{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan per Kemantren","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","2090.0"], [2,2,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Tegalrejo","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","168.0"], [3,3,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Jetis","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","152.0"], [4,4,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gondokusuman","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","264.0"], [5,5,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Danurejan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","82.0"], [6,6,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gedongtengen","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","81.0"], [7,7,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Ngampilan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","53.0"], [8,8,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Wirobrajan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","165.0"], [9,9,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Mantrijeron","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","128.0"], [10,10,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Kraton","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","99.0"], [11,11,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gondomanan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","109.0"], [12,12,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Pakualaman","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","51.0"], [13,13,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Mergangsan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","160.0"], [14,14,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Umbulharjo","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","407.0"], [15,15,"Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Kotagede","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","izin","171.0"], [16,16,"Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menurut Bentuk Badan Hukum","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","793.0"], [17,17,"Jumlah NIB Badan Hukum PT","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","249.0"], [18,18,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","9.0"], [19,19,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","32.0"], [20,20,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","21.0"], [21,21,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","17.0"], [22,22,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","18.0"], [23,23,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","20.0"], [24,24,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","31.0"], [25,25,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","26.0"], [26,26,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","21.0"], [27,27,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","19.0"], [28,28,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","16.0"], [29,29,"Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","19.0"], [30,30,"Jumlah NIB Badan Hukum CV","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","266.0"], [31,31,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","11.0"], [32,32,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","43.0"], [33,33,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","40.0"], [34,34,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","14.0"], [35,35,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","27.0"], [36,36,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","17.0"], [37,37,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","23.0"], [38,38,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","12.0"], [39,39,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","23.0"], [40,40,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","20.0"], [41,41,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","16.0"], [42,42,"Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","20.0"], [43,43,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","2.0"], [44,44,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [45,45,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [46,46,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [47,47,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [48,48,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [49,49,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [50,50,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [51,51,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [52,52,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [53,53,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [54,54,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [55,55,"Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [56,56,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","62.0"], [57,57,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [58,58,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","0.0"], [59,59,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [60,60,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","4.0"], [61,61,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [62,62,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","2.0"], [63,63,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","39.0"], [64,64,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","4.0"], [65,65,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","3.0"], [66,66,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","6.0"], [67,67,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [68,68,"Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [69,69,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","152.0"], [70,70,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","4.0"], [71,71,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","20.0"], [72,72,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","13.0"], [73,73,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","5.0"], [74,74,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","16.0"], [75,75,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","18.0"], [76,76,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","16.0"], [77,77,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","13.0"], [78,78,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","10.0"], [79,79,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","6.0"], [80,80,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","19.0"], [81,81,"Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","12.0"], [82,82,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","62.0"], [83,83,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [84,84,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","3.0"], [85,85,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","7.0"], [86,86,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","3.0"], [87,87,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","1.0"], [88,88,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","6.0"], [89,89,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","8.0"], [90,90,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","8.0"], [91,91,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","9.0"], [92,92,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","4.0"], [93,93,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","5.0"], [94,94,"Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","7.0"], [95,95,"Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan untuk Usaha Mikro Kecil","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","7974.0"], [96,96,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Januari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","911.0"], [97,97,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Februari","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","887.0"], [98,98,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Maret","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","498.0"], [99,99,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan April","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","575.0"], [100,100,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Mei","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","725.0"], [101,101,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Juni","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","607.0"], [102,102,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Juli","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","782.0"], [103,103,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Agustus","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","714.0"], [104,104,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan September","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","877.0"], [105,105,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Oktober","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","467.0"], [106,106,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan November","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","424.0"], [107,107,"Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Desember","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","NIB","507.0"], [108,108,"Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","dokumen","3728.0"], [109,109,"Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","dokumen","5378.0"], [110,110,"Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.","unit usaha","45 Kegiatan Usaha"], [111,111,"Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\n\nPerizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.","unit usaha","1770 Perizinan berusaha terbit"], [112,112,"Jumlah Investor PMA dan PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","unit","8012.0"], [113,113,"Investor PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","unit","4.0"], [114,114,"Investor PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","unit","8008.0"], [115,115,"Jumlah Proyek","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","proyek","4369.0"], [116,116,"Jumlah Proyek PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing di wilayah DIY pada periode berkenaan.","proyek","339.0"], [117,117,"Jumlah Proyek PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri pada periode berkenaan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.","proyek","4030.0"], [118,118,"Realisasi Kumulatif Investasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","juta-rupiah","1041746454203.0"], [119,119,"Realisasi Kumulatif Investasi PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai investasi Penanaman Modal Asing yang direalisasikan di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","152965322114.0"], [120,120,"Realisasi Kumulatif Investasi PMA Sektor Sekunder","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","juta-rupiah","32057535867.0"], [121,121,"PMA Industri Makanan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri makanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","31295566242.0"], [122,122,"PMA Industri Tekstil","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","0.0"], [123,123,"PMA Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","333333333.0"], [124,124,"PMA Industri Kertas dan Percetakan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","26416030.0"], [125,125,"PMA Industri Lainnya","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","402220262.0"], [126,126,"Realisasi Kumulatif Investasi PMA Sektor Tersier","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","juta-rupiah","120907786247.0"], [127,127,"PMA Perhotelan dan Restoran","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","22501530138.0"], [128,128,"PMA Perdagangan dan Reparasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","1177533337.0"], [129,129,"PMA Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","8900000000.0"], [130,130,"PMA Transportasi, Gudang dan Komunikasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","56665518610.0"], [131,131,"PMA Jasa Lainnya","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","31663204162.0"], [132,132,"Realisasi Kumulatif Investasi PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berkenaan yang direalisasikan di wilayah DIY.","juta-rupiah","888781132089.0"], [133,133,"Realisasi Kumulatif Investasi PMDN Sektor Sekunder","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","juta-rupiah","17358853359.0"], [134,134,"PMDN Industri Makanan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Makanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","8567620781.0"], [135,135,"PMDN Industri Tekstil","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","0.0"], [136,136,"PMDN Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","1124900000.0"], [137,137,"PMDN Industri Kertas dan Percetakan","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","2011336106.0"], [138,138,"PMDN Industri Kimia dan farmasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kimia dan Farmasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","19250000.0"], [139,139,"PMDN Industri Karet dan Plastik","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Karet dan Plastik di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","32710000.0"], [140,140,"PMDN Industri Mineral non Logam","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mineral Non Logam di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","3103500000.0"], [141,141,"PMDN Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","0.0"], [142,142,"PMDN Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","2240604134.0"], [143,143,"PMDN Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","0.0"], [144,144,"PMDN Industri Lainnya","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","258932338.0"], [145,145,"Realisasi Kumulatif Investasi PMDN Sektor Tersier","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","juta-rupiah","871422278730.0"], [146,146,"PMDN Konstruksi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Konstruksi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","7429036453.0"], [147,147,"PMDN Perhotelan dan Restoran","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","466843281836.0"], [148,148,"PMDN Perdagangan dan Reparasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","96039125239.0"], [149,149,"PMDN Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","158926843936.0"], [150,150,"PMDN Transportasi, Gudang dan Komunikasi","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","5653769908.0"], [151,151,"PMDN Listrik, Gas dan Air","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Listrik, Gas, dan Air di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","360000000.0"], [152,152,"PMDN Jasa Lainnya","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.","juta-rupiah","136170221358.0"], [153,153,"Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","-","17.79"], [154,154,"Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","-","13.08"], [155,155,"Jumlah Tenaga Kerja PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","jiwa","837.0"], [156,156,"Perusahaan PMA","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","unit","64.0"], [157,157,"Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","-","4.71"], [158,158,"Jumlah Tenaga Kerja PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","jiwa","2390.0"], [159,159,"Perusahaan PMDN","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","","unit","507.0"], [160,160,"Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.","orang","n/a"], [161,161,"Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan","dokumen","4.0"], [162,162,"Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\n(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut\nSistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&","dokumen","5929.0"], [163,163,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai predikat Reformasi Birokrasi OPD pada tahun n yang dikeluarkan oleh Tim RB Pemda melalui Biro Organisasi","-","91638.0"], [164,164,"Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Jumlah kerja sama yang masih berlaku dan berada dalam negeri di DIY pada tahun berkenaan.","perjanjian","0.0"], [165,165,"Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal)","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Nilai IKM pada produk pelayanan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY pada periode berkenaan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (BPS Prov DIY).","-","3.36"], [166,166,"Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.\n\nPerizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.","orang","1469.0"], [167,167,"Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan","orang","940.0"], [168,168,"Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.\n\nPelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.","orang","1469.0"], [169,169,"Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.\n\nPerizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.","orang","1469.0"], [170,170,"Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum \nPenanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&","dokumen","0.0"], [171,171,"peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.","dokumen","0.0"], [172,172,"Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.","dokumen","0.0"], [173,173,"Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi","dokumen","2.0"], [174,174,"Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll.","orang","37.0"], [175,175,"Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\n(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut\nSistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&","dokumen","4.0"], [176,176,"Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","dokumen","n/a"], [177,177,"Rencana Minat Investasi di dalam negeri;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya.\n\nInvestasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.","dokumen","44.0"], [178,178,"Rencana Minat Investasi di luar negeri.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya.\n\nInvestasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.","dokumen","n/a"], [179,179,"Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan","unit usaha","n/a"], [180,180,"Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;","Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.\n\nPerizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.","unit usaha","1469.0"] ]}