hukum","Jumlah Perda yang mengatur tentang distribusi, perdagangan, dan peredaran barang/jasa di wilayah Kota.","Buah","49.0"], [2870,"Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan","Bagian Hukum","Jumlah peraturan daerah yang mengatur ketenagakerjaan dan hubungan industrial.","Buah","42.0"], [2871,"Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha","Bagian Hukum","Jumlah peraturan daerah yang mendukung investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.","Peraturan","0.0"], [2872,"Jumlah Peraturan Walikota","Bagian Hukum","Total Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Perda atau kebijakan kepala daerah.","Dokumen","92.0"], [2873,"Jumlah Keputusan Walikota","Bagian Hukum","Jumlah keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan administratif.","Dokumen","500.0"], [2874,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim","Bagian Hukum","Jumlah keputusan yang menetapkan pembentukan tim pelaksana atau panitia kerja tertentu.","Dokumen","114.0"], [2875,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia","Bagian Hukum","Jumlah keputusan walikota yang menetapkan panitia pelaksana kegiatan.","Dokumen","12.0"], [2876,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin","Bagian Hukum","Jumlah keputusan resmi walikota yang memberikan izin kegiatan, penggunaan lahan, atau operasi tertentu.","Dokumen","0.0"], [2877,"Jumlah Instruksi Walikota","Bagian Hukum","Jumlah instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh walikota sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.","Dokumen","2.0"], [2878,"Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah","Bagian Hukum","Jumlah keputusan administratif yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.","Dokumen","87.0"], [2879,"Jumlah Kepemilikan Perda Transparansi","Bagian Hukum","Jumlah peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.","Peraturan","n/a"], [2880,"Jumlah Perda untuk RTRW","Bagian Hukum","Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.","Dokumen","0.0"], [2881,"Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW","Bagian Hukum","Jumlah perubahan terhadap Perda RTRW sejak disahkan pertama kali.","Dokumen","0.0"], [2882,"Data Kinerja Bagian Hukum","","","",""], [2883,"Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas","Bagian Hukum","Rasio rancangan produk hukum yang memenuhi kriteria substansi, konsistensi, dan legal drafting sesuai aturan.","%","100"], [2884,"Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan","Bagian Hukum","Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.","%","100"], [2885,"Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum","Bagian Hukum","Rasio tingkat kesesuaian produk hukum dan layanan hukum terhadap standar pelayanan publik.","%","100"], [2886,"Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan","Bagian Hukum","Proporsi rancangan hukum daerah yang sesuai dengan norma hukum nasional.","%","100"], [2887,"Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggi","Bagian Hukum","Indikator keterpaduan regulasi daerah terhadap regulasi di atasnya.","%","100"], [2888,"Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum","Bagian Hukum","Rasio layanan hukum yang diberikan masyarakat dibanding total permohonan layanan hukum.","%","100"], [2889,"Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","Bagian Hukum","Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD.","Status","Sedang (3,29)"], [2890,"Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum","Bagian Hukum","Nilai indeks yang mengukur efektivitas penataan regulasi dan pelayanan hukum daerah.","Poin","99.2"], [2891,"Jumlah Perkara yang diselesaikan","Bagian Hukum","Jumlah perkara hukum yang berhasil diselesaikan dalam periode pelaporan.","Kasus","13.0"], [2892,"Jumlah Perkara yang masuk","Bagian Hukum","Jumlah perkara hukum yang diterima oleh bagian hukum atau pengadilan dalam satu periode.","Kasus","13.0"], [2893,"Hasil Penilaian Kota Peduli HAM","Bagian Hukum","Nilai penilaian pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh daerah.","Nilai","100.0"], [2894,"IKM","","","",""], [2895,"IKM Kantor Walikota","Bagian Organisasi","Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Walikota.","Poin","8519.0"], [2896,"IKM Sekretariat Daerah","Bagian Organisasi","Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah.","Poin","8519.0"], [2897,"IKM Bagian Tata Pemerintahan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan bagian tata pemerintahan (perizinan internal, administrasi kepemerintahan) di pemda.","Poin","n/a"], [2898,"IKM Bagian Hukum","Bagian Organisasi","Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum, konsultasi regulasi dan produk hukum dari bagian hukum pemda.","Poin","n/a"], [2899,"IKM Bagian Kesejahteraan Rakyat","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, bantuan, dan pelayanan masyarakat melalui bagian kesejahteraan rakyat.","Poin","n/a"], [2900,"IKM Bagian Administrasi Pembangunan","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bagian yang menangani perencanaan, evaluasi dan administrasi pembangunan daerah.","Poin","n/a"], [2901,"IKM Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Bagian Organisasi","Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang ekonomi, investasi, kerjasama dari bagian pemda.","Poin","n/a"], [2902,"IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat atau penyedia jasa terhadap kemudahan, transparansi, dan keandalan pelayanan pengadaan barang/jasa.","Poin","n/a"], [2903,"IKM Bagian Umum dan Protokol","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum, fasilitas gedung, protokol, dan fasilitas umum yang dikelola bagian umum.","Poin","81.53"], [2904,"IKM Bagian Organisasi","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan bagian organisasi/SDM dalam menyediakan layanan administrasi internal instansi pemerintah.","Poin","85,19"], [2905,"IKM Bagian Administrasi dan Keuangan","Bagian Organisasi","Nilai kepuasan masyarakat atau instansi terkait terhadap pelayanan keuangan, anggaran, dan administrasi keuangan daerah.","Poin","n/a"], [2906,"IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat terhadap respons, kesiapsiagaan, dan layanan bencana yang diberikan BPBD daerah.","Poin","n/a"], [2907,"IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan atau fungsi keamanan, politik lokal, ormas, dan urusan kepribadian di daerah.","Poin","n/a"], [2908,"IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap proses perencanaan, musrenbang, konsultasi publik dan capaian pembangunan.","Poin","n/a"], [2909,"IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Bagian Organisasi","Kepuasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, transparansi dan akuntabilitasnya.","Poin","n/a"], [2910,"IKM DPPKA / BPKA","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan dari Dinas / Badan Pengelolaan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan & Anak / Keluarga Berencana, atau yang setara.","Poin","n/a"], [2911,"IKM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia","Bagian Organisasi","Nilai kepuasan masyarakat (pegawai, calon pegawai) terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM di daerah.","Poin","n/a"], [2912,"IKM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak, fasilitas olahraga dan kebijakan pemuda.","Poin","n/a"], [2913,"IKM Dinas Kesehatan","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, fasilitas, tenaga medis dan manajemen kesehatan daerah.","Poin","n/a"], [2914,"IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman","Bagian Organisasi","Kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur, perumahan, jalan, dan pelayanan teknik ke publik.","Poin","n/a"], [2915,"IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap pelayanan pertanahan, pengukuran, perizinan ruang dan tata ruang.","Poin","n/a"], [2916,"IKM Satuan Polisi Pamong Praja","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum, penertiban, dan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP.","Poin","n/a"], [2917,"IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan","Bagian Organisasi","Kepuasan terhadap respons kebakaran, penyelamatan, kesiapsiagaan dan layanan tanggap darurat.","Poin","n/a"], [2918,"IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan sosial, ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan layanan transmigrasi.","Poin","n/a"], [2919,"IKM Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) / Balai Rehabilitasi Sosial & Pengasuhan Anak","Bagian Organisasi","Kepuasan terhadap pelayanan rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak yang dilakukan lembaga sosial daerah.","Poin","n/a"], [2920,"IKM Panti Sosial Tresna Wredha / Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan sosial dan pemeliharaan lansia di panti sosial daerah.","Poin","n/a"], [2921,"IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan dokumen identitas.","Poin","n/a"], [2922,"IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan advokasi, perlindungan, KB dan pembangunan keluarga.","Poin","n/a"], [2923,"IKM Dinas Pertanian dan Pangan","Bagian Organisasi","Kepuasan petani dan masyarakat terhadap layanan pertanian, ketersediaan pangan, pupuk, perbenihan, dll.","Poin","n/a"], [2924,"IKM Dinas Lingkungan Hidup","Bagian Organisasi","Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kebersihan, pengelolaan limbah, udara, air dan lingkungan.","Poin","n/a"], [2925,"IKM Dinas Perhubungan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik, lalu lintas, regulasi transportasi daerah.","Poin","n/a"], [2926,"IKM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian","Bagian Organisasi","Kepuasan terhadap layanan TI, infrastruktur telekomunikasi, keamanan informasi dan layanan publik digital.","Poin","n/a"], [2927,"IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat / pelaku usaha terhadap layanan dinas perindustrian, koperasi, UKM.","Poin","n/a"], [2928,"IKM DPMPTSP","Bagian Organisasi","Kepuasan publik terhadap layanan perizinan terpadu satu pintu (izin usaha, investasi, layanan KOI).","Poin","n/a"], [2929,"IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)","Bagian Organisasi","Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan budaya, pelestarian warisan budaya, dan kegiatan seni.","Poin","n/a"], [2930,"IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan perpustakaan, arsip, literasi dan akses informasi publik.","Poin","n/a"], [2931,"IKM Dinas Pariwisata","Bagian Organisasi","Kepuasan wisatawan dan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata, destinasi, promosi dan regulasi.","Poin","n/a"], [2932,"IKM Dinas Perdagangan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap layanan perdagangan, pasar, pengawasan, izin dagang dll.","Poin","n/a"], [2933,"IKM Inspektorat Daerah","Bagian Organisasi","Kepuasan masyarakat / instansi terhadap pelayanan pengawasan internal, audit dan kepatuhan daerah.","Poin","n/a"], [2934,"IKM Sekretariat DPRD","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan terhadap pelayanan administratif, konsultasi publik dan koordinasi legislatif.","Poin","n/a"], [2935,"IKM Kemantren Tegalrejo","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","85,07"], [2936,"IKM Kemantren Jetis","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","88,23"], [2937,"IKM Kemantren Gondokusuman","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","83,58"], [2938,"IKM Kemantren Danurejan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","83,45"], [2939,"IKM Kemantren Gedongtengen","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","85,07"], [2940,"IKM Kemantren Ngampilan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","84,62"], [2941,"IKM Kemantren Wirobrajan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","83602.0"], [2942,"IKM Kemantren Mantrijeron","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","85,09"], [2943,"IKM Kemantren Kraton","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","86,66"], [2944,"IKM Kemantren Gondomanan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","88,72"], [2945,"IKM Kemantren Pakualaman","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","88,33"], [2946,"IKM Kemantren Mergangsan","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","86,05"], [2947,"IKM Kemantren Umbulharjo","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","86,06"], [2948,"IKM Kemantren Kotagede","Bagian Organisasi","Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll.","Poin","91,20"], [2949,"Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik","Bagian Organisasi","Persentase kenaikan nilai rata-rata IKM dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [2950,"Organisasi Daerah","","","",""], [2951,"Jumlah Dinas","Bagian Organisasi","Jumlah unit perangkat daerah yang memiliki tugas teknis (urusan pemerintahan daerah) dalam struktur pemerintahan kota/kabupaten.","Lembaga","19.0"], [2952,"Jumlah Badan Daerah","Bagian Organisasi","Jumlah lembaga/organisasi non-struktural atau badan fungsional daerah yang menyelenggarakan fungsi tertentu di pemerintahan daerah.","Lembaga","5.0"], [2953,"Satpol PP Daerah","Bagian Organisasi","Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, sebagai institusi penegak peraturan daerah dan ketertiban umum.","Lembaga","1.0"], [2954,"Inspektorat Daerah","Bagian Organisasi","Lembaga pengawas intern di pemerintahan daerah yang melakukan audit, pengawasan, dan pemeriksaan administrasi.","Lembaga","1.0"], [2955,"Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah","Bagian Organisasi","UPT adalah unit teknis pelaksana layanan atau operasional di bawah dinas / badan yang melayani fungsi teknis tertentu di daerah.","Lembaga","152.0"], [2956,"Sekretariat DPRD","Bagian Organisasi","Unit administratif di DPRD yang mendukung kegiatan legislatif: sekretariat komisi, administrasi rapat, dokumentasi, dan layanan publik komisi.","Lembaga","1.0"], [2957,"Data Kinerja Bagian Organisasi","","","",""], [2958,"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah","Bagian Organisasi","Nilai hasil evaluasi atas capaian kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah.","Poin","A"], [2959,"Indeks Pelayanan publik","Bagian Organisasi","Indeks yang mengukur kualitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik berdasarkan survei.","Poin","A (4,53)"], [2960,"Rata-rata Hasil SKM semua OPD","Bagian Organisasi","Nilai rata-rata dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap semua OPD di daerah dalam periode tertentu.","Poin","n/a"], [2961,"Jumlah Skor SKM Bagian dan Dinas","Bagian Organisasi","Total skor yang diperoleh dari SKM untuk semua bagian dan dinas dalam pemerintahan daerah.","Poin","n/a"], [2962,"Jumlah Skor SKM Kemantren","Bagian Organisasi","Total skor SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) khusus untuk unit layanan di tingkat kemantren (kecamatan).","Poin","n/a"], [2963,"Jumlah Skor SKM Puskesmas","Bagian Organisasi","Total skor SKM yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di Puskesmas.","Poin","n/a"], [2964,"Jumlah Skor SKM TK dan SD","Bagian Organisasi","Total skor SKM terhadap layanan pendidikan (TK dan SD) yang diukur dari persepsi masyarakat pengguna.","Poin","n/a"], [2965,"Jumlah Layanan Bagian dan Dinas","Bagian Organisasi","Total jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh semua bagian dan dinas di pemerintahan daerah.","Poin","n/a"], [2966,"Jumlah Layanan Kemantren","Bagian Organisasi","Total jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan di tingkat kemantren (kecamatan).","Poin","n/a"], [2967,"Jumlah Layanan Puskesmas","Bagian Organisasi","Total jenis layanan kesehatan yang disediakan oleh seluruh Puskesmas di wilayah tersebut.","Poin","n/a"], [2968,"Jumlah Layanan TK dan SD","Bagian Organisasi","Jumlah layanan pendidikan (pelayanan administratif, bantuan, fasilitas) yang tersedia di TK dan SD.","Poin","n/a"], [2969,"Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan","Bagian Organisasi","Persentase OPD yang memenuhi struktur, fungsi, dan tugas sesuai regulasi keistimewaan Yogyakarta.","%","n/a"], [2970,"OPD sesuai ketentuan dengan parameter :","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","-","n/a"], [2971,"1. SOP per unit terendah (5SOP)","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","OPD","n/a"], [2972,"2. Proses bisnis (L2)","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","-","n/a"], [2973,"3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai A","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","-","A"], [2974,"4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","-","n/a"], [2975,"5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPP","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah.","-","n/a"], [2976,"Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional","Bagian Organisasi","Banyaknya perangkat daerah yang strukturnya sesuai dengan rasio, beban kerja, dan standar organisasi proporsional sesuai regulasi.","lembaga","n/a"], [2977,"Jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaan","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","OPD","n/a"], [2978,"Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi","Bagian Organisasi","Persentase OPD yang telah menyesuaikan struktur organisasi dengan peraturan perundangan.","%","n/a"], [2979,"OPD sesuai ketentuan dengan parameter :","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","OPD","n/a"], [2980,"1. SOP per unit terendah (5SOP)","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","-","n/a"], [2981,"2. Proses bisnis (L2)","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","-","n/a"], [2982,"3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai A","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","-","n/a"], [2983,"4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","-","n/a"], [2984,"5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPP","Bagian Organisasi","Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan).","-","n/a"], [2985,"Jumlah perangkat daerah","Bagian Organisasi","Total keseluruhan perangkat daerah (OPD, badan, unit pelaksana teknis) di wilayah pemerintahan kota/kabupaten.","OPD","n/a"], [2986,"Administrasi Pemerintahan","","","",""], [2987,"Jumlah Kota","Bagian Tata Pemerintahan","Total wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri.","Unit","1.0"], [2988,"Jumlah Kecamatan","Bagian Tata Pemerintahan","Total wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri.","Unit","14.0"], [2989,"Jumlah Kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.","Unit","45.0"], [2990,"Jumlah RW","Bagian Tata Pemerintahan","Total Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil.","Unit","616.0"], [2991,"Jumlah RT","Bagian Tata Pemerintahan","Total Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri.","Unit","2535.0"], [2992,"Luas Wilayah","Bagian Tata Pemerintahan","Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS.","Km2","328.0"], [2993,"Jumlah Sarana Pemerintahan","","","",""], [2994,"Jumlah Kantor Bupati/Walikota","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota.","Unit","1.0"], [2995,"Jumlah Kantor Camat","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi.","Unit","14.0"], [2996,"Jumlah Kantor Lurah","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota.","Unit","45.0"], [2997,"Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","Total kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat.","Kantor","0.0"], [2998,"Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan","","","",""], [2999,"Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan","Bagian Tata Pemerintahan","Kondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.","Kali","0.0"], [3000,"Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD","Bagian Tata Pemerintahan","Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.","%","100"], [3001,"Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","Bagian Tata Pemerintahan","Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD.","Status","n/a"], [3002,"LPPD (muatan terkait AKIP dan laporan SPM)","Bagian Tata Pemerintahan","Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja, akuntabilitas (AKIP), dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id)","Nilai","Sedang (3,29)"], [3003,"Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah","Bagian Tata Pemerintahan","Nilai capaian perkembangan wilayah berdasarkan indeks Epdeskel dari Kemendagri.","Nilai","393,91"], [3004,"Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (melalui Aplikasi Epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)","Bagian Tata Pemerintahan","Nilai agregat dari indikator perkembangan pembangunan wilayah yang dihitung melalui aplikasi Epdeskel milik Kemendagri.","Nilai","393,91"], [3005,"Jumlah Kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri.","Unit","45.0"], [3006,"Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu","Bagian Tata Pemerintahan","Persentase laporan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.","%","100%"], [3007,"Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu","Bagian Tata Pemerintahan","Banyaknya laporan tahunan atau laporan kinerja yang disampaikan sesuai format, ketentuan, dan waktu yang ditetapkan.","Laporan","5.0"], [3008,"Jumlah seluruh laporan","Bagian Tata Pemerintahan","Total laporan kinerja, administrasi, atau laporan wajib lainnya yang harus disampaikan oleh perangkat daerah.","Laporan","5.0"], [3009,"Data Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan","","","",""], [3010,"Kinerja Pengendalian Pembangunan","Bagian Administrasi Pembangunan","Ukuran efektivitas pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di pemerintahan daerah.","%","99,37%"], [3011,"Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan","Bagian Administrasi Pembangunan","Rasio jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana (anggaran, jadwal, spesifikasi) terhadap total kegiatan pembangunan.","%","99,37%"], [3012,"Data Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","","","",""], [3013,"Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)","Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan RUP terhadap total paket.","%","100%"], [3014,"Total Jumlah Paket Pengadaan (Tender, Seleksi, dan Tender Cepat)","Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Total seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui mekanisme tender, seleksi, dan paket cepat.","Paket","68.0"], [3015,"Kinerja Layanan Pengadaan","Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai prinsip efisien, transparan, dan akuntabel.","-","1.0"], [3016,"Data Kinerja Bagian Administrasi dan Keuangan","","","",""], [3017,"Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat","Bagian Administrasi dan Keuangan","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","A"], [3018,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","%","A (89,86)"], [3019,"Kategori Rerata hasil penilaian RB Sekretariat Daerah oleh Inspektorat","Bagian Administrasi dan Keuangan","Kategori (misalnya A, B, C) dari rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sekretariat daerah oleh Inspektorat.","Nilai","A (89,86)"], [3020,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Tata Pemerintahan","Bagian Administrasi dan Keuangan","Nilai persentase capaian Reformasi Birokrasi (RB) untuk bagian Tata Pemerintahan.","%","n/a"], [3021,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Hukum","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Hukum di pemerintahan daerah.","%","n/a"], [3022,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Kesejahteraan Rakyat","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Kesejahteraan Rakyat.","%","n/a"], [3023,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi Pembangunan","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Administrasi Pembangunan.","%","n/a"], [3024,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Perekonomian dan Kerjasama.","%","n/a"], [3025,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa.","%","n/a"], [3026,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Umum dan Protokol","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Umum dan Protokol.","%","n/a"], [3027,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Organisasi","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Organisasi (struktur, manajemen organisasi).","%","n/a"], [3028,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi dan Keuangan","Bagian Administrasi dan Keuangan","Persentase capaian RB pada bagian Administrasi dan Keuangan.","%","n/a"], [3029,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah","Bagian Administrasi dan Keuangan","Nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja untuk Sekretariat Daerah.","Nilai","A"], [3030,"Indeks Pelaksanaan Pembangunan","Bagian Administrasi dan Keuangan","Nilai indeks hasil capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan daerah.","Poin","99,56"], [3031,"Data Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat","","","",""], [3032,"Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Kegiatan gotong royong pembangunan fisik/nonfisik antara TNI dan masyarakat di daerah.","Rp","2488200000.0"], [3033,"Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan dari total kebijakan yang ditetapkan.","%","40,00%"], [3034,"Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah kebijakan kesejahteraan yang telah diimplementasikan/dijalankan dalam periode tertentu.","Kebijakan","14.0"], [3035,"Jumlah kebijakan penyelenggaraaan kesejahteraan rakyat setelah 1 tahun ditetapkan","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah kebijakan kesejahteraan yang dalam satu tahun setelah diterbitkan sudah dievaluasi atau berjalan.","Kebijakan","35.0"], [3036,"Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Proporsi wilayah atau penerima yang menerima layanan dari kebijakan kesejahteraan rakyat terhadap target pelayanan.","%","n/a"], [3037,"Rerata urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Rata-rata jumlah urusan bidang mental spiritual yang memiliki kebijakan (Perda, Perwal, Kepwal) dibanding total urusan terkait.","%","n/a"], [3038,"Jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah urusan di bidang mental spiritual yang telah mempunyai kebijakan tertulis (Perda / Perwal / keputusan walikota).","Urusan","n/a"], [3039,"Jumlah urusan bina mental spiritual","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Total urusan pemerintahan di bidang mental spiritual yang menjadi tanggung jawab daerah.","Urusan","n/a"], [3040,"Rerata urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Rata-rata urusan bidang kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan.","%","n/a"], [3041,"Jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah urusan kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan formal.","Urusan","n/a"], [3042,"Jumlah urusan kesejahteraan sosial","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Total urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial di daerah.","Urusan","n/a"], [3043,"Rerata urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Rata-rata urusan bidang kesejahteraan masyarakat yang sudah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan.","%","2"], [3044,"Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal)","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang telah dirumuskan kebijakan formal.","Urusan","2.0"], [3045,"Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat","Bagian Kesejahteraan Rakyat","Total urusan bidang kesejahteraan masyarakat di pemerintahan daerah.","Urusan","2.0"], [3046,"Data Kinerja Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","","",""], [3047,"Indeks Perekonomian","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Indeks yang menggambarkan kondisi dan perkembangan ekonomi daerah berdasarkan indikator makro ekonomi.","Poin","93,01"], [3048,"Kinerja Kebijakan perekonomian","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Ukuran efektivitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah (investasi, perdagangan, industri, UMKM).","-","1.0"], [3049,"Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Indikator capaian keberhasilan koordinasi antar OPD, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD.","-","80,77%"], [3050,"Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Nilai capaian dari kerjasama antar daerah / lintas wilayah yang benar-benar direalisasikan.","-","98,72%"], [3051,"Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Rasio perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan dibandingkan total yang ditandatangani.","%","98,72%"], [3052,"Jumlah dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Jumlah perjanjian kerjasama yang sudah diimplementasikan dari sekian banyak perjanjian yang ada.","Dokumen","308.0"], [3053,"Jumlah total PKS yang masih berlaku","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah / lembaga yang masih aktif / belum kadaluarsa.","Dokumen","312.0"], [3054,"Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Proporsi badan usaha milik daerah dan layanan umum daerah dengan kategori baik hasil evaluasi laporan kinerja.","%","80,77%"], [3055,"Jumlah BUMD kategori baik (berdasarkan laporan)","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Banyaknya BUMD yang menurut laporan keuangan dan evaluasi kinerja dinilai “baik”.","Perusahaan","2.0"], [3056,"Jumlah BLUD kategori baik (berdasarkan laporan)","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Banyaknya BLUD yang dinilai kategori baik berdasarkan evaluasi laporan kinerja.","Perusahaan","19.0"], [3057,"Jumlah seluruh BUMD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Total semua badan usaha milik daerah yang berdiri di wilayah pemerintahan daerah.","Perusahaan","3.0"], [3058,"Jumlah seluruh BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Total seluruh Badan Layanan Umum Daerah yang beroperasi di wilayah tersebut.","Perusahaan","23.0"], [3059,"Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Persentase kebijakan perekonomian yang berhasil disusun dari total rencana kebijakan.","%","n/a"], [3060,"Data Kebijakan yang direncanakan","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Jumlah dokumen kebijakan (renstra, rencana, program) yang telah direncanakan/diproyeksikan.","Data","n/a"], [3061,"Data Kebijakan yang direncanakan/direalisasikan","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Jumlah kebijakan yang sudah direncanakan dan benar-benar direalisasikan dalam periode evaluasi.","Data","n/a"], [3062,"Data Kinerja Bagian Umum dan Protokol","","","",""], [3063,"Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan","Bagian Umum dan Protokol","Nilai indeks hasil survei kepuasan terhadap layanan umum dan keprotokolan pemerintah daerah.","Skala 0-100","81,53"], [3064,"Hasil survey Eksternal","Bagian Umum dan Protokol","Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk menilai kepuasan atau kinerja instansi.","-","81,53"], [3065,"Jumlah Surat Edaran Walikota","Bagian Umum dan Protokol","Jumlah surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh walikota dalam satu tahun anggaran.","Dokumen","n/a"], [3066,"SEKRETARIAT DPRD","","","",""], [3067,"Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD","","","",""], [3068,"Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD","Sekretariat DPRD","Bangunan fisik dan lembaga administratif tempat kerja DPRD dan Sekretariatnya sebagai unit legislasi dan administrasi legislatif.","Unit","1.0"], [3069,"Rekapitulasi Kegiatan DPRD","","","",""], [3070,"Rapat Paripurna","Sekretariat DPRD","Rapat pleno DPRD yang dihadiri oleh seluruh anggota atau kuorum tertentu, digunakan untuk keputusan penting seperti pengesahan Perda, LKPJ, atau pengangkatan pejabat.","Kali","43.0"], [3071,"Rapat Komisi","Sekretariat DPRD","Pertemuan anggota DPRD dalam komisi (A, B, C, D) untuk membahas isu spesifik sesuai ranah tugas komisi.","Kali","191.0"], [3072,"Rapat Komisi A","Sekretariat DPRD","Rapat khusus Komisi A yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.","Kali","59.0"], [3073,"Rapat Komisi B","Sekretariat DPRD","Rapat khusus Komisi B yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.","Kali","46.0"], [3074,"Rapat Komisi C","Sekretariat DPRD","Rapat khusus Komisi C yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.","Kali","46.0"], [3075,"Rapat Komisi D","Sekretariat DPRD","Rapat khusus Komisi D yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi.","Kali","40.0"], [3076,"Peninjauan Komisi","Sekretariat DPRD","Kegiatan komisi DPRD mengunjungi lokasi proyek, fasilitas atau instansi terkait untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan / program.","Kali","11.0"], [3077,"Peninjauan Komisi A","Sekretariat DPRD","Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi A sesuai bidang tugasnya.","Kali","2.0"], [3078,"Peninjauan Komisi B","Sekretariat DPRD","Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi B sesuai bidang tugasnya.","Kali","4.0"], [3079,"Peninjauan Komisi C","Sekretariat DPRD","Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi C sesuai bidang tugasnya.","Kali","5.0"], [3080,"Peninjauan Komisi D","Sekretariat DPRD","Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi D sesuai bidang tugasnya.","Kali","0.0"], [3081,"Rapat Pimpinan","Sekretariat DPRD","Pertemuan pimpinan DPRD (ketua, wakil ketua) untuk menyusun agenda, koordinasi, dan pengambilan keputusan internal.","Kali","18.0"], [3082,"Rapat Badan Anggaran","Sekretariat DPRD","Pertemuan DPRD dan instansi terkait untuk membahas dan menyetujui anggaran daerah (APBD, perubahan APBD).","Kali","15.0"], [3083,"Rapat Badan Musyawarah","Sekretariat DPRD","Rapat antara pimpinan dan alat kelengkapan DPRD untuk menyepakati jadwal dan tata tertib rapat DPRD.","Kali","9.0"], [3084,"Rapat Badan Pembentukan Daerah","Sekretariat DPRD","Rapat yang difokuskan pada pembentukan dan perumusan rancangan peraturan daerah (pembentukan Perda).","Kali","15.0"], [3085,"Rapat Badan Kehormatan","Sekretariat DPRD","Rapat DPRD yang menangani masalah etika, sanksi anggota DPRD, atau pelanggaran kode etik.","Kali","6.0"], [3086,"Rapat Konsultasi","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dan pihak pemerintah daerah untuk membahas rancangan regulasi atau kebijakan sebelum dijadikan keputusan.","Kali","15.0"], [3087,"Rapat Gabungan Komisi","Sekretariat DPRD","Rapat yang melibatkan dua atau lebih komisi DPRD secara bersama untuk membahas isu lintas bidang.","Kali","1.0"], [3088,"Rapat-Rapat Pansus","Sekretariat DPRD","Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk untuk menindaklanjuti atau merumuskan isu khusus.","Kali","46.0"], [3089,"Rapat Dengar Pendapat Umum / Tamu / Public Hearing","Sekretariat DPRD","Pertemuan DPRD dengan publik, stakeholder, atau tamu untuk menyerap aspirasi masyarakat atau mendengar masukan terhadap kebijakan.","Kali","11.0"], [3090,"Menerima Unjuk Rasa","Sekretariat DPRD","Kegiatan DPRD menerima perwakilan demonstran / penyampaian aspirasi langsung di gedung atau ruang DPRD.","Kali","41.0"], [3091,"Rapat Fraksi","Sekretariat DPRD","Rapat internal partai anggota DPRD (fraksi) untuk membahas posisi politik, tanggapan terhadap rapat DPRD, atau strategi legislatif.","Kali","40.0"], [3092,"Rapat Fraksi PDIP","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","80.0"], [3093,"Rapat Fraksi PAN","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","15.0"], [3094,"Rapat Fraksi Golkar","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","20.0"], [3095,"Rapat Fraksi Gerindra","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","42.0"], [3096,"Rapat Fraksi PKS","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","36.0"], [3097,"Rapat Fraksi Kebangkitan Nasional","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","n/a"], [3098,"Rapat Fraksi Persatuan Demokrat","Sekretariat DPRD","Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan.","Kali","n/a"], [3099,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY ","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","80.0"], [3100,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi A","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3101,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi B","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3102,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi C","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3103,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi D","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3104,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Anggaran","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","7.0"], [3105,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Musyawarah","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3106,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Pembentukan Perda","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","7.0"], [3107,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Kehormatan","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","8.0"], [3108,"Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Pansus-pansus","Sekretariat DPRD","Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif","Kali","18.0"], [3109,"Konsultasi ","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3110,"Konsultasi Badan Anggaran","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3111,"Konsultasi Badan Musyawarah","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3112,"Konsultasi Badan Pembentukan Perda","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3113,"Konsultasi Badan Kehormatan","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3114,"Konsultasi Pansus-pansus","Sekretariat DPRD","Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif","Kali","0.0"], [3115,"Delegasi","Sekretariat DPRD","Pengiriman anggota DPRD sebagai wakil dalam forum eksternal (nasional, regional) ke luar daerah.","Kali","0.0"], [3116,"Bimbingan Teknis","Sekretariat DPRD","Pelatihan atau pembinaan teknis legislatif, regulasi, atau fungsi DPRD bagi anggota DPRD atau staf sekretariat.","Kali","6.0"], [3117,"Reses","Sekretariat DPRD","Kegiatan DPRD turun ke daerah pemilihan (konstituen) untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan laporan, dan diskusi kebijakan.","Kali","2.0"], [3118,"Kunjungan keluar Negeri","Sekretariat DPRD","Kunjungan kerja resmi anggota DPRD luar negeri untuk studi banding atau delegasi legislatif luar negeri.","Kali","0.0"], [3119,"Pendampingan ","Sekretariat DPRD","Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD","Kali","146.0"], [3120,"Pendampingan Komisi A","Sekretariat DPRD","Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD","Kali","40.0"], [3121,"Pendampingan Komisi B","Sekretariat DPRD","Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD","Kali","34.0"], [3122,"Pendampingan Komisi C","Sekretariat DPRD","Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD","Kali","36.0"], [3123,"Pendampingan Komisi D","Sekretariat DPRD","Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD","Kali","36.0"], [3124,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan","","","",""], [3125,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah","Sekretariat DPRD","Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan DPRD bersama kepala daerah.","Buah","10.0"], [3126,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah Istimewa","Sekretariat DPRD","Peraturan khusus daerah sesuai status istimewa (jika berlaku) yang dihasilkan DPRD.","Buah","0.0"], [3127,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan DPRD","Sekretariat DPRD","Regulasi internal legislatif yang dibuat oleh DPRD sendiri, bukan bersama kepala daerah.","Buah","0.0"], [3128,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan DPRD","Sekretariat DPRD","Keputusan formal DPRD sebagai lembaga legislatif mengenai internal atau kebijakan tertentu.","Buah","30.0"], [3129,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan Pimpinan DPRD","Sekretariat DPRD","Keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD (ketua, wakil) terkait pengelolaan lembaga DPRD.","Buah","5.0"], [3130,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Perda Inisiatif DPRD","Sekretariat DPRD","Rancangan peraturan daerah yang diusulkan inisiatif oleh DPRD sendiri tanpa inisiatif kepala daerah.","Buah","n/a"], [3131,"Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Kesepakatan Bersama","Sekretariat DPRD","Kesepakatan regulasi atau kebijakan antara DPRD dan kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen formal bersama.","Buah","n/a"], [3132,"Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan","Sekretariat DPRD","Rasio produk hukum (draft dan usulan) yang berhasil diselesaikan (disahkan) dibandingkan total produk hukum yang direncanakan.","%","100%"], [3133,"Jumlah Produk Hukum yang diselesaikan :","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","70.0"], [3134,"- Draft Raperda Prakarsa DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","5.0"], [3135,"- Draft Peraturan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","0.0"], [3136,"- Draft Keputusan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","30.0"], [3137,"- Draft Keputusan Pimpinan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","5.0"], [3138,"- Draft Keputusan Persetujuan Bersama","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","10.0"], [3139,"- Kajian Telaah Hukum","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","10.0"], [3140,"- Perda","Sekretariat DPRD","Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan","Dokumen","10.0"], [3141,"Jumlah produk hukum yang dibahas","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","70.0"], [3142,"- Draft Raperda Prakarsa DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","5.0"], [3143,"- Draft Peraturan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","0.0"], [3144,"- Draft Keputusan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","30.0"], [3145,"- Draft Keputusan Pimpinan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","5.0"], [3146,"- Draft Keputusan Persetujuan Bersama","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","10.0"], [3147,"- Kajian Telaah Hukum","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","10.0"], [3148,"- Perda","Sekretariat DPRD","Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna.","Dokumen","10.0"], [3149,"Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik","","","",""], [3150,"Jumlah Anggota PDI Perjuangan ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","11.0"], [3151,"Jumlah Anggota PDI Perjuangan Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","8.0"], [3152,"Jumlah Anggota PDI Perjuangan Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","3.0"], [3153,"Jumlah Anggota PAN","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3154,"Jumlah Anggota PAN Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3155,"Jumlah Anggota PAN Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","0.0"], [3156,"Jumlah Anggota PKS ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","5.0"], [3157,"Jumlah Anggota PKS Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","5.0"], [3158,"Jumlah Anggota PKS Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","0.0"], [3159,"Jumlah Anggota Nasdem ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3160,"Jumlah Anggota Nasdem Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3161,"Jumlah Anggota Nasdem Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","0.0"], [3162,"Jumlah Anggota Golkar ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","5.0"], [3163,"Jumlah Anggota Golkar Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","5.0"], [3164,"Jumlah Anggota Golkar Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","0.0"], [3165,"Jumlah Anggota PPP ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3166,"Jumlah Anggota PPP Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","4.0"], [3167,"Jumlah Anggota PPP Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","0.0"], [3168,"Jumlah Anggota Gerindra ","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","5.0"], [3169,"Jumlah Anggota Gerindra Laki-laki","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","3.0"], [3170,"Jumlah Anggota Gerindra Perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik","Orang","2.0"], [3171,"Data Kinerja Sekretariat DPRD","","","",""], [3172,"Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta","Sekretariat DPRD","Keberadaan dokumen rencana kerja tahunan yang disusun oleh setiap alat kelengkapan DPRD sesuai tugasnya.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [3173,"Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD","Sekretariat DPRD","Derajat sinkronisasi program DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).","Ada/Tidak Ada","Ada"], [3174,"Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Se-Triwulanan DPRD","Sekretariat DPRD","Tingkat integrasi kegiatan legislatif DPRD ke dalam siklus perencanaan dan anggaran triwulanan.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [3175,"Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta","Sekretariat DPRD","Adanya kesesuaian antara rencana kerja DPRD dan alokasi anggaran pembangunan daerah.","Ada/Tidak Ada","Ada"], [3176,"Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD","Sekretariat DPRD","Indeks yang mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan pendukung seperti sekretariat, logistik dan fasilitasi agenda DPRD.","Poin","85,7"], [3177,"Nilai survey kepuasan anggota DPRD","Sekretariat DPRD","Nilai hasil survei kepuasan internal anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat dan fasilitas legislatif.","Nilai","86,0"], [3178,"Nilai survey kepuasan tamu","Sekretariat DPRD","Nilai survei kepuasan publik / tamu undangan dalam interaksi dengan DPRD dalam proses sidang atau audiensi.","Nilai","85,0"], [3179,"Nilai survey kepuasan masyarakat","Sekretariat DPRD","Nilai survei kepuasan masyarakat umum terhadap kinerja dan layanan DPRD publik.","Nilai","86,0"], [3180,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Sekretariat DPRD","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","A"], [3181,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD","Sekretariat DPRD","Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD oleh Inspektorat daerah.","-","A"], [3182,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Sekretariat DPRD","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","%","85,29"], [3183,"Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan","Sekretariat DPRD","Rasio penyelesaian layanan administrasi dan keuangan untuk tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar terhadap jumlah permintaan.","%","100,00%"], [3184,"Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan","Sekretariat DPRD","Jumlah layanan administratif dan keuangan yang berhasil diselesaikan untuk tenaga ahli fraksi dan pakar.","Berkas","12.0"], [3185,"Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakan","Sekretariat DPRD","Total layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD.","Berkas","12.0"], [3186,"Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan","Sekretariat DPRD","Rasio anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis legislatif terhadap total anggota DPRD.","%","50,00"], [3187,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 1","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","100"], [3188,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 2","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","100"], [3189,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 3","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","100"], [3190,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 4","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","100"], [3191,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 5","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","0"], [3192,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 6","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","0"], [3193,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 7","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","0"], [3194,"Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 8","Sekretariat DPRD","Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu","%","0"], [3195,"Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan","Sekretariat DPRD","Rasio dokumen penganggaran dan pengawasan yang telah dibahas dan disetujui terhadap dokumen yang direncanakan.","%","100%"], [3196,"Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan :","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui","Dokumen","8.0"], [3197,"- Raperda","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui","Dokumen","3.0"], [3198,"- Nota Kesepakatan","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui","Dokumen","4.0"], [3199,"- Rekomendasi LKPJ Walikota ","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui","Dokumen","1.0"], [3200,"- Keputusan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui","Dokumen","0.0"], [3201,"Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas :","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif","Dokumen","8.0"], [3202,"- Raperda","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif","Dokumen","3.0"], [3203,"- Nota Kesepakatan","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif","Dokumen","4.0"], [3204,"- Rekomendasi LKPJ Walikota ","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif","Dokumen","1.0"], [3205,"- Keputusan DPRD","Sekretariat DPRD","Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif","Dokumen","0.0"], [3206,"Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD","Sekretariat DPRD","Rasio masyarakat yang menilai positif pelayanan informasi, komunikasi publik dan publikasi DPRD terhadap total survei.","%","82,9"], [3207,"Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD","Sekretariat DPRD","Persentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap layanan atau konten yang disediakan melalui website Sekretariat DPRD.","%","81,9"], [3208,"Persentase Kepuasan Masyarakat dari Medsos DPRD","Sekretariat DPRD","Persentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap konten dan tanggapan DPRD melalui media sosial.","%","77,6"], [3209,"Persentase Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi :","Sekretariat DPRD","Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi","%","14,67"], [3210,"- Pokir","Sekretariat DPRD","Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi","%","1"], [3211,"- Reses","Sekretariat DPRD","Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi","%","2"], [3212,"- Audiensi","Sekretariat DPRD","Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi","%","41"], [3213,"Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan","Sekretariat DPRD","Rasio layanan administrasi dan keuangan DPRD yang telah diproses / selesai terhadap total permintaan layanan.","%","100%"], [3214,"Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan","Sekretariat DPRD","Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang berhasil diselesaikan dalam periode.","Layanan","12.0"], [3215,"Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakan","Sekretariat DPRD","Total layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD.","Layanan","12.0"], [3216,"Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan","Sekretariat DPRD","Rasio rapat paripurna yang benar-benar diselenggarakan terhadap jadwal/paripurna yang direncanakan.","%","104,88%"], [3217,"Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan","Sekretariat DPRD","Banyaknya rapat paripurna yang betul-betul dilaksanakan dalam periode tertentu.","Rapat","43.0"], [3218,"Jumlah perencanaan rapat paripurna","Sekretariat DPRD","Jumlah rapat paripurna yang telah direncanakan / dijadwalkan pada awal periode.","Rapat","41.0"], [3219,"Persentase Perempuan pengambilan keputusan di ranah publik","Sekretariat DPRD","Proporsi kursi DPRD atau posisi strategis publik yang diduduki oleh perempuan terhadap total posisi pengambilan keputusan.","%","Ada"], [3220,"Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan","Sekretariat DPRD","Jumlah kursi di DPRD yang dihuni oleh anggota legislatif perempuan.","Orang","5.0"], [3221,"Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD","Sekretariat DPRD","Total jumlah kursi / anggota legislatif di DPRD kota/kabupaten.","Orang","40.0"], [3222,"Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta","Sekretariat DPRD","Proporsi kursi legislatif (DPRD) di Kota Yogyakarta yang dihuni oleh perempuan dibanding total kursi DPRD.","%","0.125"], [3223,"Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif","Sekretariat DPRD","Persentase posisi pengambilan keputusan (jabatan struktural / strategis) yang dijabat oleh perempuan di lembaga pemerintahan daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif lokal).","%","n/a"], [3224,"PERENCANAAN PEMBANGUNAN","","","",""], [3225,"Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","","",""], [3226,"Total Pagu Dana Keistimewaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang ditetapkan untuk Provinsi DIY sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, mencakup seluruh urusan keistimewaan.","Rp","84950881380.0"], [3227,"Total Pagu Dana Keistimewaan Pengisian Jabatan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah anggaran Danais yang dialokasikan khusus untuk urusan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai ketentuan keistimewaan.","Rp","0.0"], [3228,"Total Pagu Dana Keistimewaan Kelembagaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Total anggaran Danais yang digunakan untuk urusan kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks keistimewaan.","Rp","817590000.0"], [3229,"Total Pagu Dana Keistimewaan Kebudayaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Danais yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan, meliputi pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah.","Rp","69957978400.0"], [3230,"Total Pagu Dana Keistimewaan Pertanahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Danais yang dialokasikan untuk penataan dan pengelolaan urusan pertanahan keistimewaan DIY.","Rp","955703700.0"], [3231,"Total Pagu Dana Keistimewaan Tata Ruang","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Danais yang digunakan untuk urusan tata ruang dan penataan wilayah berbasis keistimewaan DIY.","Rp","13219609280.0"], [3232,"Total Realisasi Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Danais yang telah direalisasikan oleh Pemkot Yogyakarta dalam satu tahun anggaran sesuai laporan keuangan pemerintah daerah.","Rp","84511048963.0"], [3233,"Usulan Anggaran Keistimewaan per Urusan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dana yang diusulkan oleh Pemkot Yogyakarta berdasarkan masing-masing urusan keistimewaan kepada Pemerintah Provinsi DIY.","Rp","266704876794.0"], [3234,"Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase antara realisasi output kegiatan urusan keistimewaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.","%","100"], [3235,"Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.","Dokumen","1.0"], [3236,"Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.","Dokumen","1.0"], [3237,"Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn Perkada","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.","Dokumen","1.0"], [3238,"Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan.","Ada/Tidak Ada","n/a"], [3239,"Jumlah program RKPD Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.","Program","121.0"], [3240,"Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.","Program","121.0"], [3241,"Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Tingkat kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD dalam perencanaan pembangunan tahunan.","%","100"], [3242,"Jumlah program APBD Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program yang memperoleh alokasi dalam APBD pada tahun berjalan.","Program","121.0"], [3243,"Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Banyaknya program prioritas RKPD yang ditindaklanjuti dalam APBD.","Program","121.0"], [3244,"Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program atau kegiatan yang direncanakan dalam APBD namun tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.","Program","0.0"], [3245,"Jumlah program dalam APBD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Total keseluruhan program yang tercantum dalam dokumen APBD.","Program","121.0"], [3246,"Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Perbandingan antara jumlah program/kegiatan yang tidak terlaksana terhadap jumlah program/kegiatan yang direncanakan.","%","0"], [3247,"Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Perbandingan antara jumlah sasaran pembangunan daerah yang tercapai terhadap jumlah sasaran yang ditetapkan.","%","9969"], [3248,"Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Nilai hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai Permenpan RB.","Nilai","84.84"], [3249,"Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran.","%","997"], [3250,"Jumlah program RKPD tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.","Program","121.0"], [3251,"Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.","Program","121.0"], [3252,"Target Penurunan Angka Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase atau nilai target penurunan angka kemiskinan sesuai dokumen perencanaan pembangunan.","%","613 - 648"], [3253,"Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Banyaknya program lintas sektor yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan.","Program","27.0"], [3254,"Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah kegiatan operasional yang dilakukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.","Kegiatan","35.0"], [3255,"Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Total dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan/program pengentasan kemiskinan.","Rp (Milyar)","92210432000.0"], [3256,"Jumlah Program pemerintah dalam mengurangi ketimpangan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.","Program","n/a"], [3257,"Jumlah Kegiatan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi.","Kegiatan","n/a"], [3258,"Target Penurunan Angka Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Target yang ditetapkan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada periode tertentu.","%","n/a"], [3259,"Jumlah Program Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.","Program","3.0"], [3260,"Jumlah Kegiatan Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Banyaknya kegiatan operasional yang mendukung program penurunan pengangguran.","Kegiatan","6.0"], [3261,"Jumlah Anggaran Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan/program pengurangan pengangguran.","Rp (Milyar)","3411635810.0"], [3262,"Indeks Perencanaan Pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran komposit yang menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan integrasi, konsistensi, dan efektivitas program.","Poin","99,67"], [3263,"Capaian sasaran pemkot","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase target kinerja Pemerintah Kota yang berhasil dicapai pada periode tertentu.","%","99,69"], [3264,"Capaian sasaran Perangkat daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase target kinerja tiap perangkat daerah yang tercapai dibandingkan target dalam dokumen perencanaan.","%","99.61"], [3265,"Capaian program perangkat daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase pelaksanaan output program perangkat daerah terhadap target yang ditetapkan.","%","99,71"], [3266,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","AA"], [3267,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","Nilai","n/a"], [3268,"Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Rasio antara jumlah analisa data yang digunakan dalam perencanaan terhadap total analisa yang tersedia.","%","100,00%"], [3269,"Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Banyaknya hasil analisa data yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan.","Nilai","569.0"], [3270,"Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Total seluruh analisa data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan pembangunan.","Nilai","569.0"], [3271,"Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Tingkat kesesuaian antara capaian kinerja sasaran daerah dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.","%","99,69%"], [3272,"Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Rasio kesesuaian capaian sektor infrastruktur dan kewilayahan terhadap target RPJMD.","%","99,53%"], [3273,"Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase target kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai.","Program","99,25%"], [3274,"Capaian program infrastruktur dan kewilayahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Realisasi output dari program pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.","Program","99,80%"], [3275,"Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase kesesuaian antara capaian sektor perekonomian dan SDA dengan target pembangunan daerah.","%","99,88%"], [3276,"Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Capaian target kinerja perangkat daerah di bidang ekonomi dan SDA.","Program","99,99%"], [3277,"Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Realisasi hasil pelaksanaan program perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA.","Program","99,77%"], [3278,"Skor rata-rata inovasi perangkat daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Nilai rata-rata indeks inovasi daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.","Poin","88,84"], [3279,"Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Rasio hasil litbang yang dimanfaatkan dalam kebijakan terhadap total hasil litbang yang dihasilkan.","%","93,75"], [3280,"Kajian telah masuk jurnal/DSS","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah kajian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah atau sistem DSS (Decision Support System).","Kajian","100,00"], [3281,"Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah hasil kajian yang telah disampaikan secara resmi kepada perangkat daerah terkait.","Kajian","100,00"], [3282,"Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Banyaknya hasil kajian yang digunakan OPD sebagai dasar pertimbangan kebijakan atau program.","Kajian","100,00"], [3283,"Kajian terimplementasi pada program OPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah hasil kajian yang telah diterapkan dalam pelaksanaan program kerja perangkat daerah.","Kajian","37,50"], [3284,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP.","Nilai","A"], [3285,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP.","Nilai","A"], [3286,"Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Indeks komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan metodologi Bappenas/BPS.","-","89,14"], [3287,"KEUANGAN","","","",""], [3288,"Pengelolaan Aset","","","",""], [3289,"Jumlah Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, meliputi seluruh kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.","Unit","1707739.0"], [3290,"Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, peralatan, dan mesin.","Unit","1671806.0"], [3291,"Jumlah Aset Daerah Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan.","Unit","35933.0"], [3292,"Nilai Aset/Barang Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total nilai buku aset/barang milik daerah sesuai hasil inventarisasi dan penilaian aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.","Rp ","6850330842030.42"], [3293,"Nilai Aset/Barang Daerah Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai aset daerah berupa barang bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah.","Rp ","121153795795.32"], [3294,"Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai aset daerah berupa barang tidak bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah.","Rp ","6729177046235.1"], [3295,"Nilai Akumulasi Penyusutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah total penyusutan aset tetap daerah yang telah dibebankan selama masa manfaat aset tersebut.","Rp ","3182821794501.19"], [3296,"Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai penyusutan akumulatif atas aset bergerak daerah (kendaraan, peralatan, mesin).","Rp ","819716592289.35"], [3297,"Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai penyusutan akumulatif atas aset tidak bergerak daerah (bangunan, infrastruktur).","Rp ","2363105202211.84"], [3298,"Opini Pemeriksaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (WTP, WDP, TMP, atau Disclaimer).","-","n/a"], [3299,"Ringkasan APBD","","","",""], [3300,"Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Semua penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","35752407.0"], [3301,"Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.","Rp (Juta)","17052057.0"], [3302,"Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.","Rp (Juta)","11812061.0"], [3303,"Retribusi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","1523513.0"], [3304,"Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan yang berasal dari bagian laba BUMD, penyertaan modal daerah, atau investasi pemerintah daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3305,"Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan aset, bunga deposito, dan denda.","Rp (Juta)","3716484.0"], [3306,"Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara total PAD dengan total belanja dalam APBD, menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah.","%","583"], [3307,"Persentase Pertumbuhan PAD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3308,"Persentase PAD Terhadap Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.","%","n/a"], [3309,"Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","Rp (Juta)","1870035.0"], [3310,"Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu atas penerimaan pajak atau sumber daya alam yang dibagi ke daerah.","Rp (Juta)","25358.0"], [3311,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara nilai DBH terhadap total dana perimbangan.","%","014"], [3312,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kontribusi DBH terhadap total pendapatan daerah.","%","007"], [3313,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara DBH dengan total belanja daerah.","%","009"], [3314,"Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Laju pertumbuhan DBH dari tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3315,"Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Laju pertumbuhan total dana perimbangan antar tahun.","%","n/a"], [3316,"Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara dana perimbangan dengan total belanja daerah.","%","6393"], [3317,"Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.","Rp (Juta)","15237503.0"], [3318,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase DAU dibandingkan total dana perimbangan.","%","1876"], [3319,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi DAU terhadap total pendapatan daerah.","%","893"], [3320,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara nilai DAU dan total belanja daerah.","%","901"], [3321,"Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kenaikan DAU dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3322,"Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional.","Rp (Juta)","3437488.0"], [3323,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi DAK terhadap total dana perimbangan.","%","423"], [3324,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase DAK terhadap total pendapatan daerah.","%","201"], [3325,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi DAK terhadap total nilai APBD.","%","203"], [3326,"Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kenaikan nilai DAK dari tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3327,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Penerimaan daerah selain PAD, dana perimbangan, dan pembiayaan, yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan.","Rp (Juta)","0.0"], [3328,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan yang berasal dari hibah pemerintah, lembaga, atau pihak lain.","Rp (Juta)","0.0"], [3329,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana Darurat","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan daerah dari pemerintah pusat untuk keperluan mendesak (misalnya bencana).","Rp (Juta)","0.0"], [3330,"Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana yang diterima dari provinsi atau daerah lain atas pembagian pajak daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3331,"Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah nilai nominal dana bagi hasil pajak antar daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3332,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara DBH antar daerah terhadap kategori “lain-lain pendapatan yang sah”.","%","0"], [3333,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi DBH antar daerah terhadap total pendapatan daerah.","%","0"], [3334,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio antara DBH antar daerah terhadap total belanja daerah.","%","0"], [3335,"Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kenaikan DBH antar daerah dari tahun sebelumnya.","%","0"], [3336,"Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyesuaian fiskal dan otonomi khusus.","Rp (Juta)","0.0"], [3337,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total “lain-lain pendapatan yang sah”.","%","0"], [3338,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio dana penyesuaian terhadap total pendapatan daerah.","%","0"], [3339,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara nilai dana penyesuaian dengan total belanja daerah.","%","0"], [3340,"Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Laju pertumbuhan nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus antar tahun.","%","0"], [3341,"Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana transfer antar pemerintah daerah yang bersifat bantuan keuangan.","Rp (Juta)","n/a"], [3342,"Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara total pendapatan dengan total belanja daerah, mencerminkan keseimbangan fiskal.","%","12223"], [3343,"Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Laju pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3344,"Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Semua pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","29251133.0"], [3345,"Belanja Tidak Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran daerah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu.","Rp (Juta)","15051927.0"], [3346,"Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Komponen belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.","Rp (Juta)","12382608.0"], [3347,"Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara belanja tidak langsung pegawai dengan total belanja langsung.","%","8227"], [3348,"Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah.","%","4233"], [3349,"Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung yang terealisasi untuk kebutuhan aparatur pemerintah.","Rp (Juta)","0.0"], [3350,"Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kenaikan atau penurunan belanja tidak langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3351,"Belanja Bunga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berjalan.","Rp (Juta)","0.0"], [3352,"Belanja Subsidi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran daerah untuk memberikan bantuan harga kepada masyarakat agar harga barang/jasa tertentu tetap terjangkau.","Rp (Juta)","0.0"], [3353,"Belanja Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.","Rp (Juta)","2532535.0"], [3354,"Belanja Bantuan Sosial","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat guna melindungi dari risiko sosial.","Rp (Juta)","12458.0"], [3355,"Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran daerah dalam rangka bagi hasil penerimaan tertentu kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain, atau pemerintahan desa.","Rp (Juta)","0.0"], [3356,"Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain atau pemerintahan desa.","Rp (Juta)","0.0"], [3357,"Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya.","Rp (Juta)","124326.0"], [3358,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah.","Rp (Juta)","14199206.0"], [3359,"Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja untuk honorarium atau pembayaran tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.","Rp (Juta)","1569704.0"], [3360,"Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara nilai belanja langsung pegawai dengan total belanja langsung.","%","161"], [3361,"Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio belanja langsung pegawai terhadap total belanja daerah.","%","093"], [3362,"Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase perubahan belanja langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3363,"Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase perubahan total belanja langsung daerah dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3364,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja daerah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.","Rp (Juta)","11805798.0"], [3365,"Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung.","%","121"], [3366,"Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah.","%","698"], [3367,"Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kenaikan atau penurunan belanja barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3368,"Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.","Rp (Juta)","823704.0"], [3369,"Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio antara belanja modal terhadap total belanja langsung daerah.","%","084"], [3370,"Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang menunjukkan proporsi investasi pemerintah.","%","049"], [3371,"Persentase Pertumbuhan Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase perubahan nilai belanja modal dibanding tahun sebelumnya.","%","n/a"], [3372,"Persentase Pertumbuhan Total Belanja","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase perubahan total belanja daerah dibandingkan periode sebelumnya.","%","n/a"], [3373,"Pajak Daerah","","","",""], [3374,"Pajak Hotel","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, rumah penginapan, losmen, dan sejenisnya.","Rp","5415676.0"], [3375,"Pajak Restoran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga.","Rp","2218684.0"], [3376,"Pajak Hiburan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, bioskop, pertandingan olahraga, dan sejenisnya.","Rp","315498.0"], [3377,"Pajak Reklame","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang, jasa, atau kegiatan.","Rp (Juta)","207942.0"], [3378,"Pajak Penerangan Jalan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, digunakan untuk penerangan jalan umum.","Rp (Juta)","1567661.0"], [3379,"Pajak Parkir","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan.","Rp (Juta)","0.0"], [3380,"Pajak Air Tanah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan untuk keperluan tertentu.","Rp (Juta)","95983.0"], [3381,"Pajak Sarang Burung Walet","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.","Rp (Juta)","10313.0"], [3382,"Pajak Bumi dan Bangunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).","Rp (Juta)","0.0"], [3383,"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan daerah.","Rp (Juta)","1100663.0"], [3384,"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, warisan, hibah, dan peralihan hak lainnya.","Rp (Juta)","786822.0"], [3385,"Retribusi Daerah","","","",""], [3386,"Retribusi Jasa Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.","Rp (Juta)","1177876.0"], [3387,"Retribusi Pelayanan Kesehatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.","Rp (Juta)","372926.0"], [3388,"Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang disediakan oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","121868.0"], [3389,"Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pemakaman, pengabuan, dan/atau pemeliharaan makam.","Rp (Juta)","0.0"], [3390,"Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah.","Rp (Juta)","142778.0"], [3391,"Retribusi Pelayanan Pasar","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan dan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","242536.0"], [3392,"Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan teknis operasionalnya.","Rp (Juta)","409.0"], [3393,"Retribusi Pengolahan Limbah Cair","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3394,"Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.","Rp (Juta)","0.0"], [3395,"Retribusi Jasa Usaha","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial.","Rp (Juta)","293678.0"], [3396,"Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas penggunaan barang milik daerah oleh pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomi.","Rp (Juta)","130467.0"], [3397,"Retribusi Tempat Pelelangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas penyediaan fasilitas pelelangan umum oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3398,"Retribusi Terminal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas penggunaan fasilitas terminal kendaraan yang dikelola oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","65265.0"], [3399,"Retribusi Tempat Khusus Parkir","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas penggunaan fasilitas tempat parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","86693.0"], [3400,"Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan penginapan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","1606.0"], [3401,"Retribusi Rumah Potong Hewan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik pemerintah daerah.","Rp (Juta)","901.0"], [3402,"Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas hasil produksi usaha daerah seperti pabrik, kebun, atau unit produksi milik pemerintah daerah.","Rp (Juta)","8747.0"], [3403,"Retribusi Perizinan Tertentu","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pengaturan kegiatan masyarakat atau dunia usaha.","Rp (Juta)","1773.0"], [3404,"Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan kepada masyarakat.","Rp (Juta)","0.0"], [3405,"Retribusi Izin Gangguan (HO)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin gangguan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.","Rp (Juta)","0.0"], [3406,"Retribusi Izin Trayek","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pemberian izin trayek bagi kendaraan umum dalam wilayah kewenangan daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3407,"Retribusi Izin Usaha Perikanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pungutan daerah atas pelayanan perizinan bagi usaha di bidang perikanan tangkap atau budidaya di wilayah daerah.","Rp (Juta)","0.0"], [3408,"Pinjaman Daerah","","","",""], [3409,"Pinjaman Daerah Dalam Negeri","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan atau pihak lain di dalam negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.","Rp","0.0"], [3410,"Pinjaman Daerah Luar Negeri","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah sesuai ketentuan perundangan.","Rp","0.0"], [3411,"Pinjaman Daerah Luar Negeri Pemerintah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pinjaman yang diterima pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundangan.","Rp","0.0"], [3412,"Pinjaman Daerah Luar Negeri Swasta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan swasta asing dengan persetujuan pemerintah pusat.","Rp","0.0"], [3413,"Pinjaman Daerah Obligasi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana yang diperoleh melalui penerbitan obligasi daerah untuk membiayai investasi pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah.","Rp","0.0"], [3414,"Belanja Operasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.","Rp","1790533974907.0"], [3415,"Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.","Rp","296224425411.0"], [3416,"Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya.","Rp","3545062000.0"], [3417,"Belanja Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau pihak lain dalam bentuk bagi hasil pajak, bantuan keuangan, dan transfer lainnya.","Rp","1063729590.0"], [3418,"Porporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pembagian belanja daerah berdasarkan jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal, transfer, dan lainnya) dalam APBD Kota Yogyakarta.","%","9022"], [3419,"Penetapan APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui persetujuan DPRD dan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.","Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu","Tepat"], [3420,"BLUD Taman Pintar","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Unit layanan publik berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas keuangan.","Rp","n/a"], [3421,"Total Sektor Pariwisata","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap PAD atau perekonomian daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan kegiatan wisata lainnya.","Rp","308918802903.0"], [3422,"Total PAD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.","Rp","n/a"], [3423,"Jumlah Pajak di Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total penerimaan pajak daerah dari berbagai jenis pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak bumi dan bangunan.","Jenis","10.0"], [3424,"Jumlah Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.","Jenis","14.0"], [3425,"Nilai IPKD di Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menunjukkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai indikator Kemendagri.","Skor","n/a"], [3426,"Rata-rata Nilai IPKD di Indonesia","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai rata-rata nasional dari IPKD yang mencerminkan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.","Skor","n/a"], [3427,"Pembiayaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","21044816.0"], [3428,"Penerimaan pembiayaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Sumber dana pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, atau penerimaan kembali pinjaman.","Rp (Juta)","27541506.0"], [3429,"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Sisa dana dari realisasi pendapatan dan belanja pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun berikutnya.","Rp (Juta)","27541216.0"], [3430,"Total SILPA","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah keseluruhan sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang belum digunakan.","Rp","19956005702890.0"], [3431,"Persentase SILPA","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase nilai SILPA terhadap total APBD, menggambarkan efisiensi pelaksanaan anggaran daerah.","%","898"], [3432,"Penerimaan kembali pemberian pinjaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pengembalian dana pinjaman yang sebelumnya diberikan pemerintah daerah kepada pihak ketiga.","Rp (Juta)","3.0"], [3433,"Pengeluaran pembiayaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Semua pengeluaran pembiayaan yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.","Rp (Juta)","64967.0"], [3434,"Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Penempatan dana daerah pada BUMD, lembaga keuangan, atau perusahaan lain untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau pelayanan umum.","Rp (Juta)","64967.0"], [3435,"Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan.","Rp (Juta)","20066125.0"], [3436,"Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total dana yang benar-benar diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari seluruh sumber pendapatan selama satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","208158028491.0"], [3437,"Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang telah dibelanjakan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","209136719191.0"], [3438,"Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta dari Pos Bagi Hasil Pajak menurut Jenis Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan jenis pajak tertentu.","Rp (Juta)","52835068.0"], [3439,"PPh Pasal 21","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi.","Rp (Juta)","49984016.0"], [3440,"PPh Pasal 25 dan Pasal 29","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran (Pasal 25) dan kekurangan pajak yang harus dibayar (Pasal 29).","Rp (Juta)","n/a"], [3441,"Cukai Hasil Tembakau (CHT)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana bagi hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil.","Rp (Juta)","1336386.0"], [3442,"Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah.","Rp (Juta)","n/a"], [3443,"(SDA) Kehutanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor kehutanan termasuk iuran hasil hutan dan provisi sumber daya hutan.","Rp (Juta)","31086.0"], [3444,"Provisi Sumber Daya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Penerimaan negara atau daerah dari pemanfaatan sumber daya alam berupa iuran, royalti, atau kompensasi lainnya.","Rp (Juta)","n/a"], [3445,"Sumber Daya Alam (SDA) Perikan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam sektor perikanan tangkap dan budidaya.","Rp (Juta)","1073811.0"], [3446,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total jumlah subjek pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Yogyakarta.","Orang","98018.0"], [3447,"Jumlah Wajib Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total wajib pajak aktif yang terdaftar di pemerintah daerah untuk berbagai jenis pajak daerah.","Orang","n/a"], [3448,"Target Wajib Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah wajib pajak yang ditargetkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada tahun anggaran tertentu.","Orang","1346.0"], [3449,"Wajib Pajak yang Melunasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah wajib pajak yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pajaknya.","Orang","2097.0"], [3450,"Jumlah Penetapan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan pajak.","Rp (Juta)","n/a"], [3451,"Target Penetapan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai target pajak yang direncanakan untuk ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.","Rp (Juta)","145836418437.0"], [3452,"Realisasi Penetapan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai pajak yang berhasil ditetapkan dan diterima berdasarkan hasil realisasi pendapatan daerah.","Rp (Juta)","108567017904.0"], [3453,"Pagu Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu di daerah.","Rp (Juta)","17719453.0"], [3454,"Realisasi Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Dana Alokasi Khusus yang benar-benar diserap dan digunakan oleh daerah dalam tahun anggaran berjalan.","Rp (Juta)","2081479.0"], [3455,"Pagu Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah.","Rp (Juta)","69120825.0"], [3456,"Realisasi Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah DAU yang diterima dan digunakan oleh daerah sesuai peruntukan.","Rp (Juta)","67392086.0"], [3457,"Pagu Dana Bagi Hasil Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk daerah.","Rp (Juta)","5959966.0"], [3458,"Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana bagi hasil pajak yang benar-benar diterima dan dibukukan oleh daerah.","Rp (Juta)","525036.0"], [3459,"Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana bagi hasil SDA dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah.","Rp (Juta)","8347.0"], [3460,"Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana bagi hasil SDA yang diterima dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.","Rp (Juta)","33147.0"], [3461,"Total Pagu Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah keseluruhan dana transfer pusat ke daerah (DAU, DAK, DBH) yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran.","Rp (Juta)","92883715.0"], [3462,"Total Realisasi Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah total dana perimbangan yang telah diterima dan digunakan oleh daerah.","Rp (Juta)","93490382.0"], [3463,"Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya.","%","n/a"], [3464,"Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Perbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah; menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah.","%","4108"], [3465,"Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Triwulan=3; D=4)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Klasifikasi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan tingkat kewajaran penyajian laporan.","Angka","1.0"], [3466,"Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana kantor sesuai standar pelayanan minimal.","%","n/a"], [3467,"Data Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","","",""], [3468,"Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Indeks gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kriteria Kemendagri.","Poin","98,88"], [3469,"Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam proses penyusunan rencana anggaran daerah.","Poin","100.0"], [3470,"Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Indikator yang menilai ketepatan dan efisiensi pengelolaan kas, penerimaan, dan pengeluaran daerah.","Poin","95,5"], [3471,"Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Ukuran keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.","Poin","100.0"], [3472,"Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Indikator yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan Kemendagri.","Poin","95,12"], [3473,"Nilai Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sesuai realisasi tahun anggaran berjalan.","Rp","842.865.622.059,51"], [3474,"Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Nilai","n/a"], [3475,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh Inspektorat.","%","n/a"], [3476,"Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase jumlah dokumen penganggaran yang disahkan tepat waktu terhadap total dokumen penganggaran.","%","100 %"], [3477,"Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dokumen APBD, DPA, dan dokumen anggaran lain yang disahkan sesuai jadwal ketentuan.","Dokumen","4.0"], [3478,"Jumlah dokumen penganggaran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total seluruh dokumen anggaran daerah yang disusun pada tahun anggaran berjalan.","Dokumen","4.0"], [3479,"Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase OPD yang memperoleh predikat baik dalam hasil penilaian laporan keuangan oleh Inspektorat.","%","100,00%"], [3480,"Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah perangkat daerah yang memperoleh penilaian baik pada laporan keuangannya.","OPD","41.0"], [3481,"Persentase penyerapan belanja daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase realisasi belanja daerah terhadap total pagu anggaran dalam tahun berjalan.","%","95,50%"], [3482,"Realisasi belanja daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang benar-benar dibelanjakan oleh daerah selama periode anggaran.","Rp","2.168.217.552.145"], [3483,"Perencanaan belanja daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dokumen dan proses penyusunan alokasi anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan.","Rp","2.270.266.425.605"], [3484,"Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase OPD yang memperoleh penilaian baik dalam pengelolaan aset/barang milik daerah.","%","100,00%"], [3485,"Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah perangkat daerah dengan kategori baik dalam pengelolaan aset daerah.","OPD","41.0"], [3486,"Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana.","Nilai","75.503.991.760"], [3487,"Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase capaian realisasi PAD dari sumber non pajak terhadap target yang ditetapkan.","%","113,03%"], [3488,"Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana.","Nilai","75.503.991.760"], [3489,"Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai realisasi penerimaan PAD dari sumber non pajak dan non usaha daerah lainnya.","Rp","85.343.164.803"], [3490,"Nilai pendapatan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total penerimaan pajak daerah sesuai realisasi tahun anggaran berjalan.","Rp","575.834.201.429,00"], [3491,"Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai tunggakan pajak yang berhasil ditagih dan dibayar pada periode tertentu.","Rp","28.758.278.740,00"], [3492,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk BPKAD oleh Inspektorat.","Nilai","A"], [3493,"Jumlah belanja urusan pendidikan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan pendidikan.","Rp","613160384509.0"], [3494,"Persentase Belanja Pendidikan (20%)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase minimal alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari total APBD.","%","2758"], [3495,"Jumlah belanja urusan kesehatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan kesehatan.","Rp","370267901785.0"], [3496,"Persentase Belanja Kesehatan (10%)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja kesehatan terhadap total APBD daerah yang wajib minimal 10% di luar gaji sesuai amanat UU.","%","1665"], [3497,"KEPEGAWAIAN","","","",""], [3498,"Aparatur Negara","","","",""], [3499,"Jumlah PNS Golongan I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","7.0"], [3500,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3501,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3502,"Jumlah PNS Golongan II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","1176.0"], [3503,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3504,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3505,"Jumlah PNS Golongan III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","3570.0"], [3506,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3507,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3508,"Jumlah PNS Golongan IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","782.0"], [3509,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3510,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3511,"Jumlah Pejabat Struktural Eselon I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","0.0"], [3512,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","0.0"], [3513,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","0.0"], [3514,"Jumlah Pejabat Struktural Eselon II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","32.0"], [3515,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3516,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3517,"Jumlah Pejabat Struktural Eselon III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","156.0"], [3518,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3519,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3520,"Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","488.0"], [3521,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3522,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","n/a"], [3523,"Jumlah Pensiunan PNS","","","",""], [3524,"Jumlah Pejabat Fungsional Auditor","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.","Orang","50.0"], [3525,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.","Orang","n/a"], [3526,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.","Orang","n/a"], [3527,"Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.","Orang","5.0"], [3528,"Laki-Laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.","Orang","n/a"], [3529,"Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.","Orang","n/a"], [3530,"Jumlah Pensiunan PNS Golongan I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","0.0"], [3531,"Jumlah Pensiunan PNS Golongan II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","22.0"], [3532,"Jumlah Pensiunan PNS Golongan III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","92.0"], [3533,"Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","160.0"], [3534,"Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ","","","",""], [3535,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","17.0"], [3536,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","71.0"], [3537,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","Orang","505.0"], [3538,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan","Orang","1226.0"], [3539,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan","Orang","2976.0"], [3540,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan","Orang","738.0"], [3541,"Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan","Orang","2.0"], [3542,"Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta","","","",""], [3543,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","3898.0"], [3544,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Tamat SD atau sederajat)","Orang","14.0"], [3545,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMP dan sederajat)","Orang","53.0"], [3546,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMA dan sederajat)","Orang","342.0"], [3547,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Diploma)","Orang","810.0"], [3548,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata I)","Orang","2206.0"], [3549,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata II)","Orang","472.0"], [3550,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata III)","Orang","1.0"], [3551,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Golongan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","3898.0"], [3552,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","7.0"], [3553,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","761.0"], [3554,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","2537.0"], [3555,"Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","593.0"], [3556,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural dalam satu tahun","Orang","239.0"], [3557,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahun","Orang","0.0"], [3558,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahun","Orang","18.0"], [3559,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahun","Orang","79.0"], [3560,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahun","Orang","142.0"], [3561,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon V","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat struktural eselon V di DIY dalam satu tahun","Orang","0.0"], [3562,"Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Dinas Daerah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","2312.0"], [3563,"Jumlah Pensiunan Kantor Dinas Daerah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan.","Orang","97.0"], [3564,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan","Orang","n/a"], [3565,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat","Orang","n/a"], [3566,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat","Orang","n/a"], [3567,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat","Orang","n/a"], [3568,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma","Orang","n/a"], [3569,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1","Orang","n/a"], [3570,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2","Orang","n/a"], [3571,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3","Orang","n/a"], [3572,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Golongan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Golongan","Orang","n/a"], [3573,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan I","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan I","Orang","n/a"], [3574,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan II","Orang","n/a"], [3575,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan III","Orang","n/a"], [3576,"Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IV","Orang","n/a"], [3577,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah ","Orang","n/a"], [3578,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I ","Orang","n/a"], [3579,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-laki","Orang","n/a"], [3580,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Perempuan","Orang","n/a"], [3581,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II","Orang","n/a"], [3582,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-laki","Orang","n/a"], [3583,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Perempuan","Orang","n/a"], [3584,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III","Orang","n/a"], [3585,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-laki","Orang","n/a"], [3586,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Perempuan","Orang","n/a"], [3587,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV","Orang","n/a"], [3588,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-laki","Orang","n/a"], [3589,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Perempuan","Orang","n/a"], [3590,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum ","Orang","n/a"], [3591,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-laki","Orang","n/a"], [3592,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Perempuan","Orang","n/a"], [3593,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu ","Orang","n/a"], [3594,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-laki","Orang","n/a"], [3595,"Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Perempuan","Orang","n/a"], [3596,"Jumlah Pejabat Fungsional","","","",""], [3597,"Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis Daerah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis Daerah","Orang","n/a"], [3598,"Jumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis Daerah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis Daerah","Orang","n/a"], [3599,"Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta","","","",""], [3600,"Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah ","Orang","7.0"], [3601,"Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki","Orang","n/a"], [3602,"Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan","Orang","n/a"], [3603,"Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan ","Orang","12.0"], [3604,"Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki","Orang","5.0"], [3605,"Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan","Orang","7.0"], [3606,"Jumlah Pegawai Bagian Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Hukum","Orang","17.0"], [3607,"Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki","Orang","8.0"], [3608,"Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan","Orang","9.0"], [3609,"Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Organisasi","Orang","18.0"], [3610,"Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki","Orang","6.0"], [3611,"Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan","Orang","12.0"], [3612,"Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol","Orang","21.0"], [3613,"Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki","Orang","13.0"], [3614,"Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan","Orang","8.0"], [3615,"Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Orang","13.0"], [3616,"Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki","Orang","7.0"], [3617,"Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan","Orang","6.0"], [3618,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan","Orang","10.0"], [3619,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki","Orang","7.0"], [3620,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan","Orang","3.0"], [3621,"Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat","Orang","11.0"], [3622,"Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki","Orang","7.0"], [3623,"Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan","Orang","4.0"], [3624,"Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa","Orang","31.0"], [3625,"Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki","Orang","18.0"], [3626,"Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan","Orang","13.0"], [3627,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan","Orang","13.0"], [3628,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki","Orang","6.0"], [3629,"Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan","Orang","7.0"], [3630,"Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","Orang","39.0"], [3631,"Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki","Orang","20.0"], [3632,"Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan","Orang","19.0"], [3633,"Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Inspektorat","Orang","75.0"], [3634,"Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki","Orang","23.0"], [3635,"Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan","Orang","52.0"], [3636,"Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan","Orang","29.0"], [3637,"Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki","Orang","13.0"], [3638,"Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan","Orang","16.0"], [3639,"Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Orang","32.0"], [3640,"Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki","Orang","16.0"], [3641,"Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan","Orang","16.0"], [3642,"Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan ","Orang","69.0"], [3643,"Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki","Orang","46.0"], [3644,"Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan","Orang","23.0"], [3645,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan ","Orang","79.0"], [3646,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki","Orang","41.0"], [3647,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan","Orang","38.0"], [3648,"Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup ","Orang","168.0"], [3649,"Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki","Orang","132.0"], [3650,"Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan","Orang","36.0"], [3651,"Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ","Orang","38.0"], [3652,"Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki","Orang","20.0"], [3653,"Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan","Orang","18.0"], [3654,"Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ","Orang","67.0"], [3655,"Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki","Orang","28.0"], [3656,"Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan","Orang","39.0"], [3657,"Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ","Orang","98.0"], [3658,"Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki","Orang","62.0"], [3659,"Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan","Orang","36.0"], [3660,"Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan ","Orang","62.0"], [3661,"Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki","Orang","51.0"], [3662,"Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan","Orang","11.0"], [3663,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ","Orang","33.0"], [3664,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki","Orang","13.0"], [3665,"Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan","Orang","20.0"], [3666,"Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ","Orang","80.0"], [3667,"Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki","Orang","43.0"], [3668,"Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan","Orang","37.0"], [3669,"Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ","Orang","34.0"], [3670,"Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki","Orang","18.0"], [3671,"Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan","Orang","16.0"], [3672,"Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan ","Orang","826.0"], [3673,"Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki","Orang","135.0"], [3674,"Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan","Orang","691.0"], [3675,"Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ","Orang","2041.0"], [3676,"Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki","Orang","622.0"], [3677,"Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan","Orang","1419.0"], [3678,"Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ","Orang","73.0"], [3679,"Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki","Orang","27.0"], [3680,"Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan","Orang","46.0"], [3681,"Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ","Orang","69.0"], [3682,"Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki","Orang","61.0"], [3683,"Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan","Orang","8.0"], [3684,"Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan ","Orang","64.0"], [3685,"Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki","Orang","26.0"], [3686,"Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan","Orang","38.0"], [3687,"Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana ","Orang","36.0"], [3688,"Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana Laki-laki","Orang","8.0"], [3689,"Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga\nBerencana Perempuan","Orang","28.0"], [3690,"Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja ","Orang","137.0"], [3691,"Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki","Orang","113.0"], [3692,"Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan","Orang","24.0"], [3693,"Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ","Orang","56.0"], [3694,"Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki","Orang","21.0"], [3695,"Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan","Orang","35.0"], [3696,"Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ","Orang","124.0"], [3697,"Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki","Orang","55.0"], [3698,"Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan","Orang","69.0"], [3699,"Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ","Orang","66.0"], [3700,"Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki","Orang","30.0"], [3701,"Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan","Orang","36.0"], [3702,"Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ","Orang","17.0"], [3703,"Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki","Orang","7.0"], [3704,"Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan","Orang","10.0"], [3705,"Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah ","Orang","29.0"], [3706,"Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki","Orang","17.0"], [3707,"Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan","Orang","12.0"], [3708,"Jumlah total ASN","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang aktif di suatu instansi / daerah / pemerintahan (termasuk PNS dan PPPK jika diklasifikasikan sebagai ASN)","Orang","5535.0"], [3709,"Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan","JPL","115.0"], [3710,"Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal","%","100"], [3711,"Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal","Orang","5535.0"], [3712,"Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan","%","0.0695266272189349"], [3713,"Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat","Orang","47.0"], [3714,"Jumlah total pejabat Struktural","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural (jabatan organisasi: eselon, kepala bidang, direktur, kepala unit, dsb) di instansi pemerintahan","Orang","676.0"], [3715,"Persentase Pelanggaran Pegawai","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase Pelanggaran Pegawai","%","018"], [3716,"Jumlah ASN yang dikenai sanksi","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah ASN yang dikenai sanksi","Orang","10.0"], [3717,"Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah posisi jabatan puncak / pimpinan tinggi (misalnya eselon I, II, atau jabatan setara pimpinan tinggi di daerah: Kepala OPD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dsb)","Orang","32.0"], [3718,"Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan","Orang","3006.0"], [3719,"Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah jabatan administratif (jabatan yang bukan pejabat pimpinan tinggi, namun struktural atau fungsional administratif) di instansi pemerintahan","Orang","1853.0"], [3720,"Data Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","","","",""], [3721,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta","Poin","3325.0"], [3722,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan","Poin","40.0"], [3723,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengadaan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks pengukuran sejauh mana prinsip merit (kompetensi, kualifikasi, integritas) diterapkan dalam proses pengadaan ASN / rekrutmen / seleksi di pemerintahan kota, sebagai bagian dari sistem merit.\n— Sistem merit menurut PermenPAN RB No. 40 Tahun 2018: “kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.","Poin","38.0"], [3724,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir","Poin","875.0"], [3725,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi","Poin","30.0"], [3726,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja","Poin","60.0"], [3727,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin","Poin","40.0"], [3728,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan","Poin","16.0"], [3729,"Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi","Poin","21.0"], [3730,"Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase atau rasio layanan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dsb) yang selesai tepat waktu dibandingkan dengan total permintaan layanan","%","100,00%"], [3731,"Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase PNS yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi (kemampuan / keahlian) dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki","-","n/a"], [3732,"Indeks Kualitas Sumber Daya Aparatur","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Ukuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme.\nSebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin","-","103,57"], [3733,"Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Ukuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme.\nSebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin","%","103,57"], [3734,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Skor atau nilai hasil evaluasi mandiri (self-assessment) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam instansi, yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal.","Poin","AA"], [3735,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Nilai RB (Reformasi Birokrasi) yang dijadikan persentase (misalnya skor 0–100 %) sebagai indikator capaian reformasi birokrasi instansi","%","n/a"], [3736,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Nilai atau hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap unit BKPSDM / OPD Kepegawaian & SDM","Nilai","A"], [3737,"Persentase JF yang Terlayani","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","JF = Jabatan Fungsional. Persentase permohonan layanan terkait jabatan fungsional yang berhasil dilayani dibanding total permohonan layanan JF","%","100,00%"], [3738,"Jumlah JF yang terlayani di tahun N","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah permohonan layanan jabatan fungsional yang diselesaikan (dilayani) pada tahun N","JF","1217.0"], [3739,"Jumlah JF yang mengajukan layanan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah permohonan / aplikasi layanan jabatan fungsional yang diajukan selama tahun N","JF","1217.0"], [3740,"Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase data pegawai (ASN) yang berhasil dikumpulkan / dikelola dalam sistem informasi kepegawaian dibanding jumlah total pegawai yang seharusnya dikelola","%","100,00%"], [3741,"Jumlah data yang dikelola pada tahun N","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah rekaman / entri data ASN yang aktif dikelola dalam sistem kepegawaian di tahun N","Data","5.535"], [3742,"Jumlah data pegawai tahun N ","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah total pegawai ASN yang tercatat (harusnya dikelola) pada tahun N","Data","5.535"], [3743,"Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Persentase ASN yang mengikuti pendidikan / diklat / pelatihan dan menyelesaikannya dalam waktu yang dijadwalkan dibanding total ASN yang mengikuti pendidikan.ASN yang menyelesaikan diklat / pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.","%","100,00%"], [3744,"Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pegawai ASN yang menjalani pendidikan atau pelatihan pada waktu yang telah dijadwalkan / sesuai rencana pelatihan.","Orang","1.0"], [3745,"Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Total ASN yang terdaftar mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam periode tertentu.","Orang","1.0"], [3746,"Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Rasio antara jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan layanan kepegawaian (dalam persentase).","%","100,00%"], [3747,"Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.","Berkas","2.079"], [3748,"Jumlah permintaan pelayanan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Total permintaan layanan administrasi kepegawaian (permohonan) yang diajukan dalam periode yang diukur.","Berkas","2.079"], [3749,"Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Rasio antara jumlah layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu terhadap total pengajuan layanan kesejahteraan pegawai (dalam persentase).","%","100,00%"], [3750,"Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pengajuan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan sesuai tenggat waktu.","Layanan","6.07"], [3751,"Jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Total permohonan layanan kesejahteraan pegawai yang diajukan dalam periode tertentu.","Layanan","6.07"], [3752,"Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Kategorinisasi RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda DIY (1 = AA; 2 = A; 3 = BB; 4 = B; 5 = CC; 6 = C; 7 = D).","%","118,50%"], [3753,"Jumlah ASN yang tertata","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah ASN yang telah mendapatkan penataan (penyesuaian jabatan, klasifikasi, rotasi, dsb) sesuai kebijakan penataan kepegawaian.","Orang","1307.0"], [3754,"Jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Total jumlah ASN yang menjadi sasaran penataan dalam kebijakan penataan kepegawaian di daerah atau instansi.","Orang","1.103"], [3755,"Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Rasio antara jumlah penilaian kinerja PNS/ASN yang telah selesai terhadap total PNS/ASN yang harus dinilai.","%","100,00%"], [3756,"Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah penilaian kinerja pegawai (PNS/ASN) yang sudah diselesaikan dalam periode tertentu.","Orang","4.709"], [3757,"Jumlah total PNS","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Total pegawai negeri sipil (ASN) yang menjadi objek penilaian atau jumlah keseluruhan PNS di instansi/daerah.","Orang","4.709"], [3758,"Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Rasio antara jumlah ASN yang lulus Diklat terhadap jumlah ASN yang mengikuti diklat.","%","99,36%"], [3759,"Jumlah ASN yang lulus Diklat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah pegawai ASN yang berhasil lulus dari program pendidikan atau pelatihan (diklat).","Orang","2.656"], [3760,"Jumlah ASN yang mengikuti Diklat","Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","Jumlah ASN yang menjadi peserta dalam program pendidikan atau pelatihan (diklat).","Orang","2.673"], [3761,"INSPEKTORAT","","","",""], [3762,"Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan","","","",""], [3763,"Temuan Hasil Pemeriksaan BPK","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan yang dihasilkan dari audit / pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah atau instansi pemerintah.","Temuan","36.0"], [3764,"Jumlah temuan yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah dari temuan BPK yang telah mendapat aksi atau tindak lanjut resmi oleh instansi terkait.","Rekomendasi","107.0"], [3765,"Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta","Inspektorat Daerah","Rasio antara jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan BPK di Kota Yogyakarta (dalam persentase).","%","100"], [3766,"Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi yang diajukan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kepada instansi/daerah.","Rekomendasi","96.0"], [3767,"Tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuai","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dan hasilnya sesuai dengan rekomendasi tersebut (dinyatakan tuntas).","Rekomendasi","96.0"], [3768,"Tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai atau belum tuntas.","Rekomendasi","0.0"], [3769,"Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah.","Temuan","64.0"], [3770,"Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP kepada unit kerja atau instansi terkait.","Rekomendasi","107.0"], [3771,"Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap instansi atau proyek pemerintah.","Rekomendasi","0.0"], [3772,"Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat tingkat provinsi terhadap daerah atau unit di provinsi tersebut.","Rekomendasi","0.0"], [3773,"Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota terhadap instansi/organisasi dalam kota tersebut.","Rekomendasi","64.0"], [3774,"Audit Operasional","Inspektorat Daerah","Pemeriksaan audit yang difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis operasional suatu kegiatan atau unit kerja.","Rekomendasi","62.0"], [3775,"Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik)","Inspektorat Daerah","Audit yang diarahkan pada tema atau isu spesifik dalam instansi atau daerah (misalnya audit lingkungan, audit kinerja sektor tertentu).","Rekomendasi","25.0"], [3776,"Audit dengan Tujuan Tertentu (Kasus)","Inspektorat Daerah","Audit yang terkait dengan kasus khusus tertentu, misalnya dugaan penyimpangan atau audit investigatif.","Rekomendasi","2.0"], [3777,"Data Kinerja Inspektorat Daerah","","","",""], [3778,"Jumlah SKPD dengan Kinerja Sangat Baik (BB)","Inspektorat Daerah","Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan penilaian “Sangat Baik (BB)” dalam evaluasi kinerja.","Unit","24.0"], [3779,"Persentase dari Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD","Inspektorat Daerah","Persentase yang dihitung dari rata-rata capaian program dukungan sasaran SKPD dibanding target, yang menunjukkan seberapa besar SKPD mendukung sasaran daerah.","%","5714"], [3780,"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU)","Inspektorat Daerah","Nilai agregat indikator kinerja yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau instansi.","%","8417"], [3781,"Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK","Inspektorat Daerah","Proses dan pelaksanaan rekomendasi dari temuan BPK untuk perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.","%","96"], [3782,"Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)","Inspektorat Daerah","Jumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah.","%","64"], [3783,"Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)","Inspektorat Daerah","Ukuran kualitas kemampuan dan kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan internal berdasarkan standar audit internal atau regulasi pengawasan pemerintah.","Level","A"], [3784,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Inspektorat Daerah","Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait.","Poin","AA"], [3785,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Inspektorat Daerah","Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB.","%","91,384"], [3786,"Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal","Inspektorat Daerah","Rasio antara jumlah penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan eksternal (misalnya BPK, auditor eksternal) terhadap jumlah hasil pemeriksaan eksternal (dalam persentase).","%","100,00%"], [3787,"Jumlah Penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi/tindakan dari pemeriksaan eksternal yang telah dilaksanakan atau diselesaikan.","%","96"], [3788,"Jumlah hasil pemeriksaan eksternal","Inspektorat Daerah","Total laporan atau temuan pemeriksaan dari auditor eksternal (BPK, BPKP) terhadap instansi atau daerah.","%","96"], [3789,"Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset","Inspektorat Daerah","Persentase rekomendasi pengawasan keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut.","%","100,00%"], [3790,"Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi di bidang keuangan & aset yang sudah mendapat tindak lanjut.","Rekomendasi","26.0"], [3791,"Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang Pengelolaan keuangan dan aset","Inspektorat Daerah","Total rekomendasi pengawasan yang diberikan dalam bidang keuangan & aset.","Rekomendasi","26.0"], [3792,"Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi","Inspektorat Daerah","Persentase rekomendasi pengawasan di bidang pemerintahan/aparatur yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang itu.","%","100,00%"], [3793,"Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi di bidang pemerintahan/aparatur yang telah diimplementasikan.","Rekomendasi","16.0"], [3794,"Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur","Inspektorat Daerah","Total rekomendasi pengawasan dalam bidang pemerintahan/aparatur.","Rekomendasi","16.0"], [3795,"Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat","Inspektorat Daerah","Persentase rekomendasi di bidang ekonomi & kesejahteraan yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut.","%","100,00%"], [3796,"Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi bidang ekonomi/kesejahteraan yang telah dilaksanakan.","Rekomendasi","6.0"], [3797,"Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat","Inspektorat Daerah","Total rekomendasi pengawasan di bidang ekonomi & kesejahteraan.","Rekomendasi","6.0"], [3798,"Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana","Inspektorat Daerah","Rasio antara rekomendasi pengawasan pembangunan sarana/prasarana yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi di bidang itu.","%","100,00%"], [3799,"Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti","Inspektorat Daerah","Jumlah rekomendasi di bidang pembangunan sarana/prasarana yang sudah dilaksanakan.","Rekomendasi","59.0"], [3800,"Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana","Inspektorat Daerah","Total rekomendasi pengawasan dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.","Rekomendasi","59.0"], [3801,"Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana","Inspektorat Daerah","Jumlah perangkat daerah mitra bidang pembangunan sarana/prasarana yang mencapai skor minimal pengendalian intern (misalnya skor ≥ 3,00).","Nilai","45,45%"], [3802,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.","OPD","5.0"], [3803,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana.","OPD","11.0"], [3804,"Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi","Inspektorat Daerah","Jumlah perangkat daerah mitra dalam bidang pemerintahan/aparatur yang mencapai skor pengendalian intern minimal.","Nilai","63,64%"], [3805,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern","Inspektorat Daerah","Jumlah perangkat daerah mitra pemerintahan/aparatur yang memperoleh skor ≥ 3,00 dalam pengendalian intern.","OPD","7.0"], [3806,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah mitra di bidang pemerintahan/aparatur.","OPD","11.0"], [3807,"Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat","Inspektorat Daerah","Jumlah perangkat daerah mitra di bidang pengawasan ekonomi/kesejahteraan yang mencapai skor pengendalian intern minimal.","%","50,00%"], [3808,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan.","OPD","5.0"], [3809,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan.","OPD","10.0"], [3810,"Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset","Inspektorat Daerah","Jumlah perangkat daerah mitra di bidang pengelolaan keuangan/aset yang mencapai skor pengendalian intern minimal.","Nilai","70,00%"], [3811,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset.","OPD","7.0"], [3812,"Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset","Inspektorat Daerah","Total perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset.","OPD","10.0"], [3813,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah","Inspektorat Daerah","Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat kepada Inspektorat Daerah berdasarkan capaian kinerja dan akuntabilitas.","Nilai","A"], [3814,"KESATUAN BANGSA DAN POLITIK","","","",""], [3815,"Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas, atau OKP di DIY pada tahun berkenaan.","Kali","5.0"], [3816,"Organisasi Kemasyarakatan","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. ","Kelompok","34.0"], [3817,"Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama di DIY pada tahun berkenaan.","Kelompok","31.0"], [3818,"Jumlah Orkesmas Berdasarkan Ekonomi Sosial Budaya","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang ekonomi, sosial, dan budaya","Kelompok","1.0"], [3819,"Jumlah Orkesmas Berdasarkan Pendidikan","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang pendidikan","Kelompok","1.0"], [3820,"Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. ","Unit","19.0"], [3821,"Jumlah LSM yang Aktif","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Organisasi masyarakat yang telah terdaftar sebagai LSM/Ormas dan telah melaksanakan kegiatan nyata dalam setahun terakhir","Unit","11.0"], [3822,"Jumlah seluruh LSM","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. ","Unit","19.0"], [3823,"Jumlah LSM Lokal Baru","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Baru di DIY pada tahun berkenaan.","Kelompok","0.0"], [3824,"Total Jumlah LSM Lokal","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal di DIY pada tahun berkenaan.","Kelompok","15.0"], [3825,"Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun anggaran di DIY pada tahun berkenaan.","Unit/Kali","13.0"], [3826,"Persentase penyelesaian potensi konflik sosial","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen (Kominda)","%","86,60%"], [3827,"Jumlah potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya potensi konflik sosial yang telah dilakukan upaya pencegahan atau penanganan hingga mencapai penyelesaian oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.","Kasus","181.0"], [3828,"jumlah potensi konflik sosial yang terjadi","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah potensi konflik yang teridentifikasi atau terjadi dalam periode satu tahun berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen yang merupakan kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik","Kasus","209.0"], [3829,"Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Tingkat individu yang meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dibandingkan dengan jumlah individu yang mengikuti sosialisasi dan diukur melalui pre-test dan post-test","%","83,62%"], [3830,"Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya (akumulasi tahun 2023–2026)","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah individu yang setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pelatihan dinyatakan mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan, diukur melalui evaluasi kegiatan dalam periode 2023–2026.","Orang","1184.0"], [3831,"Jumlah peserta yang disasar (akumulasi 2023–2026)","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah keseluruhan individu atau kelompok yang menjadi target kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pembinaan pada kurun waktu tahun 2023–2026, baik yang telah maupun belum mengikuti kegiatan.","Orang","1416.0"], [3832,"Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah yang menunjukkan proporsi lembaga (seperti sekolah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dll.) yang telah menerima atau mengikuti kegiatan pendidikan politik, dibandingkan dengan total jumlah lembaga yang terdaftar di Kesbangpol","%","74,34%"], [3833,"Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya lembaga (misalnya lembaga pendidikan, ormas, komunitas, atau organisasi masyarakat) yang menjadi target program pendidikan politik sesuai dengan arah kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik (mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik).","Lembaga","252.0"], [3834,"Jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya lembaga (organisasi, ormas, LSM, atau sejenisnya) yang telah terdaftar atau tercatat dalam basis data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pendataan kelembagaan masyarakat.","Lembaga","339.0"], [3835,"Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol), dibandingkan dengan total jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol","%","71,05%"], [3836,"jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah organisasi kemasyarakatan, sosial, politik, atau keagamaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan.","Organisasi","47.0"], [3837,"Jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya organisasi yang telah melalui proses registrasi resmi (pencatatan dan verifikasi) serta memperoleh status terdaftar di pemerintah daerah melalui Bakesbangpol Kota Yogyakarta.","Organisasi","61.0"], [3838,"Jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Total organisasi yang telah dicatat dalam sistem atau database resmi pemerintah daerah (baik terdaftar maupun dalam proses verifikasi) di wilayah Kota Yogyakarta.","Organisasi","152.0"], [3839,"Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan sistem SIDASISCAM yang dientry oleh Kemantren","%","94,17%"], [3840,"Jumlah konflik yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Banyaknya kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan telah ditangani hingga dinyatakan selesai atau tercapai kesepakatan damai, sesuai indikator kinerja bidang ketenteraman dan ketertiban umum (mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2015 dan indikator BPS sektor pemerintahan).","Kasus","113.0"], [3841,"Jumlah konflik yang terjadi (SISDA SISCAM)","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Jumlah kasus konflik sosial yang tercatat melalui Sistem Informasi Daerah (SISDA) atau Sistem Informasi Stabilitas dan Keamanan (SISCAM), baik yang sedang berlangsung maupun yang telah ditindaklanjuti.","Kasus","120.0"], [3842,"Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","","","",""], [3843,"Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Ukuran yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi internal oleh Inspektorat, dinyatakan dalam bentuk nilai atau predikat sebagai berikut:\n 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan)\n 80 – < 90 = A (Memuaskan)\n 70 – < 80= BB (Baik)\n 60 – < 70 = B (Cukup Baik)\n 50 – < 60 = CC (Kurang Baik)\n < 50 = D (Buruk)","Nilai","A"], [3844,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Nilai yang mencerminkan tingkat pencapaian penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi pada OPD, dengan kriteria nilai sebagai berikut:\n -AA (lebih dari 90-100);\n -A (lebih dari 80-90);\n -BB (lebih dari 70-80);\n -B (lebih dari 60-70);\n -CC (lebih dari 50-60);\n -C (lebih dari 30-50); dan\n -D (lebih dari 0-30).","Poin","A"], [3845,"Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase","Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","Hasil penilaian RB Bankesbangpol oleh Inspektorat dengan 8 parameter :\n 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bankesbangpol\n 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bankesbangpol\n 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bankesbangpol\n 4. Indeks Kepuasan Masyarakat\n 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP\n 6. IP ASN Bankesbangpol\n 7. Penilaian Pengawasan arsip internal\n 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik","%","87,876%"], [3846,"DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA","","","",""], [3847,"Penduduk","","","",""], [3848,"Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SD kebawah","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya adalah SD atau lebih rendah, terhadap keseluruhan penduduk usia ≥ 15 tahun.","Orang","n/a"], [3849,"Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMP","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas, indikator pendidikan).","Orang","n/a"], [3850,"Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMA","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).","Orang","n/a"], [3851,"Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat PT","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi (Diploma, S1, S2, atau S3) terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).","Orang","n/a"], [3852,"Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan","BPS Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya berada pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (Sumber: BPS – Sakernas).","Orang","2236.0"], [3853,"Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi","BPS Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha sekunder meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi, air bersih, pengelolaan limbah, dan konstruksi (Sumber: BPS – Sakernas, KBLI 2017).","Orang","32802.0"], [3854,"Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Wajib dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Usaha Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier (jasa) berdasarkan KBLI, yang mencakup perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya (Sumber: BPS – Sakernas).","Orang","150711.0"], [3855,"Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Tingkat persentase pertambahan jumlah penduduk suatu periode dibandingkan penduduk awal periode (biasanya tahunan).","%","062"], [3856,"Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)","BPS Kota Yogyakarta","Rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) terhadap jumlah penduduk usia produktif dalam suatu wilayah.","%","4193"], [3857,"Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Data Kependudukan, Kemendagri).","Orang","375780.0"], [3858,"Jumlah Penduduk Laki-Laki","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu.","Orang","182790.0"], [3859,"Jumlah Penduduk Perempuan","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu.","Orang","192990.0"], [3860,"Jumlah Penduduk menurut Komposisi Usia","BPS Kota Yogyakarta","Distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu, biasanya per 5 tahun atau kelompok besar (0–14, 15–64, 65+), digunakan untuk analisis demografi (Sumber: BPS – Sensus Penduduk).","Orang","375780.0"], [3861,"Jumlah Penduduk Usia 0–14 Tahun","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berusia 0–14 tahun di suatu wilayah pada waktu tertentu (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).","Orang","69540.0"], [3862,"Jumlah Penduduk Usia 15–64 Tahun","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berusia 15–64 tahun yang termasuk kelompok usia produktif (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).","Orang","264760.0"], [3863,"Jumlah Penduduk Usia di atas 65 Tahun","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk berusia 65 tahun ke atas (usia lanjut) di suatu wilayah (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk).","Orang","41480.0"], [3864,"Kepadatan Penduduk menurut Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk per satuan luas wilayah (misalnya orang per km²) di Kota Yogyakarta.","Orang/Km2","1186.0"], [3865,"40% Penduduk Berpengeluaran Terendah","BPS Kota Yogyakarta","Kelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 1 dan 2 (40% terbawah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita, menggambarkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Sumber: BPS – Susenas).","-","147.0"], [3866,"40% Penduduk Berpengeluaran Menengah","BPS Kota Yogyakarta","Kelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 3 dan 4 (40% menengah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas).","-","331.0"], [3867,"20% Penduduk Berpengeluaran Tertinggi","BPS Kota Yogyakarta","Kelompok penduduk yang termasuk kuintil 5 (20% teratas) dalam distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas).","-","522.0"], [3868,"Indeks Pembangunan Manusia","","","",""], [3869,"IPM Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Yogyakarta: indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar (umur panjang & kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak) sebagaimana diukur oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Indonesia)","-","891.0"], [3870,"IPM Provinsi DIY","BPS Kota Yogyakarta","IPM yang dihitung untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode sama seperti IPM tingkat kota/provinsi oleh BPS.","-","8162.0"], [3871,"IPM Indonesia","BPS Kota Yogyakarta","Indeks Pembangunan Manusia nasional; komposit dari indikator umur harapan hidup, pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita) – dihitung dan dipublikasikan oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya)","-","n/a"], [3872,"Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun pada masa mendatang (Sumber: BPS – Komponen IPM).","Tahun","1766.0"], [3873,"Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Rata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya (Sumber: BPS – Komponen IPM).","Tahun","7573.0"], [3874,"Rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (Sumber: BPS – Komponen IPM).","Tahun","1212.0"], [3875,"Total Pengeluaran Per Kapita Makanan Per Bulan","BPS Kota Yogyakarta","Rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dalam satu bulan dibagi jumlah anggota rumah tangga (Sumber: BPS – Susenas).","Rp","601.0"], [3876,"Total Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Per Bulan","BPS Kota Yogyakarta","Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.) per kapita per bulan (Sumber: BPS – Susenas).","Rp","n/a"], [3877,"Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan penganggur) terhadap total penduduk perempuan usia kerja (Sumber: BPS – Sakernas).","%","n/a"], [3878,"Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas).","%","n/a"], [3879,"Pertumbuhan Ekonomi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) / produk ekonomi daerah dari satu periode ke periode berikutnya","%","159879"], [3880,"Persentase Penduduk Miskin","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan terhadap total penduduk (Sumber: BPS – Data Kemiskinan).","%","626"], [3881,"Kemiskinan","","","",""], [3882,"Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan","BPS Kota Yogyakarta","Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; semakin tinggi nilai P1 menunjukkan semakin dalam tingkat kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan).","-","76.0"], [3883,"Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perkotaan","BPS Kota Yogyakarta","Ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin; semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin besar ketimpangan di antara penduduk miskin (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan).","-","14.0"], [3884,"Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan dasar di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Data Garis Kemiskinan).","-","686973.0"], [3885,"Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Kota Yogyakarta).","Orang","28790.0"], [3886,"Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah).","%","626"], [3887,"Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Sama dengan tingkat kemiskinan, yaitu proporsi penduduk miskin dibanding total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah).","%","626"], [3888,"Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Susenas).","%","9374"], [3889,"Indeks Gini","BPS Kota Yogyakarta","Koefisien yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, dari 0 (merata sempurna) hingga 1 (satu orang punya semua)","%","0449"], [3890,"Kriteria Ketimpangan","BPS Kota Yogyakarta","Klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Indeks Gini: rendah (≤0,3), sedang (0,3–0,5), dan tinggi (>0,5) (Sumber: BPS – Pedoman Analisis Ketimpangan).","Moderat","Moderat"], [3891,"PDRB","","","",""], [3892,"PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","-","4000144.0"], [3893," 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","7178.0"], [3894," 2. Pertambangan dan Penggalian","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","141.0"], [3895," 3. Industri Pengolahan","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","593762.0"], [3896," 4. Pengadaan Listrik dan Gas","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","11083.0"], [3897," 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","638.0"], [3898," 6. Konstruksi","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","299207.0"], [3899," 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","349046.0"], [3900," 8. Transportasi dan Pergudangan","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","234885.0"], [3901," 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","663685.0"], [3902," 10. Informasi dan Komunikasi","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","61191.0"], [3903," 11. Jasa Keuangan dan Asuransi","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","355754.0"], [3904," 12. Real Estat","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","42486.0"], [3905," 13. Jasa Perusahaan","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","49787.0"], [3906," 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","475293.0"], [3907," 15. Jasa Pendidikan","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","462919.0"], [3908," 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","246904.0"], [3909," 17. Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","146185.0"], [3910," 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)","BPS Kota Yogyakarta","PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010","Rp (Juta)","4938985.0"], [3911,"PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","3060723.0"], [3912," 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","4208.0"], [3913," 2. Pertambangan dan Penggalian","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","87.0"], [3914," 3. Industri Pengolahan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","378411.0"], [3915," 4. Pengadaan Listrik dan Gas","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","8327.0"], [3916," 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","4442.0"], [3917," 6. Konstruksi","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","201777.0"], [3918," 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","207403.0"], [3919," 8. Transportasi dan Pergudangan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","12733.0"], [3920," 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","379476.0"], [3921," 10. Informasi dan Komunikasi","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","604457.0"], [3922," 11. Jasa Keuangan dan Asuransi","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","204971.0"], [3923," 12. Real Estat","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","285537.0"], [3924," 13. Jasa Perusahaan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","3669.0"], [3925," 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","268806.0"], [3926," 15. Jasa Pendidikan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","326752.0"], [3927," 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","159879.0"], [3928," 17. Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","9788.0"], [3929," 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)","BPS Kota Yogyakarta","Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","3296435.0"], [3930,"Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan PDRB riil (ADHK) dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","503"], [3931,"Kontribusi Terhadap PDRB","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","%","4938979"], [3932," 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","7178.0"], [3933," 2. Pertambangan dan Penggalian","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","141.0"], [3934," 3. Industri Pengolahan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","593762.0"], [3935," 4. Pengadaan Listrik dan Gas","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","11083.0"], [3936," 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","638.0"], [3937," 6. Konstruksi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","299207.0"], [3938," 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","349046.0"], [3939," 8. Transportasi dan Pergudangan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","234885.0"], [3940," 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","663685.0"], [3941," 10. Informasi dan Komunikasi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","61191.0"], [3942," 11. Jasa Keuangan dan Asuransi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","355754.0"], [3943," 12. Real Estat","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","42486.0"], [3944," 13. Jasa Perusahaan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","49787.0"], [3945," 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","475293.0"], [3946," 15. Jasa Pendidikan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","462919.0"], [3947," 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","246904.0"], [3948," 17. Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","Rp (Juta)","146185.0"], [3949," 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)","BPS Kota Yogyakarta","Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS).","%","4938985"], [3950,"Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","3296433"], [3951," 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","4208"], [3952," 2. Pertambangan dan Penggalian","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","087"], [3953," 3. Industri Pengolahan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","378411"], [3954," 4. Pengadaan Listrik dan Gas","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","8327"], [3955," 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","4442"], [3956," 6. Konstruksi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","201777"], [3957," 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","207403"], [3958," 8. Transportasi dan Pergudangan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","12733"], [3959," 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","379476"], [3960," 10. Informasi dan Komunikasi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","604457"], [3961," 11. Jasa Keuangan dan Asuransi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","204971"], [3962," 12. Real Estat","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","285537"], [3963," 13. Jasa Perusahaan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","3669"], [3964," 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","268806"], [3965," 15. Jasa Pendidikan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","326752"], [3966," 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","159879"], [3967," 17. Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","9788"], [3968," 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","3296435"], [3969,"PDRB Per Kapita","BPS Kota Yogyakarta","Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, menggambarkan rata-rata output per penduduk (Sumber: BPS).","Rp","13143333.0"], [3970,"Indeks Harga Konsumen (2007=100)","BPS Kota Yogyakarta","Indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dengan tahun dasar 2007=100 (Sumber: BPS – IHK).","Poin","10688.0"], [3971,"Inflasi","","","",""], [3972,"Laju Inflasi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen dari periode sebelumnya, mencerminkan kenaikan harga umum barang dan jasa (Sumber: BPS – Inflasi).","%","186"], [3973,"Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","173"], [3974," 1. Bahan Makanan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3975," 2. Makanan Jadi, Minuman dan Rokok","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","196"], [3976," 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","142"], [3977," 4. Sandang","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3978," 5. Kesehatan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","162"], [3979," 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","127"], [3980," 7. Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","041"], [3981," 8. Inflasi Kota Yogyakarta","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","173"], [3982," 9. Inflasi Nasional","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","157"], [3983," 10. Makanan, Minuman, dan Tembakau","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3984," 11. Pakaian dan Alas Kaki","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3985," 12. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3986," 13. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3987," 14. Kesehatan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3988," 15. Transportasi","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3989," 16. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3990," 17. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3991," 18. Pendidikan","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3992," 19. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","n/a"], [3993," 20. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya","BPS Kota Yogyakarta","Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS).","%","157"], [3994,"Gender","","","",""], [3995,"Indeks Pembangunan Gender (IPG)","BPS Kota Yogyakarta","Rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki dikalikan 100, menunjukkan kesetaraan capaian pembangunan manusia menurut gender (Sumber: BPS).","Poin","n/a"], [3996,"IPM Perempuan","BPS Kota Yogyakarta","Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk perempuan berdasarkan tiga dimensi IPM: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Sumber: BPS).","Poin","n/a"], [3997,"IPM Laki-Laki","BPS Kota Yogyakarta","Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk laki-laki (Sumber: BPS).","Poin","n/a"], [3998,"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)","BPS Kota Yogyakarta","Indeks yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan dibanding laki-laki (Sumber: BPS – Indeks Pemberdayaan Gender).","-","n/a"], [3999,"DATA VERTIKAL BPN KOTA YOGYAKARTA","","","",""], [4000,"Penggunaan Lahan","","","",""], [4001,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perumahan","ATR/BPN","luas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian)","Ha","n/a"], [4002,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Jasa","ATR/BPN","luas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb)","Ha","n/a"], [4003,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perusahaan","ATR/BPN","lahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan)","Ha","n/a"], [4004,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Industri","ATR/BPN","lahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufaktur","Ha","n/a"], [4005,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Pertanian","ATR/BPN","lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb)","Ha","n/a"], [4006,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non Produktif","ATR/BPN","lahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai)","Ha","n/a"], [4007,"Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lain","ATR/BPN","lahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb)","Ha","n/a"], [4008,"Jumlah Permohonan dan Penyelesaian","","","",""], [4009,"Jumlah Pemohon Sertifikat","ATR/BPN","Jumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentu","Sertifikat","1090.0"], [4010,"Jumlah Sertifikat Yang Telah Diselesaikan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahan","Sertifikat","1090.0"], [4011,"Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya","ATR/BPN","Jumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalan","Sertifikat","0.0"], [4012,"Jumlah Permohonan","ATR/BPN","Jumlah seluruh permohonan layanan pertanahan yang diajukan kepada instansi pertanahan dalam periode tertentu.","Sertifikat","1090.0"], [4013,"Jumlah SK Pemberian Hak Milik","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","871.0"], [4014,"Jumlah SK Pemberian HGB","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","96.0"], [4015,"Jumlah SK Pemberian Hak Pakai","ATR/BPN","SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai)","Sertifikat","114.0"], [4016,"Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak","ATR/BPN","Permohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar)","Sertifikat","1730.0"], [4017,"Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak","ATR/BPN","Banyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periode","Sertifikat","1730.0"], [4018,"Jumlah Permohonan Pengukuran","ATR/BPN","Permohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahan","Sertifikat","1322.0"], [4019,"Jumlah Penyelesaian Pengukuran","ATR/BPN","Permohonan pengukuran yang telah selesai dilakukan","Sertifikat","1333.0"], [4020,"Jumlah Permohonan SKPT","ATR/BPN","SKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.)","Sertifikat","618.0"], [4021,"Jumlah Penyelesaian SKPT","ATR/BPN","Permohonan SKPT yang telah diselesaikan","Sertifikat","617.0"], [4022,"Sertifikat","","","",""], [4023,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","871.0"], [4024,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","96.0"], [4025,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Usaha","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","n/a"], [4026,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pakai","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","114.0"], [4027,"Luas lahan bersertifikat","ATR/BPN","Jumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut.","Ha","276982.0"], [4028,"Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah","ATR/BPN","proporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut.","%","8445%"], [4029,"PKKPR untuk Kegiatan Berusaha","ATR/BPN","regulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPR","Permohonan","0.0"], [4030,"PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha","ATR/BPN","regulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPR","Permohonan","3.0"], [4031,"Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah","ATR/BPN","Kegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan).","Permohonan","60.0"], [4032,"Jumlah Pertimbangan Teknis Pertanahan","ATR/BPN","Jumlah dokumen / keputusan / rekomendasi teknis yang diterbitkan sebagai pertimbangan teknis dalam penggunaan / pemanfaatan tanah / persetujuan kesesuaian kegiatan ruang","Permohonan","n/a"], [4033,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","174282.0"], [4034,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","61601.0"], [4035,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","362820.0"], [4036,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pengelolaan","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","0.0"], [4037,"Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Wakaf","ATR/BPN","Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya","m2","3081.0"], [4038,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","0.0"], [4039,"Jumlah Sertifikat Tanah Hak Wakaf","ATR/BPN","Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah","Sertifikat","9.0"], [4040,"Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan","ATR/BPN","Jumlah perkara / konflik / sengketa pertanahan / penggunaan lahan yang ditangani dan dapat diselesaikan (putusan, mediasi, pembatalan, penetapan, administratif) dalam periode tertentu","Kasus","7.0"], [4041,"Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota Yogyakarta","ATR/BPN","Jumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota Yogyakarta","Orang","84.0"], [4042,"Realisasi Program PTSL Kota Yogyakarta","ATR/BPN","Jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode.\nPTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftar","Bidang","0.0"], [4043,"Kontribusi Dari PNBP se D.I. Yogyakarta","ATR/BPN","Kontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan)","Rp","7870737485.0"], [4044,"Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan","ATR/BPN","Jumlah penerimaan (pendapatan) daerah dari BPHTB yang berasal dari transaksi perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan dalam wilayah tertentu","Rp","49686385960.0"], [4045,"Nilai Hak Tanggungan atas Tanah","ATR/BPN","Nilai total (moneter) dari hak tanggungan yang dibebankan pada tanah (sebagai jaminan utang) yang tercatat / diakui dalam sistem pertanahan / lembaga keuangan","Rp","4859881756967.0"], [4046,"Jumlah PPAT","ATR/BPN","Jumlah pejabat yang memiliki kewenangan resmi untuk membuat akta‐akta autentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah (alih hak, pembebanan, pemisahan bidang, waris, hibah, tukar menukar, dll)","Orang","68.0"], [4047,"Jumlah PPAT Sementara","ATR/BPN","PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahan","Orang","1.0"], [4048,"Jumlah Bidang Tanah Terdaftar","ATR/BPN","Jumlah unit / bidang tanah yang sudah terdaftar dalam sistem pertanahan / catatan resmi, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang masih dalam proses, di suatu wilayah administratif dalam periode tertentu.","Bidang","1018.0"], [4049,"DATA VERTIKAL DINDIKPORA DIY","","","",""], [4050,"Rasio dan Angka","","","",""], [4051,"Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Perbandingan jumlah sekolah menengah (SMA/SMK/MA) dengan jumlah penduduk usia 15–18 tahun (usia sekolah menengah) di wilayah tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan).","-","3908.0"], [4052,"Rasio guru per murid pendidikan menengah per kelas rata-rata (SMA)","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru yang tersedia dibagi rata-rata jumlah murid per kelas di tingkat SMA, mencerminkan ketersediaan guru per siswa per kelas (Sumber: BPS).","-","72758.0"], [4053,"Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik di jenjang SMA/SMK dibagi jumlah guru yang mengajar pada jenjang tersebut, menggambarkan rasio murid per guru (Sumber: BPS).","-","n/a"], [4054,"Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase jumlah murid usia sekolah yang benar-benar mengikuti pendidikan menengah dibandingkan total penduduk usia sekolah menengah (Sumber: BPS – APS).","%","13381"], [4055,"Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase jumlah peserta didik pada jenjang SMA/SMK terhadap seluruh penduduk usia sekolah menengah, tanpa memperhatikan ketidaksesuaian usia (Sumber: BPS).","%","1956"], [4056,"Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase jumlah peserta didik jenjang SMA/SMK sesuai usia standar sekolah menengah (15–18 tahun) terhadap total penduduk usia yang sama (Sumber: BPS).","%","1674"], [4057,"Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase anak usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS).","Orang","21.0"], [4058,"Angka Kelulusan SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase peserta didik jenjang SMA/SMK yang lulus pada tahun ajaran tertentu dibandingkan jumlah peserta didik kelas terakhir (Sumber: BPS).","%","100"], [4059,"Sekolah","","","",""], [4060,"Jumlah Sekolah","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total seluruh sekolah menengah (SMA, SMK, MA, dan SLB) di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan).","Unit","77.0"], [4061,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Banyaknya sekolah menengah negeri (SMA/SMK) yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4062,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Layak","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SMA/SMK negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4063,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Tidak Layak","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SMA/SMK negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4064,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Banyaknya sekolah menengah swasta (SMA/SMK) di wilayah tertentu (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4065,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Layak","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SMA/SMK swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana-prasarana (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4066,"Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Tidak Layak","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SMA/SMK swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4067,"Jumlah Sekolah SLB","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total sekolah luar biasa (SLB) baik negeri maupun swasta di suatu wilayah (Sumber: BPS).","Unit","9.0"], [4068,"Jumlah Sekolah SLB Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SLB yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS).","Unit","3.0"], [4069,"Jumlah Sekolah SLB Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah SLB yang dikelola swasta (Sumber: BPS).","Unit","6.0"], [4070,"Jumlah Fasilitas Sekolah","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total fasilitas pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana lainnya) yang tersedia di sekolah menengah (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4071,"Jumlah Fasilitas SMA Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah fasilitas pendidikan di SMA negeri (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4072,"Jumlah Fasilitas SMA Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah fasilitas pendidikan di SMA swasta (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4073,"Jumlah Fasilitas SMK Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah fasilitas pendidikan di SMK negeri (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4074,"Jumlah Fasilitas SMK Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah fasilitas pendidikan di SMK swasta (Sumber: BPS).","Unit","n/a"], [4075,"Persentase Ruang Kelas SMA/MA kondisi baik","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase ruang kelas SMA/MA yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana (Sumber: BPS).","%","9705"], [4076,"Jumlah Kelas SMA/MA","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total kelas yang tersedia di jenjang SMA/MA (Sumber: BPS).","Unit","1315.0"], [4077,"Jumlah Seluruh Kelas SMA/MA","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Sama dengan jumlah kelas SMA/MA, termasuk negeri dan swasta (Sumber: BPS).","Unit","1355.0"], [4078,"Guru","","","",""], [4079,"Jumlah Guru SLB","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total guru yang mengajar di SLB, baik negeri maupun swasta (Sumber: BPS).","Orang","170.0"], [4080,"Jumlah Guru SLB Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SLB yang bekerja di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","113.0"], [4081,"Jumlah Guru SLB Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SLB yang bekerja di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","57.0"], [4082,"Jumlah Guru SMA","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total guru yang mengajar di SMA (Sumber: BPS).","Orang","2710.0"], [4083,"Jumlah Guru SMA Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SMA yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4084,"Jumlah Guru SMA Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SMA yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4085,"Jumlah Guru SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total guru yang mengajar di SMK (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4086,"Jumlah Guru SMK Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SMK yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4087,"Jumlah Guru SMK Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SMK yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4088,"Kualifikasi Guru SMA Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) (Sumber: BPS – Statistik Guru).","Orang","2639.0"], [4089,"Presentase Guru SMA memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dibanding total guru SMA (Sumber: BPS).","Orang","9738.0"], [4090,"Murid","","","",""], [4091,"Jumlah Murid SLB","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total peserta didik yang belajar di SLB (Sumber: BPS).","Orang","618.0"], [4092,"Jumlah Murid SLB Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SLB di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","442.0"], [4093,"Jumlah Murid SLB Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SLB di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","176.0"], [4094,"Jumlah Lulusan","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total lulusan jenjang pendidikan menengah dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).","Orang","10102.0"], [4095,"Jumlah Lulusan SMA Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah lulusan SMA negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).","Orang","2803.0"], [4096,"Jumlah Lulusan SMA Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah lulusan SMA swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).","Orang","2318.0"], [4097,"Jumlah Lulusan SMK Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah lulusan SMK negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).","Orang","3722.0"], [4098,"Jumlah Lulusan SMK Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah lulusan SMK swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS).","Orang","1259.0"], [4099,"Jumlah Peserta Didik","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total peserta didik di semua sekolah menengah (SMA/SMK/MA), negeri maupun swasta (Sumber: BPS).","Orang","37247.0"], [4100,"Jumlah Peserta Didik SMA Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SMA di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4101,"Jumlah Peserta Didik SMA Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SMA di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4102,"Jumlah Peserta Didik SMK Negeri","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SMK di sekolah negeri (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4103,"Jumlah Peserta Didik SMK Swasta","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik SMK di sekolah swasta (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4104,"Persentase kelulusan ujian nasional SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Persentase peserta didik SMA/SMK yang lulus ujian nasional dibanding total peserta didik yang mengikuti ujian (Sumber: BPS/Kemendikbud).","%","n/a"], [4105,"Jumlah peserta didik kelas terakhir SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik yang menempuh kelas akhir pada jenjang SMA/SMK (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4106,"Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Total lulusan kelas terakhir SMA/SMK pada tahun ajaran tertentu (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4107,"Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik baru yang masuk kelas pertama (tingkat I) di jenjang SMA/SMK/MA (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4108,"Jumlah anak putus sekolah SMA/SMK","Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY","Jumlah peserta didik usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS).","Orang","n/a"], [4109,"DATA VERTIKAL KEJAKSAAN NEGERI","","","",""], [4110,"Jumlah Perkara Biasa","Kejaksaan Negeri","Total jumlah perkara perdata dan pidana biasa yang diterima pengadilan dalam periode tertentu.","Perkara","188.0"], [4111,"Jumlah Perkara Ekonomi","Kejaksaan Negeri","Total jumlah perkara yang terkait kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis yang diterima pengadilan.","Perkara","0.0"], [4112,"Jumlah Perkara Korupsi","Kejaksaan Negeri","Total jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diterima pengadilan.","Perkara","6.0"], [4113,"Jumlah Perkara Subversi","Kejaksaan Negeri","Total perkara yang terkait kegiatan subversi, ancaman keamanan negara, atau pelanggaran hukum keamanan nasional.","Perkara","0.0"], [4114,"Jumlah Perkara Psikotropika","Kejaksaan Negeri","Total perkara yang terkait penyalahgunaan psikotropika yang ditangani aparat hukum.","Perkara","19.0"], [4115,"Jumlah Perkara Narkotika","Kejaksaan Negeri","Total perkara yang terkait penyalahgunaan narkotika yang ditangani pengadilan.","Perkara","158.0"], [4116,"Jumlah Perkara Imigrasi","Kejaksaan Negeri","Total perkara yang terkait pelanggaran hukum imigrasi, termasuk izin tinggal dan deportasi.","Perkara","0.0"], [4117,"Jumlah Perkara Kesehatan","Kejaksaan Negeri","Total perkara yang terkait pelanggaran hukum di bidang kesehatan, seperti medis dan farmasi.","Perkara","0.0"], [4118,"DATA VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA","","","",""], [4119,"Jumlah Sekolah/Perguruan Agama","","","",""], [4120,"Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini berbasis agama Islam di wilayah tertentu.","Unit","12.0"], [4121,"Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah RA/BA negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.","Unit","0.0"], [4122,"Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah RA/BA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4123,"Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah RA/BA swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana.","Unit","12.0"], [4124,"Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah RA/BA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4125,"Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah dasar berbasis agama Islam (MI) di wilayah tertentu.","Unit","4.0"], [4126,"Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MI negeri yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","1.0"], [4127,"Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MI negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4128,"Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MI swasta yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","3.0"], [4129,"Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MI swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4130,"Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah menengah pertama berbasis agama Islam (MTs).","Unit","7.0"], [4131,"Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MTs negeri yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","1.0"], [4132,"Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MTs negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4133,"Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MTs swasta yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","6.0"], [4134,"Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MTs swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4135,"Jumlah Madrasah Aliyah (MA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah sekolah menengah atas berbasis agama Islam (MA).","Unit","7.0"], [4136,"Madrasah Aliyah Negeri Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MA negeri yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","2.0"], [4137,"Madrasah Aliyah Negeri Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4138,"Madrasah Aliyah Swasta Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MA swasta yang memenuhi standar kelayakan.","Unit","5.0"], [4139,"Madrasah Aliyah Swasta Tidak Layak","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah MA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan.","Unit","0.0"], [4140,"Jumlah Siswa/Mahasiswa Perguruan Agama","","","",""], [4141,"Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total peserta didik di RA/BA.","Orang","505.0"], [4142,"Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik RA/BA negeri.","Orang","0.0"], [4143,"Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik RA/BA swasta.","Orang","505.0"], [4144,"Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah (MI)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MI.","Orang","968.0"], [4145,"Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MI negeri.","Orang","504.0"], [4146,"Jumlah Siswa Madrasah Ibtidyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MI swasta.","Orang","464.0"], [4147,"Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MTs.","Orang","3143.0"], [4148,"Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MTs negeri.","Orang","2369.0"], [4149,"Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MTs swasta.","Orang","774.0"], [4150,"Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MA.","Orang","3160.0"], [4151,"Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MA negeri.","Orang","1541.0"], [4152,"Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah peserta didik MA swasta.","Orang","1619.0"], [4153,"Jumlah Lulusan Madrasah","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan semua jenjang madrasah.","Orang","2119.0"], [4154,"Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MI.","Orang","178.0"], [4155,"Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MI negeri.","Orang","89.0"], [4156,"Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MI swasta.","Orang","89.0"], [4157,"Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MTs.","Orang","958.0"], [4158,"Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MTs negeri.","Orang","218.0"], [4159,"Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MTs swasta.","Orang","740.0"], [4160,"Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MA.","Orang","983.0"], [4161,"Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MA negeri.","Orang","462.0"], [4162,"Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total lulusan MA swasta.","Orang","521.0"], [4163,"Jumlah Guru/Dosen Perguruan Agama","","","",""], [4164,"Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total tenaga pengajar RA/BA.","Orang","64.0"], [4165,"Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Tenaga pengajar RA/BA negeri.","Orang","0.0"], [4166,"Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Tenaga pengajar RA/BA swasta.","Orang","64.0"], [4167,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah (MI)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total guru MI.","Orang","77.0"], [4168,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MI negeri.","Orang","39.0"], [4169,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MI swasta.","Orang","38.0"], [4170,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah (MTs)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total guru MTs.","Orang","241.0"], [4171,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MTs negeri.","Orang","51.0"], [4172,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MTs swasta.","Orang","190.0"], [4173,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah (MA)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total guru MA.","Orang","272.0"], [4174,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah Negeri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MA negeri.","Orang","125.0"], [4175,"Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Guru MA swasta.","Orang","147.0"], [4176,"Jumlah Pemeluk Agama","","","",""], [4177,"Jumlah Pemeluk Agama Islam","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam.","Orang","348102.0"], [4178,"Jumlah Pemeluk Agama Kristen","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan.","Orang","25807.0"], [4179,"Jumlah Pemeluk Agama Katolik","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Katolik.","Orang","40085.0"], [4180,"Jumlah Pemeluk Agama Hindu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Hindu.","Orang","481.0"], [4181,"Jumlah Pemeluk Agama Budha","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Buddha.","Orang","1076.0"], [4182,"Jumlah Pemeluk Agama Konghucu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama Konghucu.","Orang","25.0"], [4183,"Jumlah Pemeluk Agama Lainnya","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memeluk agama lain di luar enam agama resmi.","Orang","29.0"], [4184,"Sarana Ibadah","","","",""], [4185,"Jumlah Masjid (Islam)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total masjid yang ada di wilayah tertentu.","Unit","544.0"], [4186,"Jumlah Langgar/Mushola (Islam)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total mushola/langgar di wilayah tertentu.","Unit","488.0"], [4187,"Jumlah Gereja (Kristen)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total gereja Protestan.","Unit","52.0"], [4188,"Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total rumah ibadah Kristen selain gereja resmi.","Unit","9.0"], [4189,"Jumlah Kapel (katolik)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total kapel Katolik.","Unit","0.0"], [4190,"Jumlah Paroki (Katolik)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total paroki Katolik.","Unit","7.0"], [4191,"Jumlah Stasi (Katolik)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total stasi Katolik.","Unit","1.0"], [4192,"Jumlah Pura (Hindu)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total pura di wilayah tertentu.","Unit","1.0"], [4193,"Jumlah Sanggar (Hindu)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total sanggar Hindu.","Unit","0.0"], [4194,"Jumlah Vihara (Buddha)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total vihara di wilayah tertentu.","Unit","5.0"], [4195,"Jumlah Cetiya (Buddha)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total cetiya di wilayah tertentu.","Unit","1.0"], [4196,"Jumlah Klentheng (Buddha)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total klenteng yang digunakan umat Buddha.","Unit","1.0"], [4197,"Jumlah Pusdiklat (Buddha)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total pusat pendidikan dan latihan umat Buddha.","Unit","0.0"], [4198,"Jumlah Klentheng (Konghucu)","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total klenteng Konghucu.","Unit","1.0"], [4199,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Masjid","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu masjid.","Unit/1.000 jiwa","145.0"], [4200,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Mushola","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu mushola.","Unit/1.000 jiwa","13.0"], [4201,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Kristen","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu gereja Kristen.","Unit/1.000 jiwa","16.0"], [4202,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Katolik","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu gereja Katolik.","Unit/1.000 jiwa","2.0"], [4203,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pura","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu pura.","Unit/1.000 jiwa","0.0"], [4204,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Vihara","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu vihara.","Unit/1.000 jiwa","1.0"], [4205,"Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Klenteng","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Rasio jumlah penduduk per satu klenteng.","Unit/1.000 jiwa","1.0"], [4206,"Penyuluh Agama","","","",""], [4207,"Jumlah Penyuluh Agama PNS","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total penyuluh agama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.","Orang","42.0"], [4208,"Jumlah Penyuluh Agama (PNS) Islam","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Islam PNS.","Orang","36.0"], [4209,"Jumlah Penyuluh Agama PNS Katolik","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Katolik PNS.","Orang","2.0"], [4210,"Jumlah Penyuluh Agama PNS Kristen","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Kristen PNS.","Orang","2.0"], [4211,"Jumlah Penyuluh Agama PNS Hindu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Hindu PNS.","Orang","1.0"], [4212,"Jumlah Penyuluh Agama PNS Buddha","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Buddha PNS.","Orang","1.0"], [4213,"Jumlah Penyuluh Agama PNS Konghucu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Konghucu PNS.","Orang","0.0"], [4214,"Jumlah Penyuluh Agama non PNS","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total penyuluh agama non PNS.","Orang","149.0"], [4215,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Islam","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Islam non PNS.","Orang","117.0"], [4216,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Katolik","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Katolik non PNS.","Orang","12.0"], [4217,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Kristen","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Kristen non PNS.","Orang","12.0"], [4218,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Hindu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Hindu non PNS.","Orang","2.0"], [4219,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Buddha","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Buddha non PNS.","Orang","6.0"], [4220,"Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Konghucu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Penyuluh agama Konghucu non PNS.","Orang","0.0"], [4221,"Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan","","","",""], [4222,"Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Kota Yogyakarta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total TPA di wilayah Kota Yogyakarta.","Unit","417.0"], [4223,"Jumlah Sekolah Minggu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total sekolah minggu untuk anak-anak di agama tertentu.","Unit","65.0"], [4224,"Jumlah Sekolah Minggu Kristen","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Sekolah minggu Kristen.","Unit","55.0"], [4225,"Jumlah Sekolah Minggu Katholik","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Sekolah minggu Katolik.","Unit","7.0"], [4226,"Jumlah Sekolah Minggu Hindu","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Sekolah minggu Hindu.","Unit","1.0"], [4227,"Jumlah Sekolah Minggu Buddha","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Sekolah minggu Buddha.","Unit","2.0"], [4228,"Jumlah Pondok Pesantren","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total pondok pesantren di wilayah tertentu.","Unit","36.0"], [4229,"Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Kurang dari 100 Santri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas <100 santri.","Buah","20.0"], [4230,"Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Antara 100-500 Santri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas 100–500 santri.","Buah","13.0"], [4231,"Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Lebih dari 500 Santri","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas >500 santri.","Buah","3.0"], [4232,"Jumlah Santri Pesantren Kota Yogyakarta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total santri di seluruh pondok pesantren di Kota Yogyakarta.","Orang","7638.0"], [4233,"Jumlah Pemberangkatan Jemaah Haji","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total jumlah jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun.","Orang","397.0"], [4234,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Distribusi jemaah haji menurut kecamatan dan kelompok umur.","Orang","397.0"], [4235,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur < 20","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia <20 tahun menurut kecamatan.","Orang","2.0"], [4236,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 21-30","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia 21–30 tahun menurut kecamatan.","Orang","6.0"], [4237,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 31-40","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia 31–40 tahun menurut kecamatan.","Orang","23.0"], [4238,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 41-50","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia 41–50 tahun menurut kecamatan.","Orang","73.0"], [4239,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 51-60","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia 51–60 tahun menurut kecamatan.","Orang","131.0"], [4240,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 61-70","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia 61–70 tahun menurut kecamatan.","Orang","117.0"], [4241,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur >70","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji berusia >70 tahun menurut kecamatan.","Orang","45.0"], [4242,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Distribusi jemaah haji menurut pekerjaan dan kecamatan.","Orang","395.0"], [4243,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PNS","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi PNS menurut kecamatan.","Orang","129.0"], [4244,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan TNI","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi TNI menurut kecamatan.","Orang","9.0"], [4245,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pensiunan","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi pensiunan menurut kecamatan.","Orang","23.0"], [4246,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pedagang","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi pedagang menurut kecamatan.","Orang","60.0"], [4247,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Petani","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi petani menurut kecamatan.","Orang","0.0"], [4248,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Swasta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi sektor swasta menurut kecamatan.","Orang","91.0"], [4249,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan IRT","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi Ibu Rumah Tangga menurut kecamatan.","Orang","64.0"], [4250,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pelajar","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi pelajar menurut kecamatan.","Orang","11.0"], [4251,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan BUMN","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji yang berprofesi pegawai BUMN menurut kecamatan.","Orang","8.0"], [4252,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Distribusi jemaah haji menurut tingkat pendidikan dan kecamatan.","Orang","397.0"], [4253,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SD","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan SD menurut kecamatan.","Orang","26.0"], [4254,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMP","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan SMP menurut kecamatan.","Orang","21.0"], [4255,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMU","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan SMU menurut kecamatan.","Orang","84.0"], [4256,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan D3","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan D3 menurut kecamatan.","Orang","41.0"], [4257,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S1","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan S1 menurut kecamatan.","Orang","169.0"], [4258,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S2","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan S2 menurut kecamatan.","Orang","52.0"], [4259,"Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S3","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jemaah haji lulusan S3 menurut kecamatan.","Orang","4.0"], [4260,"Jumlah KUA","","","",""], [4261,"Jumlah KUA Rusak Berat","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan berat.","Unit","0.0"], [4262,"Jumlah KUA Rusak Ringan","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Jumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan ringan.","Unit","0.0"], [4263,"Jumlah Nikah menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total pernikahan yang dicatat berdasarkan kecamatan di Kota Yogyakarta.","Kasus","1546.0"], [4264,"Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kementerian Agama Kota Yogyakarta","Total surat nikah yang diterbitkan menurut kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","2963.0"], [4265,"DATA VERTIKAL LLDIKTI WILAYAH V","","","",""], [4266,"Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS)","LLDIKTI V","Total jumlah perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu.","Unit","37.0"], [4267,"Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS)","LLDIKTI V","Total mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi swasta.","Orang","61758.0"], [4268,"Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS)","LLDIKTI V","Total dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta.","Orang","2361.0"], [4269,"DATA VERTIKAL PENGADILAN NEGERI","","","",""], [4270,"Jumlah Perkara dan Terdakwa","","","",""], [4271,"Jumlah Perkara dan Terdakwa Biasa","Pengadilan Negeri","Total perkara biasa dan jumlah terdakwa yang ditangani pengadilan dalam periode tertentu.","Perkara","1038.0"], [4272,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Perkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Perkara","668.0"], [4273,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara biasa yang masuk pada bulan berjalan.","Perkara","380.0"], [4274,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara biasa yang tercatat pada bulan ini.","Perkara","1038.0"], [4275,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidana","Pengadilan Negeri","Perkara biasa yang diputuskan bersalah pidana.","Perkara","384.0"], [4276,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Bebas","Pengadilan Negeri","Perkara biasa yang diputus bebas.","Perkara","1.0"], [4277,"Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Banding","Pengadilan Negeri","Perkara biasa yang diajukan banding.","Perkara","48.0"], [4278,"Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Terdakwa perkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Orang","0.0"], [4279,"Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Terdakwa perkara biasa yang masuk pada bulan berjalan.","Orang","464.0"], [4280,"Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total terdakwa perkara biasa bulan ini.","Orang","0.0"], [4281,"Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidana","Pengadilan Negeri","Terdakwa perkara biasa yang dijatuhi putusan pidana.","Orang","0.0"], [4282,"Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Banding","Pengadilan Negeri","Terdakwa perkara biasa yang mengajukan banding.","Orang","72.0"], [4283,"Jumlah Perkara dan Terdakwa Pelanggaran","Pengadilan Negeri","Total perkara pelanggaran dan jumlah terdakwa terkait.","Perkara","19333.0"], [4284,"Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara pelanggaran yang tercatat masuk bulan berjalan.","Perkara","19333.0"], [4285,"Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara pelanggaran bulan ini.","Perkara","19333.0"], [4286,"Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana","Pengadilan Negeri","Perkara pelanggaran yang diputus bersalah pidana.","Perkara","19333.0"], [4287,"Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Terdakwa pelanggaran yang tercatat bulan ini.","Orang","19333.0"], [4288,"Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total terdakwa pelanggaran bulan ini.","Orang","19333.0"], [4289,"Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana","Pengadilan Negeri","Terdakwa pelanggaran yang dijatuhi putusan pidana.","Orang","19333.0"], [4290,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan","Pengadilan Negeri","Total perkara perdata gugatan dan permohonan.","Orang","767.0"], [4291,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Perkara","603.0"], [4292,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang masuk bulan berjalan.","Perkara","165.0"], [4293,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara gugatan perdata bulan ini.","Perkara","767.0"], [4294,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang telah diputus.","Perkara","166.0"], [4295,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang diajukan banding.","Perkara","41.0"], [4296,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang diajukan kasasi.","Perkara","21.0"], [4297,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK","Pengadilan Negeri","Perkara gugatan perdata yang diajukan Peninjauan Kembali (PK).","Perkara","4.0"], [4298,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara perdata sederhana yang masuk bulan ini.","Perkara","28.0"], [4299,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara perdata sederhana bulan ini.","Perkara","55.0"], [4300,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus","Pengadilan Negeri","Perkara perdata sederhana yang diputus.","Perkara","26.0"], [4301,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara perdata hubungan industrial (PHI) yang masuk bulan ini.","Perkara","34.0"], [4302,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara PHI bulan ini.","Perkara","130.0"], [4303,"Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus","Pengadilan Negeri","Perkara PHI yang diputus.","Perkara","25.0"], [4304,"Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Permohonan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Perkara","272.0"], [4305,"Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Permohonan perdata yang masuk bulan ini.","Perkara","593.0"], [4306,"Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total permohonan perdata bulan ini.","Perkara","855.0"], [4307,"Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus","Pengadilan Negeri","Permohonan perdata yang diputus.","Perkara","636.0"], [4308,"Jumlah Perkara dan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi","Pengadilan Negeri","Total perkara korupsi dan jumlah terdakwa terkait.","Perkara","74.0"], [4309,"Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Perkara korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Perkara","73.0"], [4310,"Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Perkara korupsi yang masuk bulan ini.","Perkara","17.0"], [4311,"Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total perkara korupsi bulan ini.","Perkara","17.0"], [4312,"Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus","Pengadilan Negeri","Perkara korupsi yang diputus.","Perkara","17.0"], [4313,"Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu","Pengadilan Negeri","Terdakwa korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya.","Orang","74.0"], [4314,"Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan ini","Pengadilan Negeri","Terdakwa korupsi yang masuk bulan ini.","Orang","17.0"], [4315,"Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan ini","Pengadilan Negeri","Total terdakwa korupsi bulan ini.","Orang","91.0"], [4316,"DATA VERTIKAL RUMAH TAHANAN KELAS II","","","",""], [4317,"Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status Narapidana","Rumah Tahanan","Total narapidana di rumah tahanan.","Orang","18.0"], [4318,"Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status Tahanan","Rumah Tahanan","Total tahanan di rumah tahanan.","Orang","128.0"], [4319,"Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Laki-laki","Rumah Tahanan","Total tahanan/narapidana laki-laki di rumah tahanan.","Orang","236.0"], [4320,"DATA VERTIKAL PDAM KOTA YOGYAKARTA","","","",""], [4321,"Akses Air Minum","","","",""], [4322,"Jumlah rumah dengan jaringan/instalasi PDAM","PDAM Kota Yogyakarta","Total rumah yang memiliki sambungan PDAM.","Unit","31399.0"], [4323,"Persentase Penduduk Berakses Air Minum","PDAM Kota Yogyakarta","Persentase penduduk yang memiliki akses ke air minum layak.","%","754"], [4324,"Penduduk berakses air minum","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah penduduk yang memiliki akses ke air minum layak.","orang","n/a"], [4325,"Jumlah PDAM","PDAM Kota Yogyakarta","Total perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi.","Unit","1.0"], [4326,"Produksi Air Minum","PDAM Kota Yogyakarta","Total volume air minum yang diproduksi PDAM dalam periode tertentu.","m3","16335981.0"], [4327,"Air Yang Dijual Setiap Bulan","PDAM Kota Yogyakarta","Volume air yang dijual oleh PDAM per bulan.","m3","7430204.0"], [4328,"Jumlah Pelanggan","","","",""], [4329,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial","PDAM Kota Yogyakarta","Total pelanggan PDAM menurut kelompok sosial.","orang","566.0"], [4330,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Umum","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan PDAM kelompok sosial umum.","orang","222.0"], [4331,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Khusus","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan PDAM kelompok sosial khusus.","orang","344.0"], [4332,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan PDAM non-komersial.","orang","678.555"], [4333,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-1)","PDAM Kota Yogyakarta","Rumah tangga non-niaga kelompok A-1.","orang","55.0"], [4334,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-2)","PDAM Kota Yogyakarta","Rumah tangga non-niaga kelompok A-2.","orang","11.335"], [4335,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-3)","PDAM Kota Yogyakarta","Rumah tangga non-niaga kelompok A-3.","orang","10.164"], [4336,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household B","PDAM Kota Yogyakarta","Rumah tangga non-niaga kelompok B.","orang","1.056"], [4337,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Instansi Pemerintah","PDAM Kota Yogyakarta","Instansi pemerintah non-niaga.","orang","601.0"], [4338,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan PDAM kelompok niaga.","orang","151.087"], [4339,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga Kecil","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan niaga kecil.","orang","1.087"], [4340,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga Besar","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan niaga besar.","orang","135.0"], [4341,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri","PDAM Kota Yogyakarta","Pelanggan PDAM industri.","orang","15.0"], [4342,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Kecil","PDAM Kota Yogyakarta","Industri kecil.","orang","3.0"], [4343,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Besar","PDAM Kota Yogyakarta","Industri besar.","orang","12.0"], [4344,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel","PDAM Kota Yogyakarta","Hotel yang menjadi pelanggan PDAM.","orang","125.0"], [4345,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-1","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-1.","orang","8.0"], [4346,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-2","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-2.","orang","35.0"], [4347,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-3","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-3.","orang","41.0"], [4348,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-4","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-4.","orang","21.0"], [4349,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-5","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-5.","orang","0.0"], [4350,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-6","PDAM Kota Yogyakarta","Klasifikasi hotel IV1 A-6.","orang","20.0"], [4351,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Budaya IV","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum yang termasuk dalam kelompok sosial budaya IV, yaitu pelanggan yang terkait fasilitas budaya, hiburan, atau kegiatan sejenis di wilayah layanan PDAM.","orang","12.0"], [4352,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-1","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-1 sesuai klasifikasi PDAM, biasanya untuk institusi atau instansi tertentu dengan karakteristik spesifik.","orang","0.0"], [4353,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-2","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-2 sesuai klasifikasi PDAM, mencakup pelanggan dengan kebutuhan khusus atau kategori sosial tertentu.","orang","5.0"], [4354,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-3","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-3, termasuk pelanggan instansi/organisasi yang menggunakan air secara khusus.","orang","1.0"], [4355,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-4","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-4, mengacu pada kelompok pelanggan tertentu yang dilayani PDAM secara khusus.","orang","3.0"], [4356,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-5","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-5, biasanya untuk instansi atau kelompok non-rumah tangga tertentu.","orang","3.0"], [4357,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-6","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-6, termasuk pelanggan dengan kebutuhan khusus atau layanan khusus.","orang","0.0"], [4358,"Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-7","PDAM Kota Yogyakarta","Jumlah pelanggan air minum kategori VI-7, mencakup kelompok pelanggan spesifik yang memiliki karakteristik penggunaan air tertentu.","orang","9.0"], [4359,"DATA VERTIKAL PLN","","","",""], [4360,"Daya Terpasang","","","",""], [4361,"Daya Terpasang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota","PLN","Total kapasitas daya listrik yang terpasang di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.","KW","903839167.0"], [4362,"Produksi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota","PLN","Total listrik yang dihasilkan oleh PLN di wilayah layanan Kota Yogyakarta.","KWh","1730439409.0"], [4363,"Listrik Terjual PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota","PLN","Total listrik yang dijual kepada pelanggan di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.","KWh","1397546913.0"], [4364,"Listrik Dipakai Sendiri PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota","PLN","Jumlah listrik yang digunakan PLN untuk kebutuhan operasional sendiri.","KWh","4138895.0"], [4365,"Susut/Hilang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota","PLN","Jumlah listrik yang hilang atau susut akibat teknis dan non-teknis di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta.","KWh","56517024.0"], [4366,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial","PLN","Total energi listrik yang dijual kepada pelanggan golongan sosial.","KWh","194527768.0"], [4367,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 220 VA","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 220 VA.","KWh","0.0"], [4368,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 450 VA - 200 K","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 450 VA sampai 200 kVA.","KWh","67461352.0"], [4369,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial > 200 kVA","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya lebih dari 200 kVA.","KWh","127066416.0"], [4370,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga.","KWh","573518371.0"], [4371,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 450 VA - 2200 VA","PLN","Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450–2200 VA.","KWh","527632766.0"], [4372,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 3500 s/d 5500 VA","PLN","Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya 3500–5500 VA.","KWh","45885605.0"], [4373,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga > 6600 VA","PLN","Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA.","KWh","0.0"], [4374,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan bisnis.","KWh","532458639.0"], [4375,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 450 VA - 5500 VA","PLN","Energi listrik bisnis dengan daya 450–5500 VA.","KWh","57263147.0"], [4376,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 6600 s/d 200 kVA","PLN","Energi listrik bisnis dengan daya 6600 VA sampai 200 kVA.","KWh","207944448.0"], [4377,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis > 200 kVA","PLN","Energi listrik bisnis dengan daya lebih dari 200 kVA.","KWh","267251044.0"], [4378,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri","PLN","Energi listrik yang dijual ke pelanggan industri.","KWh","30289213.393"], [4379,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri 450 VA s/d 14 kVA","PLN","Energi listrik industri dengan daya 450 VA sampai 14 kVA.","KWh","644.393"], [4380,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 14 kVA - 200 kVA","PLN","Energi listrik industri dengan daya lebih dari 14 kVA sampai 200 kVA.","KWh","11082905.0"], [4381,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 200 kVA","PLN","Energi listrik industri dengan daya lebih dari 200 kVA.","KWh","19205664.0"], [4382,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 30.000 kVA","PLN","Energi listrik industri dengan daya lebih dari 30.000 kVA.","KWh","0.0"], [4383,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah","PLN","Energi listrik yang dijual ke gedung pemerintah.","KWh","51006038.0"], [4384,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah 450 VA s/d > 200 kVA","PLN","Energi listrik gedung pemerintah dengan daya 450 VA sampai >200 kVA.","KWh","27765183.0"], [4385,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah > 200 kVA","PLN","Energi listrik gedung pemerintah dengan daya >200 kVA.","KWh","19819953.0"], [4386,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Traksi/T","PLN","Energi listrik yang dijual untuk kebutuhan traksi transportasi.","KWh","1602872.0"], [4387,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Curah/C","PLN","Energi listrik yang dijual untuk pelanggan curah.","KWh","0.0"], [4388,"Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Layanan Khusus/L","PLN","Energi listrik yang dijual untuk pelanggan layanan khusus.","KWh","1818030.0"], [4389,"Jumlah Pelanggan","","","",""], [4390,"Jumlah Pelanggan Rumah Tangga","PLN","Total pelanggan listrik rumah tangga di wilayah layanan PLN.","KWh","280.487"], [4391,"Jumlah Pelanggan Usaha","PLN","Total pelanggan listrik untuk usaha.","KWh","25806.0"], [4392,"Jumlah Pelanggan Bisnis","PLN","Total pelanggan listrik bisnis.","KWh","198.0"], [4393,"Jumlah Pelanggan Umum","PLN","Total pelanggan listrik umum di wilayah layanan PLN.","KWh","9722.0"], [4394,"Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta","PLN","Persentase daya listrik yang tersedia dibandingkan kebutuhan total.","%","0.469107551487414"], [4395,"Daya Terkontrak Provinsi DIY","PLN","Total daya listrik yang dikontrak oleh PLN di Provinsi DIY.","KWh","2622.0"], [4396,"Daya Listrik Terpasang","PLN","Total kapasitas daya listrik terpasang di wilayah layanan PLN.","KWh","1230.0"], [4397,"DATA VERTIKAL KANTOR POS BESAR DIY","","","",""], [4398,"Produksi Pos Menurut Jenis","","","",""], [4399,"Surat Pos Dalam Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Jumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos reguler biasa.","Pucuk","n/a"], [4400,"Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus","Kantor Pos","Jumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos kilat khusus.","Pucuk","1134670.0"], [4401,"Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Dokumen","Kantor Pos","Jumlah surat dokumen yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Dokumen.","Pucuk","198.634"], [4402,"Surat Pos Luar Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Jumlah surat yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan pos reguler biasa.","Pucuk","3.24"], [4403,"Surat Pos Luar Negeri Jenis RLN","Kantor Pos","Jumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan RLN (Registered Letter International).","Pucuk","3.885"], [4404,"Surat Pos Luar Negeri Jenis EMS","Kantor Pos","Jumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan EMS (Express Mail Service).","Pucuk","3.679"], [4405,"Paket Pos Dalam Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Jumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket reguler biasa.","Koli","n/a"], [4406,"Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus","Kantor Pos","Jumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket kilat khusus.","Koli","n/a"], [4407,"Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Barang","Kantor Pos","Jumlah paket barang yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Barang.","Koli","n/a"], [4408,"Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa Internasional","Kantor Pos","Jumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket reguler internasional.","Koli","n/a"], [4409,"Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat Internasional","Kantor Pos","Jumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket cepat internasional.","Koli","n/a"], [4410,"Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barang","Kantor Pos","Jumlah paket barang yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan EMS Internasional.","Koli","n/a"], [4411,"Produksi Pos Menurut Jenis dan Jumlah Besar Uang","","","",""], [4412,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis biasa.","Rp (Ribu)","n/a"], [4413,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis kilat khusus.","Rp (Ribu)","27914414153.0"], [4414,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Dokumen","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis Pos Express Dokumen.","Rp (Ribu)","4974873848.0"], [4415,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis biasa.","Rp (Ribu)","n/a"], [4416,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis RLN","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis RLN.","Rp (Ribu)","799376931.0"], [4417,"Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis EMS","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis EMS.","Rp (Ribu)","2819626064.0"], [4418,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Biasa","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis biasa.","Rp (Ribu)","107423310.0"], [4419,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis kilat khusus.","Rp (Ribu)","27914414153.0"], [4420,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Barang","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis Pos Express Barang.","Rp (Ribu)","n/a"], [4421,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa Internasional","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis reguler internasional.","Rp (Ribu)","343621863.0"], [4422,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat Internasional","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis cepat internasional.","Rp (Ribu)","183105942.0"], [4423,"Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barang","Kantor Pos","Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis EMS.","Rp (Ribu)","2819626064.0"], [4424,"Weselpos","","","",""], [4425,"Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim","Kantor Pos","Jumlah weselpos yang dikirim di dalam negeri.","Weselpos","7.856"], [4426,"Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim","Kantor Pos","Total nominal uang yang dikirim melalui weselpos dalam negeri.","Rp (Ribu)","24595463198.0"], [4427,"Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Dikirim","Kantor Pos","Jumlah weselpos yang dikirim ke luar negeri.","Weselpos","733.0"], [4428,"Nilai Weselpos Luar Negeri yang Dikirim","Kantor Pos","Total nominal uang yang dikirim melalui weselpos ke luar negeri.","Rp (Ribu)","4403331636.0"], [4429,"Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Diterima","Kantor Pos","Jumlah weselpos yang diterima di dalam negeri.","Weselpos","4.827"], [4430,"Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Diterima","Kantor Pos","Total nominal uang yang diterima melalui weselpos dalam negeri.","Rp (Ribu)","5545432984.0"], [4431,"Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Diterima","Kantor Pos","Jumlah weselpos yang diterima dari luar negeri.","Weselpos","10.038"], [4432,"Nilai Weselpos Luar Negeri yang Diterima","Kantor Pos","Total nominal uang yang diterima melalui weselpos dari luar negeri.","Rp (Ribu)","55092288787.0"], [4433,"DATA VERTIKAL BANK INDONESIA","","","",""], [4434,"Moneter","","","",""], [4435,"Kredit UMKM Perbankan","Bank Indonesia","Total kredit yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).","Rp (Juta)","5465673.0"], [4436,"Moneter & Keuangan Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD)","Bank Indonesia","Nilai tukar tengah rupiah terhadap USD yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan transaksi valas di pasar uang.","Rp","1601724.0"], [4437,"Moneter & Keuangan BI-7D Reverse Repo","Bank Indonesia","Suku bunga acuan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka reverse repo 7 hari.","%","6"], [4438,"Kantor Bank Aset","","","",""], [4439,"Kantor Bank Aset Bank Umum","Bank Indonesia","Jumlah kantor bank yang dimiliki bank umum di wilayah tertentu.","Rp (Juta)","73433503.0"], [4440,"Kantor Bank Aset BPR","Bank Indonesia","Jumlah kantor yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR).","Rp (Juta)","2352731.0"], [4441,"Dana Pihak Ketiga","","","",""], [4442,"Dana Pihak Ketiga berupa Giro","Bank Indonesia","Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk rekening giro.","Rp (Juta)","6751823.0"], [4443,"Dana Pihak Ketiga berupa Deposito","Bank Indonesia","Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk deposito berjangka.","Rp (Juta)","13701515.0"], [4444,"Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada Bank Umum","Bank Indonesia","Total deposito nasabah di bank umum.","Rp (Juta)","12200487.0"], [4445,"Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada BPR","Bank Indonesia","Total deposito nasabah di BPR.","Rp (Juta)","1501028.0"], [4446,"Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan","Bank Indonesia","Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk tabungan.","Rp (Juta)","22438524.0"], [4447,"Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada Bank Umum","Bank Indonesia","Total tabungan nasabah di bank umum.","Rp (Juta)","21883749.0"], [4448,"Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada BPR","Bank Indonesia","Total tabungan nasabah di BPR.","Rp (Juta)","554775.0"], [4449,"Kredit (Bank Umum) Menurut Jenis Penggunaan","","","",""], [4450,"Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Modal Kerja","Bank Indonesia","Total kredit bank umum yang diberikan untuk modal kerja.","Rp (Juta)","5239874.0"], [4451,"Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Investasi","Bank Indonesia","Total kredit bank umum yang digunakan untuk investasi.","Rp (Juta)","10638250.0"], [4452,"Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Konsumsi","Bank Indonesia","Total kredit bank umum yang digunakan untuk konsumsi.","Rp (Juta)","5055047.0"], [4453,"Kredit (Bank Umum) Menurut Sektor Ekonomi","","","",""], [4454,"Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha","Bank Indonesia","Kredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman.","Rp (Juta)","15905695.0"], [4455,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.","Rp (Juta)","233328.0"], [4456,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan Penggalian","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertambangan dan penggalian.","Rp (Juta)","11565.0"], [4457,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor industri pengolahan.","Rp (Juta)","960147.0"], [4458,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengadaan listrik dan gas.","Rp (Juta)","2175.0"], [4459,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengelolaan air, sampah, limbah, dan daur ulang.","Rp (Juta)","623.0"], [4460,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor konstruksi.","Rp (Juta)","5788231.0"], [4461,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran serta reparasi mobil dan motor.","Rp (Juta)","3625355.0"], [4462,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan Pergudangan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor transportasi dan pergudangan.","Rp (Juta)","348289.0"], [4463,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor akomodasi dan penyediaan makanan & minuman.","Rp (Juta)","1984987.0"], [4464,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor informasi dan komunikasi.","Rp (Juta)","39241.0"], [4465,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa keuangan dan asuransi.","Rp (Juta)","51232.0"], [4466,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor real estate.","Rp (Juta)","447467.0"], [4467,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan.","Rp (Juta)","147218.0"], [4468,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.","Rp (Juta)","450.0"], [4469,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pendidikan.","Rp (Juta)","725457.0"], [4470,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.","Rp (Juta)","498572.0"], [4471,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa lainnya.","Rp (Juta)","1041358.0"], [4472,"Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha","","","",""], [4473,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang diberikan untuk kepemilikan rumah tinggal.","Rp (Juta)","658388.0"], [4474,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk kepemilikan flat dan apartemen.","Rp (Juta)","1954.0"], [4475,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk ruko dan rukan.","Rp (Juta)","108752.0"], [4476,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk pembelian kendaraan bermotor.","Rp (Juta)","345918.0"], [4477,"Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk kebutuhan konsumsi lain yang bukan sektor usaha.","Rp (Juta)","3922626.0"], [4478,"Berdasarkan Kolektibilitas","","","",""], [4479,"Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Lancar","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang dikategorikan lancar.","Rp (Juta)","19616077.0"], [4480,"Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas DPK","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK).","Rp (Juta)","743939.0"], [4481,"Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang dikategorikan kurang lancar.","Rp (Juta)","40728.0"], [4482,"Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang dikategorikan diragukan.","Rp (Juta)","90552.0"], [4483,"Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Macet","Bank Indonesia","Kredit bank umum yang dikategorikan macet.","Rp (Juta)","469624.0"], [4484,"Sistem Pembayaran","","","",""], [4485,"Sistem Pembayaran Cash Inflow","Bank Indonesia","Total penerimaan kas dalam sistem pembayaran bank.","Rp (Juta)","17897218.0"], [4486,"Sistem Pembayaran Cash Outflow","Bank Indonesia","Total pengeluaran kas dalam sistem pembayaran bank.","Rp (Juta)","13401598.0"], [4487,"Perputaran Kliring","","","",""], [4488,"Transaksi","Bank Indonesia","Aktivitas keuangan yang terjadi dalam sistem pembayaran.","Lembar","5503.0"], [4489,"Nominal","Bank Indonesia","Nilai uang dari transaksi dalam sistem pembayaran.","Rp (Juta)","21325.0"], [4490,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan","","","",""], [4491,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk Modal Kerja","Bank Indonesia","Kredit UMKM bank umum yang digunakan untuk modal kerja.","Rp (Juta)","3375757.0"], [4492,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk Investasi","Bank Indonesia","Kredit UMKM bank umum yang digunakan untuk investasi.","Rp (Juta)","2089916.0"], [4493,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi","","","",""], [4494,"Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha","Bank Indonesia","Kredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman.","Rp (Juta)","5465673.0"], [4495,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan.","Rp (Juta)","183639.0"], [4496,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan Penggalian","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pertambangan & penggalian.","Rp (Juta)","11546.0"], [4497,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor industri pengolahan.","Rp (Juta)","626839.0"], [4498,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pengadaan listrik & gas.","Rp (Juta)","2175.0"], [4499,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pengelolaan air, sampah, limbah, daur ulang.","Rp (Juta)","20007.0"], [4500,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor konstruksi.","Rp (Juta)","218026.0"], [4501,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & motor.","Rp (Juta)","2516981.0"], [4502,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan Pergudangan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor transportasi & pergudangan.","Rp (Juta)","62334.0"], [4503,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor akomodasi & penyediaan makan minum.","Rp (Juta)","71901.0"], [4504,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor informasi & komunikasi.","Rp (Juta)","63491.0"], [4505,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa keuangan & asuransi.","Rp (Juta)","32692.0"], [4506,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor real estate.","Rp (Juta)","98712.0"], [4507,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan.","Rp (Juta)","195653.0"], [4508,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, & jaminan sosial wajib.","Rp (Juta)","450.0"], [4509,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor pendidikan.","Rp (Juta)","686.0"], [4510,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor kesehatan & kegiatan sosial lainnya.","Rp (Juta)","122603.0"], [4511,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk sektor jasa lainnya.","Rp (Juta)","522915.0"], [4512,"Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha","","","",""], [4513,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk kepemilikan rumah tinggal.","Rp (Juta)","0.0"], [4514,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk kepemilikan flat & apartemen.","Rp (Juta)","0.0"], [4515,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk ruko & rukan.","Rp (Juta)","0.0"], [4516,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk kendaraan bermotor.","Rp (Juta)","0.0"], [4517,"Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya","Bank Indonesia","Kredit bank umum untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha.","Rp (Juta)","0.0"], [4518,"Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta","","","",""], [4519,"Posisi Kredit Usaha Mikro yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)","Bank Indonesia","Total posisi kredit usaha mikro menurut kabupaten/kota (juta Rp).","Rp (Juta)","n/a"], [4520,"Posisi Kredit Usaha Kecil yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)","Bank Indonesia","Total posisi kredit usaha kecil menurut kabupaten/kota (juta Rp).","Rp (Juta)","n/a"], [4521,"Posisi Kredit Usaha Menengah yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)","Bank Indonesia","Total posisi kredit usaha menengah menurut kabupaten/kota (juta Rp).","Rp (Juta)","n/a"], [4522,"Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta (Juta Rupiah)","","","",""], [4523,"Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Jenis Penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rupiah)","Bank Indonesia","Total pinjaman Rupiah & Valas menurut jenis penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rp).","Rp (Juta)","n/a"], [4524,"Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)","Bank Indonesia","Total pinjaman Rupiah & Valas menurut kabupaten/kota di DIY (juta Rp).","Rp (Juta)","n/a"], [4525,"DATA VERTIKAL OJK","","","",""], [4526,"Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum","","","",""], [4527,"Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Giro","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa giro.","Rekening","39844.0"], [4528,"Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Simpanan Berjangka","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa deposito berjangka.","Rekening","81213.0"], [4529,"Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Tabungan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa tabungan.","Rekening","4722817.0"], [4530,"Posisi Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum","","","",""], [4531,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Pertanian","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertanian.","Rp (Juta)","n/a"], [4532,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perikanan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan perikanan.","Rp (Juta)","n/a"], [4533,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Pertambangan & Penggalian","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertambangan & penggalian.","Rp (Juta)","n/a"], [4534,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Industri Pengolahan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan industri pengolahan.","Rp (Juta)","n/a"], [4535,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Listrik, Gas & Air","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan listrik, gas, & air.","Rp (Juta)","n/a"], [4536,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Konstruksi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan konstruksi.","Rp (Juta)","n/a"], [4537,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perdagangan Besar & Eceran","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan perdagangan besar & eceran.","Rp (Juta)","n/a"], [4538,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Peny Akomodasi & Makan Minum","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan akomodasi & makan minum.","Rp (Juta)","n/a"], [4539,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Transportasi, Pergudangan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan transportasi & pergudangan.","Rp (Juta)","n/a"], [4540,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perantara Keuangan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut jenis penggunaan jasa keuangan.","Rp (Juta)","n/a"], [4541,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Real Estate, Usaha Persewaan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor real estate & usaha persewaan.","Rp (Juta)","n/a"], [4542,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Adm Pemerintahan, Pertanahan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor pemerintahan & pertanahan.","Rp (Juta)","n/a"], [4543,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Pendidikan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor pendidikan.","Rp (Juta)","n/a"], [4544,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial.","Rp (Juta)","n/a"], [4545,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya.","Rp (Juta)","n/a"], [4546,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Perseorangan Rumah Tangga","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga.","Rp (Juta)","n/a"], [4547,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Badan Internasional","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman menurut sektor badan internasional.","Rp (Juta)","n/a"], [4548,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Kegiatan yang belum jelas batasannya","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman sektor kegiatan belum jelas batasannya.","Rp (Juta)","n/a"], [4549,"Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Bukan Lapangan Usaha","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman untuk penggunaan bukan sektor usaha.","Rp (Juta)","n/a"], [4550,"Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Modal Kerja","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman modal kerja.","Rp (Juta)","n/a"], [4551,"Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Investasi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman untuk investasi.","Rp (Juta)","n/a"], [4552,"Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Konsumsi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total pinjaman untuk konsumsi.","Rp (Juta)","n/a"], [4553,"Kredit (BPR)","","","",""], [4554,"Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR untuk kepemilikan rumah tinggal.","Rp (Juta)","55771.0"], [4555,"Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR untuk flat & apartemen.","Rp (Juta)","n/a"], [4556,"Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR untuk ruko & rukan.","Rp (Juta)","n/a"], [4557,"Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR untuk kendaraan bermotor.","Rp (Juta)","n/a"], [4558,"Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha.","Rp (Juta)","778192.0"], [4559,"Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Lancar","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR yang dikategorikan lancar.","Rp (Juta)","1572008.0"], [4560,"Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas DPK","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK).","Rp (Juta)","242741.0"], [4561,"Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR yang dikategorikan kurang lancar.","Rp (Juta)","43884.0"], [4562,"Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR yang dikategorikan diragukan.","Rp (Juta)","28382.0"], [4563,"Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Macet","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit BPR yang dikategorikan macet.","Rp (Juta)","224422.0"], [4564,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","","","",""], [4565,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Modal Kerja","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM untuk modal kerja menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","3375757.0"], [4566,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Investasi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM untuk investasi menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","2089916.0"], [4567,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Konsumsi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM untuk konsumsi menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","n/a"], [4568,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Mikro","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit usaha mikro yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","n/a"], [4569,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Kecil","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit usaha kecil yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","n/a"], [4570,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Menengah","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit usaha menengah yang diberikan bank menurut jenis penggunaan.","Rp (Juta)","n/a"], [4571,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertanian","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertanian.","Rp (Juta)","5465673.0"], [4572,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perikanan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor ekonomi perikanan.","Rp (Juta)","183639.0"], [4573,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertambangan & Penggalian","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertambangan & penggalian.","Rp (Juta)","11546.0"], [4574,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Industri Pengolahan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor industri pengolahan.","Rp (Juta)","626839.0"], [4575,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Listrik, Gas & Air","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor pengadaan listrik, gas & air.","Rp (Juta)","2175.0"], [4576,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Konstruksi","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor konstruksi.","Rp (Juta)","20007.0"], [4577,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perdagangan Besar & Eceran","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor perdagangan besar & eceran.","Rp (Juta)","218026.0"], [4578,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Peny Akomodasi & Makan Minum","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor akomodasi & penyediaan makan minum.","Rp (Juta)","2516981.0"], [4579,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Transportasi, Pergudangan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor transportasi & pergudangan.","Rp (Juta)","62334.0"], [4580,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perantara Keuangan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor jasa keuangan/perantara.","Rp (Juta)","71901.0"], [4581,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Real Estate, Usaha Persewaan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor real estate & usaha persewaan.","Rp (Juta)","63491.0"], [4582,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Adm Pemerintahan, Pertanahan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor administrasi pemerintahan & pertanahan.","Rp (Juta)","32692.0"], [4583,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Pendidikan","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor pendidikan.","Rp (Juta)","98712.0"], [4584,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial.","Rp (Juta)","195653.0"], [4585,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya.","Rp (Juta)","450.0"], [4586,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Perseorangan Rumah Tangga","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga.","Rp (Juta)","686.0"], [4587,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Badan Internasional","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor badan internasional.","Rp (Juta)","122603.0"], [4588,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Kegiatan yang belum jelas batasannya","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor kegiatan yang belum jelas batasannya.","Rp (Juta)","522915.0"], [4589,"Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Kredit UMKM menurut sektor bukan lapangan usaha.","Rp (Juta)","0.0"], [4590,"Jumlah Bank","","","",""], [4591,"Jumlah Bank Umum Pemerintah","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total jumlah bank umum milik pemerintah.","Unit","164.0"], [4592,"Jumlah KC Bank Umum Pemerintah","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor cabang bank umum pemerintah.","Unit","44.0"], [4593,"Jumlah KCP Bank Umum Pemerintah","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor cabang pembantu bank umum pemerintah.","Unit","120.0"], [4594,"Jumlah KK Bank Umum Pemerintah","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor kas bank umum pemerintah.","Unit","0.0"], [4595,"Jumlah Bank Umum Swasta","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total bank umum milik swasta.","Unit","35.0"], [4596,"Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Total BPR/BPRS.","Unit","35.0"], [4597,"Jumlah KP Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor pusat BPR/BPRS.","Unit","11.0"], [4598,"Jumlah KC Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor cabang BPR/BPRS.","Unit","9.0"], [4599,"Jumlah KK Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah)","Otoritas Jasa Keuangan (OJK)","Jumlah kantor kas BPR/BPRS.","Unit","15.0"], [4600,"DATA VERTIKAL DAOP VI KOTA YOGYAKARTA","","","",""], [4601,"Perhubungan DAOP VI","","","",""], [4602,"Jumlah Stasiun Kereta Api","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Total stasiun KA di wilayah tertentu.","Unit","2.0"], [4603,"Total penumpang melalui stasiun","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Jumlah penumpang yang melewati stasiun.","Orang","n/a"], [4604,"Jumlah penumpang kelas eksekutif","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Total penumpang kelas eksekutif.","Orang","n/a"], [4605,"Jumlah penumpang kelas bisnis","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Total penumpang kelas bisnis.","Orang","n/a"], [4606,"Jumlah penumpang kelas ekonomi","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Total penumpang kelas ekonomi.","Orang","n/a"], [4607,"Total angkutan barang melalui Stasiun Kereta Api","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Jumlah barang yang diangkut melalui stasiun.","Ton","n/a"], [4608,"Barang hantaran potongan","Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta","Barang yang dikirim per potongan (unit).","Ton","n/a"], [4609,"DATA VERTIKAL BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II","","","",""], [4610,"Jumlah Radio Swasta Niaga","BMS Frek Radio","Total radio swasta niaga yang beroperasi.","Unit","16.0"], [4611,"DATA VERTIKAL PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA","","","",""], [4612,"Stok Awal Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta","BULOG","Persediaan beras awal bulan di Bulog Divre Yogyakarta.","Kg","9211475.0"], [4613,"Pengadaan Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta","BULOG","Total pengadaan beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan.","Kg","55724350.0"], [4614,"Penyaluran Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta","BULOG","Total penyaluran beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan.","Kg","46903600.0"], [4615,"Stok Akhir Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta","BULOG","Persediaan beras akhir bulan di Bulog Divre Yogyakarta.","Kg","12943270.0"], [4616,"DATA VERTIKAL PENGADILAN AGAMA KELAS IA","","","",""], [4617,"Jumlah Cerai Talak menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Pengadilan Agama","Jumlah perceraian dengan talak yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Kasus","116.0"], [4618,"Jumlah Cerai Gugat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Pengadilan Agama","Jumlah perceraian dengan gugatan yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Kasus","492.0"], [4619,"Jumlah Perkara Diterima pada pengadilan Agama Yogyakarta","Pengadilan Agama","Total perkara yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta.","Kasus","n/a"], [4620,"Jumlah Perkara Diputus pada Pengadilan Agama Yogyakarta","Pengadilan Agama","Total perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.","Kasus","n/a"], [4621,"DATA VERTIKAL KWARTIR CABANG","","","",""], [4622,"Jumlah Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total gugus depan Pramuka yang ada per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Buah","444.0"], [4623,"Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total majelis pembimbing gugus depan per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","1026.0"], [4624,"Jumlah Majelis Pembimbing Ranting menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total majelis pembimbing ranting per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","232.0"], [4625,"Jumlah Anggota Andalan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota andalan Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","280.0"], [4626,"Jumlah Anggota Saka menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota Saka Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","257.0"], [4627,"Jumlah Anggota Pembina menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total pembina Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","671.0"], [4628,"Jumlah Anggota Pandega menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota Pandega Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","380.0"], [4629,"Jumlah Anggota Penegak menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota Penegak Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","7058.0"], [4630,"Jumlah Anggota Penggalang menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota Penggalang Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","12077.0"], [4631,"Jumlah Anggota Siaga menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta","Kwartir Cabang","Total anggota Siaga Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta.","Orang","8332.0"], [4632,"Jumlah Saka","Kwartir Cabang","Total anggota Saka secara keseluruhan di wilayah tertentu.","Buah","257.0"] ]}