1.02.11.000001Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1LaporanTersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>n/a 2.02.11.000004Data Capaian IKLH Per tahunPoinTersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota<2024.0>55.53 3.02.11.000005Data contoh ujiDataData jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu<2024.0>571.0 4.02.11.000006Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMDLaporanTerbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.<2024.0>1.0 5.02.11.000007Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHSLaporanTerbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah<2024.0>1.0 6.02.11.000009Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMDLaporanTerbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota<2024.0>1.0 7.02.11.000010Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRPLaporanTersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya<2024.0>1.0 8.02.11.000011Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRPLaporanTersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya<2024.0>1.0 9.02.11.000012Data hasil Validasi KLHSLaporana. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya<2024.0>n/a 10.02.11.000013Data hasil Validasi KLHS RPJMDLaporanTerlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK<2024.0>1.0 11.02.11.000014Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaDokumenTersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota<2024.0>n/a 12.02.11.000016Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang adaDataData sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran<2024.0>n/a 13.02.11.000018data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kotaDokumenTersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota<2024.0>n/a 14.02.11.000019Data Pengkajian Pembangunan BerkelanjutanLaporanTersedianya identifikasi TPB<2024.0>n/a 15.02.11.000020Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LHLaporana. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya<2024.0>n/a 16.02.11.000021Data pengujian parameter kualitas lingkunganDataData hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu<2024.0>n/a 17.02.11.000022Data Perumusan Skenario Pembangunan BerkelanjutanLaporanTersedianya rumusan skenario TPB<2024.0>2.0 18.02.11.000023Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsiDokumen1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)<2024.0>n/a 19.02.11.000024Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan HidupDokumenTersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup<2024.0>0.0 20.02.11.000026Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1DokumenTersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>2.0 21.02.11.000028Dokumen DIKPLHDDokumenTersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah<2024.0>1.0 22.02.11.000029Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupDokumenLaporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah<2024.0>n/a 23.02.11.000030Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)DokumenTersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.<2024.0>0.0 24.02.11.000033Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksistingDokumen1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun<2024.0>2.0 25.02.11.000034Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direviewDokumen1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan<2024.0>n/a 26.02.11.000036Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan PenguatanDokumenJumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA<2024.0>n/a 27.02.11.000037Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusunDokumen1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST<2024.0>1.0 28.02.11.000039Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaDokumenTersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota<2024.0>0.0 29.02.11.000041Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 TahunDokumenTersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim<2024.0>0.0 30.02.11.000043Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunDokumenTersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun<2024.0>n/a 31.02.11.000044Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1DokumenTersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>6.0 32.02.11.000046Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampahKelompoktersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan<2024.0>27.0 33.02.11.000048Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduanTersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani<2024.0>1.0 34.02.11.000049ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1IzinTersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>n/a 35.02.11.000050Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada MasyarakatPublikasiInformasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup<2024.0>n/a 36.02.11.000051Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasanIzinData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.<2024.0>n/a 37.02.11.000052Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzinData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 38.02.11.000056Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzinTersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 39.02.11.000058Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasanIzinData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan<2024.0>n/a 40.02.11.000060Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diprosesIzin/persetujuanData dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah<2024.0>n/a 41.02.11.000062Kebijakan/data informasi terkait RPPLHDokumenDokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH<2024.0>0.0 42.02.11.000063Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnitData jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>n/a 43.02.11.000066Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampahKegiatan1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah<2024.0>n/a 44.02.11.000067Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan SampahLaporanTersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah<2024.0>n/a 45.02.11.000068Kegiatan pengurangan sampahKegiatan1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali<2024.0>n/a 46.02.11.000069Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhirKelompokData kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas<2024.0>n/a 47.02.11.000070Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahanKelompok1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya<2024.0>27.0 48.02.11.000071Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaanKelompokJumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan<2024.0>n/a 49.02.11.000072Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLHKelompokJumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<2024.0>n/a 50.02.11.000074Kelompok MHA yang terkait dengan PPLHKelompokData jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan<2024.0>n/a 51.02.11.000075Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatKeluargaJumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat<2024.0>n/a 52.02.11.000076Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanDokumenData jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya<2024.0>n/a 53.02.11.000078Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kotaDokumenData laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<2024.0>9.0 54.02.11.000080Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur PencemarDokumenLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan<2024.0>0.0 55.02.11.000081Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kotaDokumenLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup<2024.0>n/a 56.02.11.000083Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau PenimbunanDokumendokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan<2024.0>n/a 57.02.11.000084Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaDokumenRincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain<2024.0>0.0 58.02.11.000086Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanDokumenData dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan<2024.0>n/a 59.02.11.000090Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsiDokumen1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)<2024.0>n/a 60.02.11.000092Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatLaporanLaporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat<2024.0>n/a 61.02.11.000093Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLHDokumenLaporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH<2024.0>n/a 62.02.11.000095Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakanDokumen1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.<2024.0>n/a 63.02.11.000096Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakanDokumena. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.<2024.0>n/a 64.02.11.000097Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakanDokumen1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.<2024.0>n/a 65.02.11.000098Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDokumenLaporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut<2024.0>0.0 66.02.11.000099Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakanDokumenDokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup<2024.0>10.0 67.02.11.000100Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kotaDokumenTersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota<2024.0>5.0 68.02.11.000102Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektorDokumenKegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain<2024.0>0.0 69.02.11.000104Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3LaporanTersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud<2024.0>8.0 70.02.11.000105Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakatDokumenLaporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat<2024.0>n/a 71.02.11.000106Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupDokumenData sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran<2024.0>n/a 72.02.11.000107Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidupLembagaLembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<2024.0>948.0 73.02.11.000108Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksistingLembagaLembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan<2024.0>n/a 74.02.11.000110Lokasi pelaksanaan RehabilitasiLokasiArea yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 75.02.11.000111Lokasi pelaksanaan remediasiLokasiAktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan<2024.0>n/a 76.02.11.000112Lokasi pelaksanaan RestorasiLokasiArea yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh<2024.0>n/a 77.02.11.000113Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupLokasiData sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran<2024.0>n/a 78.02.11.000114Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kotaLokasiData lokasi proklim di kabupaten/kota<2024.0>n/a 79.02.11.000116Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaHaData Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>n/a 80.02.11.000118Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaHaData Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>87.91 81.02.11.000120Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaHa1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 82.02.11.000122Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaHaData Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>76.7 83.02.11.000124Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidupOrangJumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup<2024.0>n/a 84.02.11.000125Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLHEntitasData terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH<2024.0>n/a 85.02.11.000126Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupEntitasData terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<2024.0>n/a 86.02.11.000127Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatMateriJumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat<2024.0>n/a 87.02.11.000128Nilai IKA n-1PoinNilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>38,89 88.02.11.000129Nilai IKAL n-1PoinNilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>n/a 89.02.11.000130Nilai IKLH n-1PoinNilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.<2024.0>n/a 90.02.11.000131Nilai IKTL n-1PoinNilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>30.93 91.02.11.000132Nilai IKU n-1PoinNilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>84,95 92.02.11.000133Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan HidupOrangJumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup<2024.0>n/a 93.02.11.000135Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduanData jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani<2024.0>n/a 94.02.11.000136Permohonan kelayakan lingkungan hidupDokumenData permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah<2024.0>n/a 95.02.11.000139Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDokumenData dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak<2024.0>n/a 96.02.11.000140Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDokumenData dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses<2024.0>n/a 97.02.11.000141Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDokumenData dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses<2024.0>8.0 98.02.11.000142Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDokumenData dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak<2024.0>n/a 99.02.11.000143Persetujuan lingkungan hidupDokumendata dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah<2024.0>93.0 100.02.11.000144Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1persetujuanpersetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>11.0 101.02.11.000146PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDOrangData jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD<2024.0>4.0 102.02.11.000147PPLHD EksistingOrangData PPLHD yang aktif<2024.0>4.0 103.02.11.000148PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitasOrangData PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud<2024.0>4.0 104.02.11.000149PPLHD yang dibutuhkanOrangData kebutuhan PPLHD<2024.0>4.0 105.02.11.000150Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanRekomendasiData rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan<2024.0>n/a 106.02.11.000151Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDokumenData dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan<2024.0>n/a 107.02.11.000152Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDokumenData dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan<2024.0>13.0 108.02.11.000153RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnitData jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>60.0 109.02.11.000155Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaUnitData jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola<2024.0>n/a 110.02.11.000156Sarana dan prasarana pemilahan sampahUnit1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah<2024.0>17.0 111.02.11.000158Sarana dan prasarana pengangkutan sampahUnit1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah<2024.0>98.0 112.02.11.000159Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksistingUnit1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota<2024.0>n/a 113.02.11.000160Sarana dan prasarana pengumpulan sampahUnit1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah<2024.0>39.0 114.02.11.000163Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaUnitData jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota<2024.0>2.0 115.02.11.000165Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)TitikJumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut<2024.0>23.0 116.02.11.000174Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan KembaliTon1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali<2024.0>55.7 117.02.11.000176Volume timbulan sampah yang diolahTon1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton<2024.0>7.77 118.02.11.000179Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarstDokumenData terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 119.02.11.000181Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpeliharaUnitData jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara<2024.0>n/a 120.02.11.000186Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupDokumenData Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah<2024.0>n/a 121.02.11.000187Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)DokumenData dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.<2024.0>n/a 122.02.11.000189Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusunDokumen1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan<2024.0>n/a 123.02.11.000191Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 TahunDokumenDokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.<2024.0>1.0 124.02.11.000192Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasiUnit1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)<2024.0>n/a 125.02.11.000193Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaanUsahaData dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota<2024.0>0.0 126.02.11.000195Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduandata Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani<2024.0>n/a 127.02.11.000197Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzindata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 128.02.11.000200Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaIzindata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 129.02.11.000201Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasanIzindata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan<2024.0>n/a 130.02.11.000205Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kotaPerkaraTersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 131.02.11.000207Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kotaUnitData sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting<2024.0>n/a 132.02.11.000208Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kotaUnitData dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota<2024.0>n/a 133.02.11.000209Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kotaKegiatanLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan<2024.0>5.0 134.02.11.000211Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanKegiatanAktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan<2024.0>n/a 135.02.11.000213Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanKegiatanArea yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh<2024.0>n/a 136.02.11.000215Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanKegiatanArea yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 137.02.11.000217Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasiDokumenLaporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS<2024.0>2.0 138.02.11.000218Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kotaDokumenData laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<2024.0>n/a 139.02.11.000220Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampahLaporan1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah<2024.0>n/a 140.02.11.000221Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaDokumenLaporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).<2024.0>n/a 141.02.11.000224Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDokumenLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup<2024.0>n/a 142.02.11.000225Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasiDokumenAktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 143.02.11.000226Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasiDokumenArea yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh<2024.0>n/a 144.02.11.000227Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasiDokumenLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan<2024.0>n/a 145.02.11.000230Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDokumenNilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku<2024.0>n/a 146.02.11.000231Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDokumenLaporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota<2024.0>n/a 147.02.11.000232Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kotaDokumenLaporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi<2024.0>n/a 148.02.11.000234Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.DokumenLaporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi<2024.0>2.0 149.02.11.000236Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kotaDokumenLaporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait<2024.0>n/a 150.02.11.000238Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksistingLembagaJumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan<2024.0>n/a 151.02.11.000241Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaLokasiArea di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>4.0 152.02.11.000243Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasiLokasiArea yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 153.02.11.000244Jumlah lokasi pelaksanaan remediasiLokasiAktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan<2024.0>n/a 154.02.11.000245Jumlah lokasi Pelaksanaan RestorasiLokasiArea yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh<2024.0>n/a 155.02.11.000246Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan HidupOrangJumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<2024.0>n/a 156.02.11.000247Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kotaPerkaraTersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota<2024.0>n/a 157.02.11.000250Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiAduanTersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani<2024.0>n/a 158.02.11.000251Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDOrangTersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD<2024.0>n/a 159.02.11.000252Jumlah PPLHD EksistingOrangTersedianya data PPLHD yang aktif<2024.0>n/a 160.02.11.000253Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitasOrangTersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud<2024.0>n/a 161.02.11.000254Jumlah PPLHD yang dibutuhkanOrangTersedianya data kebutuhan PPLHD<2024.0>n/a 162.02.11.000255Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnyaOrangJumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah<2024.0>n/a 163.02.11.000256Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditanganiTon<2024.0>n/a 164.02.11.000257Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kotaUnitJumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara<2024.0>n/a 165.02.11.000259Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasiUnit1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)<2024.0>n/a 166.02.11.000260Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersediaUnittersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional<2024.0>n/a 167.02.11.000261Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanUnitTersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan<2024.0>n/a 168.02.11.000262Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingUnitTersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan<2024.0>n/a 169.02.11.000263Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanUnitTersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan<2024.0>n/a 170.02.11.000264Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingUnitTersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting<2024.0>n/a 171.02.11.000265Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnyaUnit1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah<2024.0>n/a 172.02.11.000266Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaPerkaraTersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota<2024.0>n/a 173.02.11.000268Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)TitikJumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut<2024.0>23.0 174.02.11.000269Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kotaDokumenLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan<2024.0>4.0 175.02.11.000271Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaM²Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota<2024.0>320400.0 176.02.11.000273Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaHaAktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 177.02.11.000275Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaHaLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan<2024.0>n/a 178.02.11.000277Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaHaAktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.<2024.0>n/a 179.02.11.000279Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)PoinBesaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya<2024.0>n/a 180.02.11.000280Persentase luas layanan pengumpulan sampah%1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)<2024.0>n/a 181.02.11.000281Tersusunnya dokumen IKLHDokumenDokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL<2024.0>n/a 182.02.11.000282Tersusunnya dokumen IKPLHDDokumenLaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah<2024.0>1.0 183.02.11.000283Tersusunnya dokumen SLHDDokumenLaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah<2024.0>n/a 184.02.11.000286Volume sampah yang didaur ulangTon1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan<2024.0>55.7 185.02.11.000287Volume sampah yang dimanfaatkan kembaliTontersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali<2024.0>n/a 186.02.11.000288Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST RegionalTon1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)<2024.0>88.46 187.02.11.000289Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnyaTon1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton<2024.0>n/a 188.02.11.000290Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutanTon1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA<2024.0>n/a 189.02.11.000296Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertanganiTonTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani<2024.0>n/a 190.02.11.000297Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyaLaporanLaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 191.02.11.000298Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuanLaporanData dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup<2024.0>n/a 192.02.11.000300&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporanLaporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH<2024.0>n/a 193.02.11.000301Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 194.02.11.000302Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkanUsahaTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan<2024.0>n/a 195.02.11.000303laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyaLaporanlaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya<2024.0>n/a 196.02.11.000305Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 197.02.11.000306Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaUsaha/KegiatanData dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 198.02.11.000307Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaUsaha/KegiatanData dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 199.02.11.000308Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasanUsaha/KegiatanData dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.<2024.0>n/a 200.02.11.000310Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasanUsaha/KegiatanData dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.<2024.0>n/a 201.02.11.000311Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kotaDokumenDokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 202.02.11.000313Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 203.02.11.000314Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan HidupDokumenLaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup<2024.0>n/a 204.02.11.000317Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDokumenTersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik<2024.0>n/a 205.02.11.000318Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkanUsahaTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan<2024.0>n/a 206.02.11.000319Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksistingUnitTersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting<2024.0>n/a 207.02.11.000320Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambahUnitTersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan<2024.0>n/a 208.02.11.000321Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau JakstradaUnitTersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya<2024.0>n/a 209.02.11.000322Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidupUnita. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.<2024.0>n/a 210.02.11.000323Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersediaUnitData Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah<2024.0>n/a 211.02.11.000324Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasiUnitdata sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah<2024.0>n/a 212.02.11.000325Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan HidupOrangData dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.<2024.0>n/a 213.02.11.000326jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelolaTondata sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah<2024.0>n/a 214.02.11.000327Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampahBadan Usahatersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.<2024.0>n/a 215.02.11.000328Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi KhususDokumenTersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus<2024.0>n/a 216.02.11.000329jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampahTontersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah<2024.0>n/a 217.02.11.000330Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebutTonTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan<2024.0>n/a 218.02.11.000331sesuai dengan kewenangannyaTonTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 219.02.11.000332Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLHLaporan / DokumenLaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah<2024.0>n/a 220.02.11.0003351. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)LaporanSemua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah<2024.0>n/a 221.02.11.000336Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)LaporanSurat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.<2024.0>n/a 222.02.11.000337Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 223.02.11.000338Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 224.02.11.000339Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDokumenSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 225.02.11.000340&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporanLaporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH<2024.0>n/a 226.02.11.000341Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporanLaporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH<2024.0>n/a 227.02.11.000342Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannyaUsahaTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 228.02.11.000343Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikLaporan / DokumenTersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya<2024.0>n/a 229.02.11.000344Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkanOrangData dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup<2024.0>n/a 230.02.11.000345Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkanOrangData dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.<2024.0>n/a 231.02.11.000346Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHSSekolahData jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS<2024.0>n/a 232.02.11.000347Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannyaSanksiData dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.<2024.0>n/a 233.02.11.000348Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidupData dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.<2024.0>n/a 234.02.11.000349Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulisLaporan / DokumenTersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis<2024.0>n/a 235.02.11.000350Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembaliTonTersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali<2024.0>n/a 236.02.11.000351Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnyaTonTersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah<2024.0>n/a 237.02.11.000352jumlah tonase sampah yang didaur ulangTonTersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang<2024.0>n/a 238.02.11.000353Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampahDokumenTersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah<2024.0>n/a 239.02.11.000354Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampahTonTersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah<2024.0>n/a 240.02.11.000355Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampahMendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah<2024.0>n/a 241.02.11.000357Timbulan Sampah HarianTonTimbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.<2024.0>n/a 242.02.11.000358Timbulan Sampah TahunanTonTimbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan<2024.0>n/a <2024.0 /> L. Bidang Urusan: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.12.000003Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat DipertanggungjawabkanDokumen<2024.0>2.0 2.02.12.000023Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa PentingDokumenPencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat<2024.0>n/a 3.02.12.000024Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran pendudukDokumenPencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan<2024.0>n/a 4.02.12.000025Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi KependudukanDokumenMengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<2024.0>n/a 5.02.12.000035Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data KependudukanDokumen<2024.0>28.0 6.02.12.000037Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa KependudukanDokumen<2024.0>n/a 7.02.12.000044Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukanDokumen<2024.0>n/a 8.02.12.000062Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi KependudukanLaporan<2024.0>2.0 9.02.12.000077Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran pendudukLaporan<2024.0>n/a 10.02.12.000078Laporan hasil sosialiasi pendaftaran pendudukLaporan<2024.0>n/a 11.02.12.000079Laporan hasil sosialisasi Pencatatan SipilLaporan<2024.0>n/a 12.02.12.000081Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi KependudukanLaporan<2024.0>2.0 13.02.12.000089Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkanLayanan<2024.0>n/a 14.02.12.000099Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukanKaliDinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan<2024.0>n/a 15.02.12.000100Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anakDinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram<2024.0>n/a <2024.0 /> M. Bidang Urusan: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.14.000001Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB PriaOrangDaerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria<2024.0>6379.0 2.02.14.000002Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KBOrang / SertifikatDaerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB<2024.0>n/a 3.02.14.000003Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPKLaporanJumlah daerah kab/kota yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah<2024.0>n/a 4.02.14.000013Data dan Informasi Keluarga yang tersediaLaporanMenghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga<2024.0>n/a 5.02.14.000014Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasiLaporanMelaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga<2024.0>n/a 6.02.14.000015Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkanLaporanMelaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga<2024.0>2.0 7.02.14.000017Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolahLaporanData Kependudukan yang telah tersedia dan diolah<2024.0>n/a 8.02.14.000018Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkanLaporanData Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan<2024.0>12.0 9.02.14.000019Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KBDokumenDaerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas<2024.0>1.0 10.02.14.000022Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)KegiatanTerlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga<2024.0>n/a 11.02.14.000024Dokumen Pemetaan KependudukanDokumenMelaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan<2024.0>n/a 12.02.14.000025Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBKegiatanPenyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB<2024.0>n/a 13.02.14.000026Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusunLaporanMenyusun Profil Bangga Kencana<2024.0>1.0 14.02.14.000028Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJPLaporanDukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP<2024.0>n/a 15.02.14.000029Dukungan Operasional Pelayanan KB BergerakLaporanDaerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum<2024.0>3.0 16.02.14.000034Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)OrangDaerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>495.0 17.02.14.000035kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)OrangDaerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>5.0 18.02.14.000036kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)OrangDaerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)<2024.0>661.0 19.02.14.000037Kajian Dampak KependudukanDokumenMenyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk<2024.0>n/a 20.02.14.000038Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)KampungDaerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana<2024.0>45.0 21.02.14.000040Kampung KB yang telah menerima pembinaanKegiatanDaerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas<2024.0>2.0 22.02.14.000042Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikanDokumenDaerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana<2024.0>n/a 23.02.14.000044Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)KelompokDaerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>n/a 24.02.14.000045Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentukKelompokDaerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).<2024.0>904.0 25.02.14.000047Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya LokalLaporanDaerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal<2024.0>n/a 26.02.14.000048Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)LaporanDaerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga<2024.0>1.0 27.02.14.000049Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan JejaringnyaLaporanDaerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya<2024.0>2.0 28.02.14.000050Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)LaporanDaerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).<2024.0>n/a 29.02.14.000051Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)LaporanDaerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>4.0 30.02.14.000052Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)LaporanDaerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)<2024.0>n/a 31.02.14.000053Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan JejaringnyaLaporanDaerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi<2024.0>35.0 32.02.14.000054Masyarakat yang memiliki Pengetahuan KependudukanLaporan / SertifikatDaerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan<2024.0>n/a 33.02.14.000056Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkanDokumenDaerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga<2024.0>n/a 34.02.14.000057Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkanLaporanDaerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal<2024.0>n/a 35.02.14.000058Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkanLaporanDaerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal<2024.0>n/a 36.02.14.000061Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksanaKegiatanDaerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)<2024.0>2.0 37.02.14.000063Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakanOrganisasiDaerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>4.0 38.02.14.000064Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak KependudukanLaporanMengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk<2024.0>n/a 39.02.14.000065Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelolaLaporanDaerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB<2024.0>2.0 40.02.14.000066orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok KegiatanOrangDaerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan<2024.0>n/a 41.02.14.000067orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Orang / SertifikatDaerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang<2024.0>442.0 42.02.14.000068Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca KeguguranOrangDaerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran<2024.0>n/a 43.02.14.000069Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)LaporanDaerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)<2024.0>n/a 44.02.14.000070Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)LaporanDaerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga<2024.0>n/a 45.02.14.000071orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KBOrang / SertifikatDaerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi<2024.0>n/a 46.02.14.000072Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra KerjaLaporanStakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana<2024.0>1.0 47.02.14.000073Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBOrganisasiDaerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB<2024.0>n/a 48.02.14.000074Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)OrganisasiDaerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>n/a 49.02.14.000075Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)OrganisasiDaerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>n/a 50.02.14.000077Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKBSertifikat / KegiatanDaerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB<2024.0>n/a 51.02.14.000078Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra KerjaOrganisasiDaerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja<2024.0>2.0 52.02.14.000081Parameter Kependudukan yang telah dirumuskanDokumenMelaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah<2024.0>n/a 53.02.14.000086Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat BinaanKegiatanPendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan<2024.0>n/a 54.02.14.000087Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan NonformalKegiatanPendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.<2024.0>n/a 55.02.14.000089Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak KependudukanKegiatanMemberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan<2024.0>n/a 56.02.14.000090Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak KependudukanKegiatanMemberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan<2024.0>7.0 57.02.14.000091Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan TeknisKegiatanDaerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>5.0 58.02.14.000094Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan FormalKegiatanDaerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal<2024.0>1.0 59.02.14.000095Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonformalKegiatanDaerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal<2024.0>n/a 60.02.14.000100Penyelenggaraan Sistem Informasi KeluargaLaporanMelaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga<2024.0>1.0 61.02.14.000104Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatanSertifikatMelaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana<2024.0>n/a 62.02.14.000105Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar RuangLaporanDaerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal<2024.0>2.0 63.02.14.000107Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakanKegiatanMelaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana<2024.0>10.0 64.02.14.000108Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentukLaporan / DokumenMembentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain<2024.0>43.0 65.02.14.000109Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di DistribusikanDokumenDaerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana<2024.0>n/a 66.02.14.000110Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersediaLaporanDaerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB<2024.0>n/a 67.02.14.000112Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakanKegiatanDaerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga<2024.0>n/a 68.02.14.000113Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan InformalKegiatanDaerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal<2024.0>1.0 69.02.14.000116Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan KependudukanKegiatanKab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)<2024.0>n/a 70.02.14.000117Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiOrang / SertifikatDaerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi<2024.0>n/a 71.02.14.000118Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)UnitDaerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)<2024.0>1 unit 72.02.14.000119Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersediaUnitDaerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan<2024.0>2 unit <2024.0 /> N. Bidang Urusan: Perhubungan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.15.000000Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umumDokumenDokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan<2024.0>1.0 2.02.15.000003Alat pemberi isyarat lalu lintasUnitPerangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan<2024.0>0.0 3.02.15.000004Alat pengawasan dan pengamanan jalanUnit1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.<2024.0>0.0 4.02.15.000005Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnit1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan<2024.0>0.0 5.02.15.000006Alat pengendali dan pengaman pengguna jalanUnitAlat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.<2024.0>16.0 6.02.15.000007Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnitAlat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan<2024.0>16.0 7.02.15.000008Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasiUnitPeralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor<2024.0>2.0 8.02.15.000009Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andalUnitData terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor<2024.0>1.0 9.02.15.000010Analisis dampak lalu lintasDokumenBertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur<2024.0>24.0 10.02.15.000077Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkanDokumenKegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).<2024.0>n/a 11.02.15.000086Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkanDokumenUntuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara<2024.0>1.0 12.02.15.000087Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftarDokumenPengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk<2024.0>6417.0 13.02.15.000114Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetakDokumenpelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak<2024.0>n/a 14.02.15.000115Data pelaksanaan sosialisasi media elektronikDokumenpelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital<2024.0>2.0 15.02.15.000116Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakatDokumenpelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat<2024.0>15.0 16.02.15.000120Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacatDokumenFasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).<2024.0>56.0 17.02.15.000121Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan KakiDokumenFasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.<2024.0>n/a 18.02.15.000125Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpanganDokumen<2024.0>1.0 19.02.15.000126Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpanganDokumen<2024.0>1.0 20.02.15.000127Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpanganDokumen<2024.0>n/a 21.02.15.000130Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpanganDokumen<2024.0>12.0 22.02.15.000131Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas JalanDokumen<2024.0>n/a 23.02.15.000142Data Perlengkapan JalanDokumenPerlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.<2024.0>1.0 24.02.15.000143Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasDokumenPerlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan<2024.0>1.0 25.02.15.000144Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaDokumenSetiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.<2024.0>1.0 26.02.15.000149Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnyaDokumenPeningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5<2024.0>6.0 27.02.15.000151Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/KotaDokumenSitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja<2024.0>9.0 28.02.15.000156Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaDokumenRencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.<2024.0>1.0 29.02.15.000178Data UPPKBDokumenData terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor<2024.0>1.0 30.02.15.000187Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaLaporanBersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan<2024.0>1.0 31.02.15.000189Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil AndalalinLaporanUntuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.<2024.0>2.0 32.02.15.000191Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan JalanUnitFasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat.<2024.0>5.0 33.02.15.000192Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnit<2024.0>5.0 34.02.15.000193Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacatUnitLajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).<2024.0>5.0 35.02.15.000194Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpeliharaUnitLajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk). fasilitas yang terpelihara untuk memastikan kualitas layanan<2024.0>5 lokasi 36.02.15.000197Hasil Penilaian Tim EvaluasiDokumenHasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas<2024.0>31.0 37.02.15.000210Marka JalanUnitSuatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas<2024.0>n/a 38.02.15.000211Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpeliharaUnitSuatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan<2024.0>n/a 39.02.15.000215Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhanDokumenPeralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor<2024.0>n/a 40.02.15.000224Rambu Lalu LintasUnitBagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan<2024.0>n/a 41.02.15.000225Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpeliharaUnitBagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut<2024.0>100.0 42.02.15.000244Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasiOrang<2024.0>n/a 43.02.15.000245Marka JalanMeterSuatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas<2024.0>5200.0 44.02.15.000246Data indentifikasi masalah lalu lintasDokumenBertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas<2024.0>n/a 45.02.15.000247Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintasDokumenBertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang<2024.0>n/a 46.02.15.000248Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barangDokumenBertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.<2024.0>n/a 47.02.15.000249Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalanDokumenBertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter.<2024.0>n/a 48.02.15.000251Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraanDokumenBertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. kebutuhan kendaraan.<2024.0>n/a 49.02.15.000253Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintasDokumenBertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur<2024.0>n/a 50.02.15.000254Data Kawasan Keselamatan Operasional PenerbanganDokumenKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), merupakan wilayah daratan dan / atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), terdiri atas: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas b. kawasan kemungkinan bahaya c. kawasan di bawah permukaan d. kawasan di bawah permukaan horizontal- e. kawasan di bawah permukaan dan f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar<2024.0>n/a 51.02.15.000255TrotoarM2Tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan hak pejalan kaki dalam berlalu lintas<2024.0>n/a 52.02.15.000256Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintasDokumenPenetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan lalu 2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu 3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. a. Skema Penanganan Lalu Lintas Skema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan. Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa: 1) penetapan prioritas angkutan 2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan 3) pemberian kemudahan bagi penyandang 4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu 5) pemaduan berbagai moda 6) pengendalian lalu lintas pada 7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau 8) perlindungan terhadap lingkungan. b. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas Pemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas dan/ atau persimpangan harus memperhatikan: 1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan 2) dampak terhadap kondisi lalu lintas 3) sinergitas dengan kebijakan lain dibidang lalu lintas dan angkutan Penentuan alternatif skema penanganan lalu lintas dapat dilakukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.<2024.0>n/a 53.02.15.000257Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan BermotorDokumenPenindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.<2024.0>n/a 54.02.15.000258Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi CerdasDokumenProses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien<2024.0>2.0 55.02.15.000259Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil AndalalinLaporanUntuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.<2024.0>27.0 56.02.15.000260Persetujuan Teknis Hasil AndalalinDokumenMelakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional<2024.0>31.0 57.02.15.000261SDM dibidang Analisis Dampak Lalu LintasOrangTim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.<2024.0>7.0 58.02.15.000262Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatanDokumenMonitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan.<2024.0>n/a 59.02.15.000263Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.DokumenMerupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Janngan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman meriuju sekolah<2024.0>n/a 60.02.15.000264Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSSDokumenEvaluasi pengendalian dilakukan melalui: a. Menginventarisasi kondisi jalan yang terdapat ZoSS b. Membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di jalan pada ZoSS yang ada dengan standar teknis, baik geometrik jalan, maupun perlengkapan jalan c. Menganialisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada dan d. Peninjauan kembali peraturan/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS<2024.0>n/a 61.02.15.000265Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASSDokumenMonitoring dan evaluasi dilakukan dengan pentahapan Perencanaan evaluasi yang dimulai sejak awal program RASS. Tahapan penentuan program adalah: 1) penetapan sasaran 2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan pesepeda saat 3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.<2024.0>n/a 62.02.15.000266SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasiOrangSemua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian paling sedikit: 1. Pengemudi ....orang. 2. Pengemudi cadangan .... orang. 3. Kondektur.... orang. 4. Pembantu pengemudi .... orang. 5. Mekanik....orang.<2024.0>n/a 63.02.15.000267Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)LokasiMerupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan<2024.0>7.0 64.02.15.000268Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatanUnitBatas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.<2024.0>100.0 65.02.15.000269Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan UmumDokumenDokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berisikan: 1. Pendahuluan 2. Dasar 3. Tujuan dan sasaran 4. Profil perusahaan 5. Struktur sistem manajemen keselamatan 6. Elemen dan ekspektasi 6.1. Komitmen dan kebijakan 6.2. Pengorganisasian 6.3. Manajemen bahay dan resiko 6.4. Fasilitas perbaikan dan perbaikan kendaraan bermotor 6.5. Dokumentasi dan data 6.6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan 6.7. Tanggap darurat 6.8. Pelaporan kecelakaan internal 6.9. Monitoring dan evaluasi 6.10. Pengukuran Kinerja LAMPIRAN<2024.0>n/a 66.02.15.000270HalteUnitTempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun<2024.0>1.0 67.02.15.000271Tempat Penyebrangan Pejalan KakiUnitLajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan<2024.0>0.0 68.02.15.000272Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umumDokumenDokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja<2024.0>n/a 69.02.15.000273Laporan Pengawasan ketertiban terminalLaporanDokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.<2024.0>n/a 70.02.15.000274Alat Penerangan JalanUnitLampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman<2024.0>n/a 71.02.15.000275Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan ProvinsiDokumenPenetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan e. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan f. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan g. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu h. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan i. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan Angkutan orang berupa Terminal tipe A dan Terminal tipe B. Penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota meliputi: a. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan b. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan c. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan d. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan e. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu f. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan g. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi.<2024.0>n/a 72.02.15.000276Data Prasarana JalanDokumenSetiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)<2024.0>1.0 73.02.15.000277Penetapan Tipe dan Kelas TerminalDokumenDitetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria a. Tingkat permintaan angkutan b. Keterpaduan pelayanan angkutan c. Jumlah trayek d. Jenis pelayanan angkutan e. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal<2024.0>n/a 74.02.15.000278Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi KendaraanDokumenPemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah<2024.0>n/a 75.02.15.000279Data sarana perkeretaapianUnitRencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi terdiri atas: a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.<2024.0>n/a 76.02.15.000280Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian UmumLaporanDalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum<2024.0>n/a 77.02.15.000281Data pelayanan angkutan orangLaporana. Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian. b. Pelayanan angkutan orang dengan kereta api dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersil terdiri atas : - Angkutan pelayanan kelas non- dan - Angkutan pelayanan kelas ekonomi d. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan: - kewajiban pelayanan atau - angkutan perintis perkeretaapian.<2024.0>n/a 78.02.15.000283Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandaraDokumena) data aksesibilitas dengan ibu kota propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai keterhubungan secara ekonomi yang meliputi: 1) pelayanan dan ketersediaan moda transportasi lainnya meliputi: (a) jenis dan jumlah moda transportasi dan (b) kapasitas tiap moda transportasi. 2) waktu tempuh dengan moda transportasi 3) kondisi kesinambungan pelayanan moda transportasi lainnya.<2024.0>n/a 79.02.15.000285bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahanDokumenBukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan<2024.0>n/a 80.02.15.000286Data izin pembangunanDokumena. Izin pembangunan Perkeretaapian Khusus diterbitkan oleh: - Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk penyelenggaraan yang Jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur dan - Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Direktur Jenderal. b. Permohonan izin pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan: - Surat persetujuan prinsip - Rancang bangun yang dibuat berdasarkan - Gambar-gambar - Data - Jadwal - Spesifikasi - Analisis mengenai dampak Iingkungan hidup atau UKL dan - Metode - Izin mendirikan - Izin Jain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - Rekomendasi dari bupati/walikota yang wiJayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta dan - Melampirkan bukti pembebasan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.<2024.0>n/a 81.02.15.000287Data izin operasiDokumena. Izin operasi sebagaimana diterbitkan oleh: - Menteri, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari dan - Bupati/walikota, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri. b. Permohonan Izm operasi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: - Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat - Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian.<2024.0>n/a 82.02.15.000288Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian KhususLaporanMenurut Fungsinya Perkeretaapian terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapin khusus, perkeretaapian khusus hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.<2024.0>n/a 83.02.15.000289Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)UnitFasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.<2024.0>n/a 84.02.15.000290Data jumlah barangUnitJumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang.<2024.0>n/a 85.02.15.000291Data jumlah penumpangOrangJumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.<2024.0>n/a 86.02.15.000292Data jumlah jalurJalurJalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.<2024.0>n/a 87.02.15.000294Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara ManualUnitData Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4. dan 5. asal dan tujuan pelayanan trayek.<2024.0>n/a 88.02.15.000295Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidangKejadianData kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain<2024.0>n/a 89.02.15.000296dokumen penetapan lokasi Bandar UdaraDokumenDokumen penetapan lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri<2024.0>n/a 90.02.15.000297Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara DigitalUnitData Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat: a. Sistem Perangkat Lunak (Software) b. Sistem Perangkat Keras (Hardware) c. Sistem Perangkat Pikir (Brainware)<2024.0>n/a 91.02.15.000298dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar UdaraDokumenDokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara dapat disusun seluruh atau sebagian fasilitas Bandar Udara sesuai pentahapan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design), disusun dengan memperhatikan: a. standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas Bandar b. standar pelayanan pengguna jasa bandar dan c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai Aerodrome Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara, paling sedikit memuat: a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas Bandar Udara sesuai ruang lingkup c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); dan e. rencana anggaran biaya<2024.0>n/a 92.02.15.000300Komponen Perhitungaan Tarif Kelas EkonomiDokumenKomponen Perhitungan Tarif meliputi: - Biaya Langsung - Biaya Tidak Langsung - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 100% - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 70% Besaran tarif dasar sebagai berikut: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.159 (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut: a. Tarif Batas Atas: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.155 (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 172 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang Kilometer. b. Tarif Batas Bawah: 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp. 95 (sembilan puluh lima rupiah); 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 106 (seratus enam rupiah).<2024.0>n/a 93.02.15.000301persetujuan lingkunganDokumenPersetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<2024.0>n/a 94.02.15.000302Data Infrastruktur PenunjangUnitfasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan Bandar Udara, antara lain fasilitas perbengkelan Pesawat Udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan<2024.0>n/a 95.02.15.000304Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasanKejadianData kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain<2024.0>n/a 96.02.15.000305Grosse akta kapalDokumenGrosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta<2024.0>n/a 97.02.15.000306Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap TerminalOrangPengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.<2024.0>n/a 98.02.15.000307Surat ukur kapal yang masih berlakuDokumenSurat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran<2024.0>n/a 99.02.15.000308Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlakuDokumenSertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian<2024.0>n/a 100.02.15.000309Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli PapuaOrangPengoperasian Urusan Perhubungan oleh Orang Asli Papua terkait layanan dan kegiatan pada matra: 1. LLAJ a. SDM di bidang Lalu Lintas Jalan b. SDM di bidang Angkutan Jalan c. SDM di bidang Sarana Transportasi Jalan d. SDM di bidang Prasarana Transportasi Jalan e. SDM di bidang Sungai, Danau dan Penyeberangan 2. Pelayaran a. SDM bidang Angkutan b. Sumber Daya Manusia di Bidang c. SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan d. SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim 3. Penerbangan a. SDM di bidang Angkutan Udara b. SDM di bidang Bandar Udara c. SDM di bidang Keamanan Penerbangan 4. Perkeretaapian a. SDM di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Keretaapi b. SDM di bidang Prasaran Perkeretaapian c. SDM di bidang Sarana Perkeretaapian d. SDM di bidang Keselamatan Perkeretaapian<2024.0>n/a 101.02.15.000310Data awak kapalDokumenAwak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya sesuai PM 12 Tahun 2021<2024.0>n/a 102.02.15.000311Data Komponen substantifDokumenKomponen substantif merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagai berikut: a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat b. kapasitas pelayanan bandar c. rute d. koordinasi pelayanan operasional bandar dan e. personel penerbangan di bandar udara.<2024.0>n/a 103.02.15.000312Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinanLaporanLaporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.<2024.0>n/a 104.02.15.000313Jumlah perlintasan sebidangLokasiData perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya<2024.0>6.0 105.02.15.000314Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500UnitAngkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.<2024.0>n/a 106.02.15.000315Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7UnitAngkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.<2024.0>n/a 107.02.15.000316Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/KotaDokumenRAK LLAJ Kabupaten/Kota memuat: a. sasaran Pemerintah Kabupaten/ b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/ d. rencana aksi dan target kine{ dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Kabupaten/Kota disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ c. RAK LLAJ dan d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota.<2024.0>n/a 108.02.15.000320Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan BermotorDokumenData kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar<2024.0>6417.0 109.02.15.000321Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorDokumenBukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor<2024.0>6000.0 110.02.15.000322Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan BermotorLaporanJumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor<2024.0>14.0 111.02.15.000323Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinanLaporanLaporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu<2024.0>n/a 112.02.15.000324Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayaniUnitAngkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau<2024.0>n/a 113.02.15.000325Dokumen sertifikasi pengawakanDokumenSertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Masa berlaku adalah 1 tahun.<2024.0>n/a 114.02.15.000326Sumber Daya Manusia di bidang PelayaranOrangSumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim<2024.0>n/a 115.02.15.000327Dokumen persetujuan atau Perizinan BerusahaDokumenPengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha. Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional<2024.0>n/a 116.02.15.000328Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh MenteriDokumenPengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.<2024.0>n/a 117.02.15.000329Dokumen Persetujuan Pekerjaan ReklamasiDokumenPengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.<2024.0>n/a 118.02.15.000330Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan ReklamasiDokumenPengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.<2024.0>n/a 119.02.15.000332Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)DokumenTerminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.<2024.0>n/a 120.02.15.000333Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan SendiriDokumenPerizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdiri dari: 1. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2. Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Perizinan Berusaha Pembangunan adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk memulai pembangunan TUKS. Perizinan Berusaha Pengoperasian adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk mengoperasikan TUKS.<2024.0>n/a 121.02.15.000342Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan DanauDokumenStandar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.<2024.0>n/a 122.02.15.000343Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan DanauOrangAwak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya<2024.0>n/a 123.02.15.000346Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danauUnitPenyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan sungai dan danau yan gbelum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau<2024.0>n/a 124.02.15.000347BAST P3D Pelabuhan Pengumpan LokalDokumenPenyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.<2024.0>n/a 125.02.15.000348Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinanLaporanLaporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.<2024.0>n/a 126.02.15.000349Data Fasilitas PelabuhanDokumenFasilitas Pelabuhan terdiri Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya<2024.0>n/a 127.02.15.000350Pelabuhan Sungai dan DanauUnitPelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang<2024.0>n/a 128.02.15.000351Perjanjian konsesi pengusahaanDokumenKonsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.<2024.0>n/a 129.02.15.000353Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan DanauDokumenRencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.<2024.0>n/a 130.02.15.000354Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan LokalDokumenUnit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan<2024.0>n/a 131.02.15.000355Data Pelabuhan Pengumpan LokalUnitPelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provmsi.<2024.0>n/a 132.02.15.000356Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan PenyeberanganDokumenRencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.<2024.0>n/a 133.02.15.000357Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan DanauDokumenUnit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan<2024.0>n/a 134.02.15.000358Unit Penyelengggara Pelabuhan PenyeberanganUnitPenyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau<2024.0>n/a 135.02.15.000359BAST P3D Pelabuhan Sungai dan DanauDokumenPenyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Sungai dan Danau dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.<2024.0>n/a 136.02.15.000363Regulasi Tarif Angkutan PenyeberanganRegulasipenetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.<2024.0>n/a 137.02.15.000365Data Komponen penunjangDokumenKomponen penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut: a. Sumber daya manusia b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Anggaran Belanja d. Asset/Barang Milik Negara (BMN); dan e. Hirarki Bandar Udara.<2024.0>n/a 138.02.15.000373Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan DanauDokumenPengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin<2024.0>n/a 139.02.15.000376SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan DanauDokumenTrayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keputusan penetapan trayek/lintas merupakan salah satu syarat adminitrasi permohonan pembangunan pelabuhan<2024.0>n/a 140.02.15.000380Data daerah lingkungan kepentinganDokumenDaerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.<2024.0>n/a 141.02.15.000381tahapan pelaksanaan pembangunanDokumenTahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan (demand) pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian analisis terhadap: a. rencana tata guna lahan hingga desain b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan c. rencana tata letak fasilitas bandar dan d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiaptiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (ultimate phase).<2024.0>n/a 142.02.15.000383prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargoDokumen1. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo merupakan peramalan jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo (demand). 2. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo dilakukan berdasarkan pada hasil survei permintaan jasa angkutan udara serta analisa pergerakan dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan memperhatikan: a. potensi penumpang dan kargo tahunan/jam sibuk dengan kajian asal/tujuan penumpang dan kargo (Origin Destination), kemampuan membayar (Ability to Pay/ ATPJ serta kemauan membayar (Willingness to Pay/ b. potensi jaringan/rute penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo (Origin/Destination); dan c. potensi ketersediaan armada atau pesawat dengan kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis/tipe).<2024.0>n/a 143.02.15.000386kebutuhan fasilitasUnitKebutuhan fasilitas merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Fasilitas pokok bandar udara terdiri dari: a. fasilitas keselamatan dan keamanan antara lain: 1) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan -Pemadam Kebakaran (PKPPK); 2) 3) alat bantu navigasi 4) alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System); 5) catu daya dan 6) pagar. b. fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain: 1) landas pacu (runway); 2) runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, 3) landas hubung (taxiway); 4) landas parkir (apron); 5) marka dan dan 6) taman meteD (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca). c. fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain: 1) bangunan terminal 2) bangunan terminal 3) menara pengatur lalu lintas penerbangan(control towery); 4) bangunan operasional 5) jalan masuk (access road); 6) parkir kendaraan 7) depo pengisian bahan bakar pesawat 8) bangunan 9) bangunan administrasi 10) marka dan dan 11) fasilitas pengolahan limbah. 3. Fasilitas penunjang bandar udara merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain: a. fasilitas perbengkelan pesawat b. fasilitas c. penginapan d. e. dan f. lapangan golf.<2024.0>n/a 144.02.15.000387tata letak fasilitasDokumenTata letak fasilitas direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian analisa berupa : a. tapak (site), topografi, penyelidikan tanah (soil investigation) ; b. drainase bandar c. konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: runway, runway strip, apron, taxiway, terminal area dan jalan masuk menuju bandar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas d. arah angin (wind rose) e. objek-objek obstacle di sekitar bandar f. kondisi g. pengembangan pada areal di sekitar bandar h. ketersediaan lahan dan i. aksesibilitas dengan moda angkutan lain.<2024.0>n/a 145.02.15.000388Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkanLaporanPenetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.<2024.0>n/a 146.02.15.000390Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danauLaporanLaporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau sebggai pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan<2024.0>n/a 147.02.15.000391Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danauDokumenRencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau harus sesuai dengan: a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah c. potensi sumber daya alam d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.<2024.0>n/a 148.02.15.000393Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanLaporanPelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Jalan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap: 1. Pemenuhan persyaratan laik fungsi 2. Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan 3. Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan 4. Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu dan 5. Penanganan korban kecelakaan.<2024.0>n/a 149.02.15.000394Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan JalanDokumenRUNK LLAJ memuat: a. visi dan b. c. d. dan e. Program Nasional KLLAJ. Dan penyusunan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang b. rencana pembangunan jangka menengah c. perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun dan d. tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Deuelopment Goals/ SDG&s).<2024.0>n/a 150.02.15.000395Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJLaporanRencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun<2024.0>n/a 151.02.15.000397Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandaraDokumenKoordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara<2024.0>n/a 152.02.15.000399Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaanLaporanDalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. b. c. pengamatan (Surveillance); d. pemantauan (Monitoring); dan/atau e. pengujian (test).<2024.0>n/a 153.02.15.000400Pelayanan Jasa KebandarudaraanDokumenKoordinasi dilakukan oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelayanan jasa kebandarudaraan Pelayanan jasa Kebandarudaran meliputi pelayanan jasa Pesawat Udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah dan d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.<2024.0>n/a 154.02.15.000402Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur PerkeretapianLaporanDalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian<2024.0>n/a 155.02.15.000403Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/KotaLaporanPengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.<2024.0>n/a 156.02.15.000404Pemeliharaan FasilitasUnitMempertahankan keandalan dan fungsi fasilitas Bandara Udara wajib dilakukan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan pemeliharaan Penyelenggara bandara wajib mempertahankan kesiapan Fasilitas Bandar Udara, dalam bentuk: 1) melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau dan 2) melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.<2024.0>n/a 157.02.15.000405Rencana Pengadaan TanahDokumenRencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan c. prioritas pembangunan nasional/ d. letak e. luas tanah yang f. gambaran umum status g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan i. perkiraan nilai j. rencana dan k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.<2024.0>n/a 158.02.15.000406Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan BermotorLaporanData laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor<2024.0>12.0 159.02.15.000407Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan BermotorDokumenPeraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor<2024.0>1.0 160.02.15.000408Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotorDokumenData laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor<2024.0>8467.0 161.02.15.000409Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib ujiDokumenData laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar<2024.0>6417.0 162.02.15.000411Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna JalanUnitTerdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.<2024.0>n/a 163.02.15.000412Alat Pendeteksi Kereta ApiUnitBerfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.<2024.0>n/a 164.02.15.000413Panic Button/ Emergency LampUnitAlat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera mem perlam bat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.<2024.0>n/a 165.02.15.000414Pos JagaUnitBangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.<2024.0>n/a 166.02.15.000415Penjaga Perlintasan Kereta ApiOrangOrang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.<2024.0>n/a 167.02.15.000416Rambu PeringatanUnitRambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.<2024.0>n/a 168.02.15.000417Rambu LaranganUnitRambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.<2024.0>n/a 169.02.15.000419Pita PenggaduhMeterMerupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.<2024.0>16.0 170.02.15.000420Yellow BoxMeterMerupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.<2024.0>n/a 171.02.15.000421Penjaga Perlintasan Kereta ApiOrangOrang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.<2024.0>n/a <2024.0 /> O. Bidang Urusan: Komunikasi dan Informatika<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.16.000067Nama Domain Pemerintah DaerahDomain-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id<2024.0>1.0 2.02.16.000068Nama Sub Domain Pemerintah Daerah-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah<2024.0>55.0 3.02.16.000070Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah<2024.0>1.0 4.02.16.000071Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah<2024.0>1.0 5.02.16.000072Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah<2024.0>n/a 6.02.16.000074Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.<2024.0>1.0 7.02.16.000075Data dan informasi dibagipakaikanData- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain<2024.0>2277.0 8.02.16.000076Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data NasionalAplikasi-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.<2024.0>n/a 9.02.16.000077Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data NasionalUnit-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.<2024.0>1.0 10.02.16.000078Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data NasionalUnit-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.<2024.0>1.0 11.02.16.000079Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data NasionalUnit-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.<2024.0>1.0 12.02.16.000080Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerahUnit-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah<2024.0>1.0 13.02.16.000081Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerahUnit-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah<2024.0>1.0 14.02.16.000083Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/KotaPerangkat Daerah-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<2024.0>53.0 15.02.16.000085Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah DaerahPerangkat Daerah-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah<2024.0>8.0 16.02.16.000086Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah DaerahAplikasi-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah<2024.0>17.0 17.02.16.000087Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan PemerintahAplikasi- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo<2024.0>n/a 18.02.16.000088Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemdambps- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik<2024.0>7800.0 19.02.16.000089Perangkat Daerah yang memiliki akses internetPerangkat Daerah- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<2024.0>53.0 20.02.16.000090Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh DinasPerangkat Daerah-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar ataupun yang di daerah pelosok.<2024.0>53.0 21.02.16.000091Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoTitik- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021<2024.0>1066.0 22.02.16.000094Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkanAplikasi-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB<2024.0>4.0 23.02.16.000098SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE PemdaSurat Keputusan-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK<2024.0>1.0 24.02.16.000099Server yang dikelola pemerintah daerahUnitJumlah server yang dikelola pemerintah daerah<2024.0>46.0 25.02.16.000100Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerahPersentasepersentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah<2024.0>37,5% 26.02.16.000101Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerahUnit- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.<2024.0>2.0 27.02.16.000102Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerahUnit- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)<2024.0>1054.0 28.02.16.000103Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerahUnit- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)<2024.0>3.0 29.02.16.000104Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerahUnit- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output<2024.0>5.0 30.02.16.000111Audit TIK internalDokumen-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK<2024.0>n/a 31.02.16.000112Audit TIK eksternalDokumen-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK<2024.0>n/a 32.02.16.000113Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publikOrang-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP<2024.0>180.0 33.02.16.000114Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-LaporAduan- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara<2024.0>35.0 34.02.16.000115Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPORAduan- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)<2024.0>2164.0 35.02.16.000116Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerahKanal- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)<2024.0>8.0 36.02.16.000120Strategi Komunikasi Publik yang disusunDokumen-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis<2024.0>n/a 37.02.16.000125Konten TeksKonten- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya<2024.0>3243.0 38.02.16.000127Konten Audio VideoKonten- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan<2024.0>295.0 39.02.16.000128Konten AudioKonten- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan<2024.0>2.0 40.02.16.000130Pertemuan tatap mukaKegiatan- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)<2024.0>6.0 41.02.16.000131Diseminasi melalui Media BerbayarKegiatan- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar<2024.0>98.0 42.02.16.000133Diseminasi melalui shared mediaKegiatan- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll<2024.0>4182.0 43.02.16.000135Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanalOrang& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka<2024.0>3581.0 44.02.16.000136Media cetak yang dikelola PemdaMedia-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.<2024.0>n/a 45.02.16.000143Akun media sosial yang dikelola oleh PemdaPerhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda<2024.0>n/a 46.02.16.000144Siaran pers yang dibuatSiaran Pers-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.<2024.0>509.0 47.02.16.000146Komunitas Informasi MasyarakatKomunitas-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM ) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.<2024.0>7.0 48.02.16.000148Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundanganPermohonan-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<2024.0>123.0 49.02.16.000150Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah DaerahInformasi- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.<2024.0>n/a 50.02.16.000152SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi PublikOrangJumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik<2024.0>7.0 <2024.0 /> P. Bidang Urusan: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.17.000002Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambunganDokumenTatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.<2024.0>50.0 2.02.17.000004Kantor Cabang Koperasi Simpan PinjamUnit UsahaKantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.<2024.0>12.0 3.02.17.000014Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian KesehatanUnit UsahaPenilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.<2024.0>115.0 4.02.17.000015Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakatUnit UsahaAkuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.<2024.0>115.0 5.02.17.000016Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasiUnit UsahaJati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.<2024.0>115.0 6.02.17.000021Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan KesehatanUnit UsahaPenghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020<2024.0>20.0 7.02.17.000022Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaKoperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.<2024.0>115.0 8.02.17.000023Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas KoperasiUnit UsahaPengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<2024.0>115.0 9.02.17.000024Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaPengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<2024.0>115.0 10.02.17.000025Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaPengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<2024.0>115.0 11.02.17.000026Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaPengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<2024.0>115.0 12.02.17.000027Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaKemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.<2024.0>115.0 13.02.17.000032Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaUnit UsahaRestrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.<2024.0>27.0 14.02.17.000033SDM yang memahami pengetahuan perkoperasianOrangPerkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.<2024.0>615.0 15.02.17.000034SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha MikroOrangUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.<2024.0>6835.0 16.02.17.000035Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan TeknologiUnit UsahaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil<2024.0>265.0 17.02.17.000036Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDMUnit UsahaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil<2024.0>265.0 18.02.17.000037Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan TeknologiUnit UsahaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil<2024.0>265.0 19.02.17.000039Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan PengolahanUnit UsahaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.<2024.0>265.0 20.02.17.000042Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses PembiayaanUnit UsahaAkses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<2024.0>27.0 21.02.17.000045Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaanUnit UsahaAkses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<2024.0>27.0 22.02.17.000046Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaanUnit UsahaPenguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.<2024.0>27.0 23.02.17.000047Unit Usaha Yang memiliki akses pasarUnit UsahaAkses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.<2024.0>27.0 24.02.17.000048Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, StandarisasiUnit UsahaPenguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.<2024.0>27.0 25.02.17.000049Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usahaUnit UsahaRestrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.<2024.0>27.0 26.02.17.000051Unit Usaha Yang produktifUnit UsahaProduktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.<2024.0>40.0 27.02.17.000052Unit Usaha Yang produktif,bernilai TambahUnit UsahaProduktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.<2024.0>40.0 28.02.17.000053Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha MikroUnit UsahaKemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.<2024.0>100.0 29.02.17.000054Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha MikroUnit UsahaPembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<2024.0>265.0 30.02.17.000055Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan PerizinanUnit UsahaUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<2024.0>40.0 31.02.17.000056Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/KotaUnit UsahaUsaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<2024.0>38.0 <2024.0 /> Q. Bidang Urusan: Penanaman Modal<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.18.000001Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.OrangPengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.<2024.0>n/a 2.02.18.000002Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.OrangPengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.<2024.0>n/a 3.02.18.000004Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;Dokumen& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&<2024.0>4151.0 4.02.18.000007Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.OrangDalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan<2024.0>4.0 5.02.18.000010Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;OrangPelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat.<2024.0>10.0 6.02.18.000013Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;OrangPelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.<2024.0>419.0 7.02.18.000014Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.OrangDalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan<2024.0>484.0 8.02.18.000016Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;OrangPelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.<2024.0>419.0 9.02.18.000017Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;OrangPelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.<2024.0>419.0 10.02.18.000018Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.DokumenPemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&<2024.0>n/a 11.02.18.000026peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;DokumenPemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.<2024.0>1.0 12.02.18.000027Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.DokumenPemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.<2024.0>1.0 13.02.18.000028Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.DokumenPeta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi<2024.0>1.0 14.02.18.000032Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.Unit UsahaUnit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.<2024.0>55.0 15.02.18.000034Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.Unit UsahaUnit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<2024.0>512.0 <2024.0 /> R. Bidang Urusan: Kepemudaan dan Olahraga<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.19.000064Pemuda KaderOrangPemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan<2024.0>n/a 2.02.19.000065Pemuda PeloporOrangPemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan<2024.0>n/a 3.02.19.000067Pemuda wirausaha muda pemulaOrangwirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya<2024.0>n/a 4.02.19.000068Pemuda BerprestasiOrangPemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan<2024.0>n/a 5.02.19.000069Organisasi KepemudaanOrganisasiOrganisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan<2024.0>n/a 6.02.19.000070sarana dan prasarana kepemudaanUnitJumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah<2024.0>n/a 7.02.19.000071organisasi kepemudaan berprestasiOrganisasiStake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan<2024.0>n/a 8.02.19.000072sentra kewirausahaan pemudaSentraTersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian<2024.0>n/a 9.02.19.000073atlet/olahragawan talenta mudaOrangTersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga<2024.0>n/a 10.02.19.000076kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengahKegiatanTerlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)<2024.0>n/a 11.02.19.000084Sentra pembinaan OlahragaLembagaTersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota<2024.0>n/a 12.02.19.000085Sarana OlahragaUnitTersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 13.02.19.000086Prasarana OlahragaUnitTersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 14.02.19.000089organisasi kepramukaanOrganisasiTersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah<2024.0>n/a <2024.0 /> S. Bidang Urusan: Statistik<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.20.000019Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadataDokumenMetadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.<2024.0>17.0 2.02.20.000020Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar dataJumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data<2024.0>17.0 3.02.20.000021Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode ReferensiJumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.<2024.0>n/a 4.02.20.000022Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasilDokumenAnalisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.<2024.0>5.0 5.02.20.000023Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktuPersentasePersentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.<2024.0>n/a 6.02.20.000024Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data StatistikDokumenJumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.<2024.0>2.0 7.02.20.000025Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistikOrangJumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.<2024.0>49.0 8.02.20.000026Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen dataOrangJumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain.<2024.0>0.0 9.02.20.000028Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan KebijakanPersentasePersentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.<2024.0>100.0 10.02.20.000030Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen dataLaporanJumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.<2024.0>n/a 11.02.20.000031Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna dataLaporanJumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.<2024.0>n/a 12.02.20.000050Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah DaerahKegiatanJumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD<2024.0>n/a 13.02.20.000051Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data indukKegiatanJumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi<2024.0>n/a 14.02.20.000052Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data indukPersentasePersentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.<2024.0>n/a 15.02.20.000053Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemdaKegiatanJumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda<2024.0>n/a 16.02.20.000054Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemdaPersentaseTingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda<2024.0>n/a 17.02.20.000055Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.PersentasePersentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen<2024.0>n/a 18.02.20.000056Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaanKegiatanJumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.<2024.0>n/a 19.02.20.000057Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoralPersentasePersentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.<2024.0>n/a 20.02.20.000058Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistikPersentasePersentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen<2024.0>100.0 21.02.20.000059Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistikKegiatanJumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS<2024.0>17.0 22.02.20.000060Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerahKegiatanJumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun<2024.0>1.0 <2024.0 /> T. Bidang Urusan: Persandian<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.21.000001Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang DitetapkanDokumenJumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan<2024.0>1.0 2.02.21.000002Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang DitetapkanDokumenJumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan<2024.0>n/a 3.02.21.000007Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan InformasiPerangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi<2024.0>51.0 4.02.21.000008Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi SandiPerangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi<2024.0>50.0 5.02.21.000010Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis ElektronikLaporanJumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.<2024.0>35.0 6.02.21.000011Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non ElektronikLaporanJumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik<2024.0>1.0 <2024.0 /> U. Bidang Urusan: Kebudayaan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.22.000008Cagar Budaya yang dipublikasikanUnit&- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.&<2024.0>n/a 2.02.22.000018Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakatDokumen- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Informasi : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.<2024.0>5.0 3.02.22.000019Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan KesejarahanDokumen- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<2024.0>1.0 4.02.22.000026Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan KebudayaanDokumen&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. - Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>2.0 5.02.22.000027Dokumen Publikasi Seni dan Budaya DaerahDokumen- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.<2024.0>388.0 6.02.22.000037Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara TerpaduUnit&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<2024.0>1627.0 7.02.22.000038Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkanUnit&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata&<2024.0>1627.0 8.02.22.000045Laporan Even Penggiat SeniLaporan- Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.<2024.0>1.0 9.02.22.000046Laporan Festival Kebudayaan YogyakartaLaporan- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>1.0 10.02.22.000047Laporan Gelar Budaya YogyakartaLaporan&- Gelar : Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.<2024.0>1.0 11.02.22.000054Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan KebudayaanLaporan- Program : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>3.0 12.02.22.000055Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan SastraLaporan- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<2024.0>1.0 13.02.22.000061Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan DesaLaporan- Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kelembagaan Desa/Desa Adat : kelembagaan desa/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.<2024.0>1.0 14.02.22.000067Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi BudayaLaporan- Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>1.0 15.02.22.000069Laporan Pembinaan Pranata TradisionalLaporan- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<2024.0>1.0 16.02.22.000071Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan TradisiLaporan- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Kelembagaan : Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.<2024.0>1.0 17.02.22.000074Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong BudayaLaporan- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<2024.0>1.0 18.02.22.000078Laporan Pengembangan Bahasa SastraLaporan- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<2024.0>1.0 19.02.22.000079Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam MasyarakatLaporan- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Masyarakat : Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.<2024.0>1.0 20.02.22.000092Lembaga kebudayaan yang dibinaLembaga- Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>369.0 21.02.22.000093Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan KapasitasnyaLembaga- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Kesenian : Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.<2024.0>269.0 22.02.22.000094Lembaga Penggiat Seni yang dibinaLembaga- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.<2024.0>80.0 23.02.22.000099Lembaga, Adat yang dibinaLembaga- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.<2024.0>15.0 24.02.22.000106objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelolaObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>281.0 25.02.22.000112Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkanObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>281.0 26.02.22.000113Objek Cagar Budaya yang dikembangkanObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>281.0 27.02.22.000114Objek Cagar Budaya yang dilindungiObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>281.0 28.02.22.000115Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkanObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>281.0 29.02.22.000117Objek Cagar Budaya yang ditetapkanObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>19.0 30.02.22.000119Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkanObjek- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan<2024.0>20.0 31.02.22.000124Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PemanfaatanObjek- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>7.0 32.02.22.000125Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PengembanganObjek- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<2024.0>7.0 33.02.22.000126Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan PelindunganObjek- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>7.0 34.02.22.000134objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PengembanganObjek- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<2024.0>15.0 35.02.22.000135objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,Objek- Perlindungan : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<2024.0>15.0 36.02.22.000136objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan PemanfaatanObjek- Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<2024.0>15.0 37.02.22.000139Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk NominasiObjekWarisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang<2024.0>1.0 38.02.22.000145Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaanSertifikat- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.<2024.0>27.0 39.02.22.000147Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap MuseumUnit- Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa. - Akses : Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.<2024.0>1.0 40.02.22.000149Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MuseumUnit- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.<2024.0>1.0 41.02.22.000153Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibinaOrang- Penghayat Kepercayaan : Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<2024.0>450.0 42.02.22.000156Permuseuman yang dibina dan dikelolaUnitMuseum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan<2024.0>1.0 43.02.22.000163Peserta Sosialisasi Adat IstiadatOrang- Adat Istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.<2024.0>190.0 44.02.22.000178Sarana dan Prasarana BudayaUnit- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana ; Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.<2024.0>1.0 45.02.22.000182Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasiUnit- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. - Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.<2024.0>1.0 46.02.22.000184Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpeliharaUnit- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.<2024.0>1.0 47.02.22.000185Sarana dan Prasarana Pembinaan SejarahUnit- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah.<2024.0>5.0 48.02.22.000190Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaanOrang- Budayawan : budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. - Penghargaan : penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.<2024.0>9.0 49.02.22.000196Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)OrangSDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. - Pendidikan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<2024.0>95.0 50.02.22.000197Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasiSertifikat&- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.<2024.0>25.0 51.02.22.000199Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan KapasitasnyaOrang- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan.<2024.0>19.0 52.02.22.000201Sumber Daya Manusia, Adat yang dibinaOrang- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norm.a, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.<2024.0>250.0 53.02.22.000203Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkanObjek- Taman Budaya : Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.<2024.0>1.0 54.02.22.000211Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang di kelolaObjekPengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. pengelolaan warisan budaya dunia yang merupakan tempat-tempat di Bumi yang memiliki nilai universal luar biasa bagi umat manusia. Warisan budaya dunia dilindungi secara hukum oleh konvensi internasional dan dikelola oleh UNESCO, dan dimiliki atau dkuasai oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat dilakukan melalui kegiatan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, berupa - pengembangan pelindungan hukum dan kebijakan yang melindungi warisan dunia dari kerusakan, perusakan atau eksploitasi ini termasuk zonasi, regulasi pembangunan dan pelindungan lingkungan, - Pengembangan Rencana Pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup pelestarian fisik situs, pemeliharaan nilai sejarah dan budaya serta strategii mitigasi resiko seperti bencana alam dan perubahan iklim - Konservasi dan Pemeliharaan - Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya warisan dunia melalui program pendidikan, sosialisasi dan partisipasi komunitas - Pengelolaan Pengunjung dan Pariwisata Berkelanjutan dengan mengembangkan strategi untuk mengelola jumlah pengunjung dan dampaknya terhadap situs warisan budaya, baik dengan penetapan batas pengunjung, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi wisata berkelanjutan - Kolaborasi dan Kemitraan - Pemantauan dan evaluasi rutin - Pendanaan yang berkelanjutan<2024.0>n/a 55.02.22.000216Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksanaDokumenWarisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati dari suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Penentuan objek warisan budaya nasional dan dunia ditentukan dengan ketentuan perundangan. Pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.<2024.0>1.0 56.02.22.000220Terlaksananya Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/KotaKegiatanBantuan pembiayaan yang diberikan dalam rangka apresiasi film. Apresiasi film adalah upaya memahami, menikmati, dan menghargai upaya pembuat film, pemeran, dan karya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan perundangan.<2024.0>5.0 57.02.22.000234Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)DokumenPokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Penyusunan PPKD Provinsi harus berdasarkan dokumen PPKD Kab/Kota. Penyusunan PPKD Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan PPKD Kab/kota dalam Provinsi tersebut atau pemangku kepentingan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. PPKD disusun dengan tahapan: 1. perencanaan 2. konsolidasi data 3. pengolahan data 4. analisis atas hasil pengolahan data 5. penyusunan naskah 6. penetapan PPKD<2024.0>1.0 58.02.22.000241Pengusulan Warisan Budaya Tak BendaObjekWarisan Budaya Tak Benda (WBTb) adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali Penetapan WBTb adalah pemberian status Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Warisan Budaya Takbenda Penetapan WBTb: 1. Pengusulan OPK yang ingin ditetapkan menjadi WBTb 2. Pengumpulan dokumen pendukung untuk penetapan WBTb 3. Pembahasan usulan oleh tim ahli WBTb 4. Sidang penetapan 5. Rekomendasi penetapan WBTb<2024.0>n/a 59.02.22.000244Pengelolaan Koleksi MuseumUnitPengelolaan adalah suatu proses sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin, agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektfi dan efisien, sedangkan dalam pengelolaan koleksi museum, adalah pengelolaan koleksi yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata, yang didahului dengan registrasi dan inventarisasi, tanggungjawab pengelolaan koleksi adalah seorang kurator yang karena kompetensi keahliannya. Misal kegiatan untuk pengelolaan koleksi Museum antara lain : Kajian Koleksi, Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum Kabupaten/Kota. Koleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan/replika, spesimen, hasil rekonstruksi, dan/atau hasil restorasi. Dan harus memenuhi syarat sesuai dengan visi misi museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan dan/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Upaya kegiaten pengelolaan koleksi berupa : 1. 2. 3. 4. Penghapusan 5. Registrasi dan dan 6. Kajian Koleksi<2024.0>1.0 60.02.22.000245Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman BudayaOrangPelibatan masyarakat dalam kegiatan publik pada Taman Budaya adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Taman Budaya dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan publik Taman Budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten/Kota. Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pelibatan masyarakat pada kegiatan publik di taman budaya , yaitu penyelenggaraan : 1. Workshop di Bidang Seni Musik, Seni Rupa, Pertunjukan/Teater, Tari, Bahasa-Sastra, dan Seni Media. 2. Pergelaran/Pementasan Karya Seni. 3. Pameran Karya Budaya 4. Festival Seni Budaya/ Lomba di berbagai Bidang 5. Penguatan Program Pekan Kebudayaan Daerah dalam rangka pendukungan Pekan Kebudayaan Nasional. 6. Promosi dan Publikasi Taman Budaya<2024.0>50000.0 61.02.22.000247Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman BudayaUnitRevitalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Taman Budaya, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pengunjung Taman Budaya, seperti contoh melakukan rehab fisik Gedung Taman Budaya. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten/Kota. Upaya untuk meningkatkan pelayanan museum dalam rangka untuk memberikan layanan taman budaya bagi masyarakat /pengunjung, seperti : 1. Revitalisasi bangunan 2. Revitalisasi Pengelolaan Kegiatan 3. dan lain lain<2024.0>1.0 62.02.22.000249Pengelolaan Operasional Taman BudayaLayananPengelolaan operasional Taman Budaya dimaksud adalah proses sistematis yang dilakukan secara terpadu agar aktifitas-aktifitas didalam Taman Budaya dapat terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan, untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas layanan yang ada. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan selaama 1 tahun untuk operasional pelaksanaan kegiatan opersional kantor. Misal : biaya Internet, biaya air, biaya listrik, telpon, dll Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya Kabupaten/Kota. Pengelokaan operasional Taman Budaya antara lain : 1. Pemeliharaan taman 2. langganan daya dan 3. 4. Layanan perencanaan. 5. Layanan 6. dan lain-lain<2024.0>1.0 63.02.22.000251Pengelolaan Koleksi MuseumUnitPengelolaan adalah suatu proses sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumberdaya sebaik mungkin, agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektfi dan efisien, sedangkan dalam pengelolaan koleksi museum, adalah pengelolaan koleksi yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata, yang didahului dengan registrasi dan inventarisasi, tanggungjawab pengelolaan koleksi adalah seorang kurator yang karena kompetensi keahliannya. Misal kegiatan untuk pengelolaan koleksi Museum antara lain : Kajian Koleksi, Dalam hal ini, museum yang dimaksud adalah museum Kabupaten/Kota. Koleksi dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyakan/replika, spesimen, hasil rekonstruksi, dan/atau hasil restorasi. Dan harus memenuhi syarat sesuai dengan visi misi museum, jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah, keterawatan dan/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Upaya kegiaten pengelolaan koleksi berupa : 1. 2. 3. 4. Penghapusan 5. Registrasi dan dan 6. Kajian Koleksi<2024.0>1.0 <2024.0 /> V. Bidang Urusan: Perpustakaan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.23.000095Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/KotaPerpustakaanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.<2024.0>1.0 2.02.23.000098Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kotaPerpustakaanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain<2024.0>38.0 3.02.23.000099Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kotaPerpustakaanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.<2024.0>157.0 4.02.23.000100Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kotaPerpustakaanJumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.<2024.0>62.0 5.02.23.000101Perpustakaan KecamatanPerpustakaanJumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.<2024.0>9.0 6.02.23.000102Perpustakaan Kelurahan/DesaPerpustakaanJumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.<2024.0>24.0 7.02.23.000103Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/KotaOrangJumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>121531.0 8.02.23.000104Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/KotaOrangJumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>5776.0 9.02.23.000105Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kotaOrangJumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>291424.0 10.02.23.000106Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kotaOrangJumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>210869.0 11.02.23.000107Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan KecamatanOrangJumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>442.0 12.02.23.000108Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/KelurahanOrangJumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota<2024.0>27393.0 13.02.23.000109Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/KotaJudulJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>33436.0 14.02.23.000110Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kotaJudulJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>15254.0 15.02.23.000111Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kotaJudulJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>215620.0 16.02.23.000112Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kotaJudulJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>113156.0 17.02.23.000113Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan KecamatanJudulJumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>2444.0 18.02.23.000114Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/KelurahanJudulJumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota<2024.0>22609.0 19.02.23.000115Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kotanaskahMasyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan<2024.0>1.0 20.02.23.000117koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kotakoleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota<2024.0>4100.0 21.02.23.000118koleksi budaya etnis nusantara yang dimilikiEksemplarkoleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan<2024.0>201.0 22.02.23.000119Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kotaKegiatanKegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota<2024.0>258.0 23.02.23.000120Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kotaOrangTenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)<2024.0>24.0 24.02.23.000126Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kotaOrangPustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota<2024.0>26.0 25.02.23.000132Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kotaOrangjumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota<2024.0>13183.0 26.02.23.000138Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kotaOrangJumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota<2024.0>8692.0 27.02.23.000139Penggiat literasi binaan kabupaten/kotaOrangPegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota<2024.0>n/a 28.02.23.000140Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosialOrangMasyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial<2024.0>8692.0 29.02.23.000141Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosialOrangPerpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas<2024.0>6.0 <2024.0 /> W. Bidang Urusan: Kearsipan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.02.24.000001Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip StatisArsip&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik.<2024.0>12187.0 2.02.24.000005Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) TahunArsipPenilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.<2024.0>44801.0 3.02.24.000006Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang DimusnahkanBerkasPemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.<2024.0>44801.0 4.02.24.000007Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat TertutupArsipDaftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum<2024.0>1.0 5.02.24.000013Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/KotaDaftarPenyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip<2024.0>351.0 6.02.24.000015Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan ArsipArsipKegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia<2024.0>5219.0 7.02.24.000017Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan DitetapkanArsipKegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.<2024.0>5219.0 8.02.24.000019Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan ArsipArsipKegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.<2024.0>5219.0 9.02.24.000021Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan PengumumanArsipKegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.<2024.0>2.0 10.02.24.000027Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKNPenggunaInformasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.<2024.0>620.0 11.02.24.000029Naskah Dinas yang Diciptaan dan DigunakanBerkasKegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis<2024.0>5034.0 12.02.24.000031Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan PenyusutanBerkasKegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)<2024.0>1876.0 13.02.24.000034SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanSOPAcuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan<2024.0>1.0 14.02.24.000035Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/KotaArsipPenyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip<2024.0>351.0 15.02.24.000036Data Base ArsiparisOrangData berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.<2024.0>40.0 <2024.0 /> X. Bidang Urusan: Kelautan dan Perikanan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.25.000112kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaanKelompokJumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi<2024.0>74.0 2.03.25.000117kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihanKelompok&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&<2024.0>6.0 3.03.25.000238unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikanUnitUnit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.<2024.0>3.0 4.03.25.000246unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usahaUnit UsahaJumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha<2024.0>19.0 <2024.0 /> Y. Bidang Urusan: Pariwisata<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.26.000005Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang DitetapkanLokasiMenetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)<2024.0>45.0 2.03.26.000020Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifDokumenMelakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum<2024.0>1.0 3.03.26.000022Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam NegeriDokumenMengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)<2024.0>1.0 4.03.26.000023Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar NegeriDokumenMengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)<2024.0>1.0 5.03.26.000026Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam NegeriDokumenmelakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri<2024.0>1.0 6.03.26.000027Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar NegeriDokumenmelakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri<2024.0>1.0 7.03.26.000031Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam NegeriDokumenmemiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang<2024.0>1.0 8.03.26.000033Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam NegeriDokumenMemiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang<2024.0>1.0 9.03.26.000035Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam NegeriDokumenMemiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang<2024.0>1.0 10.03.26.000044Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaDokumenMelakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA<2024.0>1.0 11.03.26.000159Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaDokumenMelaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota<2024.0>1.0 12.03.26.000163Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis PariwisataDataTersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata<2024.0>1.0 13.03.26.000171Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang DitetapkanLokasiMengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah<2024.0>1.0 14.03.26.000172Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata UnggulanDokumenTersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan<2024.0>1.0 15.03.26.000181Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi PariwisataUnitmengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata<2024.0>1.0 16.03.26.000182Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis PariwisataUnitmengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata<2024.0>400.0 17.03.26.000188Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/KotaDokumenAkomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata<2024.0>1.0 18.03.26.000189Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/KotaDokumenMelakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata<2024.0>1.0 19.03.26.000196Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektorLaporan17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video<2024.0>1.0 20.03.26.000200Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpeliharaUnitMengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi<2024.0>1.0 21.03.26.000201Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/KotaUnitMengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota<2024.0>400.0 22.03.26.000202Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaUnitMengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota<2024.0>400.0 23.03.26.000214Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukanOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)<2024.0>60.0 24.03.26.000217Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat<2024.0>220.0 25.03.26.000218Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukanOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat<2024.0>220.0 26.03.26.000221Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukanOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat<2024.0>60.0 27.03.26.000222Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat<2024.0>220.0 28.03.26.000225Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/KotaOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)<2024.0>60.0 29.03.26.000226Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukanOrangPeningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)<2024.0>60.0 30.03.26.000229Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi KreatifOrangMemberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif<2024.0>220.0 31.03.26.000232Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasiOrangMelaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi<2024.0>220.0 32.03.26.000233Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakanOrangMelaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi<2024.0>60.0 33.03.26.000240Laporan hasil monitoring dan evaluasiOrang- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja<2024.0>220.0 34.03.26.000245Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan PembinaanDokumenMelaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata<2024.0>1.0 35.03.26.000246Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukanDokumenMelaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata<2024.0>1.0 36.03.26.000247Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNIOrangMeningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI<2024.0>220.0 37.03.26.000248Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakanOrangMeningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI<2024.0>220.0 38.03.26.000250Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi KreatifOrangMelaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)<2024.0>60.0 39.03.26.000253ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNIOrangPengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI<2024.0>220.0 40.03.26.000275Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan WisatawanDokumenDokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan<2024.0>1.0 41.03.26.000276Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintahLembagaBadan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk<2024.0>1.0 42.03.26.000277Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/KotaDokumenDokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota<2024.0>n/a 43.03.26.000290Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi UsahaBadan UsahaTersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi<2024.0>n/a 44.03.26.000291Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasionalDokumenTerpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional<2024.0>n/a 45.03.26.000293Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risikoPelaku UsahaPerizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.<2024.0>n/a <2024.0 /> Z. Bidang Urusan: Pertanian<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.27.000246Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasiUnitBanyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan<2024.0>1.0 2.03.27.000248Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkanBatangData hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan<2024.0>32.0 3.03.27.000249Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannyaBatangBanyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)<2024.0>32.0 4.03.27.000250Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersediaBatangBanyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat<2024.0>32.0 5.03.27.000293Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnyaUnitBanyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik<2024.0>1.0 6.03.27.000310Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura LainnyaUnitBanyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik<2024.0>9.0 7.03.27.000360Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipeliharaUnitPanjang jaringan irigasi yang dipelihara<2024.0>n/a 8.03.27.000380Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnyaUnitJumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa<2024.0>1.0 9.03.27.000381Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnyaUnitJumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan<2024.0>1.0 10.03.27.000382Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnyaUnitBanyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai<2024.0>4.0 11.03.27.000383Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnyaUnitBanyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai<2024.0>4.0 12.03.27.000474Jumlah penggunaan alsintanUnitKegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota<2024.0>2.0 13.03.27.000475Jumlah penggunaan pestisidaLiterkegiatan Penglolaan Pestisida meliputi Pendataan Pestisida yang beredar, Pemberian informasi kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif, serta alternatif ramah lingkungan, pengawasan terhadap distribusi dan memberikan pemahaman kepada petani khususnya dalam membaca label agar petani terhindar dari kesalahan dalam penggunaan pestisida<2024.0>1.0 14.03.27.000476Jumlah penggunaan pupukTonkegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.<2024.0>1.0 15.03.27.000520Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangunUnitBanyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan<2024.0>1.0 16.03.27.000521Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasiUnitBanyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan<2024.0>1.0 17.03.27.000522Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpeliharaUnit<2024.0>8.0 18.03.27.000530Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman PanganUnitbanyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan<2024.0>n/a 19.03.27.000534Jumlah prasarana penyuluhan pertanianUnitJumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.<2024.0>58.0 20.03.27.000580Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnianVarietas Unggul Baru (VUB)Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya<2024.0>10.0 <2024.0 /> AA. Bidang Urusan: Perdagangan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.30.000001Agen dan Pasar RakyatUnitPasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar<2024.0>29.0 2.03.30.000010Distributor B2Orang<2024.0>1.0 3.03.30.000015Gudang yang telah terdaftarUnitGudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.<2024.0>27.0 4.03.30.000019Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar RakyatKegiatan<2024.0>1.0 5.03.30.000020Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar RakyatKegiatan<2024.0>1.0 6.03.30.000023Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang MetrologiKegiatan<2024.0>15.0 7.03.30.000025Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar RakyatKegiatan<2024.0>1.0 8.03.30.000026Kegiatan Penyidikan Metrologi LegalKegiatan<2024.0>33.0 9.03.30.000044Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi PerdaganganLokasi<2024.0>29.0 10.03.30.000049Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi PerdaganganUnit<2024.0>29.0 11.03.30.000053Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2Kegiatan<2024.0>12.0 12.03.30.000054Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2Kegiatan<2024.0>n/a 13.03.30.000057Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKegiatan<2024.0>0.0 14.03.30.000058Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKegiatan<2024.0>44.0 15.03.30.000060Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida BersubsidiKegiatanPengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan<2024.0>4.0 16.03.30.000061Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%KegiatanPengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan<2024.0>4.0 17.03.30.000063Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat PerlengkapanKegiatan<2024.0>17.0 18.03.30.000064Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat TakarKegiatan<2024.0>17.0 19.03.30.000065Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat TimbangKegiatan<2024.0>17.0 20.03.30.000066Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat UkurKegiatan<2024.0>17.0 21.03.30.000067Pelaku Usaha di Bidang MetrologiPelaku Usaha<2024.0>450.0 22.03.30.000068Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaUnit<2024.0>26.0 23.03.30.000073Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi PerdaganganKegiatan<2024.0>77.0 24.03.30.000074Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKegiatan<2024.0>30.0 25.03.30.000075Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa AkomodasiKegiatan<2024.0>2210.0 26.03.30.000076Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan MarketplaceKegiatan<2024.0>3.0 27.03.30.000078Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan RetailKegiatan<2024.0>3.0 28.03.30.000080Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganKegiatan<2024.0>12.0 29.03.30.000091Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganPelaku Usaha<2024.0>18838.0 30.03.30.000092Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)Orang<2024.0>n/a 31.03.30.000097Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/KotaKegiatan<2024.0>3.0 32.03.30.000098Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang DiadakanUnit<2024.0>33000.0 33.03.30.000099Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%Unit<2024.0>28250.0 34.03.30.000102Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikUnit<2024.0>n/a 35.03.30.000103Sarana Distribusi PerdaganganUnit<2024.0>29.0 36.03.30.000107Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikUnit<2024.0>n/a 37.03.30.000108UMKM di Tingkat Kabupaten/KotaUMKM<2024.0>357.0 <2024.0 /> BB. Bidang Urusan: Perindustrian<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.31.000003Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengahLaporan<2024.0>0.0 2.03.31.000004Hasil pelaksanaan RPIKLaporan<2024.0>0.0 3.03.31.000006Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapanganLaporan<2024.0>36.0 4.03.31.000008Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industriLaporan<2024.0>0.0 5.03.31.000009Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnyaLaporan<2024.0>33.0 6.03.31.000015Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKMLaporan<2024.0>3.0 7.03.31.000016Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKMLaporan<2024.0>1.0 8.03.31.000017Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriLaporan<2024.0>3.0 9.03.31.000020Pembangunan Sumber Daya ManusiaLaporan<2024.0>2.0 10.03.31.000023Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasiLaporan<2024.0>n/a 11.03.31.000025Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengahLaporan<2024.0>30.0 12.03.31.000029Penyediaan Informasi dan Analisa IndustriLaporan<2024.0>1.0 13.03.31.000032Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industriLaporan<2024.0>36.0 14.03.31.000036Standardisasi industriDokumen<2024.0>2.0 15.03.31.000041Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/KotaData<2024.0>50.0 16.03.31.000045Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di ProvinsiData<2024.0>12815.0 17.03.31.000046Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di ProvinsiData<2024.0>12815.0 18.03.31.000047Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasiData<2024.0>12815.0 19.03.31.000048Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaanData<2024.0>12815.0 20.03.31.000049Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaanData<2024.0>12815.0 21.03.31.000052Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitasData<2024.0>299.0 22.03.31.000062Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/KotaData<2024.0>36.0 23.03.31.000063Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/KotaDokumen<2024.0>0.0 <2024.0 /> CC. Bidang Urusan: Transmigrasi<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.03.32.Jumlah KK transmigrasi yang dibinaKepala KeluargaProvinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan.<2024.0>6.0 2.03.32.000001Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakanLokasiProvinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan.<2024.0>3.0 3.03.32.000002Calon Transmigran Terdaftar dan TerseleksiKepala KeluargaProvinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya.<2024.0>6.0 4.03.32.000003Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihanOrangJumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan<2024.0>6.0 5.03.32.000004Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhanKepala KeluargaJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.<2024.0>6.0 6.03.32.000005Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhanKepala KeluargaJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.<2024.0>300.0 7.03.32.000006Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihanOrangJumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga)<2024.0>8.0 8.03.32.000007Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasiDokumenDokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.<2024.0>n/a 9.03.32.000008Data KK asal dan tujuanKepala KeluargaJumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.<2024.0>0.0 10.03.32.000009Data bangunan yang dimilikiUnitJumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.<2024.0>6.0 11.03.32.000010Data KK yg beradaptasiKepala KeluargaJumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi.<2024.0>6.0 12.03.32.000011Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibinaKepala KeluargaProvinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.<2024.0>6.0 13.03.32.000012Data KK yg ikut pelatihanOrangJumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.<2024.0>8.0 14.03.32.000013Data KK yg ikut penyuluhanKepala KeluargaJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.<2024.0>300.0 15.03.32.000015Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunianDokumenPenyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)<2024.0>3.0 16.03.32.000016Dokumen hasil evaluasiDokumenPenyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)<2024.0>n/a 17.03.32.000017Dokumen Hasil IdentifikasiDokumenJumlah Dokumen Hasil Identifikasi kabupaten yang berpotensi jadi calon Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain.<2024.0>n/a 18.03.32.000018Dokumen usulan pencadangan tanahDokumenPenatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasann transigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... Dokumen usulan pencadangan tanah dan lokasi yang diusulkan oleh kabupaten yang berpotensi menjadi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.<2024.0>n/a 19.03.32.000019Jenis Materi pelatihanMateriJumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.<2024.0>17.0 20.03.32.000020Jenis materi penyuluhanMateriJumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.<2024.0>2.0 21.03.32.000021Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteriaUnitPenyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang belum dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.<2024.0>n/a 22.03.32.000022Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteriaUnitPenyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.<2024.0>n/a 23.03.32.000023Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KKDokumenJumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain<2024.0>n/a 24.03.32.000024Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasiDokumenPenatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>n/a 25.03.32.000025Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws transKasusJumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi<2024.0>n/a 26.03.32.000026Kasus yang tidak dapat diselesaikanKasusJumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasi<2024.0>6.0 27.03.32.000027Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kotaLaporan / DokumenNaskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota<2024.0>2.0 28.03.32.000028Ketersedian sarpras di lokasi penempatanUnitKetersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di lokasi kawasan transmigrasi tujuan atau di lokasi penempatan<2024.0>6.0 29.03.32.000029Data Kepala Keluarga transmigran yang dibinaKepala KeluargaDalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.<2024.0>5.0 30.03.32.000030Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)Kepala KeluargaJumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi<2024.0>35.0 31.03.32.000031Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkanOrangPemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>6.0 32.03.32.000032Kepala Keluarga yang ikut PelatihanKepala KeluargaJumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)<2024.0>6.0 33.03.32.000033Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhanKepala KeluargaJumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi<2024.0>300.0 34.03.32.000034Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan.OrangJumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihan<2024.0>8.0 35.03.32.000035Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diriKepala KeluargaJumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri<2024.0>n/a 36.03.32.000036Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasiKepala KeluargaJumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataannya<2024.0>n/a 37.03.32.000037Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHMKepala KeluargaDalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan<2024.0>n/a 38.03.32.000038Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diriKepala KeluargaJumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri<2024.0>n/a 39.03.32.000039Laporan hasil koordinasi kerja samaLaporanNaskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota<2024.0>4.0 40.03.32.000040Laporan hasil sinkronisasi kerja samaLaporanNaskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota<2024.0>4.0 41.03.32.000041Lokasi yang diusulkanKawasanPenatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>n/a 42.03.32.000042Lokasi kawasan yang memiliki potensiKawasanJumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain<2024.0>3.0 43.03.32.000043Lokasi penempatanLokasiPemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>n/a 44.03.32.000044lokasi yang di usulkanLokasiPenyediaan dokumen perwujudan kawasann transmigrasi aalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian.<2024.0>n/a 45.03.32.000045Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasiLokasiJumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi<2024.0>2.0 46.03.32.000046Luas tanahHektarPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi<2024.0>n/a 47.03.32.000047Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasiHektarPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>n/a 48.03.32.000048Luasan tanah utk pembangunan kawasanHektarPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...<2024.0>n/a 49.03.32.000052Transmigran yang diberangkatkanKepala KeluargaJumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi<2024.0>6.0 50.03.32.000053Transmigran yang ditampungKepala KeluargaJumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal<2024.0>6.0 51.03.32.000054Transmigran yang memperoleh layanan kesehatanKepala KeluargaJumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal<2024.0>6.0 52.03.32.000055Transmigran yang mendapatkan pendampinganKepala KeluargaJumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi<2024.0>6.0 53.03.32.000056transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatanOrangJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.<2024.0>6.0 54.03.32.000057Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standarPaketJumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran<2024.0>6.0 55.03.32.000058transmigran yang telah diberikan bantuan permodalanPaketJumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi<2024.0>6.0 56.03.32.000059Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatanKepala KeluargaJumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan<2024.0>6.0 <2024.0 /> DD. Bidang Urusan: Sekretariat Daerah<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.04.01.000001Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/KotaDokumen<2024.0>1.0 2.04.01.000003Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi JabatanDokumen<2024.0>1.0 3.04.01.000004Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi BirokrasiDokumen<2024.0>1.0 4.04.01.000005Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas KinerjaDokumen<2024.0>1.0 5.04.01.000007Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana PemerintahanDokumen<2024.0>2.0 6.04.01.000008Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan PublikDokumen<2024.0>1.0 7.04.01.000015Kerja Sama Antar Pemerintah yang DifasilitasiDokumen<2024.0>8.0 8.04.01.000016Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang DifasilitasiDokumen<2024.0>30.0 9.04.01.000017Kerja Sama yang DievaluasiLaporan<2024.0>340.0 10.04.01.000019Lembaga Bina Spiritual yang DifasilitasiLembaga<2024.0>3.0 11.04.01.000020Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang PendidikanDokumen<2024.0>1.0 12.04.01.000021Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang KesehatanDokumen<2024.0>1.0 13.04.01.000022Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang SosialDokumen<2024.0>2.0 14.04.01.000023Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan PariwisataDokumen<2024.0>2.0 15.04.01.000024Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga KerjaDokumen<2024.0>1.0 16.04.01.000026Produk Hukum Pengaturan yang DisusunDokumen<2024.0>100.0 17.04.01.000027Produk Hukum Penetapan yang DisusunDokumen<2024.0>583.0 18.04.01.000028Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi HukumnyaDokumen<2024.0>683.0 19.04.01.000029Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan DievaluasiDokumen<2024.0>100.0 20.04.01.000030Masalah Hukum yang DiselesaikanKasus<2024.0>11.0 21.04.01.000031Masalah Non Litigasi dan HAM yang DiselesaikanKasus<2024.0>2.0 22.04.01.000042Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan JasaLaporan<2024.0>1.0 23.04.01.000043Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaLaporan<2024.0>1.0 24.04.01.000044Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan JasaLaporan<2024.0>1.0 25.04.01.000045Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara ElektronikLaporan<2024.0>1.0 26.04.01.000046Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan JasaLaporan<2024.0>1.0 27.04.01.000047Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan JasaLaporan<2024.0>1.0 28.04.01.000048Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan JasaOrangOrang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa<2024.0>50.0 29.04.01.000049Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan JasaDokumen<2024.0>1.0 30.04.01.000050Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan JasaDokumen<2024.0>1.0 31.04.01.000058Kerja Sama Luar Negeri yang DifasilitasiDokumen<2024.0>1.0 32.04.01.000083Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan DaerahOrang<2024.0>4.0 33.04.01.000090Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan AsliDokumen<2024.0>1.0 34.04.01.000098PNS yang Ikut Diklat KeistimewaanOrang<2024.0>0.0 35.04.01.000099Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang DisusunDokumen<2024.0>n/a 36.04.01.000131Dokumen Hasil Penataan Administrasi PemerintahanDokumen<2024.0>2.0 37.04.01.000132Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi KewilayahanDokumen<2024.0>4.0 38.04.01.000133Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi DaerahDokumen<2024.0>4.0 39.04.01.000134Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental SpiritualDokumen<2024.0>3.0 40.04.01.000135Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KBDokumen<2024.0>4.0 41.04.01.000136Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum LinmasDokumen<2024.0>3.0 42.04.01.000142Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam NegeriDokumen<2024.0>30.0 43.04.01.000143Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar NegeriDokumen<2024.0>1.0 44.04.01.000144Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja SamaLaporan<2024.0>2.0 45.04.01.000146Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi PerekonomianLaporan<2024.0>11.0 46.04.01.000147Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro KecilDokumen<2024.0>4.0 47.04.01.000150Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan DaerahDokumen<2024.0>2.0 48.04.01.000151Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program PembangunanLaporan<2024.0>12.0 49.04.01.000152Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PembangunanLaporan<2024.0>12.0 50.04.01.000153Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan JasaDokumen<2024.0>1.0 51.04.01.000154Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara ElektronikDokumen<2024.0>2.0 52.04.01.000155Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan JasaOrang<2024.0>50.0 <2024.0 /> EE. Bidang Urusan: Sekretariat DPRD<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.04.02.000007Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan DaerahDokumen<2024.0>1.0 2.04.02.000008Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan PerdaDokumen<2024.0>8.0 3.04.02.000009Dokumen Kajian Perundang-UndanganDokumen<2024.0>10.0 4.04.02.000010Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang DifasilitasiDokumen<2024.0>5.0 5.04.02.000011Dokumen Tata Tertib DPRD yang DisusunDokumen<2024.0>n/a 6.04.02.000013Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPASDokumen<2024.0>2.0 7.04.02.000014Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPASDokumen<2024.0>4.0 8.04.02.000015Dokumen Hasil Pembahasan APBDDokumen<2024.0>1.0 9.04.02.000016Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBDDokumen<2024.0>1.0 10.04.02.000017Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per SemesterDokumen<2024.0>1.0 11.04.02.000018Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBDDokumen<2024.0>1.0 12.04.02.000019Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan HukumLaporan<2024.0>12.0 13.04.02.000020Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang InfrastrukturLaporan<2024.0>12.0 14.04.02.000021Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan RakyatLaporan<2024.0>12.0 15.04.02.000022Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang PerekonomianLaporan<2024.0>12.0 16.04.02.000024Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa KeuanganDokumen<2024.0>1.0 17.04.02.000025Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan AnggaranDokumen<2024.0>2.0 18.04.02.000026Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahDokumen<2024.0>1.0 19.04.02.000027Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRDDokumen<2024.0>1.0 20.04.02.000028Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRDDokumen<2024.0>6.0 21.04.02.000029Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim AhliOrang<2024.0>1.0 22.04.02.000030Tenaga Ahli FraksiOrang<2024.0>6.0 23.04.02.000031Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan MasyarakatDokumen<2024.0>1.0 24.04.02.000032Dokumen Rencana Kerja DPRDDokumen<2024.0>2.0 25.04.02.000033Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRDDokumen<2024.0>18.0 26.04.02.000035Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang DisusunDokumen<2024.0>3.0 27.04.02.000036Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan ResesDokumen<2024.0>2.0 28.04.02.000038Kode Etik dan Tata Beracara DPRDDokumen<2024.0>1.0 29.04.02.000039Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRDLaporan<2024.0>12.0 30.04.02.000040Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama DaerahDokumen<2024.0>3.0 31.04.02.000041Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang DisusunDokumen<2024.0>1.0 32.04.02.000042Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRDDokumen<2024.0>1.0 33.04.02.000043Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang DisusunLaporan<2024.0>1.0 34.04.02.000044Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan MusyawarahDokumen<2024.0>12.0 35.04.02.000045Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRDDokumen<2024.0>1.0 <2024.0 /> FF. Bidang Urusan: Perencanaan Pembangunan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.05.01.000001Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahOrangJumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti<2024.0>2.0 2.05.01.000002Bahan Koordinasi Musrenbang KecamatanDokumenJumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan<2024.0>1.0 3.05.01.000003Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat DaerahBerita AcaraJumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.<2024.0>n/a 4.05.01.000004Berita Acara Konsultasi PublikBerita AcaraJumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD<2024.0>2.0 5.05.01.000005Berita Acara Musrenbang Kabupaten/KotaBerita AcaraJumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.<2024.0>2.0 6.05.01.000007Buku Profil Pembangunan Daerah yang DiterbitkanBukuBuku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan<2024.0>1.0 7.05.01.000009Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang DikelolaDokumenJumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD<2024.0>1.0 8.05.01.000010Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)DokumenJumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.<2024.0>2.0 9.05.01.000013Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)DokumenJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya<2024.0>n/a 10.05.01.000014Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)DokumenJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya<2024.0>n/a 11.05.01.000015Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)DokumenJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya<2024.0>n/a 12.05.01.000016Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)DokumenJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya<2024.0>4.0 13.05.01.000017Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)DokumenJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya<2024.0>n/a 14.05.01.000019Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)DokumenDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan<2024.0>5.0 15.05.01.000022Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)DokumenJumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun<2024.0>3.0 16.05.01.000029Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PerekonomianLaporanJumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).<2024.0>9.0 17.05.01.000030Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahLaporanJumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.<2024.0>6.0 18.05.01.000037Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanLaporanLaporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur<2024.0>3.0 19.05.01.000038Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang InfrastrukturLaporanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur<2024.0>4.0 20.05.01.000040Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan ManusiaLaporanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia<2024.0>3.0 21.05.01.000046Pelaksanaan Konsultasi PublikKaliJumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD<2024.0>2.0 22.05.01.000054Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang InfrastrukturPerangkat DaerahJumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur<2024.0>11.0 23.05.01.000056Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya ManusiaPerangkat DaerahJumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia<2024.0>9.0 24.05.01.000057Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang PemerintahanPerangkat DaerahJumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan<2024.0>8.0 25.05.01.000058Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang PerekonomianPerangkat DaerahJumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian<2024.0>22.0 26.05.01.000060Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat DaerahPerangkat DaerahJumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.<2024.0>n/a 27.05.01.000064Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDokumenJumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah<2024.0>2.0 <2024.0 /> GG. Bidang Urusan: Keuangan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.05.02.000001Dokumen KUA dan PPAS yang DisusunDokumen<2024.0>2.0 2.05.02.000002Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang DisusunDokumen<2024.0>2.0 3.05.02.000003RKA-SKPD yang DiverifikasiDokumen<2024.0>43.0 4.05.02.000004Perubahan RKA-SKPD yang DiverifikasiDokumen<2024.0>43.0 5.05.02.000006Perubahan DPA-SKPD yang DiverifikasiDokumen<2024.0>43.0 6.05.02.000007Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDDokumen<2024.0>4.0 7.05.02.000008Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBDDokumen<2024.0>5.0 8.05.02.000009Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang AnggaranDokumen<2024.0>7.0 9.05.02.000026Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas DaerahDokumen<2024.0>12.0 10.05.02.000027Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaLaporan<2024.0>1.0 11.05.02.000028Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPDDokumen<2024.0>319.0 12.05.02.000029Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan DaerahDokumen<2024.0>1.0 13.05.02.000030Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer LainnyaDokumen<2024.0>31.0 14.05.02.000031Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan BankDokumen<2024.0>2.0 15.05.02.000032Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Laporan<2024.0>23.0 16.05.02.000033Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi KasDokumen<2024.0>1.0 17.05.02.000034Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi TerkaitDokumen<2024.0>12.0 18.05.02.000035Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub KegiatanDokumen<2024.0>5.0 19.05.02.000036Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/KotaOrang<2024.0>51.0 20.05.02.000037Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DaerahLaporan<2024.0>12.0 21.05.02.000039Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan SemesteranLaporan<2024.0>17.0 22.05.02.000040Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang TerkonsolidasiLaporan<2024.0>64.0 23.05.02.000042Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDokumen<2024.0>0.0 24.05.02.000043Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian DaerahDokumen<2024.0>6.0 25.05.02.000062Standar Harga yang DisusunDokumen<2024.0>1.0 26.05.02.000063Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik DaerahDokumen<2024.0>1.0 27.05.02.000064Rencana Kebutuhan Barang Milik DaerahDokumen<2024.0>1.0 28.05.02.000065Kebijakan Pengelolaan Barang Milik DaerahDokumen<2024.0>3.0 29.05.02.000066Laporan Penatausahaan Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>2.0 30.05.02.000067Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>0.0 31.05.02.000068Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>4.0 32.05.02.000069Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>6.0 33.05.02.000070Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>1.0 34.05.02.000071Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik DaerahDokumen<2024.0>7.0 35.05.02.000072Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik DaerahLaporan<2024.0>12.0 36.05.02.000074Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaOrang<2024.0>41.0 37.05.02.000077Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak DaerahLaporan<2024.0>3780.0 38.05.02.000080Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak DaerahLaporan<2024.0>12.0 39.05.02.000093DPA- SKPD yang DiverifikasiDokumen<2024.0>43.0 40.05.02.000117Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaDokumen<2024.0>2.0 41.05.02.000123Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/KotaOrang<2024.0>41.0 42.05.02.000124BLUD Kabupaten/Kota yang DibinaLembaga<2024.0>23.0 43.05.02.000156Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak DaerahLaporan<2024.0>12.0 44.05.02.000160Layanan dan Konsultasi Pajak DaerahLayanan<2024.0>8286.0 45.05.02.000161Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan VerifikasiDokumen<2024.0>12.0 46.05.02.000162Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak DaerahDokumen<2024.0>110347.0 47.05.02.000163Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak DaerahDokumen<2024.0>2506.0 48.05.02.000164Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak DaerahDokumen<2024.0>712.0 <2024.0 /> HH. Bidang Urusan: Kepegawaian<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.05.03.000003Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPKDokumen<2024.0>1.0 2.05.03.000004Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASNLaporan<2024.0>1.0 3.05.03.000006Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi PemberhentianDokumen<2024.0>1.0 4.05.03.000007Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASNLaporan<2024.0>1.0 5.05.03.000008Lembaga Profesi ASN yang DifasilitasiLembaga<2024.0>1.0 6.05.03.000010Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianDokumen<2024.0>1.0 7.05.03.000011Dokumen Hasil Pengelolaan Data KepegawaianDokumen<2024.0>1.0 8.05.03.000012Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi KepegawaianLaporan<2024.0>1.0 9.05.03.000013Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar DaerahDokumen<2024.0>1.0 10.05.03.000014Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASNLaporan<2024.0>1.0 11.05.03.000015Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASNDokumen<2024.0>1.0 12.05.03.000016ASN yang Meningkat KapasitasnyaOrang<2024.0>70.0 13.05.03.000017Dokumen Pengelolaan Assessment CenterDokumen<2024.0>1.0 14.05.03.000018Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASNDokumen<2024.0>1.0 15.05.03.000020Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DiklatDokumen<2024.0>1.0 16.05.03.000022Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASNLaporan<2024.0>1.0 17.05.03.000030Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan FungsionalLaporan<2024.0>1.0 18.05.03.000031Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturDokumen<2024.0>2.0 19.05.03.000032Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturDokumen<2024.0>1.0 20.05.03.000033Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturLaporan<2024.0>1.0 21.05.03.000034ASN yang Diberikan PenghargaanOrang<2024.0>7.0 22.05.03.000035ASN yang Diberikan Tanda JasaOrang<2024.0>300.0 23.05.03.000036Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa AparaturDokumen<2024.0>1.0 24.05.03.000037ASN yang Mendapatkan Pembinaan KedisiplinanOrang<2024.0>100.0 25.05.03.000038Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASNLaporan<2024.0>1.0 26.05.03.000039Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang DilayaniDokumen<2024.0>1.0 27.05.03.000040Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASNLaporan<2024.0>1.0 28.05.03.000047Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASNDokumen<2024.0>1.0 29.05.03.000059ASN yang Mendapatkan Pendidikan LanjutanOrang<2024.0>40.0 30.05.03.000061ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi JabatanOrang<2024.0>10.0 31.05.03.000067Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASNDokumen<2024.0>1.0 32.05.03.000068ASN Fungsional yang DibinaOrang<2024.0>100.0 33.05.03.000069ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan KarirOrang<2024.0>900.0 <2024.0 /> II. Bidang Urusan: Pendidikan dan Pelatihan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.05.04.000001Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang DisusunDokumen<2024.0>1.0 2.05.04.000002Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang DisusunDokumen<2024.0>1.0 3.05.04.000003ASN yang Mengikuti Pengembangan KompetensiOrang<2024.0>13303.0 4.05.04.000007ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang TersertifikasiOrang<2024.0>86.0 5.05.04.000009Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar LembagaDokumen<2024.0>2.0 <2024.0 /> JJ. Bidang Urusan: Penelitian dan Pengembangan<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.05.05.000012Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang DikelolaDokumen<2024.0>2.0 2.05.05.000013Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkanRekomendasi<2024.0>1.0 3.05.05.000025Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi MasyarakatDokumen<2024.0>9.0 4.05.05.000035Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan UmumDokumen<2024.0>2.0 5.05.05.000037Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen<2024.0>2.0 6.05.05.000042Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat InovatifLaporan<2024.0>3.0 7.05.05.000043Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil KelitbanganLaporan<2024.0>n/a 8.05.05.000044Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan IntelektualLaporan<2024.0>n/a 9.05.05.000059Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan BaikLaporan<2024.0>2.0 10.05.05.000064Publikasi IlmiahnaskahPublikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer-review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin<2024.0>70.0 11.05.05.000065Pemangku Kebijakan Riset dan InovasiLembagaPemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah.<2024.0>1.0 12.05.05.000075Sosialisasi dan DiseminasiDokumenSosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan.<2024.0>n/a 13.05.05.000077Apresiasi Riset dan InovasiBerita AcaraApresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.<2024.0>3.0 <2024.0 /> KK. Bidang Urusan: Inspektorat<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.06.01.000001Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah DaerahLaporan<2024.0>55.0 2.06.01.000002Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah DaerahLaporan<2024.0>7.0 3.06.01.000003Laporan Hasil Reviu Laporan KinerjaLaporan<2024.0>1.0 4.06.01.000004Laporan Hasil Reviu Laporan KeuanganLaporan<2024.0>1.0 5.06.01.000007Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPDokumen<2024.0>11.0 6.06.01.000008Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang DitanganiLaporan<2024.0>1.0 7.06.01.000009Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan TertentuLaporan<2024.0>25.0 8.06.01.000012Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan DaerahPerangkat Daerah<2024.0>44.0 9.06.01.000013Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasiperangkat daerah<2024.0>44.0 10.06.01.000014Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiKegiatan<2024.0>4.0 11.06.01.000015Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritasperangkat daerah<2024.0>44.0 <2024.0 /> LL. Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik<2024.0 /> NoKode DSSDUraian DSSDSatuanDefinisi Operasional<2024.0>2024.0 1.08.01.000001Anggota PaskibrakaOrangAnggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.<2024.0>38.0 2.08.01.000002Calon PaskibrakaOrangPara pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka<2024.0>300.0 3.08.01.000006Kelengkapan pada Pembentukan PaskibrakaOrangPenyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka<2024.0>38.0 4.08.01.000007Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta PancasilaUnitKegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila<2024.0>38.0 5.08.01.000008Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan PaskibrakaUnitPenyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi<2024.0>38.0 6.08.01.000014Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanOrangpara pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka<2024.0>20.0 7.08.01.000015Narasumber atau fasilitator pada pembentukan PaskibrakaOrangpara pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka<2024.0>20.0 8.08.01.000016Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan PaskibrakaOrangpara pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka<2024.0>20.0 9.08.01.000018Panitia Rekrutmen dan Seleksi PaskibrakaOrangPanitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka<2024.0>23.0 10.08.01.000019Pelatih PaskibrakaOrangpara pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka<2024.0>20.0 11.08.01.000020Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta PancasilaKegiatanPemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan<2024.0>1.0 12.08.01.000023Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta PancasilaKegiatanPemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan<2024.0>1.0 13.08.01.000025Peserta Calon PaskibrakaOrangpenyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka<2024.0>38.0 14.08.01.000026Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanOrangPenyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan<2024.0>38.0 15.08.01.000027Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibrakaOrangPenyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka<2024.0>38.0 16.08.01.000031PurnapaskibrakaOrangpembentukan purnapaskibraka<2024.0>38.0 17.08.01.000032Purnapaskibraka Duta PancasilaOrangPenangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila<2024.0>n/a 18.08.01.000034Tim Panitia Rekrutmen dan SeleksiOrangPembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka<2024.0>n/a 19.08.01.000035Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas PaskibrakaOrangPenyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka<2024.0>n/a 20.08.01.000040Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang DisusunDokumenPenyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<2024.0>1.0 21.08.01.000041Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanOrangPenyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<2024.0>n/a 22.08.01.000042Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanOrangPenyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<2024.0>1046.0 23.08.01.000043Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanLaporanPelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<2024.0>1.0 24.08.01.000044Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraDokumenPelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<2024.0>1.0 25.08.01.000045Purnapaskibraka Duta PancasilaOrangPembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila<2024.0>24.0 26.08.01.000050PaskibrakaOrangProgram Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila<2024.0>38.0 27.08.01.000051Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang DisusunDokumenDokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 28.08.01.000052Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang DisusunDokumenDaftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 29.08.01.000053Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahOrangRincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<2024.0>810.0 30.08.01.000054Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahOrangRincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<2024.0>710.0 31.08.01.000055Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahLaporanLaporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya<2024.0>1.0 32.08.01.000057Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang DisusunDokumenDaftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 33.08.01.000059Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahOrangJumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)<2024.0>n/a 34.08.01.000061Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang DisusunDokumenDokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 35.08.01.000062Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang DisusunDokumenDaftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 36.08.01.000063Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahOrangJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)<2024.0>1.0 37.08.01.000064Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahOrangJumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)<2024.0>650.0 38.08.01.000065Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahLaporanDokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 39.08.01.000066Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang DisusunDokumenDokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 40.08.01.000067Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang DisusunDokumenDokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)<2024.0>1.0 41.08.01.000068Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahOrangJumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<2024.0>118.0 42.08.01.000069Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahOrangJumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<2024.0>7.0 43.08.01.000070Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahLaporanDokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 44.08.01.000072Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang DisusunDokumenDokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 45.08.01.000073Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang DisusunDokumenJumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 46.08.01.000075Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanOrangdaftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<2024.0>1046.0 47.08.01.000089Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang DisusunDokumenDokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<2024.0>1.0 48.08.01.000091Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahOrangDaftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<2024.0>270.0 49.08.01.000093Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahLaporanDokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 50.08.01.000094Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang DisusunDokumenDokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)<2024.0>1.0 51.08.01.000104Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/KotaDokumenDokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)<2024.0>1.0