1Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.rupiah2081465376488.07 2Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan.rupiah1021820743854.07 3Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.rupiah707504009321.0 4Retribusi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan.rupiah79608593487.0 5Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.rupiah37141086027.9 6Lain-lain PAD yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.rupiah197567055018.17 7Jumlah Pendapatan TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan Transferrupiah1059644632634.0 8Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan Transfer Pemerintah Pusatrupiah920670524149.0 9Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)rupiah55234099900.0 10Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)rupiah54399216900.0 11Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Sumber Daya AlamBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)rupiah834883000.0 12Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Ditentukan PenggunaannyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah57937714000.0 13Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Tidak ditentukan PenggunaannyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah633200437446.0 14Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah174298272803.0 15Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) FisikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah15690538253.0 16Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisikBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah158607734550.0 17Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah15715950000.0 18Insentif FiskalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah15715950000.0 19Jumlah Pendapatan Transfer Antar DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah123258158485.0 20Pendapatan Transfer Antar DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana Insentif Daerahrupiah123258158485.0 21Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPendapatan Bagi Hasilrupiah81773518885.0 22Bantuan KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBantuan Keuanganrupiah41484639600.0 23Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.rupiah0.0 24Pendapatan HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.rupiah0.0 25Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 26Jumlah Belanja OperasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Operasirupiah1803110421210.52 27Belanja PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Pegawairupiah795119557179.0 28Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Barang dan Jasarupiah891248086203.52 29Belanja HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus.rupiah103358220528.0 30Belanja Bantuan SosialBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.rupiah13384557300.0 31Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modalrupiah195402508388.0 32Belanja Modal TanahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Tanahrupiah1226995740.0 33Belanja Modal Peralatan dan MesinBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Peralatan dan Mesinrupiah81504130047.0 34Belanja Modal Gedung dan BangunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Gedung dan Bangunanrupiah60788652490.0 35Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan IrigasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasirupiah45509882228.0 36Belanja Modal Aset Tetap LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Aset Tetap Lainnyarupiah5757424068.0 37Belanja Modal Aset LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Modal Aset Lainnyarupiah615423815.0 38Jumlah Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Tidak Terdugarupiah3085531637.0 39Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Tidak Terdugarupiah3085531637.0 40Jumlah Belanja TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja Transferrupiah953189380.0 41Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/KotaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah234341000.0 42Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah ProvinsiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah718848380.0 43Surplos/DefisitBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah78913725872.55 44Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.rupiah2081465376488.07 45Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 46Jumlah Pembiayaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pembiayaan daerah di DIY pada tahun berkenaan.rupiah156633197733.01 47Jumlah Penerimaan PembiayaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.rupiah200676529733.01 48Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.rupiah200661254733.01 49Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman di DIY pada tahun berkenaan.rupiah15275000.0 50Jumlah Pengeluaran PembiayaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pengeluaran pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.rupiah44043332000.0 51Penyertaan Modal DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah di DIY pada tahun berkenaan.rupiah44043332000.0 52Pembiayaan NetttoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.rupiah156633197733.01 53Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.rupiah235546923605.56 54Jumlah Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah aset daerah yang dimiliki di DIY pada tahun berkenaan. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain.unit1524518.0 55Jumlah Aset Daerah Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.unit1487395.0 56Jumlah Aset Daerah Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.unit37123.0 57Nilai Aset/Barang DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai aset daerah adalah nilai perolehan aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang).rupiah8142105837678.99 58Nilai Aset/Barang Daerah Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.rupiah1257619489994.29 59Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.rupiah6884486347684.7 60Nilai PenyusutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai penyusutan aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai penyusutan aset adalah nilai aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang) yang susut.rupiah52839697648.0 61Nilai Penyusutan Aset BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai penyusutan aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.rupiah22053561823.0 62Nilai Penyusutan Aset Tidak BergerakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahNilai penyusutan aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.rupiah30786135825.0 63Opini PemeriksaanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dalam hal ini BPK.-n/a 64Rasio KemandirianBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah rasio kemandirian di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.persen96.43 65Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1021820743854.07 66Jumlah Pendapatan TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1059644632634.0 67Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pendapatan asli daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen51.03 68Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1021820743854.07 69Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2002551650615.52 70Persentase Pertumbuhan PADBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan pendapatan anggaran daerah terhadap belanja daerah di DIY dalam satu tahun.persen26.88 71Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1021820743854.07 72Jumlah Pendapatan Asli Daerah n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah805346120000.0 73Pelampauan Penerimaan PADBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Pelampauan Penerimaan PAD di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanpersen69631072643.07 74Pelampauan Lain-Lain PAD yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.persen14617505543.17 75Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.persen6.0 76Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah55234099900.0 77Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah920670524149.0 78Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen2.65 79Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah55234099900.0 80Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 81Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.persen2.76 82Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah55234099900.0 83Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 84Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan pendapatan dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak di wilayah kabupaten atau dalam satu tahun.persen4.54 85Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah55234099900.0 86Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah52835068000.0 87Persentase Pertumbuhan Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan dana perimbangan di satu wilayah kerja SIPD pada kurun waktu tertentu.persen-1.52 88Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah920670524149.0 89Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah934903824677.0 90Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana perimbangan terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen45.97 91Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah920670524149.0 92Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 93Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.persen75.07 94Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah691138151446.0 95Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah920670524149.0 96Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen33.2 97Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah691138151446.0 98Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 99Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen34.51 100Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah691138151446.0 101Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 102Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan dana alokasi umum di DIY dalam satu tahun.persen2.55 103Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah691138151446.0 104Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.rupiah673920861000.0 105Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.persen18.93 106Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.rupiah174298272803.0 107Jumlah Pendapatan Transfer Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.rupiah920670524149.0 108Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen8.37 109Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.rupiah174298272803.0 110Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 111Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana alokasi khusus terhadap total APBD di DIY.persen8.7 112Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.rupiah174298272803.0 113Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 114Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan.persen-16.26 115Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.rupiah174298272803.0 116Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.rupiah208147895677.0 117Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.rupiah138974108485.0 118Pendapatan HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.rupiah0.0 119Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah81773518885.0 120Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.rupiah15715950000.0 121Bantuan KeuanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.rupiah41484639600.0 122Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.persen58.84 123Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah81773518885.0 124Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah138974108485.0 125Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen3.93 126Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah81773518885.0 127Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 128Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen4.08 129Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah81773518885.0 130Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 131Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.persen-45.71 132Pendapatan Bagi HasilBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah81773518885.0 133Pendapatan Bagi Hasil n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah150610796469.0 134Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah di DIY pada tahun berkenaan.persen11.31 135Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah15715950000.0 136Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah138974108485.0 137Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahCapaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen0.76 138Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah15715950000.0 139Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 140Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.persen0.78 141Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah15715950000.0 142Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 143Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan dana penyesuaian dan otonomi khusus di DIY pada tahun berkenaan.persen-70.86 144Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah15715950000.0 145Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.rupiah53929174000.0 146Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pendapatan daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.persen103.94 147Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 148Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 149Persentase Pertumbuhan Total PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan total pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.persen-0.01 150Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 151Jumlah Pendapatan Daerah n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081580284914.3 152Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah2002551650615.52 153Belanja Tidak LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah851954784018.0 154Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah731173285173.0 155Belanja HibahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus.rupiah103358220528.0 156Belanja Bantuan SosialBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.rupiah13384557300.0 157Jumlah Belanja TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa di DIY pada tahun berkenaan.rupiah953189380.0 158Jumlah Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak terduga di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya.rupiah3085531637.0 159Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.rupiah1150596866597.52 160Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah63946272006.0 161Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah891248086203.52 162Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah195402508388.0 163Realisasi Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah731173285173.0 164Belanja Gaji dan TunjanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah383037533466.0 165Belanja Tambahan PenghasilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah294947302380.0 166Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDHBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah26295467507.0 167Belanja Pemungutan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah26892981820.0 168Realisasi Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.rupiah202025912481.0 169Belanja Beasiswa Pendidikan PNSBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah59450000.0 170Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah10995455544.0 171Belanja Premi Asuransi KesehatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah41029248170.0 172Belanja Makanan dan Minuman PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah47934630381.0 173Belanja Pakaian Dinas dan AtributnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1832159014.0 174Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari TertentuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah275275785.0 175Belanja Perjalanan DinasBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah18395563540.0 176Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan, dan Perlengkapan LainBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah81504130047.0 177Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.persen85.82 178Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah731173285173.0 179Belanja Tidak LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah851954784018.0 180Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen36.51 181Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah731173285173.0 182Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 183Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.persen2.14 184Belanja Tidak Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah731173285173.0 185Belanja Tidak Langsung Pegawai n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah715852070000.0 186Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.persen5.56 187Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah63946272006.0 188Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1150596866597.52 189Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen3.19 190Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah63946272006.0 191Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 192Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan belanja langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.persen-8.54 193Belanja Langsung PegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah63946272006.0 194Belanja Langsung Pegawai n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah69917200000.0 195Persentase Pertumbuhan Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.persen-7.0 196Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1150596866598.0 197Belanja Langsung n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1243392517948.0 198Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.persen77.0 199Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah891248086204.0 200Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1150596866598.0 201Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen45.0 202Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah891248086204.0 203Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650616.0 204Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan.persen2.0 205Belanja Barang dan JasaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah891248086204.0 206Belanja Barang dan Jasa n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah877250892537.0 207Rasio Belanja Modal terhadap Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja modal terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.persen17.0 208Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah195402508388.0 209Belanja LangsungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1150596866598.0 210Rasio Belanja Modal terhadap Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase belanja modal terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.persen10.0 211Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah195402508388.0 212Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 213Persentase Pertumbuhan Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan belanja modal di DIY pada tahun berkenaan.persen-34.04 214Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah195402508388.0 215Jumlah Belanja Modal n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah296224425411.0 216Sisa Penghematan Belanja atau Akibat LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya di DIY pada tahun berkenaan.rupiah173689596788.49 217Persentase Pertumbuhan Total BelanjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase pertumbuhan total belanja di DIY pada tahun berkenaan.persen-4.25 218Jumlah Belanja DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2002551650615.52 219Jumlah Belanja Daerah n-1Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.rupiah2091367191908.8 220Persentase PAD Terhadap PendapatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPersentase kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah.persen49.09 221Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1021820743854.07 222Jumlah Pendapatan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2081465376488.07 223Persentase SILPABadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen10.82 224Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah235546923605.56 225Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 226Persentase Belanja Pendidikan (20%)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen15 227Jumlah belanja urusan pendidikanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiahn/a 228Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 229Persentase Belanja Kesehatan (10%)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen15 230Jumlah belanja urusan kesehatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiahn/a 231Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 232Persentase Belanja OperasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen82.85 233Jumlah Belanja OperasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1803110421210.52 234Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 235Persentase Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen8.98 236Jumlah Belanja ModalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah195402508388.0 237Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 238Persentase Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen0.14 239Jumlah Belanja Tidak TerdugaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah3085531637.0 240Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 241Persentase Belanja TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpersen0.04 242Jumlah Belanja TransferBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah953189380.0 243Total APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah2176241247404.01 244Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahjenis25.0 245PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahjenis11.0 246RetribusiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahjenis14.0 247Jumlah Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.rupiah707504009321.0 248Pajak ReklameBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak reklame di DIY pada tahun berkenaan. Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.rupiah8584266282.0 249Pajak Penerangan JalanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak penerangan jalan di DIY pada tahun berkenaan. Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.rupiah0.0 250Pajak ParkirBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.rupiah0.0 251Pajak Air TanahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak air tanah di DIY pada tahun berkenaan. Pajak air tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.rupiah5949413296.0 252Pajak Sarang Burung WaletBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak sarang burung walet di DIY pada tahun berkenaan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.rupiah0.0 253Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.rupiah136654184900.0 254Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DIY pada tahun berkenaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan.rupiah77467520043.0 255Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah387765213400.0 256Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah66226763700.0 257Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah24856647700.0 258Pajak Sektor PariwisataBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan BLUD Taman Pintarrupiah339226055556.0 259BLUD Taman PintarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah14577113679.0 260Pajak HotelBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.rupiah200239988566.0 261Pajak RestoranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.rupiah111995107077.0 262Pajak HiburanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pajak atas penyelenggaraan hiburan, berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.rupiah12413846234.0 263Persentase PAD Sektor PariwisataBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah33.2 264Pajak Sektor PariwisataBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah339226055556.0 265Jumlah Pendapatan Asli DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah1021820743854.07 266Jumlah Retribusi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah79608593487.0 267Retribusi Jasa UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.rupiah47318353864.0 268Retribusi Pelayanan KesehatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanrupiah22079816002.0 269Retribusi Pelayanan Persampahan/KebersihanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 270Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MayatBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.rupiah0.0 271Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanrupiah7450457975.0 272Retribusi Pelayanan PasarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, serta kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.rupiah12402365927.0 273Retribusi Pengujian Kendaraan BermotorBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 274Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan KakusBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 275Retribusi Pengolahan Limbah CairBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 276Retribusi Pelayanan Tera/Tera UlangBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.rupiah0.0 277Retribusi Pelayanan KebersihanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah5385713960.0 278Retribusi Jasa UsahaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.rupiah29086067991.0 279Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah67463800.0 280Retribusi Pasar Grosir dan/atau PertokoanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanrupiah0.0 281Retribusi Tempat PelelanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.rupiah0.0 282Retribusi TerminalBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 283Retribusi Tempat Khusus ParkirBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 284Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/VillaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah61698226.0 285Retribusi Rumah Potong HewanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 286Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah RagaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 287Retribusi Penjualan Produksi Usaha DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 288Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah5885816390.0 289Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan JalanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah4315400219.0 290Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan TernakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah54705000.0 291Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan OlahragaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah11987260400.0 292Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah623744500.0 293Retribusi Pemanfaatan Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah6089979456.0 294Retribusi Perizinan TertentuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pemungutan terhadap kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.rupiah3204171632.0 295Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.rupiah0.0 296Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman BeralkoholBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaanrupiah0.0 297Retribusi Izin Gangguan (HO)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegahterjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.rupiah0.0 298Retribusi Izin TrayekBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 299Retribusi Izin Usaha PerikananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.rupiah0.0 300Retribusi Persetujuan Bangunan GedungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah3049677992.0 301Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah154493640.0 302Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per KemantrenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang97115.0 303Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang9061.0 304Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren JetisBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5556.0 305Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren GondokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8825.0 306Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren DanurejanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3919.0 307Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren GedongtengenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3910.0 308Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3630.0 309Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5818.0 310Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8743.0 311Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren KratonBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4062.0 312Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren GondomananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3108.0 313Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren PakualamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2159.0 314Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren MergangsanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7764.0 315Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren UmbulharjoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang21220.0 316Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren KotagedeBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang9340.0 317Jumlah Target Wajib PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3249.0 318Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang147.0 319Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan KricakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang21.0 320Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan KarangwaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang39.0 321Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang63.0 322Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan BenerBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang24.0 323Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren JetisBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang227.0 324Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan BumijoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang29.0 325Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan CokrodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang118.0 326Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan GowonganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang80.0 327Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren GondokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang501.0 328Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan DemanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang52.0 329Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan KotabaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang106.0 330Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan KlitrenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang94.0 331Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan BaciroBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang86.0 332Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan TerbanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang163.0 333Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren DanurejanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang231.0 334Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SuryatmajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang136.0 335Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan TegalpanggungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang40.0 336Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan BausasranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang55.0 337Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren GedongtengenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang313.0 338Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SosromenduranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang252.0 339Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PringgokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang61.0 340Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang95.0 341Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang61.0 342Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan NotoprajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang34.0 343Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang141.0 344Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang54.0 345Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang54.0 346Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang33.0 347Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang274.0 348Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang36.0 349Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang56.0 350Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang182.0 351Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren KratonBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang114.0 352Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PatehanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang23.0 353Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PanembahanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang76.0 354Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan KadipatenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang15.0 355Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren GondomananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang133.0 356Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan NgupasanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang96.0 357Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PrawirodirjanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang37.0 358Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren PakualamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang75.0 359Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PurwokinantiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang51.0 360Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan GunungketurBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang24.0 361Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren MergangsanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang338.0 362Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PakuncenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang31.0 363Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang124.0 364Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PatangpuluhanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang183.0 365Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren UmbulharjoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang570.0 366Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SemakiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang48.0 367Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan MujamujuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang143.0 368Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan TahunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang25.0 369Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan WarungbotoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang83.0 370Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PandeyanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang105.0 371Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan SorosutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang118.0 372Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan GiwanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang48.0 373Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren KotagedeBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang90.0 374Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan RejowinangunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang57.0 375Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PrengganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang25.0 376Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan PurbayanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8.0 377Jumlah Wajib Pajak yang MelunasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2332.0 378Jumlah Wajib Pajak Kemantren TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang114.0 379Jumlah Wajib Pajak Kelurahan KricakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang18.0 380Jumlah Wajib Pajak Kelurahan KarangwaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang33.0 381Jumlah Wajib Pajak Kelurahan TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang44.0 382Jumlah Wajib Pajak Kelurahan BenerBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang19.0 383Jumlah Wajib Pajak Kemantren JetisBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang175.0 384Jumlah Wajib Pajak Kelurahan BumijoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang24.0 385Jumlah Wajib Pajak Kelurahan CokrodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang89.0 386Jumlah Wajib Pajak Kelurahan GowonganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang62.0 387Jumlah Wajib Pajak Kemantren GondokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang420.0 388Jumlah Wajib Pajak Kelurahan DemanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang46.0 389Jumlah Wajib Pajak Kelurahan KotabaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang102.0 390Jumlah Wajib Pajak Kelurahan KlitrenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang75.0 391Jumlah Wajib Pajak Kelurahan BaciroBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang61.0 392Jumlah Wajib Pajak Kelurahan TerbanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang136.0 393Jumlah Wajib Pajak Kemantren DanurejanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang147.0 394Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SuryatmajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang88.0 395Jumlah Wajib Pajak Kelurahan TegalpanggungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang25.0 396Jumlah Wajib Pajak Kelurahan BausasranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang34.0 397Jumlah Wajib Pajak Kemantren GedongtengenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang272.0 398Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SosromenduranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang216.0 399Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PringgokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang56.0 400Jumlah Wajib Pajak Kemantren NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang67.0 401Jumlah Wajib Pajak Kelurahan NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang43.0 402Jumlah Wajib Pajak Kelurahan NotoprajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang24.0 403Jumlah Wajib Pajak Kemantren WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang88.0 404Jumlah Wajib Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang30.0 405Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang37.0 406Jumlah Wajib Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang21.0 407Jumlah Wajib Pajak Kemantren MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang189.0 408Jumlah Wajib Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang22.0 409Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang32.0 410Jumlah Wajib Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang135.0 411Jumlah Wajib Pajak Kemantren KratonBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang56.0 412Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PatehanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang13.0 413Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PanembahanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang34.0 414Jumlah Wajib Pajak Kelurahan KadipatenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang9.0 415Jumlah Wajib Pajak Kemantren GondomananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang105.0 416Jumlah Wajib Pajak Kelurahan NgupasanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang79.0 417Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PrawirodirjanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang26.0 418Jumlah Wajib Pajak Kemantren PakualamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang56.0 419Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PurwokinantiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang38.0 420Jumlah Wajib Pajak Kelurahan GunungketurBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang18.0 421Jumlah Wajib Pajak Kemantren MergangsanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang240.0 422Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PakuncenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang16.0 423Jumlah Wajib Pajak Kelurahan WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang86.0 424Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PatangpuluhanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang138.0 425Jumlah Wajib Pajak Kemantren UmbulharjoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang347.0 426Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SemakiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang40.0 427Jumlah Wajib Pajak Kelurahan MujamujuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang90.0 428Jumlah Wajib Pajak Kelurahan TahunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6.0 429Jumlah Wajib Pajak Kelurahan WarungbotoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang36.0 430Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PandeyanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang69.0 431Jumlah Wajib Pajak Kelurahan SorosutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang71.0 432Jumlah Wajib Pajak Kelurahan GiwanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang35.0 433Jumlah Wajib Pajak Kemantren KotagedeBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang56.0 434Jumlah Wajib Pajak Kelurahan RejowinangunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang39.0 435Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PrengganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang13.0 436Jumlah Wajib Pajak Kelurahan PurbayanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4.0 437Target Penetapan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang166651267997.0 438Target Penetapan Pajak Kemantren TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang10589062258.0 439Target Penetapan Pajak Kelurahan KricakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2520677949.0 440Target Penetapan Pajak Kelurahan KarangwaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3652996062.0 441Target Penetapan Pajak Kelurahan TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3033307586.0 442Target Penetapan Pajak Kelurahan BenerBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1382080661.0 443Target Penetapan Pajak Kemantren JetisBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang17367225691.0 444Target Penetapan Pajak Kelurahan BumijoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3467962798.0 445Target Penetapan Pajak Kelurahan CokrodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6773891348.0 446Target Penetapan Pajak Kelurahan GowonganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7125371545.0 447Target Penetapan Pajak Kemantren GondokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang35378161216.0 448Target Penetapan Pajak Kelurahan DemanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5498313222.0 449Target Penetapan Pajak Kelurahan KotabaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang10406577307.0 450Target Penetapan Pajak Kelurahan KlitrenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5197277030.0 451Target Penetapan Pajak Kelurahan BaciroBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3582634898.0 452Target Penetapan Pajak Kelurahan TerbanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang10693358759.0 453Target Penetapan Pajak Kemantren DanurejanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7474044648.0 454Target Penetapan Pajak Kelurahan SuryatmajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4643436814.0 455Target Penetapan Pajak Kelurahan TegalpanggungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang870367999.0 456Target Penetapan Pajak Kelurahan BausasranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1960239835.0 457Target Penetapan Pajak Kemantren GedongtengenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang10321013881.0 458Target Penetapan Pajak Kelurahan SosromenduranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8034509593.0 459Target Penetapan Pajak Kelurahan PringgokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2286504288.0 460Target Penetapan Pajak Kemantren NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4212430945.0 461Target Penetapan Pajak Kelurahan NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2590271465.0 462Target Penetapan Pajak Kelurahan NotoprajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1622159480.0 463Target Penetapan Pajak Kemantren WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang11275548686.0 464Target Penetapan Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4730277911.0 465Target Penetapan Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2503843107.0 466Target Penetapan Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4041427668.0 467Target Penetapan Pajak Kemantren MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang9555403313.0 468Target Penetapan Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2542254184.0 469Target Penetapan Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2175605375.0 470Target Penetapan Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4837543754.0 471Target Penetapan Pajak Kemantren KratonBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2868049008.0 472Target Penetapan Pajak Kelurahan PatehanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang728766767.0 473Target Penetapan Pajak Kelurahan PanembahanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1332682136.0 474Target Penetapan Pajak Kelurahan KadipatenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang806600105.0 475Target Penetapan Pajak Kemantren GondomananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang9641055681.0 476Target Penetapan Pajak Kelurahan NgupasanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6896040650.0 477Target Penetapan Pajak Kelurahan PrawirodirjanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2745015031.0 478Target Penetapan Pajak Kemantren PakualamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3257793740.0 479Target Penetapan Pajak Kelurahan PurwokinantiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1747425630.0 480Target Penetapan Pajak Kelurahan GunungketurBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1510368110.0 481Target Penetapan Pajak Kemantren MergangsanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6043395968.0 482Target Penetapan Pajak Kelurahan PakuncenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2355530815.0 483Target Penetapan Pajak Kelurahan WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2414215584.0 484Target Penetapan Pajak Kelurahan PatangpuluhanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1273649569.0 485Target Penetapan Pajak Kemantren UmbulharjoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang30186414560.0 486Target Penetapan Pajak Kelurahan SemakiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1065023894.0 487Target Penetapan Pajak Kelurahan MujamujuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang11246275293.0 488Target Penetapan Pajak Kelurahan TahunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1971393341.0 489Target Penetapan Pajak Kelurahan WarungbotoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2824225466.0 490Target Penetapan Pajak Kelurahan PandeyanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4656057877.0 491Target Penetapan Pajak Kelurahan SorosutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5824385284.0 492Target Penetapan Pajak Kelurahan GiwanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2599053405.0 493Target Penetapan Pajak Kemantren KotagedeBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8481668402.0 494Target Penetapan Pajak Kelurahan RejowinangunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5571494757.0 495Target Penetapan Pajak Kelurahan PrengganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1903665143.0 496Target Penetapan Pajak Kelurahan PurbayanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1006508502.0 497Realisasi Penetapan PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang136608544850.0 498Realisasi Penetapan Pajak Kemantren TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8780103614.0 499Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan KricakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2239372722.0 500Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan KarangwaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3004042352.0 501Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan TegalrejoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2700585718.0 502Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan BenerBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang836102822.0 503Realisasi Penetapan Pajak Kemantren JetisBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang15289511756.0 504Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan BumijoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2893447401.0 505Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan CokrodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6370525942.0 506Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan GowonganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6025538413.0 507Realisasi Penetapan Pajak Kemantren GondokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang30285929898.0 508Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan DemanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5077087758.0 509Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan KotabaruBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8717220756.0 510Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan KlitrenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4724794855.0 511Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan BaciroBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3012969288.0 512Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan TerbanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8753857241.0 513Realisasi Penetapan Pajak Kemantren DanurejanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6666889657.0 514Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SuryatmajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4406583582.0 515Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan TegalpanggungBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang772980678.0 516Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan BausasranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1487325397.0 517Realisasi Penetapan Pajak Kemantren GedongtengenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8874941625.0 518Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SosromenduranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang6862821391.0 519Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PringgokusumanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2012120234.0 520Realisasi Penetapan Pajak Kemantren NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2977428802.0 521Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan NgampilanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1821380117.0 522Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan NotoprajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1156048685.0 523Realisasi Penetapan Pajak Kemantren WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4500325140.0 524Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang860509110.0 525Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1965751384.0 526Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1674064646.0 527Realisasi Penetapan Pajak Kemantren MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7746958450.0 528Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan GedongkiwoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2351492665.0 529Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SuryaodiningratanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1567038636.0 530Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan MantrijeronBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3828427149.0 531Realisasi Penetapan Pajak Kemantren KratonBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2366015123.0 532Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PatehanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang676402385.0 533Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PanembahanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1022218825.0 534Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan KadipatenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang667393913.0 535Realisasi Penetapan Pajak Kemantren GondomananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7363119883.0 536Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan NgupasanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang5395176563.0 537Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PrawirodirjanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1967943320.0 538Realisasi Penetapan Pajak Kemantren PakualamanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2415088640.0 539Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PurwokinantiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1488037736.0 540Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan GunungketurBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang927050904.0 541Realisasi Penetapan Pajak Kemantren MergangsanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8925458507.0 542Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PakuncenBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1243376528.0 543Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan WirobrajanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3216011077.0 544Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PatangpuluhanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4466070902.0 545Realisasi Penetapan Pajak Kemantren UmbulharjoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang23360230976.0 546Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SemakiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1220294698.0 547Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan MujamujuBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang8602440693.0 548Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan TahunanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1525125683.0 549Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan WarungbotoBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2116602949.0 550Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PandeyanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang3590252999.0 551Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan SorosutanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4136186306.0 552Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan GiwanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang2169327648.0 553Realisasi Penetapan Pajak Kemantren KotagedeBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang7056542779.0 554Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan RejowinangunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang4734261859.0 555Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PrengganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang1489129374.0 556Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan PurbayanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang833151546.0 557Pagu Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahrupiah929810639000.0 558Pagu Dana Alokasi KhususBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi khusus. di DIY pada tahun berkenaan.rupiah178168019000.0 559Pagu Dana Alokasi UmumBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan.rupiah691208254000.0 560Pagu Dana Bagi Hasil PajakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan.rupiah59599664000.0 561Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan.rupiah834702000.0 562Pelampauan Penerimaan Dana PerimbanganBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah pelampauan penerimaan dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.rupiah0.0 563BLUD Kabupaten/Kota yang DibinaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlembaga23.0 564Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan VerifikasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen23680.0 565Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer LainnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen25.0 566Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan BankBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen2.0 567Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen6.0 568Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen12.0 569Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi KasBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen1.0 570Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen7.0 571Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen12.0 572Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen102175.0 573Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen1.0 574Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen181.0 575Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen3547.0 576Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi TerkaitBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen12.0 577Dokumen KUA dan PPAS yang DisusunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen2.0 578Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang DisusunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen2.0 579Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang AnggaranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen7.0 580DPA- SKPD yang DiverifikasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen41.0 581Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-A "Sangat Baik" 582Kebijakan Pengelolaan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen3.0 583Layanan dan Konsultasi Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlayanan42.968 584Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan12.0 585Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan12.0 586Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan4.0 587Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan1.0 588Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan200661254733.0 589Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan12.0 590Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan5.0 591Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan12.0 592Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang TerkonsolidasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan65.0 593Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan18.0 594Laporan Penatausahaan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan2.0 595Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan SemesteranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan17.0 596Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahlaporan23.0 597Nilai IPKD di Kota YogyakartaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahskor72,41 598Rata-rata Nilai IPKD di IndonesiaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahskorn/a 599Penetapan APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahtepat waktu/tidak tepat waktuTepat 600Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/KotaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang41.0 601Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/KotaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang51.0 602Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahorang41.0 603Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen5.0 604Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBDBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen4.0 605Perubahan DPA-SKPD yang DiverifikasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen41.0 606Perubahan RKA-SKPD yang DiverifikasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen43.0 607Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub KegiatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen5.0 608Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen2.0 609Rencana Kebutuhan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen1.0 610RKA-SKPD yang DiverifikasiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen43.0 611Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen1.0 612Standar Harga yang DisusunBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdokumen5.0 613Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerahdokumen2.0 614Dokumen Ketetapan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerahdokumen112058.0 615Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerahlaporan12.0 616Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerahlaporan2.0 617Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak DaerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerahdokumen6.0 618Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nyaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahJumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nyaobyek pajak80.0