_id Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2024 1 PENDIDIKAN "" "" "" "" 2 Rasio Guru dengan Murid "" "" "" "" 3 Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. - 15.77 4 Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. - 14.28 5 Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. - 633.5 6 Rasio guru per murid per kelas rata-rata Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. - 681.37 7 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Rasio ketersediaan jumlah sekolah di jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia pendidikan dasar - 41.09 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) "" "" "" "" 9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (usia 7 - 12 Tahun) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 99.99 10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (usia 13 - 15 Tahun) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 99.98 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) "" "" "" "" 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 125.71 13 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag. % 110.91 14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 123.74 15 Angka Partisipasi Murni (APM) "" "" "" "" 16 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag. % 104.67 17 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 108.1 18 Angka Putus Sekolah Per Jenjang Pendidikan "" "" "" "" 19 Angka Putus Sekolah Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 0.003 20 Jumlah anak putus sekolah SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 1.0 21 Angka Putus Sekolah Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 0.02 22 Jumlah anak putus sekolah SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 5.0 23 Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan "" "" "" "" 24 Angka Kelulusan SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama % 100 25 Jumlah lulusan pada jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama Orang 6855.0 26 Jumlah peserta didik kelas terakhir SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 6640.0 27 Persentase kelulusan ujian nasional SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian % n/a 28 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase peserta didik yang memulai pendidikan di kelas 1 sekolah dasar (SD) pada tahun tertentu dan berhasil menamatkan pendidikan hingga kelas 6 SD, dibandingkan dengan seluruh peserta didik yang masuk kelas 1 pada tahun tersebut % 110 29 Angka Kelulusan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase peserta didik pada jenjang SMP atau MTs yang dinyatakan lulus (memenuhi syarat kelulusan) dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir kelulusan pada jenjang tersebut di periode yang sama. % 100 30 Jumlah lulusan pada jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 6776.0 31 Jumlah peserta didik kelas terakhir SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 6665.0 32 Persentase kelulusan ujian nasional SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian % n/a 33 Angka Melanjutkan "" "" "" "" 34 Angka melanjutkan Jenjang SD ke SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 115.31 35 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 7065.0 36 Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 7033.0 37 Angka melanjutkan Jenjang SMP ke SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 166.93 38 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 12854.0 39 Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 7805.0 40 Jumlah Sekolah "" "" "" "" 41 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 13646.0 42 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 11.0 43 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 11.0 44 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 0.0 45 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 206.0 46 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 206.0 47 Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 0.0 48 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah Unit 162.0 49 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah Unit 87.0 50 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah Unit 87.0 51 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah Unit 0.0 52 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta Unit 75.0 53 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta Unit 75.0 54 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta Unit 0.0 55 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Unit 58.0 56 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit 16.0 57 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit 16.0 58 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit 0.0 59 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit 42.0 60 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit 42.0 61 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit 0.0 62 Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 434.0 63 Jumlah Sekolah Dasar yang Terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 162.0 64 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Unit 272.0 65 Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 66 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 67 Meningkatnya persentase SD terakreditasi minimal B Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 68 Meningkatnya persentase SMP terakreditasi minimal B Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 94.92 69 Jumlah Peserta Didik "" "" "" "" 70 Jumlah Siswa Taman Kanak- Kanak (TK) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 9028.0 71 Jumlah Siswa TK Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 685.0 72 Jumlah Siswa TK Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 8343.0 73 Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Orang 37301.0 74 Jumlah Siswa SD Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Orang 18272.0 75 Jumlah Siswa SD Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Orang 19029.0 76 Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Orang 20400.0 77 Jumlah Siswa SMP Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang 10545.0 78 Jumlah Siswa SMP Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang 9855.0 79 Jumlah Siswa Miskin "" "" "" "" 80 Jumlah Siswa Miskin Jenjang SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa SD/MI/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 8797.0 81 Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 4950.0 82 Jumlah Guru "" "" "" "" 83 Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 681.0 84 Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 47.0 85 Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 634.0 86 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 2427.0 87 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 2363.0 88 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 1186.0 89 Pemenuhan kebutuhan guru SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 1177 90 Pemenuhan Kualifikasi guru SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 94.63 91 Jumlah Guru SD Tersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 1390.0 92 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 1650.0 93 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 653.0 94 Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Swasta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 737.0 95 Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % n/a 96 Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 93.74 97 Jumlah Guru SMP Tersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 737.0 98 Persentase guru sesuai kualifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % n/a 99 Jumlah guru yang sesuai kualifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 0.9374 100 Jumlah Pendidik LKP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 210.0 101 Jumlah Ruang Kelas "" "" "" "" 102 Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Buah 3303.0 103 Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu Buah 1.0 104 Jumlah Seluruh Kelas SD/MI Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu Buah 1792.0 105 Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Buah 1792.0 106 Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu % 100 107 Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu Buah 912.0 108 Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Buah 912.0 109 Kualifikasi Guru "" "" "" "" 110 Presentase Guru SD memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 94.77 111 Kualifikasi Guru SD Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD / sederajat) yang memiliki ijazah akademik minimal Strata-1 (S1) atau diploma IV (D-IV) Orang 2300.0 112 Presentase Guru SMP memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang dibutuhkan dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 94.73 113 Kualifikasi Guru SMP Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) pada tahun ajaran tertentu Orang 1563.0 114 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet "" "" "" "" 115 Jumlah Sekolah SD Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif Unit 193.0 116 Jumlah Sekolah SMP Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif Unit 193.0 117 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa "" "" "" "" 118 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD/MI yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SD/MI/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 119 Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP/MTs yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SMP/MTs/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 120 Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru "" "" "" "" 121 tenaga kependidikan non guru SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase peserta didik yang berhasil lulus ujian nasional atau ujian akhir sekolah dari total peserta ujian % 100 122 Program Kesetaraan "" "" "" "" 123 Peserta Kesetaraan SD (Program Paket A) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah lulusan program Paket A dapat yang melanjutkan ke jenjang lebih SMP/MTs atau program Paket B. Orang 340.0 124 Peserta Kesetaraan SMP (Program Paket B) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 568.0 125 Peserta Kesetaraan SMA (Program Paket C) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta program pendidikan kesetaraan yang setara dengan SMA / SMK / MA (setara jenjang menengah atas) dalam pendidikan nonformal / kesetaraan. (BPS indikator pendidikan menyebut “pendidikan non formal adalah paket A (SD), B (SMP), C (SMA)) Orang 640.0 126 Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian "" "" "" "" 127 Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang telah melalui proses assesmen yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin bahwa lembaga tersebut menyelenggarakan program menerapkan standar yang ditentukan oleh Kemenaker secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % n/a 128 Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % n/a 129 Pendidikan Taman Kanak- Kanak "" "" "" "" 130 Persentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Mengikuti Program TK Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun (PAUD)” = jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah total anak usia 5-6 tahun % 97.67 131 Guru yang Layak Mendidik TK dengan Kualifikasi Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 92.22 132 Pendidikan di Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat "" "" "" "" 133 Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah anak 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 3769 134 Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga "" "" "" "" 135 Pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Tingkat ketercapaian satuan pendidikan dalam memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia % 100 136 Pemenuhan SNP SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD/MI di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 137 Pemenuhan SNP SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 138 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Nilai atau skor capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari penilaian mandiri (self-assessment) oleh perangkat daerah dan diverifikasi oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal Nilai n/a 139 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" Nilai n/a 140 Kemampuan Literasi "" "" "" "" 141 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta "Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)" Nilai 76,43 142 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta "Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)" Nilai 56,07 143 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta "Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)" Nilai 84,62 144 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta "Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)" Nilai 73,15 145 Pendidikan dan Penduduk "" "" "" "" 146 Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat. % 125.71 147 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Indikator ini mengacu pada jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah “tamat” PAUD atau sedang belajar dalam satuan PAUD (taman kanak-kanak / pendidikan pra-sekolah) Jiwa 90,86% 148 Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 98.16 149 Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah siswa pada jenjang PAUD yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Sekolah 213.0 150 Jumlah Satuan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Sekolah 217.0 151 Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag. % 104.67 152 Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 34510.0 153 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 34510.0 154 Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 100 155 Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 19036.0 156 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 19036.0 157 Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase Jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dikota yogyakarta dihitung dari jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 % % 100% 158 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah anak usia 7–15 tahun yang terdaftar / aktif belajar di jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7–15 tahun. (di SPM: indikator “Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar”) Jiwa 9863.0 159 Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100% % 100% 160 Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar / menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jiwa 1481.0 161 Persentase Kelulusan warga belajar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah warga belajar yang lulus / jumlah warga belajar di akhir jenjang × 100% % 100 162 Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB Orang 1481.0 163 jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang Orang 1481.0 164 KESEHATAN "" "" "" "" 165 Sarana Kesehatan "" "" "" "" 166 Jumlah Posyandu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 622.0 167 Jumlah Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya Unit 26.0 168 Jumlah Puskesmas Induk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau beberapa wilayah kerja. Puskesmas Induk adalah puskesmas utama (bukan puskesmas pembantu) yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan inti lengkap sesuai ketentuan Kemenkes. Unit 18.0 169 Jumlah Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 8.0 170 Jumlah Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah puskesmas bersifat mobile yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas induk atau puskesmas pembantu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 0.0 171 Jumlah Poliklinik Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, yang bukan berbentuk rumah sakit dan berada di bawah pengelolaan pemerintah maupun swasta. Termasuk klinik utama dan klinik pratama. Unit 129.0 172 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan penunjang medis. Unit 1.0 173 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe A Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah sakit kelas A Unit 0.0 174 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 175 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 176 Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 177 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit umum yang dikelola oleh badan hukum atau yayasan swasta, yang memberikan pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat, mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Unit 9.0 178 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas dan telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 0.0 179 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 3.0 180 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 3.0 181 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 3.0 182 Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit umum milik swasta yang belum ditetapkan kelasnya (kelas A, B, C, atau D) sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Unit 0.0 183 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Unit 6.0 184 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan khusus untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 3.0 185 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Mata Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit mata di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 186 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Otak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 187 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Gigi dan Mulut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit/kesehatan gigi dan mulut di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 188 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Kanker Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 189 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 190 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jiwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kejiwaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 191 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Infeksi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 192 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Paru Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 193 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus THT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 194 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Bedah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 195 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ketergantungan Obat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 196 Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ginjal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 197 Jumlah Rumah Sakit (RS) Bersalin Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 0.0 198 Jumlah Rumah Sakit (RS) Kusta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit khusus yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas pada bidang atau jenis penyakit tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Unit 0.0 199 Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya rumah sakit umum milik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan atau Kementerian/Lembaga lain) yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh mencakup rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Unit 0.0 200 Jumlah Klinik/Praktek Dokter Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan medis dasar dan spesialistik terbatas, termasuk klinik pratama, klinik utama, dan praktik dokter umum/spesialis. Unit 129.0 201 Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) yang memenuhi persyaratan standar pelayanan dan perizinan sesuai ketentuan Kemenkes terhadap total fasilitas yang ada % 100 202 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan standar usaha di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dan kelayakan operasional. Unit 165.0 203 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik Pratama di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (RS, Puskesmas, Klinik Pratama) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 165.0 204 Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase RS dan Puskesmas yang telah mendapatkan status akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna) terhadap total seluruh RS dan Puskesmas yang ada % 100 205 "Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei re-akreditasi " Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti proses re-akreditasi sesuai siklus 3–5 tahun sekali untuk menjamin mutu pelayanan. Puskesmas 18.0 206 Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah RS yang telah memperoleh status akreditasi tertinggi (Paripurna dan Utama) sesuai standar Kemenkes Rumah Sakit 18.0 207 Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dalam kondisi baik, siap pakai, dan terpelihara dibanding total aset fasilitas kesehatan % 80.93 208 Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya alat dan fasilitas medis/nonmedis di fasyankes yang berfungsi dan terpelihara baik Unit 785.0 209 Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total inventaris alat dan sarana kesehatan yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Dinas Kesehatan / UPT. Unit 970.0 210 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rasio antara jumlah Posyandu aktif terhadap jumlah balita di wilayah tertentu. Menggambarkan ketersediaan layanan kesehatan dasar anak. % 55.85 211 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Perbandingan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terhadap jumlah penduduk % 37.29 212 Cakupan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah % 128.57 213 Cakupan Pembantu Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase wilayah atau jumlah penduduk yang terlayani oleh puskesmas atau pustu dibanding total penduduk/wilayah % 17.78 214 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase pasien miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan sesuai haknya terhadap total pasien miskin yang membutuhkan layanan rujukan. % n/a 215 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS) yang mampu memberikan layanan gawat darurat level 1 (pelayanan hidup dasar dan penanganan awal pasien gawat darurat) % 100 216 Pelayanan gawat darurat level 1 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Pelayanan yang mencakup resusitasi dasar, penanganan kegawatdaruratan umum, dan stabilisasi pasien sebelum rujukan. Pelayanan 18.0 217 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Perbandingan jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada suatu wilayah. % 0.04 218 Skor Akreditasi RS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai hasil penilaian mutu dan kinerja rumah sakit berdasarkan standar akreditasi nasional % 93,27% 219 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai hasil evaluasi internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kesehatan oleh inspektorat Nilai A 220 Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Indeks yang menunjukkan tingkat kesehatan keluarga berdasarkan indikator seperti PHBS, gizi, imunisasi, KB, dan perilaku kesehatan. Indeks 0.447 221 Jumlah keluarga sehat di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu. Keluarga 34268.0 222 Jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah keluarga yang tergolong sehat dibanding total keluarga yang didata pada periode tertentu. Keluarga 76646.0 223 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Indeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut. Indeks 86.82 224 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Indeks hasil survei yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di fasilitas tersebut. Indeks 84.33 225 Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) % 79.57 226 Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai hasil audit atau input data kondisi sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) % 75.62 227 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Bedah RSUD Kota Yogyakarta Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan Pelayanan 3181.0 228 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Non bedah RSUD Kota Yogyakarta Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan Pelayanan 21767.0 229 Jumlah Pelayanan Rawat Darurat Kebidanan RSUD Kota Yogyakarta Jumlah kasus atau tindakan pelayanan gawat darurat di RS berdasarkan jenis layanan Pelayanan 331.0 230 Jumlah Pelayanan Radiologi RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Pelayanan 21894.0 231 Jumlah Pelayanan Klinik Patologi RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Pelayanan 340900.0 232 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Kunjungan 120642.0 233 Jumlah Kegiatan Pembedahan RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Tindakan 3572.0 234 Jumlah Tindakan Fisioterapi RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Tindakan 26537.0 235 Jumlah Resep yang Ditulis RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Tindakan 1192402.0 236 Jumlah Resep yang dapat Dilayani di RS RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya tindakan pelayanan medis di rumah sakit per jenis layanan Tindakan 1181534.0 237 Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi "" "" "" "" 238 Jumlah instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah unit pelaksana fungsional (kabupaten/kota dan provinsi) yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buah 1.0 239 Jumlah PBF (Pedagang Besar Farmasi) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan/atau bahan obat dalam Jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buah n/a 240 Jumlah Perusahaan Produk Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota Buah n/a 241 Jumlah Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota Unit n/a 242 Jumlah perusahaan cabang Penyalur Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya perusahaan yang memproduksi atau menyalurkan alat kesehatan yang berizin di wilayah kota Unit n/a 243 Jumlah Apotek Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 143.0 244 Jumlah Toko Obat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 17.0 245 Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase usaha di bidang farmasi dan alat kesehatan yang telah terverifikasi memenuhi standar usaha dibanding total usaha terdaftar. % 100 246 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usaha Unit 32.0 247 Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)yang mengajukan di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah unit usaha (apotek, toko obat, alat kesehatan, optikal, UMOT) yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi standar usaha Unit 32.0 248 Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase produk pangan industri rumah tangga yang telah diverifikasi memenuhi komitmen keamanan pangan. % 96.65 249 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan. Unit 924.0 250 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah industri rumah tangga pangan yang telah diverifikasi atau mengajukan verifikasi pemenuhan komitmen keamanan pangan. Unit 956.0 251 Kesehatan Masyarakat "" "" "" "" 252 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 18134.0 253 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2307.0 254 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2280.0 255 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2273.0 256 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2254.0 257 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2281.0 258 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2275.0 259 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2246.0 260 Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Balita 2218.0 261 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase anak usia 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak sesuai program imunisasi dasar lengkap % 96.64 262 Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) di wilayah tertentu yang telah menerima layanan imunisasi dasar sesuai standar Kementerian Kesehatan Orang 2218.0 263 Jumlah anak usia 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak berumur 1 tahun (12–23 bulan) menurut data Dinas Kesehatan atau Dukcapil daerah Orang 2295.0 264 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rasio kasus AFP non-polio terhadap jumlah penduduk <15 tahun sebagai indikator surveilans eradikasi polio - 6.18 265 Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah total kasus AFP non-polio yang teridentifikasi oleh fasilitas kesehatan Kasus 5.0 266 Jumlah penduduk < 15 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Penduduk kelompok umur 0–14 tahun hasil konsolidasi data kependudukan daerah Orang 80888.0 267 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rasio balita pneumonia yang mendapat pelayanan medis dibanding perkiraan jumlah kasus pneumonia. % 45.96 268 Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus pneumonia balita yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan. Orang 449.0 269 Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah balita yang diperkirakan menderita pneumonia menurut standar Kemenkes. Orang 977.0 270 Cakupan Pelayanan Anak Balita Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita usia 1–5 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan dasar minimal 8 kali/tahun. % 92.39 271 Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total balita yang menerima layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Orang 10811.0 272 Jumlah anak balita (1-5 Tahun) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia 1–5 tahun hasil data Dinas Kesehatan atau proyeksi penduduk Balita 9781.0 273 Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase bayi usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 3 dosis imunisasi IPV, dan 1 dosis imunisasi MR di antara 100 anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 90.35 274 Prevalensi HIV pada populasi dewasa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi penderita HIV dengan hasil pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus) menggunakan 3 reagen rapid test dengan hasil positif terhadap Jumlah populasi dewasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 0.03 275 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rasio jumlah kasus HIV/AIDS terhadap total penduduk, indikator epidemiologi HIV % 0.28 276 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus penyakit oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis (ITB) yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kasus 741.0 277 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. % 100 278 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. % 99.95 279 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase daerah yang memenuhi target nasional imunisasi dasar lengkap minimal 80% % 100 280 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total desa/kelurahan yang mencapai status STBM sesuai verifikasi Dinkes Desa 45.0 281 Jumlah penderita gangguan jiwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penderita gangguan jiwa berat dan ringan yang tercatat di fasilitas kesehatan Orang 3215.0 282 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. - 6.0 283 Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah. Orang 6.0 284 Persentase Balita dengan status Gizi buruk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita dengan status gizi buruk menurut standar WHO dan Kemenkes % 0.22 285 Jumlah Balita dengan status Gizi buruk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah orang yang memiliki kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan Jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Balita 24.0 286 Persentase Balita dengan status Gizi Kurang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita dengan gizi kurang sesuai hasil pengukuran antropometri. % 5.48 287 Jumlah Balita dengan status Gizi Kurang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah balita yang memiliki kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital (dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Balita 610.0 288 Persentase Balita dengan status Gizi Normal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita yang memiliki status gizi normal sesuai standar WHO % 83.25 289 Jumlah Balita dengan status Gizi Normal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah balita dengan status gizi baik/normal. Balita 927.0 290 Persentase Balita dengan status Gizi Lebih Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita dengan status gizi lebih/obesitas % 11.34 291 Jumlah Balita dengan status Gizi Lebih Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah balita dengan status gizi lebih hasil penimbangan Balita 126.0 292 Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase selisih angka gizi buruk tahun berjalan dibanding tahun lalu % 0.22 293 Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita gizi buruk yang mendapat penanganan medis. % 100 294 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kasus gizi buruk yang tertangani di fasilitas kesehatan Orang 102.0 295 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan di wilayah tertentu Orang 102.0 296 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi balita gizi buruk + gizi kurang terhadap seluruh balita ditimbang % 5,48% 297 Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Akumulasi balita gizi buruk dan kurang hasil pemantauan gizi. Orang 610.0 298 Jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total balita yang ditimbang di posyandu/puskesmas di wilayah Yogyakarta Orang 11137.0 299 Jumlah Bayi Berat Badan lahir Rendah (BBLR) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah bayi dengan BBLR yang tercatat di fasilitas kesehatan. Bayi 197.0 300 Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total bayi usia 0–28 hari menurut laporan fasilitas kesehatan Bayi 2137.0 301 Jumlah Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu hamil Orang 2139.0 302 Jumlah Ibu Hamil K1 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal pertama (K1) Orang 2382.0 303 Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan yang dianjurkan terhadap total Jumlah ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 99.77 304 Jumlah Ibu Hamil K4 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 2134.0 305 Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu hamil yang memiliki keadaan dimana mengalami KEK (Kekurangan Energi Kalori) malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 314.0 306 Jumlah Ibu Hamil Mendapat Zat Besi (Fe) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu hamil yang mendapat suplementasi zat besi sesuai standar. Orang 220.0 307 Jumlah pelayanan pemantauan pertumbuhan anak balita Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan total minimal 8 kali pelayanan pemantauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 89.15 308 Jumlah pelayanan kepada Ibu nifas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu nifas setelah melahirkan. % 99.49 309 Cakupan Pelayanan Nifas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi ibu nifas yang memperoleh minimal 3 kali pelayanan kesehatan % 99.49 310 Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan sesuai standar pada kunjungan nifas pertama di periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-2 di periode 3 hari sampai 7 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke-3 di periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan terakhir pada kunjungan nifas ke-4 di periode 29 sampai 42 hari pasca persalinan pada wilayah DIY. Orang 2128.0 311 Jumlah seluruh ibu nifas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total ibu nifas dalam satu wilayah tertentu. Orang 2139.0 312 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi neonatus komplikasi yang tertangani dibanding seluruh neonatus dengan komplikasi. % 100.00 313 Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang mendapatkan penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 342.0 314 Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kasus neonatus komplikasi yang ditemukan Orang 342.0 315 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Kapasitas tempat tidur di rumah sakit daerah/pemerintah Unit 364.0 316 Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Kapasitas TT di rumah sakit swasta terdaftar Unit 1468.0 317 Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pelayanan rawat jalan yang diberikan RSUD Orang 290698.0 318 Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kunjungan pasien rawat jalan di RS swasta. Orang 1392010.0 319 Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total pasien rawat inap di RSUD/pemerintah Orang 17410.0 320 Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total pasien rawat inap di rumah sakit swasta Orang 74137.0 321 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pelayanan kesehatan strata 1 (puskesmas) untuk pasien miskin Kunjungan n/a 322 Prevalensi Stunting Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase balita (0–59 bln) dengan TB/umur < −2 SD WHO terhadap total balita yang ditimbang. % 10,07% 323 Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus balita TB/U < −2 SD yang terdata di wilayah Orang 1122.0 324 Jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total balita (0–59 bln) yang dilakukan pengukuran antropometri dalam periode Orang 11137.0 325 Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyak peserta didik SD yang menerima pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam periode. Orang 39020.0 326 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Aktivitas skrining kesehatan sekolah; indikator biasanya jumlah sekolah atau jumlah siswa yang disaring Orang 39020.0 327 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta % anak (kelas 1–9) yang menerima layanan kesehatan sekolah terhadap total anak usia pendidikan dasar % 100,00% 328 Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun ajaran Orang 61600.0 329 Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama Orang 61600.0 330 Persentase Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta % pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat di shelter tertentu dibanding total pasien terkonfirmasi % 0 331 Jumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Shelter Bener Orang 0.0 332 Jumlah Pasien Covid-19 sekota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kasus terkonfirmasi (akumulasi atau periode tertentu; tentukan cakupan) Orang 0.0 333 Jumlah Kasus Positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Kasus Positif Covid-19 Orang 0.0 334 Konfirm Meninggal Positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah konfirmasi kasus positif yang meninggal Orang 0.0 335 Konfirm Hidup Positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah konfirmasi masih hidup / sembuh Orang 0.0 336 Konfirm tanpa komorbid Positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus positif tanpa komorbid terdaftar Orang 0.0 337 Konfirm dengan komorbid Positif Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus positif dengan komorbid Orang 0.0 338 Persentase Kematian Kasus Konfirmasi Covid-19 Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Konfirmasi meninggal / total konfirmasi) × 100% % 0 339 Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi calon jemaah haji yang telah menerima pemeriksaan kesehatan sesuai standar sebelum keberangkatan. % 100 340 Jumlah haji yang selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah calon jemaah haji yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Orang 408.0 341 Jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Orang 408.0 342 Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase jumlah item obat/vaksin/alat kesehatan yang tersedia dibanding kebutuhan. % 100,00% 343 Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang tersedia di IFK selama kurun waktu 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya item obat dan vaksin dasar yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota selama setahun. Unit 32.0 344 Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar yang wajib dilakukan monitoring Unit 32.0 345 Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kasus gawat darurat yang tertangani sebelum tiba di fasilitas kesehatan. % 100,00% 346 Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YES Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang dilayani oleh PSC 119 YES Kasus 3225.0 347 Jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawatdarurat pra Hospital Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah permintaan layanan yang diverifikasi sebagai gawat darurat. Kasus 3225.0 348 Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase peresepan obat yang memenuhi prinsip rasionalitas (tepat indikasi, dosis, dan pasien). % 100 349 Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dari semua Puskesmas di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase pemberian antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia dibandingkan total kasus ISPA. % 100 350 Capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik di semua Puskesmas Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kasus diare non spesifik yang diberi antibiotik dibandingkan total kasus diare non spesifik. % 100 351 Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan % 91.5 352 Persentase rumah yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase rumah yang hasil inspeksinya memenuhi syarat kesehatan. % 88.5 353 Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase jumlah TFU yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan terhadap total TFU yang diperiksa % 92.6 354 Persentase Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase TPP yang dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan dibanding total TPP yang diperiksa % 91.7 355 Persentase Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase hasil inspeksi kualitas air minum yang memenuhi standar kesehatan dari total sampel air minum yang diperiksa % 86.2 356 Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk usia 15–59 tahun yang menerima pelayanan kesehatan. % 100 357 Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang dilayani di fasilitas kesehatan selama 1 tahun. Orang 84.305 358 Jumlah usia produktif yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu yang sama berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk usia produktif (15–64 tahun) sesuai data Dinkes dalam satu tahun tertentu Orang 84.305 359 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase TPP dan DAM yang telah memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi terhadap total TPP dan DAM yang ada % 92 360 Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya TPP yang telah lulus sertifikasi SLHS sesuai ketentuan Kemenkes Unit 23.0 361 Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah TPP yang mendaftar untuk mendapatkan SLHS dalam periode tertentu Unit 25.0 362 Persentase kemantren yang melaksanakan Germas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kecamatan/kemantren yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. % 100 363 Tenaga Kesehatan "" "" "" "" 364 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah dokter umum yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Orang 620.0 365 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah dokter spesialis yang aktif di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Orang 608.0 366 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Gigi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah dokter gigi yang bekerja di fasilitas kesehatan. Orang 241.0 367 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga perawat yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan. Orang 2757.0 368 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Gigi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga perawat gigi aktif. Orang 105.0 369 Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah bidan aktif di fasilitas kesehatan. Orang 419.0 370 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga ahli kesehatan lingkungan aktif. Orang 20.0 371 Jumlah Tenaga Kesehatan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga farmasi (apoteker dan asisten apoteker). Orang 65.0 372 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga ahli kesehatan masyarakat aktif. Orang 43.0 373 Jumlah Tenaga Kesehatan Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga ahli gizi aktif di fasilitas kesehatan. Orang 364.0 374 Jumlah Tenaga Kesehatan Teknisi Medis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga teknis medis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Orang 81.0 375 Jumlah Tenaga Kesehatan Sanitasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga kesehatan yang menangani sanitasi lingkungan. Orang 54.0 376 Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Proporsi tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik sesuai standar profesi. % 102.89 377 Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) aktif Orang 7878.0 378 Jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga kesehatan yang benar-benar melaksanakan praktik aktif. Orang 7657.0 379 Rasio Dokter/Penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase dokter tiap 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 3.53 380 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Perbandingan jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk. Per 1.000 Penduduk 7.89 381 Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kemantren yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra, dan UKBM dalam kegiatan Germas minimal satu kali setahun Kemantren n/a 382 Jumlah kemantren di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah unit wilayah pemerintahan setingkat kecamatan di Kota Yogyakarta. Kemantren 14.0 383 Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Ukuran efisiensi dan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Indeks 5.0 384 Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi jumlah UPT dan Dinkes × 5 Indeks 5.0 385 Indeks Kinerja SDMK = Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rata-rata capaian SKP atau angka kredit dibagi target SKP atau angka kredit × 5 Indeks 5.0 386 Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga kesehatan dengan SIP dibanding jumlah nakes keseluruhan × 5 Indeks 5.0 387 Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan dibanding target nakes yang dilatih × 5 Indeks 5.0 388 Cakupan Komplikasi Kebidanan "" "" "" "" 389 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Presentase Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. % 100 390 Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 2139.0 391 Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu yang melahirkan hidup dalam wilayah kerja pada periode tertentu Orang 2139.0 392 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus. dan ruptura uteri (robekan rahim) yang mendapat penanganan terhadap Jumlah total tiap 100 ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. % 100 393 Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim), yang mendapat penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 898.0 394 Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan Orang 898.0 395 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization "" "" "" "" 396 Jumlah Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) adalah suatu desa/kelurahan di mana minimal 80Persen dari Jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kelurahan 45.0 397 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap ≥80% % 100 398 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit "" "" "" "" 399 Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus baru TBC dengan BTA positif yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan Orang 386.0 400 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Estimasi jumlah penduduk dengan TBC BTA positif di wilayah tersebut Orang 558.0 401 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rasio jumlah kasus TBC per 100.000 penduduk di wilayah kerja Per 100.000 penduduk 69.18 402 Jumlah kasus penderita TBC (baru dan lama) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah seluruh kasus TBC aktif, baik kasus baru maupun lama Kasus 741.0 403 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kematian akibat TBC per 100.000 penduduk Per 100.000 penduduk 358.51 404 Jumlah Pasien TB yang meninggal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pasien dengan diagnosis TBC yang meninggal dalam periode tertentu Orang 92.0 405 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan dan dinyatakan sembuh dari total kasus TBC yang diobati % 46.75 406 Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pasien TBC BTA positif yang ditangani dengan strategi DOTS Orang 1235.0 407 Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pasien TBC paru BTA positif yang dinyatakan sembuh setelah pengobatan DOTS Orang 273.0 408 Jumlah penderita DBD yang ditemukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus DBD yang terlapor dan terkonfirmasi di wilayah kerja Orang 302.0 409 Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penderita baru DBD (penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue atau aedes) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 584.0 410 Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah pasien DBD baru yang mendapatkan penanganan sesuai standar prosedur operasional Orang 302.0 411 Cakupan Kunjungan Bayi "" "" "" "" 412 Cakupan Kunjungan Bayi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase bayi (berusia 0-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 92.03 413 Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Kali 1.767 414 Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di satu Wilayah Kerja Kurun Waktu Yang Sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah bayi yang lahir hidup selama satu periode tertentu di wilayah kerja Orang 1920.0 415 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin yang menerima makanan pendamping ASI sesuai standar % n/a 416 Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya anak keluarga miskin usia 6–24 bulan yang mendapatkan MP-ASI dalam periode tertentu Orang 0.0 417 Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah keseluruhan anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di wilayah kerja Orang 0.0 418 Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) "" "" "" "" 419 Jumlah Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kelurahan yang terjadi kejadian luar biasa (KLB) dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi Kelurahan 45.0 420 Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya KLB yang penanganannya dilakukan lebih dari 24 jam setelah laporan KLB 47.0 421 Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kejadian KLB di kelurahan pada periode yang sama KLB 47.0 422 Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase KLB yang diselidiki dalam waktu kurang dari 24 jam sejak laporan diterima % 100 423 Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus KLB yang ditindaklanjuti penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam Kejadian 47.0 424 Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total KLB yang tercatat dalam satu tahun kalender Kejadian 47.0 425 Kelurahan Siaga Aktif "" "" "" "" 426 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kelurahan yang telah dibentuk sebagai Kelurahan Siaga Aktif terhadap total kelurahan % 100 427 Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah desa siaga yang aktif (desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kelurahan 45.0 428 Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Siaga Kelurahan 45.0 429 Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kelurahan siaga aktif yang mendapatkan pembinaan kesehatan masyarakat % 86.67 430 Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kelurahan siaga yang memenuhi kriteria mandiri sesuai indikator nasional Kelurahan 39.0 431 Jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah total Kelurahan Siaga aktif di Kota Yogyakarta Kelurahan 45.0 432 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia "" "" "" "" 433 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Demam Berdarah (DHF) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus penyakit demam berdarah dengue pada manusia di wilayah kerja Kasus 301.0 434 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Malaria Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus wabah/endemik penyakit malaria (penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe plasmodium) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kasus 59.0 435 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus wabah/endemik penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah di dukung dengan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang diagnosis lain (rontgen, CTScan, Mantoux, BTA, atau IGRA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kasus 741.0 436 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia AIDS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus wabah/endemik penyakit AIDS yang merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah di wilayah DIY. Kasus 19.0 437 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia HIV Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah Penderita HIV (ODHIV) Kasus 118.0 438 Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Diare Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus wabah/endemik penyakit diare (Penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasite.) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kasus 8884.0 439 Jumlah pasien HIV dan AIDS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kasus HIV dan AIDS yang terlapor dan ditangani di wilayah kerja Orang 118.0 440 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk usia 15–24 tahun yang memahami penularan dan pencegahan HIV/AIDS dengan benar % 0.028 441 Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk usia 15–24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Orang N/A 442 Penderita Diare yang Ditangani Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kader Orang 79.75 443 Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus diare yang mendapatkan penanganan kesehatan oleh faskes atau kader Orang 8884.0 444 Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Estimasi penderita diare = 10% × angka kesakitan diare × jumlah penduduk Orang 11140.0 445 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kasus DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai prosedur terhadap total kasus DBD % 100 446 Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidimiologi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus DBD yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi Kejadian 302.0 447 Jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) di wilayah Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kasus DBD yang tercatat melalui sistem Kewaspadaan Dini Rumah Sakit Kejadian 302.0 448 Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahun % 100 449 Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk berusia ≥60 tahun yang mendapatkan skrining atau pelayanan kesehatan dalam satu tahun Orang 35708.0 450 Jumlah usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya lansia (≥60 tahun) yang mendapat pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun Orang 35708.0 451 Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang memperoleh layanan kesehatan jiwa % 100 452 Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya penderita gangguan jiwa berat yang mendapat penanganan dalam satu tahun Orang 1096.0 453 Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total penderita gangguan jiwa berat di wilayah kerja yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Orang 1096.0 454 Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kelompok berisiko tinggi HIV yang menerima layanan pencegahan dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan % 100 455 Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta sesuai standar Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah individu dengan risiko tertular HIV yang menerima layanan kesehatan sesuai standar Orang 20.678 456 Jumlah Orang berisiko HIV yang berkunjung di Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya orang berisiko HIV yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan Orang 20.678 457 Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu tahun % 100 458 Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita DM dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan Orang 17.251 459 Jumah penduduk yang menderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Estimasi jumlah penderita DM usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi di SK Dinas Kesehatan Orang 17.251 460 Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan % 100 461 Jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan dalam waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang menderita hipertensi dan telah dilayani oleh faskes Orang 30273.0 462 Jumlah penduduk penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dn ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Estimasi jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi resmi Dinas Kesehatan Orang 30273.0 463 Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase orang yang diduga TBC dan telah mendapatkan pemeriksaan serta layanan kesehatan sesuai standar % 100 464 Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar pada kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Orang 10.839 465 Jumlah orang terduga tuberkulosis yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya individu yang dicurigai menderita tuberkulosis (terduga TBC) berdasarkan hasil skrining di wilayah kerja dalam satu tahun tertentu Orang 10.839 466 Pertumbuhan Penduduk "" "" "" "" 467 Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta "Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir" Orang 2148.0 468 Jumlah Kematian Ibu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kematian wanita selama kehamilan, persalinan, dan dalam 42 hari setelah persalinan tanpa memperhitungkan lama dan tempat kehamilan Orang 2.0 469 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. - 5.12 470 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya bayi yang bertahan hidup sampai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu - 990.22 471 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada periode tertentu - 93.11 472 Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu Per 1000 Kelahiran Hidup 9.78 473 Jumlah kematian bayi di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun di wilayah Kota Yogyakarta Orang 21.0 474 Jumlah bayi lahir hidup di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya bayi yang lahir hidup (menangis/bernapas) di Kota Yogyakarta pada tahun yang sama Orang 10804.0 475 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total balita yang ada % 100 476 Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya anak usia 0–59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita di faskes dalam satu tahun Orang 10804.0 477 Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah total anak usia 0–59 bulan yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta dalam tahun yang sama Orang 10804.0 478 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap total bayi lahir hidup % 100 479 Jumlah ibu bersalin di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya ibu bersalin yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun tertentu Orang 2139.0 480 Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu bersalin yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada tahun yang sama Orang 2139.0 481 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilan % 100 482 Jumlah ibu hamil di Kota Yogyakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan Orang 2139.0 483 Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam satu tahun Orang 2139.0 484 Jumlah Persalinan RSUD Kota Yogyakarta Banyaknya peristiwa persalinan yang terjadi di wilayah kerja pada tahun tertentu Tindakan 205.0 485 Jumlah kelahiran tahun n Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Total kelahiran hidup pada tahun berjalan (tahun n) Orang 2148.0 486 Penyakit Tidak Menular/Degeneratif "" "" "" "" 487 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Hipertensi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus penyakit hipertensi yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Orang 34.753 488 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus penyakit diabetes melitus yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Orang 17.251 489 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Penyakit Jantung Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus penyakit jantung yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 3.631 490 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Kanker Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus penyakit kanker yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 962.0 491 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gangguan Jiwa Berat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus gangguan jiwa berat yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 1.096 492 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Gagal Ginjal Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus gagal ginjal yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 1.538 493 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Anemia Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus anemia (termasuk anemia gizi) yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 1.349 494 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Stroke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus stroke yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 1.0 495 Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular/Degeneratif Diabetes Asma Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya kasus asma yang ditemukan dan/atau ditangani oleh fasilitas kesehatan Kasus 2.791 496 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan "" "" "" "" 497 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 414753.0 498 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Jamkesda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang aktif di wilayah kerja Orang 86591.0 499 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang menjalin kerja sama dengan BPJS dan memberikan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KBKR) sesuai standar nasional % 77.78 500 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya fasilitas kesehatan dan jejaring yang menjalin perjanjian kerja sama dengan BPJS Unit 14.0 501 Persentase penduduk yang mempunyai JKN Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap total penduduk % 100 502 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai peserta aktif JKN Orang 414753.0 503 Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kematian bayi "" "" "" "" 504 Jumlah Program Penurunan AKB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Program 1.0 505 Jumlah Kegiatan Penurunan AKB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurun Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Kegiatan 1.0 506 Jumlah Anggaran Penuruanan AKB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rp (Milyar) 5168927149.0 507 Data Kinerja Dinas Kesehatan "" "" "" "" 508 Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase kelengkapan instrumen mutu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan % n/a 509 Nilai kelengkapan dokumen keperawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tingkat kelengkapan berkas atau catatan keperawatan pasien berdasarkan standar dokumentasi Nilai n/a 510 Skor persepsi pasien asuhan keperawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai rata-rata hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan Nilai n/a 511 Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Penilaian terhadap implementasi pelayanan keperawatan berdasarkan indikator mutu Nilai n/a 512 Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang medis rumah sakit yang tercapai dari total indikator yang ditetapkan % 8704 513 Indikator SPM pelayanan medis yang tercapai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Banyaknya indikator SPM pelayanan medis yang telah memenuhi target kinerja Indikator 47.0 514 Indikator SPM Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Daftar indikator kinerja pelayanan medis rumah sakit yang menjadi acuan SPM Indikator 54.0 515 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan Nilai A 516 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta RSUD Kota Yogyakarta Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta Nilai A 517 Persentase pendapatan BLUD Rumah Sakit RSUD Kota Yogyakarta Persentase realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit terhadap target pendapatan yang ditetapkan % 11626 518 Realisasi pendapatan RSUD Kota Yogyakarta Jumlah pendapatan yang terealisasi pada periode tertentu dibanding target Rp 11976703510300.0 519 Target pendapatan RSUD Kota Yogyakarta Nilai target pendapatan yang direncanakan untuk periode tertentu Rp 10301455000000.0 520 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG "" "" "" "" 521 Prasarana Pengolahan Air Limbah "" "" "" "" 522 Sistem pembuangan air limbah rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sistem atau sarana untuk menyalurkan dan mengolah air limbah dari kegiatan rumah tangga Unit 123585.0 523 Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki dan menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat seperti tangki septik kedap % 8014 524 KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kepala keluarga yang memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik setempat KK 99031.0 525 Presentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL komunal atau kota) % 1986 526 KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kepala keluarga yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat KK 24554.0 527 Jalan dan Jembatan "" "" "" "" 528 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan menurut tingkat kerusakan atau kondisi (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat) berdasarkan hasil survei teknis Km 42603.445 529 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang jalan dalam wilayah yang permukaannya mulus, rata, dan tidak mengalami kerusakan berarti, sehingga dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman. Km 77.339 530 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Sedang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan kondisi permukaan mulai menunjukkan keausan atau retak kecil namun masih dapat dilalui kendaraan tanpa gangguan berarti. Km 10916.0 531 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang (tidak rusak berat) sesuai kriteria Kementerian PUPR. Km 186.495 532 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Ringan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan kerusakan sebagian kecil seperti lubang kecil atau permukaan tidak rata namun masih dapat difungsikan. Km 3413.0 533 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Berat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan yang mengalami kerusakan besar pada lapisan permukaan dan struktur, tidak dapat difungsikan secara optimal. Km 12.611 534 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi tidak mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat (tidak termasuk baik/sedang). Km 4674.0 535 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang total jalan menurut pembagian kelas jalan berdasarkan daya dukung beban dan fungsi jalan sesuai ketentuan Dirjen Bina Marga. Km 23324.0 536 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas I Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban gandar maksimum 10 ton. Km 10288.0 537 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas II Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton. Km 8919.0 538 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan untuk kendaraan dengan beban gandar maksimum 8 ton namun terbatas pada kendaraan ringan dan sedang. Km 4117.0 539 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III A Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan ≥ 7 meter. Km 0.0 540 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III B Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan 5,5–7 meter. Km 0.0 541 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III C Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan kapasitas kendaraan ≤ 8 ton dan lebar badan jalan < 5,5 meter. Km 0.0 542 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas Tidak Dirinci Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan yang tidak tercatat dalam klasifikasi kelas jalan tertentu. Km 0.0 543 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang total jalan menurut jenis bahan permukaan jalan seperti aspal, kerikil, tanah, atau lainnya. Km 23323.0 544 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Diaspal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang jalan dengan permukaan aspal atau hotmix. Km 22323.0 545 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Kerikil Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan yang dilapisi batu kerikil atau agregat lepas. Km 0.0 546 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan permukaan tanah padat tanpa perkerasan buatan. Km 0.0 547 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Lainnya (Perkerasan) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jalan dengan bahan perkerasan selain aspal atau kerikil, seperti beton semen atau paving block. Km 14385.0 548 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase panjang jalan dengan kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam terhadap total panjang jalan. % 7734 549 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Km/1000 56.0 550 Panjang jalan yang memiliki fasilitas Trotoar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang total jalan yang dilengkapi jalur pejalan kaki (trotoar). Km 10916.0 551 Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang total jalan yang memiliki saluran pembuangan air di sisi jalan. Km 3413.0 552 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. % 1261 553 Jalan dalam kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai hasil survei teknis. Km 186.495 554 Panjang Jalan Kilometer Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang jaringan jalan di wilayah administratif dalam satuan kilometer. Km 23321.0 555 Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan pelengkap yang memenuhi standar teknis terhadap total yang ada. % 94 556 Pelengkap jalan dalam kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah bangunan pelengkap jalan (rambu, guardrail, marka, trotoar) yang berfungsi dengan baik. Km 17928.0 557 Total panjang jalan kota Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang seluruh jalan dalam batas wilayah administrasi kota. m 23321.0 558 Total panjang pelengkap jalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang bangunan pelengkap seperti trotoar, median, dan bahu jalan. m 18609.0 559 Panjang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang seluruh jembatan dalam wilayah dalam satuan meter. Km n/a 560 Jumlah Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit jembatan yang tercatat dalam wilayah administrasi. Unit 54.0 561 Jumlah Jembatan kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan laik fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan teknis. Km 45.0 562 Drainase "" "" "" "" 563 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan saluran air dengan lebar minimal 1,5 meter terhadap total panjang jalan. % 6817 564 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan antara panjang saluran drainase dalam kondisi berfungsi baik terhadap total saluran drainase. % 0.884419377004123 565 Panjang Drainase Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang drainase yang masih berfungsi baik dan tidak tersumbat. km 30891.0 566 Panjang Jaringan sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang seluruh jaringan drainase, baik primer, sekunder, maupun tersier. Km 34928.0 567 Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) (meter) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang saluran drainase berfungsi baik dan dilengkapi sumur peresapan untuk resapan air hujan. m 308.909,34 568 Total panjang saluran drainase (meter) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang seluruh saluran drainase yang ada dalam wilayah kota. m 349.280,14 569 Prasarana Irigasi/Pengairan "" "" "" "" 570 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Seluruh fasilitas irigasi yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian dengan sistem teknis. m 832521.0 571 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Primer Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Saluran irigasi utama yang menyalurkan air dari sumber ke jaringan sekunder. m 429955.0 572 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Sekunder Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Saluran yang menyalurkan air dari saluran primer ke tersier. m 358893.0 573 Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Tersier Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Saluran irigasi yang langsung mengalirkan air ke petak sawah. m 43673.0 574 Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik dan tidak mengalami kerusakan. m 775613.0 575 Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan antara panjang talud dan saluran irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total panjang yang ada. % 9263 576 Panjang talud kondisi baik (baik pembangunan baru dan rehab talud) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang talud yang baru dibangun atau direhabilitasi dan berfungsi baik. Km 5408114.0 577 Panjang saluran irigasi kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang saluran irigasi yang dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Km 837901.0 578 Total panjang talud Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total panjang seluruh talud (penahan tanah) yang tercatat di wilayah. Km 5473573.0 579 Total panjang saluran irigasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang seluruh saluran irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier. Km 1269662.0 580 Luas lahan Perumahan dan Permukiman "" "" "" "" 581 Luas lahan Perumahan dan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Total luas lahan yang diperuntukkan untuk bangunan tempat tinggal dan lingkungan permukiman menurut RTRW. Ha 21026 582 Rencana Tata Ruang "" "" "" "" 583 Luas Kawasan Budidaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti permukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kegiatan 369705.0 584 Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Industri Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan untuk kegiatan industri sesuai dengan peruntukan dalam RTRW. Kegiatan 5223.0 585 Luas Kawasan Budidaya Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman penduduk. Ha 150176.0 586 Luas Kawasan Budidaya Transportasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas kawasan budidaya yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, atau udara. Ha 4149.0 587 Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Permukiman Perkotaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas kawasan budidaya dalam wilayah perkotaan yang ditetapkan untuk kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya. Ha 210157.0 588 Luas Kawasan Lindung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas wilayah yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan resapan air, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan RTRW. Ha 63729.0 589 Luas Kawasan Lindung Perlindungan Setempat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas bagian dari kawasan lindung yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem lokal seperti sempadan sungai, pantai, dan sekitar mata air. Ha 1668.0 590 Luas Kawasan Lindung Cagar Budaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pelestarian cagar budaya, baik bangunan, situs, maupun kawasan bersejarah. Ha 62061.0 591 Pemanfaatan Ruang "" "" "" "" 592 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. Ha 11366.0 593 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. Ha 4469.0 594 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. Ha 784.0 595 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. Ha 6113.0 596 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 5913 597 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 6897 598 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 6099 599 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 7183 600 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 2807 601 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 3093 602 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 7273 603 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 5356 604 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 5235 605 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 6701 606 Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang dan diperbolehkan tanpa syarat tambahan. % 424 607 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 0.0 608 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 157 609 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 157 610 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 048 611 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 009 612 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 29 613 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 0 614 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 003 615 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 005 616 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 0 617 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 115 618 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 327 619 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 369 620 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 018 621 Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan tertentu sesuai rencana tata ruang. % 0 622 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 0.0 623 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 664 624 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 661 625 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 1043 626 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 792 627 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 989 628 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 144 629 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 1229 630 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 2113 631 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 3721 632 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 826 633 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 1966 634 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 1319 635 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 1965 636 Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya diizinkan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi. % 7795 637 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 0.0 638 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 006 639 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 058 640 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 026 641 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 104 642 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 18 643 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 704 644 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 073 645 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 045 646 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 158 647 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 111 648 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 091 649 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 031 650 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 072 651 Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai peruntukan dalam RTRW, termasuk pembangunan di luar ketentuan zonasi dan peraturan tata ruang. % 574 652 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan zonasi yang ditetapkan pemerintah. % n/a 653 Pengelolaan Sampah "" "" "" "" 654 Jumlah TPS Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpulan sementara sebelum diangkut ke TPA. Unit 20.0 655 Daya tampung TPS Dinas Lingkungan Hidup Kapasitas maksimal sampah yang dapat ditampung di masing-masing TPS sesuai standar teknis. m3 n/a 656 Jumlah Depo sampah Dinas Lingkungan Hidup Jumlah fasilitas depo sampah yang digunakan sebagai tempat pengumpulan sementara sampah sebelum dibawa ke TPA. Unit 14.0 657 Jumlah TPA Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beroperasi di wilayah kota. Unit 1.0 658 Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut) Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang diangkut dari TPS atau depo ke TPA dalam satu periode tertentu. Ton/Hari n/a 659 Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dinas Lingkungan Hidup Persentase volume sampah yang berhasil diangkut ke TPA dibandingkan total produksi sampah di wilayah kota. % n/a 660 Volume sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang telah dikelola, baik melalui pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan. Ton/Hari 2476.0 661 Volume produksi sampah Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan rumah tangga, industri, komersial, dan fasilitas publik di wilayah kota. Ton/Hari 30056.0 662 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Dinas Lingkungan Hidup Persentase sampah yang dikurangi melalui kegiatan Reduce, Reuse, Recycle dibandingkan total produksi sampah. % 0.500332712270429 663 jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan Dinas Lingkungan Hidup jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan Ton/Hari 15038.0 664 Total timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup Total jumlah sampah yang dihasilkan selama periode tertentu di seluruh wilayah kota. Ton/Hari 30056.0 665 Jumlah kelompok bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Total kelompok atau komunitas yang melakukan pengelolaan sampah berbasis bank sampah di wilayah kota. Kelompok 694.0 666 Persentase Cakupan Area Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Persentase luas area yang tercakup oleh pelayanan pengelolaan sampah dibandingkan total luas wilayah kota. % 100 667 Luas area pelayanan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Luas wilayah yang terlayani oleh fasilitas pengelolaan sampah (TPS, depo, TPA). Km2/Ha 3281.0 668 Luas area Kota Dinas Lingkungan Hidup Luas wilayah administratif kota dalam satuan hektar atau km². Km2/Ha 3281.0 669 Capaian Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Persentase capaian pengelolaan sampah mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pengolahan dibanding target yang ditetapkan. % 82,38% 670 Persentase pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Persentase pengurangan volume sampah melalui kegiatan 3R dan pengolahan dibanding total produksi sampah. % 21,96% 671 Persentase penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Persentase sampah yang berhasil ditangani (terangkut ke TPA, diolah, atau didaur ulang) dibanding total produksi sampah. % 60,42% 672 Persentase Bank sampah yang aktif Dinas Lingkungan Hidup Persentase bank sampah yang melakukan kegiatan operasional dan pengumpulan sampah sesuai pedoman. % 7392 673 Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina Dinas Lingkungan Hidup Jumlah bank sampah yang berstatus pembina sesuai evaluasi teknis dan administratif. Bank Sampah 18.0 674 Jumlah Bank Sampah Kategori Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Jumlah bank sampah yang menerapkan metode inovatif dalam pengelolaan sampah. Bank Sampah 32.0 675 Jumlah Bank Sampah Kategori Reguler Dinas Lingkungan Hidup Jumlah bank sampah dengan operasional rutin dan standar minimal. Bank Sampah 458.0 676 Jumlah Bank Sampah Kategori Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah bank sampah yang sedang dalam proses pembinaan atau pendampingan pemerintah. Bank Sampah 181.0 677 Jumlah Bank Sampah Baru Dinas Lingkungan Hidup Jumlah bank sampah yang baru dibentuk dalam periode tertentu. Bank Sampah 5.0 678 Jumlah total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Total bank sampah aktif di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Bank Sampah 694.0 679 Persentase sampah yang terkurangi Dinas Lingkungan Hidup Persentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui program pengurangan, daur ulang, dan pengomposan. % 2196 680 Jumlah sampah yang terkurangi Dinas Lingkungan Hidup Volume sampah yang berhasil dikurangi melalui aktivitas pengelolaan 3R dalam satu periode. Ton 6599.0 681 Jumlah Total sampah Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu. Ton 30056.0 682 Persentase sampah yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup Persentase volume sampah yang berhasil ditangani (diangkut, diolah, atau didaur ulang) dibanding total sampah yang dihasilkan. % 6042 683 Jumlah sampah yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup volume sampah yang berhasil ditangani Ton 1816.0 684 Jumlah Total sampah Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang dihasilkan selama periode tertentu. Ton 30056.0 685 Data Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" "" "" "" 686 Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Indeks yang mengukur efektivitas tata kelola tata ruang, termasuk pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan RTRW. - 85.79 687 Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah. % 8389 688 Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah. % 9191 689 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Indeks yang mengukur tingkat keteraturan administrasi pertanahan termasuk pendaftaran, sertifikasi, dan kepatuhan peraturan. - 2.0 690 Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat. % 9231 691 Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah. % 100 692 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 693 Hasil Penilaian RB dalam bentuk kategori Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kategori hasil penilaian RB (misal: Baik, Cukup, Kurang) berdasarkan standar evaluasi. Nilai A 694 Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase capaian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah. % 8579 695 Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan RTRW yang telah selesai disusun dan siap diajukan. Dokumen 1.0 696 Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan RTRW yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu. Dokumen 1.0 697 Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan RDTR yang telah selesai disusun dan siap diajukan. Dokumen 1.0 698 Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan RDTR yang direncanakan untuk disusun dalam periode tertentu. Dokumen 1.0 699 Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang telah selesai disusun. Dokumen 8.0 700 Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rancangan peraturan turunan RTRW/RDTR yang direncanakan untuk disusun. Dokumen 14.0 701 Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang telah ditindaklanjuti dengan kebijakan atau program. Kajian 14.0 702 Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kajian riset dan pengembangan terkait tata ruang yang disusun oleh instansi terkait. Kajian 18.0 703 Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota sesuai standar BPS/Kemendagri. Kegiatan 7.0 704 Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pembinaan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Kegiatan 9.0 705 Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase capaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai standar evaluasi pemerintah. % 9237 706 Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang telah dilaksanakan di wilayah kota. Kegiatan 3.0 707 Jumlah Pengawasan yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pengawasan tata ruang yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Kegiatan 3.0 708 Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur. Kegiatan 3.0 709 Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah kegiatan pengendalian tata ruang yang direncanakan untuk periode tertentu. Kegiatan 3.0 710 Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah izin atau layanan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai ketentuan. Layanan 7873.0 711 Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah layanan pemanfaatan ruang yang direncanakan untuk diterbitkan dalam periode tertentu. Layanan 10150.0 712 Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase permasalahan pertanahan yang berhasil ditangani sesuai standar prosedur operasional (SOP) pemerintah. % 100 713 Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah permasalahan pertanahan yang berhasil diselesaikan sesuai SOP. Kasus 1.0 714 Jumlah Permasalahan Pertanahan yang masuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah laporan atau kasus permasalahan pertanahan yang diterima dalam periode tertentu. Kasus 1.0 715 Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam pemenuhan kebutuhan ruang dan penggunaan tanah. % 100 716 Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai prosedur dalam pemenuhan kebutuhan tanah pemerintah kota. Pengadaan 2.0 717 Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rencana pengadaan tanah yang ditetapkan pemerintah kota untuk tahun tertentu. Pengadaan 2.0 718 Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase tanah aset pemerintah kota yang telah terdaftar dan bersertifikat. % 9231 719 Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah bukti pembayaran tanah aset pemerintah kota yang telah didaftarkan untuk sertifikasi. Berkas 960.0 720 Data aset tanah pemkot Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Data lengkap mengenai kepemilikan dan status tanah milik pemerintah kota. Berkas 1040.0 721 Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP dibanding total permohonan. % 100 722 Surat Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai prosedur. Berkas 14.0 723 Surat Permohonan Rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang masuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterima oleh instansi terkait. Berkas 14.0 724 Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tercatat dan dikelola secara administratif sesuai ketentuan. % 8674 725 Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah bukti pembayaran tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah didaftarkan untuk sertifikasi. Berkas 785.0 726 Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah rencana pendaftaran sertifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk periode tertentu. Berkas 905.0 727 Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Persentase kegiatan pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dilaksanakan dibanding rencana. % 49,57% 728 Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Bidang 171.0 729 Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Jumlah tanah Kasultanan dan Kadipaten yang direncanakan untuk monitoring dan evaluasi. Bidang 345.0 730 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Hasil evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai A 731 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN "" "" "" "" 732 Jumlah rumah berdasar kelayakan "" "" "" "" 733 Luas Permukiman Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas wilayah permukiman yang memenuhi kriteria layak huni sesuai standar BPS/Kemendagri. Ha 143486.0 734 Jumlah seluruh rumah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total jumlah rumah yang tercatat dalam wilayah kota. Unit 124951.0 735 Jumlah rumah Layak huni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian sesuai peraturan pemerintah. Unit 123324.0 736 Jumlah Rumah tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian. Unit 1627.0 737 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah layak huni dibanding jumlah rumah seluruh wilayah. Unit 0.986978895727125 738 Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis "" "" "" "" 739 Tingkat kekumuhan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Indeks atau persentase permukiman yang tergolong kumuh berdasarkan kriteria BPS/Kemendagri. - n/a 740 Lokasi Pemukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daftar lokasi permukiman yang tergolong kumuh di wilayah kota. Lokasi 70.0 741 Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase luas permukiman kumuh dibanding total luas kawasan perkotaan. % 4165 742 Persentase permukiman kumuh yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase permukiman kumuh yang telah dilakukan penanganan atau perbaikan. % 50,19% 743 Luasan pemukiman kumuh yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas wilayah permukiman kumuh yang telah ditangani. Ha 114,72 744 Luas kawasan kumuh yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total luas kawasan kumuh yang telah mendapat intervensi pembangunan atau penanganan. Ha 57,58 745 Luas total kawasan kumuh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total luas wilayah yang tergolong permukiman kumuh di wilayah kota. Ha 114,72 746 Rumah Tinggal Berakses Sanitasi "" "" "" "" 747 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah yang memiliki akses fasilitas sanitasi layak (toilet, septik tank, atau sambungan ke SPAL). Sambungan Rumah 123585.0 748 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah yang terlayani dengan fasilitas sanitasi sesuai standar sistem layanan. % 100 749 Presentase Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang melakukan praktik BABS dibanding total rumah tangga. % 0 750 KK Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga yang masih melakukan praktik BABS. KK 0.0 751 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan di Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi sesuai kategori layanan. % 100 752 Presentase Akses Aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman (toilet tersambung ke sistem pengolahan limbah). % 0.436679208641825 753 KK Akses Aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi aman. KK 53967.0 754 Presentase Akses Layak Tidak Termasuk Aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tetapi belum aman. % 0.552429501962212 755 KK Akses Layak Tidak Termasuk Aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi layak tetapi belum aman. KK 68272.0 756 Presentase Akses Belum Layak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi belum layak. % 0.0108912893959623 757 KK Akses Belum Layak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga dengan akses sanitasi belum layak. KK 1346.0 758 Presentase Tidak Ada Akses Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali. % 0.0 759 KK Tidak Ada Akses Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi sama sekali. KK 0.0 760 Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total luas wilayah yang berpotensi mengalami genangan air berdasarkan data hidrologi dan topografi. Ha 481.0 761 Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak melalui sistem penyediaan air minum (SPAM), baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, dibanding total rumah tangga. % 100% 762 Total rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah seluruh rumah tangga yang tercatat di wilayah tertentu. Rumah tangga 123.585 763 Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah tangga yang telah terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non-perpipaan. Rumah tangga 123.585 764 Persentase pelayanan SPALD-S akses layak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan akses sanitasi layak. % 55,24% 765 Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik sesuai standar layak. KK 60.861 766 Jamban Bersama Layak (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah KK yang menggunakan jamban bersama yang memenuhi standar layak. KK 4.996 767 MCK Komunal (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah KK yang menggunakan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal sesuai standar fasilitas sanitasi. KK 1.604 768 Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah tangki septik komunal yang digunakan bersama 5-10 KK. KK 811.0 769 Persentase pelayanan SPALD-S akses aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang terlayani SPALD-S dengan akses sanitasi aman sesuai standar BPS/Kemendagri. % 23,80% 770 Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah oleh IPLT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah tangga yang limbah tinjanya diolah melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Rumah n/a 771 Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah yang berada di wilayah yang dikembangkan SPALD-S. Rumah n/a 772 Jamban keluarga dengan tangki septick aman (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah KK yang memiliki jamban rumah tangga dengan tangki septik aman sesuai standar. KK 29.413 773 Jumlah total KK Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total jumlah Kepala Keluarga yang tercatat di wilayah tertentu. KK 123.585 774 Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase luas kawasan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar (air, jalan, drainase, listrik) dalam kondisi baik. % 96,17% 775 Luas kawasan dengan sarana prasarana baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas wilayah permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar dalam kondisi baik. Ha 1434,86 776 Total luas kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total luas seluruh permukiman yang tercatat di wilayah tertentu. Ha 1492.0 777 Persentase pelayanan SPALD-T akses aman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang dilayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan akses aman. % 19,87% 778 Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah KK yang memiliki sambungan rumah ke SPALD-T atau sistem pengolahan air limbah terpusat yang berfungsi. KK 20.181 779 IPAL Komunal (KK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah KK yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. KK 4.373 780 Pemakaman Umum "" "" "" "" 781 Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas atau jumlah maksimum penduduk yang dapat ditampung di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Unit 12579.0 782 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan jumlah TPU terhadap jumlah penduduk untuk menentukan kecukupan lahan pemakaman. - 0.00334923860003477 783 Bangunan "" "" "" "" 784 Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar kebutuhan dan kualitas yang ditetapkan. % 0.919191919191919 785 Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah gedung pemerintah yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai rencana. Unit 1001.0 786 Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah total gedung milik pemerintah kota. Unit 1089.0 787 Rekomendasi Perizinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rekomendasi izin bangunan gedung yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Unit 168.0 788 Jumlah tenaga konstruksi yang terampil Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan atau sertifikasi sesuai standar. Orang 586.0 789 Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Total kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat. Kantor 81683.0 790 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan sangat baik. Kantor 29.0 791 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan baik. Kantor 15.0 792 Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kantor kelurahan yang memiliki kondisi fisik dan layanan kurang baik. Kantor 1.0 793 Data Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman "" "" "" "" 794 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasil evaluasi kinerja Dinas PUPKP berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai A 795 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin 84,54 796 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. % 87,475 797 Indeks prasarana umum wilayah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Indeks kinerja penyelenggaraan prasarana umum di wilayah kota (jalan, drainase, irigasi). Poin 92,38 798 Capaian kinerja penyelenggaraan jalan/bina marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan di wilayah kota. % 94,00% 799 Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase di wilayah kota. % 90,53% 800 Capaian kinerja penataan bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pengelolaan, pembangunan, dan perbaikan bangunan gedung di kota. % 95,96% 801 Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pengembangan tenaga kerja dan jasa konstruksi di wilayah kota. % 99,58% 802 Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian penyediaan penerangan jalan umum dengan energi ramah lingkungan. % 81,53% 803 Indeks prasarana perumahan dan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Indeks kinerja penyelenggaraan perumahan dan permukiman (prasarana, pengelolaan air limbah, air minum). Poin 96,14% 804 Capaian kinerja kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kawasan permukiman. % 50,19% 805 Capaian penataan bangunan dan lingkungannya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian penataan bangunan dan lingkungan permukiman. % 96,17% 806 Capaian pengembangan perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pembangunan dan pengembangan perumahan. % 96,14% 807 Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah permukiman (SPALD-S/T). % 100% 808 Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan air minum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat pencapaian pengelolaan dan penyediaan air minum untuk rumah tangga. % 32,97% 809 Persentase pemenuhan drainase kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase drainase yang memenuhi standar ramah lingkungan dibanding total drainase yang ada. % 88,44% 810 Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik. % 91,92% 811 Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik. Unit 1001.0 812 Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah total gedung milik pemerintah kota. Unit 1089.0 813 Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase kegiatan konsultasi permohonan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah dilaksanakan. % 100% 814 Jumlah Berita Acara yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Berita Acara terkait konsultasi permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan. Berita 1301.0 815 Jumlah konsultasi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kegiatan konsultasi terkait PBG dan SLF yang telah dilaksanakan. Konsultsi 1301.0 816 Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase tenaga kerja dan badan usaha yang mengikuti pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi serta memperoleh sertifikasi dibanding total target. % 99,58% 817 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi resmi. Orang 122.0 818 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang telah menerima pembinaan dan memperoleh sertifikasi resmi. Badan usaha 195.0 819 Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah seluruh target peserta yang direncanakan mengikuti pelatihan jasa konstruksi dalam periode tertentu. Orang 120.0 820 Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah seluruh badan usaha yang menjadi target pembinaan jasa konstruksi dalam periode tertentu. Badan usaha 200.0 821 Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah korban bencana yang telah ditangani atau direlokasi sesuai program dibanding total rumah terdampak. % 100,00% 822 Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah korban bencana yang telah ditangani dan/atau direlokasi sesuai program pemerintah. Rumah n/a 823 Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Total rumah korban bencana yang menjadi sasaran program penanganan dan relokasi. Rumah n/a 824 Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase realisasi penerimaan retribusi sewa rumah susun dibanding target yang ditetapkan. % 92,27% 825 Realisasi retribusi sewa rusun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah retribusi sewa rumah susun yang diterima dalam periode tertentu. Rp 1.103.718.650 826 Target pendapatan tahun berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah target penerimaan retribusi sewa rumah susun yang direncanakan untuk periode berjalan. Rp 1.196.160.000 827 Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase titik PJU yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dibanding total titik PJU. % 81,53% 828 Jumlah PJU ramah lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah titik PJU (Penerangan Jalan Umum) yang menggunakan lampu hemat energi atau ramah lingkungan. Titik 24027.0 829 Jumlah titik PJU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah seluruh titik penerangan jalan umum di wilayah tertentu. Titik 29470.0 830 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT "" "" "" "" 831 Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang tercatat dalam periode tertentu. Unit/Kasus 22767.0 832 Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pelanggaran Perda yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan hukum atau administratif. Unit/Kali 45.0 833 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Persentase pelanggaran Perda/Peraturan Kepala Daerah yang berhasil diselesaikan dibanding total pelanggaran. % 100 834 Jumlah Total Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah seluruh pelanggaran Perda dan Perkada yang tercatat. Pelanggaran 52.0 835 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Pelanggaran 52.0 836 Aparat dan Sarana Keamanan "" "" "" "" 837 Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah personel Satpol PP yang bertugas di wilayah kota. Orang 267.0 838 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah patroli Satpol PP terkait ketertiban, ketentraman, dan keamanan (K3) yang dilaksanakan dalam waktu 24 jam. Orang 206.0 839 Jumlah Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah tertentu. Orang/Kali 4259.0 840 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tegalrejo Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 368.0 841 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Jetis Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 274.0 842 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gondokusuman Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 429.0 843 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Danurejan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 234.0 844 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gedongtengen Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 229.0 845 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Ngampilan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 189.0 846 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Wirobrajan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 327.0 847 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Mantrijeron Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 363.0 848 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Kraton Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 265.0 849 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Gondomanan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 133.0 850 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Pakualaman Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 132.0 851 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Mergangsan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 388.0 852 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Umbulharjo Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 670.0 853 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Kotagede Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah petugas Linmas yang tercatat di masing-masing kecamatan Orang 258.0 854 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satuan Polisi Pamong Praja Persentase kecamatan atau wilayah yang memiliki Linmas aktif sesuai standar pemerintah. Orang 1.0 855 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keamanan dibanding total kasus yang tercatat. % n/a 856 Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah seluruh pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) yang tercatat. Kasus 22767.0 857 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pelanggaran K3 yang telah diselesaikan melalui tindakan penegakan. Kasus/Kali 22767.0 858 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Persentase penyelesaian gangguan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dibanding total gangguan tercatat. % 100 859 Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Persentase kampung/kelurahan yang memiliki program perlindungan masyarakat aktif dibanding total kampung/kelurahan. % 91,81% 860 Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhasil dikendalikan oleh aparat terkait. % 100.0 861 Jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 Kampung, 10 Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung yang memiliki anggota Linmas sesuai ketentuan kuota minimal 10 personel per kampung. Kampung 169.0 862 Target pembentukan sekolah panca tertib Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah sekolah dan kampung yang menjadi target pembentukan Panca Tertib (ketertiban, ketentraman, kebersihan, keamanan, lingkungan). Kampung 30.0 863 Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung dan sekolah yang telah berhasil dibentuk sesuai program Panca Tertib. Kampung 178.0 864 Jumlah kampung panca tertib yg dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib. Kampung 158.0 865 Jumlah sekolah panca tertib yg terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah sekolah yang telah dibentuk sesuai standar Panca Tertib. Sekolah 20.0 866 Target penumbuhan sekolah panca tertib Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung dan sekolah yang menjadi target penumbuhan Panca Tertib pada periode tertentu. Sekolah 30.0 867 Jumlah kampung dan sekolah panca tertib yg ditumbuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung dan sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib. Kampung 19,78% 868 Jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kampung yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib. Kampung 146.0 869 Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah sekolah yang berhasil ditumbuhkan sesuai target Panca Tertib. Sekolah 15.0 870 Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah potensi gangguan ketertiban dan ketentraman yang berhasil dikendalikan oleh aparat. Kejadian 100.0 871 Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja Total potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang tercatat di wilayah Kota Yogyakarta. Kejadian 205.0 872 Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja "" "" "" "" 873 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pol PP melalui pelatihan, bimbingan, dan pengembangan kompetensi dibanding target. % 205 874 Realisasi Bimbingan intelektual/Konseling SDM Pol PP Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah kegiatan bimbingan intelektual atau konseling yang dilaksanakan untuk peningkatan SDM Pol PP dalam periode tertentu. Bimtek/Konseling 100.0 875 Realisasi jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi kepastian hukum sesuai standar pemerintah. Kajian 100.0 876 Realisasi target anggota yang memahami peraturan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Pol PP yang berhasil memahami peraturan dibanding target yang telah ditetapkan. Orang 96,34 877 Realisasi target anggota yang lulus samapta Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah anggota Pol PP yang lulus uji Samapta dibanding target yang ditetapkan. Orang 94,12 878 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 879 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Satuan Polisi Pamong Praja Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 88,39 880 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan Pol PP yang dilakukan Inspektorat. Nilai A 881 Kerusakan Kawasan Akibat Bencana "" "" "" "" 882 Kerusakan Kawasan Akibat Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat longsor dalam periode tertentu. Kelurahan 0.0 883 Kerusakan Kawasan Akibat Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat banjir. Kelurahan 0.0 884 Kerusakan Kawasan Akibat Angin Ribut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat angin kencang/ribut. Kelurahan 14.0 885 Kerusakan Kawasan Akibat Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Kelurahan 0.0 886 Kerusakan Kawasan Akibat Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat letusan gunung berapi. Kelurahan 0.0 887 Kerusakan Kawasan Akibat Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat tsunami. Kelurahan 0.0 888 Kerusakan Kawasan Akibat Badai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat badai. Kelurahan 0.0 889 Kerusakan Kawasan Akibat Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kekeringan. Kelurahan 0.0 890 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan fasilitas talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana alam seperti longsor atau erosi. - 14.0 891 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah Ambles Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan jalan atau tanah ambles akibat bencana alam. - 0.0 892 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan permukaan aspal jalan akibat bencana alam seperti banjir atau tanah bergerak. - 0.0 893 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur Ambrol Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan sumur akibat longsor atau bencana lainnya. - 0.0 894 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas area yang terdampak oleh pohon tumbang atau dahan patah karena cuaca ekstrim, usia pohon, atau kebakaran. - 104.0 895 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan atap bangunan akibat angin kencang, badai, atau gempa bumi. - 18.0 896 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan rumah atau bangunan akibat bencana alam yang menyebabkan roboh atau amblas. - 3.0 897 Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kerusakan fasilitas listrik publik akibat bencana, seperti tiang PJU patah atau arus pendek. - 0.0 898 Kawasan Rawan Bencana Alam "" "" "" "" 899 Jumlah Kawasan Rawan Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami longsor. Kemantren 0.0 900 Jumlah Kawasan Rawan banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi mengalami banjir. Kemantren 0.0 901 Jumlah Kawasan Rawan Angin Ribut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak angin kencang/ribut. Kemantren 12.0 902 Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko gempa bumi. Kemantren 0.0 903 Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak letusan gunung berapi. Kemantren 0.0 904 Jumlah Kawasan Rawan Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berada di zona risiko tsunami. Kemantren 0.0 905 Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terdampak kekeringan. Kemantren 0.0 906 Frekuensi Terjadinya Bencana "" "" "" "" 907 Frekuensi Terjadinya Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian longsor yang tercatat dalam periode tertentu. Kali/Tahun 0.0 908 Frekuensi Terjadinya Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian banjir yang tercatat dalam periode tertentu. Kali/Tahun 0.0 909 Frekuensi Terjadinya Angin Ribut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian angin ribut yang tercatat. Kali/Tahun 16.0 910 Frekuensi Terjadinya Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian gempa bumi yang tercatat. Kali/Tahun 0.0 911 Frekuensi Terjadinya Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian letusan gunung berapi yang tercatat. Kali/Tahun 0.0 912 Frekuensi Terjadinya Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian tsunami yang tercatat. Kali/Tahun 0.0 913 Frekuensi Terjadinya Badai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian badai yang tercatat. Kali/Tahun 0.0 914 Frekuensi Terjadinya Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian kekeringan yang tercatat. Kali/Tahun 0.0 915 Korban Bencana Alam "" "" "" "" 916 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana alam dalam periode tertentu. Orang 0.0 917 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat banjir. Orang 0.0 918 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat letusan gunung berapi. Orang 0.0 919 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat longsor. Orang 0.0 920 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat gempa bumi. Orang 0.0 921 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat tsunami. Orang 0.0 922 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah penduduk yang mengungsi akibat bencana lain (badai, kekeringan, dll). Orang 25.0 923 Jumlah Korban bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Total korban yang terdampak bencana alam (meninggal, luka-luka, hilang). Orang 0.0 924 Jumlah Korban bencana Alam Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat bencana alam. Orang 0.0 925 Jumlah Korban bencana Alam Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban yang hilang akibat bencana alam. Orang 0.0 926 Jumlah Korban bencana Alam Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban yang terluka akibat bencana alam. Orang 0.0 927 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Total korban jiwa yang meninggal akibat bencana alam. Orang 105.0 928 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Tanah Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat tanah longsor. Orang 1.0 929 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat banjir. Orang 0.0 930 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Banjir Bandang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat banjir bandang. Orang 0.0 931 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi. Orang 0.0 932 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Angin Puting Beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat angin puting beliung. Orang 0.0 933 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat letusan gunung berapi. Orang 0.0 934 Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban jiwa akibat kekeringan. Orang 105.0 935 Data Jumlah Korban Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban bencana alam yang tercatat berdasarkan jenis kerusakan atau kejadian. Orang 125.0 936 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak kerusakan talud, brojong, atau tebing di bantaran sungai akibat bencana. Orang 21.0 937 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Jalan/Tanah Ambles Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak jalan atau tanah ambles akibat bencana alam. Orang 1.0 938 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Aspal (Berlubang/Mengelupas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak kerusakan aspal akibat bencana alam. Orang 0.0 939 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Sumur Ambrol Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak sumur ambrol akibat bencana alam. Orang 0.0 940 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak pohon tumbang/dahan patah akibat cuaca ekstrem atau faktor lain. Orang 2.0 941 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak atap bangunan rusak/roboh/terbang akibat bencana. Orang 99.0 942 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ambles) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak rumah/bangunan roboh/runtuh/ambles akibat bencana. Orang 2.0 943 Data Jumlah Korban Bencana Alam Kota Yogyakarta Arus pendek/Tiang PJU patah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data korban yang terdampak kerusakan fasilitas listrik akibat arus pendek atau tiang PJU patah. Orang 0.0 944 Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" "" "" "" 945 Jumlah Kampung Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kampung yang telah memiliki program mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana sesuai standar pemerintah. Kampung 169.0 946 Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kelurahan yang memiliki sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang terorganisir. Kelurahan 45.0 947 Jumlah SPAB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Bencana yang tersedia untuk penanggulangan bencana. Sekolah 24.0 948 Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, dihitung dari kesiapan sarana, prasarana, dan prosedur operasional. % 82,06% 949 Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi menggunakan fasilitas tanggap darurat yang lengkap. % 100,00% 950 Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban yang mendapatkan layanan evakuasi dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Orang 165.0 951 Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase kerusakan akibat bencana yang telah ditangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. % 165 952 Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kerusakan yang telah ditangani dengan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerusakan 14.0 953 Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kerusakan yang memenuhi syarat untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi menurut hasil JITUPASNA. Kerusakan 14.0 954 Jumlah dokumen data dan informasi bencana terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah dokumen yang mencakup data dan informasi bencana secara terpadu. Dokumen 6.0 955 Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks yang mengukur kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana. - 91,03 956 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 957 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 87,91 958 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPBD oleh Inspektorat. Nilai A 959 Bencana Kebakaran "" "" "" "" 960 Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Luas atau jumlah kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Kelurahan 71.0 961 Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah atau luas kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran. Kemantren 14.0 962 Luas potensi ancaman kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Luas area yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Ha 325.0 963 Frekuensi Terjadinya Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian kebakaran dalam periode tertentu. Kali/Tahun 71.0 964 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian kebakaran berdasarkan jenis benda yang terbakar. kali 71.0 965 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BP (Bangunan Perumahan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan perumahan. kali 27.0 966 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BU (Bangunan Umum) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan umum. kali 20.0 967 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BI (Bangunan Industri) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang melibatkan bangunan industri. kali 12.0 968 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Kd (Kendaraan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang melibatkan kendaraan. kali 4.0 969 Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Ln (Lainnya) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang melibatkan benda lain selain bangunan dan kendaraan. kali 8.0 970 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian kebakaran diklasifikasikan menurut penyebabnya. kali 71.0 971 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Kp (Kompor) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh kompor. kali 8.0 972 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Lm (Lampu) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh lampu. kali 0.0 973 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ls (Listrik) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh listrik. kali 23.0 974 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Rk (Rokok) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh rokok. kali 0.0 975 Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ln (Lainnya) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kebakaran yang disebabkan oleh faktor lain. kali 40.0 976 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat cakupan pelayanan tanggap darurat kebakaran di wilayah kota. Ha 325.0 977 Jumlah Kejadian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian bencana kebakaran. Kali/Tahun 71.0 978 Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate ) ≤ 15 menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggapi dalam waktu ≤ 15 menit. Kali/Tahun 71.0 979 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase kejadian kebakaran yang mendapat respon dalam standar waktu layanan WMK. % 100 980 Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Luas area yang menjadi tanggung jawab manajemen kebakaran. Ha 325.0 981 Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rata-rata waktu tanggap pelayanan kebakaran di WMK. Menit 325.0 982 Jumlah Korban Jiwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah korban jiwa akibat kebakaran atau bencana terkait. Orang 2.0 983 Jumlah Korban Jiwa Mati Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah korban meninggal akibat kebakaran/bencana. Orang 0.0 984 Jumlah Korban Jiwa Luka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah korban luka akibat kebakaran/bencana. Orang 2.0 985 Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah bantuan logistik yang disalurkan kepada korban kebakaran. Rp n/a 986 Data Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" "" "" "" 987 Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indeks yang mengukur kapasitas wilayah dalam pencegahan, penanggulangan, dan keselamatan kebakaran. - 1.0 988 Ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diberikan tepat waktu. % 100% 989 Edukasi penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kegiatan pembelajaran dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. % 100% 990 Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian yang berhasil ditanggulangi sesuai standar respon ≤ 15 menit di kota. % 100% 991 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 992 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 86,21% 993 Persentase edukasi penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase pencapaian target edukasi kebakaran terhadap rencana. % 100% 994 Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan di titik rawan kebakaran. Kali 18 Kali 995 Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Total rencana dan realisasi penyuluhan di titik rawan kebakaran. Kemantren 18 Kali 996 Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah anak TK yang mendapatkan edukasi kebakaran. Kali 36 kali 997 Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Total permohonan pendidikan kebakaran untuk anak TK. Kali 36 Kali 998 Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kegiatan edukasi bagi SD dan SMP yang dilaksanakan. Kali 14 Kali 999 Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SDN dan SMPN yang rencanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Total rencana edukasi bagi SD dan SMP. Kali 14 Kali 1000 Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditanggulangi sesuai respon ≤ 15 menit di kota. % 100 1001 Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah layanan pemadaman kebakaran yang selesai dalam 15 menit. Kejadian 71.0 1002 Jumlah kejadian kebakaran dalam kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi dalam kota. Kejadian 71.0 1003 Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase kejadian kebakaran atau penyelamatan di luar kota yang ditangani. % 100% 1004 Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kejadian di luar kota yang ditangani oleh petugas. Permohonan 42.0 1005 Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Total permohonan layanan kebakaran dan penyelamatan di luar kota. Permohonan 42.0 1006 Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase operasi penyelamatan non-kebakaran yang berhasil melindungi manusia. % 100,00% 1007 Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran dalam kota. Kejadian 581.0 1008 Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran luar kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah operasi penyelamatan di luar kebakaran di luar kota. Kejadian 679.0 1009 Total jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam dan luar kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Total kejadian penyelamatan di luar kebakaran baik dalam maupun luar kota. Kejadian 1260.0 1010 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Hasil evaluasi SAKIP untuk Dinas Pemadam Kebakaran oleh Inspektorat. Nilai A 1011 Data Tindak Kriminal "" "" "" "" 1012 Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pidana terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tercatat di wilayah kota. Perkara 112.0 1013 Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pidana yang mengakibatkan kematian seseorang dengan sengaja (homicide/murder). Perkara 1.0 1014 Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kejahatan seksual termasuk pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual anak. Perkara 6.0 1015 Data Tindak Pidana "" "" "" "" 1016 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pidana yang termasuk kategori konvensional seperti pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan pelanggaran kesusilaan. Perkara 502.0 1017 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pencurian dengan pemberatan (dengan ancaman kekerasan atau kerugian besar). Perkara 34.0 1018 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban. Perkara 8.0 1019 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor. Perkara 17.0 1020 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pencurian tanpa kekerasan dan kerugian besar. Perkara 67.0 1021 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penganiayaan ringan tanpa menyebabkan luka serius atau kematian. Perkara 60.0 1022 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penganiayaan yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen. Perkara 2.0 1023 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penelantaran anggota keluarga sesuai hukum pidana. Perkara 0.0 1024 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan secara resmi. Perkara 0.0 1025 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus perzinahan yang ditindak sesuai hukum. Perkara 6.0 1026 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/ Cabul Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pelanggaran kesusilaan, termasuk tindakan cabul terhadap orang lain. Perkara 4.0 1027 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penculikan atau perbuatan melarikan perempuan tanpa izin. Perkara 0.0 1028 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pemerasan atau ancaman kekerasan. Perkara 0.0 1029 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan/Fidusa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penggelapan atau penyalahgunaan kepercayaan (fidusia). Perkara 82.0 1030 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/ Kecurangan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penipuan atau kecurangan termasuk manipulasi data dan dokumen. Perkara 81.0 1031 Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat secara resmi. Perkara 17.0 1032 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pemalsuan dokumen resmi atau materai. Perkara 0.0 1033 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pembakaran dengan sengaja (arson). Perkara 0.0 1034 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus perjudian ilegal. Perkara 0.0 1035 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus perusakan properti. Perkara 0.0 1036 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pengeroyokan (beberapa pelaku menyerang korban). Perkara 0.0 1037 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penculikan yang tercatat. Perkara 0.0 1038 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin. Perkara 0.0 1039 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembunuhan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus yang mengganggu ketertiban umum tapi tidak termasuk tindak pidana berat. Perkara 1.0 1040 Jumlah Tindak Pidana Konvensional Lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penyebaran informasi palsu atau fitnah. Perkara 123.0 1041 Jumlah Penemuan Mayat Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penemuan mayat di wilayah kota. Kejadian 41.0 1042 Jumlah Orang Meninggal Dunia Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kematian akibat tindak pidana atau kejadian terkait kriminalitas. Kejadian 0.0 1043 Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kematian akibat bunuh diri atau gantung diri. Kejadian 3.0 1044 Jumlah Kebakaran Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kebakaran yang tercatat. Kejadian 12.0 1045 Jumlah Laka Kerja Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kecelakaan kerja yang tercatat di wilayah kota. Kejadian 0.0 1046 Jumlah Orang hilang Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus orang hilang yang dilaporkan secara resmi. Kejadian 22.0 1047 Jumlah Orang tersengat listrik Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian tersengat listrik yang menyebabkan cedera atau kematian. Kejadian 0.0 1048 Jumlah Kasus Miras Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus terkait konsumsi atau peredaran minuman keras ilegal. Kejadian 0.0 1049 Jumlah Anak Tenggelam Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus anak tenggelam di wilayah kota. Kejadian 0.0 1050 Jumlah Orang Jatuh ke dalam sumur Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian jatuh ke sumur yang dilaporkan. Kejadian 0.0 1051 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus tindak pidana lintas negara. Perkara 134.0 1052 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus terorisme lintas negara. Perkara 0.0 1053 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Narkoba Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus narkoba lintas negara. Perkara 122.0 1054 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus perdagangan manusia lintas negara. Perkara 3.0 1055 Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kejahatan siber lintas negara. Perkara 0.0 1056 Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus transnasional lain selain yang disebut di atas. Perkara 9.0 1057 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus yang merugikan negara atau aset negara. Perkara 1.0 1058 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penebangan liar atau ilegal. Perkara 0.0 1059 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Fishing Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal. Perkara 0.0 1060 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertambangan ilegal. Perkara 0.0 1061 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus korupsi yang merugikan negara. Perkara 0.0 1062 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas / BBM Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus ilegal terkait migas atau BBM. Perkara 0.0 1063 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus peredaran uang palsu. Perkara 0.0 1064 Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus lain yang merugikan kekayaan negara. Perkara 1.0 1065 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Polresta Kota Yogyakarta Jumlah tindak pidana yang berpotensi menimbulkan gangguan massal/kontinjensi. Perkara 1.0 1066 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus tindak pidana saat unjuk rasa anarkis. Perkara 1.0 1067 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus yang terkait kerusuhan massal. Perkara 0.0 1068 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus yang terkait isu SARA dengan implikasi keamanan. Perkara 0.0 1069 Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kontinjensi lain selain kategori di atas. Perkara 0.0 1070 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pelanggaran HAM yang tercatat secara resmi. Perkara 0.0 1071 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pelanggaran HAM berat seperti penyiksaan, pembunuhan sistematis. Perkara 0.0 1072 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap ANAK Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pelanggaran HAM yang menimpa anak-anak. Perkara 0.0 1073 Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pelanggaran HAM lain yang tidak termasuk kategori di atas. Perkara 0.0 1074 Kasus Pertikaian Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian pertikaian antar warga atau kelompok yang dilaporkan ke aparat berwenang. Perkara 0.0 1075 Kasus Pertikaian Antar Etnis Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertikaian yang terjadi antar kelompok etnis berbeda. Perkara 0.0 1076 Kasus Pertikaian Antar Wilayah Desa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertikaian yang terjadi antar wilayah desa atau kelurahan. Perkara 0.0 1077 Kasus Pertikaian Antar Agama Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan perbedaan agama. Perkara 0.0 1078 Kasus Pertikaian Antar Simpatisan Parpol Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan simpatisan partai politik. Perkara 0.0 1079 Kasus Pertikaian Antar Pelajar Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus pertikaian yang melibatkan pelajar atau mahasiswa. Perkara 0.0 1080 Korban Pertikaian Polresta Kota Yogyakarta Jumlah individu yang menjadi korban pertikaian antar warga. Jiwa 0.0 1081 Korban Pertikaian Meninggal Dunia Polresta Kota Yogyakarta Jumlah korban pertikaian yang meninggal dunia. Jiwa 0.0 1082 Korban Pertikaian Luka-luka Polresta Kota Yogyakarta Jumlah korban pertikaian yang mengalami luka fisik. Jiwa 0.0 1083 Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kerugian materi yang timbul akibat pertikaian atau unjuk rasa. Rp (Ribu) 0.0 1084 Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah orang yang mengungsi akibat pertikaian antar warga atau unjuk rasa. Orang 0.0 1085 Kejadian Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian demonstrasi atau aksi massa di wilayah kota. Perkara 13.0 1086 Kejadian Unjuk Rasa Anarkis Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis. Perkara 0.0 1087 Kejadian Unjuk Rasa Damai Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian unjuk rasa yang berlangsung damai. Perkara 13.0 1088 Kejadian Unjuk Rasa Bidang Politik Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan isu politik. Perkara 0.0 1089 Kejadian Unjuk Rasa Bidang Ekonomi & lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah unjuk rasa terkait isu ekonomi atau isu lain selain politik. Perkara 0.0 1090 Kejadian Unjuk Rasa Bidang lainnya Polresta Kota Yogyakarta Jumlah unjuk rasa terkait isu lain di luar politik dan ekonomi. Perkara 0.0 1091 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polresta Kota Yogyakarta Persentase kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum. % 0.711145996860283 1092 Jumlah Tindak Pidana Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus tindak pidana yang dilaporkan atau tercatat. Pidana 637.0 1093 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani hingga selesai. Pidana 453.0 1094 Angka Kriminalitas yang Tertangani Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat keamanan. % 0.808764940239044 1095 Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah laporan resmi terkait tindak kriminalitas yang diterima polisi. Kasus 502.0 1096 Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah laporan tindak kriminalitas yang telah diselesaikan. Kasus 406.0 1097 Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani aparat penegak hukum. % 0.925925925925926 1098 Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba Polresta Kota Yogyakarta Jumlah laporan kasus narkoba yang diterima aparat hukum. Kasus 135.0 1099 Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba Polresta Kota Yogyakarta Jumlah laporan narkoba yang telah diselesaikan. Kasus 125.0 1100 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk Polresta Kota Yogyakarta Rasio jumlah kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk. Jiwa 9.76889113461099 1101 Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani oleh kepolisian. Kasus 406.0 1102 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase korban perempuan dan anak yang menerima bantuan hukum. % 100 1103 Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban yang melaporkan atau memerlukan layanan bantuan hukum. Orang 76.0 1104 Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban yang benar-benar menerima layanan bantuan hukum. Orang 76.0 1105 Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas "" "" "" "" 1106 Data Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Catatan resmi mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah kota. Kecelakaan n/a 1107 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat. Kecelakaan 824.0 1108 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan 677.0 1109 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Polresta Kota Yogyakarta Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Orang 0.0 1110 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Polresta Kota Yogyakarta Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat. Orang 17.0 1111 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan. Orang 660.0 1112 Jumlah Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas. Rp (Ribu) 596450000.0 1113 Data Pelanggaran Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Catatan resmi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kota. Pelanggaran n/a 1114 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kejadian pelanggaran lalu lintas yang tercatat. Pelanggaran 13352.0 1115 Jumlah Denda Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta Total denda yang dikenakan atas pelanggaran lalu lintas. Rp (Ribu) 1698525000.0 1116 Aparat dan Sarana Keamanan "" "" "" "" 1117 Jumlah Aparat Kepolisian Polresta Kota Yogyakarta Jumlah personel kepolisian yang bertugas di wilayah kota. Orang n/a 1118 Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta Satuan Polisi Resort Kota Yogyakarta. Unit 5434.0 1119 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 5355.0 1120 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 79.0 1121 Jumlah Polsek Polresta Kota Yogyakarta Jumlah kantor polisi sektor di wilayah kota. Unit 14.0 1122 Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Gondomanan. Unit 4.0 1123 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 215.0 1124 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 8.0 1125 Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Wirobrajan. Unit 4.0 1126 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 206.0 1127 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 12.0 1128 Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Kotagede. Unit 4.0 1129 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 200.0 1130 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 4.0 1131 Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Pakualaman. Unit 4.0 1132 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 163.0 1133 Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta Orang 4.0 1134 Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Gondokusuman. Unit 4.0 1135 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 227.0 1136 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 4.0 1137 Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Tegalrejo. Unit 4.0 1138 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 203.0 1139 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 8.0 1140 Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Ngampilan. Unit 4.0 1141 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 178.0 1142 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 16.0 1143 Polsek Keraton Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Keraton. Unit 4.0 1144 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 158.0 1145 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 15.0 1146 Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Mantrijeron. Unit 4.0 1147 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 199.0 1148 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 7.0 1149 Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Mergangsan. Unit 4.0 1150 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 194.0 1151 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 12.0 1152 Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Umbulharjo. Unit 4.0 1153 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 281.0 1154 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 8.0 1155 Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Danurejan. Unit 4.0 1156 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 200.0 1157 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 4.0 1158 Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Gedongtengen. Unit 4.0 1159 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 191.0 1160 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 8.0 1161 Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta Polsek yang membawahi wilayah Jetis. Unit 4.0 1162 Jumlah Anggota Polki Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi pria di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 201.0 1163 Jumlah Anggota Polwan Polresta Kota Yogyakarta Jumlah anggota polisi wanita di masing-masing unit Polsek/Polresta. Orang 3.0 1164 Jumlah Pos Keamanan (Polisi) Polresta Kota Yogyakarta Jumlah pos polisi/pos keamanan yang beroperasi di wilayah kota. Orang 108.0 1165 SOSIAL "" "" "" "" 1166 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial "" "" "" "" 1167 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 4790.0 1168 Jumlah PPKS di Kecamatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit n/a 1169 Rumah singgah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah rumah singgah (tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 4.0 1170 Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Keluarga miskin adalah keluarga yang tercatat dalam DTSEN desil 1 s.d 5 yang ditetapkan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data, yang memiliki keterbatasan ekonomi dan termasuk dalam sasaran program penanggulangan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi adalah jumlah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tunai bersyarat (PKH) maupun bantuan PKH Graduasi (keluarga miskin yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi sudah graduasi karena syarat komponennya tidak terpenuhi)" Keluarga 0.0 1171 Pemulangan Orang Telantar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah orang terlantar (perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya) yang sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jiwa 274.0 1172 Jumlah Anak Yatim Piatu dalam Panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Yatim Piatu dalam Panti adalah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim karena kehilangan ayah, piatu karena kehilangan ibu, dan yatim piatu karena kehilangan keduanya), sehingga tidak memiliki penanggung jawab utama dalam keluarga, dan kemudian mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembinaan di sebuah panti sosial/panti asuhan yang dikelola pemerintah, lembaga sosial, atau masyarakat. Orang 553.0 1173 Bantuan/Jaminan Sosial "" "" "" "" 1174 Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran persentase dari jumlah total korban bencana yang menerima bantuan, dukungan, atau tindakan penanganan (intervensi) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu peristiwa bencana. Ini diukur dengan membandingkan jumlah korban yang menerima intervensi dengan jumlah total korban bencana, lalu dikalikan 100% % 100 1175 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen Orang 183.0 1176 Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang telah mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen Orang 183.0 1177 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun "" "" "" "" 1178 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi indikator statistik yang mengukur banyaknya individu penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak berdaya dan telah mendapatkan bantuan sosial atau perlindungan dalam periode satu tahun tertentu Orang 1160.0 1179 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total individu penyandang disabilitas (fisik atau mental) dan orang lanjut usia yang tidak berdaya (lansia tidak potensial) yang secara ideal, berdasarkan kebutuhan dan hak mereka, berhak untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan jaminan sosial dalam periode satu tahun Orang 1367.0 1180 Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (KK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi korban bencana alam dan telah menerima bantuan, seperti kebutuhan dasar (sandang pangan), tempat tinggal sementara, atau bantuan lainnya dari pemerintah atau lembaga terkait Keluarga 91.0 1181 Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (Jiwa) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total orang atau anggota keluarga yang terdampak oleh bencana dan menerima bantuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, maupun bantuan lainnya untuk pemulihan dari penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana Jiwa 235.0 1182 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) "" "" "" "" 1183 Jumlah PMKS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 35467.0 1184 Jumlah PMKS Yang Tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jenis masalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial yang sudah tertangani di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis 35260.0 1185 Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 34930.0 1186 Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS yang telah diberikan menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 34723.0 1187 Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata pada level kota dan telah menerima bantuan sosial dengan total jumlah PMKS skala kota yang terdata, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. % 0.992936802973978 1188 Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total individu atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sosial dalam periode satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana jumlah ini merupakan penyebut (denominator) dalam perhitungan indikator cakupan bantuan sosia Orang 34970.0 1189 Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total angka individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan menerima bantuan sosial selama periode satu tahun tersebut Orang 34723.0 1190 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan sosial berbasis kelompok usaha (KUBE atau kelompok ekonomi produktif lainnya) dengan total jumlah PMKS sasaran, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. % 0.56752655538695 1191 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, baik yang masuk kategori Aktif, Pasif atau Tidak Aktif. Orang 6590.0 1192 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, yang masuk kategori Aktif. Orang 3740.0 1193 Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memiliki dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dengan total jumlah WKSBM yang ada pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. % 0.724137931034483 1194 Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos Unit 29.0 1195 Jumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah WKSBM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos Unit 21.0 1196 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan Karangtaruna yang terdaftar di wilayah. % 91,99% 1197 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - Karangtaruna Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar. % 76,09% 1198 Jumlah yang aktif (Karangtaruna) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Karangtaruna yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Lembaga 35.0 1199 Jumlah keseluruhan (Karangtaruna) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh Karangtaruna yang terdaftar. Lembaga 46.0 1200 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - WKSBM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah WKSBM (Wilayah/Kelompok Sistem Bina Masyarakat) yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial dibandingkan jumlah keseluruhan WKSBM. % 75,86% 1201 Jumlah yang aktif (WKSBM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah WKSBM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Lembaga 22.0 1202 Jumlah keseluruhan (WKSBM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh WKSBM yang terdaftar Lembaga 29.0 1203 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - LKS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan LKS. % 100,00% 1204 Jumlah yang aktif (LKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah LKS yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Lembaga 64.0 1205 Jumlah keseluruhan (LKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh LKS yang terdaftar. Lembaga 64.0 1206 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - TKSK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan TKSK. % 100,00% 1207 Jumlah yang aktif (TKSK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah TKSK yang aktif bekerja di wilayahnya. Orang 14.0 1208 Jumlah keseluruhan (TKSK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh TKSK yang terdaftar. Orang 14.0 1209 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - PSM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan PSM. % 100,00% 1210 Jumlah yang aktif (PSM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PSM yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Orang 1011.0 1211 Jumlah keseluruhan (PSM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh PSM yang terdaftar. Orang 1011.0 1212 Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif - IPSM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase IPSM (Instruktur Pekerja Sosial Masyarakat) yang aktif dibanding jumlah keseluruhan IPSM. % 100,00% 1213 Jumlah yang aktif (IPSM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah IPSM yang aktif melakukan kegiatan pembinaan sosial. Lembaga 60.0 1214 Jumlah keseluruhan (IPSM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh IPSM yang terdaftar. Lembaga 60.0 1215 Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase anak terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dibanding jumlah anak terlantar yang seharusnya tertangani. % 100,00% 1216 Jumlah anak terlantar yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak terlantar yang telah menerima layanan rehabilitasi sosial dasar. Orang 1018.0 1217 Jumlah anak terlantar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh anak terlantar yang seharusnya menerima layanan. Orang 1018.0 1218 Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis diluar panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase gelandangan dan pengemis yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar dibanding jumlah yang seharusnya tertangani. % 100,00% 1219 Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima layanan. Orang 58.0 1220 Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh gelandangan dan pengemis yang perlu mendapatkan layanan. Orang 58.0 1221 Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase lansia terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. % 100,00% 1222 Jumlah lansia terlantar yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah lansia terlantar yang menerima layanan. Orang 191.0 1223 Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh lansia terlantar yang perlu layanan. Orang 191.0 1224 Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase penyandang disabilitas terlantar yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. % 100,00% 1225 Jumlah penyandang disabilitas terlantar dan keluarga yangmendapatkan layanan rehabilitasi sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah individu penyandang disabilitas terlantar beserta keluarganya yang menerima layanan pemulihan, penguatan kapasitas, dan dukungan sosial dari pemerintah atau lembaga sosial di luar panti. Orang 186.0 1226 Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang seharusnya tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh penyandang disabilitas terlantar yang perlu layanan. Orang 186.0 1227 Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Unit Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) yang sudah mandiri dibanding jumlah keseluruhan yang berdiri minimal 3 tahun. % 46,11% 1228 Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah KUBE dan USEP yang mandiri. Kelompok 160.0 1229 Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah KUBE dan USEP yang telah berdiri ≥3 tahun. Kelompok 347.0 1230 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PPKS yang menerima layanan darurat dibanding PPKS yang seharusnya menerima layanan. % 100,00% 1231 Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PPKS yang telah menerima layanan darurat sosial. Orang 1261.0 1232 Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima layanan. Orang 1261.0 1233 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima. % 92,91% 1234 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Program Sembako Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PPKS penerima bantuan sembako dibanding jumlah yang seharusnya menerima. % 93,88% 1235 Jumlah penerima (Program Sembako) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penerima bantuan sembako. Orang 20.656 1236 Jumlah yang seharusnya menerima (Program Sembako) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh PPKS yang berhak menerima bantuan sembako. Orang 22.002 1237 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - PKH Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PPKS penerima PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima. % 100,00% 1238 Jumlah penerima (PKH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penerima PKH. Orang 11.988 1239 Jumlah yang seharusnya menerima (PKH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PPKS yang berhak menerima PKH. Orang 11.988 1240 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - Lansia Terlantar (ASLUM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase lansia terlantar yang menerima layanan ASLUM dibanding yang seharusnya menerima. % 84,86% 1241 Jumlah penerima (Lansia Terlantar/ASLUM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah lansia terlantar yang menerima ASLUM. Orang 1160.0 1242 Jumlah yang seharusnya menerima (Lansia Terlantar/ASLUM) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah lansia terlantar yang berhak menerima ASLUM. Orang 1367.0 1243 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial - UEP Graduasi PKH Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase PPKS penerima UEP Graduasi PKH dibanding jumlah yang seharusnya menerima. % 92,91% 1244 Jumlah penerima (UEP Graduasi PKH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PPKS yang menerima UEP Graduasi PKH. Orang n/a 1245 Jumlah yang seharusnya menerima (UEP Graduasi PKH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PPKS yang berhak menerima UEP Graduasi PKH. Orang n/a 1246 Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase korban bencana yang menerima perlindungan sosial saat dan pasca tanggap darurat dibanding jumlah korban yang seharusnya tertangani. % 100,00% 1247 Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial. Orang 268.0 1248 Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah seluruh korban bencana yang berhak menerima layanan. Orang 268.0 1249 Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah ABH yang menerima layanan rehabilitasi, pendampingan, atau perlindungan hukum. % 80 1250 Data Kinerja Dinas Sosial "" "" "" "" 1251 Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indeks komposit yang mengukur efektivitas penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah. % n/a 1252 TENAGA KERJA "" "" "" "" 1253 Statistik Ketenagakerjaan "" "" "" "" 1254 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) BPS Kota Yogyakarta Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja, menganggur, maupun sementara tidak bekerja. Orang 306525.0 1255 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan (termasuk sementara tidak bekerja). Orang 216299.0 1256 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Bekerja BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara berurutan. Orang 12551.0 1257 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Pengangguran BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Orang 203748.0 1258 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, yaitu yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain di luar pasar kerja. Orang 90226.0 1259 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Sekolah BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang sedang menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Orang 29225.0 1260 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Mengurus Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang kegiatannya mengurus rumah tangga dan tidak sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Orang 47971.0 1261 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Lainnya BPS Kota Yogyakarta Penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tidak bersekolah, dan tidak mengurus rumah tangga. Orang 13030.0 1262 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama BPS Kota Yogyakarta Klasifikasi penduduk bukan angkatan kerja berdasarkan status dalam kegiatan utama, seperti berusaha sendiri, buruh, atau tidak dibayar. Orang 200502.0 1263 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha Sendiri BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang memiliki kegiatan usaha sendiri tanpa dibantu orang lain. Orang 43144.0 1264 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tidak tetap BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang berusaha sendiri dengan bantuan buruh tidak tetap/tidak dibayar. Orang 11544.0 1265 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Berusaha dibantu buruh tetap BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang memiliki usaha sendiri dengan bantuan buruh tetap/dibayar. Orang 17586.0 1266 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Buruh/Karyawan BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang pernah bekerja sebagai buruh atau karyawan tetapi saat ini tidak aktif bekerja. Orang 110311.0 1267 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja Bebas Di Pertanian dan Non Pertanian BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang bekerja secara lepas di sektor pertanian atau nonpertanian tanpa ikatan kerja tetap. Orang n/a 1268 Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Pekerja tak Dibayar BPS Kota Yogyakarta Penduduk bukan angkatan kerja yang bekerja membantu usaha rumah tangga atau keluarga tanpa menerima upah. Orang 17917.0 1269 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) BPS Kota Yogyakarta Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. (TPAK = (Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja) × 100%). % 7186 1270 Penduduk yang Bekerja BPS Kota Yogyakarta Penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam berturut-turut selama seminggu sebelum pencacahan. Orang 238202.0 1271 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Kota Yogyakarta Persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. (TPT = (Penganggur / Angkatan Kerja) × 100%). % 913 1272 Data Sektoral Ketenagakerjaan "" "" "" "" 1273 Pencari Kerja Terdaftar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. Orang 1185.0 1274 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD. Orang 42.0 1275 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin laki-laki Orang 28.0 1276 Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin perempuan Orang 14.0 1277 Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) Orang 26.0 1278 Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin laki-laki Orang 12.0 1279 Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin perempuan Orang 14.0 1280 Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) Orang 33.0 1281 Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin laki-laki Orang 22.0 1282 Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin perempuan Orang 11.0 1283 Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) Orang 564.0 1284 Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin laki-laki Orang 348.0 1285 Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin perempuan Orang 216.0 1286 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui. Orang 86.0 1287 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki Orang 45.0 1288 Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan Orang 41.0 1289 Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui Orang 416.0 1290 Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki Orang 188.0 1291 Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan Orang 228.0 1292 Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui Orang 18.0 1293 Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki Orang 3.0 1294 Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan Orang 15.0 1295 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan berhasil ditempatkan pada lowongan pekerjaan yang tersedia. % 460 1296 Pencari kerja yang mendaftar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah individu yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja. Orang 1185.0 1297 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan Orang 460.0 1298 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 423.0 1299 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjeinis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 292.0 1300 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 131.0 1301 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 37.0 1302 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 15.0 1303 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 22.0 1304 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar negara (AKAN) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 0.0 1305 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerjaantar negara (AKAN) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 0.0 1306 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar Negara (AKAN) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. Orang 0.0 1307 Pencari kerja yang belum ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja. Orang 2296.0 1308 Pencari kerja yang belum ditempatkan Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin laki-laki Orang 875.0 1309 Pencari kerja yang belum ditempatkan Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin perempuan Orang 1421.0 1310 Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri melalui mekanisme penempatan resmi dalam suatu wilayah dan periode tertentu Orang 1.0 1311 Kasus PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya peristiwa atau laporan yang berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu periode tertentu, baik yang dilakukan secara sepihak, berdasarkan kesepakatan, maupun melalui mekanisme hukum/administratif. Kasus 31.0 1312 Orang Terkena Kasus PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam periode tertentu. Orang 169.0 1313 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau antar serikat pekerja, yang mencakup perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, melalui musyawarah mufakat atau mekanisme hukum di luar maupun di dalam pengadilan Kasus 17.0 1314 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perjanjian Bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak Kasus 10.0 1315 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui anjuran dari mediator. Kasus 7.0 1316 Tingkat penyelesaian kasus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dengan jumlah kasus yang masuk atau ditangani dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. % 0.555555555555556 1317 Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kesepakatan yang timbul dari perundingan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Perjanjian ini merupakan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Kasus 10.0 1318 Jumlah Kasus yang tercatat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah total kasus yang terdata dalam periode tertentu oleh instansi terkait. Kasus 18.0 1319 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi proses penyelesaian perbedaan pendapat atau konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berkaitan dengan hubungan kerja, hak, kewajiban, atau syarat-syarat kerja, melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. % 100 1320 Jumlah penyelesaian perselisihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan Kasus 18.0 1321 Jumlah kejadian perselisihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peristiwa perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Kasus 18.0 1322 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kurun waktu satu tahun, baik yang berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang tercatat oleh instansi berwenang. - 0.0104347826086957 1323 Jumlah Perusahaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) Unit 1725.0 1324 Jumlah sengketa pengusaha pekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas Kasus 18.0 1325 Upah Minimum (UMK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Rp 2492997.0 1326 Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase perusahaan yang telah menetapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundangan. % 7,36% 1327 Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah. Unit 127.0 1328 Jumlah Total Perusahaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total jumlah perusahaan aktif di wilayah administrasi tertentu. Unit 1725.0 1329 Jumlah Perusahaan yang Tutup Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya perusahaan dalam suatu wilayah yang menghentikan seluruh kegiatan usaha/operasinya pada periode tertentu, baik secara permanen maupun sementara, yang tercatat oleh instansi berwenang. Perusahaan 3.0 1330 Jumlah Karyawan yang Terkena PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik secara individu maupun massal, yang tercatat oleh instansi ketenagakerjaan atau dilaporkan secara resmi. Orang 27.0 1331 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total unit Bursa Kerja Khusus yang terbentuk dan tercatat secara resmi di lembaga pendidikan menengah/kejuruan atau lembaga pelatihan, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (antar kerja) untuk memberikan informasi pasar kerja, menyalurkan, serta memfasilitasi penempatan lulusan dan alumni. - 37.0 1332 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah dan periode tertentu % 0707 1333 Jumlah Kesempatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total peluang atau posisi pekerjaan yang tersedia dan dapat diisi oleh pencari kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu, baik di sektor formal maupun informal Orang 2140.0 1334 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi di lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. % 0.529025191675794 1335 Jumlah tenaga kerja yang dilatih Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya tenaga kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi Orang 483.0 1336 Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya individu/tenaga kerja yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi Orang 913.0 1337 Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah lembaga pendidikan keterampilan yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Unit n/a 1338 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga Pelatihan kerja yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta (Individu, perusahaan, organisasi non pemerintah) yang beralamat dan berdomisili di Kota Yogyakarta. Lembaga 57.0 1339 Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) Terakreditasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja" Lembaga 24.0 1340 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta didik yang mengikuti pelatihan di LPK. Orang 483.0 1341 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin Laki-laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta didik laki-laki di LPK. Orang 194.0 1342 Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan berjenis kelamin Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta didik perempuan di LPK. Orang 289.0 1343 Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non Formal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang berhasil bekerja di sektor formal dan nonformal. % 88,42% 1344 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan total pencari kerja yang terdaftar. % 53,13% 1345 Jumlah lowongan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kesempatan kerja yang tercatat di dinas tenaga kerja atau portal resmi. Lowongan 2140.0 1346 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah tenaga kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan sesuai penempatan dinas tenaga kerja. orang 1137.0 1347 Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial seperti LKS Bipartit. % 43,42% 1348 Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah perusahaan dengan sarana hubungan industrial aktif. Perusahaan 749.0 1349 Jumlah perusahaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) Perusahaan 1725.0 1350 Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan kerja di lembaga pelatihan. Orang 538.0 1351 Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor formal setelah pelatihan. Orang 190.0 1352 Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah peserta pelatihan yang bekerja di sektor nonformal setelah pelatihan. Orang 307.0 1353 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK "" "" "" "" 1354 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "" "" "" "" 1355 Rasio KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat kejadian KDRT per sejumlah rumah tangga % 01 1356 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Kasus 143.0 1357 Jumlah Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kabupaten/Kota di DIY yang sudah mendapatkan kategori layak anak (kota layak anak Secara umum harus memiliki empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi) berkategori nindya ke atas (pencapaian yang sangat baik). Kab/Kota 1.0 1358 Jumlah Desa Prima Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Desa Prima (Desa Prima adalah program meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga masyarakat maupun bangsa.) yang telah dibentuk dan dibina baik oleh provinsi DIY. Kelurahan 6.0 1359 Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th % 01 1360 Proporsi perempuan dan anak perempuan menagalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami KDRT adalah Jumlah korban KDRT (segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain) perempuan dan anak perempuan dibagi keseluruhan Jumlah penduduk perempuan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 0067 1361 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan seluruh layanan (pengaduan, medis, hukum, sosial, dan psikologis) dari total korban kekerasan yang tercatat. % 100 1362 Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pusat layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lembaga 1.0 1363 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh layanan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelaksana Teknis (UPT). % 100 1364 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban perempuan & anak yang melaporkan / mengadu ke unit pelayanan terpadu, dan dilayani (ditangani) kemudian ditindaklanjuti (dibuka kasus investigasi, dirujuk ke layanan, dilakukan mediasi, dsb) Orang 199.0 1365 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Semua pengaduan atau laporan kasus kekerasan (termasuk KDRT) yang diterima unit pelayanan terpadu dalam periode Orang 199.0 1366 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi perempuan usia ≥15 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, seksual, psikis, ekonomi) dalam periode tertentu terhadap total perempuan dalam kelompok umur sama. % 1,16 1367 Jumlah korban kekerasan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu. Orang 247.0 1368 Prevalensi kekerasan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase anak usia <18 tahun yang pernah mengalami kekerasan (fisik, psikis, atau seksual) dalam kurun waktu tertentu terhadap total anak. % 1,01 1369 Jumlah korban kekerasan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan atau aparat penegak hukum. Orang 101.0 1370 Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase lembaga/instansi yang menjalankan fungsi PUG secara aktif (melaksanakan program dan melaporkan hasilnya) terhadap total lembaga yang memiliki kelembagaan PUG. % 93,41% 1371 Jumlah kelembagaan PUG yang aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya unit atau lembaga PUG yang beroperasi dan menjalankan program kesetaraan gender. Lembaga 85.0 1372 Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah total lembaga, instansi, atau perangkat daerah di Kota Yogyakarta yang memiliki struktur kelembagaan PUG. Lembaga 91.0 1373 Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kasus KDRT dengan korban perempuan yang sudah diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi dibandingkan total kasus yang dilaporkan. % 88,53% 1374 Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Orang 193.0 1375 Jumlah korban kekerasan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke lembaga layanan atau instansi terkait dalam periode tertentu. Orang 218.0 1376 Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase anak korban KDRT yang memperoleh layanan penanganan (hukum, medis, psikososial) dibandingkan total anak korban yang terlapor. % 100% 1377 Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan intervensi atau penanganan dari lembaga layanan. Orang 61.0 1378 Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anak yang melapor sebagai korban kekerasan pada periode tertentu, baik melalui UPTD, kepolisian, atau lembaga layanan. Orang 61.0 1379 CBR (Crude Birth Rate) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam satu tahun kalender. (Sumber: BPS) CBR 5,17 1380 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang memperoleh layanan medis dari tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan yang berkompeten. % 100 1381 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya korban kekerasan perempuan dan anak (KtP/A) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas layanan terlatih dalam periode tertentu. Orang 54.0 1382 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total seluruh korban kekerasan perempuan dan anak yang tercatat mendatangi fasilitas layanan terlatih pada periode tertentu. Orang 54.0 1383 Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelahiran hidup yang dilahirkan oleh perempuan berusia 15–19 tahun dalam satu tahun kalender. Kelahiran n/a 1384 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga pemerintah % 0.0848068345271478 1385 Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah Orang 5837.0 1386 Jumlah pekerja perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah pekerja perempuan Orang 68827.0 1387 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga swasta % 0.694567538901884 1388 Pekerja perempuan di lembaga swasta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta Orang 47805.0 1389 Jumlah pekerja perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah pekerja perempuan Orang 68827.0 1390 Data Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat "" "" "" "" 1391 Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap Jumlah total kasus yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 100 1392 Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Anak 167.0 1393 Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Poin A 1394 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. % 89,992 1395 Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) sesuai kriteria Kemen PPPA. - Utama 1396 Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kategori hasil evaluasi (Pratama, Madya, Nindya, Utama) dari Kementerian PPPA terhadap pelaksanaan KLA. - Utama 1397 Hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai akhir atau skor dari hasil evaluasi KLA oleh Kemen PPPA. Skala 0-1000 Utama 1398 Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tingkat realisasi kegiatan fasilitasi advokasi dan penyediaan data kependudukan berbasis gender dibandingkan target program. % 92,87% 1399 Persentase ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase data kependudukan dan pengendalian penduduk yang terpilah menurut jenis kelamin dan tersedia secara resmi. % 91,67% 1400 Jumlah faskes dan kelurahan yang sudah terentry datanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah fasilitas kesehatan dan kelurahan yang telah menginput data pengendalian penduduk berbasis gender ke sistem. Unit 99.0 1401 Jumlah faskes dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan dan kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pendataan. Unit 108.0 1402 Persentase lembaga yang memanfaatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase lembaga/instansi yang menggunakan data kependudukan berbasis gender dibanding total lembaga yang tersedia. % 93,67% 1403 Lembaga Yang Memanfaatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nama atau jumlah lembaga yang telah menggunakan data pengendalian penduduk berbasis gender. Lembaga 148.0 1404 Jumlah Lembaga Yang Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total lembaga yang menjadi bagian dari jaringan kerja atau sistem pengendalian penduduk berbasis gender. Lembaga 158.0 1405 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi Inspektorat pada dinas terkait. Nilai A 1406 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi "" "" "" "" 1407 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Kelompok Umur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang dialami laki-laki menurut kategori umur korban yang dilaporkan dalam satu periode. Kasus 36.0 1408 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 0 - 17 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 32.0 1409 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 18 - 25 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 0.0 1410 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 25 Th Keatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 4.0 1411 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki berdasarkan Tempat Kejadian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah laki-laki, diurutkan berdasarkan lokasi kejadian Kasus 36.0 1412 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 8.0 1413 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Tempat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 0.0 1414 Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 28.0 1415 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kelompok Umur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan menurut kelompok umur Kasus 247.0 1416 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 0 - 17 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 69.0 1417 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 18 - 25 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 36.0 1418 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 25 Th Keatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan berusia ≥25 tahun yang tercatat pada lembaga layanan atau aparat hukum. Kasus 142.0 1419 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Tempat Kejadian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan berdasarkan lokasi kejadian Kasus 247.0 1420 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 143.0 1421 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Tempat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 6.0 1422 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. Kasus 98.0 1423 PANGAN "" "" "" "" 1424 Jumlah Konsumsi "" "" "" "" 1425 Jumlah Konsumsi Beras Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya beras yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu periode (biasanya per kapita per tahun), dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Kg/Kapita/Tahun 52052.0 1426 Jumlah Konsumsi Gula Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah gula pasir yang dikonsumsi penduduk dalam satu tahun menurut hasil Susenas (BPS). Kg/Kap/Tahun 44486.0 1427 Jumlah Konsumsi Jagung Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi jagung untuk pangan dalam satu tahun, dihitung dari rata-rata konsumsi per kapita dikalikan jumlah penduduk (BPS). Kg/Kapita/Tahun 12688.0 1428 Jumlah Konsumsi Kacang Kedelai Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kedelai (termasuk olahannya seperti tempe dan tahu) yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS). Kg/Kapita/Tahun 728000.0 1429 Jumlah Konsumsi Kacang Hijau Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kacang hijau yang dikonsumsi untuk pangan oleh rumah tangga dalam periode tertentu (BPS). Kg/Kapita/Tahun 78000.0 1430 Jumlah Konsumsi Kacang Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kacang tanah yang digunakan sebagai bahan pangan dan dikonsumsi penduduk (BPS). Kg/Kapita/Tahun 884000.0 1431 Jumlah Konsumsi Ubi Kayu Dinas Pertanian dan Pangan Total ubi kayu (singkong) yang dikonsumsi oleh penduduk per tahun menurut hasil Susenas (BPS). Kg/Kapita/Tahun 2756.0 1432 Jumlah Konsumsi Ubi Jalar Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya ubi jalar yang dikonsumsi sebagai bahan pangan pokok atau tambahan (BPS). Kg/Kapita/Tahun 8424.0 1433 Jumlah Konsumsi Buah Mangga Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi buah mangga oleh penduduk selama satu tahun (BPS). Kg/Kapita/Tahun 3016.0 1434 Jumlah Konsumsi Buah Jeruk Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya buah jeruk yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun (BPS). Kg/Kapita/Tahun 3744.0 1435 Jumlah Konsumsi Buah Pepaya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya pepaya yang dikonsumsi sebagai buah segar atau olahan (BPS). Kg/Kapita/Tahun 4446.0 1436 Jumlah Konsumsi Buah Pisang Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi pisang sebagai pangan segar maupun olahan (BPS). Kg/Kapita/Tahun 66508.0 1437 Jumlah Konsumsi Buah Durian Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya buah durian yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS). Kg/Kapita/Tahun 10244.0 1438 Jumlah Konsumsi Buah Dukuh/Langsat Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah dukuh/langsat dalam periode tertentu (BPS). Kg/Kapita/Tahun 16588.0 1439 Jumlah Konsumsi Buah Salak Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya buah salak yang dikonsumsi penduduk (BPS). Kg/Kapita/Tahun 13884.0 1440 Jumlah Konsumsi Buah Rambutan Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya buah rambutan yang dikonsumsi penduduk (BPS). Kg/Kapita/Tahun 12168.0 1441 Jumlah Konsumsi Bawang Merah Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi bawang merah untuk keperluan rumah tangga (BPS). Kg/Kapita/Tahun 312000.0 1442 Jumlah Konsumsi Kentang Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kentang yang dikonsumsi sebagai bahan pangan (BPS). Kg/Kapita/Tahun 2210.0 1443 Jumlah Konsumsi Cabai Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah cabai (merah dan rawit) yang dikonsumsi oleh rumah tangga (BPS). Kg/Kapita/Tahun 27872.0 1444 Jumlah Konsumsi Bawang Putih Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi bawang putih sebagai bumbu makanan (BPS). Kg/Kapita/Tahun 2912.0 1445 Jumlah Konsumsi Terigu Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya tepung terigu dan produk olahannya yang dikonsumsi (BPS). Kg/Kapita/Tahun 13884.0 1446 Jumlah Konsumsi Ikan dan Hasil Peternakan "" "" "" "" 1447 Jumlah Konsumsi Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata ikan yang dikonsumsi per kapita per tahun (KKP & BPS). Kg/Kapita/Tahun 648440.0 1448 Jumlah Konsumsi Hasil Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi produk peternakan seperti daging, telur, dan susu oleh penduduk (BPS & Ditjen Peternakan). Kg/Kapita/Tahun 1135680.0 1449 Jumlah Konsumsi Daging Ruminasia Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya daging sapi, kambing, atau kerbau yang dikonsumsi (BPS). Kg/Kapita/Tahun 47320.0 1450 Jumlah Konsumsi Daging Unggas Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya daging ayam dan unggas lain yang dikonsumsi (BPS). Kg/Kapita/Tahun 884520.0 1451 Jumlah Konsumsi Telur Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi telur ayam dan telur lainnya oleh penduduk (BPS). Kg/Kapita/Tahun 113880.0 1452 Jumlah Konsumsi Susu Dinas Pertanian dan Pangan Total konsumsi susu segar dan olahan oleh rumah tangga (BPS). Kg/Kapita/Tahun 89960.0 1453 Skor pola pangan harapan (PPH) "" "" "" "" 1454 Pola Konsumsi Dinas Pertanian dan Pangan Komposisi dan keragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk yang menggambarkan keseimbangan gizi (Badan Ketahanan Pangan, PPH). Kkal/Kap 9161.0 1455 Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor kontribusi kelompok padi-padian terhadap Pola Pangan Harapan (PPH) dengan standar ideal 25 (BKP). Kkal/Kap 23.0 1456 Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi umbi-umbian terhadap total energi pangan (BKP). Kkal/Kap 6.0 1457 Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi pangan hewani (daging, telur, ikan, susu) dalam PPH (BKP). Kkal/Kap 24.0 1458 Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal kontribusi minyak dan lemak terhadap total energi (BKP). Kkal/Kap 49.0 1459 Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi biji-bijian berminyak (kacang mete, kelapa) dalam PPH (BKP). Kkal/Kap 1.0 1460 Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi kacang-kacangan terhadap total energi (BKP). Kkal/Kap 76.0 1461 Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi gula sebagai sumber energi tambahan (BKP). Kkal/Kap 14.0 1462 Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor ideal konsumsi sayur dan buah terhadap total energi (BKP). Kkal/Kap 30.0 1463 Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor kategori bahan lain di luar kelompok utama pangan (BKP). Kkal/Kap 0.0 1464 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Dinas Pertanian dan Pangan Indeks yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi dari kelompok pangan dibandingkan pola ideal. (Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS) % 0.0 1465 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi yang berasal dari kelompok pangan padi-padian terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal PPH. % 519 1466 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan umbi-umbian terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal PPH. % 13 1467 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari bahan pangan hewani terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal. % 173 1468 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal. % 11 1469 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal. % 03 1470 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal. % 43 1471 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Gula Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari gula terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal. % 33 1472 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari sayur dan buah terhadap total energi konsumsi dibandingkan pola ideal. % 82 1473 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total konsumsi energi dibandingkan pola ideal. % 26 1474 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Dinas Pertanian dan Pangan Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) dibandingkan kebutuhan energi ideal menurut PPH. % AKE 473.0 1475 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok padi-padian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal. % AKE 46.0 1476 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok umbi-umbian terhadap total AKE masyarakat dibandingkan standar ideal. % AKE 12.0 1477 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok pangan hewani terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 153.0 1478 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok minyak dan lemak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 97.0 1479 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok buah/biji berminyak terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 2.0 1480 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kacang-kacangan terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 38.0 1481 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Gula Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok gula terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 29.0 1482 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok sayur dan buah terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 73.0 1483 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Kontribusi energi dari kelompok pangan lain-lain terhadap total AKE dibandingkan standar ideal. % AKE 23.0 1484 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 34.0 1485 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1486 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1487 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 2.0 1488 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1489 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1490 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 2.0 1491 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Gula Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1492 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 5.0 1493 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Nilai pembobot untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan kontribusi energi ideal terhadap total energi (standar PPH). - 0.0 1494 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 1182.0 1495 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 259.0 1496 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 7.0 1497 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 346.0 1498 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 55.0 1499 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 1.0 1500 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 86.0 1501 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Gula Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 16.0 1502 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 412.0 1503 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Nilai skor aktual hasil perhitungan konsumsi nyata masyarakat berdasarkan kontribusi energi per kelompok pangan. - 0.0 1504 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 842.0 1505 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 23.0 1506 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 6.0 1507 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 307.0 1508 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 49.0 1509 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 1.0 1510 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 76.0 1511 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Gula Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 14.0 1512 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 366.0 1513 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Skor hasil perhitungan AKE masyarakat terhadap skor ideal pola pangan harapan. - 0.0 1514 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 145.0 1515 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 25.0 1516 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 25.0 1517 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 24.0 1518 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 5.0 1519 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 1.0 1520 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 10.0 1521 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Gula Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 25.0 1522 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 30.0 1523 Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan Nilai maksimum skor PPH yang mungkin dicapai apabila konsumsi pangan telah sesuai dengan pola ideal (maksimum 100). - 0.0 1524 Ketersediaan Pangan "" "" "" "" 1525 Ketersediaan pangan per kapita Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah ketersediaan pangan (kg/kapita/tahun) yang diperoleh dari neraca bahan makanan. (Sumber: BPS/NBM) Kg/Kapita/Tahun 14999.0 1526 Ketersediaan Pangan Utama Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah bahan pangan pokok utama (seperti beras, jagung, kedelai) yang tersedia untuk dikonsumsi dalam periode tertentu. Kg/Jiwa 16628.0 1527 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata ketersediaan bahan pangan utama per kapita dalam satuan kilogram per tahun. Kg 62471230.0 1528 Ketersediaan Energi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah energi yang tersedia dari seluruh pangan (kkal/kapita/hari) berdasarkan NBM. Kkal/Kap/Hari n/a 1529 Ketersediaan Energi Perkapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan Energi yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia. Kkal 27737.0 1530 Konsumsi Ketersediaan Energi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah energi yang benar-benar dikonsumsi masyarakat dibandingkan ketersediaannya. Kkal/Kap/Hari 186347.0 1531 Ketersediaan Protein Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah protein dari seluruh bahan pangan yang tersedia (gram/kapita/hari). Gr/Kap/Hari n/a 1532 Ketersediaan Protein Perkapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan Protein yang tersedia per orang per hari dari total pangan yang tersedia. Gram 8686.0 1533 Konsumsi Ketersediaan Protein Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah protein yang benar-benar dikonsumsi dibandingkan ketersediaannya. Gr/Kap/Hari 6496.0 1534 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata jumlah energi (kkal) dan protein (gram) yang harus dipenuhi per orang per hari sesuai standar gizi nasional (Permenkes). Kkal/gram 2157.0 1535 Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku Dinas Pertanian dan Pangan Persentase wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman penanganan rawan pangan nasional. % 0 1536 Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah wilayah administratif (kelurahan/desa) yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan ketahanan pangan. Daerah 0.0 1537 Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya wilayah rawan pangan yang telah mendapatkan intervensi sesuai pedoman pemerintah. Daerah 0.0 1538 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan. % 0.853529411764706 1539 Jumlah sampel pangan yang diambil Dinas Pertanian dan Pangan Total contoh pangan yang diuji untuk menilai keamanan pangan. Sampel 1700.0 1540 Jumlah sampel pangan yang aman diambil Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah sampel pangan yang memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan hasil pengujian. Sampel 1451.0 1541 Jumlah Kelurahan Rawan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan indikator ketahanan pangan. Desa 0.0 1542 Cadangan Pangan Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pangan pokok yang disiapkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dalam keadaan darurat. Ton Beras 16505.0 1543 Stok Beras sbg Bahan Makanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah beras yang tersedia di gudang pemerintah atau lembaga distribusi pangan sebagai bahan makanan pokok. Ton 6505.0 1544 Angka Konsumsi "" "" "" "" 1545 Angka Konsumsi Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 92,12 1546 Angka Konsumsi Padi-Padian Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 45,9 1547 Angka Konsumsi Umbi-Umbian Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 6,88 1548 Angka Konsumsi Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 26,93 1549 Angka Konsumsi Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 0,54 1550 Angka Konsumsi Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 0,31 1551 Angka Konsumsi Kacang-Kacangan Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 9,22 1552 Angka Konsumsi Gula Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 0,26 1553 Angka Konsumsi Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 9,88 1554 Angka Konsumsi Lain-Lain Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Poin 0,07 1555 Angka konsumsi ikan Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Kg/Kapita/Tahun 36,00 1556 Angka konsumsi ikan dalam rumah tangga Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Kg/Kapita/Tahun 25,78 1557 Angka konsumsi ikan luar rumah tangga Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata konsumsi pangan total per kapita per hari dalam satuan berat atau energi. Kg/Kapita/Tahun 8,51 1558 Data Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan "" "" "" "" 1559 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap total target pengawasan. % 0.853529411764706 1560 Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlaku Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah contoh atau sampel pangan yang diuji dan memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan BPOM atau SNI di wilayah Kota Yogyakarta. Sampel 1451.0 1561 Jumlah total sampel pangan Dinas Pertanian dan Pangan Total seluruh sampel pangan yang diambil untuk pengujian keamanan dan kualitas pangan dalam satu periode di suatu wilayah. Sampel 1700.0 1562 Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis Dinas Pertanian dan Pangan Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dibandingkan tahun sebelumnya, dihitung dari selisih kasus dua tahun berturut-turut. Sumber: Kementan. % 100,00% 1563 jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun berjalan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun berjalan di suatu wilayah administrasi. Kasus 0.0 1564 jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun sebelumnya (n-1) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang tercatat pada tahun sebelumnya (tahun ke-n-1). Kasus 35.0 1565 Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah wilayah (kelurahan atau area) yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dari tahun sebelumnya. % 37,78% 1566 Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang ditetapkan dan dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dalam satu tahun tertentu. Kelurahan 17.0 1567 Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total keseluruhan kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Sumber: Kemendagri. Kelurahan 45.0 1568 Angka Ketersediaan Energi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah energi (kalori) yang tersedia dari seluruh jenis bahan makanan untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan kilokalori per kapita per hari. Sumber: BPS melalui Neraca Bahan Makanan (NBM). Kkal/Kapita/Hari 2773,73 1569 Analisa neraca bahan makanan Dinas Pertanian dan Pangan Kajian mengenai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan, yang menggambarkan kecukupan pangan masyarakat suatu wilayah. Sumber: BPS / Badan Pangan Nasional. Kkal/Kapita/Hari 2773,73 1570 Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah cadangan pangan yang berhasil dipenuhi dan dikelola oleh pemerintah daerah dibanding tahun sebelumnya. % 54,21% 1571 Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah stok atau persediaan pangan strategis yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kebutuhan darurat dan stabilisasi pangan. Ton 65,05 1572 Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sistem ketahanan pangan daerah. Ton 120.0 1573 Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 Dinas Pertanian dan Pangan Persentase atau jumlah pengurangan kelurahan atau wilayah yang dikategorikan sebagai rawan pangan prioritas 2 berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Wilayah 0.0 1574 Peta Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Representasi spasial kondisi kerentanan pangan yang menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan berbeda berdasarkan indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Sumber: Badan Pangan Nasional / BPS. Dokumen n/a 1575 Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelurahan yang dikategorikan sebagai wilayah rawan pangan prioritas 2 berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pangan. Wilayah 0.0 1576 Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah varietas tanaman buah yang telah memperoleh sertifikat resmi dari lembaga sertifikasi benih. % 3,54% 1577 Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis varietas tanaman buah yang telah mendapatkan sertifikat resmi sesuai ketentuan Kementerian Pertanian. Varietas 12.0 1578 Jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah varietas tanaman buah yang dikelola atau dimiliki oleh dinas terkait dalam pembinaan atau pengembangan. Varietas 339.0 1579 Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah pengecer obat hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai standar Kementerian Pertanian. % 76,67% 1580 Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah unit usaha pengecer obat hewan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh dinas terkait. Unit usaha 46.0 1581 Jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total pengecer obat hewan yang beroperasi di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Unit usaha 60.0 1582 Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan (seperti klinik hewan, pet shop, laboratorium) yang telah dibina dan diawasi oleh dinas. % 100,00% 1583 Jumlah Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan yang terbina dan terawasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah unit usaha di bidang kesehatan hewan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan resmi dari dinas. Unit usaha 70.0 1584 Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Seluruh jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan, pengolahan, atau penunjang kesehatan hewan di suatu wilayah. Unit usaha 70.0 1585 Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Persentase pelaku usaha pengolahan atau distribusi pangan asal hewan dan perikanan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan. % 31,24% 1586 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan yang telah mendapatkan pengawasan dari dinas terkait. Pelaku usaha 268.0 1587 Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan asal hewan dan perikanan di wilayah Kota Yogyakarta. Pelaku usaha 858.0 1588 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan. Nilai A 1589 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan. Nilai A 1590 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pertanian dan Pangan Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin AA 1591 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Pertanian dan Pangan Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat. % 90,258 1592 Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan keamanan pangan. % 35,40% 1593 Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah sampel produk dari pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang telah dilakukan pengawasan oleh dinas terkait. Sampel 200.0 1594 Jumlah sampel pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan Dinas Pertanian dan Pangan Total seluruh sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang diambil untuk pengawasan dan pengujian. Sampel 565.0 1595 Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin Dinas Pertanian dan Pangan Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang telah memperoleh izin resmi sesuai ketentuan perikanan. % 15,79% 1596 Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memiliki izin usaha perikanan budidaya di wilayah Kota Yogyakarta. Kelompok 12.0 1597 Jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total kelompok pembudidaya ikan yang terdata di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Kelompok 76.0 1598 Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin Dinas Pertanian dan Pangan Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin usaha resmi dari dinas terkait. % 57,14% 1599 Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah memiliki izin resmi. Unit usaha 12.0 1600 Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Unit usaha 21.0 1601 PERTANAHAN "" "" "" "" 1602 Administrasi Pemerintahan "" "" "" "" 1603 Jumlah Kota Bagian Tata Pemerintahan Total wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri. Unit 1.0 1604 Jumlah Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan Total wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri. Unit 14.0 1605 Jumlah Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri. Unit 45.0 1606 Jumlah RW Bagian Tata Pemerintahan Total Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil. Unit 616.0 1607 Jumlah RT Bagian Tata Pemerintahan Total Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri. Unit 2535.0 1608 Luas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS. Km2 3282.0 1609 Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan "" "" "" "" 1610 Jumlah Kantor Bupati/Walikota Bagian Tata Pemerintahan Jumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota. Unit 1.0 1611 Jumlah Kantor Camat Bagian Tata Pemerintahan Jumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi. Unit 14.0 1612 Jumlah Kantor Lurah Bagian Tata Pemerintahan Jumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota. Unit 45.0 1613 Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan "" "" "" "" 1614 Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Bagian Tata Pemerintahan Kondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kali 0.0 1615 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Bagian Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran. % 100 1616 Penggunaan Lahan menurut Kemantren "" "" "" "" 1617 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perumahan ATR/BPN luas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian) Ha n/a 1618 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Jasa ATR/BPN luas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb) Ha n/a 1619 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perusahaan ATR/BPN lahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan) Ha n/a 1620 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Industri ATR/BPN lahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufaktur Ha n/a 1621 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Pertanian ATR/BPN lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb) Ha n/a 1622 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non Produktif ATR/BPN lahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai) Ha n/a 1623 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lain ATR/BPN lahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb) Ha n/a 1624 Sertifikat Tanah "" "" "" "" 1625 Jumlah Sertifikat Yang Telah Diselesaikan ATR/BPN Jumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahan Sertifikat 1090.0 1626 Jumlah Pemohon Sertifikat ATR/BPN Jumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentu Sertifikat 1090.0 1627 Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya ATR/BPN Jumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalan Sertifikat 0.0 1628 Jumlah Permohonan Hak Atas Tanah ATR/BPN Jumlah permohonan untuk memperoleh hak atas tanah (misalnya hak milik, HGB, hak pakai) yang diajukan dalam periode Sertifikat 1090.0 1629 Jumlah SK Pemberian Hak Milik ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 871.0 1630 Jumlah SK Pemberian HGB ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 96.0 1631 Jumlah SK Pemberian Hak Pakai ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 114.0 1632 Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Permohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar) Sertifikat 1730.0 1633 Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Banyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periode Sertifikat 1730.0 1634 Jumlah Permohonan Pengukuran ATR/BPN Permohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahan Sertifikat 1322.0 1635 Jumlah Penyelesaian Pengukuran ATR/BPN Permohonan pengukuran yang telah selesai dilakukan Sertifikat 1333.0 1636 Jumlah Permohonan SKPT ATR/BPN SKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.) Sertifikat 618.0 1637 Jumlah Penyelesaian SKPT ATR/BPN Permohonan SKPT yang telah diselesaikan Sertifikat 617.0 1638 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan ATR/BPN Jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan (semua jenis hak) Sertifikat 1081.0 1639 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 871.0 1640 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 96.0 1641 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Usaha ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 0.0 1642 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pakai ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 114.0 1643 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 0.0 1644 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Wakaf ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 7.0 1645 Luas Tanah yang Bersertifikat ATR/BPN Total area (luas) tanah yang sudah bersertifikat dalam periode / wilayah tertentu m2 111741.0 1646 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 40058.0 1647 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 10542.0 1648 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 59194.0 1649 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pengelolaan ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 0.0 1650 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Wakaf ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 1947.0 1651 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah ATR/BPN proporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut. % 84.4457317073171 1652 Luas Wilayah ATR/BPN Total area geografis wilayah administratif (misalnya kemantren, kecamatan, kota) dalam satuan yang konsisten (misal hektar, km², meter persegi). Ini mencakup semua jenis lahan dalam wilayah tersebut Ha 3280.0 1653 Luas lahan bersertifikat ATR/BPN Jumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut. Ha 276982.0 1654 Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN Kegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan). Permohonan 60.0 1655 PKKPR untuk Kegiatan Berusaha ATR/BPN regulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPR Permohonan 0.0 1656 PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha ATR/BPN regulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPR Permohonan 3.0 1657 Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan "" "" "" "" 1658 Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan ATR/BPN Jumlah sengketa pertanahan / konflik lahan / kasus penggunaan lahan yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu melalui mediasi, pengadilan, atau keputusan resmi Kasus 5.0 1659 Jumlah Sumber Daya Manusia "" "" "" "" 1660 Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota Yogyakarta ATR/BPN Jumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota Yogyakarta Orang 85.0 1661 Realisasi Program PTSL "" "" "" "" 1662 Realisasi Program PTSL Kota Yogyakarta ATR/BPN "Jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode. PTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftar" Bidang 0.0 1663 Kontribusi Dari PNBP "" "" "" "" 1664 Kontribusi Dari PNBP se D.I. Yogyakarta ATR/BPN Kontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan) Rp 1568091610.0 1665 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan "" "" "" "" 1666 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ATR/BPN Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) — bagian kontribusi keuangan dari kegiatan transaksi tanah di wilayah Rp 15569626396.0 1667 Nilai Hak Tanggungan atas Tanah "" "" "" "" 1668 Nilai Hak Tanggungan atas Tanah ATR/BPN Total nilai (moneter) jaminan yang dibebankan pada sertifikat tanah sebagai hak tanggungan (misalnya sebagai kolateral pinjaman) yang tercatat / diakui oleh instansi pertanahan / perbankan Rp 332288239326.0 1669 Jumlah PPAT "" "" "" "" 1670 Jumlah PPAT Sementara ATR/BPN PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahan Orang 1.0 1671 Jumlah Bidang Tanah "" "" "" "" 1672 Jumlah Tanah Terdaftar ATR/BPN Jumlah bidang lahan yang sudah tercatat atau terdata dalam sistem pertanahan / catatan pertanahan resmi (baik sudah bersertifikat atau dalam proses pendaftaran) Bidang 293.0 1673 Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar ATR/BPN Bidang tanah yang belum tercatat dalam sistem pertanahan (belum mendaftar, belum memiliki sertifikat, belum dicatat secara resmi) Bidang 0.0 1674 LINGKUNGAN HIDUP "" "" "" "" 1675 Jumlah kasus lingkungan "" "" "" "" 1676 Jumlah kasus lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kejadian atau laporan terkait permasalahan lingkungan hidup yang tercatat dalam periode tertentu. Kasus 3.0 1677 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kasus lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kasus 3.0 1678 Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP Dinas Lingkungan Hidup Persentase kegiatan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang dilakukan sesuai prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku. % 53,509% 1679 Hasil pemantauan kualitas air Dinas Lingkungan Hidup Data hasil pengukuran kondisi kualitas air (parameter fisika, kimia, biologi) pada titik-titik pantau tertentu. Kegiatan 61.0 1680 Hasil pemantauan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Data hasil pengukuran kualitas udara ambien berdasarkan parameter CO, SO₂, NO₂, PM₁₀, dan lainnya sesuai baku mutu lingkungan. Kegiatan 114.0 1681 Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai izin dan peraturan lingkungan hidup. % 32,71% 1682 Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha Dinas Lingkungan Hidup Jumlah laporan hasil pemantauan mandiri (self-monitoring) oleh pelaku usaha dan hasil pengawasan oleh dinas terkait. Usaha 348.0 1683 Jumlah total usaha yang memiliki izin lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Total usaha atau kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan. Usaha 1064.0 1684 Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, AMDAL, atau SPPL dibanding total usaha terdata. % 32,71% 1685 Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah usaha atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan resmi sesuai peraturan. Usaha 348.0 1686 Jumlah Total usaha Dinas Lingkungan Hidup Jumlah keseluruhan pelaku usaha yang terdaftar di wilayah administrasi kota. Usaha 1064.0 1687 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Persentase pelaku usaha yang memiliki izin PPLH dibanding total usaha yang wajib berizin lingkungan. % n/a 1688 Jumlah usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan izin PPLH sesuai ketentuan peraturan daerah. Usaha n/a 1689 Jumlah Total usaha yang mempunyai izin lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah keseluruhan usaha yang telah memiliki izin lingkungan hidup di wilayah kota. Usaha n/a 1690 Persentase Kampung ProKlim Dinas Lingkungan Hidup Persentase kampung atau RW yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim (Program Kampung Iklim) oleh KLHK dibanding total kampung. % 65,09% 1691 Jumlah Kampung ProKlim Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kampung atau RW di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Kampung ProKlim oleh KLHK. Kampung 110.0 1692 Jumlah seluruh Kampung di Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Jumlah keseluruhan kampung atau RW yang ada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Kampung 169.0 1693 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Persentase sekolah yang telah menerapkan program sekolah adiwiyata atau program berwawasan lingkungan. % 69,35% 1694 Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata). Sekolah 215.0 1695 Jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Total sekolah di wilayah administrasi Kota Yogyakarta dari semua jenjang pendidikan. Sekolah 310.0 1696 Luas Ruang Terbuka Hijau "" "" "" "" 1697 Luas Penanaman Di Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Luas area penanaman vegetasi di area RTH publik maupun privat yang terukur dalam meter persegi. Ha 26462.0 1698 Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup Target luasan ruang terbuka hijau publik sebesar minimal 20% dari luas total wilayah kota sesuai amanat UU Penataan Ruang. % 806 1699 Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup Luas aktual ruang terbuka hijau publik pada akhir tahun berjalan sesuai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ha 264618.0 1700 Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan Dinas Lingkungan Hidup Luas ideal ruang terbuka hijau publik yang seharusnya dimiliki kota (20% dari total luas wilayah kota). Ha 65638.0 1701 Luas Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS. Ha 32819.0 1702 Persentase Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Persentase total luas RTH (publik dan privat) dibanding luas wilayah kota. % 23,351% 1703 Luas Ruang Terbuka Hijau Privat Dinas Lingkungan Hidup Luas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta. m2 5017419.0 1704 Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Luas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum. m2 2646178.0 1705 Pemantauan Kualitas Udara "" "" "" "" 1706 Kantor Kelurahan Sorosutan Dinas Lingkungan Hidup Kantor Kelurahan Sorosutan ug/m3 n/a 1707 Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi CO di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut sebagai bagian dari monitoring kualitas udara kota. ug/m3 n/a 1708 Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi sulfur dioksida (SO₂) di udara ambien yang diukur pada titik lokasi tersebut. ug/m3 791.0 1709 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi nitrogen dioksida (NO₂) di udara ambien yang diukur di titik tersebut. ug/m3 979.0 1710 Kantor Kelurahan Baciro Dinas Lingkungan Hidup Kantor Kelurahan Baciro ug/m3 n/a 1711 Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai CO di udara ambien di titik pengukuran di kantor Kelurahan Baciro. ug/m3 n/a 1712 Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi SO₂ di udara ambien di lokasi tersebut. ug/m3 703.0 1713 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi NO₂ di udara ambien di lokasi tersebut. ug/m3 546.0 1714 Kantor UPT Malioboro Dinas Lingkungan Hidup Kantor UPT Malioboro ug/m3 n/a 1715 Pemantauan Kualitas Udara Karbon Monoksida (CO) di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai CO udara ambien di titik pusat kota (Malioboro) sebagai indikator kualitas udara pusat kota. ug/m3 n/a 1716 Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi SO₂ udara ambien di lokasi Malioboro. ug/m3 82.0 1717 Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro) Dinas Lingkungan Hidup Nilai konsentrasi NO₂ udara ambien di lokasi pusat kota. ug/m3 875.0 1718 Pemantauan Kualitas Air Sungai "" "" "" "" 1719 Sungai Gajahwong "" "" "" "" 1720 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Gajahwong (parameter BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, Koli Total). mg/m3 n/a 1721 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada aliran Sungai Gajahwong Hulu. mg/m3 249.0 1722 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di segmen Hulu Sungai Gajahwong. mg/m3 1805.0 1723 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai Total Suspended Solids (TSS) di segmen Hulu Sungai Gajahwong. mg/m3 938.0 1724 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai Dissolved Oxygen (DO) di air sungai pada segmen Hulu Gajahwong. mg/m3 522.0 1725 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Kadar fosfat total di segmen Hulu Sungai Gajahwong. mg/m3 61.0 1726 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai parameter E. coli (koli tinja) pada segmen Hulu Sungai Gajahwong. MPN/100ml 235434.0 1727 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai parameter koliform total di segmen Hulu Sungai Gajahwong. MPN/100ml 840356.0 1728 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli) di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 n/a 1729 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 186.0 1730 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 2041.0 1731 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 766.0 1732 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 572.0 1733 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Gajahwong. mg/m3 83.0 1734 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Gajahwong. MPN/100ml 80667.0 1735 Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Gajahwong. MPN/100ml 642122.0 1736 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Gajahwong berdasarkan parameter lingkungan. mg/m3 n/a 1737 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di segmen hilir Gajahwong. mg/m3 236.0 1738 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di segmen hilir Gajahwong. mg/m3 1654.0 1739 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di segmen hilir Gajahwong. mg/m3 527.0 1740 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di segmen hilir Gajahwong. mg/m3 521.0 1741 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di segmen hilir Gajahwong. mg/m3 58.0 1742 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di segmen hilir Gajahwong. MPN/100ml 212811.0 1743 Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di segmen hilir Gajahwong. MPN/100ml 542444.0 1744 Sungai Code "" "" "" "" 1745 Kualitas Air Sungai Code Hulu Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di Hulu Sungai Code pada parameter lingkungan standar. mg/m3 n/a 1746 Kualitas Air Sungai Code Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di Hulu Sungai Code. mg/m3 17.875 1747 Kualitas Air Sungai Code Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di Hulu Sungai Code. mg/m3 1244.0 1748 Kualitas Air Sungai Code Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di Hulu Sungai Code. mg/m3 1769.0 1749 Kualitas Air Sungai Code Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di Hulu Sungai Code. mg/m3 613.0 1750 Kualitas Air Sungai Code Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di Hulu Sungai Code. mg/m3 4.0 1751 Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di Hulu Sungai Code. MPN/100ml 71125.0 1752 Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di Hulu Sungai Code. MPN/100ml 593750.0 1753 Kualitas Air Sungai Code Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Code berdasarkan parameter lingkungan. mg/m3 n/a 1754 Kualitas Air Sungai Code Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di tengah Sungai Code. mg/m3 225.0 1755 Kualitas Air Sungai Code Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di tengah Sungai Code. mg/m3 2041.0 1756 Kualitas Air Sungai Code Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di tengah Sungai Code. mg/m3 1606.0 1757 Kualitas Air Sungai Code Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di tengah Sungai Code. mg/m3 541.0 1758 Kualitas Air Sungai Code Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Code. mg/m3 53.0 1759 Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Code. MPN/100ml 318625.0 1760 Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Code. MPN/100ml 915500.0 1761 Kualitas Air Sungai Code Hilir Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Code menurut parameter lingkungan hidup. mg/m3 n/a 1762 Kualitas Air Sungai Code Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di hilir Sungai Code. mg/m3 271.0 1763 Kualitas Air Sungai Code Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di hilir Sungai Code. mg/m3 1646.0 1764 Kualitas Air Sungai Code Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di hilir Sungai Code. mg/m3 2204.0 1765 Kualitas Air Sungai Code Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di hilir Sungai Code. mg/m3 474.0 1766 Kualitas Air Sungai Code Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di hilir Sungai Code. mg/m3 67.0 1767 Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di hilir Sungai Code. MPN/100ml 110300.0 1768 Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di hilir Sungai Code. MPN/100ml 626875.0 1769 Sungai Winongo "" "" "" "" 1770 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air pada segmen Hulu Sungai Winongo. mg/m3 n/a 1771 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di Hulu Sungai Winongo. mg/m3 143.0 1772 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di Hulu Sungai Winongo. mg/m3 1291.0 1773 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di Hulu Sungai Winongo. mg/m3 519.0 1774 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di Hulu Sungai Winongo. mg/m3 583.0 1775 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di Hulu Sungai Winongo. mg/m3 37.0 1776 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di Hulu Sungai Winongo. MPN/100ml 239125.0 1777 Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di Hulu Sungai Winongo. MPN/100ml 350625.0 1778 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di segmen tengah Sungai Winongo menurut parameter lingkungan. mg/m3 n/a 1779 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di segmen tengah Sungai Winongo. mg/m3 195.0 1780 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di segmen tengah Sungai Winongo. mg/m3 2229.0 1781 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di segmen tengah Sungai Winongo. mg/m3 71.0 1782 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di segmen tengah Sungai Winongo. mg/m3 548.0 1783 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di segmen tengah Sungai Winongo. mg/m3 49.0 1784 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di segmen tengah Sungai Winongo. MPN/100ml 651538.0 1785 Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di segmen tengah Sungai Winongo. MPN/100ml 1040125.0 1786 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Dinas Lingkungan Hidup Kondisi kualitas air di segmen hilir Sungai Winongo berdasarkan parameter. mg/m3 n/a 1787 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Nilai BOD di hilir Sungai Winongo. mg/m3 179.0 1788 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Nilai COD di hilir Sungai Winongo. mg/m3 3309.0 1789 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Nilai TSS di hilir Sungai Winongo. mg/m3 1227.0 1790 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Nilai DO di hilir Sungai Winongo. mg/m3 475.0 1791 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Nilai fosfat total di hilir Sungai Winongo. mg/m3 6.0 1792 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Nilai coli tinja di hilir Sungai Winongo. MPN/100ml 482375.0 1793 Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Nilai koliform total di hilir Sungai Winongo. MPN/100ml 1207500.0 1794 " Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidu" Dinas Lingkungan Hidup Persentase panjang sungai yang kualitas kebersihan dan pengelolaannya terjaga dibanding total panjang sungai kota. % 75,50% 1795 Panjang sungai yang kebersihannya terjaga Dinas Lingkungan Hidup Panjang segmen sungai di kota yang berada dalam kondisi bersih, tidak tercemar dan terkelola. Km 21,6 1796 Panjang sungai di Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Total panjang jaringan sungai (dengan dimensi tertentu) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Km 21,60 1797 Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup "" "" "" "" 1798 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (capaian IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Persentase kinerja pencapaian target lingkungan hidup daerah dihitung dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). % 10112 1799 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Indeks komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup suatu wilayah berdasarkan indikator kualitas air, udara, dan tutupan lahan. (menlhk.go.id) Indeks 55,53 1800 Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup Indeks yang dihitung dari parameter kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, coli) untuk menilai mutu air sungai. (menlhk.go.id) Indeks 53,51 1801 Indeks kualitas udara (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Indeks yang dihitung dari parameter udara (biasanya NO₂ dan SO₂) untuk menilai mutu udara ambien. (menlhk.go.id) Indeks 61832.0 1802 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Dinas Lingkungan Hidup Indeks yang mengukur kondisi tutupan lahan (hutan, vegetasi) sebagai bagian dari kualitas lingkungan hidup. (menlhk.go.id) Indeks 75,50 1803 Tersusunnya RPPLH Kota Dinas Lingkungan Hidup Keadaan di mana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada/Tidak Ada Ada 1804 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kondisi integrasi dokumen RPPLH ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kota (seperti RPJMD, RTRW). Ada/Tidak Ada Ada 1805 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana, dan program di tingkat kota. Ada/Tidak Ada Ada 1806 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Aktivitas pembinaan dan pengawasan supaya pelaku usaha mematuhi izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. % 0.5 1807 Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Jumlah usaha atau kegiatan yang telah terbukti patuh terhadap izin lingkungan, PPLH dan peraturan lingkungan hidup dari izin yang diterbitkan. Laporan 17.0 1808 Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Jumlah total usaha dan kegiatan yang wajib diawasi dan dibina dalam hal kepatuhan terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup. "Pemantauan Perusahaan" 34.0 1809 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Realisasi pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap inovasi atau praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada/Tidak Ada Ada 1810 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran izin lingkungan, PPLH, atau peraturan lingkungan hidup terhadap izin usaha di wilayah kota. Aduan n/a 1811 Pengaduan Masyarakat yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Pengaduan 100.0 1812 total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi Dinas Lingkungan Hidup Total pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang tercatat dalam sistem pengaduan kota. Pengaduan 3.0 1813 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Jumlah atau luas ruang publik yang telah dialihfungsikan ke penggunaan lain (non publik) di kota. Ha n/a 1814 Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup Persentase tahapan (penyusunan & penetapan) RPPLH yang telah diselesaikan dibanding total tahapan yang harus dilalui. % 75.00% 1815 Jumlah tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai Dinas Lingkungan Hidup Jumlah tahapan dalam proses penyusunan dan penetapan RPPLH yang sudah terlaksana. Dokumen 3.0 1816 Jumlah seluruh tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup Total tahapan dari awal hingga penetapan RPPLH yang harus dilalui menurut regulasi KLHK. Dokumen 4.0 1817 Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup Persentase KLHS yang telah dipantau dan dievaluasi dibanding jumlah KLHS yang harus diselenggarakan. % 66,67% 1818 Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi Dinas Lingkungan Hidup Jumlah KLHS (Kajian LH Strategis) yang sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dokumen 2.0 1819 Jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi Dinas Lingkungan Hidup Jumlah KLHS yang telah disusun dan mendapatkan validasi dari instansi terkait (misalnya KLHK atau pemerintah pusat/regional). Dokumen 3.0 1820 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota/kabupaten. Nilai A 1821 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL "" "" "" "" 1822 Pertumbuhan Penduduk "" "" "" "" 1823 Rasio Migrasi (Masuk/Keluar) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara Jumlah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan atau disebut migrasi masuk dengan perpindahan penduduk keluar pada tingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. - 98.0 1824 Jumlah Migrasi Masuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah atau tingkat penduduk masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 7296.0 1825 Jumlah Migrasi Masuk Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk laki-laki yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu (menurut BPS, migrasi masuk adalah perpindahan tempat tinggal dengan tujuan menetap sekurang-kurangnya 6 bulan). Orang 3444.0 1826 Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk perempuan yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi tertentu dari wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Orang 3852.0 1827 Jumlah Migrasi Keluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah atau tingkat penduduk keluar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 7446.0 1828 Jumlah Migrasi Keluar Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk laki-laki yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Orang 3564.0 1829 Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk perempuan yang pindah keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Orang 3882.0 1830 Jumlah Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kelahiran hidup yang terjadi di suatu wilayah pada periode tertentu (menurut BPS, kelahiran hidup adalah bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat lahir). Orang 3275.0 1831 Jumlah Kelahiran Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya bayi laki-laki yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu. Orang 1659.0 1832 Jumlah Kelahiran Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya bayi perempuan yang lahir hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu. Orang 1616.0 1833 Jumlah Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. Orang 3065.0 1834 Jumlah Kematian Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. Orang 1580.0 1835 Jumlah Kematian Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. Orang 1485.0 1836 Mutasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perubahan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan masuk/keluar penduduk. Orang 21082.0 1837 Mutasi Penduduk Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah perubahan penduduk laki-laki akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan. Orang 10247.0 1838 Mutasi Penduduk Laki-laki Lahir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah laki-laki yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Orang 1659.0 1839 Mutasi Penduduk Laki-laki Mati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk laki-laki yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu. Orang 1580.0 1840 Mutasi Penduduk Laki-laki Datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk laki-laki yang pindah datang ke wilayah tersebut. Orang 3444.0 1841 Mutasi Penduduk Laki-laki Pergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk laki-laki yang pindah keluar dari wilayah tersebut. Orang 3564.0 1842 Mutasi Penduduk Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah perubahan penduduk perempuan akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan. Orang 10835.0 1843 Mutasi Penduduk Perempuan Lahir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah perempuan yang lahir hidup di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Orang 1616.0 1844 Mutasi Penduduk Perempuan Mati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk perempuan yang meninggal dunia di wilayah tersebut pada periode tertentu. Orang 1485.0 1845 Mutasi Penduduk Perempuan Datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk perempuan yang pindah datang ke wilayah tersebut. Orang 3852.0 1846 Mutasi Penduduk Perempuan Pergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk perempuan yang pindah keluar dari wilayah tersebut. Orang 3882.0 1847 Laju Pertumbuhan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk pada awal tahun (menurut BPS = ((Pt - P0)/P0) x 100%). % 00022 1848 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mantrijeron terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 0005 1849 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kraton terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00063 1850 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Mergangsan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 0001 1851 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Umbulharjo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 0009 1852 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Kotagede terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 00084 1853 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondokusuman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 00038 1854 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Danurejan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00028 1855 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Pakualaman terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00028 1856 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gondomanan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00076 1857 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Ngampilan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00081 1858 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Wirobrajan terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 00059 1859 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Gedongtengen terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00037 1860 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Jetis terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % -00027 1861 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun di wilayah Kemantren Tegalrejo terhadap jumlah penduduk pada awal tahun. % 00013 1862 Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. % 100 1863 Jumlah Penduduk "" "" "" "" 1864 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya unit keluarga yang dikepalai oleh satu orang sebagai kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. KK 146543.0 1865 Status Pendidikan Kepala Keluarga Tidak Tamat SD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tidak tamat Sekolah Dasar atau sederajat. KK n/a 1866 Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SD-SLTP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SD hingga SLTP atau sederajat. KK n/a 1867 Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat SLTA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya tamat SLTA atau sederajat. KK n/a 1868 Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat AK/PT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kepala keluarga yang pendidikan terakhirnya Akademi/Diploma/ Perguruan Tinggi. KK n/a 1869 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 415605.0 1870 Jumlah Penduduk Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu. Orang 202478.0 1871 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 0-4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 11081.0 1872 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 5-9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14156.0 1873 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 10-14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15716.0 1874 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 15-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16470.0 1875 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 20-24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16432.0 1876 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 25-29 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15187.0 1877 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 30-34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14441.0 1878 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 35-39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13764.0 1879 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 40-44 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16008.0 1880 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 45-49 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14774.0 1881 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 50-54 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13746.0 1882 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 55-59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 12609.0 1883 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 60-64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10458.0 1884 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 65-69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 8241.0 1885 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 70-74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 5137.0 1886 Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 75+ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 4258.0 1887 Jumlah Penduduk Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu. Orang 213127.0 1888 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 0-4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10403.0 1889 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 5-9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13285.0 1890 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 10-14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15231.0 1891 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 15-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15801.0 1892 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 20-24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15854.0 1893 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 25-29 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15110.0 1894 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 30-34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14755.0 1895 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 35-39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14533.0 1896 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 40-44 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16575.0 1897 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 45-49 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15814.0 1898 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 50-54 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14991.0 1899 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 55-59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14602.0 1900 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 60-64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 12519.0 1901 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 65-69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10021.0 1902 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 70-74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 6516.0 1903 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 75+ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 7117.0 1904 Jumlah Penduduk menurut Agama Islam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 348102.0 1905 Jumlah Penduduk menurut Agama Kristen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 25807.0 1906 Jumlah Penduduk menurut Agama Katholik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 40085.0 1907 Jumlah Penduduk menurut Agama Hindu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 481.0 1908 Jumlah Penduduk menurut Agama Budha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 1076.0 1909 Jumlah Penduduk menurut Agama Konghucu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 25.0 1910 Jumlah Penduduk menurut Agama Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 29.0 1911 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 54965.0 1912 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 4 - 6 Tahun (PAUD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16128.0 1913 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 8400.0 1914 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 12732.0 1915 Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 17705.0 1916 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 70217.0 1917 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 35774.0 1918 Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 34443.0 1919 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 40263.0 1920 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 19838.0 1921 Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 20425.0 1922 Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 38024.0 1923 Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 17192.0 1924 Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 20832.0 1925 Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 49163.0 1926 Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 23902.0 1927 Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 25261.0 1928 Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 121154.0 1929 Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 60290.0 1930 Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 60864.0 1931 Jumlah Penduduk Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 2907.0 1932 Jumlah Penduduk Diploma I/II Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 1080.0 1933 Jumlah Penduduk Diploma I/II Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 1827.0 1934 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Akademi atau Diploma III. Orang 19266.0 1935 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 7947.0 1936 Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 11319.0 1937 Jumlah Penduduk Strata I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Strata I (S1). Orang 65841.0 1938 Jumlah Penduduk Strata I Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 31719.0 1939 Jumlah Penduduk Strata I Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 34122.0 1940 Jumlah Penduduk Strata II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 7841.0 1941 Jumlah Penduduk Strata II Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 4138.0 1942 Jumlah Penduduk Strata II Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 3703.0 1943 Jumlah Penduduk Strata III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 929.0 1944 Jumlah Penduduk Strata III Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 598.0 1945 Jumlah Penduduk Strata III Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 331.0 1946 Jumlah Penduduk Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 37486.0 1947 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 18377.0 1948 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 19109.0 1949 Jumlah Penduduk Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah Kemantren Jetis. Orang 27016.0 1950 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13070.0 1951 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13946.0 1952 Jumlah Penduduk Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 43214.0 1953 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 20920.0 1954 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 22294.0 1955 Jumlah Penduduk Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 21093.0 1956 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10307.0 1957 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10786.0 1958 Jumlah Penduduk Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 19141.0 1959 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 9380.0 1960 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 9761.0 1961 Jumlah Penduduk Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 17925.0 1962 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 8783.0 1963 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 9142.0 1964 Jumlah Penduduk Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 28271.0 1965 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 13854.0 1966 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14417.0 1967 Jumlah Penduduk Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 35398.0 1968 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 17181.0 1969 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 18217.0 1970 Jumlah Penduduk Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 21325.0 1971 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10367.0 1972 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10958.0 1973 Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 14590.0 1974 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 7096.0 1975 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 7494.0 1976 Jumlah Penduduk Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 10592.0 1977 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 5060.0 1978 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 5532.0 1979 Jumlah Penduduk Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 31697.0 1980 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 15291.0 1981 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 16406.0 1982 Jumlah Penduduk Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 72203.0 1983 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 35275.0 1984 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 36928.0 1985 Jumlah Penduduk Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 35654.0 1986 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 17517.0 1987 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 18137.0 1988 Persentase Penduduk yang Ber-KTP (NIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk usia ≥17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP Elektronik dengan NIK valid. % 9952 1989 Kepadatan dan Persebaran Penduduk "" "" "" "" 1990 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah (jiwa/km²) dan distribusinya di Kemantren Tegalrejo. Orang/Km2 12.661 1991 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Jetis. Orang/Km2 15.702 1992 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondokusuman. Orang/Km2 10.841 1993 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Danurejan. Orang/Km2 19.027 1994 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gedongtengen. Orang/Km2 19.429 1995 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Ngampilan. Orang/Km2 21.327 1996 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Wirobrajan. Orang/Km2 15.968 1997 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mantrijeron. Orang/Km2 13.246 1998 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kraton. Orang/Km2 15.509 1999 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Gondomanan. Orang/Km2 12.774 2000 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Pakualaman. Orang/Km2 16.381 2001 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Mergangsan. Orang/Km2 13.799 2002 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Umbulharjo. Orang/Km2 8.672 2003 Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan distribusinya di Kemantren Kotagede. Orang/Km2 11.932 2004 Rasio Penduduk "" "" "" "" 2005 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distribusi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. % n/a 2006 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tidak/Belum Sekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah. % 169 2007 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Belum Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang pernah sekolah tetapi belum menamatkan SD. % 969 2008 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang telah menamatkan SD atau sederajat. % 915 2009 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTP/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang telah menamatkan SLTP atau sederajat. % 1183 2010 Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang telah menamatkan SLTA atau sederajat. % 2915 2011 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II. % 07 2012 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma III, Akademi, atau Sarjana Muda. % 464 2013 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma IV/Strata I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Diploma IV atau Strata I (S1). % 1584 2014 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata II (S2). % 189 2015 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Strata III (S3). % 022 2016 Sex Ratio Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam 100 penduduk perempuan. Poin 95.0 2017 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mantrijeron. Poin 9431.0 2018 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kraton. Poin 9461.0 2019 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Mergangsan. Poin 932.0 2020 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Umbulharjo. Poin 9552.0 2021 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Kotagede. Poin 9658.0 2022 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondokusuman. Poin 9384.0 2023 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Danurejan. Poin 9556.0 2024 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Pakualaman. Poin 9147.0 2025 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gondomanan. Poin 9469.0 2026 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Ngampilan. Poin 9607.0 2027 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Wirobrajan. Poin 9609.0 2028 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Gedongtengen. Poin 961.0 2029 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Jetis. Poin 9372.0 2030 Sex ratio Penduduk Per Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per 100 perempuan di wilayah Kemantren Tegalrejo. Poin 9617.0 2031 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun berdasarkan Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. % n/a 2032 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Tidak/Belum Tamat SD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang belum menamatkan SD. % n/a 2033 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SD/MI/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SD/MI atau sederajat. % n/a 2034 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat SLTP/MTs/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTP/MTs atau sederajat. % n/a 2035 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke tamat SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan SLTA atau sederajat. % n/a 2036 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Diploma I atau II. % n/a 2037 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat Akademi/D-III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan Akademi atau Diploma III. % n/a 2038 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas tamat PT/D-IV/S2/S3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk berusia ≥10 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3). % n/a 2039 Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0–14 dan 65+) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun), dinyatakan dalam persen. % 0.411495603563338 2040 Jumlah Penduduk usia <15th + usia >64th Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 121162.0 2041 Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 294443.0 2042 Rasio Penduduk lulusan S1/S2/S3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan jumlah penduduk dengan pendidikan Strata I, II, atau III terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas. % 018 2043 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio antara jumlah penduduk yang memiliki KTP dengan jumlah total penduduk usia wajib KTP. - 0.992046782900428 2044 Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk usia lebih dari 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik. Orang 319946.0 2045 Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah, berhak memiliki KTP. Orang 322511.0 2046 Rasio Bayi Berakta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak % 100 2047 Jumlah bayi berakta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran resmi dari Disdukcapil. Orang 3275.0 2048 Jumlah bayi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total bayi berusia 0–11 bulan yang terdaftar di wilayah administrasi. Orang 3275.0 2049 Rasio Pasangan Berakta Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi dari instansi berwenang dibanding total pasangan menikah. - 0.883816081369553 2050 Jumlah pasangan nikah berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya pasangan menikah yang memiliki akta atau buku nikah resmi. Orang 168922.0 2051 Jumlah keseluruhan pasangan nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total pasangan menikah di wilayah tertentu, baik berakta maupun tidak. Orang 191128.0 2052 Cakupan Penerbitan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik dari total penduduk wajib KTP. % 0.992046782900428 2053 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya KTP elektronik yang telah diterbitkan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sah. KTP 319946.0 2054 Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 322511.0 2055 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia tersebut. % 100 2056 Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk yang lahir dan telah diterbitkan akta kelahiran dalam tahun berjalan. Orang 3275.0 2057 Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total kelahiran hidup yang tercatat dalam tahun berjalan di wilayah administrasi. Kelahiran 3275.0 2058 Rata-rata jumlah anak per keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh setiap keluarga atau rumah tangga. Anak 1.13606245265895 2059 Jumlah anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi. Orang 166482.0 2060 Jumlah keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total unit keluarga atau rumah tangga yang terdaftar secara administrasi di wilayah tertentu. Keluarga 146543.0 2061 Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" "" "" "" 2062 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya sistem basis data kependudukan terintegrasi yang mencakup seluruh penduduk di tingkat kota. Ada/Tidak Ada Ada 2063 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan penggunaan KTP elektronik yang terhubung dengan database nasional berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. Sudah/Belum Sudah 2064 Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat. Poin 96,63 2065 Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut. % 93,37% 2066 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. % A 2067 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Poin AA 2068 Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan KIA dari total penduduk wajib dokumen. % 93,37% 2069 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk ber-KTP terhadap total Jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. % 93,37% 2070 Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-El Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 321.145 2071 Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Orang 322.703 2072 Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibanding jumlah total anak. % 87,23% 2073 Jumlah anak yang memiliki KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Orang 80.283 2074 Jumlah anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi. Orang 92.041 2075 Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dsb) dibanding total penduduk wajib dokumen tersebut. % 99,89% 2076 Persentase Kepemilikan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak berusia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran sah dari total anak di kelompok usia tersebut. % 99,55% 2077 Jumlah anak yang sudah memiliki akta lahir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya anak berusia 0–17 tahun yang telah diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Orang 98.259 2078 Jumlah anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total penduduk berusia 0–17 tahun yang tercatat di wilayah administrasi. Orang 98.702 2079 Persentase Kepemilikan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk dengan status kawin yang memiliki akta atau buku nikah resmi dibanding total penduduk yang berstatus kawin. % 100,00% 2080 Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya penduduk yang memiliki dokumen resmi akta atau buku nikah dari instansi berwenang. Orang n/a 2081 Jumlah penduduk dengan status kawin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Total penduduk yang berstatus kawin menurut hasil pendataan kependudukan. Orang 273.0 2082 Persentase pemanfaatan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase perangkat daerah atau instansi yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik atau perencanaan dibanding total instansi yang seharusnya memanfaatkan. % 100,00% 2083 Persentase OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data dari Pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperoleh izin atau hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. % 100,00% 2084 Jumlah PKS Hak Akses Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dengan instansi pengguna dalam rangka pemanfaatan data kependudukan. Berkas 8.0 2085 Jumlah Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang disetujui Pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan yang telah disetujui oleh Ditjen Dukcapil Pusat. Berkas 8.0 2086 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nilai A 2087 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA "" "" "" "" 2088 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat "" "" "" "" 2089 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata jumlah kelompok kegiatan yang dibina oleh Tim Penggerak PKK di tingkat kelurahan atau kecamatan. - 1.56742447835565 2090 Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah unit dasawisma (kelompok binaan PKK) yang aktif Kelompok 5033.0 2091 Jumlah PKK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PKK Kelompok 3211.0 2092 Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta Kelompok 1.0 2093 Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total jumlah Tim Penggerak PKK di seluruh kecamatan dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Kelompok 14.0 2094 Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta Kelompok 45.0 2095 Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta Kelompok 616.0 2096 Jumlah kel. PKK RT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kel. PKK RT Kelompok 2535.0 2097 Persentase PKK Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Tim Penggerak PKK yang melaksanakan kegiatan secara aktif dibandingkan dengan total TP PKK yang ada. % n/a 2098 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bagian Kesejahteraan Rakyat Rata-rata kelompok binaan yang difasilitasi oleh LPM di tingkat kelurahan atau kecamatan. - n/a 2099 Jumlah kelompok binaan LPM Bagian Kesejahteraan Rakyat Banyaknya kelompok masyarakat yang menjadi binaan resmi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kelompok n/a 2100 Jumlah LPMD/K Kota Yogyakarta Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Lembaga n/a 2101 Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Persentase kegiatan atau sarana hasil program pemberdayaan masyarakat yang masih dipelihara masyarakat setelah program selesai. % n/a 2102 Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang keberlanjutannya dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri. Buah n/a 2103 Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah keseluruhan kegiatan atau hasil pembangunan yang masih berjalan pasca pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Buah n/a 2104 Program Pemberdayaan Masyarakat "" "" "" "" 2105 Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Total kegiatan atau inisiatif yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Program 576.0 2106 Jumlah program swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah kegiatan swadaya masyarakat yang mendukung atau berkontribusi terhadap program pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah. Program 576.0 2107 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Mantrijeron Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantrijeron. Rp 2063860549.0 2108 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kraton Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kraton. Rp 1433886600.0 2109 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Mergangsan Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Mergangsan. Rp 2081965000.0 2110 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Umbulharjo Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Umbulharjo. Rp 3852141395.0 2111 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kotagede Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Kotagede. Rp 3319283100.0 2112 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gondokusuman Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondokusuman. Rp 2765833000.0 2113 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Danurejan Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Danurejan. Rp 1969600000.0 2114 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Pakualaman Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Pakualaman. Rp 974015000.0 2115 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gondomanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gondomanan. Rp 1049185000.0 2116 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Ngampilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Ngampilan. Rp 780670000.0 2117 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Wirobrajan Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Wirobrajan. Rp 1037215000.0 2118 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Gedongtengen Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Gedongtengen. Rp 1346890000.0 2119 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Jetis Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Jetis. Rp 1277190556.0 2120 Banyaknya Swadaya yang Dikumpulkan Masyarakat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tegalrejo Bagian Kesejahteraan Rakyat Nilai atau volume partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, atau material di Kecamatan Tegalrejo. Rp 2591762000.0 2121 Jumlah swadaya masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Total kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, dan barang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. Rp 26543497200.0 2122 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA "" "" "" "" 2123 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga "" "" "" "" 2124 Persentase Penduduk Laki-laki Hasil Pendataan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase jumlah penduduk laki-laki berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga. % 4849 2125 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Laki-laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 133934.0 2126 Persentase Penduduk Perempuan Hasil Pendataan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase jumlah penduduk perempuan berdasarkan hasil pendataan keluarga terhadap total penduduk hasil pendataan keluarga. % 5151 2127 Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah individu perempuan yang tercatat dalam hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Orang 142270.0 2128 Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB "" "" "" "" 2129 Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur (15–49 tahun) yang menjadi peserta aktif program keluarga berencana menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Orang 23705 2130 Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS yang berhenti memakai kontrasepsi Pasangan 4906.0 2131 Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th Pasangan 28.0 2132 Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase PUS dimana istri usianya di bawah 20 tahun, dibanding total PUS % 007 2133 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi PUS yang tetap menggunakan kontrasepsi dari satu periode ke periode berikutnya (misalnya satu tahun) % 2063 2134 Rasio Akseptor KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rasio antara akseptor (pengguna KB) terhadap jumlah PUS % 626 2135 Jumlah Peserta Program KB Aktif "" "" "" "" 2136 Jumlah Peserta Program KB Aktif Laki - Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 6230.0 2137 Jumlah Peserta Program KB Aktif Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 17552.0 2138 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD/spiral). PUS 7217.0 2139 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi wanita (tubektomi). PUS 1379.0 2140 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan metode operasi pria (vasektomi). PUS 77.0 2141 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. PUS 6153.0 2142 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan implan (susuk KB) sebagai alat kontrasepsi. PUS 865.0 2143 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan kontrasepsi suntik (injeksi hormon). PUS 6679.0 2144 Jumlah Peserta Program KB Aktif dengan Kontrasepsi Pil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta aktif KB yang menggunakan pil kontrasepsi. PUS 1172.0 2145 Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka Panjang meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 405 2146 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah akseptor (pengguna kontrasepsi) yang memakai jenis MKJP (IUD, implan, steril, vasektomi) dalam periode tertentu Pasangan 9538.0 2147 Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) cara modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif (peserta Keluarga Berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan Jumlah Pasangan Usia Subur di wilayah DIY pada tahun berkenaan. % 628 2148 Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR)) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun. Per 1000 WUS 15-19 Th 21.0 2149 Unmet Need kebutuhan ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. % 1295 2150 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pasangan usia subur yang mempunyai keinginan ber-KB namun belum terpenuhi dengan pelayanan KB. % 1255 2151 Jumlah Peserta Program KB Baru "" "" "" "" 2152 Jumlah peserta KB Baru Laki - Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah laki-laki yang sudah memiliki pasangan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 524.0 2153 Jumlah peserta KB Baru Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah perempuan yang sudah memiliki pasangan dengan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 2274.0 2154 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 1280.0 2155 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 267.0 2156 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya peserta baru KB yang memilih metode operasi pria (vasektomi) pada tahun berjalan. PUS 17.0 2157 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 507.0 2158 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 207.0 2159 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 434.0 2160 Jumlah peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PUS 86.0 2161 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota Unit 1621.0 2162 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota Unit 167.0 2163 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Pil KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota Unit 1365.0 2164 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota Unit 7890.0 2165 Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Susuk KB/Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota Unit 595.0 2166 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berpotensi atau berminat menggunakan kontrasepsi IUD. Unit 5817.0 2167 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi. Unit 9273.0 2168 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Pil KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan pil kontrasepsi. Unit 985.0 2169 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi suntik. Unit 1970.0 2170 Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi Susuk KB/Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkiraan jumlah pasangan usia subur yang berminat menggunakan kontrasepsi implan. Unit 414.0 2171 CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pasangan usia subur yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern atau tradisional terhadap total PUS. % 62,60 2172 Jumlah Pasangan Usia Subur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur (pasangan yang telah menikah berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 37870.0 2173 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase PUS yang memiliki keinginan ber-KB tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi karena keterbatasan akses atau alasan lainnya % 12,55 2174 Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagian dari PUS yang ingin berhenti memiliki anak (limiters) Orang 3.893 2175 Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS yang ingin menunda punya anak (spacers) Orang 860.0 2176 Pemberdayaan Keluarga "" "" "" "" 2177 Jumlah Kelompok UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kelompok 185.0 2178 Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah angkatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan. Keluarga 2226.0 2179 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB Orang 392.0 2180 Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS Orang 574.0 2181 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB dengan pembiayaan mandiri tanpa bantuan pemerintah. % 0.682926829268293 2182 Ketahanan Keluarga "" "" "" "" 2183 Jumlah Kelompok BKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh seJumlah kader dan berada di tingkat RW. Kelompok 400.0 2184 Jumlah Kelompok BKR Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina keluarga Remaja (Bina Keluarga Remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja) di wilayah DIY. Kelompok 116.0 2185 Jumlah Kelompok BKL Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan Kelompok Kegiatan yang beranggotakan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY. Kelompok 179.0 2186 Jumlah Kelompok PIK R/M Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang ada di DIY pada tahun berkenaan. Kelompok 69.0 2187 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi remaja / mahasiswa yang terakses / menjadi anggota / menerima layanan Pusat Informasi & Konseling (PIK) dari total remaja di wilayah % 50714 2188 Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN. % 13,58% 2189 Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kelompok kegiatan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) yang telah mencapai tingkat paripurna berdasarkan hasil penilaian BKKBN. Kelompok n/a 2190 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Balita Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anak balita yang telah mencapai kategori paripurna dalam pembinaan ketahanan keluarga. Kelompok 63.0 2191 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok kegiatan pembinaan keluarga dengan anggota remaja yang mencapai kategori paripurna. Kelompok 15.0 2192 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – Bina Keluarga Lansia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok kegiatan pembinaan keluarga lansia yang telah mencapai kategori paripurna. Kelompok 29.0 2193 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – PIK-R Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah mencapai tingkat paripurna dalam kegiatan ketahanan keluarga. Kelompok 11.0 2194 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna – UPPKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mencapai kategori paripurna. Kelompok 11.0 2195 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta Kelompok 950.0 2196 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Balita Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita aktif di Kota Yogyakarta. Kelompok 399.0 2197 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Remaja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja aktif di Kota Yogyakarta. Kelompok 116.0 2198 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – Bina Keluarga Lansia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia aktif di Kota Yogyakarta. Kelompok 179.0 2199 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – PIK-R Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif di Kota Yogyakarta. Kelompok 71.0 2200 Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Yogyakarta – UPPKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok UPPKA aktif di Kota Yogyakarta. Kelompok 185.0 2201 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana "" "" "" "" 2202 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PKBRS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) merupakan institusi rumah sakit yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buah 14.0 2203 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Pemerintah merupakan institusi rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buah 23.0 2204 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Swasta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Swasta merupakan institusi rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buah 44.0 2205 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren Unit 68.0 2206 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rasio antara jumlah petugas PPKBD dan jumlah kelurahan atau per unit kelurahan; atau jumlah petugas dibagi jumlah wilayah kerja % 100 2207 Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa Orang 45.0 2208 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PPKBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat desa /kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY. Buah 45.0 2209 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Sub PPKBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat dusun/kampung, yang berfungsi membantu fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY. Buah 629.0 2210 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk program kependudukan / KB / Pembangunan Keluarga dari total APBD % 036 2211 Jumlah anggaran untuk urusan PPKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai rupiah yang dialokasikan khusus untuk urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (PPKB) dalam APBD Rp 7303916845.0 2212 Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kampung KB yang tetap melaksanakan kegiatan lintas sektor dan pembinaan berkelanjutan setelah tahap pembentukan. % 75,56% 2213 Jumlah Kampung KB Berkelanjutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya Kampung KB yang masih aktif dan menjalankan kegiatan pembinaan setelah lebih dari satu tahun dibentuk. Kampung 34.0 2214 Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Total jumlah Kampung KB yang telah terbentuk dan terdaftar secara resmi di Kota Yogyakarta. Kampung 45.0 2215 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana "" "" "" "" 2216 Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Dokter Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 99.0 2217 Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana PKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 28.0 2218 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk. % 100 2219 Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan Orang 28.0 2220 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase anggota kelompok BKB yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB % 100 2221 Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB Orang 2829.0 2222 Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS Orang 2829.0 2223 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase anggota kelompok BKR yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB % 7602 2224 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase anggota kelompok BKBL yang juga merupakan PUS dan aktif menggunakan KB % 7236 2225 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana proporsi kelompok yang melaksanakan kegiatan pembinaan ke keluarga melalui delapan fungsi % 100 2226 Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kelompok 950.0 2227 Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Bidan Pelayanan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Bidan Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 273.0 2228 PERHUBUNGAN "" "" "" "" 2229 Transportasi Darat "" "" "" "" 2230 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Dinas Perhubungan Banyaknya rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan sesuai standar keselamatan dan kebutuhan rekayasa lalu lintas. Unit 4438.0 2231 Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia Dinas Perhubungan Jumlah rambu yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah tertentu. Unit 4900.0 2232 V/C ratio pada ruas jalan perkotaan Dinas Perhubungan Perbandingan antara volume kendaraan (V) terhadap kapasitas maksimum jalan (C) yang menunjukkan tingkat kemacetan. % n/a 2233 Angkutan Umum "" "" "" "" 2234 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Dinas Perhubungan Persentase kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti uji berkala kendaraan bermotor (KIR) terhadap total kendaraan wajib uji. % n/a 2235 Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan angkutan umum yang memiliki bukti lulus uji KIR. Unit 75.0 2236 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Dinas Perhubungan Banyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan angkutan umum dalam satu periode. Unit 75.0 2237 Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum Dinas Perhubungan Banyaknya pelaksanaan uji berkala untuk kendaraan non-angkutan umum (misal milik instansi, perusahaan, dll). Unit 652.0 2238 Pelayanan Transportasi "" "" "" "" 2239 Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) Dinas Perhubungan Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung keselamatan transportasi seperti tempat uji, marka, dan alat keselamatan jalan. Unit 1.0 2240 Fasilitas Pendukung Keselamatan Manajemen Rekayasa Dinas Perhubungan Fasilitas untuk mendukung kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti ATCS, kamera CCTV, dan sistem pemantauan. Unit 0.0 2241 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan Jumlah seluruh kendaraan bermotor yang secara regulasi wajib melakukan uji berkala (KIR). Unit 6417.0 2242 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Penumpang Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan jenis mobil penumpang yang wajib uji berkala sesuai peraturan. Unit 205.0 2243 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Bus Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan jenis bus yang wajib melakukan uji berkala. Unit 619.0 2244 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Barang Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan angkutan barang yang wajib melakukan uji berkala. Unit 5593.0 2245 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kendaraan Khusus Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan khusus (tangki, derek, crane, dll) yang wajib melakukan uji berkala. Unit 0.0 2246 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Terdaftar Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan yang tercatat dan melakukan uji berkala pada periode tertentu. Unit 8467.0 2247 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan bermotor yang benar-benar hadir dan menjalani uji berkala. Unit 8467.0 2248 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Datang Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan yang terdaftar wajib uji namun tidak hadir pada jadwal uji berkala. Unit 0.0 2249 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Lulus Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala tetapi tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Unit 927.0 2250 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Lulus Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan yang menjalani uji berkala dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Unit 7540.0 2251 Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan) Dinas Perhubungan Ukuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas. Km/Jam 25,76 2252 Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Dinas Perhubungan Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji. % 89,05% 2253 Persentase juru parkir yang tertib Dinas Perhubungan Persentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar. % n/a 2254 Persentase ketertiban lalu lintas Dinas Perhubungan Persentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa. % 86,16% 2255 Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Dinas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada. % 71,31% 2256 Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Dinas Perhubungan Persentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi. % 100% 2257 Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Persentase kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan dari total rencana yang disusun. % n/a 2258 Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi Dinas Perhubungan Persentase fasilitas parkir (area, marka, alat retribusi) yang tersedia dan berfungsi baik terhadap kebutuhan ideal. % 97,69% 2259 Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara Dinas Perhubungan Banyaknya perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL) yang tersedia dan dalam kondisi terawat. Unit n/a 2260 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Dinas Perhubungan Banyaknya dokumen perizinan pembangunan atau penyelenggaraan parkir yang telah memenuhi persyaratan sesuai sistem OSS. Dokumen n/a 2261 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Banyaknya laporan hasil koordinasi antar instansi terkait pengawasan izin fasilitas parkir. Laporan n/a 2262 Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Banyaknya laporan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor yang disusun oleh dinas perhubungan. Laporan n/a 2263 Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialiasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Dinas Perhubungan Banyaknya laporan kegiatan rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus, sosialisasi, dan ujicoba sistem lalu lintas. Laporan n/a 2264 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Jumlah dokumen hasil evaluasi efektivitas kebijakan transportasi dan jalan di tingkat kabupaten/kota. Laporan n/a 2265 Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas Dinas Perhubungan Banyaknya laporan hasil kegiatan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas dari kegiatan pembangunan. Laporan n/a 2266 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Banyaknya laporan hasil audit dan pemantauan terhadap lembaga uji kompetensi pengemudi di daerah. Laporan n/a 2267 Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Jumlah unit angkutan umum yang beroperasi melayani rute antar kota dalam satu wilayah kabupaten/kota. Unit n/a 2268 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Perhubungan Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin A 2269 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan. Nilai A 2270 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai Dinas Perhubungan Banyaknya dokumen rencana kerja, anggaran, dan evaluasi yang telah disusun dan diselesaikan. Dokumen n/a 2271 Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai Dinas Perhubungan Banyaknya laporan keuangan tahunan atau triwulanan perangkat daerah yang telah selesai disusun. Laporan n/a 2272 Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai Dinas Perhubungan Jumlah laporan administrasi aset/barang milik daerah yang telah selesai dibuat. Laporan n/a 2273 Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai Dinas Perhubungan Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang telah selesai disusun sesuai ketentuan. Laporan n/a 2274 Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai Dinas Perhubungan Banyaknya laporan kegiatan administrasi umum yang telah selesai. Jenis n/a 2275 Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai Dinas Perhubungan Jumlah proses pengadaan barang daerah yang selesai dilaksanakan sesuai rencana. Jenis n/a 2276 Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai Dinas Perhubungan Jumlah laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang selesai. Jenis n/a 2277 Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai Dinas Perhubungan Jumlah kegiatan pemeliharaan terhadap barang/aset milik daerah yang telah dilaksanakan. Jenis n/a 2278 Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan) Dinas Perhubungan Ukuran kualitas pelayanan jalan berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas. Km/Jam 84,89 2279 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Perhubungan Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 2280 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Perhubungan Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 84,89 2281 Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Dinas Perhubungan Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang dinyatakan laik jalan terhadap total kendaraan yang diuji. % 89,05% 2282 Jumlah kendaraan yang diuji di PKB Dinas Perhubungan Banyaknya kendaraan yang melakukan uji berkala di Pusat KIR (PKB) dalam satu periode. Unit 8467.0 2283 Jumlah kendaraan yang lulus Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan yang dinyatakan lulus uji KIR dan laik jalan. Unit 7540.0 2284 Persentase juru parkir yang tertib Dinas Perhubungan Persentase juru parkir yang menjalankan tugas sesuai ketentuan dan lokasi resmi terhadap total juru parkir terdaftar. % 97,97% 2285 Jumlah juru parkir resmi yang tertib Dinas Perhubungan Jumlah juru parkir resmi yang melaksanakan tugas sesuai peraturan dan etika pelayanan. Orang 773.0 2286 Jumlah juru parkir resmi Dinas Perhubungan Total juru parkir yang memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Orang 789.0 2287 Persentase ketertiban lalu lintas Dinas Perhubungan Persentase pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas terhadap total pengguna yang diperiksa. % 86,16% 2288 Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintas Dinas Perhubungan Banyaknya pengguna jalan yang dinilai mematuhi aturan lalu lintas berdasarkan hasil pengawasan. Kendaraan 3791.0 2289 Jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa Dinas Perhubungan Total jumlah pengguna jalan yang diperiksa dalam kegiatan pengawasan lalu lintas. Kendaraan 4400.0 2290 Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Dinas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, marka, lampu) yang berfungsi baik terhadap total sarpras yang ada. % 71,31% 2291 Jumlah ATCS terpasang dengan baik Dinas Perhubungan Banyaknya sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang aktif dan berfungsi baik. Titik 25.0 2292 Jumlah simpang di Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Total jumlah persimpangan jalan di wilayah Kota Yogyakarta. Simpang 50.0 2293 Jumlah rambu terpasang dengan baik Dinas Perhubungan Banyaknya rambu lalu lintas yang terpasang dan berfungsi sesuai standar. Unit 4538.0 2294 Jumlah kebutuhan rambu di Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Total jumlah rambu yang diperlukan sesuai hasil analisis kebutuhan lalu lintas kota. Unit 4900.0 2295 Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas Dinas Perhubungan Persentase kegiatan pembangunan yang telah melalui analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi. % 1.0 2296 Jumlah Rekomendasi yang dilayani Dinas Perhubungan Jumlah rekomendasi Andalalin atau layanan pengendalian dampak lalu lintas yang telah diproses dan diberikan. Rekomendasi 24.0 2297 Jumlah Total Pemohon Rekomendasi Dinas Perhubungan Total permohonan rekomendasi Andalalin yang diterima. Rekomendasi 24.0 2298 Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Dinas Perhubungan Persentase layanan pengendalian dampak lalu lintas yang memenuhi standar waktu dan prosedur pelayanan. % 100% 2299 Jumlah layanan pengendalian dampak lalu lintas sesuai standar Dinas Perhubungan Banyaknya layanan Andalalin yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan publik. Layanan 24.0 2300 Jumlah permohonan layanan yang masuk Dinas Perhubungan Jumlah total permohonan pelayanan Andalalin atau layanan lalu lintas yang diterima dinas. Permohonan 24.0 2301 Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Dinas Perhubungan Banyaknya kebijakan atau sistem manajemen lalu lintas yang sudah diimplementasikan. Layanan 2.0 2302 Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jumlah kegiatan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas (pengaturan arus, parkir, rambu, marka, dll). Layanan 2.0 2303 Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Total kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan selama satu tahun. Layanan 2.0 2304 Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik Dinas Perhubungan Persentase fasilitas parkir (marka, lahan, peralatan) yang dalam kondisi baik terhadap total sarpras parkir. % 97,69% 2305 Sarpras parkir yang kondisi baik Dinas Perhubungan Jumlah sarana dan prasarana parkir yang dalam kondisi baik. Unit 465.0 2306 Jumlah sarpras parkir Dinas Perhubungan Total sarana dan prasarana parkir yang tersedia di wilayah. Unit 476.0 2307 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Inspektorat kepada Dinas Perhubungan. Nilai A 2308 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA "" "" "" "" 2309 Data Provider Jaringan Internet "" "" "" "" 2310 Jumlah Distribusi Jaringan Internet di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyaknya titik atau lokasi di wilayah Kota Yogyakarta yang telah memiliki jaringan internet aktif dan berfungsi, baik melalui kabel maupun nirkabel. Perusahaan 28.0 2311 Data Provider Jaringan Telepon Seluler "" "" "" "" 2312 Jumlah Provider Seluler di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah provider jaringan telepon seluler di DIY pada tahun berkenaan. Operator 4.0 2313 Lembaga Penyiaran "" "" "" "" 2314 Jumlah Lembaga Penyiaran di Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta sesuai izin resmi. Lembaga 30.0 2315 Jumlah Lembaga Penyiaran TV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah lembaga penyiaran TV di DIY pada tahun berkenaan. Lembaga 7.0 2316 Jumlah Lembaga Penyiaran Radio Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan. Lembaga 23.0 2317 Jumlah Surat Kabar "" "" "" "" 2318 Jumlah Surat Kabar yang Terbit di Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah media cetak berbentuk surat kabar yang aktif terbit dan memiliki kantor redaksi di wilayah Kota Yogyakarta. Buah 9.0 2319 Jumlah Surat Kabar Lokal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan. Buah 5.0 2320 Jumlah Surat Kabar Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan. Buah 4.0 2321 Data Infrastruktur Telekomunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta "" "" "" "" 2322 Jaringan Fiber Optic (FO) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jaringan Fiber Optic (FO) Titik Lokasi 10923.0 2323 Jaringan Wireless Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jaringan komunikasi data tanpa kabel (nirkabel) yang digunakan untuk menyediakan akses internet atau komunikasi antar perangkat di wilayah kota. Titik Lokasi 1066.0 2324 CCTV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah perangkat kamera pengawas (Closed Circuit Television) yang terpasang dan berfungsi dalam rangka pemantauan keamanan dan lalu lintas. Titik Lokasi 132.0 2325 Ruang Publik yang terpasang Free Wifi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021" Lokasi 1068.0 2326 Cakupan Layanan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. Dengan Luas Wilayah Yang Tercoverage dibagi Luas Wilayah Keseluruhan. % 100 2327 Luas Wilayah Yang Tercoverage Layanan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Luas area wilayah administrasi Kota Yogyakarta yang telah tercakup jaringan layanan telekomunikasi (seluler, internet, dan telepon). Km 328.0 2328 Jogja Smart Service (JSS) "" "" "" "" 2329 Jumlah Pengguna Jogja Smart Service (JSS) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah pengguna aktif platform Jogja Smart Service (JSS) sebagai layanan digital publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Akun 250633.0 2330 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) "" "" "" "" 2331 Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Skor penilaian domain tata kelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengukur aspek kebijakan dan kelembagaan. - 3.0 2332 Nilai Indeks SPBE Domain Manajemen Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Skor penilaian domain manajemen SPBE yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian layanan berbasis elektronik. - 16.0 2333 Nilai Indeks SPBE Domain Layanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Skor penilaian domain layanan SPBE yang mengukur tingkat penerapan layanan publik berbasis elektronik oleh pemerintah daerah. - 43.0 2334 Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika "" "" "" "" 2335 Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2 x 24 jam terhadap total aduan yang masuk. % 96,79% 2336 Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dalam waktu 2 x 24 jam. Laporan 3824.0 2337 Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat yang diterima melalui kanal layanan publik dalam periode tertentu. Laporan 3951.0 2338 Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dibandingkan total pemberitaan di media. % 99,85% 2339 Jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta (analisis media cetak) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyaknya pemberitaan positif dan netral di media cetak terkait kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Berita 5297.0 2340 Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah total berita media cetak yang membahas Pemerintah Kota Yogyakarta, baik positif, negatif, maupun netral. Berita 5305.0 2341 Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio konten yang berhasil diproduksi dan ditayangkan oleh YK TV terhadap jumlah rencana produksi konten yang telah ditetapkan. % 78,56% 2342 Jumlah konten yang diproduksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah materi siaran, video, atau program yang dihasilkan oleh YK TV dalam satu periode tertentu. Konten 1799.0 2343 Jumlah rencana produksi konten Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Total rencana program atau konten yang dijadwalkan untuk diproduksi oleh YK TV dalam periode tertentu. Konten 2290.0 2344 Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio aplikasi berbasis teknologi informasi yang berhasil dibangun terhadap jumlah aplikasi yang direncanakan. % 90,95% 2345 Jumlah aplikasi yang dibangun Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Aplikasi 201.0 2346 Jumlah rencana aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Total aplikasi yang direncanakan untuk dibangun sesuai dokumen perencanaan instansi. Aplikasi 221.0 2347 Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. % 97,00% 2348 Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah titik lokasi CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan. Titik 194.0 2349 Jumlah ruang publik free CCTV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyaknya ruang publik yang telah dilengkapi dengan fasilitas CCTV dan dapat diakses untuk pemantauan umum. Titik 200.0 2350 Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem smart city terhadap total rencana kegiatan. % 73,06% 2351 Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah ruas jalan yang telah dilakukan kegiatan penataan dan pengawasan pemasangan infrastruktur pasif telekomunikasi (seperti ducting, tiang, kabel). Ruas Jalan 358.0 2352 Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasi jalan. Ruas Jalan 490.0 2353 Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi terhadap Jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan. % 0 2354 Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tingkat kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan informasi. Indeks 7992.0 2355 Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Data capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh KI. Peringkat 2.0 2356 Persentase Penyediaan Jaringan IT di Pemkot Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase penyediaan jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan. % 100 2357 Indeks Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nilai hasil penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. - 91,79 2358 Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Proses pengumpulan, penyimpanan, penyajian, dan pendistribusian informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. % 93,76 2359 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. % 88,58 2360 Hasil Penilaian Indeks Kemanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nilai hasil pengukuran keamanan informasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam sistem elektroniknya. Poin 592.0 2361 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 2362 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 86,21 2363 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap Dinas Kominfo dan Persandian. Nilai A 2364 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH "" "" "" "" 2365 Keragaan Koperasi "" "" "" "" 2366 Jumlah Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Unit 346.0 2367 Jumlah Koperasi Aktif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang masih beroperasi, melaksanakan kegiatan usaha, dan melaporkan RAT. Unit 346.0 2368 Jumlah Koperasi Pasif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang tidak aktif melakukan kegiatan usaha atau belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir. Unit 0.0 2369 Jumlah Anggota Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total individu yang menjadi anggota koperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Orang 69875.0 2370 Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin laki-laki. Orang 34176.0 2371 Jumlah Anggota Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin perempuan. Orang 35699.0 2372 Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan. Unit 152.0 2373 Jumlah Pengurus Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total individu yang menjadi pengurus dalam struktur organisasi koperasi. Orang 1119.0 2374 Jumlah Pengurus Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki. Orang 567.0 2375 Jumlah Pengurus Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin perempuan. Orang 552.0 2376 Jumlah Pengawas Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang bertugas sebagai pengawas koperasi. Orang 633.0 2377 Jumlah Pengawas Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi laki-laki. Orang 406.0 2378 Jumlah Pengawas Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi perempuan. Orang 227.0 2379 Jumlah Dewan Syariah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya dewan pengawas syariah yang dibentuk pada koperasi berbasis syariah. Orang 14.0 2380 Jumlah Dewan Syariah Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin laki-laki. Orang 14.0 2381 Jumlah Dewan Syariah Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota dewan syariah koperasi yang berjenis kelamin perempuan. Orang 0.0 2382 Jumlah Manajer Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang berperan sebagai manajer pengelola koperasi. Orang 38.0 2383 Jumlah Manajer Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin laki-laki. Orang 26.0 2384 Jumlah Manajer Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin perempuan. Orang 12.0 2385 Jumlah Karyawan Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pekerja atau staf yang bekerja di koperasi. Orang 349.0 2386 Jumlah Karyawan Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi laki-laki. Orang 170.0 2387 Jumlah Karyawan Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi perempuan. Orang 179.0 2388 Modal sendiri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah dana yang berasal dari anggota koperasi, termasuk simpanan pokok, wajib, dan cadangan. Rp (Juta) 279667145750.0 2389 Modal Luar Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah dana yang bersumber dari pinjaman atau pihak luar koperasi. Rp (Juta) 41690596451.0 2390 Volume Usaha Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai transaksi atau aktivitas usaha koperasi dalam satu tahun buku. Rp (Juta) 397206633350.0 2391 Selisih Hasi Usaha Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Keuntungan bersih (SHU) koperasi setelah dikurangi biaya operasional dalam satu tahun. Rp (Juta) 19553868465.0 2392 Aset Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah kekayaan koperasi yang dimiliki dalam bentuk kas, inventaris, dan harta lainnya. Rp (Juta) 498332393756.0 2393 Jumlah KUD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 1.0 2394 Jumlah non KUD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi selain KUD yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 345.0 2395 Omset Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total pendapatan koperasi dari seluruh kegiatan usaha dalam periode tertentu. Rp 397.206.633.350 2396 Omset Koperasi Yang Dibina tahun n Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai omset koperasi yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah pada tahun berjalan. Rp 397206633350.0 2397 Jumlah Koperasi "" "" "" "" 2398 Jumlah Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya lembaga koperasi yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Unit 346.0 2399 Jumlah Koperasi Primer Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang anggotanya adalah individu atau orang perorangan. Unit 344.0 2400 Jumlah Koperasi Skunder Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi lain. Unit 2.0 2401 Jumlah Koperasi Produsen Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang produksi barang/jasa. Unit 7.0 2402 Jumlah Koperasi Konsumen Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan barang untuk kebutuhan anggota. Unit 281.0 2403 Jumlah Koperasi Jasa Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak di bidang jasa (misal simpan pinjam, transportasi, dll). Unit 13.0 2404 Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam. Unit 36.0 2405 Jumlah Koperasi Pemasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang bergerak dalam kegiatan pemasaran produk anggota. Unit 9.0 2406 Jumlah Koperasi Konvensional Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan usaha dengan sistem konvensional. Unit 328.0 2407 Jumlah Koperasi Syariah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit 18.0 2408 UMKM "" "" "" "" 2409 Jumlah UMKM Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar di wilayah Kota Yogyakarta. Orang 6835.0 2410 Jumlah UMKM Lainnya (KTP luar Kota Yogyakarta usaha di Kota Yogyakarta) Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdomisili luar kota namun berusaha di Kota Yogyakarta. Orang n/a 2411 Jumlah Usaha Mikro Per Sektor Ekonomi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha mikro menurut kategori sektor ekonomi (pertanian, perdagangan, industri, dll). Unit 6835.0 2412 Jumlah Usaha Mikro Sektor Industri Pengolahan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang industri pengolahan. Unit 477.0 2413 Jumlah Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro yang bergerak di bidang ekonomi kreatif seperti kuliner, desain, kriya, dan lainnya. Unit 1155.0 2414 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja laki-laki yang bekerja di usaha mikro. Orang 2967.0 2415 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di usaha mikro. Orang 3868.0 2416 Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rasio jumlah pekerja/buruh yang terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) terhadap total pekerja. % 100 2417 Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." Orang 90503.0 2418 Jumlah seluruh pekerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha di wilayah Kota Yogyakarta. Orang 90503.0 2419 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro di wilayah Kota Yogyakarta. Tenaga Kerja n/a 2420 Nilai Omset dalam 1 Tahun Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dalam satu tahun. Rp (Juta) 5863115800.0 2421 Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai pendapatan atau omset yang diperoleh usaha mikro pada tahun berjalan. Rp 5.863.115.800 2422 Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai pendapatan usaha mikro yang mendapatkan pembinaan pemerintah pada tahun berjalan. Rp 5.863.115.800 2423 PENANAMAN MODAL "" "" "" "" 2424 PMA "" "" "" "" 2425 Jumlah Proyek PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Asing (PMA) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal) Proyek 299.0 2426 Persentase Realisasi investasi PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perbandingan antara nilai investasi PMA yang terealisasi dengan nilai rencana investasi PMA yang disetujui, dinyatakan dalam persen. (Sumber: BPS, Kemendagri) % n/a 2427 Nilai Realisasi investasi PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Total nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Asing dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM) Rp 101439.0 2428 Jumlah Tenaga Kerja PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) selama satu tahun berjalan. (Sumber: BPS, Statistik Tenaga Kerja dan Investasi) Jiwa 399.0 2429 Perusahaan PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan masih aktif beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Kemendagri) Unit 49.0 2430 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang diserap dengan jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di wilayah tertentu. (Sumber: BPS) - 8.14285714285714 2431 PMDN "" "" "" "" 2432 Jumlah Proyek PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah proyek yang memperoleh izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terealisasi dalam satu tahun di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Statistik Penanaman Modal) Proyek 2509.0 2433 Nilai Realisasi Investasi PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Total nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satu tahun. (Sumber: BPS, BKPM) Rp 766258.0 2434 Jumlah Tenaga Kerja PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). (Sumber: BPS) Jiwa 1799.0 2435 Perusahaan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan masih aktif beroperasi. (Sumber: BPS) Unit 269.0 2436 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PMDN dibandingkan jumlah perusahaan PMDN aktif. (Sumber: BPS) - 6.68773234200744 2437 Perizinan "" "" "" "" 2438 Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah izin usaha rumah makan atau restoran yang diterbitkan pemerintah daerah dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, OSS-RBA) Izin 719.0 2439 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menurut Bentuk Badan Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyaknya NIB yang diterbitkan, diklasifikasikan berdasarkan bentuk badan hukum (PT, CV, koperasi, perorangan, dll). (Sumber: Kemendagri, OSS) NIB 11350.0 2440 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan untuk Usaha Mikro Kecil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah NIB yang diterbitkan khusus untuk pelaku usaha dengan kategori mikro dan kecil. (Sumber: BPS, KemenkopUKM) NIB 11308.0 2441 Jumlah Perizinan Usaha Sektor Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyaknya izin usaha pariwisata (hotel, biro perjalanan, pemandu wisata, dsb) yang diterbitkan. (Sumber: Kemendagri, Dinas Pariwisata) Dokumen n/a 2442 Jumlah Perizinan Usaha Sektor Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah izin usaha sektor perdagangan (ritel, grosir, distributor, dsb) yang diterbitkan dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, Disdag) Dokumen n/a 2443 Jumlah dokumen PBG yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyaknya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, Dinas PUPR) Dokumen 168.0 2444 SIUP yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, OSS) Unit n/a 2445 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perbandingan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap total bangunan. (Sumber: BPS, Dinas PUPR) - n/a 2446 Jumlah Bangunan ber- IMB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah bangunan yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Sumber: BPS, Dinas PUPR) Unit 73295.0 2447 Jumlah Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah total bangunan yang ada di wilayah tertentu, termasuk rumah tinggal dan non-rumah tinggal. (Sumber: BPS, Kemendagri) Unit n/a 2448 Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" "" "" "" 2449 Nilai investasi dalam rupiah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Total nilai investasi (PMA dan PMDN) yang terealisasi dalam rupiah. (Sumber: BPS, BKPM) Rp 806.892.968.992 2450 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin A 2451 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat. Poin 91004.0 2452 Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio jumlah perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur terhadap total permohonan. (Sumber: Kemendagri) % 99,01% 2453 Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyaknya perizinan/nonperizinan yang diterbitkan sesuai prosedur pelayanan publik. (Sumber: Kemendagri) Izin 6521.0 2454 Jumlah pemohon perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah total pemohon izin dan nonizin dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP) Pemohon 6586.0 2455 Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah yang diterima. (Sumber: Kemendagri, DPMPTSP) % 100,00% 2456 Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindak lanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah aduan, konsultasi, dan informasi masyarakat yang telah ditindaklanjuti. (Sumber: Kemendagri) Pengaduan 6421.0 2457 Jumlah Pengaduan Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang masuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah aduan dan konsultasi masyarakat yang diterima oleh instansi dalam periode tertentu. (Sumber: Kemendagri) Pengaduan 6421.0 2458 Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase perusahaan/investor yang melaporkan peningkatan modal usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibandingkan total perusahaan yang wajib melapor. (Sumber: BKPM, BPS) % 65,09% 2459 Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah investor yang melaporkan adanya penambahan modal usaha berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). (Sumber: BKPM) Investor 207.0 2460 Investor yang wajib mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah investor yang diwajibkan menyampaikan LKPM dan termasuk dalam kategori memiliki rencana penambahan modal. (Sumber: BKPM) Investor 318.0 2461 Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio jumlah permohonan data publik yang dipenuhi tepat waktu terhadap total permohonan data. (Sumber: Kemendagri, Dinas Kominfo) % 100% 2462 Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perbandingan layanan informasi publik yang telah terhubung dalam satu sistem terpadu terhadap total layanan publik. (Sumber: Kemendagri, Kominfo) % n/a 2463 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk DPMPTSP yang dilakukan oleh Inspektorat. (Sumber: KemenPAN-RB, Inspektorat) Nilai A 2464 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA "" "" "" "" 2465 Kepemudaan "" "" "" "" 2466 Persentase organisasi pemuda aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta proporsi organisasi kepemudaan yang masih melaksanakan kegiatan secara rutin dan terdaftar secara resmi, dibandingkan dengan total seluruh organisasi pemuda yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu % 10000 2467 Jumlah organisasi pemuda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah seluruh organisasi kepemudaan yang terdaftar, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, dalam wilayah tertentu pada periode tertentu Unit 35.0 2468 Jumlah organisasi pemuda aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah organisasi kepemudaan yang masih berfungsi dan menjalankan kegiatan secara rutin, memiliki kepengurusan yang sah, serta terdaftar pada instansi pembina kepemudaan Organisasi 35.0 2469 Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. % n/a 2470 Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur, dan kemitraan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang n/a 2471 Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Pertambahan Jumlah orang yang terlibat pada organisasi kepemudaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang n/a 2472 Persentase wirausaha muda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase pemuda yang memiliki dan/atau menjalankan usaha sendiri, dibandingkan dengan total pemuda usia produktif di wilayah tersebut % 5385 2473 Jumlah seluruh wirausaha Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah individu yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di suatu wilayah tertentu tanpa batasan usia Orang 2080.0 2474 Jumlah wirausaha muda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah pemuda (biasanya berusia 16–30 tahun, sesuai batas usia kepemudaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri Orang 1120.0 2475 Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah penambahan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan dibandingkan data tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Kelompok n/a 2476 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta orang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha) memiliki usaha berkelanjutan atau pendapatan usaha Orang 304.0 2477 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta orang dalam kelompok usia itu yang menjalankan usaha (wirausaha) Orang 1195.0 2478 Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta proporsi institusi / pemuda / organisasi pemuda / olahraga / kepramukaan yang aktif dibanding total yang ditargetkan atau jumlah institusi % n/a 2479 Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Ukuran perubahan efektivitas organisasi kepramukaan (misalnya dalam training, keanggotaan, kegiatan) dibanding baseline sebelumnya % 100,00% 2480 Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta gugus depan / kwartir ranting / satuan karya yang melakukan kegiatan secara reguler dan sesuai standar Lembaga 131.0 2481 Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah lembaga yang ditargetkan untuk pendampingan atau intervensi program Lembaga 131.0 2482 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri. - 66,47% 2483 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Proporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri. % 66,47% 2484 jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta pemuda 16–30 tahun yang secara aktif terdaftar dan mengikuti kegiatan organisasi Orang 4391.0 2485 jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta total anggota (pria + wanita) organisasi pemuda / sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut Orang 10537.0 2486 Persentase kapasitas daya saing keolahragaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta kemampuan atau pencapaian atlet / organisasi olahraga dibanding standar / antar daerah % 63,73 2487 Olahraga prestasi =persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase perolehan medali nasional / internasional dibanding target / total medali yang diperebutkan % 63,73 2488 Olahraga masyarakat =persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase lembaga / kelompok olahraga masyarakat yang aktif dibanding jumlah lembaga yang ada % 100 2489 Olahraga pendidikan = persentase perolehan medali tingkat propinsi/ nasional Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta persentase perolehan medali untuk siswa / institusi pendidikan di tingkat provinsi / nasional dibanding target / total medali % 92,19% 2490 Sarpras keolahragaan= persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta sarana prasarana olahraga yang menjadi kewenangan dindikpora yang dilakukan pemeliharaan/ditingkatkan kualitasnya % 100 2491 Olahraga "" "" "" "" 2492 Jumlah Klub Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah klub olahraga di DIY. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga, merupakan suatu klub dengan tujuan bermain satu atau beberapa olahraga. Kelompok 253.0 2493 Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota Unit 242.0 2494 Persentase cakupan pembinaan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar % 100 2495 Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah cabang olahraga yang diakui dan terdaftar secara resmi di wilayah tertentu, baik di bawah koordinasi KONI, Kemenpora, maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Cabang 73.0 2496 Jumlah cabang olahraga yang dibina Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah cabang olahraga yang mendapat dukungan pembinaan secara aktif melalui pelatihan, kompetisi, atau fasilitasi sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah atau lembaga olahraga terkait Cabang 73.0 2497 Prestasi Cabang Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Data capaian prestasi cabang olahraga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Medali n/a 2498 Persentase cakupan pelatih bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase pelatih olahraga yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan resmi dari lembaga berwenang (misalnya KONI, Kemenpora, atau induk cabang olahraga), dibandingkan dengan total seluruh pelatih yang ada di wilayah tersebut % 5992 2499 Jumlah seluruh pelatih Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah seluruh individu yang menjalankan peran sebagai pelatih, pembimbing, atau instruktur olahraga, baik yang telah bersertifikat maupun belum, di semua cabang olahraga dalam satu wilayah Orang 257.0 2500 Jumlah pelatih bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah individu yang menjalankan tugas sebagai pelatih olahraga dan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan yang masih berlaku dari lembaga berwenang Orang 154.0 2501 Persentase cakupan pembinaan atlet muda Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Persentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar % 100 2502 Jumlah seluruh atlet pelajar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik atau remaja usia sekolah yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kompetitif atau nonkompetitif, baik di tingkat sekolah, klub, maupun daerah Orang 263.0 2503 Jumlah atlet pelajar yang dibina Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Jumlah atlet muda atau pelajar yang mengikuti program pembinaan olahraga secara berkelanjutan melalui pelatih, sekolah olahraga, atau pusat pelatihan (PPLP/PPLD), baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga olahraga Orang 263.0 2504 Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta jumlah individu atlet yang berhasil meraih gelar juara (peringkat I, II, atau III) dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu satu tahun Orang 54.0 2505 STATISTIK "" "" "" "" 2506 Persentase penyebarluasan dataset Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio dataset sektoral yang dipublikasikan ke portal data terbuka dibanding total dataset yang tersedia. (Sumber: Kemendagri, BPS) % 100,00% 2507 Jumlah Dataset yang dipublikasikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah dataset sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data resmi pemerintah daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS) Dataset 525.0 2508 Jumlah Dataset yang dikumpulkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah total dataset yang dihimpun dari perangkat daerah untuk kepentingan statistik sektoral. (Sumber: Kemendagri, BPS) Dataset 525.0 2509 Penyelenggaraan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data statistik sektoral oleh perangkat daerah. (Sumber: Kemendagri, BPS) % 91,79 2510 PERSANDIAN "" "" "" "" 2511 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio perangkat daerah yang menerapkan sistem sandi untuk pengamanan informasi dalam komunikasi antarinstansi. (Sumber: BSSN, Kominfo) % 100 2512 Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah dinas/badan yang telah menggunakan sistem sandi komunikasi resmi. (Sumber: BSSN, Kominfo) OPD 49.0 2513 Jumlah total perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah seluruh perangkat daerah (dinas, badan, kecamatan) dalam satu wilayah administratif. (Sumber: Kemendagri) OPD 49.0 2514 Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Rasio hubungan komunikasi sandi yang berfungsi optimal terhadap total hubungan komunikasi yang terbangun. (Sumber: BSSN) % n/a 2515 Indeks Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Skor penilaian tingkat keamanan informasi berdasarkan parameter kebijakan, tata kelola, dan sistem pengamanan data. (Sumber: BSSN, Kominfo) - 592.0 2516 Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyaknya kegiatan layanan persandian yang dilakukan untuk menguji keamanan sistem informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN) Layanan 111.0 2517 Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Total seluruh layanan persandian yang mencakup pengujian dan pemantauan keamanan informasi. (Sumber: Kominfo, BSSN) Layanan 105.0 2518 Kinerja pengamanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Capaian efektivitas pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi dan komunikasi data pemerintah daerah. (Sumber: Kominfo, BSSN) % n/a 2519 Pembinaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kegiatan pembinaan teknis dan koordinasi yang dilakukan untuk memperkuat keamanan persandian dan informasi daerah. (Sumber: Kominfo) % n/a 2520 Indeks keamanan informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kesiapan keamanan informasi instansi pemerintah. (Sumber: BSSN, Kominfo) - 592.0 2521 KEBUDAYAAN "" "" "" "" 2522 Kebudayaan "" "" "" "" 2523 Jumlah Group kesenian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah kelompok kesenian aktif yang terdaftar di wilayah kota. (Sumber: Kemendikbudristek, Disbud) Grup 80.0 2524 Jumlah Gedung kesenian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah gedung atau fasilitas khusus yang digunakan untuk kegiatan seni pertunjukan. (Sumber: Kemendagri, Disbud) Unit 2.0 2525 Museum dan Pusat Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah lembaga permanen yang menyimpan, memamerkan, dan melestarikan benda-benda budaya serta pusat kegiatan budaya. (Sumber: BPS, Disbud) Unit 19.0 2526 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kegiatan tahunan atau berkala yang menampilkan karya seni dan budaya daerah. (Sumber: Kemendikbudristek) Kali 231.0 2527 Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah kegiatan pertunjukan budaya dan festival yang dilaksanakan di wilayah kota. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek) Hari 231.0 2528 Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Total keseluruhan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdaftar. (Sumber: Kemendikbudristek) Buah 32.0 2529 Benda cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah benda cagar budaya yang mendapat perlindungan dan perawatan resmi. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek) Buah 14.0 2530 Situs cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah situs bersejarah yang telah dilestarikan dan dipelihara. (Sumber: Kemendikbudristek) Buah 14.0 2531 Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah kawasan cagar budaya yang masih dipertahankan dan dikelola. (Sumber: Disbud) Kawasan 4.0 2532 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase peningkatan jumlah karya budaya benda dan nonbenda yang mendapatkan pengakuan masyarakat. (Sumber: Disbud) % 8228 2533 Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio peningkatan jumlah budaya benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud) % 84 2534 Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio peningkatan jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan dibanding tahun sebelumnya. (Sumber: Disbud, BPS) % 8055 2535 Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki inisiatif pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya. (Sumber: Kemendikbudristek) Desa 7.0 2536 Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah peristiwa sejarah lokal yang telah didokumentasikan dan diarsipkan. (Sumber: Disbud, Arsip Nasional) Arsip 18.0 2537 Jumlah Monumen Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa sejarah di wilayah tertentu. (Sumber: BPS, Disbud) Buah 41.0 2538 Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah bangunan berstatus cagar budaya berdasarkan keputusan pemerintah. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek) Unit 233.0 2539 Jumlah Penghargaan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah penghargaan yang diterima daerah terkait pelestarian warisan budaya. (Sumber: Disbud) Buah 20.0 2540 Upacara Adat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kegiatan ritual adat yang dilestarikan oleh masyarakat lokal. (Sumber: Disbud, BPS) Buah 16.0 2541 Upacara Tradisi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kegiatan tradisional yang diwariskan turun-temurun dan masih dilaksanakan masyarakat. (Sumber: Disbud) Buah 16.0 2542 Organisasi Seni Rupa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah lembaga atau komunitas seni rupa aktif. (Sumber: Disbud) Buah 1.0 2543 Organisasi Seni Pertunjukan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah organisasi seni pertunjukan aktif di wilayah kota. (Sumber: Disbud) Buah 73.0 2544 Permainan Tradisional Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jenis permainan rakyat tradisional yang masih dilestarikan. (Sumber: Disbud, BPS) Buah 2.0 2545 Galeri Seni Rupa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah tempat pameran atau galeri seni rupa yang aktif. (Sumber: Disbud) Buah 7.0 2546 Penghargaan Seniman Budayawan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada seniman atau budayawan. (Sumber: Disbud) Buah 9.0 2547 Tokoh Seniman Budayawan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah tokoh seniman atau budayawan yang diakui secara resmi. (Sumber: Disbud) Orang 27.0 2548 Perusahaan Bioskop Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah perusahaan atau unit usaha bioskop yang beroperasi. (Sumber: Disbud, BPS) Buah 1.0 2549 Jenis Makanan Tradisional Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah atau jenis makanan khas daerah yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek) Buah 57.0 2550 Prasarana Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Fasilitas fisik yang menunjang kegiatan budaya dan seni. (Sumber: Disbud) Unit 24.0 2551 Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah lembaga formal/nonformal yang bergerak di bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, Kemendikbudristek) Buah 80.0 2552 Desa Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah desa atau kelurahan yang berstatus desa budaya berdasarkan SK resmi. (Sumber: Disbud) Buah 7.0 2553 Pelaku Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah individu atau tokoh pelaku sejarah yang tercatat dan diarsipkan. (Sumber: Arsip Nasional, Disbud) Orang 40.0 2554 Benda Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah benda bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang. (Sumber: Disbud) Buah 14.0 2555 Museum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah museum yang beroperasi di wilayah kota. (Sumber: BPS, Disbud) Buah 19.0 2556 Situs Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah situs sejarah atau arkeologis yang terdata. (Sumber: Disbud) Buah 14.0 2557 Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan atau wilayah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. (Sumber: Disbud) Kawasan 4.0 2558 Naskah Kuno Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah naskah kuno yang ditemukan dan dilestarikan. (Sumber: Disbud) Naskah 2886.0 2559 Motif Batik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah motif batik khas daerah yang telah didaftarkan atau dilestarikan. (Sumber: Disbud) Jenis 16.0 2560 Motif Lurik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah motif kain lurik tradisional yang teridentifikasi dan dilestarikan. (Sumber: Disbud) Jenis 3.0 2561 Data Kinerja Dinas Kebudayaan "" "" "" "" 2562 Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Total budaya benda yang berada dalam pengelolaan pemerintah atau masyarakat dan dilestarikan aktif. (Sumber: Disbud) Buah 281.0 2563 meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indikator kinerja peningkatan efektivitas pelestarian nilai sejarah dan pengelolaan museum. (Sumber: Disbud) % 8229 2564 Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Indikator capaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan seni budaya. (Sumber: Disbud) % 8177 2565 Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio jumlah pelaku seni aktif dan karya budaya yang mendapat apresiasi publik terhadap total. (Sumber: Disbud) % 82,02% 2566 Persentase Kenaikan sanggar yang ber-NIK Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase peningkatan jumlah sanggar seni yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK). (Sumber: Disbud) % 81,77% 2567 Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud) % 82,27% 2568 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 2569 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai 88286.0 2570 Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Skor hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (Sumber: Disbud) Poin 83,93 2571 Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Hasil kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan kawasan budaya. (Sumber: Disbud) Poin 83,93 2572 Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio dukungan operasional yang terealisasi terhadap kebutuhan operasional Taman Budaya. (Sumber: Disbud) % 100% 2573 Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni daerah. (Sumber: Disbud) % 95,56% 2574 Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Ukuran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. (Sumber: Disbud) % 82,77% 2575 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Rasio jumlah warisan budaya yang masih dilestarikan terhadap total warisan budaya terdata. (Sumber: Disbud) % 82,275% 2576 Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah objek budaya yang mengandung nilai moral, sosial, atau spiritual yang dijaga keberlangsungannya. (Sumber: Disbud) Objek n/a 2577 14 tata nilai budaya Yogyakarta Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Empat belas nilai utama yang mencerminkan karakter budaya Yogyakarta (seperti gotong royong, unggah-ungguh, dll). (Sumber: Disbud DIY) Nilai n/a 2578 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Skor kepuasan pengunjung terhadap layanan dan fasilitas Taman Pintar. (Sumber: Disbud) Poin n/a 2579 Hasil Survei Kepuasan Masyakarat terhadap layanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang kebudayaan. (Sumber: Disbud, BPS) Nilai n/a 2580 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Dinas Kebudayaan. (Sumber: Inspektorat, KemenPAN-RB) Nilai A 2581 PERPUSTAKAAN "" "" "" "" 2582 Jumlah perpustakaan "" "" "" "" 2583 Jumlah Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." Unit 45.0 2584 Jumlah Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Unit 211.0 2585 Jumlah Perpustakaan SD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Unit 154.0 2586 Jumlah Perpustakaan SMP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Unit 57.0 2587 Jumlah Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain Unit 71.0 2588 Jumlah perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 1.0 2589 Jumlah perpustakaan kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." Unit 14.0 2590 Jumlah Pengunjung Perpustakaan "" "" "" "" 2591 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Kunjungan 121531.0 2592 Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 121531.0 2593 Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya penduduk dalam suatu wilayah administrasi yang menjadi sasaran pelayanan publik pada sektor tertentu. Sumber: BPS, definisi penduduk. Orang 29.0 2594 Jumlah Koleksii Buku "" "" "" "" 2595 Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan yang berada di wilayah kabupaten/kota Eksemplar 50034.0 2596 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan kota yang berada di wilayah kabupaten/kota Unit 33436.0 2597 Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota Unit 50034.0 2598 Rasio Orang dan Perpustakaan "" "" "" "" 2599 Rasio Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perbandingan antara Jumlah populasi yang harus dilayani (Jumlah Jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan) dengan Jumlah total penduduk di DIY pada waktu berkenaan. Nilai 1.0 2600 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perbandingan jumlah perpustakaan terhadap total penduduk di wilayah tertentu. Sumber: BPS, Statistik Kebudayaan. Nilai 822.0 2601 Jumlah Pustakawan dan Pekerja "" "" "" "" 2602 Jumlah Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah individu dalam kategori pustakawan / teknis / penilai yang telah memperoleh sertifikasi Orang 26.0 2603 Jumlah pustakawan bersertifikat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pustakawan yang telah memperoleh sertifikasi Orang 26.0 2604 Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan. Orang 121531.0 2605 Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah teknis dan penilai yang telah memperoleh sertifikasi Orang 12.0 2606 Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Total individu yang bekerja di perpustakaan di posisi pengelola / teknis / penilai, terlepas dari sertifikasi Orang 52.0 2607 Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "" "" "" "" 2608 Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat. Poin 79,99 2609 Pemerataan layanan perputakaan (UPLM1/AM1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ukuran kesetaraan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah sesuai standar layanan minimal. Sumber: Kemendagri, Permendagri No. 56 Tahun 2019. Skor 0.0017321 2610 Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM2/AM2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rasio jumlah koleksi buku terhadap jumlah pengguna aktif sesuai standar nasional perpustakaan. Nilai 4.12349263 2611 Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3/AM3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rasio jumlah pustakawan terhadap total perpustakaan sesuai pedoman SDM Perpustakaan Nasional dan Kemendagri. Nilai 0.00312369 2612 Tingkat Kunjungan masyarakat per hari (UPLM4/AM4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per hari dibandingkan total hari operasional. Poin 0.009954 2613 Jumlah perpustakaan yang ber SNP (UPLM5/AM5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Unit 0.44702063 2614 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (UPLM6/AM6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau literasi perpustakaan. Nilai 0.09868405 2615 Jumlah anggota perpustakaan (UPLM7/AM7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya individu yang terdaftar sebagai anggota aktif perpustakaan. Orang 0.915483 2616 Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPK 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPK 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DPK 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" Poin A 2617 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" % 87,617 2618 Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks Kepuasan Layanan perpustakaan dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang yang dihitung berdasarkan 9 indikator pelayanan Poin 83,47 2619 Nilai SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat dengan interval sebagai berikut: 1. Tidak Baik: 25,00 - 64,99 2. Kurang Baik: 65,00 - 76,60 3. Baik: 76,61 - 88,30 4, Sangat Baik: 88,31 - 100" Poin 83,47 2620 Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kegiatan pengembangan dilaksanakan melalui proses pengadaan bahan pustaka Judul 37877.0 2621 Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pembinaan Perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan, layanan Perpustakaan, dan pengembangan Perpustakaan % 40,28% 2622 Jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP ber-SNP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan sekolah dasar yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, yang mengatur mengenai standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Unit 87.0 2623 Jumlah perpustakaan sekolah di Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan Sekolah (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 216.0 2624 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" Nilai A 2625 Nilai SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (persentase) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" % 84,04 2626 Nilai pengawasan tata kelola kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai hasil audit kearsipan berdasarkan pedoman ANRI dan Kemendagri. Poin 89,82 2627 nilai penciptaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai capaian kegiatan penciptaan arsip dinamis sesuai standar ANRI. Nilai 99,98 2628 nilai penggunaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai yang menunjukkan tingkat pemanfaatan arsip aktif oleh instansi. Nilai 99,36 2629 nilai pemeliharaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRI Nilai 90,36 2630 nilai penyusutan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks kegiatan pelestarian dan penyusutan arsip berdasarkan pedoman ANRI Nilai 89,2 2631 nilai sumber daya manusia kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Skor ketersediaan dan kompetensi SDM pengelola arsip di instansi. Nilai 70,82 2632 nilai prasarana dan sarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Skor kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan kearsipan. Nilai 89,2 2633 Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Upaya menjaga dan melindungi naskah-naskah kuno, baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meliputi tindakan seperti konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasi Naskah 1.0 2634 Jumlah arsip statis terdigitalisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik." Arsip 1200.0 2635 Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Kategori nilai: AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100 A (Memuaskan): >80-90 BB (Sangat Baik): >70-80 B (Baik): >60-70 CC (Cukup): >50-60 C (Kurang): >30-50 D (Sangat Kurang): 0-30" % 96% 2636 OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Kategori nilai: AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100 A (Memuaskan): >80-90 BB (Sangat Baik): >70-80 B (Baik): >60-70 CC (Cukup): >50-60 C (Kurang): >30-50 D (Sangat Kurang): 0-30" % 48 2637 Jumlah OPD di kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta. OPD 50.0 2638 Persentase arsip tertutup yang dilayankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum" % 100% 2639 Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum" Arsip 80.0 2640 Jumlah arsip tertutup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum" Arsip 80.0 2641 Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum" Arsip 1400.0 2642 KEARSIPAN "" "" "" "" 2643 Kearsipan "" "" "" "" 2644 Pengelolaan arsip secara baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah satuan unit kerja perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (pengelolaan dokumen yang ada terjamin kemanannya dan memudahkan untuk pencarian arsip apabila suatu saat dokumen tersebut dibutuhkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Unit 151.0 2645 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kegiatan 16.0 2646 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Proporsi OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah mengelola arsip sesuai standar pengelolaan arsip / tata kearsipan yang ditetapkan (standar baku) % 100 2647 Jumlah Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 39.0 2648 Jumlah Arsip yang dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Arsip (kumpulan dokumen bersejarah yang disimpan dan dimanfaatkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Berkas 15492.0 2649 Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pengunjung perpustakaan/gedung arsip yang memanfaatkan Arsip Statis (Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Orang 180.0 2650 SDM Kearsipan "" "" "" "" 2651 Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kegiatan 16.0 2652 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kegiatan 16.0 2653 PARIWISATA "" "" "" "" 2654 Jumlah Hotel "" "" "" "" 2655 Jumlah Hotel Bintang Lima Dinas Pariwisata Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang lima sesuai sertifikasi PHRI dan BPS. Unit 4.0 2656 Jumlah Hotel Bintang empat Dinas Pariwisata Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang empat sesuai sertifikasi PHRI dan BPS. Unit 20.0 2657 Jumlah Hotel Bintang Tiga Dinas Pariwisata Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang tiga. Unit 109.0 2658 Jumlah Hotel Bintang Dua Dinas Pariwisata Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang dua. Unit 77.0 2659 Jumlah Hotel Bintang Satu Dinas Pariwisata Banyaknya hotel dengan klasifikasi bintang satu. Unit 51.0 2660 Jumlah Hotel Non Bintang Dinas Pariwisata Hotel yang tidak memiliki klasifikasi bintang namun terdaftar resmi. Unit 417.0 2661 Jenis Objek Wisata "" "" "" "" 2662 Jenis Objek Wisata Tirta Dinas Pariwisata Kategori wisata air seperti kolam renang, pemandian, dan wisata sungai. Unit n/a 2663 Jumlah Objek Wisata Tirta Dinas Pariwisata Total objek wisata bertema air di wilayah tersebut. Unit n/a 2664 Jumlah Wisatawan Nusantara Tirta Dinas Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata tirta. Orang n/a 2665 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tirta Dinas Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan asing ke objek wisata tirta. Orang n/a 2666 Jenis Objek Wisata Sejarah Dinas Pariwisata Kategori wisata berbasis warisan sejarah dan situs bersejarah. Unit n/a 2667 Jumlah Objek Wisata Sejarah Dinas Pariwisata Banyaknya lokasi wisata bertema sejarah. Unit 8.0 2668 Jumlah Wisatawan Nusantara Sejarah Dinas Pariwisata Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata sejarah. Orang n/a 2669 Jumlah Wisatawan Mancanegara Sejarah Dinas Pariwisata Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke objek wisata sejarah. Orang n/a 2670 Jenis Objek Wisata Museum Dinas Pariwisata Kategori objek wisata berbasis koleksi museum. Unit 13.0 2671 Jumlah Objek Wisata Museum Dinas Pariwisata Jumlah museum yang menjadi destinasi wisata. Unit n/a 2672 Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata Museum Dinas Pariwisata Wisatawan domestik yang mengunjungi museum. Orang n/a 2673 Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata Museum Dinas Pariwisata Wisatawan asing yang mengunjungi museum. Orang n/a 2674 Jenis Objek Wisata Kampung Wisata Dinas Pariwisata Kategori wisata berbasis komunitas lokal (desa/kampung wisata). Unit 24.0 2675 Jumlah Objek Wisata Kampung Wisata Dinas Pariwisata Total jumlah kampung wisata di wilayah tersebut. Unit n/a 2676 Jumlah Wisatawan Nusantara Objek Wisata Kampung Wisata Dinas Pariwisata Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke kampung wisata. Orang n/a 2677 Jumlah Wisatawan Mancanegara Objek Wisata Kampung Wisata Dinas Pariwisata Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kampung wisata. Orang n/a 2678 Jenis Objek Wisata lainnya Dinas Pariwisata Kategori objek wisata selain tirta, sejarah, atau kampung wisata. Unit n/a 2679 Total Objek Wisata lainnya Dinas Pariwisata Jumlah seluruh objek wisata kategori lainnya. Buah 63.0 2680 Total Wisatawan Nusantara Objek Wisata lainnya Dinas Pariwisata Total wisatawan domestik ke objek wisata lainnya. Orang 10583877.0 2681 Total Wisatawan Mancanegara Objek Wisata lainnya Dinas Pariwisata Total wisatawan asing ke objek wisata lainnya. Orang 355333.0 2682 Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Rata-Rata Lama Tinggal "" "" "" "" 2683 Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia Dinas Pariwisata Jumlah seluruh kamar hotel (bintang dan non-bintang) yang dapat digunakan. Unit 18387.0 2684 Jumlah Kamar Hotel Bintang Dinas Pariwisata Jumlah kamar hotel dari kategori berbintang. Unit 13872.0 2685 Jumlah Kamar Hotel Non Bintang Dinas Pariwisata Jumlah kamar hotel non-bintang. Unit 4515.0 2686 Tingkat Hunian Kamar Hotel Dinas Pariwisata Persentase kamar hotel yang terisi dibanding total kamar tersedia. % 50 2687 Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang Dinas Pariwisata Persentase hunian kamar hotel berbintang. % 50 2688 Tingkat Hunian Kamar Hotel Non Bintang Dinas Pariwisata Persentase hunian kamar hotel non-bintang. % 50 2689 Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay) Dinas Pariwisata Rata-rata lama waktu wisatawan menginap di akomodasi. Hari 188.0 2690 Lama Kunjungan Wisata Dinas Pariwisata Durasi rata-rata kunjungan wisatawan di destinasi. Hari 188.0 2691 Jumlah Sarana Pariwisata "" "" "" "" 2692 Jumlah Restoran Dinas Pariwisata Banyaknya restoran yang memiliki izin usaha resmi. Unit 105.0 2693 Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata Dinas Pariwisata Total perusahaan jasa perjalanan wisata yang beroperasi. Unit 104.0 2694 Jumlah Pramuwisata Dinas Pariwisata Banyaknya pemandu wisata bersertifikat. Orang 110.0 2695 Pariwisata "" "" "" "" 2696 Jumlah Objek Wisata Dinas Pariwisata Total seluruh destinasi wisata yang tercatat resmi. Unit 9.0 2697 Jumlah Objek Wisata Alam Dinas Pariwisata Jumlah destinasi wisata berbasis alam. Unit 0.0 2698 Jumlah Objek Wisata Buatan Dinas Pariwisata Jumlah destinasi wisata buatan manusia. Unit 1.0 2699 Jumlah Objek Wisata Sejarah Dinas Pariwisata Banyaknya lokasi wisata bertema sejarah. Unit 8.0 2700 Jumlah Kampung Wisata Dinas Pariwisata Banyaknya kampung wisata yang aktif. Kampung n/a 2701 Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Dinas Pariwisata Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola destinasi wisata. Kelompok 45.0 2702 Jumlah Kampung Wisata (IKP) Dinas Pariwisata Jumlah kampung wisata yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata. Kampung 25.0 2703 Jumlah Pokdarwis (IKP) Dinas Pariwisata Jumlah Pokdarwis yang tercatat pada Indeks Kinerja Pariwisata. Kelompok 45.0 2704 Rata-Rata Belanja Wisatawan Dinas Pariwisata Rata-rata pengeluaran wisatawan selama kunjungan. Rp 2.259.943 2705 Total belanja wisatawan Dinas Pariwisata Total nilai pengeluaran wisatawan dalam periode tertentu. Rp n/a 2706 Jumlah wisatawan Dinas Pariwisata Total wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Wisatawan n/a 2707 Tamu Menginap Dinas Pariwisata Total tamu yang menginap di akomodasi resmi. Hari n/a 2708 Total lama tamu menginap (wisman) Dinas Pariwisata Akumulasi lama tinggal tamu mancanegara. Hari 2,18 2709 Total lama tamu menginap (wisnus) Dinas Pariwisata Akumulasi lama tinggal tamu domestik. Hari 1,86 2710 Total tamu menginap (wisman) Dinas Pariwisata Jumlah tamu mancanegara yang menginap. Tamu n/a 2711 Total tamu menginap (wisnus) Dinas Pariwisata Jumlah tamu domestik yang menginap. Tamu n/a 2712 Data Kinerja Dinas Pariwisata "" "" "" "" 2713 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Pariwisata Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 2714 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Pariwisata Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat. % 89,48 2715 Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata Dinas Pariwisata Nilai rata-rata kualitas daya tarik wisata berdasarkan hasil survei dan kriteria Kemenparekraf. Poin 75,59 2716 Hasil survei wisata Dinas Pariwisata Nilai hasil survei terhadap pengalaman wisatawan. Poin 75,59 2717 Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima Dinas Pariwisata Proporsi DTW yang telah memenuhi standar pelayanan prima. % 75,86% 2718 Jumlah DTW yang berstandar layanan prima Dinas Pariwisata Banyaknya DTW yang memiliki sertifikat layanan prima. DTriwulan 75,86% 2719 Jumlah DTW yang ada Dinas Pariwisata Jumlah total daya tarik wisata yang tercatat. DTriwulan n/a 2720 Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara Dinas Pariwisata Total mobilitas wisatawan mancanegara di wilayah tersebut. Wisatawan 355333.0 2721 Jumlah wisatawan mancanegara Dinas Pariwisata Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung. Wisatawan 355333.0 2722 Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Dinas Pariwisata Total mobilitas wisatawan domestik. Wisatawan 10583877.0 2723 Jumlah wisatawan mancanegara Dinas Pariwisata Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung. Wisatawan 10583877.0 2724 Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Dinas Pariwisata Proporsi SDM pariwisata lokal yang telah meningkatkan keterampilan. % 50% 2725 Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Dinas Pariwisata Jumlah SDM yang telah mengikuti peningkatan kapasitas. SDM Pariwisata 300.0 2726 Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah Dinas Pariwisata Total tenaga kerja pariwisata di wilayah tersebut. SDM Pariwisata 600.0 2727 Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi Dinas Pariwisata Proporsi usaha jasa pariwisata yang telah tersertifikasi resmi. % 57,11% 2728 Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi Dinas Pariwisata Jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat usaha. Usaha 57,11% 2729 Jumlah usaha jasa pariwisata Dinas Pariwisata Jumlah total usaha jasa pariwisata. Usaha n/a 2730 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Nilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP. Nilai A 2731 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Nilai akuntabilitas kinerja instansi pariwisata berdasarkan hasil evaluasi SAKIP. Nilai 85,02 2732 PERTANIAN "" "" "" "" 2733 Persentase kenaikan kelas kelompok tani Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (pemula, lanjut, madya, utama) sesuai pedoman Kementerian Pertanian dan Kemendagri. % 6,42% 2734 Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok tani Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok tani yang naik kelas hasil pembinaan dinas pertanian selama periode tertentu. Kelompok 19.0 2735 Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta. Kelompok 296.0 2736 Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan Dinas Pertanian dan Pangan Rasio petani tanaman pangan yang menggunakan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan teknis dari Kementerian Pertanian. % 100,00% 2737 Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya petani tanaman pangan yang menerapkan penggunaan pupuk/pestisida sesuai aturan. Orang 99.0 2738 Jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total petani tanaman pangan di wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Orang 99.0 2739 Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Pertambahan fasilitas pertanian (alat, bangunan, infrastruktur) yang berfungsi optimal. Unit 23.0 2740 Jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya sarana dan prasarana pertanian yang berfungsi normal sesuai peruntukan. Unit 23.0 2741 Jumlah prasarana pertanian yang dimiliki oleh dinas Dinas Pertanian dan Pangan Total aset prasarana pertanian yang tercatat dalam inventaris dinas. Unit 25.0 2742 Persentase zoonosis prioritas yang terkendali Dinas Pertanian dan Pangan Persentase penyakit zoonosis prioritas yang telah dicegah atau dikendalikan sesuai pedoman Kementan dan Kemenkes. % 100,00% 2743 Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis zoonosis prioritas yang berhasil dikendalikan pada periode tertentu. Kasus 5.0 2744 Jumlah seluruh zoonosis Dinas Pertanian dan Pangan Total jenis zoonosis yang teridentifikasi di wilayah Kota Yogyakarta. Kasus 5.0 2745 Cakupan bina kelompok tani Dinas Pertanian dan Pangan Persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan rutin dari dinas pertanian. % 27,03% 2746 Jumlah kelompok tani yang dibina Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok tani yang mendapat kegiatan pembinaan aktif. Kelompok 80.0 2747 Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Total kelompok tani aktif dan terdaftar di Kota Yogyakarta. Kelompok 296.0 2748 PERDAGANGAN "" "" "" "" 2749 Sarana Perdagangan "" "" "" "" 2750 Pasar Tradisional/Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Pasar yang dikelola pemerintah daerah, tempat pedagang menjual kebutuhan pokok secara eceran. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri). Unit 29.0 2751 Luas Bangunan Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Luas fisik bangunan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ha 13584627.0 2752 Luas Tanah Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Luas lahan yang digunakan untuk pasar rakyat di tingkat kabupaten/kota. Ha 122168.0 2753 Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Jumlah pedagang yang berjualan di pasar kabupaten/kota. Orang 7906.0 2754 Jumlah Pedagang Kios Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Banyaknya pedagang dengan tempat usaha berbentuk kios tetap di pasar rakyat. Orang 1425.0 2755 Jumlah Pedagang Los Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Pedagang yang berjualan di los pasar tanpa dinding permanen. Orang 5957.0 2756 Jumlah Pedagang Lapak Pasar Kabupaten/Negeri Dinas Perdagangan Jumlah pedagang yang menggunakan lapak terbuka sementara di pasar rakyat. Orang 524.0 2757 Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Pasar yang dikelola oleh pemerintah kelurahan atau komunitas masyarakat lokal. Unit 0.0 2758 Luas Bangunan Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Total luas bangunan fisik pasar di tingkat kelurahan. Ha 0.0 2759 Luas Tanah Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Total luas lahan pasar kelurahan. Ha 0.0 2760 Jumlah Pedagang Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Banyaknya pedagang yang berjualan di pasar kelurahan. Orang 0.0 2761 Jumlah Pedagang Kios Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Jumlah pedagang kios di pasar kelurahan. Orang 0.0 2762 Jumlah Pedagang Los Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Jumlah pedagang los di pasar kelurahan. Orang 0.0 2763 Jumlah Pedagang Lapak Pasar Kelurahan Dinas Perdagangan Jumlah pedagang lapak di pasar kelurahan. Orang 0.0 2764 Toko Modern Dinas Perdagangan Usaha perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri seperti minimarket, supermarket, atau hypermarket. (BPS: Statistik Perdagangan Dalam Negeri). Unit 253.0 2765 Data Kinerja Dinas Perdagangan "" "" "" "" 2766 UKM Berdasarkan SIUP Pengusaha Kecil Dinas Perdagangan Jumlah usaha kecil menengah yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori pengusaha kecil. Unit 12154.0 2767 Indeks kinerja perdagangan Dinas Perdagangan Nilai komposit yang mengukur kinerja sektor perdagangan daerah berdasarkan volume transaksi, stabilitas harga, dan daya saing. % 54,28% 2768 Kinerja Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Penilaian atas aspek operasional, kebersihan, dan pelayanan pasar rakyat. % 34,48% 2769 kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya Dinas Perdagangan Nilai efektivitas pengawasan distribusi bahan berbahaya sesuai ketentuan perdagangan. % 25,00% 2770 Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kondisi harga kebutuhan pokok yang tidak berfluktuasi secara ekstrem dalam periode tertentu. % 98,04% 2771 kinerja pembinaan UKM Dinas Perdagangan Ukuran keberhasilan pembinaan usaha kecil menengah dalam peningkatan kapasitas dan daya saing. % 13,92% 2772 Kinerja Tera UTTP Dinas Perdagangan Nilai efektivitas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. % 99,96% 2773 Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat Dinas Perdagangan Klasifikasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah. Nilai A 2774 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Perdagangan Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat. Nilai 89,84% 2775 Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya Dinas Perdagangan Rasio penurunan kasus bahan berbahaya dibanding tahun sebelumnya. % 25% 2776 Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n-1) Dinas Perdagangan Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun sebelumnya. Kasus 20.0 2777 Kasus Peredaran Bahan Berbahaya (n) Dinas Perdagangan Jumlah kasus peredaran bahan berbahaya tahun berjalan. Kasus 15.0 2778 Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Persentase pasar rakyat yang sesuai standar nasional (Permendag No. 21/2021). Presentase 34,48% 2779 Jumlah pasar yang memenuhi kriteria standarisasi pasar sesuai Perda No 3 Tahun 2021 tentang Pasar Dinas Perdagangan Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria standarisasi sesuai Perda. Pasar 10.0 2780 Jumlah Pasar Dinas Perdagangan Jumlah seluruh pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta. Pasar 29.0 2781 Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Persentase komoditas pokok yang harganya stabil dalam periode pemantauan. % 98% 2782 Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya Dinas Perdagangan Banyaknya komoditas pokok yang tidak mengalami perubahan harga signifikan. Barang 50.0 2783 Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau Dinas Perdagangan Jumlah jenis barang pokok yang dimonitor harganya oleh pemerintah. Barang 51.0 2784 Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah Dinas Perdagangan Persentase alat ukur yang telah ditera sah sesuai ketentuan metrologi legal. % 99,96% 2785 Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah Dinas Perdagangan Jumlah alat ukur/takar/timbang yang telah mendapatkan tanda tera sah. Alat 17993.0 2786 Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Total potensi alat ukur/takar/timbang di wilayah Kota Yogyakarta. Alat 18000.0 2787 Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina Dinas Perdagangan Persentase kenaikan nilai penjualan UKM binaan dibanding tahun sebelumnya. % 13,92% 2788 OmsetUKMn Dinas Perdagangan Nilai total omset UKM binaan pada tahun berjalan. Rp 589581000.0 2789 OmsetUKMn-1 Dinas Perdagangan Nilai omset UKM binaan pada tahun sebelumnya. Rp 517536000.0 2790 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat. Nilai A 2791 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Nilai akuntabilitas kinerja instansi perdagangan dari hasil evaluasi Inspektorat. Nilai 88,42 2792 Pendapatan UPT Pusat Bisnis Dinas Perdagangan Total penerimaan UPT Pusat Bisnis dalam satu periode fiskal. Rp 5933182475.0 2793 Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah Dinas Perdagangan Nilai pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam satuan rupiah. Rp 5933182475.0 2794 PERINDUSTRIAN "" "" "" "" 2795 Potensi Industri "" "" "" "" 2796 Jumlah IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total Industri Kecil dan Menengah yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 7970.0 2797 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM berdasarkan klasifikasi cabang industri sesuai KBLI. Unit 6726.0 2798 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Pangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil dan menengah sektor pangan. Unit 4603.0 2799 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Sandang dan Kulit Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil dan menengah sektor sandang dan kulit. Unit 1326.0 2800 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Kimia dan Bahan Bangunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor kimia dan bahan bangunan. Unit 117.0 2801 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Logam dan Elektronika Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor logam dan elektronika. Unit 221.0 2802 Jumlah IKM Menurut Cabang Industri Kerajinan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM sektor kerajinan dan kreatif. Unit 459.0 2803 Penyerapan Tenaga Kerja IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri kecil dan menengah. Orang 17944.0 2804 Nilai Investasi IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai investasi yang ditanamkan pada sektor IKM. Rp 129830452498.0 2805 Nilai Produksi IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai total hasil produksi dari seluruh IKM. Rp 53497356005.0 2806 Jumlah Unit Usaha IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha aktif di sektor industri kecil dan menengah. Unit 7970.0 2807 Jumlah Tenaga Kerja IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total pekerja di seluruh IKM aktif. Orang 18821.0 2808 Nilai invenstasi IKM yang dibina tahun n Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai investasi dari IKM binaan pemerintah daerah tahun berjalan. Rp 18821.0 2809 Data Kinerja Dinas Koperasi, Usah Mikro, Kecil, dan Menengah "" "" "" "" 2810 Persentase Koperasi Aktif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio koperasi yang beroperasi aktif terhadap total koperasi terdaftar. % 100 2811 Persentase BPR/LKM Aktif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro yang aktif beroperasi. % n/a 2812 Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Unit usaha daerah yang bergerak di bidang simpan pinjam masyarakat. Unit 0.0 2813 Badan Usaha Kredit Pedesaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Lembaga keuangan non-bank yang melayani kredit masyarakat pedesaan. Unit 14.0 2814 Koperasi Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi yang bergerak di bidang pelayanan simpanan dan pinjaman. Unit 36.0 2815 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha berskala mikro dan kecil dari total unit usaha yang ada. % 100 2816 Jumlah usaha mikro dan kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total unit usaha kategori mikro dan kecil. Unit 6835.0 2817 Jumlah seluruh UKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah seluruh unit usaha kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 6835.0 2818 Pertumbuhan Industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laju peningkatan jumlah unit industri atau nilai produksinya per tahun. % 103 2819 Unit usaha industri kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha industri berskala kecil. Unit 8052.0 2820 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dari dinas. % 100 2821 Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah kelompok pengrajin penerima bantuan dari pemerintah daerah. Kelompok 33.0 2822 Total Kelompok Pengrajin Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total kelompok pengrajin di wilayah Kota Yogyakarta. Kelompok 33.0 2823 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 2824 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang disajikan dalam bentuk persentase tingkat capaian. Sumber: KemenPANRB / Inspektorat. Nilai 84,9 2825 Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi dengan laporan keuangan dan kinerja dinilai baik. Koperasi 115.0 2826 Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang memenuhi indikator akuntabilitas kelembagaan dan operasional. Koperasi 115.0 2827 Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi simpan pinjam yang berstatus sehat sesuai penilaian Dinas Koperasi. Koperasi 115.0 2828 Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi. SDM 690.0 2829 Jumlah koperasi yang berkembang usahanya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan aset dan volume usaha. Unit 27.0 2830 Jumlah UKM ber-NIB Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah UKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). UKM 400.0 2831 Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah individu yang memulai usaha baru melalui program pembinaan. Wirausaha 115.0 2832 Jumlah UKM Mandiri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM yang telah beroperasi tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah. UKM 40.0 2833 Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah UKM binaan yang memperoleh intervensi peningkatan kapasitas lanjutan. UKM 40.0 2834 Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha industri yang memiliki produk/jasa bersertifikat SNI atau standar lainnya. % 10,17% 2835 Data IKM yang memiliki standarisasi produk dan jasa Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang produk atau jasanya telah memenuhi standar mutu. IKM 766.0 2836 Persentase IKM yang berijin industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rasio IKM yang memiliki izin industri terhadap total IKM yang beroperasi. % 61,87% 2837 Jumlah IKM yang memiliki izin Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya IKM yang memiliki izin industri sesuai ketentuan. IKM 4661.0 2838 Persentase Data Informasi Industri yang ter-update Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase data IKM yang telah diperbarui dalam sistem informasi industri. % 1 2839 Data IKM yang terupdate Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah entri data IKM yang telah diperbarui dalam tahun berjalan. IKM n/a 2840 Pendapatan UPT Logam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total penerimaan UPT sektor logam dari hasil layanan, produksi, atau pelatihan. Rp 566776486.0 2841 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan pedoman KemenPAN-RB. Nilai A 2842 TRANSMIGRASI "" "" "" "" 2843 Transmigran "" "" "" "" 2844 Jumlah Transmigran Umum KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan melalui program transmigrasi reguler atau umum, yaitu program transmigrasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas tanpa kriteria khusus tertentu, pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 6.0 2845 Jumlah Transmigran Umum Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah total individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum, yang merupakan jenis transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KK 22.0 2846 Jumlah Transmigran Swakarsa KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kepala keluarga (KK) yang termasuk transmigran swakarsa (rumah tangga yang berpindah) dalam suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 2847 Jumlah Transmigran Swakarsa Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah orang (jiwa) yang termasuk transmigran swakarsa (sejumlah orang yang berpindah sebagai transmigran swakarsa) dalam suatu wilayah dan periode tertentu Jiwa 0.0 2848 Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kepala keluarga yang dipindahkan ke lokasi permukiman transmigrasi dalam satu tahun anggaran. KK 6.0 2849 Transmigran yang Diberangkatkan ke Proyek Pemukiman Transmigrasi Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah jiwa yang diberangkatkan dalam program transmigrasi untuk menetap di lokasi permukiman baru. Jiwa 22.0 2850 Jumlah seluruh transmigran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total jiwa atau kepala keluarga transmigran yang diberangkatkan dalam periode tertentu. Orang 22.0 2851 Persentase Transmigran Swakarsa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Proporsi transmigran yang berangkat atas biaya dan inisiatif sendiri terhadap total transmigran yang diberangkatkan. % 0 2852 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rasio jumlah kerja sama antardaerah yang direalisasikan dalam bentuk pengiriman transmigran dibandingkan total kerja sama yang disepakati. % 42,86% 2853 Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah perjanjian kerja sama yang telah diwujudkan dengan pengiriman transmigran ke daerah tujuan. Kerjasama 6.0 2854 Total Kerjasama yang terjalin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah total kerja sama antar pemerintah daerah, baik yang aktif maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan. Kerjasama 14.0 2855 Persentase penempatan transmigran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase calon transmigran yang telah ditempatkan di lokasi permukiman dari total kuota transmigran. % 16,22% 2856 Jumlah calon transmigran yang berangkat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah individu atau kepala keluarga calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan. KK 6.0 2857 Jumlah kuota transmigran (jumlah animo pendafar transmigrasi) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang direncanakan untuk diberangkatkan sesuai target pemerintah daerah/pusat. KK 37.0 2858 SEKRETARIAT DAERAH "" "" "" "" 2859 Produk Hukum "" "" "" "" 2860 Jumlah Produk Hukum Bagian Hukum Jumlah keseluruhan dokumen hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi Perda, Perwal, dan Keputusan. Dokumen 689.0 2861 Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi Bagian Hukum Jumlah rancangan produk hukum yang telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antarbagian hukum sesuai pedoman Kemendagri. Produk 685.0 2862 Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang telah disahkan menjadi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Produk 685.0 2863 Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi Bagian Hukum Jumlah dokumen hukum yang telah diumumkan atau diunggah ke portal resmi pemerintah daerah. Produk 685.0 2864 Jumlah Perda Bagian Hukum Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah. Dokumen 10.0 2865 Jumlah Perda yang sudah diterbitkan Bagian Hukum Total Perda yang telah disahkan dan diberlakukan. Dokumen 10.0 2866 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Bagian Hukum Jumlah keseluruhan produk hukum yang telah diundangkan di tingkat daerah. Peraturan 100.0 2867 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terinformasi Bagian Hukum Jumlah peraturan daerah yang telah disampaikan dan terpublikasi secara resmi kepada masyarakat. Peraturan 100.0 2868 Jumlah Perda terkait perijinan Bagian Hukum Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang mekanisme perizinan usaha dan kegiatan. Buah 66.0 2869 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa Bagian Hukum Jumlah Perda yang mengatur tentang distribusi, perdagangan, dan peredaran barang/jasa di wilayah Kota. Buah 49.0 2870 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Bagian Hukum Jumlah peraturan daerah yang mengatur ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Buah 42.0 2871 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Bagian Hukum Jumlah peraturan daerah yang mendukung investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan 0.0 2872 Jumlah Peraturan Walikota Bagian Hukum Total Peraturan Walikota yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Perda atau kebijakan kepala daerah. Dokumen 92.0 2873 Jumlah Keputusan Walikota Bagian Hukum Jumlah keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan administratif. Dokumen 500.0 2874 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Bagian Hukum Jumlah keputusan yang menetapkan pembentukan tim pelaksana atau panitia kerja tertentu. Dokumen 114.0 2875 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Bagian Hukum Jumlah keputusan walikota yang menetapkan panitia pelaksana kegiatan. Dokumen 12.0 2876 Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Bagian Hukum Jumlah keputusan resmi walikota yang memberikan izin kegiatan, penggunaan lahan, atau operasi tertentu. Dokumen 0.0 2877 Jumlah Instruksi Walikota Bagian Hukum Jumlah instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh walikota sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Dokumen 2.0 2878 Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah Bagian Hukum Jumlah keputusan administratif yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah. Dokumen 87.0 2879 Jumlah Kepemilikan Perda Transparansi Bagian Hukum Jumlah peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan. Peraturan n/a 2880 Jumlah Perda untuk RTRW Bagian Hukum Jumlah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dokumen 0.0 2881 Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW Bagian Hukum Jumlah perubahan terhadap Perda RTRW sejak disahkan pertama kali. Dokumen 0.0 2882 Data Kinerja Bagian Hukum "" "" "" "" 2883 Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas Bagian Hukum Rasio rancangan produk hukum yang memenuhi kriteria substansi, konsistensi, dan legal drafting sesuai aturan. % 100 2884 Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. % 100 2885 Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Bagian Hukum Rasio tingkat kesesuaian produk hukum dan layanan hukum terhadap standar pelayanan publik. % 100 2886 Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Proporsi rancangan hukum daerah yang sesuai dengan norma hukum nasional. % 100 2887 Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggi Bagian Hukum Indikator keterpaduan regulasi daerah terhadap regulasi di atasnya. % 100 2888 Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Bagian Hukum Rasio layanan hukum yang diberikan masyarakat dibanding total permohonan layanan hukum. % 100 2889 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Hukum Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD. Status Sedang (3,29) 2890 Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Nilai indeks yang mengukur efektivitas penataan regulasi dan pelayanan hukum daerah. Poin 99.2 2891 Jumlah Perkara yang diselesaikan Bagian Hukum Jumlah perkara hukum yang berhasil diselesaikan dalam periode pelaporan. Kasus 13.0 2892 Jumlah Perkara yang masuk Bagian Hukum Jumlah perkara hukum yang diterima oleh bagian hukum atau pengadilan dalam satu periode. Kasus 13.0 2893 Hasil Penilaian Kota Peduli HAM Bagian Hukum Nilai penilaian pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh daerah. Nilai 100.0 2894 IKM "" "" "" "" 2895 IKM Kantor Walikota Bagian Organisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Walikota. Poin 8519.0 2896 IKM Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah. Poin 8519.0 2897 IKM Bagian Tata Pemerintahan Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan bagian tata pemerintahan (perizinan internal, administrasi kepemerintahan) di pemda. Poin n/a 2898 IKM Bagian Hukum Bagian Organisasi Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum, konsultasi regulasi dan produk hukum dari bagian hukum pemda. Poin n/a 2899 IKM Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, bantuan, dan pelayanan masyarakat melalui bagian kesejahteraan rakyat. Poin n/a 2900 IKM Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bagian yang menangani perencanaan, evaluasi dan administrasi pembangunan daerah. Poin n/a 2901 IKM Bagian Perekonomian dan Kerjasama Bagian Organisasi Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang ekonomi, investasi, kerjasama dari bagian pemda. Poin n/a 2902 IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat atau penyedia jasa terhadap kemudahan, transparansi, dan keandalan pelayanan pengadaan barang/jasa. Poin n/a 2903 IKM Bagian Umum dan Protokol Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum, fasilitas gedung, protokol, dan fasilitas umum yang dikelola bagian umum. Poin 81.53 2904 IKM Bagian Organisasi Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan bagian organisasi/SDM dalam menyediakan layanan administrasi internal instansi pemerintah. Poin 85,19 2905 IKM Bagian Administrasi dan Keuangan Bagian Organisasi Nilai kepuasan masyarakat atau instansi terkait terhadap pelayanan keuangan, anggaran, dan administrasi keuangan daerah. Poin n/a 2906 IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat terhadap respons, kesiapsiagaan, dan layanan bencana yang diberikan BPBD daerah. Poin n/a 2907 IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan atau fungsi keamanan, politik lokal, ormas, dan urusan kepribadian di daerah. Poin n/a 2908 IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap proses perencanaan, musrenbang, konsultasi publik dan capaian pembangunan. Poin n/a 2909 IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Organisasi Kepuasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, transparansi dan akuntabilitasnya. Poin n/a 2910 IKM DPPKA / BPKA Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan dari Dinas / Badan Pengelolaan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan & Anak / Keluarga Berencana, atau yang setara. Poin n/a 2911 IKM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Organisasi Nilai kepuasan masyarakat (pegawai, calon pegawai) terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM di daerah. Poin n/a 2912 IKM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak, fasilitas olahraga dan kebijakan pemuda. Poin n/a 2913 IKM Dinas Kesehatan Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, fasilitas, tenaga medis dan manajemen kesehatan daerah. Poin n/a 2914 IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Organisasi Kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur, perumahan, jalan, dan pelayanan teknik ke publik. Poin n/a 2915 IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap pelayanan pertanahan, pengukuran, perizinan ruang dan tata ruang. Poin n/a 2916 IKM Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum, penertiban, dan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP. Poin n/a 2917 IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bagian Organisasi Kepuasan terhadap respons kebakaran, penyelamatan, kesiapsiagaan dan layanan tanggap darurat. Poin n/a 2918 IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan sosial, ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan layanan transmigrasi. Poin n/a 2919 IKM Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) / Balai Rehabilitasi Sosial & Pengasuhan Anak Bagian Organisasi Kepuasan terhadap pelayanan rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak yang dilakukan lembaga sosial daerah. Poin n/a 2920 IKM Panti Sosial Tresna Wredha / Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan sosial dan pemeliharaan lansia di panti sosial daerah. Poin n/a 2921 IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan dokumen identitas. Poin n/a 2922 IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan advokasi, perlindungan, KB dan pembangunan keluarga. Poin n/a 2923 IKM Dinas Pertanian dan Pangan Bagian Organisasi Kepuasan petani dan masyarakat terhadap layanan pertanian, ketersediaan pangan, pupuk, perbenihan, dll. Poin n/a 2924 IKM Dinas Lingkungan Hidup Bagian Organisasi Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kebersihan, pengelolaan limbah, udara, air dan lingkungan. Poin n/a 2925 IKM Dinas Perhubungan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik, lalu lintas, regulasi transportasi daerah. Poin n/a 2926 IKM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Bagian Organisasi Kepuasan terhadap layanan TI, infrastruktur telekomunikasi, keamanan informasi dan layanan publik digital. Poin n/a 2927 IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat / pelaku usaha terhadap layanan dinas perindustrian, koperasi, UKM. Poin n/a 2928 IKM DPMPTSP Bagian Organisasi Kepuasan publik terhadap layanan perizinan terpadu satu pintu (izin usaha, investasi, layanan KOI). Poin n/a 2929 IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bagian Organisasi Nilai kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan budaya, pelestarian warisan budaya, dan kegiatan seni. Poin n/a 2930 IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan perpustakaan, arsip, literasi dan akses informasi publik. Poin n/a 2931 IKM Dinas Pariwisata Bagian Organisasi Kepuasan wisatawan dan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata, destinasi, promosi dan regulasi. Poin n/a 2932 IKM Dinas Perdagangan Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap layanan perdagangan, pasar, pengawasan, izin dagang dll. Poin n/a 2933 IKM Inspektorat Daerah Bagian Organisasi Kepuasan masyarakat / instansi terhadap pelayanan pengawasan internal, audit dan kepatuhan daerah. Poin n/a 2934 IKM Sekretariat DPRD Bagian Organisasi Indeks kepuasan terhadap pelayanan administratif, konsultasi publik dan koordinasi legislatif. Poin n/a 2935 IKM Kemantren Tegalrejo Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 85,07 2936 IKM Kemantren Jetis Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 88,23 2937 IKM Kemantren Gondokusuman Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 83,58 2938 IKM Kemantren Danurejan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 83,45 2939 IKM Kemantren Gedongtengen Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 85,07 2940 IKM Kemantren Ngampilan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 84,62 2941 IKM Kemantren Wirobrajan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 83602.0 2942 IKM Kemantren Mantrijeron Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 85,09 2943 IKM Kemantren Kraton Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 86,66 2944 IKM Kemantren Gondomanan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 88,72 2945 IKM Kemantren Pakualaman Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 88,33 2946 IKM Kemantren Mergangsan Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 86,05 2947 IKM Kemantren Umbulharjo Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 86,06 2948 IKM Kemantren Kotagede Bagian Organisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan / kemantren seperti izin, pelayanan publik dasar, administrasi, kebersihan, dll. Poin 91,20 2949 Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik Bagian Organisasi Persentase kenaikan nilai rata-rata IKM dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 2950 Organisasi Daerah "" "" "" "" 2951 Jumlah Dinas Bagian Organisasi Jumlah unit perangkat daerah yang memiliki tugas teknis (urusan pemerintahan daerah) dalam struktur pemerintahan kota/kabupaten. Lembaga 19.0 2952 Jumlah Badan Daerah Bagian Organisasi Jumlah lembaga/organisasi non-struktural atau badan fungsional daerah yang menyelenggarakan fungsi tertentu di pemerintahan daerah. Lembaga 5.0 2953 Satpol PP Daerah Bagian Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di daerah, sebagai institusi penegak peraturan daerah dan ketertiban umum. Lembaga 1.0 2954 Inspektorat Daerah Bagian Organisasi Lembaga pengawas intern di pemerintahan daerah yang melakukan audit, pengawasan, dan pemeriksaan administrasi. Lembaga 1.0 2955 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Bagian Organisasi UPT adalah unit teknis pelaksana layanan atau operasional di bawah dinas / badan yang melayani fungsi teknis tertentu di daerah. Lembaga 152.0 2956 Sekretariat DPRD Bagian Organisasi Unit administratif di DPRD yang mendukung kegiatan legislatif: sekretariat komisi, administrasi rapat, dokumentasi, dan layanan publik komisi. Lembaga 1.0 2957 Data Kinerja Bagian Organisasi "" "" "" "" 2958 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bagian Organisasi Nilai hasil evaluasi atas capaian kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Poin A 2959 Indeks Pelayanan publik Bagian Organisasi Indeks yang mengukur kualitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik berdasarkan survei. Poin A (4,53) 2960 Rata-rata Hasil SKM semua OPD Bagian Organisasi Nilai rata-rata dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap semua OPD di daerah dalam periode tertentu. Poin n/a 2961 Jumlah Skor SKM Bagian dan Dinas Bagian Organisasi Total skor yang diperoleh dari SKM untuk semua bagian dan dinas dalam pemerintahan daerah. Poin n/a 2962 Jumlah Skor SKM Kemantren Bagian Organisasi Total skor SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) khusus untuk unit layanan di tingkat kemantren (kecamatan). Poin n/a 2963 Jumlah Skor SKM Puskesmas Bagian Organisasi Total skor SKM yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di Puskesmas. Poin n/a 2964 Jumlah Skor SKM TK dan SD Bagian Organisasi Total skor SKM terhadap layanan pendidikan (TK dan SD) yang diukur dari persepsi masyarakat pengguna. Poin n/a 2965 Jumlah Layanan Bagian dan Dinas Bagian Organisasi Total jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh semua bagian dan dinas di pemerintahan daerah. Poin n/a 2966 Jumlah Layanan Kemantren Bagian Organisasi Total jumlah jenis layanan publik yang diselenggarakan di tingkat kemantren (kecamatan). Poin n/a 2967 Jumlah Layanan Puskesmas Bagian Organisasi Total jenis layanan kesehatan yang disediakan oleh seluruh Puskesmas di wilayah tersebut. Poin n/a 2968 Jumlah Layanan TK dan SD Bagian Organisasi Jumlah layanan pendidikan (pelayanan administratif, bantuan, fasilitas) yang tersedia di TK dan SD. Poin n/a 2969 Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan Bagian Organisasi Persentase OPD yang memenuhi struktur, fungsi, dan tugas sesuai regulasi keistimewaan Yogyakarta. % n/a 2970 OPD sesuai ketentuan dengan parameter : Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. - n/a 2971 1. SOP per unit terendah (5SOP) Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. OPD n/a 2972 2. Proses bisnis (L2) Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. - n/a 2973 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai A Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. - A 2974 4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70 Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. - n/a 2975 5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPP Bagian Organisasi Jumlah OPD yang memenuhi semua parameter kriteria organisasi, manajemen, kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi keistimewaan / penataan pemerintahan daerah. - n/a 2976 Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional Bagian Organisasi Banyaknya perangkat daerah yang strukturnya sesuai dengan rasio, beban kerja, dan standar organisasi proporsional sesuai regulasi. lembaga n/a 2977 Jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaan Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). OPD n/a 2978 Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi Bagian Organisasi Persentase OPD yang telah menyesuaikan struktur organisasi dengan peraturan perundangan. % n/a 2979 OPD sesuai ketentuan dengan parameter : Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). OPD n/a 2980 1. SOP per unit terendah (5SOP) Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). - n/a 2981 2. Proses bisnis (L2) Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). - n/a 2982 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah nilai A Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). - n/a 2983 4. Meningkatkan nilai PMPRB Perangkat daerah diatas 70 Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). - n/a 2984 5. OPD yang memiliki standar Pelayanan/SPP Bagian Organisasi Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai perangkat daerah pengampu fungsi keistimewaan Kota/Kabupaten (misalnya sesuai UU Keistimewaan). - n/a 2985 Jumlah perangkat daerah Bagian Organisasi Total keseluruhan perangkat daerah (OPD, badan, unit pelaksana teknis) di wilayah pemerintahan kota/kabupaten. OPD n/a 2986 Administrasi Pemerintahan "" "" "" "" 2987 Jumlah Kota Bagian Tata Pemerintahan Total wilayah administratif dengan status kota dalam suatu provinsi. Sumber: Kemendagri. Unit 1.0 2988 Jumlah Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan Total wilayah administratif tingkat kecamatan di dalam satu kota. Sumber: Kemendagri. Unit 14.0 2989 Jumlah Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri. Unit 45.0 2990 Jumlah RW Bagian Tata Pemerintahan Total Rukun Warga (RW) yang tercatat secara resmi dalam data kependudukan. Sumber: Kemendagri / Dukcapil. Unit 616.0 2991 Jumlah RT Bagian Tata Pemerintahan Total Rukun Tetangga (RT) yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Sumber: Kemendagri. Unit 2535.0 2992 Luas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Luas total wilayah administrasi suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi (km²). Sumber: BPS. Km2 328.0 2993 Jumlah Sarana Pemerintahan "" "" "" "" 2994 Jumlah Kantor Bupati/Walikota Bagian Tata Pemerintahan Jumlah gedung kantor yang digunakan untuk pusat administrasi pemerintahan kabupaten atau kota. Unit 1.0 2995 Jumlah Kantor Camat Bagian Tata Pemerintahan Jumlah kantor pemerintahan tingkat kecamatan yang aktif beroperasi. Unit 14.0 2996 Jumlah Kantor Lurah Bagian Tata Pemerintahan Jumlah kantor pemerintahan tingkat kelurahan yang aktif di suatu kota. Unit 45.0 2997 Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Total kantor pemerintahan kelurahan yang tercatat. Kantor 0.0 2998 Data Kinerja Bagian Tata Pemerintahan "" "" "" "" 2999 Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Bagian Tata Pemerintahan Kondisi di mana penetapan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kali 0.0 3000 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Bagian Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran. % 100 3001 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD. Status n/a 3002 LPPD (muatan terkait AKIP dan laporan SPM) Bagian Tata Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja, akuntabilitas (AKIP), dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (ppsdmregmakassar.kemendagri.go.id) Nilai Sedang (3,29) 3003 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Nilai capaian perkembangan wilayah berdasarkan indeks Epdeskel dari Kemendagri. Nilai 393,91 3004 Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (melalui Aplikasi Epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) Bagian Tata Pemerintahan Nilai agregat dari indikator perkembangan pembangunan wilayah yang dihitung melalui aplikasi Epdeskel milik Kemendagri. Nilai 393,91 3005 Jumlah Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Jumlah unit wilayah administrasi kelurahan yang berada di suatu kota. Sumber: Kemendagri. Unit 45.0 3006 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu Bagian Tata Pemerintahan Persentase laporan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan. % 100% 3007 Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu Bagian Tata Pemerintahan Banyaknya laporan tahunan atau laporan kinerja yang disampaikan sesuai format, ketentuan, dan waktu yang ditetapkan. Laporan 5.0 3008 Jumlah seluruh laporan Bagian Tata Pemerintahan Total laporan kinerja, administrasi, atau laporan wajib lainnya yang harus disampaikan oleh perangkat daerah. Laporan 5.0 3009 Data Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan "" "" "" "" 3010 Kinerja Pengendalian Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Ukuran efektivitas pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di pemerintahan daerah. % 99,37% 3011 Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Rasio jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana (anggaran, jadwal, spesifikasi) terhadap total kegiatan pembangunan. % 99,37% 3012 Data Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" "" "" "" 3013 Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan RUP terhadap total paket. % 100% 3014 Total Jumlah Paket Pengadaan (Tender, Seleksi, dan Tender Cepat) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Total seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui mekanisme tender, seleksi, dan paket cepat. Paket 68.0 3015 Kinerja Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. - 1.0 3016 Data Kinerja Bagian Administrasi dan Keuangan "" "" "" "" 3017 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat Bagian Administrasi dan Keuangan Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin A 3018 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. % A (89,86) 3019 Kategori Rerata hasil penilaian RB Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Bagian Administrasi dan Keuangan Kategori (misalnya A, B, C) dari rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sekretariat daerah oleh Inspektorat. Nilai A (89,86) 3020 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Tata Pemerintahan Bagian Administrasi dan Keuangan Nilai persentase capaian Reformasi Birokrasi (RB) untuk bagian Tata Pemerintahan. % n/a 3021 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Hukum Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Hukum di pemerintahan daerah. % n/a 3022 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Kesejahteraan Rakyat. % n/a 3023 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Administrasi Pembangunan. % n/a 3024 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Perekonomian dan Kerjasama Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Perekonomian dan Kerjasama. % n/a 3025 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa. % n/a 3026 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Umum dan Protokol Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Umum dan Protokol. % n/a 3027 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Organisasi Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Organisasi (struktur, manajemen organisasi). % n/a 3028 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Bagian Administrasi dan Keuangan Bagian Administrasi dan Keuangan Persentase capaian RB pada bagian Administrasi dan Keuangan. % n/a 3029 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah Bagian Administrasi dan Keuangan Nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja untuk Sekretariat Daerah. Nilai A 3030 Indeks Pelaksanaan Pembangunan Bagian Administrasi dan Keuangan Nilai indeks hasil capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan daerah. Poin 99,56 3031 Data Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat "" "" "" "" 3032 Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan gotong royong pembangunan fisik/nonfisik antara TNI dan masyarakat di daerah. Rp 2488200000.0 3033 Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan dari total kebijakan yang ditetapkan. % 40,00% 3034 Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan kesejahteraan yang telah diimplementasikan/dijalankan dalam periode tertentu. Kebijakan 14.0 3035 Jumlah kebijakan penyelenggaraaan kesejahteraan rakyat setelah 1 tahun ditetapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah kebijakan kesejahteraan yang dalam satu tahun setelah diterbitkan sudah dievaluasi atau berjalan. Kebijakan 35.0 3036 Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Proporsi wilayah atau penerima yang menerima layanan dari kebijakan kesejahteraan rakyat terhadap target pelayanan. % n/a 3037 Rerata urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya Bagian Kesejahteraan Rakyat Rata-rata jumlah urusan bidang mental spiritual yang memiliki kebijakan (Perda, Perwal, Kepwal) dibanding total urusan terkait. % n/a 3038 Jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal) Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah urusan di bidang mental spiritual yang telah mempunyai kebijakan tertulis (Perda / Perwal / keputusan walikota). Urusan n/a 3039 Jumlah urusan bina mental spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Total urusan pemerintahan di bidang mental spiritual yang menjadi tanggung jawab daerah. Urusan n/a 3040 Rerata urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya Bagian Kesejahteraan Rakyat Rata-rata urusan bidang kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan. % n/a 3041 Jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal) Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah urusan kesejahteraan sosial yang telah memiliki kebijakan formal. Urusan n/a 3042 Jumlah urusan kesejahteraan sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Total urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial di daerah. Urusan n/a 3043 Rerata urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya Bagian Kesejahteraan Rakyat Rata-rata urusan bidang kesejahteraan masyarakat yang sudah memiliki kebijakan tertulis dibanding total urusan. % 2 3044 Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya (Perda, Perwal, Kepwal) Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang telah dirumuskan kebijakan formal. Urusan 2.0 3045 Jumlah urusan kesejahteraan masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Total urusan bidang kesejahteraan masyarakat di pemerintahan daerah. Urusan 2.0 3046 Data Kinerja Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" "" "" "" 3047 Indeks Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kerjasama Indeks yang menggambarkan kondisi dan perkembangan ekonomi daerah berdasarkan indikator makro ekonomi. Poin 93,01 3048 Kinerja Kebijakan perekonomian Bagian Perekonomian dan Kerjasama Ukuran efektivitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah (investasi, perdagangan, industri, UMKM). - 1.0 3049 Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Kerjasama Indikator capaian keberhasilan koordinasi antar OPD, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD. - 80,77% 3050 Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti Bagian Perekonomian dan Kerjasama Nilai capaian dari kerjasama antar daerah / lintas wilayah yang benar-benar direalisasikan. - 98,72% 3051 Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti Bagian Perekonomian dan Kerjasama Rasio perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan dibandingkan total yang ditandatangani. % 98,72% 3052 Jumlah dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti Bagian Perekonomian dan Kerjasama Jumlah perjanjian kerjasama yang sudah diimplementasikan dari sekian banyak perjanjian yang ada. Dokumen 308.0 3053 Jumlah total PKS yang masih berlaku Bagian Perekonomian dan Kerjasama Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah / lembaga yang masih aktif / belum kadaluarsa. Dokumen 312.0 3054 Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Bagian Perekonomian dan Kerjasama Proporsi badan usaha milik daerah dan layanan umum daerah dengan kategori baik hasil evaluasi laporan kinerja. % 80,77% 3055 Jumlah BUMD kategori baik (berdasarkan laporan) Bagian Perekonomian dan Kerjasama Banyaknya BUMD yang menurut laporan keuangan dan evaluasi kinerja dinilai “baik”. Perusahaan 2.0 3056 Jumlah BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) Bagian Perekonomian dan Kerjasama Banyaknya BLUD yang dinilai kategori baik berdasarkan evaluasi laporan kinerja. Perusahaan 19.0 3057 Jumlah seluruh BUMD Bagian Perekonomian dan Kerjasama Total semua badan usaha milik daerah yang berdiri di wilayah pemerintahan daerah. Perusahaan 3.0 3058 Jumlah seluruh BLUD Bagian Perekonomian dan Kerjasama Total seluruh Badan Layanan Umum Daerah yang beroperasi di wilayah tersebut. Perusahaan 23.0 3059 Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian Bagian Perekonomian dan Kerjasama Persentase kebijakan perekonomian yang berhasil disusun dari total rencana kebijakan. % n/a 3060 Data Kebijakan yang direncanakan Bagian Perekonomian dan Kerjasama Jumlah dokumen kebijakan (renstra, rencana, program) yang telah direncanakan/diproyeksikan. Data n/a 3061 Data Kebijakan yang direncanakan/direalisasikan Bagian Perekonomian dan Kerjasama Jumlah kebijakan yang sudah direncanakan dan benar-benar direalisasikan dalam periode evaluasi. Data n/a 3062 Data Kinerja Bagian Umum dan Protokol "" "" "" "" 3063 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan Bagian Umum dan Protokol Nilai indeks hasil survei kepuasan terhadap layanan umum dan keprotokolan pemerintah daerah. Skala 0-100 81,53 3064 Hasil survey Eksternal Bagian Umum dan Protokol Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk menilai kepuasan atau kinerja instansi. - 81,53 3065 Jumlah Surat Edaran Walikota Bagian Umum dan Protokol Jumlah surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh walikota dalam satu tahun anggaran. Dokumen n/a 3066 SEKRETARIAT DPRD "" "" "" "" 3067 Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD "" "" "" "" 3068 Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Bangunan fisik dan lembaga administratif tempat kerja DPRD dan Sekretariatnya sebagai unit legislasi dan administrasi legislatif. Unit 1.0 3069 Rekapitulasi Kegiatan DPRD "" "" "" "" 3070 Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Rapat pleno DPRD yang dihadiri oleh seluruh anggota atau kuorum tertentu, digunakan untuk keputusan penting seperti pengesahan Perda, LKPJ, atau pengangkatan pejabat. Kali 43.0 3071 Rapat Komisi Sekretariat DPRD Pertemuan anggota DPRD dalam komisi (A, B, C, D) untuk membahas isu spesifik sesuai ranah tugas komisi. Kali 191.0 3072 Rapat Komisi A Sekretariat DPRD Rapat khusus Komisi A yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi. Kali 59.0 3073 Rapat Komisi B Sekretariat DPRD Rapat khusus Komisi B yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi. Kali 46.0 3074 Rapat Komisi C Sekretariat DPRD Rapat khusus Komisi C yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi. Kali 46.0 3075 Rapat Komisi D Sekretariat DPRD Rapat khusus Komisi D yang menyelenggarakan fungsi legislatif, pengawasan atau pembahasan rancangan peraturan dalam bidang yang menjadi kewenangan masing-masing komisi. Kali 40.0 3076 Peninjauan Komisi Sekretariat DPRD Kegiatan komisi DPRD mengunjungi lokasi proyek, fasilitas atau instansi terkait untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan / program. Kali 11.0 3077 Peninjauan Komisi A Sekretariat DPRD Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi A sesuai bidang tugasnya. Kali 2.0 3078 Peninjauan Komisi B Sekretariat DPRD Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi B sesuai bidang tugasnya. Kali 4.0 3079 Peninjauan Komisi C Sekretariat DPRD Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi C sesuai bidang tugasnya. Kali 5.0 3080 Peninjauan Komisi D Sekretariat DPRD Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi D sesuai bidang tugasnya. Kali 0.0 3081 Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Pertemuan pimpinan DPRD (ketua, wakil ketua) untuk menyusun agenda, koordinasi, dan pengambilan keputusan internal. Kali 18.0 3082 Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Pertemuan DPRD dan instansi terkait untuk membahas dan menyetujui anggaran daerah (APBD, perubahan APBD). Kali 15.0 3083 Rapat Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Rapat antara pimpinan dan alat kelengkapan DPRD untuk menyepakati jadwal dan tata tertib rapat DPRD. Kali 9.0 3084 Rapat Badan Pembentukan Daerah Sekretariat DPRD Rapat yang difokuskan pada pembentukan dan perumusan rancangan peraturan daerah (pembentukan Perda). Kali 15.0 3085 Rapat Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Rapat DPRD yang menangani masalah etika, sanksi anggota DPRD, atau pelanggaran kode etik. Kali 6.0 3086 Rapat Konsultasi Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dan pihak pemerintah daerah untuk membahas rancangan regulasi atau kebijakan sebelum dijadikan keputusan. Kali 15.0 3087 Rapat Gabungan Komisi Sekretariat DPRD Rapat yang melibatkan dua atau lebih komisi DPRD secara bersama untuk membahas isu lintas bidang. Kali 1.0 3088 Rapat-Rapat Pansus Sekretariat DPRD Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk untuk menindaklanjuti atau merumuskan isu khusus. Kali 46.0 3089 Rapat Dengar Pendapat Umum / Tamu / Public Hearing Sekretariat DPRD Pertemuan DPRD dengan publik, stakeholder, atau tamu untuk menyerap aspirasi masyarakat atau mendengar masukan terhadap kebijakan. Kali 11.0 3090 Menerima Unjuk Rasa Sekretariat DPRD Kegiatan DPRD menerima perwakilan demonstran / penyampaian aspirasi langsung di gedung atau ruang DPRD. Kali 41.0 3091 Rapat Fraksi Sekretariat DPRD Rapat internal partai anggota DPRD (fraksi) untuk membahas posisi politik, tanggapan terhadap rapat DPRD, atau strategi legislatif. Kali 40.0 3092 Rapat Fraksi PDIP Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali 80.0 3093 Rapat Fraksi PAN Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali 15.0 3094 Rapat Fraksi Golkar Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali 20.0 3095 Rapat Fraksi Gerindra Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali 42.0 3096 Rapat Fraksi PKS Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali 36.0 3097 Rapat Fraksi Kebangkitan Nasional Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali n/a 3098 Rapat Fraksi Persatuan Demokrat Sekretariat DPRD Rapat internal masing-masing fraksi partai anggota DPRD sesuai partai yang bersangkutan. Kali n/a 3099 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 80.0 3100 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi A Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3101 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi B Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3102 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi C Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3103 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi D Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3104 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Anggaran Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 7.0 3105 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3106 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Pembentukan Perda Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 7.0 3107 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 8.0 3108 Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Pansus-pansus Sekretariat DPRD Keberangkatan anggota komisi / alat kelengkapan DPRD ke luar wilayah DIY untuk studi banding, pembelajaran kebijakan, audit program, atau kerjasama legislatif Kali 18.0 3109 Konsultasi Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3110 Konsultasi Badan Anggaran Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3111 Konsultasi Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3112 Konsultasi Badan Pembentukan Perda Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3113 Konsultasi Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3114 Konsultasi Pansus-pansus Sekretariat DPRD Pertemuan konsultatif antara DPRD dengan pihak internal atau eksekutif mengenai rancangan kebijakan, anggaran atau etika legislatif Kali 0.0 3115 Delegasi Sekretariat DPRD Pengiriman anggota DPRD sebagai wakil dalam forum eksternal (nasional, regional) ke luar daerah. Kali 0.0 3116 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD Pelatihan atau pembinaan teknis legislatif, regulasi, atau fungsi DPRD bagi anggota DPRD atau staf sekretariat. Kali 6.0 3117 Reses Sekretariat DPRD Kegiatan DPRD turun ke daerah pemilihan (konstituen) untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan laporan, dan diskusi kebijakan. Kali 2.0 3118 Kunjungan keluar Negeri Sekretariat DPRD Kunjungan kerja resmi anggota DPRD luar negeri untuk studi banding atau delegasi legislatif luar negeri. Kali 0.0 3119 Pendampingan Sekretariat DPRD Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD Kali 146.0 3120 Pendampingan Komisi A Sekretariat DPRD Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD Kali 40.0 3121 Pendampingan Komisi B Sekretariat DPRD Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD Kali 34.0 3122 Pendampingan Komisi C Sekretariat DPRD Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD Kali 36.0 3123 Pendampingan Komisi D Sekretariat DPRD Dukungan teknis / advokasi oleh tenaga ahli, konsultan atau instansi pendamping untuk proses kerja komisi DPRD Kali 36.0 3124 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan "" "" "" "" 3125 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan DPRD bersama kepala daerah. Buah 10.0 3126 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah Istimewa Sekretariat DPRD Peraturan khusus daerah sesuai status istimewa (jika berlaku) yang dihasilkan DPRD. Buah 0.0 3127 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan DPRD Sekretariat DPRD Regulasi internal legislatif yang dibuat oleh DPRD sendiri, bukan bersama kepala daerah. Buah 0.0 3128 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Keputusan formal DPRD sebagai lembaga legislatif mengenai internal atau kebijakan tertentu. Buah 30.0 3129 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD (ketua, wakil) terkait pengelolaan lembaga DPRD. Buah 5.0 3130 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Perda Inisiatif DPRD Sekretariat DPRD Rancangan peraturan daerah yang diusulkan inisiatif oleh DPRD sendiri tanpa inisiatif kepala daerah. Buah n/a 3131 Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Kesepakatan Bersama Sekretariat DPRD Kesepakatan regulasi atau kebijakan antara DPRD dan kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen formal bersama. Buah n/a 3132 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Sekretariat DPRD Rasio produk hukum (draft dan usulan) yang berhasil diselesaikan (disahkan) dibandingkan total produk hukum yang direncanakan. % 100% 3133 Jumlah Produk Hukum yang diselesaikan : Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 70.0 3134 - Draft Raperda Prakarsa DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 5.0 3135 - Draft Peraturan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 0.0 3136 - Draft Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 30.0 3137 - Draft Keputusan Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 5.0 3138 - Draft Keputusan Persetujuan Bersama Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 10.0 3139 - Kajian Telaah Hukum Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 10.0 3140 - Perda Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum dari tiap kategori yang telah selesai dan disahkan dalam periode pelaporan Dokumen 10.0 3141 Jumlah produk hukum yang dibahas Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 70.0 3142 - Draft Raperda Prakarsa DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 5.0 3143 - Draft Peraturan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 0.0 3144 - Draft Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 30.0 3145 - Draft Keputusan Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 5.0 3146 - Draft Keputusan Persetujuan Bersama Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 10.0 3147 - Kajian Telaah Hukum Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 10.0 3148 - Perda Sekretariat DPRD Jumlah produk regulasi dalam proses pembahasan legislatif baik di komisi, pansus, atau paripurna. Dokumen 10.0 3149 Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik "" "" "" "" 3150 Jumlah Anggota PDI Perjuangan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 11.0 3151 Jumlah Anggota PDI Perjuangan Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 8.0 3152 Jumlah Anggota PDI Perjuangan Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 3.0 3153 Jumlah Anggota PAN Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3154 Jumlah Anggota PAN Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3155 Jumlah Anggota PAN Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 0.0 3156 Jumlah Anggota PKS Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 5.0 3157 Jumlah Anggota PKS Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 5.0 3158 Jumlah Anggota PKS Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 0.0 3159 Jumlah Anggota Nasdem Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3160 Jumlah Anggota Nasdem Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3161 Jumlah Anggota Nasdem Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 0.0 3162 Jumlah Anggota Golkar Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 5.0 3163 Jumlah Anggota Golkar Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 5.0 3164 Jumlah Anggota Golkar Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 0.0 3165 Jumlah Anggota PPP Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3166 Jumlah Anggota PPP Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 4.0 3167 Jumlah Anggota PPP Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 0.0 3168 Jumlah Anggota Gerindra Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 5.0 3169 Jumlah Anggota Gerindra Laki-laki Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 3.0 3170 Jumlah Anggota Gerindra Perempuan Sekretariat DPRD Jumlah anggota DPRD yang berasal dari partai politik Orang 2.0 3171 Data Kinerja Sekretariat DPRD "" "" "" "" 3172 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD Keberadaan dokumen rencana kerja tahunan yang disusun oleh setiap alat kelengkapan DPRD sesuai tugasnya. Ada/Tidak Ada Ada 3173 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD Sekretariat DPRD Derajat sinkronisasi program DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ada/Tidak Ada Ada 3174 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Se-Triwulanan DPRD Sekretariat DPRD Tingkat integrasi kegiatan legislatif DPRD ke dalam siklus perencanaan dan anggaran triwulanan. Ada/Tidak Ada Ada 3175 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD Adanya kesesuaian antara rencana kerja DPRD dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Ada/Tidak Ada Ada 3176 Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD Sekretariat DPRD Indeks yang mengukur kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan pendukung seperti sekretariat, logistik dan fasilitasi agenda DPRD. Poin 85,7 3177 Nilai survey kepuasan anggota DPRD Sekretariat DPRD Nilai hasil survei kepuasan internal anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat dan fasilitas legislatif. Nilai 86,0 3178 Nilai survey kepuasan tamu Sekretariat DPRD Nilai survei kepuasan publik / tamu undangan dalam interaksi dengan DPRD dalam proses sidang atau audiensi. Nilai 85,0 3179 Nilai survey kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD Nilai survei kepuasan masyarakat umum terhadap kinerja dan layanan DPRD publik. Nilai 86,0 3180 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Sekretariat DPRD Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai A 3181 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD oleh Inspektorat daerah. - A 3182 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Sekretariat DPRD Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. % 85,29 3183 Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan Sekretariat DPRD Rasio penyelesaian layanan administrasi dan keuangan untuk tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar terhadap jumlah permintaan. % 100,00% 3184 Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan Sekretariat DPRD Jumlah layanan administratif dan keuangan yang berhasil diselesaikan untuk tenaga ahli fraksi dan pakar. Berkas 12.0 3185 Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakan Sekretariat DPRD Total layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD. Berkas 12.0 3186 Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan Sekretariat DPRD Rasio anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis legislatif terhadap total anggota DPRD. % 50,00 3187 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 1 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 100 3188 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 2 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 100 3189 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 3 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 100 3190 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 4 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 100 3191 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 5 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 0 3192 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 6 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 0 3193 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 7 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 0 3194 Persentase kepesertaan bimtek anggota dewan 8 Sekretariat DPRD Persentase partisipasi anggota DPRD dalam tiap kegiatan bimtek tertentu % 0 3195 Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan Sekretariat DPRD Rasio dokumen penganggaran dan pengawasan yang telah dibahas dan disetujui terhadap dokumen yang direncanakan. % 100% 3196 Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan : Sekretariat DPRD Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui Dokumen 8.0 3197 - Raperda Sekretariat DPRD Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui Dokumen 3.0 3198 - Nota Kesepakatan Sekretariat DPRD Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui Dokumen 4.0 3199 - Rekomendasi LKPJ Walikota Sekretariat DPRD Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui Dokumen 1.0 3200 - Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah dokumen regulasi atau rekomendasi legislatif yang telah selesai dibahas dan disetujui Dokumen 0.0 3201 Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas : Sekretariat DPRD Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif Dokumen 8.0 3202 - Raperda Sekretariat DPRD Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif Dokumen 3.0 3203 - Nota Kesepakatan Sekretariat DPRD Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif Dokumen 4.0 3204 - Rekomendasi LKPJ Walikota Sekretariat DPRD Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif Dokumen 1.0 3205 - Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang berada dalam proses pembahasan legislatif Dokumen 0.0 3206 Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD Sekretariat DPRD Rasio masyarakat yang menilai positif pelayanan informasi, komunikasi publik dan publikasi DPRD terhadap total survei. % 82,9 3207 Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Persentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap layanan atau konten yang disediakan melalui website Sekretariat DPRD. % 81,9 3208 Persentase Kepuasan Masyarakat dari Medsos DPRD Sekretariat DPRD Persentase pengguna / masyarakat yang menyatakan puas terhadap konten dan tanggapan DPRD melalui media sosial. % 77,6 3209 Persentase Aspirasi masyarakat yang terfasilitasi : Sekretariat DPRD Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi % 14,67 3210 - Pokir Sekretariat DPRD Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi % 1 3211 - Reses Sekretariat DPRD Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi % 2 3212 - Audiensi Sekretariat DPRD Rasio aspirasi yang berhasil tertampung dan ditindaklanjuti DPRD dari total aspirasi melalui Pokok Pikiran (Pokir), reses dan audiensi % 41 3213 Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan Sekretariat DPRD Rasio layanan administrasi dan keuangan DPRD yang telah diproses / selesai terhadap total permintaan layanan. % 100% 3214 Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan Sekretariat DPRD Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang berhasil diselesaikan dalam periode. Layanan 12.0 3215 Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang disediakan Sekretariat DPRD Total layanan administratif dan keuangan yang tersedia bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar DPRD. Layanan 12.0 3216 Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan Sekretariat DPRD Rasio rapat paripurna yang benar-benar diselenggarakan terhadap jadwal/paripurna yang direncanakan. % 104,88% 3217 Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Banyaknya rapat paripurna yang betul-betul dilaksanakan dalam periode tertentu. Rapat 43.0 3218 Jumlah perencanaan rapat paripurna Sekretariat DPRD Jumlah rapat paripurna yang telah direncanakan / dijadwalkan pada awal periode. Rapat 41.0 3219 Persentase Perempuan pengambilan keputusan di ranah publik Sekretariat DPRD Proporsi kursi DPRD atau posisi strategis publik yang diduduki oleh perempuan terhadap total posisi pengambilan keputusan. % Ada 3220 Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan Sekretariat DPRD Jumlah kursi di DPRD yang dihuni oleh anggota legislatif perempuan. Orang 5.0 3221 Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Sekretariat DPRD Total jumlah kursi / anggota legislatif di DPRD kota/kabupaten. Orang 40.0 3222 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD Proporsi kursi legislatif (DPRD) di Kota Yogyakarta yang dihuni oleh perempuan dibanding total kursi DPRD. % 0.125 3223 Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Sekretariat DPRD Persentase posisi pengambilan keputusan (jabatan struktural / strategis) yang dijabat oleh perempuan di lembaga pemerintahan daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif lokal). % n/a 3224 PERENCANAAN PEMBANGUNAN "" "" "" "" 3225 Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" "" "" "" 3226 Total Pagu Dana Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah keseluruhan alokasi anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang ditetapkan untuk Provinsi DIY sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, mencakup seluruh urusan keistimewaan. Rp 84950881380.0 3227 Total Pagu Dana Keistimewaan Pengisian Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah anggaran Danais yang dialokasikan khusus untuk urusan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai ketentuan keistimewaan. Rp 0.0 3228 Total Pagu Dana Keistimewaan Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total anggaran Danais yang digunakan untuk urusan kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks keistimewaan. Rp 817590000.0 3229 Total Pagu Dana Keistimewaan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Danais yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan, meliputi pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan daerah. Rp 69957978400.0 3230 Total Pagu Dana Keistimewaan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Danais yang dialokasikan untuk penataan dan pengelolaan urusan pertanahan keistimewaan DIY. Rp 955703700.0 3231 Total Pagu Dana Keistimewaan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Danais yang digunakan untuk urusan tata ruang dan penataan wilayah berbasis keistimewaan DIY. Rp 13219609280.0 3232 Total Realisasi Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Danais yang telah direalisasikan oleh Pemkot Yogyakarta dalam satu tahun anggaran sesuai laporan keuangan pemerintah daerah. Rp 84511048963.0 3233 Usulan Anggaran Keistimewaan per Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dana yang diusulkan oleh Pemkot Yogyakarta berdasarkan masing-masing urusan keistimewaan kepada Pemerintah Provinsi DIY. Rp 266704876794.0 3234 Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase antara realisasi output kegiatan urusan keistimewaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. % 100 3235 Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen 1.0 3236 Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dokumen 1.0 3237 Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn Perkada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen 1.0 3238 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar pengendalian pembangunan. Ada/Tidak Ada n/a 3239 Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan. Program 121.0 3240 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Program 121.0 3241 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian antara program RPJMD dan RKPD dalam perencanaan pembangunan tahunan. % 100 3242 Jumlah program APBD Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program yang memperoleh alokasi dalam APBD pada tahun berjalan. Program 121.0 3243 Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyaknya program prioritas RKPD yang ditindaklanjuti dalam APBD. Program 121.0 3244 Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program atau kegiatan yang direncanakan dalam APBD namun tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Program 0.0 3245 Jumlah program dalam APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total keseluruhan program yang tercantum dalam dokumen APBD. Program 121.0 3246 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perbandingan antara jumlah program/kegiatan yang tidak terlaksana terhadap jumlah program/kegiatan yang direncanakan. % 0 3247 Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perbandingan antara jumlah sasaran pembangunan daerah yang tercapai terhadap jumlah sasaran yang ditetapkan. % 9969 3248 Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai Permenpan RB. Nilai 84.84 3249 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran SKPD dalam satu tahun anggaran. % 997 3250 Jumlah program RKPD tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan. Program 121.0 3251 Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program dalam RPJMD yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Program 121.0 3252 Target Penurunan Angka Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase atau nilai target penurunan angka kemiskinan sesuai dokumen perencanaan pembangunan. % 613 - 648 3253 Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyaknya program lintas sektor yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Program 27.0 3254 Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan operasional yang dilakukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Kegiatan 35.0 3255 Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan/program pengentasan kemiskinan. Rp (Milyar) 92210432000.0 3256 Jumlah Program pemerintah dalam mengurangi ketimpangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Program n/a 3257 Jumlah Kegiatan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan ekonomi. Kegiatan n/a 3258 Target Penurunan Angka Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Target yang ditetapkan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada periode tertentu. % n/a 3259 Jumlah Program Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Program 3.0 3260 Jumlah Kegiatan Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyaknya kegiatan operasional yang mendukung program penurunan pengangguran. Kegiatan 6.0 3261 Jumlah Anggaran Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan/program pengurangan pengangguran. Rp (Milyar) 3411635810.0 3262 Indeks Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ukuran komposit yang menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan integrasi, konsistensi, dan efektivitas program. Poin 99,67 3263 Capaian sasaran pemkot Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase target kinerja Pemerintah Kota yang berhasil dicapai pada periode tertentu. % 99,69 3264 Capaian sasaran Perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase target kinerja tiap perangkat daerah yang tercapai dibandingkan target dalam dokumen perencanaan. % 99.61 3265 Capaian program perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pelaksanaan output program perangkat daerah terhadap target yang ditetapkan. % 99,71 3266 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai AA 3267 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. Nilai n/a 3268 Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio antara jumlah analisa data yang digunakan dalam perencanaan terhadap total analisa yang tersedia. % 100,00% 3269 Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyaknya hasil analisa data yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Nilai 569.0 3270 Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Total seluruh analisa data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Nilai 569.0 3271 Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian antara capaian kinerja sasaran daerah dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. % 99,69% 3272 Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio kesesuaian capaian sektor infrastruktur dan kewilayahan terhadap target RPJMD. % 99,53% 3273 Capaian sasaran perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase target kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai. Program 99,25% 3274 Capaian program infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi output dari program pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program 99,80% 3275 Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian antara capaian sektor perekonomian dan SDA dengan target pembangunan daerah. % 99,88% 3276 Capaian sasaran perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian target kinerja perangkat daerah di bidang ekonomi dan SDA. Program 99,99% 3277 Capaian program perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi hasil pelaksanaan program perangkat daerah bidang ekonomi dan SDA. Program 99,77% 3278 Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai rata-rata indeks inovasi daerah berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri. Poin 88,84 3279 Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio hasil litbang yang dimanfaatkan dalam kebijakan terhadap total hasil litbang yang dihasilkan. % 93,75 3280 Kajian telah masuk jurnal/DSS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kajian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah atau sistem DSS (Decision Support System). Kajian 100,00 3281 Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah hasil kajian yang telah disampaikan secara resmi kepada perangkat daerah terkait. Kajian 100,00 3282 Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyaknya hasil kajian yang digunakan OPD sebagai dasar pertimbangan kebijakan atau program. Kajian 100,00 3283 Kajian terimplementasi pada program OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah hasil kajian yang telah diterapkan dalam pelaksanaan program kerja perangkat daerah. Kajian 37,50 3284 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP. Nilai A 3285 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Inspektorat sesuai sistem SAKIP. Nilai A 3286 Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan metodologi Bappenas/BPS. - 89,14 3287 KEUANGAN "" "" "" "" 3288 Pengelolaan Aset "" "" "" "" 3289 Jumlah Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, meliputi seluruh kekayaan yang dikuasai dan/atau dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Unit 1707739.0 3290 Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, peralatan, dan mesin. Unit 1671806.0 3291 Jumlah Aset Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh aset berwujud milik daerah yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan. Unit 35933.0 3292 Nilai Aset/Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total nilai buku aset/barang milik daerah sesuai hasil inventarisasi dan penilaian aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rp 6850330842030.42 3293 Nilai Aset/Barang Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset daerah berupa barang bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah. Rp 121153795795.32 3294 Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset daerah berupa barang tidak bergerak berdasarkan hasil penilaian dan pencatatan dalam neraca daerah. Rp 6729177046235.1 3295 Nilai Akumulasi Penyusutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah total penyusutan aset tetap daerah yang telah dibebankan selama masa manfaat aset tersebut. Rp 3182821794501.19 3296 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan akumulatif atas aset bergerak daerah (kendaraan, peralatan, mesin). Rp 819716592289.35 3297 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan akumulatif atas aset tidak bergerak daerah (bangunan, infrastruktur). Rp 2363105202211.84 3298 Opini Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (WTP, WDP, TMP, atau Disclaimer). - n/a 3299 Ringkasan APBD "" "" "" "" 3300 Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semua penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Rp (Juta) 35752407.0 3301 Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Rp (Juta) 17052057.0 3302 Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Rp (Juta) 11812061.0 3303 Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 1523513.0 3304 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan yang berasal dari bagian laba BUMD, penyertaan modal daerah, atau investasi pemerintah daerah. Rp (Juta) 0.0 3305 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan aset, bunga deposito, dan denda. Rp (Juta) 3716484.0 3306 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara total PAD dengan total belanja dalam APBD, menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. % 583 3307 Persentase Pertumbuhan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 3308 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. % n/a 3309 Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rp (Juta) 1870035.0 3310 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu atas penerimaan pajak atau sumber daya alam yang dibagi ke daerah. Rp (Juta) 25358.0 3311 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara nilai DBH terhadap total dana perimbangan. % 014 3312 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kontribusi DBH terhadap total pendapatan daerah. % 007 3313 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara DBH dengan total belanja daerah. % 009 3314 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laju pertumbuhan DBH dari tahun sebelumnya. % n/a 3315 Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laju pertumbuhan total dana perimbangan antar tahun. % n/a 3316 Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara dana perimbangan dengan total belanja daerah. % 6393 3317 Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Rp (Juta) 15237503.0 3318 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase DAU dibandingkan total dana perimbangan. % 1876 3319 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi DAU terhadap total pendapatan daerah. % 893 3320 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara nilai DAU dan total belanja daerah. % 901 3321 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kenaikan DAU dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 3322 Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional. Rp (Juta) 3437488.0 3323 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi DAK terhadap total dana perimbangan. % 423 3324 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase DAK terhadap total pendapatan daerah. % 201 3325 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi DAK terhadap total nilai APBD. % 203 3326 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kenaikan nilai DAK dari tahun sebelumnya. % n/a 3327 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan daerah selain PAD, dana perimbangan, dan pembiayaan, yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan. Rp (Juta) 0.0 3328 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan yang berasal dari hibah pemerintah, lembaga, atau pihak lain. Rp (Juta) 0.0 3329 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Dana Darurat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan daerah dari pemerintah pusat untuk keperluan mendesak (misalnya bencana). Rp (Juta) 0.0 3330 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana yang diterima dari provinsi atau daerah lain atas pembagian pajak daerah. Rp (Juta) 0.0 3331 Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah nilai nominal dana bagi hasil pajak antar daerah. Rp (Juta) 0.0 3332 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara DBH antar daerah terhadap kategori “lain-lain pendapatan yang sah”. % 0 3333 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi DBH antar daerah terhadap total pendapatan daerah. % 0 3334 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio antara DBH antar daerah terhadap total belanja daerah. % 0 3335 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kenaikan DBH antar daerah dari tahun sebelumnya. % 0 3336 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyesuaian fiskal dan otonomi khusus. Rp (Juta) 0.0 3337 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total “lain-lain pendapatan yang sah”. % 0 3338 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio dana penyesuaian terhadap total pendapatan daerah. % 0 3339 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara nilai dana penyesuaian dengan total belanja daerah. % 0 3340 Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laju pertumbuhan nilai dana penyesuaian dan otonomi khusus antar tahun. % 0 3341 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana transfer antar pemerintah daerah yang bersifat bantuan keuangan. Rp (Juta) n/a 3342 Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara total pendapatan dengan total belanja daerah, mencerminkan keseimbangan fiskal. % 12223 3343 Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laju pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 3344 Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semua pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah dalam satu tahun anggaran. Rp (Juta) 29251133.0 3345 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran daerah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Rp (Juta) 15051927.0 3346 Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Komponen belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Rp (Juta) 12382608.0 3347 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara belanja tidak langsung pegawai dengan total belanja langsung. % 8227 3348 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. % 4233 3349 Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung yang terealisasi untuk kebutuhan aparatur pemerintah. Rp (Juta) 0.0 3350 Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kenaikan atau penurunan belanja tidak langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya. % n/a 3351 Belanja Bunga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berjalan. Rp (Juta) 0.0 3352 Belanja Subsidi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran daerah untuk memberikan bantuan harga kepada masyarakat agar harga barang/jasa tertentu tetap terjangkau. Rp (Juta) 0.0 3353 Belanja Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rp (Juta) 2532535.0 3354 Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat guna melindungi dari risiko sosial. Rp (Juta) 12458.0 3355 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran daerah dalam rangka bagi hasil penerimaan tertentu kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain, atau pemerintahan desa. Rp (Juta) 0.0 3356 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain atau pemerintahan desa. Rp (Juta) 0.0 3357 Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya. Rp (Juta) 124326.0 3358 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah. Rp (Juta) 14199206.0 3359 Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja untuk honorarium atau pembayaran tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Rp (Juta) 1569704.0 3360 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara nilai belanja langsung pegawai dengan total belanja langsung. % 161 3361 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio belanja langsung pegawai terhadap total belanja daerah. % 093 3362 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase perubahan belanja langsung pegawai dibanding tahun sebelumnya. % n/a 3363 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase perubahan total belanja langsung daerah dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 3364 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja daerah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Rp (Juta) 11805798.0 3365 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung. % 121 3366 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio antara belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. % 698 3367 Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kenaikan atau penurunan belanja barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. % n/a 3368 Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rp (Juta) 823704.0 3369 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio antara belanja modal terhadap total belanja langsung daerah. % 084 3370 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang menunjukkan proporsi investasi pemerintah. % 049 3371 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase perubahan nilai belanja modal dibanding tahun sebelumnya. % n/a 3372 Persentase Pertumbuhan Total Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase perubahan total belanja daerah dibandingkan periode sebelumnya. % n/a 3373 Pajak Daerah "" "" "" "" 3374 Pajak Hotel Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, rumah penginapan, losmen, dan sejenisnya. Rp 5415676.0 3375 Pajak Restoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga. Rp 2218684.0 3376 Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, bioskop, pertandingan olahraga, dan sejenisnya. Rp 315498.0 3377 Pajak Reklame Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang digunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu barang, jasa, atau kegiatan. Rp (Juta) 207942.0 3378 Pajak Penerangan Jalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, digunakan untuk penerangan jalan umum. Rp (Juta) 1567661.0 3379 Pajak Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan. Rp (Juta) 0.0 3380 Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan untuk keperluan tertentu. Rp (Juta) 95983.0 3381 Pajak Sarang Burung Walet Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Rp (Juta) 10313.0 3382 Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Rp (Juta) 0.0 3383 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan daerah. Rp (Juta) 1100663.0 3384 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, warisan, hibah, dan peralihan hak lainnya. Rp (Juta) 786822.0 3385 Retribusi Daerah "" "" "" "" 3386 Retribusi Jasa Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Rp (Juta) 1177876.0 3387 Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Rp (Juta) 372926.0 3388 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 121868.0 3389 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pemakaman, pengabuan, dan/atau pemeliharaan makam. Rp (Juta) 0.0 3390 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah. Rp (Juta) 142778.0 3391 Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan dan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 242536.0 3392 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan kelayakan teknis operasionalnya. Rp (Juta) 409.0 3393 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 0.0 3394 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Rp (Juta) 0.0 3395 Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial. Rp (Juta) 293678.0 3396 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas penggunaan barang milik daerah oleh pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomi. Rp (Juta) 130467.0 3397 Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas penyediaan fasilitas pelelangan umum oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 0.0 3398 Retribusi Terminal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas penggunaan fasilitas terminal kendaraan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 65265.0 3399 Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas penggunaan fasilitas tempat parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 86693.0 3400 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan penyediaan penginapan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 1606.0 3401 Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik pemerintah daerah. Rp (Juta) 901.0 3402 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas hasil produksi usaha daerah seperti pabrik, kebun, atau unit produksi milik pemerintah daerah. Rp (Juta) 8747.0 3403 Retribusi Perizinan Tertentu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pengaturan kegiatan masyarakat atau dunia usaha. Rp (Juta) 1773.0 3404 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan kepada masyarakat. Rp (Juta) 0.0 3405 Retribusi Izin Gangguan (HO) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin gangguan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Rp (Juta) 0.0 3406 Retribusi Izin Trayek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pemberian izin trayek bagi kendaraan umum dalam wilayah kewenangan daerah. Rp (Juta) 0.0 3407 Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pungutan daerah atas pelayanan perizinan bagi usaha di bidang perikanan tangkap atau budidaya di wilayah daerah. Rp (Juta) 0.0 3408 Pinjaman Daerah "" "" "" "" 3409 Pinjaman Daerah Dalam Negeri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan atau pihak lain di dalam negeri untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Rp 0.0 3410 Pinjaman Daerah Luar Negeri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah sesuai ketentuan perundangan. Rp 0.0 3411 Pinjaman Daerah Luar Negeri Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pinjaman yang diterima pemerintah daerah dari lembaga atau pemerintah asing yang sah, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundangan. Rp 0.0 3412 Pinjaman Daerah Luar Negeri Swasta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan swasta asing dengan persetujuan pemerintah pusat. Rp 0.0 3413 Pinjaman Daerah Obligasi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana yang diperoleh melalui penerbitan obligasi daerah untuk membiayai investasi pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah. Rp 0.0 3414 Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Rp 1790533974907.0 3415 Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rp 296224425411.0 3416 Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, atau kejadian luar biasa lainnya. Rp 3545062000.0 3417 Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau pihak lain dalam bentuk bagi hasil pajak, bantuan keuangan, dan transfer lainnya. Rp 1063729590.0 3418 Porporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pembagian belanja daerah berdasarkan jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal, transfer, dan lainnya) dalam APBD Kota Yogyakarta. % 9022 3419 Penetapan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui persetujuan DPRD dan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Tepat 3420 BLUD Taman Pintar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit layanan publik berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas keuangan. Rp n/a 3421 Total Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap PAD atau perekonomian daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan kegiatan wisata lainnya. Rp 308918802903.0 3422 Total PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Rp n/a 3423 Jumlah Pajak di Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total penerimaan pajak daerah dari berbagai jenis pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak bumi dan bangunan. Jenis 10.0 3424 Jumlah Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis 14.0 3425 Nilai IPKD di Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menunjukkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai indikator Kemendagri. Skor n/a 3426 Rata-rata Nilai IPKD di Indonesia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai rata-rata nasional dari IPKD yang mencerminkan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Skor n/a 3427 Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Rp (Juta) 21044816.0 3428 Penerimaan pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumber dana pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, atau penerimaan kembali pinjaman. Rp (Juta) 27541506.0 3429 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sisa dana dari realisasi pendapatan dan belanja pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun berikutnya. Rp (Juta) 27541216.0 3430 Total SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah keseluruhan sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang belum digunakan. Rp 19956005702890.0 3431 Persentase SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase nilai SILPA terhadap total APBD, menggambarkan efisiensi pelaksanaan anggaran daerah. % 898 3432 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengembalian dana pinjaman yang sebelumnya diberikan pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Rp (Juta) 3.0 3433 Pengeluaran pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Semua pengeluaran pembiayaan yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Rp (Juta) 64967.0 3434 Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penempatan dana daerah pada BUMD, lembaga keuangan, atau perusahaan lain untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau pelayanan umum. Rp (Juta) 64967.0 3435 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Rp (Juta) 20066125.0 3436 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total dana yang benar-benar diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari seluruh sumber pendapatan selama satu tahun anggaran. Rp (Juta) 208158028491.0 3437 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang telah dibelanjakan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama satu tahun anggaran. Rp (Juta) 209136719191.0 3438 Penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta dari Pos Bagi Hasil Pajak menurut Jenis Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan jenis pajak tertentu. Rp (Juta) 52835068.0 3439 PPh Pasal 21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi. Rp (Juta) 49984016.0 3440 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran (Pasal 25) dan kekurangan pajak yang harus dibayar (Pasal 29). Rp (Juta) n/a 3441 Cukai Hasil Tembakau (CHT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana bagi hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah penghasil. Rp (Juta) 1336386.0 3442 Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana bagi hasil dari penerimaan sektor pertambangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah. Rp (Juta) n/a 3443 (SDA) Kehutanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor kehutanan termasuk iuran hasil hutan dan provisi sumber daya hutan. Rp (Juta) 31086.0 3444 Provisi Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penerimaan negara atau daerah dari pemanfaatan sumber daya alam berupa iuran, royalti, atau kompensasi lainnya. Rp (Juta) n/a 3445 Sumber Daya Alam (SDA) Perikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam sektor perikanan tangkap dan budidaya. Rp (Juta) 1073811.0 3446 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total jumlah subjek pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kota Yogyakarta. Orang 98018.0 3447 Jumlah Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total wajib pajak aktif yang terdaftar di pemerintah daerah untuk berbagai jenis pajak daerah. Orang n/a 3448 Target Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah wajib pajak yang ditargetkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada tahun anggaran tertentu. Orang 1346.0 3449 Wajib Pajak yang Melunasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah wajib pajak yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pajaknya. Orang 2097.0 3450 Jumlah Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan pajak. Rp (Juta) n/a 3451 Target Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai target pajak yang direncanakan untuk ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Rp (Juta) 145836418437.0 3452 Realisasi Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai pajak yang berhasil ditetapkan dan diterima berdasarkan hasil realisasi pendapatan daerah. Rp (Juta) 108567017904.0 3453 Pagu Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu di daerah. Rp (Juta) 17719453.0 3454 Realisasi Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Dana Alokasi Khusus yang benar-benar diserap dan digunakan oleh daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rp (Juta) 2081479.0 3455 Pagu Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah. Rp (Juta) 69120825.0 3456 Realisasi Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah DAU yang diterima dan digunakan oleh daerah sesuai peruntukan. Rp (Juta) 67392086.0 3457 Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk daerah. Rp (Juta) 5959966.0 3458 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana bagi hasil pajak yang benar-benar diterima dan dibukukan oleh daerah. Rp (Juta) 525036.0 3459 Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana bagi hasil SDA dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah. Rp (Juta) 8347.0 3460 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana bagi hasil SDA yang diterima dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Rp (Juta) 33147.0 3461 Total Pagu Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah keseluruhan dana transfer pusat ke daerah (DAU, DAK, DBH) yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran. Rp (Juta) 92883715.0 3462 Total Realisasi Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah total dana perimbangan yang telah diterima dan digunakan oleh daerah. Rp (Juta) 93490382.0 3463 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangannya. % n/a 3464 Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah; menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. % 4108 3465 Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Triwulan=3; D=4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Klasifikasi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan tingkat kewajaran penyajian laporan. Angka 1.0 3466 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana kantor sesuai standar pelayanan minimal. % n/a 3467 Data Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" "" "" "" 3468 Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indeks gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kriteria Kemendagri. Poin 98,88 3469 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam proses penyusunan rencana anggaran daerah. Poin 100.0 3470 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indikator yang menilai ketepatan dan efisiensi pengelolaan kas, penerimaan, dan pengeluaran daerah. Poin 95,5 3471 Kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ukuran keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah. Poin 100.0 3472 Kinerja kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indikator yang mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan Kemendagri. Poin 95,12 3473 Nilai Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sesuai realisasi tahun anggaran berjalan. Rp 842.865.622.059,51 3474 Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Nilai n/a 3475 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh Inspektorat. % n/a 3476 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase jumlah dokumen penganggaran yang disahkan tepat waktu terhadap total dokumen penganggaran. % 100 % 3477 Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dokumen APBD, DPA, dan dokumen anggaran lain yang disahkan sesuai jadwal ketentuan. Dokumen 4.0 3478 Jumlah dokumen penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total seluruh dokumen anggaran daerah yang disusun pada tahun anggaran berjalan. Dokumen 4.0 3479 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase OPD yang memperoleh predikat baik dalam hasil penilaian laporan keuangan oleh Inspektorat. % 100,00% 3480 Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah perangkat daerah yang memperoleh penilaian baik pada laporan keuangannya. OPD 41.0 3481 Persentase penyerapan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase realisasi belanja daerah terhadap total pagu anggaran dalam tahun berjalan. % 95,50% 3482 Realisasi belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang benar-benar dibelanjakan oleh daerah selama periode anggaran. Rp 2.168.217.552.145 3483 Perencanaan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dokumen dan proses penyusunan alokasi anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan. Rp 2.270.266.425.605 3484 Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase OPD yang memperoleh penilaian baik dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. % 100,00% 3485 Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah perangkat daerah dengan kategori baik dalam pengelolaan aset daerah. OPD 41.0 3486 Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana. Nilai 75.503.991.760 3487 Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase capaian realisasi PAD dari sumber non pajak terhadap target yang ditetapkan. % 113,03% 3488 Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai capaian realisasi PAD dari sumber selain pajak, BLUD, BUMD, denda, dan pengembalian dana. Nilai 75.503.991.760 3489 Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai realisasi penerimaan PAD dari sumber non pajak dan non usaha daerah lainnya. Rp 85.343.164.803 3490 Nilai pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total penerimaan pajak daerah sesuai realisasi tahun anggaran berjalan. Rp 575.834.201.429,00 3491 Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai tunggakan pajak yang berhasil ditagih dan dibayar pada periode tertentu. Rp 28.758.278.740,00 3492 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk BPKAD oleh Inspektorat. Nilai A 3493 Jumlah belanja urusan pendidikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan pendidikan. Rp 613160384509.0 3494 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase minimal alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari total APBD. % 2758 3495 Jumlah belanja urusan kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Total belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk urusan kesehatan. Rp 370267901785.0 3496 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja kesehatan terhadap total APBD daerah yang wajib minimal 10% di luar gaji sesuai amanat UU. % 1665 3497 KEPEGAWAIAN "" "" "" "" 3498 Aparatur Negara "" "" "" "" 3499 Jumlah PNS Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 7.0 3500 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3501 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3502 Jumlah PNS Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 1176.0 3503 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3504 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3505 Jumlah PNS Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 3570.0 3506 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3507 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3508 Jumlah PNS Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 782.0 3509 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3510 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3511 Jumlah Pejabat Struktural Eselon I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 0.0 3512 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 0.0 3513 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 0.0 3514 Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 32.0 3515 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3516 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3517 Jumlah Pejabat Struktural Eselon III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 156.0 3518 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3519 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3520 Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 488.0 3521 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3522 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang n/a 3523 Jumlah Pensiunan PNS "" "" "" "" 3524 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Orang 50.0 3525 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Orang n/a 3526 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Orang n/a 3527 Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Orang 5.0 3528 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Orang n/a 3529 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Orang n/a 3530 Jumlah Pensiunan PNS Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 0.0 3531 Jumlah Pensiunan PNS Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 22.0 3532 Jumlah Pensiunan PNS Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 92.0 3533 Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 160.0 3534 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan "" "" "" "" 3535 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 17.0 3536 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 71.0 3537 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Orang 505.0 3538 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Orang 1226.0 3539 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Orang 2976.0 3540 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Orang 738.0 3541 Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Orang 2.0 3542 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta "" "" "" "" 3543 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 3898.0 3544 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Tamat SD atau sederajat) Orang 14.0 3545 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMP dan sederajat) Orang 53.0 3546 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMA dan sederajat) Orang 342.0 3547 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Diploma) Orang 810.0 3548 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata I) Orang 2206.0 3549 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata II) Orang 472.0 3550 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata III) Orang 1.0 3551 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Golongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan. Orang 3898.0 3552 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan. Orang 7.0 3553 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan. Orang 761.0 3554 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan. Orang 2537.0 3555 Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan. Orang 593.0 3556 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural dalam satu tahun Orang 239.0 3557 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahun Orang 0.0 3558 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahun Orang 18.0 3559 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahun Orang 79.0 3560 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahun Orang 142.0 3561 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon V Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon V di DIY dalam satu tahun Orang 0.0 3562 Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan. Orang 2312.0 3563 Jumlah Pensiunan Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan. Orang 97.0 3564 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang n/a 3565 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Orang n/a 3566 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Orang n/a 3567 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Orang n/a 3568 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma Orang n/a 3569 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 1 Orang n/a 3570 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 Orang n/a 3571 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 Orang n/a 3572 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Golongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan Golongan Orang n/a 3573 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan I Orang n/a 3574 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan II Orang n/a 3575 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan III Orang n/a 3576 Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Staf Kantor Lembaga Teknis Daerah Golongan IV Orang n/a 3577 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Orang n/a 3578 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Orang n/a 3579 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Laki-laki Orang n/a 3580 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon I Perempuan Orang n/a 3581 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Orang n/a 3582 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Laki-laki Orang n/a 3583 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon II Perempuan Orang n/a 3584 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Orang n/a 3585 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Laki-laki Orang n/a 3586 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon III Perempuan Orang n/a 3587 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Orang n/a 3588 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Laki-laki Orang n/a 3589 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Eselon IV Perempuan Orang n/a 3590 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Orang n/a 3591 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Laki-laki Orang n/a 3592 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Umum Perempuan Orang n/a 3593 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Orang n/a 3594 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Laki-laki Orang n/a 3595 Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Struktural Kantor Lembaga Teknis Daerah Fungsional Tertentu Perempuan Orang n/a 3596 Jumlah Pejabat Fungsional "" "" "" "" 3597 Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Lembaga Teknis Daerah Orang n/a 3598 Jumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pensiunan Kantor Lembaga Teknis Daerah Orang n/a 3599 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta "" "" "" "" 3600 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Orang 7.0 3601 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki Orang n/a 3602 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan Orang n/a 3603 Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Orang 12.0 3604 Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki Orang 5.0 3605 Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan Orang 7.0 3606 Jumlah Pegawai Bagian Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum Orang 17.0 3607 Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki Orang 8.0 3608 Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan Orang 9.0 3609 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Orang 18.0 3610 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki Orang 6.0 3611 Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan Orang 12.0 3612 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Orang 21.0 3613 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki Orang 13.0 3614 Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan Orang 8.0 3615 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Orang 13.0 3616 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki Orang 7.0 3617 Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan Orang 6.0 3618 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Orang 10.0 3619 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki Orang 7.0 3620 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan Orang 3.0 3621 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Orang 11.0 3622 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki Orang 7.0 3623 Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan Orang 4.0 3624 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Orang 31.0 3625 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki Orang 18.0 3626 Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan Orang 13.0 3627 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Orang 13.0 3628 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki Orang 6.0 3629 Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan Orang 7.0 3630 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Orang 39.0 3631 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki Orang 20.0 3632 Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Orang 19.0 3633 Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat Orang 75.0 3634 Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki Orang 23.0 3635 Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan Orang 52.0 3636 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Orang 29.0 3637 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki Orang 13.0 3638 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan Orang 16.0 3639 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Orang 32.0 3640 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki Orang 16.0 3641 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan Orang 16.0 3642 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Orang 69.0 3643 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki Orang 46.0 3644 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan Orang 23.0 3645 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Orang 79.0 3646 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki Orang 41.0 3647 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan Orang 38.0 3648 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Orang 168.0 3649 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki Orang 132.0 3650 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan Orang 36.0 3651 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang 38.0 3652 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki Orang 20.0 3653 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan Orang 18.0 3654 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Orang 67.0 3655 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki Orang 28.0 3656 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan Orang 39.0 3657 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang 98.0 3658 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki Orang 62.0 3659 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan Orang 36.0 3660 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Orang 62.0 3661 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki Orang 51.0 3662 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan Orang 11.0 3663 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Orang 33.0 3664 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki Orang 13.0 3665 Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan Orang 20.0 3666 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Orang 80.0 3667 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki Orang 43.0 3668 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan Orang 37.0 3669 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang 34.0 3670 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki Orang 18.0 3671 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan Orang 16.0 3672 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Orang 826.0 3673 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki Orang 135.0 3674 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan Orang 691.0 3675 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Orang 2041.0 3676 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki Orang 622.0 3677 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan Orang 1419.0 3678 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Orang 73.0 3679 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki Orang 27.0 3680 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan Orang 46.0 3681 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Orang 69.0 3682 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki Orang 61.0 3683 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan Orang 8.0 3684 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Orang 64.0 3685 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki Orang 26.0 3686 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan Orang 38.0 3687 "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Jenis Kelamin" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana " Orang 36.0 3688 "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-laki" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-laki" Orang 8.0 3689 "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan" Orang 28.0 3690 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Orang 137.0 3691 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki Orang 113.0 3692 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Orang 24.0 3693 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Orang 56.0 3694 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki Orang 21.0 3695 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan Orang 35.0 3696 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Orang 124.0 3697 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki Orang 55.0 3698 Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan Orang 69.0 3699 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang 66.0 3700 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki Orang 30.0 3701 Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan Orang 36.0 3702 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang 17.0 3703 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki Orang 7.0 3704 Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan Orang 10.0 3705 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang 29.0 3706 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki Orang 17.0 3707 Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan Orang 12.0 3708 Jumlah total ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang aktif di suatu instansi / daerah / pemerintahan (termasuk PNS dan PPPK jika diklasifikasikan sebagai ASN) Orang 5535.0 3709 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan JPL 115.0 3710 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal % 100 3711 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 5535.0 3712 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan % 0.0695266272189349 3713 Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat Orang 47.0 3714 Jumlah total pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural (jabatan organisasi: eselon, kepala bidang, direktur, kepala unit, dsb) di instansi pemerintahan Orang 676.0 3715 Persentase Pelanggaran Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pelanggaran Pegawai % 018 3716 Jumlah ASN yang dikenai sanksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang dikenai sanksi Orang 10.0 3717 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah posisi jabatan puncak / pimpinan tinggi (misalnya eselon I, II, atau jabatan setara pimpinan tinggi di daerah: Kepala OPD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dsb) Orang 32.0 3718 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan Orang 3006.0 3719 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah jabatan administratif (jabatan yang bukan pejabat pimpinan tinggi, namun struktural atau fungsional administratif) di instansi pemerintahan Orang 1853.0 3720 Data Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "" "" "" "" 3721 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Poin 3325.0 3722 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan Poin 40.0 3723 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Indeks pengukuran sejauh mana prinsip merit (kompetensi, kualifikasi, integritas) diterapkan dalam proses pengadaan ASN / rekrutmen / seleksi di pemerintahan kota, sebagai bagian dari sistem merit. — Sistem merit menurut PermenPAN RB No. 40 Tahun 2018: “kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi." Poin 38.0 3724 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir Poin 875.0 3725 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi Poin 30.0 3726 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja Poin 60.0 3727 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin Poin 40.0 3728 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan Poin 16.0 3729 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi Poin 21.0 3730 Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase atau rasio layanan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dsb) yang selesai tepat waktu dibandingkan dengan total permintaan layanan % 100,00% 3731 Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi (kemampuan / keahlian) dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki - n/a 3732 Indeks Kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Ukuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme. Sebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin" - 103,57 3733 Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Ukuran komposit yang mencerminkan mutu atau performa aparatur (ASN) berdasarkan beberapa dimensi: kompetensi, kinerja, integritas, pendidikan, pelatihan, disiplin, dan atribut profesionalisme. Sebagai contoh, BKN menyebut “Indeks profesionalitas ASN” sebagai ukuran kualitas ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin" % 103,57 3734 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Skor atau nilai hasil evaluasi mandiri (self-assessment) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam instansi, yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal. Poin AA 3735 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai RB (Reformasi Birokrasi) yang dijadikan persentase (misalnya skor 0–100 %) sebagai indikator capaian reformasi birokrasi instansi % n/a 3736 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai atau hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat terhadap unit BKPSDM / OPD Kepegawaian & SDM Nilai A 3737 Persentase JF yang Terlayani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia JF = Jabatan Fungsional. Persentase permohonan layanan terkait jabatan fungsional yang berhasil dilayani dibanding total permohonan layanan JF % 100,00% 3738 Jumlah JF yang terlayani di tahun N Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah permohonan layanan jabatan fungsional yang diselesaikan (dilayani) pada tahun N JF 1217.0 3739 Jumlah JF yang mengajukan layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah permohonan / aplikasi layanan jabatan fungsional yang diajukan selama tahun N JF 1217.0 3740 Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase data pegawai (ASN) yang berhasil dikumpulkan / dikelola dalam sistem informasi kepegawaian dibanding jumlah total pegawai yang seharusnya dikelola % 100,00% 3741 Jumlah data yang dikelola pada tahun N Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah rekaman / entri data ASN yang aktif dikelola dalam sistem kepegawaian di tahun N Data 5.535 3742 Jumlah data pegawai tahun N Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah total pegawai ASN yang tercatat (harusnya dikelola) pada tahun N Data 5.535 3743 Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pendidikan / diklat / pelatihan dan menyelesaikannya dalam waktu yang dijadwalkan dibanding total ASN yang mengikuti pendidikan.ASN yang menyelesaikan diklat / pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. % 100,00% 3744 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai ASN yang menjalani pendidikan atau pelatihan pada waktu yang telah dijadwalkan / sesuai rencana pelatihan. Orang 1.0 3745 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Total ASN yang terdaftar mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam periode tertentu. Orang 1.0 3746 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rasio antara jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan layanan kepegawaian (dalam persentase). % 100,00% 3747 Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Berkas 2.079 3748 Jumlah permintaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Total permintaan layanan administrasi kepegawaian (permohonan) yang diajukan dalam periode yang diukur. Berkas 2.079 3749 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rasio antara jumlah layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu terhadap total pengajuan layanan kesejahteraan pegawai (dalam persentase). % 100,00% 3750 Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pengajuan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan sesuai tenggat waktu. Layanan 6.07 3751 Jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Total permohonan layanan kesejahteraan pegawai yang diajukan dalam periode tertentu. Layanan 6.07 3752 Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kategorinisasi RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda DIY (1 = AA; 2 = A; 3 = BB; 4 = B; 5 = CC; 6 = C; 7 = D). % 118,50% 3753 Jumlah ASN yang tertata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang telah mendapatkan penataan (penyesuaian jabatan, klasifikasi, rotasi, dsb) sesuai kebijakan penataan kepegawaian. Orang 1307.0 3754 Jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Total jumlah ASN yang menjadi sasaran penataan dalam kebijakan penataan kepegawaian di daerah atau instansi. Orang 1.103 3755 Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rasio antara jumlah penilaian kinerja PNS/ASN yang telah selesai terhadap total PNS/ASN yang harus dinilai. % 100,00% 3756 Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah penilaian kinerja pegawai (PNS/ASN) yang sudah diselesaikan dalam periode tertentu. Orang 4.709 3757 Jumlah total PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Total pegawai negeri sipil (ASN) yang menjadi objek penilaian atau jumlah keseluruhan PNS di instansi/daerah. Orang 4.709 3758 Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rasio antara jumlah ASN yang lulus Diklat terhadap jumlah ASN yang mengikuti diklat. % 99,36% 3759 Jumlah ASN yang lulus Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai ASN yang berhasil lulus dari program pendidikan atau pelatihan (diklat). Orang 2.656 3760 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang menjadi peserta dalam program pendidikan atau pelatihan (diklat). Orang 2.673 3761 INSPEKTORAT "" "" "" "" 3762 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan "" "" "" "" 3763 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat Daerah Jumlah temuan yang dihasilkan dari audit / pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah atau instansi pemerintah. Temuan 36.0 3764 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah dari temuan BPK yang telah mendapat aksi atau tindak lanjut resmi oleh instansi terkait. Rekomendasi 107.0 3765 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Inspektorat Daerah Rasio antara jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti terhadap jumlah total temuan BPK di Kota Yogyakarta (dalam persentase). % 100 3766 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi yang diajukan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan kepada instansi/daerah. Rekomendasi 96.0 3767 Tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuai Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dan hasilnya sesuai dengan rekomendasi tersebut (dinyatakan tuntas). Rekomendasi 96.0 3768 Tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai atau belum tuntas. Rekomendasi 0.0 3769 Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Inspektorat Daerah Jumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah. Temuan 64.0 3770 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP kepada unit kerja atau instansi terkait. Rekomendasi 107.0 3771 Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP Inspektorat Daerah Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terhadap instansi atau proyek pemerintah. Rekomendasi 0.0 3772 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Inspektorat Daerah Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat tingkat provinsi terhadap daerah atau unit di provinsi tersebut. Rekomendasi 0.0 3773 Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Inspektorat Daerah Jumlah temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota terhadap instansi/organisasi dalam kota tersebut. Rekomendasi 64.0 3774 Audit Operasional Inspektorat Daerah Pemeriksaan audit yang difokuskan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis operasional suatu kegiatan atau unit kerja. Rekomendasi 62.0 3775 Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Daerah Audit yang diarahkan pada tema atau isu spesifik dalam instansi atau daerah (misalnya audit lingkungan, audit kinerja sektor tertentu). Rekomendasi 25.0 3776 Audit dengan Tujuan Tertentu (Kasus) Inspektorat Daerah Audit yang terkait dengan kasus khusus tertentu, misalnya dugaan penyimpangan atau audit investigatif. Rekomendasi 2.0 3777 Data Kinerja Inspektorat Daerah "" "" "" "" 3778 Jumlah SKPD dengan Kinerja Sangat Baik (BB) Inspektorat Daerah Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan penilaian “Sangat Baik (BB)” dalam evaluasi kinerja. Unit 24.0 3779 Persentase dari Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD Inspektorat Daerah Persentase yang dihitung dari rata-rata capaian program dukungan sasaran SKPD dibanding target, yang menunjukkan seberapa besar SKPD mendukung sasaran daerah. % 5714 3780 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU) Inspektorat Daerah Nilai agregat indikator kinerja yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau instansi. % 8417 3781 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat Daerah Proses dan pelaksanaan rekomendasi dari temuan BPK untuk perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. % 96 3782 Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Inspektorat Daerah Jumlah temuan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP internal instansi/daerah. % 64 3783 Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Inspektorat Daerah Ukuran kualitas kemampuan dan kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan internal berdasarkan standar audit internal atau regulasi pengawasan pemerintah. Level A 3784 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Penilaian internal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap organisasi terkait. Poin AA 3785 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Inspektorat Daerah Persentase capaian reformasi birokrasi yang dinilai melalui RB. % 91,384 3786 Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal Inspektorat Daerah Rasio antara jumlah penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan eksternal (misalnya BPK, auditor eksternal) terhadap jumlah hasil pemeriksaan eksternal (dalam persentase). % 100,00% 3787 Jumlah Penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi/tindakan dari pemeriksaan eksternal yang telah dilaksanakan atau diselesaikan. % 96 3788 Jumlah hasil pemeriksaan eksternal Inspektorat Daerah Total laporan atau temuan pemeriksaan dari auditor eksternal (BPK, BPKP) terhadap instansi atau daerah. % 96 3789 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Persentase rekomendasi pengawasan keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut. % 100,00% 3790 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi di bidang keuangan & aset yang sudah mendapat tindak lanjut. Rekomendasi 26.0 3791 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang Pengelolaan keuangan dan aset Inspektorat Daerah Total rekomendasi pengawasan yang diberikan dalam bidang keuangan & aset. Rekomendasi 26.0 3792 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Inspektorat Daerah Persentase rekomendasi pengawasan di bidang pemerintahan/aparatur yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang itu. % 100,00% 3793 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi di bidang pemerintahan/aparatur yang telah diimplementasikan. Rekomendasi 16.0 3794 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur Inspektorat Daerah Total rekomendasi pengawasan dalam bidang pemerintahan/aparatur. Rekomendasi 16.0 3795 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Persentase rekomendasi di bidang ekonomi & kesejahteraan yang sudah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di bidang tersebut. % 100,00% 3796 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi bidang ekonomi/kesejahteraan yang telah dilaksanakan. Rekomendasi 6.0 3797 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Total rekomendasi pengawasan di bidang ekonomi & kesejahteraan. Rekomendasi 6.0 3798 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Rasio antara rekomendasi pengawasan pembangunan sarana/prasarana yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi di bidang itu. % 100,00% 3799 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Jumlah rekomendasi di bidang pembangunan sarana/prasarana yang sudah dilaksanakan. Rekomendasi 59.0 3800 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Total rekomendasi pengawasan dalam bidang pembangunan sarana/prasarana. Rekomendasi 59.0 3801 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Jumlah perangkat daerah mitra bidang pembangunan sarana/prasarana yang mencapai skor minimal pengendalian intern (misalnya skor ≥ 3,00). Nilai 45,45% 3802 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Total perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana. OPD 5.0 3803 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Total perangkat daerah yang menjadi mitra dalam bidang pembangunan sarana/prasarana. OPD 11.0 3804 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Inspektorat Daerah Jumlah perangkat daerah mitra dalam bidang pemerintahan/aparatur yang mencapai skor pengendalian intern minimal. Nilai 63,64% 3805 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern Inspektorat Daerah Jumlah perangkat daerah mitra pemerintahan/aparatur yang memperoleh skor ≥ 3,00 dalam pengendalian intern. OPD 7.0 3806 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur Inspektorat Daerah Total perangkat daerah mitra di bidang pemerintahan/aparatur. OPD 11.0 3807 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Jumlah perangkat daerah mitra di bidang pengawasan ekonomi/kesejahteraan yang mencapai skor pengendalian intern minimal. % 50,00% 3808 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Total perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan. OPD 5.0 3809 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Total perangkat daerah mitra pengawasan ekonomi/kesejahteraan. OPD 10.0 3810 Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Jumlah perangkat daerah mitra di bidang pengelolaan keuangan/aset yang mencapai skor pengendalian intern minimal. Nilai 70,00% 3811 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Total perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset. OPD 7.0 3812 Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Total perangkat daerah mitra di bidang keuangan dan aset. OPD 10.0 3813 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat kepada Inspektorat Daerah berdasarkan capaian kinerja dan akuntabilitas. Nilai A 3814 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK "" "" "" "" 3815 Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas, atau OKP di DIY pada tahun berkenaan. Kali 5.0 3816 Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kelompok 34.0 3817 Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama di DIY pada tahun berkenaan. Kelompok 31.0 3818 Jumlah Orkesmas Berdasarkan Ekonomi Sosial Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang ekonomi, sosial, dan budaya Kelompok 1.0 3819 Jumlah Orkesmas Berdasarkan Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang pendidikan Kelompok 1.0 3820 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Unit 19.0 3821 Jumlah LSM yang Aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi masyarakat yang telah terdaftar sebagai LSM/Ormas dan telah melaksanakan kegiatan nyata dalam setahun terakhir Unit 11.0 3822 Jumlah seluruh LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Unit 19.0 3823 Jumlah LSM Lokal Baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Baru di DIY pada tahun berkenaan. Kelompok 0.0 3824 Total Jumlah LSM Lokal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal di DIY pada tahun berkenaan. Kelompok 15.0 3825 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun anggaran di DIY pada tahun berkenaan. Unit/Kali 13.0 3826 Persentase penyelesaian potensi konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen (Kominda) % 86,60% 3827 Jumlah potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya potensi konflik sosial yang telah dilakukan upaya pencegahan atau penanganan hingga mencapai penyelesaian oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Kasus 181.0 3828 jumlah potensi konflik sosial yang terjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah potensi konflik yang teridentifikasi atau terjadi dalam periode satu tahun berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen yang merupakan kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik Kasus 209.0 3829 Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tingkat individu yang meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dibandingkan dengan jumlah individu yang mengikuti sosialisasi dan diukur melalui pre-test dan post-test % 83,62% 3830 Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya (akumulasi tahun 2023–2026) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah individu yang setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pelatihan dinyatakan mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan, diukur melalui evaluasi kegiatan dalam periode 2023–2026. Orang 1184.0 3831 Jumlah peserta yang disasar (akumulasi 2023–2026) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah keseluruhan individu atau kelompok yang menjadi target kegiatan sosialisasi, pendidikan, atau pembinaan pada kurun waktu tahun 2023–2026, baik yang telah maupun belum mengikuti kegiatan. Orang 1416.0 3832 Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah yang menunjukkan proporsi lembaga (seperti sekolah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dll.) yang telah menerima atau mengikuti kegiatan pendidikan politik, dibandingkan dengan total jumlah lembaga yang terdaftar di Kesbangpol % 74,34% 3833 Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya lembaga (misalnya lembaga pendidikan, ormas, komunitas, atau organisasi masyarakat) yang menjadi target program pendidikan politik sesuai dengan arah kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik (mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik). Lembaga 252.0 3834 Jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya lembaga (organisasi, ormas, LSM, atau sejenisnya) yang telah terdaftar atau tercatat dalam basis data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pendataan kelembagaan masyarakat. Lembaga 339.0 3835 Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol), dibandingkan dengan total jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol % 71,05% 3836 jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah organisasi kemasyarakatan, sosial, politik, atau keagamaan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi 47.0 3837 Jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya organisasi yang telah melalui proses registrasi resmi (pencatatan dan verifikasi) serta memperoleh status terdaftar di pemerintah daerah melalui Bakesbangpol Kota Yogyakarta. Organisasi 61.0 3838 Jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Total organisasi yang telah dicatat dalam sistem atau database resmi pemerintah daerah (baik terdaftar maupun dalam proses verifikasi) di wilayah Kota Yogyakarta. Organisasi 152.0 3839 Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan sistem SIDASISCAM yang dientry oleh Kemantren % 94,17% 3840 Jumlah konflik yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan telah ditangani hingga dinyatakan selesai atau tercapai kesepakatan damai, sesuai indikator kinerja bidang ketenteraman dan ketertiban umum (mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2015 dan indikator BPS sektor pemerintahan). Kasus 113.0 3841 Jumlah konflik yang terjadi (SISDA SISCAM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah kasus konflik sosial yang tercatat melalui Sistem Informasi Daerah (SISDA) atau Sistem Informasi Stabilitas dan Keamanan (SISCAM), baik yang sedang berlangsung maupun yang telah ditindaklanjuti. Kasus 120.0 3842 Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "" "" "" "" 3843 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Ukuran yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi internal oleh Inspektorat, dinyatakan dalam bentuk nilai atau predikat sebagai berikut: 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) 80 – < 90 = A (Memuaskan) 70 – < 80= BB (Baik) 60 – < 70 = B (Cukup Baik) 50 – < 60 = CC (Kurang Baik) < 50 = D (Buruk)" Nilai A 3844 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Nilai yang mencerminkan tingkat pencapaian penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi pada OPD, dengan kriteria nilai sebagai berikut: -AA (lebih dari 90-100); -A (lebih dari 80-90); -BB (lebih dari 70-80); -B (lebih dari 60-70); -CC (lebih dari 50-60); -C (lebih dari 30-50); dan -D (lebih dari 0-30)." Poin A 3845 Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Hasil penilaian RB Bankesbangpol oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bankesbangpol 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bankesbangpol 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bankesbangpol 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Bankesbangpol 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" % 87,876% 3846 DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA "" "" "" "" 3847 Penduduk "" "" "" "" 3848 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SD kebawah BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya adalah SD atau lebih rendah, terhadap keseluruhan penduduk usia ≥ 15 tahun. Orang n/a 3849 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMP BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas, indikator pendidikan). Orang n/a 3850 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat SMA BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas). Orang n/a 3851 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Tamat PT BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi (Diploma, S1, S2, atau S3) terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas). Orang n/a 3852 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya berada pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (Sumber: BPS – Sakernas). Orang 2236.0 3853 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha sekunder meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi, air bersih, pengelolaan limbah, dan konstruksi (Sumber: BPS – Sakernas, KBLI 2017). Orang 32802.0 3854 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Wajib dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Usaha Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Jumlah penduduk bekerja yang bidang pekerjaan utamanya termasuk dalam kelompok lapangan usaha tersier (jasa) berdasarkan KBLI, yang mencakup perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya (Sumber: BPS – Sakernas). Orang 150711.0 3855 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Tingkat persentase pertambahan jumlah penduduk suatu periode dibandingkan penduduk awal periode (biasanya tahunan). % 062 3856 Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) BPS Kota Yogyakarta Rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) terhadap jumlah penduduk usia produktif dalam suatu wilayah. % 4193 3857 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Data Kependudukan, Kemendagri). Orang 375780.0 3858 Jumlah Penduduk Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di wilayah tertentu. Orang 182790.0 3859 Jumlah Penduduk Perempuan BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di wilayah tertentu. Orang 192990.0 3860 Jumlah Penduduk menurut Komposisi Usia BPS Kota Yogyakarta Distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu, biasanya per 5 tahun atau kelompok besar (0–14, 15–64, 65+), digunakan untuk analisis demografi (Sumber: BPS – Sensus Penduduk). Orang 375780.0 3861 Jumlah Penduduk Usia 0–14 Tahun BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berusia 0–14 tahun di suatu wilayah pada waktu tertentu (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk). Orang 69540.0 3862 Jumlah Penduduk Usia 15–64 Tahun BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berusia 15–64 tahun yang termasuk kelompok usia produktif (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk). Orang 264760.0 3863 Jumlah Penduduk Usia di atas 65 Tahun BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk berusia 65 tahun ke atas (usia lanjut) di suatu wilayah (Sumber: BPS – Sensus Penduduk / Proyeksi Penduduk). Orang 41480.0 3864 Kepadatan Penduduk menurut Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Jumlah penduduk per satuan luas wilayah (misalnya orang per km²) di Kota Yogyakarta. Orang/Km2 1186.0 3865 40% Penduduk Berpengeluaran Terendah BPS Kota Yogyakarta Kelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 1 dan 2 (40% terbawah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita, menggambarkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Sumber: BPS – Susenas). - 147.0 3866 40% Penduduk Berpengeluaran Menengah BPS Kota Yogyakarta Kelompok penduduk yang termasuk dalam kuintil 3 dan 4 (40% menengah) berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas). - 331.0 3867 20% Penduduk Berpengeluaran Tertinggi BPS Kota Yogyakarta Kelompok penduduk yang termasuk kuintil 5 (20% teratas) dalam distribusi pengeluaran per kapita (Sumber: BPS – Susenas). - 522.0 3868 Indeks Pembangunan Manusia "" "" "" "" 3869 IPM Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Yogyakarta: indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar (umur panjang & kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak) sebagaimana diukur oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Indonesia) - 891.0 3870 IPM Provinsi DIY BPS Kota Yogyakarta IPM yang dihitung untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode sama seperti IPM tingkat kota/provinsi oleh BPS. - 8162.0 3871 IPM Indonesia BPS Kota Yogyakarta Indeks Pembangunan Manusia nasional; komposit dari indikator umur harapan hidup, pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita) – dihitung dan dipublikasikan oleh BPS. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya) - n/a 3872 Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun pada masa mendatang (Sumber: BPS – Komponen IPM). Tahun 1766.0 3873 Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Rata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya (Sumber: BPS – Komponen IPM). Tahun 7573.0 3874 Rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (Sumber: BPS – Komponen IPM). Tahun 1212.0 3875 Total Pengeluaran Per Kapita Makanan Per Bulan BPS Kota Yogyakarta Rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan dalam satu bulan dibagi jumlah anggota rumah tangga (Sumber: BPS – Susenas). Rp 601.0 3876 Total Pengeluaran Per Kapita Non Makanan Per Bulan BPS Kota Yogyakarta Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non-makanan (perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.) per kapita per bulan (Sumber: BPS – Susenas). Rp n/a 3877 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan penganggur) terhadap total penduduk perempuan usia kerja (Sumber: BPS – Sakernas). % n/a 3878 Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas (Sumber: BPS – Susenas). % n/a 3879 Pertumbuhan Ekonomi BPS Kota Yogyakarta Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) / produk ekonomi daerah dari satu periode ke periode berikutnya % 159879 3880 Persentase Penduduk Miskin BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan terhadap total penduduk (Sumber: BPS – Data Kemiskinan). % 626 3881 Kemiskinan "" "" "" "" 3882 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan BPS Kota Yogyakarta Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; semakin tinggi nilai P1 menunjukkan semakin dalam tingkat kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan). - 76.0 3883 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perkotaan BPS Kota Yogyakarta Ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin; semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin besar ketimpangan di antara penduduk miskin (Sumber: BPS – Kemiskinan Perkotaan). - 14.0 3884 Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan dasar di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Data Garis Kemiskinan). - 686973.0 3885 Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Kemiskinan Kota Yogyakarta). Orang 28790.0 3886 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah). % 626 3887 Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Sama dengan tingkat kemiskinan, yaitu proporsi penduduk miskin dibanding total penduduk di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS – Kemiskinan Daerah). % 626 3888 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan (Sumber: BPS – Susenas). % 9374 3889 Indeks Gini BPS Kota Yogyakarta Koefisien yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, dari 0 (merata sempurna) hingga 1 (satu orang punya semua) % 0449 3890 Kriteria Ketimpangan BPS Kota Yogyakarta Klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Indeks Gini: rendah (≤0,3), sedang (0,3–0,5), dan tinggi (>0,5) (Sumber: BPS – Pedoman Analisis Ketimpangan). Moderat Moderat 3891 PDRB "" "" "" "" 3892 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 - 4000144.0 3893 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 7178.0 3894 2. Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 141.0 3895 3. Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 593762.0 3896 4. Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 11083.0 3897 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 638.0 3898 6. Konstruksi BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 299207.0 3899 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 349046.0 3900 8. Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 234885.0 3901 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 663685.0 3902 10. Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 61191.0 3903 11. Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 355754.0 3904 12. Real Estat BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 42486.0 3905 13. Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 49787.0 3906 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 475293.0 3907 15. Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 462919.0 3908 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 246904.0 3909 17. Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 146185.0 3910 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS Kota Yogyakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Rp (Juta) 4938985.0 3911 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 3060723.0 3912 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 4208.0 3913 2. Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 87.0 3914 3. Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 378411.0 3915 4. Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 8327.0 3916 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 4442.0 3917 6. Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 201777.0 3918 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 207403.0 3919 8. Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 12733.0 3920 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 379476.0 3921 10. Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 604457.0 3922 11. Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 204971.0 3923 12. Real Estat BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 285537.0 3924 13. Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 3669.0 3925 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 268806.0 3926 15. Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 326752.0 3927 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 159879.0 3928 17. Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 9788.0 3929 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (Sumber: BPS). Rp (Juta) 3296435.0 3930 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan PDRB riil (ADHK) dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 503 3931 Kontribusi Terhadap PDRB BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). % 4938979 3932 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 7178.0 3933 2. Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 141.0 3934 3. Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 593762.0 3935 4. Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 11083.0 3936 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 638.0 3937 6. Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 299207.0 3938 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 349046.0 3939 8. Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 234885.0 3940 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 663685.0 3941 10. Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 61191.0 3942 11. Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 355754.0 3943 12. Real Estat BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 42486.0 3944 13. Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 49787.0 3945 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 475293.0 3946 15. Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 462919.0 3947 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 246904.0 3948 17. Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). Rp (Juta) 146185.0 3949 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS Kota Yogyakarta Persentase sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap total nilai PDRB suatu wilayah (Sumber: BPS). % 4938985 3950 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 3296433 3951 1. Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 4208 3952 2. Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 087 3953 3. Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 378411 3954 4. Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 8327 3955 5. Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 4442 3956 6. Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 201777 3957 7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 207403 3958 8. Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 12733 3959 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 379476 3960 10. Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 604457 3961 11. Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 204971 3962 12. Real Estat BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 285537 3963 13. Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 3669 3964 14. Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 268806 3965 15. Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 326752 3966 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 159879 3967 17. Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 9788 3968 18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan nilai tambah bruto setiap lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 3296435 3969 PDRB Per Kapita BPS Kota Yogyakarta Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, menggambarkan rata-rata output per penduduk (Sumber: BPS). Rp 13143333.0 3970 Indeks Harga Konsumen (2007=100) BPS Kota Yogyakarta Indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dengan tahun dasar 2007=100 (Sumber: BPS – IHK). Poin 10688.0 3971 Inflasi "" "" "" "" 3972 Laju Inflasi BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen dari periode sebelumnya, mencerminkan kenaikan harga umum barang dan jasa (Sumber: BPS – Inflasi). % 186 3973 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 173 3974 1. Bahan Makanan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3975 2. Makanan Jadi, Minuman dan Rokok BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 196 3976 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 142 3977 4. Sandang BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3978 5. Kesehatan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 162 3979 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 127 3980 7. Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 041 3981 8. Inflasi Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 173 3982 9. Inflasi Nasional BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 157 3983 10. Makanan, Minuman, dan Tembakau BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3984 11. Pakaian dan Alas Kaki BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3985 12. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3986 13. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3987 14. Kesehatan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3988 15. Transportasi BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3989 16. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3990 17. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3991 18. Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3992 19. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % n/a 3993 20. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Persentase perubahan IHK tahun ke tahun untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga di Kota Yogyakarta (Sumber: BPS). % 157 3994 Gender "" "" "" "" 3995 Indeks Pembangunan Gender (IPG) BPS Kota Yogyakarta Rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki dikalikan 100, menunjukkan kesetaraan capaian pembangunan manusia menurut gender (Sumber: BPS). Poin n/a 3996 IPM Perempuan BPS Kota Yogyakarta Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk perempuan berdasarkan tiga dimensi IPM: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Sumber: BPS). Poin n/a 3997 IPM Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus untuk penduduk laki-laki (Sumber: BPS). Poin n/a 3998 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) BPS Kota Yogyakarta Indeks yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan dibanding laki-laki (Sumber: BPS – Indeks Pemberdayaan Gender). - n/a 3999 DATA VERTIKAL BPN KOTA YOGYAKARTA "" "" "" "" 4000 Penggunaan Lahan "" "" "" "" 4001 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perumahan ATR/BPN luas lahan di kemantren yang digunakan / diperuntukkan untuk permukiman / tempat tinggal (hunian) Ha n/a 4002 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Jasa ATR/BPN luas lahan yang digunakan untuk kegiatan jasa (toko, kantor, layanan publik, perdagangan, perbankan, dsb) Ha n/a 4003 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Perusahaan ATR/BPN lahan yang digunakan oleh perusahaan (kantor pusat, fasilitas pendukung perusahaan, kantor operasional perusahaan) Ha n/a 4004 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Industri ATR/BPN lahan yang digunakan untuk aktivitas industri / pabrik / manufaktur Ha n/a 4005 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Pertanian ATR/BPN lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dsb) Ha n/a 4006 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Non Produktif ATR/BPN lahan yang tidak digunakan secara produktif (misalnya lahan kosong, lahan terbengkalai) Ha n/a 4007 Penggunaan Lahan menurut Kemantren sebagai Lain-lain ATR/BPN lahan dengan penggunaan yang tidak termasuk kategori di atas (misalnya ruang terbuka umum, fasilitas sosial, infrastruktur, jalan, fasilitas umum, lahan konservasi, dsb) Ha n/a 4008 Jumlah Permohonan dan Penyelesaian "" "" "" "" 4009 Jumlah Pemohon Sertifikat ATR/BPN Jumlah individu / entitas yang mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dalam periode tertentu Sertifikat 1090.0 4010 Jumlah Sertifikat Yang Telah Diselesaikan ATR/BPN Jumlah sertifikat tanah (hak atas tanah) yang telah diterbitkan / diselesaikan dalam periode tertentu oleh instansi pertanahan Sertifikat 1090.0 4011 Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya ATR/BPN Jumlah permohonan sertifikat yang belum selesai dari tahun sebelumnya dan diselesaikan pada tahun berjalan Sertifikat 0.0 4012 Jumlah Permohonan ATR/BPN Jumlah seluruh permohonan layanan pertanahan yang diajukan kepada instansi pertanahan dalam periode tertentu. Sertifikat 1090.0 4013 Jumlah SK Pemberian Hak Milik ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 871.0 4014 Jumlah SK Pemberian HGB ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 96.0 4015 Jumlah SK Pemberian Hak Pakai ATR/BPN SK = Surat Keputusan yang mengesahkan pemberian hak atas tanah (misalnya SK pelepasan hak milik, SK pemberian HGB, SK pemberian hak pakai) Sertifikat 114.0 4016 Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Permohonan untuk mencatat perubahan kepemilikan / alih hak (jual, hibah, waris, tukar menukar) Sertifikat 1730.0 4017 Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Banyaknya permohonan alih hak yang selesai diproses (dicatat) dalam periode Sertifikat 1730.0 4018 Jumlah Permohonan Pengukuran ATR/BPN Permohonan pemetaan / ukur ulang bumi / bidang tanah kepada instansi pertanahan Sertifikat 1322.0 4019 Jumlah Penyelesaian Pengukuran ATR/BPN Permohonan pengukuran yang telah selesai dilakukan Sertifikat 1333.0 4020 Jumlah Permohonan SKPT ATR/BPN SKPT = Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (?) — permohonan untuk SKPT. (Catatan: istilah “SKPT” harus dicek konteks pertanahan lokal.) Sertifikat 618.0 4021 Jumlah Penyelesaian SKPT ATR/BPN Permohonan SKPT yang telah diselesaikan Sertifikat 617.0 4022 Sertifikat "" "" "" "" 4023 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 871.0 4024 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 96.0 4025 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna Usaha ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat n/a 4026 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pakai ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 114.0 4027 Luas lahan bersertifikat ATR/BPN Jumlah luas lahan yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah (semua jenis hak: milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf, dsb) dalam wilayah administratif tersebut. Ha 276982.0 4028 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah ATR/BPN proporsi area lahan di suatu wilayah (misalnya kemantren, kecamatan, kota) yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, dibandingkan dengan total luas wilayah tersebut. % 8445% 4029 PKKPR untuk Kegiatan Berusaha ATR/BPN regulasi / kebijakan / penggunaan lahan untuk kegiatan usaha / komersial / bisnis dalam kerangka PKKPR Permohonan 0.0 4030 PKKPR untuk Kegiatan Non Berusaha ATR/BPN regulasi / penggunaan lahan untuk kegiatan non-komersial (sosial, publik, fasilitas umum) dalam kerangka PKKPR Permohonan 3.0 4031 Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN Kegiatan pemerintah daerah / instansi pertanahan / tata ruang dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan penggunaan lahan dan pemanfaatannya (zoning, alih fungsi, regulasi tata ruang, perizinan penggunaan lahan). Permohonan 60.0 4032 Jumlah Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/BPN Jumlah dokumen / keputusan / rekomendasi teknis yang diterbitkan sebagai pertimbangan teknis dalam penggunaan / pemanfaatan tanah / persetujuan kesesuaian kegiatan ruang Permohonan n/a 4033 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 174282.0 4034 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 61601.0 4035 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 362820.0 4036 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pengelolaan ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 0.0 4037 Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Wakaf ATR/BPN Luas area tanah yang telah bersertifikat menurut jenis haknya m2 3081.0 4038 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 0.0 4039 Jumlah Sertifikat Tanah Hak Wakaf ATR/BPN Jumlah sertifikat masing-masing jenis hak tanah Sertifikat 9.0 4040 Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan ATR/BPN Jumlah perkara / konflik / sengketa pertanahan / penggunaan lahan yang ditangani dan dapat diselesaikan (putusan, mediasi, pembatalan, penetapan, administratif) dalam periode tertentu Kasus 7.0 4041 Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota Yogyakarta ATR/BPN Jumlah pegawai / staf / tenaga kerja yang bekerja di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kota Yogyakarta Orang 84.0 4042 Realisasi Program PTSL Kota Yogyakarta ATR/BPN "Jumlah bidang tanah yang berhasil disertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Yogyakarta dalam suatu periode. PTSL adalah program nasional pendaftaran tanah secara serentak bagi bidang tanah yang belum terdaftar" Bidang 0.0 4043 Kontribusi Dari PNBP se D.I. Yogyakarta ATR/BPN Kontribusi PNBP dari institusi pertanahan / layanan terkait di wilayah DI Yogyakarta adalah pendapatan nonpajak yang diperoleh dari layanan pertanahan (biaya sertifikat, biaya administrasi, penerbitan dokumen pertanahan) Rp 7870737485.0 4044 Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ATR/BPN Jumlah penerimaan (pendapatan) daerah dari BPHTB yang berasal dari transaksi perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan dalam wilayah tertentu Rp 49686385960.0 4045 Nilai Hak Tanggungan atas Tanah ATR/BPN Nilai total (moneter) dari hak tanggungan yang dibebankan pada tanah (sebagai jaminan utang) yang tercatat / diakui dalam sistem pertanahan / lembaga keuangan Rp 4859881756967.0 4046 Jumlah PPAT ATR/BPN Jumlah pejabat yang memiliki kewenangan resmi untuk membuat akta‐akta autentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah (alih hak, pembebanan, pemisahan bidang, waris, hibah, tukar menukar, dll) Orang 68.0 4047 Jumlah PPAT Sementara ATR/BPN PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah. “PPAT Sementara” adalah pejabat PPAT sementara dalam periode tertentu yang diberi kewenangan sementara untuk membuat akta pertanahan Orang 1.0 4048 Jumlah Bidang Tanah Terdaftar ATR/BPN Jumlah unit / bidang tanah yang sudah terdaftar dalam sistem pertanahan / catatan resmi, baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang masih dalam proses, di suatu wilayah administratif dalam periode tertentu. Bidang 1018.0 4049 DATA VERTIKAL DINDIKPORA DIY "" "" "" "" 4050 Rasio dan Angka "" "" "" "" 4051 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Perbandingan jumlah sekolah menengah (SMA/SMK/MA) dengan jumlah penduduk usia 15–18 tahun (usia sekolah menengah) di wilayah tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan). - 3908.0 4052 Rasio guru per murid pendidikan menengah per kelas rata-rata (SMA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru yang tersedia dibagi rata-rata jumlah murid per kelas di tingkat SMA, mencerminkan ketersediaan guru per siswa per kelas (Sumber: BPS). - 72758.0 4053 Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik di jenjang SMA/SMK dibagi jumlah guru yang mengajar pada jenjang tersebut, menggambarkan rasio murid per guru (Sumber: BPS). - n/a 4054 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase jumlah murid usia sekolah yang benar-benar mengikuti pendidikan menengah dibandingkan total penduduk usia sekolah menengah (Sumber: BPS – APS). % 13381 4055 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase jumlah peserta didik pada jenjang SMA/SMK terhadap seluruh penduduk usia sekolah menengah, tanpa memperhatikan ketidaksesuaian usia (Sumber: BPS). % 1956 4056 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase jumlah peserta didik jenjang SMA/SMK sesuai usia standar sekolah menengah (15–18 tahun) terhadap total penduduk usia yang sama (Sumber: BPS). % 1674 4057 Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase anak usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS). Orang 21.0 4058 Angka Kelulusan SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase peserta didik jenjang SMA/SMK yang lulus pada tahun ajaran tertentu dibandingkan jumlah peserta didik kelas terakhir (Sumber: BPS). % 100 4059 Sekolah "" "" "" "" 4060 Jumlah Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total seluruh sekolah menengah (SMA, SMK, MA, dan SLB) di suatu wilayah pada periode tertentu (Sumber: BPS – Statistik Pendidikan). Unit 77.0 4061 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Banyaknya sekolah menengah negeri (SMA/SMK) yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS). Unit n/a 4062 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SMA/SMK negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan (Sumber: BPS). Unit n/a 4063 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SMA/SMK negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS). Unit n/a 4064 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Banyaknya sekolah menengah swasta (SMA/SMK) di wilayah tertentu (Sumber: BPS). Unit n/a 4065 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SMA/SMK swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana-prasarana (Sumber: BPS). Unit n/a 4066 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMK) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SMA/SMK swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan (Sumber: BPS). Unit n/a 4067 Jumlah Sekolah SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total sekolah luar biasa (SLB) baik negeri maupun swasta di suatu wilayah (Sumber: BPS). Unit 9.0 4068 Jumlah Sekolah SLB Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SLB yang dikelola pemerintah (Sumber: BPS). Unit 3.0 4069 Jumlah Sekolah SLB Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah SLB yang dikelola swasta (Sumber: BPS). Unit 6.0 4070 Jumlah Fasilitas Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total fasilitas pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana lainnya) yang tersedia di sekolah menengah (Sumber: BPS). Unit n/a 4071 Jumlah Fasilitas SMA Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah fasilitas pendidikan di SMA negeri (Sumber: BPS). Unit n/a 4072 Jumlah Fasilitas SMA Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah fasilitas pendidikan di SMA swasta (Sumber: BPS). Unit n/a 4073 Jumlah Fasilitas SMK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah fasilitas pendidikan di SMK negeri (Sumber: BPS). Unit n/a 4074 Jumlah Fasilitas SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah fasilitas pendidikan di SMK swasta (Sumber: BPS). Unit n/a 4075 Persentase Ruang Kelas SMA/MA kondisi baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase ruang kelas SMA/MA yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana (Sumber: BPS). % 9705 4076 Jumlah Kelas SMA/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total kelas yang tersedia di jenjang SMA/MA (Sumber: BPS). Unit 1315.0 4077 Jumlah Seluruh Kelas SMA/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Sama dengan jumlah kelas SMA/MA, termasuk negeri dan swasta (Sumber: BPS). Unit 1355.0 4078 Guru "" "" "" "" 4079 Jumlah Guru SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total guru yang mengajar di SLB, baik negeri maupun swasta (Sumber: BPS). Orang 170.0 4080 Jumlah Guru SLB Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SLB yang bekerja di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang 113.0 4081 Jumlah Guru SLB Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SLB yang bekerja di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang 57.0 4082 Jumlah Guru SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total guru yang mengajar di SMA (Sumber: BPS). Orang 2710.0 4083 Jumlah Guru SMA Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SMA yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang n/a 4084 Jumlah Guru SMA Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SMA yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang n/a 4085 Jumlah Guru SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total guru yang mengajar di SMK (Sumber: BPS). Orang n/a 4086 Jumlah Guru SMK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SMK yang mengajar di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang n/a 4087 Jumlah Guru SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SMK yang mengajar di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang n/a 4088 Kualifikasi Guru SMA Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) (Sumber: BPS – Statistik Guru). Orang 2639.0 4089 Presentase Guru SMA memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase guru SMA yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dibanding total guru SMA (Sumber: BPS). Orang 9738.0 4090 Murid "" "" "" "" 4091 Jumlah Murid SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total peserta didik yang belajar di SLB (Sumber: BPS). Orang 618.0 4092 Jumlah Murid SLB Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SLB di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang 442.0 4093 Jumlah Murid SLB Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SLB di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang 176.0 4094 Jumlah Lulusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total lulusan jenjang pendidikan menengah dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS). Orang 10102.0 4095 Jumlah Lulusan SMA Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lulusan SMA negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS). Orang 2803.0 4096 Jumlah Lulusan SMA Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lulusan SMA swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS). Orang 2318.0 4097 Jumlah Lulusan SMK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lulusan SMK negeri dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS). Orang 3722.0 4098 Jumlah Lulusan SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lulusan SMK swasta dalam satu tahun ajaran (Sumber: BPS). Orang 1259.0 4099 Jumlah Peserta Didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total peserta didik di semua sekolah menengah (SMA/SMK/MA), negeri maupun swasta (Sumber: BPS). Orang 37247.0 4100 Jumlah Peserta Didik SMA Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SMA di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang n/a 4101 Jumlah Peserta Didik SMA Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SMA di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang n/a 4102 Jumlah Peserta Didik SMK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SMK di sekolah negeri (Sumber: BPS). Orang n/a 4103 Jumlah Peserta Didik SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik SMK di sekolah swasta (Sumber: BPS). Orang n/a 4104 Persentase kelulusan ujian nasional SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase peserta didik SMA/SMK yang lulus ujian nasional dibanding total peserta didik yang mengikuti ujian (Sumber: BPS/Kemendikbud). % n/a 4105 Jumlah peserta didik kelas terakhir SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang menempuh kelas akhir pada jenjang SMA/SMK (Sumber: BPS). Orang n/a 4106 Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Total lulusan kelas terakhir SMA/SMK pada tahun ajaran tertentu (Sumber: BPS). Orang n/a 4107 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik baru yang masuk kelas pertama (tingkat I) di jenjang SMA/SMK/MA (Sumber: BPS). Orang n/a 4108 Jumlah anak putus sekolah SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik usia sekolah menengah yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah (Sumber: BPS). Orang n/a 4109 DATA VERTIKAL KEJAKSAAN NEGERI "" "" "" "" 4110 Jumlah Perkara Biasa Kejaksaan Negeri Total jumlah perkara perdata dan pidana biasa yang diterima pengadilan dalam periode tertentu. Perkara 188.0 4111 Jumlah Perkara Ekonomi Kejaksaan Negeri Total jumlah perkara yang terkait kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis yang diterima pengadilan. Perkara 0.0 4112 Jumlah Perkara Korupsi Kejaksaan Negeri Total jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diterima pengadilan. Perkara 6.0 4113 Jumlah Perkara Subversi Kejaksaan Negeri Total perkara yang terkait kegiatan subversi, ancaman keamanan negara, atau pelanggaran hukum keamanan nasional. Perkara 0.0 4114 Jumlah Perkara Psikotropika Kejaksaan Negeri Total perkara yang terkait penyalahgunaan psikotropika yang ditangani aparat hukum. Perkara 19.0 4115 Jumlah Perkara Narkotika Kejaksaan Negeri Total perkara yang terkait penyalahgunaan narkotika yang ditangani pengadilan. Perkara 158.0 4116 Jumlah Perkara Imigrasi Kejaksaan Negeri Total perkara yang terkait pelanggaran hukum imigrasi, termasuk izin tinggal dan deportasi. Perkara 0.0 4117 Jumlah Perkara Kesehatan Kejaksaan Negeri Total perkara yang terkait pelanggaran hukum di bidang kesehatan, seperti medis dan farmasi. Perkara 0.0 4118 DATA VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA "" "" "" "" 4119 Jumlah Sekolah/Perguruan Agama "" "" "" "" 4120 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini berbasis agama Islam di wilayah tertentu. Unit 12.0 4121 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah RA/BA negeri yang memenuhi standar kelayakan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan. Unit 0.0 4122 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah RA/BA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4123 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah RA/BA swasta yang memenuhi standar kelayakan fisik dan sarana. Unit 12.0 4124 Jumlah Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah RA/BA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4125 Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah sekolah dasar berbasis agama Islam (MI) di wilayah tertentu. Unit 4.0 4126 Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MI negeri yang memenuhi standar kelayakan. Unit 1.0 4127 Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MI negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4128 Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MI swasta yang memenuhi standar kelayakan. Unit 3.0 4129 Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MI swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4130 Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah sekolah menengah pertama berbasis agama Islam (MTs). Unit 7.0 4131 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MTs negeri yang memenuhi standar kelayakan. Unit 1.0 4132 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MTs negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4133 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MTs swasta yang memenuhi standar kelayakan. Unit 6.0 4134 Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MTs swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4135 Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah sekolah menengah atas berbasis agama Islam (MA). Unit 7.0 4136 Madrasah Aliyah Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MA negeri yang memenuhi standar kelayakan. Unit 2.0 4137 Madrasah Aliyah Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MA negeri yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4138 Madrasah Aliyah Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MA swasta yang memenuhi standar kelayakan. Unit 5.0 4139 Madrasah Aliyah Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah MA swasta yang tidak memenuhi standar kelayakan. Unit 0.0 4140 Jumlah Siswa/Mahasiswa Perguruan Agama "" "" "" "" 4141 Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total peserta didik di RA/BA. Orang 505.0 4142 Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik RA/BA negeri. Orang 0.0 4143 Jumlah Siswa Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik RA/BA swasta. Orang 505.0 4144 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MI. Orang 968.0 4145 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MI negeri. Orang 504.0 4146 Jumlah Siswa Madrasah Ibtidyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MI swasta. Orang 464.0 4147 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MTs. Orang 3143.0 4148 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MTs negeri. Orang 2369.0 4149 Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MTs swasta. Orang 774.0 4150 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MA. Orang 3160.0 4151 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MA negeri. Orang 1541.0 4152 Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah peserta didik MA swasta. Orang 1619.0 4153 Jumlah Lulusan Madrasah Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan semua jenjang madrasah. Orang 2119.0 4154 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MI. Orang 178.0 4155 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MI negeri. Orang 89.0 4156 Jumlah Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MI swasta. Orang 89.0 4157 Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MTs. Orang 958.0 4158 Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MTs negeri. Orang 218.0 4159 Jumlah Lulusan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MTs swasta. Orang 740.0 4160 Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MA. Orang 983.0 4161 Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MA negeri. Orang 462.0 4162 Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total lulusan MA swasta. Orang 521.0 4163 Jumlah Guru/Dosen Perguruan Agama "" "" "" "" 4164 Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total tenaga pengajar RA/BA. Orang 64.0 4165 Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tenaga pengajar RA/BA negeri. Orang 0.0 4166 Jumlah Guru/Dosen Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tenaga pengajar RA/BA swasta. Orang 64.0 4167 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total guru MI. Orang 77.0 4168 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidayah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MI negeri. Orang 39.0 4169 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MI swasta. Orang 38.0 4170 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total guru MTs. Orang 241.0 4171 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MTs negeri. Orang 51.0 4172 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MTs swasta. Orang 190.0 4173 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total guru MA. Orang 272.0 4174 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MA negeri. Orang 125.0 4175 Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Guru MA swasta. Orang 147.0 4176 Jumlah Pemeluk Agama "" "" "" "" 4177 Jumlah Pemeluk Agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam. Orang 348102.0 4178 Jumlah Pemeluk Agama Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan. Orang 25807.0 4179 Jumlah Pemeluk Agama Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Katolik. Orang 40085.0 4180 Jumlah Pemeluk Agama Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Hindu. Orang 481.0 4181 Jumlah Pemeluk Agama Budha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Buddha. Orang 1076.0 4182 Jumlah Pemeluk Agama Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama Konghucu. Orang 25.0 4183 Jumlah Pemeluk Agama Lainnya Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memeluk agama lain di luar enam agama resmi. Orang 29.0 4184 Sarana Ibadah "" "" "" "" 4185 Jumlah Masjid (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total masjid yang ada di wilayah tertentu. Unit 544.0 4186 Jumlah Langgar/Mushola (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total mushola/langgar di wilayah tertentu. Unit 488.0 4187 Jumlah Gereja (Kristen) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total gereja Protestan. Unit 52.0 4188 Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total rumah ibadah Kristen selain gereja resmi. Unit 9.0 4189 Jumlah Kapel (katolik) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total kapel Katolik. Unit 0.0 4190 Jumlah Paroki (Katolik) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total paroki Katolik. Unit 7.0 4191 Jumlah Stasi (Katolik) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total stasi Katolik. Unit 1.0 4192 Jumlah Pura (Hindu) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total pura di wilayah tertentu. Unit 1.0 4193 Jumlah Sanggar (Hindu) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total sanggar Hindu. Unit 0.0 4194 Jumlah Vihara (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total vihara di wilayah tertentu. Unit 5.0 4195 Jumlah Cetiya (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total cetiya di wilayah tertentu. Unit 1.0 4196 Jumlah Klentheng (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total klenteng yang digunakan umat Buddha. Unit 1.0 4197 Jumlah Pusdiklat (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total pusat pendidikan dan latihan umat Buddha. Unit 0.0 4198 Jumlah Klentheng (Konghucu) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total klenteng Konghucu. Unit 1.0 4199 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Masjid Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu masjid. Unit/1.000 jiwa 145.0 4200 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Mushola Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu mushola. Unit/1.000 jiwa 13.0 4201 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu gereja Kristen. Unit/1.000 jiwa 16.0 4202 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu gereja Katolik. Unit/1.000 jiwa 2.0 4203 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pura Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu pura. Unit/1.000 jiwa 0.0 4204 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Vihara Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu vihara. Unit/1.000 jiwa 1.0 4205 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Klenteng Kementerian Agama Kota Yogyakarta Rasio jumlah penduduk per satu klenteng. Unit/1.000 jiwa 1.0 4206 Penyuluh Agama "" "" "" "" 4207 Jumlah Penyuluh Agama PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total penyuluh agama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Orang 42.0 4208 Jumlah Penyuluh Agama (PNS) Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Islam PNS. Orang 36.0 4209 Jumlah Penyuluh Agama PNS Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Katolik PNS. Orang 2.0 4210 Jumlah Penyuluh Agama PNS Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Kristen PNS. Orang 2.0 4211 Jumlah Penyuluh Agama PNS Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Hindu PNS. Orang 1.0 4212 Jumlah Penyuluh Agama PNS Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Buddha PNS. Orang 1.0 4213 Jumlah Penyuluh Agama PNS Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Konghucu PNS. Orang 0.0 4214 Jumlah Penyuluh Agama non PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total penyuluh agama non PNS. Orang 149.0 4215 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Islam non PNS. Orang 117.0 4216 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Katolik non PNS. Orang 12.0 4217 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Kristen non PNS. Orang 12.0 4218 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Hindu non PNS. Orang 2.0 4219 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Buddha non PNS. Orang 6.0 4220 Jumlah Penyuluh Agama (non PNS) Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Penyuluh agama Konghucu non PNS. Orang 0.0 4221 Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan "" "" "" "" 4222 Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total TPA di wilayah Kota Yogyakarta. Unit 417.0 4223 Jumlah Sekolah Minggu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total sekolah minggu untuk anak-anak di agama tertentu. Unit 65.0 4224 Jumlah Sekolah Minggu Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sekolah minggu Kristen. Unit 55.0 4225 Jumlah Sekolah Minggu Katholik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sekolah minggu Katolik. Unit 7.0 4226 Jumlah Sekolah Minggu Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sekolah minggu Hindu. Unit 1.0 4227 Jumlah Sekolah Minggu Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Sekolah minggu Buddha. Unit 2.0 4228 Jumlah Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total pondok pesantren di wilayah tertentu. Unit 36.0 4229 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Kurang dari 100 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas <100 santri. Buah 20.0 4230 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Antara 100-500 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas 100–500 santri. Buah 13.0 4231 Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Lebih dari 500 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah pondok pesantren dengan kapasitas >500 santri. Buah 3.0 4232 Jumlah Santri Pesantren Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total santri di seluruh pondok pesantren di Kota Yogyakarta. Orang 7638.0 4233 Jumlah Pemberangkatan Jemaah Haji Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total jumlah jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun. Orang 397.0 4234 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kementerian Agama Kota Yogyakarta Distribusi jemaah haji menurut kecamatan dan kelompok umur. Orang 397.0 4235 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur < 20 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia <20 tahun menurut kecamatan. Orang 2.0 4236 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 21-30 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia 21–30 tahun menurut kecamatan. Orang 6.0 4237 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 31-40 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia 31–40 tahun menurut kecamatan. Orang 23.0 4238 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 41-50 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia 41–50 tahun menurut kecamatan. Orang 73.0 4239 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 51-60 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia 51–60 tahun menurut kecamatan. Orang 131.0 4240 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur 61-70 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia 61–70 tahun menurut kecamatan. Orang 117.0 4241 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Kelompok Umur >70 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji berusia >70 tahun menurut kecamatan. Orang 45.0 4242 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Distribusi jemaah haji menurut pekerjaan dan kecamatan. Orang 395.0 4243 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi PNS menurut kecamatan. Orang 129.0 4244 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan TNI Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi TNI menurut kecamatan. Orang 9.0 4245 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi pensiunan menurut kecamatan. Orang 23.0 4246 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pedagang Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi pedagang menurut kecamatan. Orang 60.0 4247 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Petani Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi petani menurut kecamatan. Orang 0.0 4248 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi sektor swasta menurut kecamatan. Orang 91.0 4249 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan IRT Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi Ibu Rumah Tangga menurut kecamatan. Orang 64.0 4250 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan Pelajar Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi pelajar menurut kecamatan. Orang 11.0 4251 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan BUMN Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji yang berprofesi pegawai BUMN menurut kecamatan. Orang 8.0 4252 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Distribusi jemaah haji menurut tingkat pendidikan dan kecamatan. Orang 397.0 4253 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SD Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan SD menurut kecamatan. Orang 26.0 4254 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMP Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan SMP menurut kecamatan. Orang 21.0 4255 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan SMU Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan SMU menurut kecamatan. Orang 84.0 4256 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan D3 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan D3 menurut kecamatan. Orang 41.0 4257 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S1 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan S1 menurut kecamatan. Orang 169.0 4258 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S2 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan S2 menurut kecamatan. Orang 52.0 4259 Jumlah Jemaah Haji menurut Kecamatan dan Pendidikan S3 Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jemaah haji lulusan S3 menurut kecamatan. Orang 4.0 4260 Jumlah KUA "" "" "" "" 4261 Jumlah KUA Rusak Berat Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan berat. Unit 0.0 4262 Jumlah KUA Rusak Ringan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah kantor urusan agama yang mengalami kerusakan ringan. Unit 0.0 4263 Jumlah Nikah menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total pernikahan yang dicatat berdasarkan kecamatan di Kota Yogyakarta. Kasus 1546.0 4264 Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Total surat nikah yang diterbitkan menurut kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 2963.0 4265 DATA VERTIKAL LLDIKTI WILAYAH V "" "" "" "" 4266 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI V Total jumlah perguruan tinggi swasta di wilayah tertentu. Unit 37.0 4267 Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI V Total mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi swasta. Orang 61758.0 4268 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI V Total dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta. Orang 2361.0 4269 DATA VERTIKAL PENGADILAN NEGERI "" "" "" "" 4270 Jumlah Perkara dan Terdakwa "" "" "" "" 4271 Jumlah Perkara dan Terdakwa Biasa Pengadilan Negeri Total perkara biasa dan jumlah terdakwa yang ditangani pengadilan dalam periode tertentu. Perkara 1038.0 4272 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Perkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Perkara 668.0 4273 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara biasa yang masuk pada bulan berjalan. Perkara 380.0 4274 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara biasa yang tercatat pada bulan ini. Perkara 1038.0 4275 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Perkara biasa yang diputuskan bersalah pidana. Perkara 384.0 4276 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Bebas Pengadilan Negeri Perkara biasa yang diputus bebas. Perkara 1.0 4277 Jumlah Perkara Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Banding Pengadilan Negeri Perkara biasa yang diajukan banding. Perkara 48.0 4278 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Terdakwa perkara biasa yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Orang 0.0 4279 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Terdakwa perkara biasa yang masuk pada bulan berjalan. Orang 464.0 4280 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Bulan ini Pengadilan Negeri Total terdakwa perkara biasa bulan ini. Orang 0.0 4281 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Terdakwa perkara biasa yang dijatuhi putusan pidana. Orang 0.0 4282 Jumlah Terdakwa Biasa/Tolakan Yang mendapatkan putusan Banding Pengadilan Negeri Terdakwa perkara biasa yang mengajukan banding. Orang 72.0 4283 Jumlah Perkara dan Terdakwa Pelanggaran Pengadilan Negeri Total perkara pelanggaran dan jumlah terdakwa terkait. Perkara 19333.0 4284 Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara pelanggaran yang tercatat masuk bulan berjalan. Perkara 19333.0 4285 Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara pelanggaran bulan ini. Perkara 19333.0 4286 Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Perkara pelanggaran yang diputus bersalah pidana. Perkara 19333.0 4287 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Terdakwa pelanggaran yang tercatat bulan ini. Orang 19333.0 4288 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan ini Pengadilan Negeri Total terdakwa pelanggaran bulan ini. Orang 19333.0 4289 Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Terdakwa pelanggaran yang dijatuhi putusan pidana. Orang 19333.0 4290 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Pengadilan Negeri Total perkara perdata gugatan dan permohonan. Orang 767.0 4291 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Perkara 603.0 4292 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang masuk bulan berjalan. Perkara 165.0 4293 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara gugatan perdata bulan ini. Perkara 767.0 4294 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang telah diputus. Perkara 166.0 4295 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang diajukan banding. Perkara 41.0 4296 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang diajukan kasasi. Perkara 21.0 4297 Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Pengadilan Negeri Perkara gugatan perdata yang diajukan Peninjauan Kembali (PK). Perkara 4.0 4298 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara perdata sederhana yang masuk bulan ini. Perkara 28.0 4299 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara perdata sederhana bulan ini. Perkara 55.0 4300 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Pengadilan Negeri Perkara perdata sederhana yang diputus. Perkara 26.0 4301 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara perdata hubungan industrial (PHI) yang masuk bulan ini. Perkara 34.0 4302 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara PHI bulan ini. Perkara 130.0 4303 Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Pengadilan Negeri Perkara PHI yang diputus. Perkara 25.0 4304 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Permohonan perdata yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Perkara 272.0 4305 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Permohonan perdata yang masuk bulan ini. Perkara 593.0 4306 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan ini Pengadilan Negeri Total permohonan perdata bulan ini. Perkara 855.0 4307 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Pengadilan Negeri Permohonan perdata yang diputus. Perkara 636.0 4308 Jumlah Perkara dan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Total perkara korupsi dan jumlah terdakwa terkait. Perkara 74.0 4309 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Perkara korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Perkara 73.0 4310 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Perkara korupsi yang masuk bulan ini. Perkara 17.0 4311 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan ini Pengadilan Negeri Total perkara korupsi bulan ini. Perkara 17.0 4312 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Pengadilan Negeri Perkara korupsi yang diputus. Perkara 17.0 4313 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Terdakwa korupsi yang belum selesai dari bulan sebelumnya. Orang 74.0 4314 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk bulan ini Pengadilan Negeri Terdakwa korupsi yang masuk bulan ini. Orang 17.0 4315 Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan ini Pengadilan Negeri Total terdakwa korupsi bulan ini. Orang 91.0 4316 DATA VERTIKAL RUMAH TAHANAN KELAS II "" "" "" "" 4317 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status Narapidana Rumah Tahanan Total narapidana di rumah tahanan. Orang 18.0 4318 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan dengan Status Tahanan Rumah Tahanan Total tahanan di rumah tahanan. Orang 128.0 4319 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Laki-laki Rumah Tahanan Total tahanan/narapidana laki-laki di rumah tahanan. Orang 236.0 4320 DATA VERTIKAL PDAM KOTA YOGYAKARTA "" "" "" "" 4321 Akses Air Minum "" "" "" "" 4322 Jumlah rumah dengan jaringan/instalasi PDAM PDAM Kota Yogyakarta Total rumah yang memiliki sambungan PDAM. Unit 31399.0 4323 Persentase Penduduk Berakses Air Minum PDAM Kota Yogyakarta Persentase penduduk yang memiliki akses ke air minum layak. % 754 4324 Penduduk berakses air minum PDAM Kota Yogyakarta Jumlah penduduk yang memiliki akses ke air minum layak. orang n/a 4325 Jumlah PDAM PDAM Kota Yogyakarta Total perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi. Unit 1.0 4326 Produksi Air Minum PDAM Kota Yogyakarta Total volume air minum yang diproduksi PDAM dalam periode tertentu. m3 16335981.0 4327 Air Yang Dijual Setiap Bulan PDAM Kota Yogyakarta Volume air yang dijual oleh PDAM per bulan. m3 7430204.0 4328 Jumlah Pelanggan "" "" "" "" 4329 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial PDAM Kota Yogyakarta Total pelanggan PDAM menurut kelompok sosial. orang 566.0 4330 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Umum PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan PDAM kelompok sosial umum. orang 222.0 4331 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Khusus PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan PDAM kelompok sosial khusus. orang 344.0 4332 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan PDAM non-komersial. orang 678.555 4333 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-1) PDAM Kota Yogyakarta Rumah tangga non-niaga kelompok A-1. orang 55.0 4334 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-2) PDAM Kota Yogyakarta Rumah tangga non-niaga kelompok A-2. orang 11.335 4335 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-3) PDAM Kota Yogyakarta Rumah tangga non-niaga kelompok A-3. orang 10.164 4336 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household B PDAM Kota Yogyakarta Rumah tangga non-niaga kelompok B. orang 1.056 4337 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Instansi Pemerintah PDAM Kota Yogyakarta Instansi pemerintah non-niaga. orang 601.0 4338 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan PDAM kelompok niaga. orang 151.087 4339 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga Kecil PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan niaga kecil. orang 1.087 4340 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga Besar PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan niaga besar. orang 135.0 4341 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri PDAM Kota Yogyakarta Pelanggan PDAM industri. orang 15.0 4342 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Kecil PDAM Kota Yogyakarta Industri kecil. orang 3.0 4343 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Besar PDAM Kota Yogyakarta Industri besar. orang 12.0 4344 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel PDAM Kota Yogyakarta Hotel yang menjadi pelanggan PDAM. orang 125.0 4345 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-1 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-1. orang 8.0 4346 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-2 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-2. orang 35.0 4347 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-3 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-3. orang 41.0 4348 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-4 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-4. orang 21.0 4349 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-5 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-5. orang 0.0 4350 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-6 PDAM Kota Yogyakarta Klasifikasi hotel IV1 A-6. orang 20.0 4351 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Budaya IV PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum yang termasuk dalam kelompok sosial budaya IV, yaitu pelanggan yang terkait fasilitas budaya, hiburan, atau kegiatan sejenis di wilayah layanan PDAM. orang 12.0 4352 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-1 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-1 sesuai klasifikasi PDAM, biasanya untuk institusi atau instansi tertentu dengan karakteristik spesifik. orang 0.0 4353 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-2 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-2 sesuai klasifikasi PDAM, mencakup pelanggan dengan kebutuhan khusus atau kategori sosial tertentu. orang 5.0 4354 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-3 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-3, termasuk pelanggan instansi/organisasi yang menggunakan air secara khusus. orang 1.0 4355 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-4 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-4, mengacu pada kelompok pelanggan tertentu yang dilayani PDAM secara khusus. orang 3.0 4356 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-5 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-5, biasanya untuk instansi atau kelompok non-rumah tangga tertentu. orang 3.0 4357 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-6 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-6, termasuk pelanggan dengan kebutuhan khusus atau layanan khusus. orang 0.0 4358 Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok VI-7 PDAM Kota Yogyakarta Jumlah pelanggan air minum kategori VI-7, mencakup kelompok pelanggan spesifik yang memiliki karakteristik penggunaan air tertentu. orang 9.0 4359 DATA VERTIKAL PLN "" "" "" "" 4360 Daya Terpasang "" "" "" "" 4361 Daya Terpasang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PLN Total kapasitas daya listrik yang terpasang di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta. KW 903839167.0 4362 Produksi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PLN Total listrik yang dihasilkan oleh PLN di wilayah layanan Kota Yogyakarta. KWh 1730439409.0 4363 Listrik Terjual PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PLN Total listrik yang dijual kepada pelanggan di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta. KWh 1397546913.0 4364 Listrik Dipakai Sendiri PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PLN Jumlah listrik yang digunakan PLN untuk kebutuhan operasional sendiri. KWh 4138895.0 4365 Susut/Hilang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PLN Jumlah listrik yang hilang atau susut akibat teknis dan non-teknis di wilayah layanan PLN Kota Yogyakarta. KWh 56517024.0 4366 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial PLN Total energi listrik yang dijual kepada pelanggan golongan sosial. KWh 194527768.0 4367 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 220 VA PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 220 VA. KWh 0.0 4368 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 450 VA - 200 K PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya 450 VA sampai 200 kVA. KWh 67461352.0 4369 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial > 200 kVA PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan sosial dengan daya lebih dari 200 kVA. KWh 127066416.0 4370 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga. KWh 573518371.0 4371 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 450 VA - 2200 VA PLN Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450–2200 VA. KWh 527632766.0 4372 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 3500 s/d 5500 VA PLN Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya 3500–5500 VA. KWh 45885605.0 4373 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga > 6600 VA PLN Energi listrik untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA. KWh 0.0 4374 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan bisnis. KWh 532458639.0 4375 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 450 VA - 5500 VA PLN Energi listrik bisnis dengan daya 450–5500 VA. KWh 57263147.0 4376 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 6600 s/d 200 kVA PLN Energi listrik bisnis dengan daya 6600 VA sampai 200 kVA. KWh 207944448.0 4377 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis > 200 kVA PLN Energi listrik bisnis dengan daya lebih dari 200 kVA. KWh 267251044.0 4378 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri PLN Energi listrik yang dijual ke pelanggan industri. KWh 30289213.393 4379 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri 450 VA s/d 14 kVA PLN Energi listrik industri dengan daya 450 VA sampai 14 kVA. KWh 644.393 4380 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 14 kVA - 200 kVA PLN Energi listrik industri dengan daya lebih dari 14 kVA sampai 200 kVA. KWh 11082905.0 4381 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 200 kVA PLN Energi listrik industri dengan daya lebih dari 200 kVA. KWh 19205664.0 4382 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 30.000 kVA PLN Energi listrik industri dengan daya lebih dari 30.000 kVA. KWh 0.0 4383 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah PLN Energi listrik yang dijual ke gedung pemerintah. KWh 51006038.0 4384 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah 450 VA s/d > 200 kVA PLN Energi listrik gedung pemerintah dengan daya 450 VA sampai >200 kVA. KWh 27765183.0 4385 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah > 200 kVA PLN Energi listrik gedung pemerintah dengan daya >200 kVA. KWh 19819953.0 4386 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Traksi/T PLN Energi listrik yang dijual untuk kebutuhan traksi transportasi. KWh 1602872.0 4387 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Curah/C PLN Energi listrik yang dijual untuk pelanggan curah. KWh 0.0 4388 Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Layanan Khusus/L PLN Energi listrik yang dijual untuk pelanggan layanan khusus. KWh 1818030.0 4389 Jumlah Pelanggan "" "" "" "" 4390 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga PLN Total pelanggan listrik rumah tangga di wilayah layanan PLN. KWh 280.487 4391 Jumlah Pelanggan Usaha PLN Total pelanggan listrik untuk usaha. KWh 25806.0 4392 Jumlah Pelanggan Bisnis PLN Total pelanggan listrik bisnis. KWh 198.0 4393 Jumlah Pelanggan Umum PLN Total pelanggan listrik umum di wilayah layanan PLN. KWh 9722.0 4394 Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta PLN Persentase daya listrik yang tersedia dibandingkan kebutuhan total. % 0.469107551487414 4395 Daya Terkontrak Provinsi DIY PLN Total daya listrik yang dikontrak oleh PLN di Provinsi DIY. KWh 2622.0 4396 Daya Listrik Terpasang PLN Total kapasitas daya listrik terpasang di wilayah layanan PLN. KWh 1230.0 4397 DATA VERTIKAL KANTOR POS BESAR DIY "" "" "" "" 4398 Produksi Pos Menurut Jenis "" "" "" "" 4399 Surat Pos Dalam Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Jumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos reguler biasa. Pucuk n/a 4400 Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus Kantor Pos Jumlah surat yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan pos kilat khusus. Pucuk 1134670.0 4401 Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Dokumen Kantor Pos Jumlah surat dokumen yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Dokumen. Pucuk 198.634 4402 Surat Pos Luar Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Jumlah surat yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan pos reguler biasa. Pucuk 3.24 4403 Surat Pos Luar Negeri Jenis RLN Kantor Pos Jumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan RLN (Registered Letter International). Pucuk 3.885 4404 Surat Pos Luar Negeri Jenis EMS Kantor Pos Jumlah surat ke luar negeri menggunakan layanan EMS (Express Mail Service). Pucuk 3.679 4405 Paket Pos Dalam Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Jumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket reguler biasa. Koli n/a 4406 Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus Kantor Pos Jumlah paket yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan paket kilat khusus. Koli n/a 4407 Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Barang Kantor Pos Jumlah paket barang yang dikirim di dalam negeri menggunakan layanan Pos Express Barang. Koli n/a 4408 Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa Internasional Kantor Pos Jumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket reguler internasional. Koli n/a 4409 Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat Internasional Kantor Pos Jumlah paket yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan paket cepat internasional. Koli n/a 4410 Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barang Kantor Pos Jumlah paket barang yang dikirim ke luar negeri menggunakan layanan EMS Internasional. Koli n/a 4411 Produksi Pos Menurut Jenis dan Jumlah Besar Uang "" "" "" "" 4412 Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis biasa. Rp (Ribu) n/a 4413 Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis kilat khusus. Rp (Ribu) 27914414153.0 4414 Jumlah Besar Uang Surat Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Dokumen Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos dalam negeri jenis Pos Express Dokumen. Rp (Ribu) 4974873848.0 4415 Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis biasa. Rp (Ribu) n/a 4416 Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis RLN Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis RLN. Rp (Ribu) 799376931.0 4417 Jumlah Besar Uang Surat Pos Luar Negeri Jenis EMS Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui surat pos luar negeri jenis EMS. Rp (Ribu) 2819626064.0 4418 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Biasa Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis biasa. Rp (Ribu) 107423310.0 4419 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Kilat Khusus Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis kilat khusus. Rp (Ribu) 27914414153.0 4420 Jumlah Besar Uang Paket Pos Dalam Negeri Jenis Pos Express Barang Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos dalam negeri jenis Pos Express Barang. Rp (Ribu) n/a 4421 Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Biasa Internasional Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis reguler internasional. Rp (Ribu) 343621863.0 4422 Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis Paket Cepat Internasional Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis cepat internasional. Rp (Ribu) 183105942.0 4423 Jumlah Besar Uang Paket Pos Luar Negeri Jenis EMS barang Kantor Pos Total nilai uang yang dikirim melalui paket pos luar negeri jenis EMS. Rp (Ribu) 2819626064.0 4424 Weselpos "" "" "" "" 4425 Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim Kantor Pos Jumlah weselpos yang dikirim di dalam negeri. Weselpos 7.856 4426 Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim Kantor Pos Total nominal uang yang dikirim melalui weselpos dalam negeri. Rp (Ribu) 24595463198.0 4427 Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Dikirim Kantor Pos Jumlah weselpos yang dikirim ke luar negeri. Weselpos 733.0 4428 Nilai Weselpos Luar Negeri yang Dikirim Kantor Pos Total nominal uang yang dikirim melalui weselpos ke luar negeri. Rp (Ribu) 4403331636.0 4429 Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Diterima Kantor Pos Jumlah weselpos yang diterima di dalam negeri. Weselpos 4.827 4430 Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Diterima Kantor Pos Total nominal uang yang diterima melalui weselpos dalam negeri. Rp (Ribu) 5545432984.0 4431 Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Diterima Kantor Pos Jumlah weselpos yang diterima dari luar negeri. Weselpos 10.038 4432 Nilai Weselpos Luar Negeri yang Diterima Kantor Pos Total nominal uang yang diterima melalui weselpos dari luar negeri. Rp (Ribu) 55092288787.0 4433 DATA VERTIKAL BANK INDONESIA "" "" "" "" 4434 Moneter "" "" "" "" 4435 Kredit UMKM Perbankan Bank Indonesia Total kredit yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rp (Juta) 5465673.0 4436 Moneter & Keuangan Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD) Bank Indonesia Nilai tukar tengah rupiah terhadap USD yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan transaksi valas di pasar uang. Rp 1601724.0 4437 Moneter & Keuangan BI-7D Reverse Repo Bank Indonesia Suku bunga acuan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka reverse repo 7 hari. % 6 4438 Kantor Bank Aset "" "" "" "" 4439 Kantor Bank Aset Bank Umum Bank Indonesia Jumlah kantor bank yang dimiliki bank umum di wilayah tertentu. Rp (Juta) 73433503.0 4440 Kantor Bank Aset BPR Bank Indonesia Jumlah kantor yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Rp (Juta) 2352731.0 4441 Dana Pihak Ketiga "" "" "" "" 4442 Dana Pihak Ketiga berupa Giro Bank Indonesia Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk rekening giro. Rp (Juta) 6751823.0 4443 Dana Pihak Ketiga berupa Deposito Bank Indonesia Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk deposito berjangka. Rp (Juta) 13701515.0 4444 Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada Bank Umum Bank Indonesia Total deposito nasabah di bank umum. Rp (Juta) 12200487.0 4445 Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada BPR Bank Indonesia Total deposito nasabah di BPR. Rp (Juta) 1501028.0 4446 Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan Bank Indonesia Total dana pihak ketiga yang ditempatkan nasabah dalam bentuk tabungan. Rp (Juta) 22438524.0 4447 Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada Bank Umum Bank Indonesia Total tabungan nasabah di bank umum. Rp (Juta) 21883749.0 4448 Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada BPR Bank Indonesia Total tabungan nasabah di BPR. Rp (Juta) 554775.0 4449 Kredit (Bank Umum) Menurut Jenis Penggunaan "" "" "" "" 4450 Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Modal Kerja Bank Indonesia Total kredit bank umum yang diberikan untuk modal kerja. Rp (Juta) 5239874.0 4451 Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Investasi Bank Indonesia Total kredit bank umum yang digunakan untuk investasi. Rp (Juta) 10638250.0 4452 Kredit (Bank Umum) Penggunaan untuk Konsumsi Bank Indonesia Total kredit bank umum yang digunakan untuk konsumsi. Rp (Juta) 5055047.0 4453 Kredit (Bank Umum) Menurut Sektor Ekonomi "" "" "" "" 4454 Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Indonesia Kredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman. Rp (Juta) 15905695.0 4455 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Rp (Juta) 233328.0 4456 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan Penggalian Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pertambangan dan penggalian. Rp (Juta) 11565.0 4457 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor industri pengolahan. Rp (Juta) 960147.0 4458 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengadaan listrik dan gas. Rp (Juta) 2175.0 4459 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor pengelolaan air, sampah, limbah, dan daur ulang. Rp (Juta) 623.0 4460 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan kepada sektor konstruksi. Rp (Juta) 5788231.0 4461 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran serta reparasi mobil dan motor. Rp (Juta) 3625355.0 4462 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan Pergudangan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor transportasi dan pergudangan. Rp (Juta) 348289.0 4463 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor akomodasi dan penyediaan makanan & minuman. Rp (Juta) 1984987.0 4464 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor informasi dan komunikasi. Rp (Juta) 39241.0 4465 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa keuangan dan asuransi. Rp (Juta) 51232.0 4466 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor real estate. Rp (Juta) 447467.0 4467 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan. Rp (Juta) 147218.0 4468 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Rp (Juta) 450.0 4469 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pendidikan. Rp (Juta) 725457.0 4470 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Rp (Juta) 498572.0 4471 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa lainnya. Rp (Juta) 1041358.0 4472 Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha "" "" "" "" 4473 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia Kredit bank umum yang diberikan untuk kepemilikan rumah tinggal. Rp (Juta) 658388.0 4474 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia Kredit bank umum untuk kepemilikan flat dan apartemen. Rp (Juta) 1954.0 4475 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia Kredit bank umum untuk ruko dan rukan. Rp (Juta) 108752.0 4476 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia Kredit bank umum untuk pembelian kendaraan bermotor. Rp (Juta) 345918.0 4477 Kredit (Bank Umum) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk kebutuhan konsumsi lain yang bukan sektor usaha. Rp (Juta) 3922626.0 4478 Berdasarkan Kolektibilitas "" "" "" "" 4479 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Lancar Bank Indonesia Kredit bank umum yang dikategorikan lancar. Rp (Juta) 19616077.0 4480 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas DPK Bank Indonesia Kredit bank umum yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK). Rp (Juta) 743939.0 4481 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar Bank Indonesia Kredit bank umum yang dikategorikan kurang lancar. Rp (Juta) 40728.0 4482 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan Bank Indonesia Kredit bank umum yang dikategorikan diragukan. Rp (Juta) 90552.0 4483 Kredit (Bank Umum) Berdasarkan Kolektibilitas Macet Bank Indonesia Kredit bank umum yang dikategorikan macet. Rp (Juta) 469624.0 4484 Sistem Pembayaran "" "" "" "" 4485 Sistem Pembayaran Cash Inflow Bank Indonesia Total penerimaan kas dalam sistem pembayaran bank. Rp (Juta) 17897218.0 4486 Sistem Pembayaran Cash Outflow Bank Indonesia Total pengeluaran kas dalam sistem pembayaran bank. Rp (Juta) 13401598.0 4487 Perputaran Kliring "" "" "" "" 4488 Transaksi Bank Indonesia Aktivitas keuangan yang terjadi dalam sistem pembayaran. Lembar 5503.0 4489 Nominal Bank Indonesia Nilai uang dari transaksi dalam sistem pembayaran. Rp (Juta) 21325.0 4490 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan "" "" "" "" 4491 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk Modal Kerja Bank Indonesia Kredit UMKM bank umum yang digunakan untuk modal kerja. Rp (Juta) 3375757.0 4492 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum untuk Investasi Bank Indonesia Kredit UMKM bank umum yang digunakan untuk investasi. Rp (Juta) 2089916.0 4493 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi "" "" "" "" 4494 Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Indonesia Kredit yang diklasifikasikan berdasarkan sektor usaha penerima pinjaman. Rp (Juta) 5465673.0 4495 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Rp (Juta) 183639.0 4496 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan Dan Penggalian Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pertambangan & penggalian. Rp (Juta) 11546.0 4497 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor industri pengolahan. Rp (Juta) 626839.0 4498 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pengadaan listrik & gas. Rp (Juta) 2175.0 4499 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pengelolaan air, sampah, limbah, daur ulang. Rp (Juta) 20007.0 4500 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor konstruksi. Rp (Juta) 218026.0 4501 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & motor. Rp (Juta) 2516981.0 4502 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi Dan Pergudangan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor transportasi & pergudangan. Rp (Juta) 62334.0 4503 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor akomodasi & penyediaan makan minum. Rp (Juta) 71901.0 4504 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor informasi & komunikasi. Rp (Juta) 63491.0 4505 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa keuangan & asuransi. Rp (Juta) 32692.0 4506 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor real estate. Rp (Juta) 98712.0 4507 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa perusahaan. Rp (Juta) 195653.0 4508 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pemerintahan, pertahanan, & jaminan sosial wajib. Rp (Juta) 450.0 4509 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor pendidikan. Rp (Juta) 686.0 4510 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor kesehatan & kegiatan sosial lainnya. Rp (Juta) 122603.0 4511 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk sektor jasa lainnya. Rp (Juta) 522915.0 4512 Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha "" "" "" "" 4513 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia Kredit bank umum untuk kepemilikan rumah tinggal. Rp (Juta) 0.0 4514 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia Kredit bank umum untuk kepemilikan flat & apartemen. Rp (Juta) 0.0 4515 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia Kredit bank umum untuk ruko & rukan. Rp (Juta) 0.0 4516 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia Kredit bank umum untuk kendaraan bermotor. Rp (Juta) 0.0 4517 Kredit UMKM Perbankan Bank Umum Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia Kredit bank umum untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha. Rp (Juta) 0.0 4518 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta "" "" "" "" 4519 Posisi Kredit Usaha Mikro yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah) Bank Indonesia Total posisi kredit usaha mikro menurut kabupaten/kota (juta Rp). Rp (Juta) n/a 4520 Posisi Kredit Usaha Kecil yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah) Bank Indonesia Total posisi kredit usaha kecil menurut kabupaten/kota (juta Rp). Rp (Juta) n/a 4521 Posisi Kredit Usaha Menengah yang Diberikan Bank Umum menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah) Bank Indonesia Total posisi kredit usaha menengah menurut kabupaten/kota (juta Rp). Rp (Juta) n/a 4522 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta (Juta Rupiah) "" "" "" "" 4523 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Jenis Penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rupiah) Bank Indonesia Total pinjaman Rupiah & Valas menurut jenis penggunaan di Kota Yogyakarta (juta Rp). Rp (Juta) n/a 4524 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah) Bank Indonesia Total pinjaman Rupiah & Valas menurut kabupaten/kota di DIY (juta Rp). Rp (Juta) n/a 4525 DATA VERTIKAL OJK "" "" "" "" 4526 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum "" "" "" "" 4527 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Giro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa giro. Rekening 39844.0 4528 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Simpanan Berjangka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa deposito berjangka. Rekening 81213.0 4529 Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR berupa Tabungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total simpanan masyarakat di bank umum & BPR berupa tabungan. Rekening 4722817.0 4530 Posisi Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum "" "" "" "" 4531 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Pertanian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertanian. Rp (Juta) n/a 4532 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perikanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan perikanan. Rp (Juta) n/a 4533 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Pertambangan & Penggalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan pertambangan & penggalian. Rp (Juta) n/a 4534 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Industri Pengolahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan industri pengolahan. Rp (Juta) n/a 4535 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Listrik, Gas & Air Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan listrik, gas, & air. Rp (Juta) n/a 4536 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Konstruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan konstruksi. Rp (Juta) n/a 4537 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perdagangan Besar & Eceran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan perdagangan besar & eceran. Rp (Juta) n/a 4538 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Peny Akomodasi & Makan Minum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan akomodasi & makan minum. Rp (Juta) n/a 4539 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Transportasi, Pergudangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan transportasi & pergudangan. Rp (Juta) n/a 4540 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Perantara Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut jenis penggunaan jasa keuangan. Rp (Juta) n/a 4541 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Real Estate, Usaha Persewaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor real estate & usaha persewaan. Rp (Juta) n/a 4542 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Adm Pemerintahan, Pertanahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor pemerintahan & pertanahan. Rp (Juta) n/a 4543 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor pendidikan. Rp (Juta) n/a 4544 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial. Rp (Juta) n/a 4545 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya. Rp (Juta) n/a 4546 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Jasa Perseorangan Rumah Tangga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga. Rp (Juta) n/a 4547 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Badan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman menurut sektor badan internasional. Rp (Juta) n/a 4548 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Kegiatan yang belum jelas batasannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman sektor kegiatan belum jelas batasannya. Rp (Juta) n/a 4549 Posisi Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum, BPR dan BPRS Menurut Jenis Penggunaan Bukan Lapangan Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman untuk penggunaan bukan sektor usaha. Rp (Juta) n/a 4550 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Modal Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman modal kerja. Rp (Juta) n/a 4551 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman untuk investasi. Rp (Juta) n/a 4552 Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum, BPR & BPRS Menurut Jenis Penggunaan Konsumsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total pinjaman untuk konsumsi. Rp (Juta) n/a 4553 Kredit (BPR) "" "" "" "" 4554 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR untuk kepemilikan rumah tinggal. Rp (Juta) 55771.0 4555 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR untuk flat & apartemen. Rp (Juta) n/a 4556 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR untuk ruko & rukan. Rp (Juta) n/a 4557 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR untuk kendaraan bermotor. Rp (Juta) n/a 4558 Kredit (BPR) Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR untuk konsumsi lain yang bukan sektor usaha. Rp (Juta) 778192.0 4559 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Lancar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR yang dikategorikan lancar. Rp (Juta) 1572008.0 4560 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas DPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR yang dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK). Rp (Juta) 242741.0 4561 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR yang dikategorikan kurang lancar. Rp (Juta) 43884.0 4562 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR yang dikategorikan diragukan. Rp (Juta) 28382.0 4563 Kredit (BPR) Berdasarkan Kolektibilitas Macet Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit BPR yang dikategorikan macet. Rp (Juta) 224422.0 4564 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah "" "" "" "" 4565 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Modal Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM untuk modal kerja menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) 3375757.0 4566 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM untuk investasi menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) 2089916.0 4567 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Konsumsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM untuk konsumsi menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) n/a 4568 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit usaha mikro yang diberikan bank menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) n/a 4569 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Kecil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit usaha kecil yang diberikan bank menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) n/a 4570 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan Menengah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit usaha menengah yang diberikan bank menurut jenis penggunaan. Rp (Juta) n/a 4571 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertanian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertanian. Rp (Juta) 5465673.0 4572 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perikanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor ekonomi perikanan. Rp (Juta) 183639.0 4573 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertambangan & Penggalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor ekonomi pertambangan & penggalian. Rp (Juta) 11546.0 4574 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Industri Pengolahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor industri pengolahan. Rp (Juta) 626839.0 4575 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Listrik, Gas & Air Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor pengadaan listrik, gas & air. Rp (Juta) 2175.0 4576 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Konstruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor konstruksi. Rp (Juta) 20007.0 4577 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perdagangan Besar & Eceran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor perdagangan besar & eceran. Rp (Juta) 218026.0 4578 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Peny Akomodasi & Makan Minum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor akomodasi & penyediaan makan minum. Rp (Juta) 2516981.0 4579 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Transportasi, Pergudangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor transportasi & pergudangan. Rp (Juta) 62334.0 4580 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Perantara Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor jasa keuangan/perantara. Rp (Juta) 71901.0 4581 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Real Estate, Usaha Persewaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor real estate & usaha persewaan. Rp (Juta) 63491.0 4582 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Adm Pemerintahan, Pertanahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor administrasi pemerintahan & pertanahan. Rp (Juta) 32692.0 4583 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor pendidikan. Rp (Juta) 98712.0 4584 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor kesehatan & kegiatan sosial. Rp (Juta) 195653.0 4585 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor kemasyarakatan & sosial budaya. Rp (Juta) 450.0 4586 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Jasa Perseorangan Rumah Tangga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor jasa perseorangan rumah tangga. Rp (Juta) 686.0 4587 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Badan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor badan internasional. Rp (Juta) 122603.0 4588 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Kegiatan yang belum jelas batasannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor kegiatan yang belum jelas batasannya. Rp (Juta) 522915.0 4589 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit UMKM menurut sektor bukan lapangan usaha. Rp (Juta) 0.0 4590 Jumlah Bank "" "" "" "" 4591 Jumlah Bank Umum Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total jumlah bank umum milik pemerintah. Unit 164.0 4592 Jumlah KC Bank Umum Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor cabang bank umum pemerintah. Unit 44.0 4593 Jumlah KCP Bank Umum Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor cabang pembantu bank umum pemerintah. Unit 120.0 4594 Jumlah KK Bank Umum Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor kas bank umum pemerintah. Unit 0.0 4595 Jumlah Bank Umum Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total bank umum milik swasta. Unit 35.0 4596 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Total BPR/BPRS. Unit 35.0 4597 Jumlah KP Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor pusat BPR/BPRS. Unit 11.0 4598 Jumlah KC Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor cabang BPR/BPRS. Unit 9.0 4599 Jumlah KK Bank Perkreditan Rakyat (Bank Perekonomian Rakyat/Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah kantor kas BPR/BPRS. Unit 15.0 4600 DATA VERTIKAL DAOP VI KOTA YOGYAKARTA "" "" "" "" 4601 Perhubungan DAOP VI "" "" "" "" 4602 Jumlah Stasiun Kereta Api Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Total stasiun KA di wilayah tertentu. Unit 2.0 4603 Total penumpang melalui stasiun Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Jumlah penumpang yang melewati stasiun. Orang n/a 4604 Jumlah penumpang kelas eksekutif Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Total penumpang kelas eksekutif. Orang n/a 4605 Jumlah penumpang kelas bisnis Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Total penumpang kelas bisnis. Orang n/a 4606 Jumlah penumpang kelas ekonomi Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Total penumpang kelas ekonomi. Orang n/a 4607 Total angkutan barang melalui Stasiun Kereta Api Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Jumlah barang yang diangkut melalui stasiun. Ton n/a 4608 Barang hantaran potongan Daerah Operasi VI Kota Yogyakarta Barang yang dikirim per potongan (unit). Ton n/a 4609 DATA VERTIKAL BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II "" "" "" "" 4610 Jumlah Radio Swasta Niaga BMS Frek Radio Total radio swasta niaga yang beroperasi. Unit 16.0 4611 DATA VERTIKAL PERUM BULOG DIVRE YOGYAKARTA "" "" "" "" 4612 Stok Awal Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta BULOG Persediaan beras awal bulan di Bulog Divre Yogyakarta. Kg 9211475.0 4613 Pengadaan Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta BULOG Total pengadaan beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan. Kg 55724350.0 4614 Penyaluran Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta BULOG Total penyaluran beras Bulog Divre Yogyakarta per bulan. Kg 46903600.0 4615 Stok Akhir Beras per Bulan Perum Bulog Divre Yogyakarta BULOG Persediaan beras akhir bulan di Bulog Divre Yogyakarta. Kg 12943270.0 4616 DATA VERTIKAL PENGADILAN AGAMA KELAS IA "" "" "" "" 4617 Jumlah Cerai Talak menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Pengadilan Agama Jumlah perceraian dengan talak yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta. Kasus 116.0 4618 Jumlah Cerai Gugat menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Pengadilan Agama Jumlah perceraian dengan gugatan yang dicatat per kecamatan di Kota Yogyakarta. Kasus 492.0 4619 Jumlah Perkara Diterima pada pengadilan Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Total perkara yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus n/a 4620 Jumlah Perkara Diputus pada Pengadilan Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Total perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Kasus n/a 4621 DATA VERTIKAL KWARTIR CABANG "" "" "" "" 4622 Jumlah Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total gugus depan Pramuka yang ada per kecamatan di Kota Yogyakarta. Buah 444.0 4623 Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total majelis pembimbing gugus depan per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 1026.0 4624 Jumlah Majelis Pembimbing Ranting menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total majelis pembimbing ranting per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 232.0 4625 Jumlah Anggota Andalan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota andalan Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 280.0 4626 Jumlah Anggota Saka menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota Saka Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 257.0 4627 Jumlah Anggota Pembina menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total pembina Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 671.0 4628 Jumlah Anggota Pandega menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota Pandega Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 380.0 4629 Jumlah Anggota Penegak menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota Penegak Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 7058.0 4630 Jumlah Anggota Penggalang menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota Penggalang Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 12077.0 4631 Jumlah Anggota Siaga menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Kwartir Cabang Total anggota Siaga Pramuka per kecamatan di Kota Yogyakarta. Orang 8332.0 4632 Jumlah Saka Kwartir Cabang Total anggota Saka secara keseluruhan di wilayah tertentu. Buah 257.0