﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Bagian Hukum	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	dokumen	11
2	2	Jumlah Produk Hukum	Bagian Hukum	Jumlah seluruh produk hukum yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan, meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal	dokumen	618
3	3	Jumlah Peraturan Daerah	Bagian Hukum	Jumlah peraturan daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	11
4	4	Jumlah Peraturan Walikota	Bagian Hukum	Jumlah peraturan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	83
5	5	Jumlah Keputusan Walikota	Bagian Hukum	Jumlah keputusan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	490
6	6	Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim	Bagian Hukum	Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan tim yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	164
7	7	Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia	Bagian Hukum	Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan panitia yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	10
8	8	Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin	Bagian Hukum	Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pemberian izin yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
9	9	Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Jumlah keputusan sekretaris daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	33
10	10	Jumlah Instruksi Walikota	Bagian Hukum	Jumlah instruksi wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	1
11	11	Jumlah Produk Hukum yang Diunggah dalam Website JDIH	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diunggah dalam website JDIH	produk hukum	118
12	12	Jumlah Perda terkait perijinan	Bagian Hukum	Jumlah perda yang mengatur tentang perizinan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
13	13	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Bagian Hukum	Jumlah perda yang mengatur tentang lalu lintas barang dan jasa yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
14	14	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	Bagian Hukum	Jumlah perda yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
15	15	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Bagian Hukum	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	1
16	16	Jumlah Perda yang sudah diterbitkan	Bagian Hukum	Jumlah keseluruhan perda yang telah diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	11
17	17	Jumlah Perda untuk RTRW	Bagian Hukum	Jumlah perda terkait RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
18	18	Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW	Bagian Hukum	Jumlah perda yang direvisi pasca terbitnya Perda RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	dokumen	0
19	19	Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan	dokumen	0
20	20	Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	Bagian Hukum	Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	dokumen	125
21	21	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Bagian Hukum	Produk Hukum Pengaturan berupa perda dan perwal	Dokumen	94
22	22	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Bagian Hukum	Produk Hukum Penetapan berupa Kepwal, Kepsekda, dan Inwal	Dokumen	524
23	23	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Bagian Hukum	Produk Hukum yang dicatat, diregister, dan disimpan oleh Bagian Hukum	Dokumen	618
24	24	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Bagian Hukum	Produk Hukum yang difasilitasi dan dievaluasi oleh Biro Hukum DIY	Dokumen	618
25	25	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Bagian Hukum	Permasalahan hukum yang dihadapi aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta terkait ketugasannya	Kasus	6
26	26	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Bagian Hukum	Permasalahan hukum yang menyangkut Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dan juga dihadapi oleh aparatur Pemkot Yogyakarta terkait ketugasannya	Kasus	9
27	27	Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas	Bagian Hukum	Presentase rancangan produk hukum yang berkualitas di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
28	28	Persentase Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Presentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
29	29	Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Bagian Hukum	Presentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
30	30	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	Presentase rancangan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
31	31	Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggi	Bagian Hukum	Presentase kesesuaian/keselarasan produk hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
32	32	Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	Bagian Hukum	Presentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan	persen	100
33	33	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian Hukum	Jumlah keseluruhan produk hukum daerah yang disusun meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal	Dokumen	618
34	34	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah keseluruhan kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	6
35	35	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bagian Hukum	Jumlah produk hukum yang dikelola, diregister, dan didokumentasi	Dokumen	618
36	36	Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tentang PUG	Bagian Hukum	""	dokumen	1
37	37	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Bagian Hukum	""	dokumen	2
