1Indeks Reformasi Birokrasi Kota YogyakartaBagian OrganisasiKategori91,57 2Indeks Pelayanan PublikBagian OrganisasiPredikat4,69 3Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PublikBagian OrganisasiPredikat86,5 4Indeks Kualitas Kebijakan DaerahBagian OrganisasiIKK adalah indeks yang menggambarkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.-Sangat Baik (84,77) 5Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah KotaBagian OrganisasiIndikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemkot Yk.Baik (86.52) 6Total nilai rata-rata SKM OPDBagian OrganisasiNilai3634.0 7Jumlah OPDBagian OrganisasiOPD42.0 8Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi KeistimewaanBagian OrganisasiProporsi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan Keistimewaan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Keistimewaanpersen75.61 9Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi KeistimewaanBagian Organisasijumlah31.0 10Total Perangkat DaerahBagian Organisasijumlah41.0 11Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusunpersen100.0 12Jumlah bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusunBagian Organisasi1.0 13Jumlah target bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusunBagian Organisasi1.0 14persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertataBagian OrganisasiMengukur Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertatapersen100.0 15Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaanBagian Organisasi16.0 16Jumlah total perangkat daerahBagian Organisasi16.0 17Tingkat kematangan organisasi Perangkat DaerahBagian Organisasilevel atau tahapan perkembangan kapabilitas dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat kematangan ini diukur berdasarkan serangkaian indikator yang mencerminkan berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.predikatsangat tinggi (52) 18Nilai total kematangan organisasiBagian Organisasinilai2132.0 19Jumlah OPDBagian Organisasijumlah41.0 20Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusunpersen100.0 21Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusunBagian Organisasi1.0 22Jumlah target bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusunBagian Organisasi1.0 23Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelolaBagian OrganisasiMengukur kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuranpersen100.0 24Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviuBagian Organisasi41.0 25Jumlah total perangkat daerahBagian Organisasi41.0 26Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerjaBagian OrganisasiMengukur Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerjapersen100.0 27Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviuBagian Organisasi41.0 28Jumlah total perangkat daerahBagian Organisasi41.0 29Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusunpersen100.0 30Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusunBagian Organisasi1.0 31Jumlah target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusunBagian Organisasi1.0 32Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusunpersen100.0 33Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusunBagian Organisasi1.0 34Jumlah target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusunBagian Organisasi1.0 35Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publikBagian Organisasiproporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalanpersen100.0 36Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditindaklanjutiBagian OrganisasiIsu1.0 37Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian OrganisasiIsu1.0 38persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan pelayanan publik yang disusunpersen100.0 39Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusunBagian Organisasi1.0 40Jumlah target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusunBagian Organisasi1.0 41persentase Pelayanan publik yang dipantauBagian OrganisasiMengukur pelayanan publik yang dipantaupersen91.0 42Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatauBagian Organisasi33.0 43Jumlah total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakatBagian Organisasi36.0 44Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umumBagian Organisasiproporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalanpersen100.0 45Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditindaklanjutiBagian Organisasijumlah isu1.0 46Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian Organisasijumlah isu1.0 47persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusunBagian OrganisasiMengukur realisasi bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusunpersen100.0 48Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusunBagian Organisasi1.0 49Jumlah target bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusunBagian Organisasi1.0 50IKM BagorBagian Organisasiindeks88.46