{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","Bagian Tata Pemerintahan","Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD","Predikat","Tinggi (3.5166)"],
    [2,2,"Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan","Bagian Tata Pemerintahan","proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata pemerintahan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait urusan tata pemerintahan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan","persen","100.0"],
    [3,3,"Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti","Bagian Tata Pemerintahan","","isu","3.0"],
    [4,4,"Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah","Bagian Tata Pemerintahan","","isu","3.0"],
    [5,5,"Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah","Bagian Tata Pemerintahan","Nilai Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah angka yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (berdasarkan Pemendari No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan.","predikat","Cepat Berkembang (nilai 397.13)"],
    [6,6,"Total nilai evaluasi kelurahan :\nEvaluasi Bidang Pemerintahan\nEvaluasi Bidang Kewilayahan\nEvaluasi Bidang Kemasyarakatan","Bagian Tata Pemerintahan","","nilai","17871.0"],
    [7,7,"Jumlah kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","","kelurahan","45.0"],
    [8,8,"Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realisasi bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun","persen","100.0"],
    [9,9,"Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [10,10,"target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [11,11,"Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun","persen","100.0"],
    [12,12,"Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [13,13,"target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [14,14,"Persentase bahan kebijakan  administrasi pemerintahan yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun","persen","100.0"],
    [15,15,"Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [16,16,"target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [17,17,"Persentase laporan  penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan","persen","100.0"],
    [18,18,"Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu","Bagian Tata Pemerintahan","","","4.0"],
    [19,19,"total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","4.0"],
    [20,20,"Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realisasi bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun","persen","100.0"],
    [21,21,"Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [22,22,"target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun","Bagian Tata Pemerintahan","","","1.0"],
    [23,23,"Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realiasi pelaksanaan evaluasi terhadap kemantren dan kelurahan","persen","100.0"],
    [24,24,"Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi","Bagian Tata Pemerintahan","","","59.0"],
    [25,25,"total jumlah kemantren dan kelurahan","Bagian Tata Pemerintahan","","","59.0"],
    [26,26,"Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi","Bagian Tata Pemerintahan","Mengukur realisasi fasilitasi terhadap LKK","persen","100.0"],
    [27,27,"Jumlah LKK yang terfasilitasi","Bagian Tata Pemerintahan","","","45.0"],
    [28,28,"total jumlah LKK","Bagian Tata Pemerintahan","","","45.0"],
    [29,29,"IKM Tapem","Bagian Tata Pemerintahan","","indeks","88.94"]
]}