1Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkanDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RBaplikasi4.0 2Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data NasionalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.aplikasi2.0 3Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerahaplikasi17.0 4Cakupan Layanan TelekomunikasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. Dengan Luas Wilayah Yang Tercoverage dibagi Luas Wilayah Keseluruhan.persen100.0 5Luas Wilayah Yang Tercoverage Layanan TelekomunikasiDinas Komunikasi Informatika dan Persandiankm232.8 6Jaringan Fiber Optic (FO)Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianJaringan Fiber Optic (FO)titik-lokasi10923.0 7Jumlah Penyedia Jasa Internet di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Penyedia Jasa Internet di DIY pada tahun berkenaan.perusahaan32.0 8Jumlah Provider Seluler di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah provider jaringan telepon seluler di DIY pada tahun berkenaan.operator3.0 9Jumlah Pengguna Jogja Smart Service (JSS)Dinas Komunikasi Informatika dan Persandianakun267885.0 10Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di PemdaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detikMbps8.800 mbps 11Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/KotaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.perangkat daerah53.0 12Perangkat Daerah yang memiliki akses internetDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.perangkat daerah53.0 13Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahperangkat daerah8.0 14Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS.unitn/a 15Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)unitn/a 16Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)unitn/a 17Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Outputunit5.0 18Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data NasionalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.unit1.0 19Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerahunit1.0 20Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerahunit1.0 21Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data NasionalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.unit1.0 22Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data NasionalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.unit1.0 23Server yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah server yang dikelola pemerintah daerahunit34.0 24Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan PemerintahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfoaplikasin/a 25Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandianpersentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerahpersentase114 TB 26Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-LaporDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggaraaduan58.0 27Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPORDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)aduan3545.0 28Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)kanal8.0 29Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundanganDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.permohonan264.0 30Akun media sosial yang dikelola oleh PemdaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPerhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemdaakun5.0 31Data dan informasi dibagipakaikanDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak laindatadataku : 2.097 dataset : 240 Total: 2.337 32Diseminasi melalui Media BerbayarDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayarkegiatan261.0 33Diseminasi melalui shared mediaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dllkegiatan8796.0 34Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.informasi39.0 35Jumlah Menara Telepon Seluler di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Menara Telepon Seluler di Wilayah Kota Yogyakartaoperator244.0 36Jumlah Lembaga Penyiaran di Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan Persandianlembaga17.0 37Jumlah Lembaga Penyiaran RadioDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan.lembaga14.0 38Jumlah Lembaga Penyiaran TVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianLembaga penyiaran televisi aktif yang berkedudukan di wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri atas lembaga penyiaran publik lokal, komunitas/institusi, dan televisi lokal berbasis digital.lembaga3.0 39Jumlah Surat Kabar yang Terbit di Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan Persandianbuah10.0 40Jumlah Surat Kabar LokalDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.buah6.0 41Jumlah Surat Kabar NasionalDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.buah4.0 42Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Wilayah Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah kelompok informasi masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.kelompok3.0 43Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publikDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKPorang120.0 44Konten TeksDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnyakonten7580.0 45Konten Audio VideoDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkankonten616.0 46Konten AudioDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkankonten4.0 47Media cetak yang dikelola PemdaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.median/a 48Nama Domain Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.iddomain1.0 49Nama Sub Domain Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerahsub domain128.0 50Pertemuan tatap mukaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)kegiatan420.0 51Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap mukaorang254625.0 52SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi PublikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publikorang10.0 53Siaran pers yang dibuatDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.siaran pers1324.0 54Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-89.866 55Jumlah ruang publik yang terpasang CCTVDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah titik lokasi CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan.titik211.0 56Ruang Publik yang terpasang Free WifiDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021titik1069.0 57Nilai Indeks SPBEDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-3.6 58Nilai Indeks SPBE Domain KebijakanDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-4.0 59Nilai Indeks SPBE Domain Tata KelolaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-3.1 60Nilai Indeks SPBE Domain ManajemenDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-1.91 61Nilai Indeks SPBE Domain LayananDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-4.4 62Audit TIK internalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIKdokumen1.0 63Audit TIK eksternalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIKdokumenn/a 64Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas KominfoDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.dokumen1.0 65Persentase Penyediaan Jaringan IT di Pemkot YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase penyediaan jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan.persen100.0 66Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non LitigasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi terhadap Jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan.persen0.0 67Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level ProvinsiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianData capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh KI.-1.0 68Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi PublikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianKualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi PublikIndeks96.7 69Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdokumen1.0 70Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdokumen1.0 71Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerahdokumen1.0 72SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE PemdaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SKsurat keputusan1.0 73Strategi Komunikasi Publik yang disusunDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisisdokumenn/a 74Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadataDinas Komunikasi Informatika dan PersandianMetadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.dokumen35.0 75Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar dataDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Datakegiatan35.0 76Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasilDinas Komunikasi Informatika dan PersandianAnalisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.dokumen35.0 77Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktuDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data.persentase100.0 78Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data StatistikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik.dokumen35.0 79Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan KebijakanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD.persentase100.0 80Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen dataDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data.laporan5.0 81Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna dataDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data.laporann/a 82Indeks Pembangunan Statistik (IPS)Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian-2.85 83Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Prinsip SDIDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-3.0 84Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Kualitas DataDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-2.69 85Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Proses Bisnis StatistikDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-2.9 86Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain KelembagaanDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-2.83 87Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Statistik NasionalDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-2.78 88Persentase keterisian E-WalidataDinas Komunikasi Informatika dan Persandianpersen100.0 89Jumlah data indukDinas Komunikasi Informatika dan Persandiandata5159.0 90Jumlah data yang terisiDinas Komunikasi Informatika dan Persandiandata2963.0 91Jumlah data yang digunakanDinas Komunikasi Informatika dan Persandiandata2963.0 92Persentase Keterisian daftar dataDinas Komunikasi Informatika dan Persandianpersen96.21 93Jumlah daftar data yang terisiDinas Komunikasi Informatika dan Persandiandata33441.0 94Jumlah daftar data Kota YogyakartaDinas Komunikasi Informatika dan Persandiandata34760.0 95Kualitas Standar Keamanan InformasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianKualitas standar keamanan informasi di DIY pada tahun berkenaan.ISO1.0 96Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandianpersen100.0 97Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianOPD49.0 98Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang DitetapkanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkandokumen1.0 99Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang DitetapkanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkandokumen1.0 100Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan InformasiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasiperangkat daerah51.0 101Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi SandiDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandiperangkat daerah51.0 102Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis ElektronikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan.laporan17.0 103Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non ElektronikDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektroniklaporan1.0 104Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lainaplikasi10.0 105Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian KominfoDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.aplikasin/a 106Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBEDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.dokumenn/a 107Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBEDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.dokumenn/a 108SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIKDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasiorang30.0 109Frekuensi laporan Isu publik yang dipantauDinas Komunikasi Informatika dan Persandian1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]laporan5687.0 110Konten FotoDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamerakonten digital155.0 111Konten GrafisDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visualkonten155.0 112Konten digital yang menggunakan bahasa setempatDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksikontenn/a 113Saluran TV yang dikelola pemdaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemdasaluran1.0 114Radio milik Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPerhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerahradio0.0 115Media Online yang dikelola oleh PemdaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPerhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemdamedia4.0 116Siaran pers yang dimuat di mediaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah Siaran pers yang dimuat di mediasiaran pers40.0 117Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekaliinformasi61.0 118Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianInformasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerahinformasi48.0 119Pengaturan relasi mediaDinas Komunikasi Informatika dan Persandian- Perhitungan Pengaturan relasi media -Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers,perda/perkada2.0 120Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota CerdasDinas Komunikasi Informatika dan Persandian-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kotaperangkat daerah49.0 121Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah DaerahDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPDkegiatan35.0 122Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data indukDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensikegiatann/a 123Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data indukDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen.persentasen/a 124Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemdaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemdakegiatann/a 125Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemdaDinas Komunikasi Informatika dan PersandianTingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemdapersentasen/a 126Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.Dinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persenpersentase100.0 127Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaanDinas Komunikasi Informatika dan PersandianJumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.kegiatan35.0 128Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoralDinas Komunikasi Informatika dan PersandianPersentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen.persentase1.0