1Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBagian Tata PemerintahanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPDPredikatTinggi (3.5166) 2Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahanBagian Tata Pemerintahanproporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata pemerintahan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait urusan tata pemerintahan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalanpersen100.0 3Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjutiBagian Tata Pemerintahanisu3.0 4Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian Tata Pemerintahanisu3.0 5Nilai Perkembangan Pembangunan WilayahBagian Tata PemerintahanNilai Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah angka yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (berdasarkan Pemendari No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan.predikatCepat Berkembang (nilai 397.13) 6Total nilai evaluasi kelurahan : Evaluasi Bidang Pemerintahan Evaluasi Bidang Kewilayahan Evaluasi Bidang KemasyarakatanBagian Tata Pemerintahannilai17871.0 7Jumlah kelurahanBagian Tata Pemerintahankelurahan45.0 8Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusunBagian Tata PemerintahanMengukur realisasi bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusunpersen100.0 9Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 10target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 11Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusunBagian Tata PemerintahanMengukur realisasi bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusunpersen100.0 12Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipilBagian Tata Pemerintahan1.0 13target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 14Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusunBagian Tata PemerintahanMengukur realisasi bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusunpersen100.0 15Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 16target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 17Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktuBagian Tata PemerintahanMengukur ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahanpersen100.0 18Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktuBagian Tata Pemerintahan4.0 19total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusunBagian Tata Pemerintahan4.0 20Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusunBagian Tata PemerintahanMengukur realisasi bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusunpersen100.0 21Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 22target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusunBagian Tata Pemerintahan1.0 23Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasiBagian Tata PemerintahanMengukur realiasi pelaksanaan evaluasi terhadap kemantren dan kelurahanpersen100.0 24Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasiBagian Tata Pemerintahan59.0 25total jumlah kemantren dan kelurahanBagian Tata Pemerintahan59.0 26Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasiBagian Tata PemerintahanMengukur realisasi fasilitasi terhadap LKKpersen100.0 27Jumlah LKK yang terfasilitasiBagian Tata Pemerintahan45.0 28total jumlah LKKBagian Tata Pemerintahan45.0 29IKM TapemBagian Tata Pemerintahanindeks88.94