{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Kode DSSD","type":"text"},{"id":"Uraian DSSD","type":"text"},{"id":"Definisi Operasional","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"1.03.000086","Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku","Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [2,2,"1.03.000087","Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya","Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [3,3,"1.03.000088","Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa","Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [4,4,"1.03.000089","Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun","Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [5,5,"1.03.000367","Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan","Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [6,6,"1.03.000373","Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)","&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","0.0"],
    [7,7,"1.03.000443","Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan","Kajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013&","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [8,8,"1.03.000543","Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan","Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","conveyor: 5 unit\ntimbangan besar: 1 unit\ncacah pilah : 2 unit\ncacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit\nmesin gibrik screw dan panel: 3 unit\nconveyor feeder 2 unit\nconveyor pemilah 2 unit\nember organik: 1469 unit"],
    [9,9,"1.03.000546","Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan","Sarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","92.0"],
    [10,10,"1.03.910184","Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST","Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPST","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [11,11,"1.03.910185","Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST","Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPST","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [12,12,"1.03.910186","Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan","Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [13,13,"1.03.910187","Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan","Sarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [14,14,"1.03.910188","Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah","Sarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindi","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [15,15,"1.03.910189","Jumlah Masyarakat","Masyarakat adalah orang/individu/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [16,16,"1.03.910190","Jumlah Pengelola Persampahan","Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana dalam kegiatan persampahan","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","n/a"],
    [17,17,"1.03.910192","Jumlah Dokumen RTBL","Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [18,18,"1.03.910195","Kapasitas perencanaan TPA","Kapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [19,19,"1.03.910196","Kapasitas TPA terpakai","Kapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [20,20,"1.03.910197","Fasilitas penunjang TPA","Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA","Dinas Lingkungan Hidup","Paket","n/a"],
    [21,21,"1.03.910198","Kapasitas perencanaan TPST","Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [22,22,"1.03.910199","Kapasitas TPST terpakai","Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [23,23,"1.03.910200","Kapasitas perencanaan SPA","Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [24,24,"1.03.910201","Kapasitas SPA terpakai","Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [25,25,"1.03.910202","Kapasitas perencanaan TPS3R","Kapasitas perencanaan TPS3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [26,26,"1.03.910203","Kapasitas TPS3R terpakai","Kapasitas TPS3R terpakai adalah kapasitas TPS3R yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [27,27,"1.03.910204","Kapasitas TPS","Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [28,28,"1.03.910205","Jumlah TPA","TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [29,29,"1.03.910206","Kapasitas TPS terpakai","Kapasitas TPS terpakai adalah kapasitas TPS yang telah terpakai untuk memproses pengumpulan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [30,30,"1.03.910207","Jumlah KK terlayani","Jumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluarga","Dinas Lingkungan Hidup","KK","n/a"],
    [31,31,"1.03.910224","Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan","Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan persampahan","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok Masyarakat","n/a"],
    [32,32,"1.03.910225","Kapasitas perencanaan TPS","Kapasitas perencanaan TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS memproses pengumpulan sampah sesuai desain perencanaan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton/hari","n/a"],
    [33,33,"1.03.910226","Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan","Jakstrada Persampahan Kab/Kota adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kab/kota yang terpadu dan berkelanjutan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [34,34,"2.11.000001","Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1","Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [35,35,"2.11.000004","Data Capaian IKLH Per tahun","Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","113.56"],
    [36,36,"2.11.000005","Data contoh uji","Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu","Dinas Lingkungan Hidup","Data","1157.0"],
    [37,37,"2.11.000006","Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD","Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [38,38,"2.11.000007","Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS","Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [39,39,"2.11.000009","Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD","Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [40,40,"2.11.000010","Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP","Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [41,41,"2.11.000011","Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP","Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [42,42,"2.11.000012","Data hasil Validasi KLHS","a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [43,43,"2.11.000013","Data hasil Validasi KLHS RPJMD","Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [44,44,"2.11.000014","Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota","Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [45,45,"2.11.000016","Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada","Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran","Dinas Lingkungan Hidup","Data","n/a"],
    [46,46,"2.11.000018","data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota","Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [47,47,"2.11.000019","Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan","Tersedianya identifikasi TPB","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [48,48,"2.11.000020","Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH","a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [49,49,"2.11.000021","Data pengujian parameter kualitas lingkungan","Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu","Dinas Lingkungan Hidup","Data","1157.0"],
    [50,50,"2.11.000022","Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan","Tersedianya rumusan skenario TPB","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","0.0"],
    [51,51,"2.11.000023","Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi","1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [52,52,"2.11.000024","Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup","Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [53,53,"2.11.000026","Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1","Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [54,54,"2.11.000028","Dokumen DIKPLHD","Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","1.0"],
    [55,55,"2.11.000029","Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup","Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","2.0"],
    [56,56,"2.11.000030","Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)","Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [57,57,"2.11.000033","Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting","1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","2.0"],
    [58,58,"2.11.000034","Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview","1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","2.0"],
    [59,59,"2.11.000036","Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan","Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [60,60,"2.11.000037","Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun","1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","1.0"],
    [61,61,"2.11.000039","Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota","Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [62,62,"2.11.000041","Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun","Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [63,63,"2.11.000043","Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun","Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [64,64,"2.11.000044","Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1","Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","26.0"],
    [65,65,"2.11.000046","Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah","tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","519.0"],
    [66,66,"2.11.000048","Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Aduan","3.0"],
    [67,67,"2.11.000049","ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1","Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","n/a"],
    [68,68,"2.11.000050","Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat","Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Publikasi","n/a"],
    [69,69,"2.11.000051","Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan","Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","340.0"],
    [70,70,"2.11.000052","Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","0.0"],
    [71,71,"2.11.000056","Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","0.0"],
    [72,72,"2.11.000058","Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan","Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","n/a"],
    [73,73,"2.11.000060","Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses","Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Izin/persetujuan","n/a"],
    [74,74,"2.11.000062","Kebijakan/data informasi terkait RPPLH","Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [75,75,"2.11.000063","Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [76,76,"2.11.000066","Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah","1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","n/a"],
    [77,77,"2.11.000067","Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah","Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [78,78,"2.11.000068","Kegiatan pengurangan sampah","1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","n/a"],
    [79,79,"2.11.000069","Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir","Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","519.0"],
    [80,80,"2.11.000070","Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan","1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","706.0"],
    [81,81,"2.11.000071","Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan","Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","n/a"],
    [82,82,"2.11.000072","Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH","Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","n/a"],
    [83,83,"2.11.000074","Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH","Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan","Dinas Lingkungan Hidup","Kelompok","n/a"],
    [84,84,"2.11.000075","Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Dinas Lingkungan Hidup","Keluarga","n/a"],
    [85,85,"2.11.000076","Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan","Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [86,86,"2.11.000078","Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota","Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","340.0"],
    [87,87,"2.11.000080","Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [88,88,"2.11.000081","Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [89,89,"2.11.000083","Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan","dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [90,90,"2.11.000084","Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [91,91,"2.11.000086","Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan","Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [92,92,"2.11.000090","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi","1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [93,93,"2.11.000092","Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [94,94,"2.11.000093","Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH","Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [95,95,"2.11.000095","Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan","1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [96,96,"2.11.000096","Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan","a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [97,97,"2.11.000097","Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan","1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [98,98,"2.11.000098","Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut","Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","3.0"],
    [99,99,"2.11.000099","Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan","Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","1.0"],
    [100,100,"2.11.000100","Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota","Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","10.0"],
    [101,101,"2.11.000102","Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor","Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [102,102,"2.11.000104","Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3","Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","11.0"],
    [103,103,"2.11.000105","Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat","Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [104,104,"2.11.000106","Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup","Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [105,105,"2.11.000107","Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup","Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Lembaga","706 bank sampah\n217 sekolah berwawasan lingkungan dan adiwiyata\n115 kampung proklim"],
    [106,106,"2.11.000108","Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting","Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan","Dinas Lingkungan Hidup","Lembaga","1038.0"],
    [107,107,"2.11.000110","Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi","Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [108,108,"2.11.000111","Lokasi pelaksanaan remediasi","Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [109,109,"2.11.000112","Lokasi pelaksanaan Restorasi","Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [110,110,"2.11.000113","Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup","Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [111,111,"2.11.000114","Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota","Data lokasi proklim di kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","115.0"],
    [112,112,"2.11.000116","Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","n/a"],
    [113,113,"2.11.000118","Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","88.02"],
    [114,114,"2.11.000120","Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","n/a"],
    [115,115,"2.11.000122","Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","76.7"],
    [116,116,"2.11.000124","Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup","Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [117,117,"2.11.000125","Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH","Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH","Dinas Lingkungan Hidup","Entitas","n/a"],
    [118,118,"2.11.000126","Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup","Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Entitas","n/a"],
    [119,119,"2.11.000127","Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat","Dinas Lingkungan Hidup","Materi","n/a"],
    [120,120,"2.11.000128","Nilai IKA n-1","Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","33.57"],
    [121,121,"2.11.000129","Nilai IKAL n-1","Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","n/a"],
    [122,122,"2.11.000130","Nilai IKLH n-1","Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","55.53"],
    [123,123,"2.11.000131","Nilai IKTL n-1","Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","31.03"],
    [124,124,"2.11.000132","Nilai IKU n-1","Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","89.16"],
    [125,125,"2.11.000133","Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup","Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [126,126,"2.11.000135","Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Aduan","n/a"],
    [127,127,"2.11.000136","Permohonan kelayakan lingkungan hidup","Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [128,128,"2.11.000139","Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak","Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [129,129,"2.11.000140","Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses","Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [130,130,"2.11.000141","Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses","Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","7.0"],
    [131,131,"2.11.000142","Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak","Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [132,132,"2.11.000143","Persetujuan lingkungan hidup","data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","190.0"],
    [133,133,"2.11.000144","Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1","persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","persetujuan","190.0"],
    [134,134,"2.11.000146","PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD","Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","4.0"],
    [135,135,"2.11.000147","PPLHD Eksisting","Data PPLHD yang aktif","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","4.0"],
    [136,136,"2.11.000148","PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas","Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","4.0"],
    [137,137,"2.11.000149","PPLHD yang dibutuhkan","Data kebutuhan PPLHD","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","4.0"],
    [138,138,"2.11.000150","Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Data rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Rekomendasi","n/a"],
    [139,139,"2.11.000151","Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [140,140,"2.11.000152","Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","42.0"],
    [141,141,"2.11.000153","RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","66.0"],
    [142,142,"2.11.000155","Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola","Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [143,143,"2.11.000156","Sarana dan prasarana pemilahan sampah","1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","conveyor: 5 unit\ntimbangan besar: 1 unit\ncacah pilah : 2 unit\ncacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit\nmesin gibrik screw dan panel: 3 unit\nconveyor feeder 2 unit\nconveyor pemilah 2 unit\nember organik: 1469 unit"],
    [144,144,"2.11.000158","Sarana dan prasarana pengangkutan sampah","1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","kendaraan roda tiga: 41 unit\npick up: 4 unit\namroll: 6 unit\ndumptruck: 27 unit\ncompactor: 20 unit"],
    [145,145,"2.11.000159","Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting","1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [146,146,"2.11.000160","Sarana dan prasarana pengumpulan sampah","1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","TPS: 4\nDepo: 13"],
    [147,147,"2.11.000163","Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","2.0"],
    [148,148,"2.11.000165","Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)","Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut","Dinas Lingkungan Hidup","Titik","23.0"],
    [149,149,"2.11.000174","Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali","1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","0.28 ton/hari"],
    [150,150,"2.11.000175","Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan","1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","185.5 ton/hari"],
    [151,151,"2.11.000176","Volume timbulan sampah yang diolah","1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","139.62 ton/hari"],
    [152,152,"2.11.000177","Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA","1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","56.96 ton/hari"],
    [153,153,"2.11.000179","Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst","Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [154,154,"2.11.000181","Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara","Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [155,155,"2.11.000186","Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup","Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [156,156,"2.11.000187","Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)","Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [157,157,"2.11.000189","Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun","1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","2.0"],
    [158,158,"2.11.000191","Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun","Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","1.0"],
    [159,159,"2.11.000192","Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi","1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [160,160,"2.11.000193","Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan","Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha","0.0"],
    [161,161,"2.11.000195","Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Aduan","n/a"],
    [162,162,"2.11.000197","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","n/a"],
    [163,163,"2.11.000200","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","n/a"],
    [164,164,"2.11.000201","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan","data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan","Dinas Lingkungan Hidup","Izin","n/a"],
    [165,165,"2.11.000205","Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota","Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Perkara","n/a"],
    [166,166,"2.11.000207","Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota","Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [167,167,"2.11.000208","Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota","Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [168,168,"2.11.000209","Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","5.0"],
    [169,169,"2.11.000211","Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan","Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","n/a"],
    [170,170,"2.11.000213","Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan","Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","n/a"],
    [171,171,"2.11.000215","Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan","Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Kegiatan","n/a"],
    [172,172,"2.11.000217","Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi","Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","3.0"],
    [173,173,"2.11.000218","Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota","Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [174,174,"2.11.000220","Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah","1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","1.0"],
    [175,175,"2.11.000221","Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [176,176,"2.11.000224","Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [177,177,"2.11.000225","Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi","Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [178,178,"2.11.000226","Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi","Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [179,179,"2.11.000227","Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [180,180,"2.11.000230","Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut","Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","3.0"],
    [181,181,"2.11.000231","Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut","Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [182,182,"2.11.000232","Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota","Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [183,183,"2.11.000234","Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.","Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","2.0"],
    [184,184,"2.11.000236","Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota","Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [185,185,"2.11.000238","Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting","Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan","Dinas Lingkungan Hidup","Lembaga","1038.0"],
    [186,186,"2.11.000241","Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","4.0"],
    [187,187,"2.11.000243","Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi","Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [188,188,"2.11.000244","Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi","Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [189,189,"2.11.000245","Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi","Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh","Dinas Lingkungan Hidup","Lokasi","n/a"],
    [190,190,"2.11.000246","Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup","Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","45 kelurahan\n234 sekolah setingkat SD/SMP"],
    [191,191,"2.11.000247","Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota","Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Perkara","n/a"],
    [192,192,"2.11.000250","Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani","Dinas Lingkungan Hidup","Aduan","n/a"],
    [193,193,"2.11.000251","Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD","Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [194,194,"2.11.000252","Jumlah PPLHD Eksisting","Tersedianya data PPLHD yang aktif","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [195,195,"2.11.000253","Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas","Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [196,196,"2.11.000254","Jumlah PPLHD yang dibutuhkan","Tersedianya data kebutuhan PPLHD","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [197,197,"2.11.000255","Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya","Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [198,198,"2.11.000256","Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani","","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [199,199,"2.11.000257","Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota","Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [200,200,"2.11.000259","Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi","1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","Pemilahan dan Pengolahan\nconveyor: 5 unit\ntimbangan besar: 1 unit\ncacah pilah : 2 unit\ncacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit\nmesin gibrik screw dan panel: 3 unit\nconveyor feeder 2 unit\nconveyor pemilah 2 unit\nember organik: 1469 unit\nmodul RDF: 3 unit\nInsinerator: 7 unit\nTPS: 4 unit\nDepo: 13 unit\nUPS Non Thermal: 3 unit\nUPS Thermal: 2 Unit\nUPS Gabungan (Thermal dan Non Thermal) : 1 unit\n\nPengangkutan\nkendaraan roda tiga: 41 unit\npick up: 4 unit\namroll: 6 unit\ndumptruck: 27 unit\ncompactor: 20 unit"],
    [201,201,"2.11.000260","Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia","tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [202,202,"2.11.000261","Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan","Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [203,203,"2.11.000262","Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting","Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [204,204,"2.11.000263","Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan","Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [205,205,"2.11.000264","Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting","Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [206,206,"2.11.000265","Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya","1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [207,207,"2.11.000266","Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Dinas Lingkungan Hidup","Perkara","n/a"],
    [208,208,"2.11.000268","Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)","Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut","Dinas Lingkungan Hidup","Titik","23.0"],
    [209,209,"2.11.000269","Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","0.0"],
    [210,210,"2.11.000271","Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","M²","320400.0"],
    [211,211,"2.11.000273","Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","n/a"],
    [212,212,"2.11.000275","Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","n/a"],
    [213,213,"2.11.000277","Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota","Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.","Dinas Lingkungan Hidup","Ha","n/a"],
    [214,214,"2.11.000279","Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)","Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya","Dinas Lingkungan Hidup","Poin","n/a"],
    [215,215,"2.11.000280","Persentase luas layanan pengumpulan sampah","1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)","Dinas Lingkungan Hidup","%","n/a"],
    [216,216,"2.11.000281","Tersusunnya dokumen IKLH","Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [217,217,"2.11.000282","Tersusunnya dokumen IKPLHD","Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","1.0"],
    [218,218,"2.11.000283","Tersusunnya dokumen SLHD","Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [219,219,"2.11.000286","Volume sampah yang didaur ulang","1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","45.598 ton/hari"],
    [220,220,"2.11.000287","Volume sampah yang dimanfaatkan kembali","tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [221,221,"2.11.000288","Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional","1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","56.96 ton/hari"],
    [222,222,"2.11.000289","Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya","1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","242.45 ton/hari"],
    [223,223,"2.11.000290","Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan","1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [224,224,"2.11.000296","Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani","Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [225,225,"2.11.000297","Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [226,226,"2.11.000298","Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan","Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [227,227,"2.11.000300","&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan","Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [228,228,"2.11.000301","Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [229,229,"2.11.000302","Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan","Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha","n/a"],
    [230,230,"2.11.000303","laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya","laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [231,231,"2.11.000305","Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [232,232,"2.11.000306","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","Data dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha/Kegiatan","n/a"],
    [233,233,"2.11.000307","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota","Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha/Kegiatan","n/a"],
    [234,234,"2.11.000308","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan","Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha/Kegiatan","n/a"],
    [235,235,"2.11.000310","Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan","Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha/Kegiatan","n/a"],
    [236,236,"2.11.000311","Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota","Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [237,237,"2.11.000313","Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [238,238,"2.11.000314","Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup","Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [239,239,"2.11.000317","Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan","Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [240,240,"2.11.000318","Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan","Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha","n/a"],
    [241,241,"2.11.000319","Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting","Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [242,242,"2.11.000320","Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah","Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [243,243,"2.11.000321","Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada","Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [244,244,"2.11.000322","Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup","a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [245,245,"2.11.000323","Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia","Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [246,246,"2.11.000324","Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi","data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Unit","n/a"],
    [247,247,"2.11.000325","Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup","Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [248,248,"2.11.000326","jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola","data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [249,249,"2.11.000327","Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah","tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.","Dinas Lingkungan Hidup","Badan Usaha","n/a"],
    [250,250,"2.11.000328","Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus","Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [251,251,"2.11.000329","jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah","tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [252,252,"2.11.000330","Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut","Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [253,253,"2.11.000331","sesuai dengan kewenangannya","Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [254,254,"2.11.000332","Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH","Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan / Dokumen","n/a"],
    [255,255,"2.11.000335","1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)","Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [256,256,"2.11.000336","Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)","Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [257,257,"2.11.000337","Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [258,258,"2.11.000338","Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [259,259,"2.11.000339","Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [260,260,"2.11.000340","&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan","Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [261,261,"2.11.000341","Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan","Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan","n/a"],
    [262,262,"2.11.000342","Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya","Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Usaha","n/a"],
    [263,263,"2.11.000343","Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik","Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan / Dokumen","n/a"],
    [264,264,"2.11.000344","Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan","Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [265,265,"2.11.000345","Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan","Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.","Dinas Lingkungan Hidup","Orang","n/a"],
    [266,266,"2.11.000346","Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS","Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS","Dinas Lingkungan Hidup","Sekolah","127 sekolah Adiwiyata"],
    [267,267,"2.11.000347","Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya","Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.","Dinas Lingkungan Hidup","Sanksi","n/a"],
    [268,268,"2.11.000348","Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup","Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.","Dinas Lingkungan Hidup","","n/a"],
    [269,269,"2.11.000349","Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis","Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis","Dinas Lingkungan Hidup","Laporan / Dokumen","n/a"],
    [270,270,"2.11.000350","Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali","Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [271,271,"2.11.000351","Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya","Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [272,272,"2.11.000352","jumlah tonase sampah yang didaur ulang","Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [273,273,"2.11.000353","Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah","Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Dokumen","n/a"],
    [274,274,"2.11.000354","Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah","Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [275,275,"2.11.000355","Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah","Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah","Dinas Lingkungan Hidup","","n/a"],
    [276,276,"2.11.000357","Timbulan Sampah Harian","Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"],
    [277,277,"2.11.000358","Timbulan Sampah Tahunan","Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan","Dinas Lingkungan Hidup","Ton","n/a"]
]}