_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	1.03.000005	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan dan Lingkungan	3.0
2	2	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan dan Lingkungan	n/a
3	3	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	1019.0
4	4	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	1103.0
5	5	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
6	6	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
7	7	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
8	8	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
9	9	1.03.000084	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	7.0
10	10	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
11	11	1.03.000112	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
12	12	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
13	13	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
14	14	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
15	15	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
16	16	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
17	17	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3.0
18	18	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	KM	54.4793
19	19	1.03.000249	Panjang Jalan	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	KM	233,21
20	20	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	KM	12.69662
21	21	1.03.000258	Panjang Tanggul	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	KM	54.4793
22	22	1.03.000309	Rumah Tangga	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tangga	123609.0
23	23	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
24	24	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	6.0
25	25	1.03.000374	Jumlah Penilik	Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	8.0
26	26	1.03.000375	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	4.0
27	27	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
28	28	1.03.000386	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	12.0
29	29	1.03.000387	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Badan Usaha	167.0
30	30	1.03.000388	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Badan Usaha	n/a
31	31	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan	n/a
32	32	1.03.000398	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung Cagar Budaya	n/a
33	33	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
34	34	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
35	35	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
36	36	1.03.000411	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	18.0
37	37	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
38	38	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
39	39	1.03.000414	Jumlah Bangunan Konstruksi	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
40	40	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
41	41	1.03.000419	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	12.0
42	42	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
43	43	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
44	44	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
45	45	1.03.000425	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
46	46	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
47	47	1.03.000428	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Data dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
48	48	1.03.000429	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok	1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	299.0
49	49	1.03.000430	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	9.0
50	50	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	394.0
51	51	1.03.000433	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1681.0
52	52	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	6.0
53	53	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3.0
54	54	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	75.0
55	55	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	44.0
56	56	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	20.0
57	57	1.03.000441	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
58	58	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
59	59	1.03.000444	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	19.0
60	60	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
61	61	1.03.000447	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	7.0
62	62	1.03.000449	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	7.0
63	63	1.03.000452	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	&1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek &	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	7.0
64	64	1.03.000455	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
65	65	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4.0
66	66	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
67	67	1.03.000460	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	19.0
68	68	1.03.000464	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0.0
69	69	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
70	70	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
71	71	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan Gubernur	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
72	72	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
73	73	1.03.000477	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
74	74	1.03.000482	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
75	75	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
76	76	1.03.000486	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	65.0
77	77	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
78	78	1.03.000492	Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
79	79	1.03.000494	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
80	80	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten/Kota	1.0
81	81	1.03.000504	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kegiatan	n/a
82	82	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
83	83	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan	12.0
84	84	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	16.0
85	85	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	1.0
86	86	1.03.000510	Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan	Penyelenggaraan Sistem Drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	n/a
87	87	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Jumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lisensi	n/a
88	88	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Jumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lisensi	n/a
89	89	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
90	90	1.03.000517	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	394.0
91	91	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
92	92	1.03.000530	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	9.0
93	93	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.0
94	94	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	6.0
95	95	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	n/a
96	96	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
97	97	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sambungan Rumah (SR)	24992.0
98	98	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	6.0
99	99	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	47.0
100	100	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	185.0
101	101	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Drainase Perkotaan	3.0
102	102	1.03.000558	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	1.0
103	103	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
104	104	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	97.0
105	105	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
106	106	1.03.000563	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
107	107	1.03.000564	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
108	108	1.03.000567	Jumlah SPALD	istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	126.0
109	109	1.03.000568	Jumlah SPAM	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
110	110	1.03.000570	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	781.0
111	111	1.03.000571	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	781.0
112	112	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	M³/Hari	662.0
113	113	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	M³/Hari	52000.0
114	114	1.03.000594	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Liter/Detik	"542,33 liter/detik tanpa PDAB
717,33 liter/detik dengan PDAB"
115	115	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Liter/Detik	755.0
116	116	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Liter/Detik	n/a
117	117	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	KM	233.2
118	118	1.03.000608	Pendataan Bangunan Gedung	Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	2.0
119	119	1.03.000609	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Regulasi	1.0
120	120	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
121	121	1.03.000612	Kapasitas IPLT	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan M³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	M³/Hari	n/a
122	122	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
123	123	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	1.0
124	124	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
125	125	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	n/a
126	126	1.03.000625	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Kapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	m³/hari	n/a
127	127	1.03.000626	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	47.0
128	128	1.03.000627	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
129	129	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	1.0
130	130	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
131	131	1.03.000630	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	1.0
132	132	1.03.000631	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	1.0
133	133	1.03.000632	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lembaga	n/a
134	134	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit SPALD	n/a
135	135	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
136	136	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
137	137	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	0.273
138	138	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	0.273
139	139	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
140	140	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	0.379
141	141	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
142	142	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bendungan	n/a
143	143	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
144	144	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
145	145	1.03.000690	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Bangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
146	146	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
147	147	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
148	148	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
149	149	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
150	150	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
151	151	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
152	152	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	12.69662
153	153	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Titik	n/a
154	154	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
155	155	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
156	156	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	354.677
157	157	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	5.397
158	158	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Drainase Perkotaan	3.0
159	159	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	m³/detik	n/a
160	160	1.03.000739	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	394.0
161	161	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Drainase Perkotaan	3.0
162	162	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Km	n/a
163	163	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
164	164	1.03.000747	.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
165	165	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
166	166	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
167	167	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
168	168	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jiwa	n/a
169	169	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	438.0
170	170	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	n/a
171	171	1.03.910127	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jiwa	75976.0
172	172	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Paket	126.0
173	173	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
174	174	1.03.910160	Jumlah Dokumen Outline Plan	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
175	175	1.03.910161	Jumlah Kawasan Genangan	...	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Genangan	n/a
176	176	1.03.910162	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
177	177	1.03.910163	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	...	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Drainase Perkotaan	n/a
178	178	1.03.910164	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	...	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meter	n/a
179	179	1.03.910168	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Sarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
180	180	1.03.910169	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan	Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
181	181	1.03.910170	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meter	n/a
182	182	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah	123544.0
183	183	1.03.910174	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
184	184	1.03.910177	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.0
185	185	1.03.910178	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	0.0
186	186	1.03.910179	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.0
187	187	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
188	188	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Titik	n/a
189	189	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
190	190	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
191	191	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	M2	n/a
192	192	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
193	193	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
194	194	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (PP Nomor 22 Tahun 2021)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
195	195	1.03.910220	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung	n/a
196	196	1.03.910221	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
197	197	1.03.910223	Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
198	198	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bangunan dan Lingkungan	n/a
199	199	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan	n/a
200	200	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan	n/a
201	201	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
202	202	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.​	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
203	203	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
204	204	1.03.910245	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	n/a
205	205	1.03.910246	Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Instansi/Lembaga/Kelompok - Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan - Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat - Kelompok : sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sam	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Instansi	n/a
206	206	1.03.910247	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara	Laporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam periode satu tahun	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
207	207	1.03.910248	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan	n/a
208	208	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sambungan Rumah (SR)	24992.0
209	209	1.04.000037	Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khusus	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3.0
210	210	1.04.000038	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4.0
211	211	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4.0
212	212	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kelompok	n/a
213	213	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1.0
214	214	1.04.000078	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	0.0
215	215	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	64.0
216	216	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1.0
217	217	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	6.0
218	218	1.04.000106	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRS	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1.0
219	219	1.04.000110	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1.0
220	220	1.04.000113	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lokasi	13.0
221	221	1.04.000114	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lokasi	13.0
222	222	1.04.000115	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lokasi	136.0
223	223	1.04.000193	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit Rumah	3533.0
224	224	1.04.000212	UPT Rumah Susun yang dikelola	Jumlah UPT rumah susun yang dikelola	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	UPT	1.0
225	225	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	18.0
226	226	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2.0
227	227	1.04.000236	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1.0
228	228	1.04.000271	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	25.0
229	229	1.04.000272	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	25.0
230	230	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
231	231	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
232	232	1.04.000279	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tangga	25.0
233	233	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	n/a
234	234	1.04.000307	Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	16.0
235	235	1.04.000309	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2.0
236	236	1.04.000314	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ha	0.0
237	237	1.04.000315	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ha	3.7
238	238	1.04.000323	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	1407.0
239	239	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	220.0
240	240	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	3.0
241	241	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
242	242	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	n/a
243	243	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	""	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit Rumah	n/a