{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.","rupiah","2081465376488.07"], [2,2,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","1021820743854.07"], [3,3,"Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.","rupiah","707504009321.0"], [4,4,"Retribusi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","79608593487.0"], [5,5,"Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.","rupiah","37141086027.9"], [6,6,"Lain-lain PAD yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.","rupiah","197567055018.17"], [7,7,"Jumlah Pendapatan Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan Transfer","rupiah","1059644632634.0"], [8,8,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat","rupiah","920670524149.0"], [9,9,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)","rupiah","55234099900.0"], [10,10,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)","rupiah","54399216900.0"], [11,11,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Sumber Daya Alam","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)","rupiah","834883000.0"], [12,12,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Ditentukan Penggunaannya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","57937714000.0"], [13,13,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Tidak ditentukan Penggunaannya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","633200437446.0"], [14,14,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","174298272803.0"], [15,15,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","15690538253.0"], [16,16,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","158607734550.0"], [17,17,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","15715950000.0"], [18,18,"Insentif Fiskal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","15715950000.0"], [19,19,"Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","123258158485.0"], [20,20,"Pendapatan Transfer Antar Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Dana Insentif Daerah","rupiah","123258158485.0"], [21,21,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pendapatan Bagi Hasil","rupiah","81773518885.0"], [22,22,"Bantuan Keuangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Bantuan Keuangan","rupiah","41484639600.0"], [23,23,"Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","rupiah","0.0"], [24,24,"Pendapatan Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.","rupiah","0.0"], [25,25,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [26,26,"Jumlah Belanja Operasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Operasi","rupiah","1803110421210.52"], [27,27,"Belanja Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Pegawai","rupiah","795119557179.0"], [28,28,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Barang dan Jasa","rupiah","891248086203.52"], [29,29,"Belanja Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus.","rupiah","103358220528.0"], [30,30,"Belanja Bantuan Sosial","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.","rupiah","13384557300.0"], [31,31,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal","rupiah","195402508388.0"], [32,32,"Belanja Modal Tanah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Tanah","rupiah","1226995740.0"], [33,33,"Belanja Modal Peralatan dan Mesin","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Peralatan dan Mesin","rupiah","81504130047.0"], [34,34,"Belanja Modal Gedung dan Bangunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Gedung dan Bangunan","rupiah","60788652490.0"], [35,35,"Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi","rupiah","45509882228.0"], [36,36,"Belanja Modal Aset Tetap Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Aset Tetap Lainnya","rupiah","5757424068.0"], [37,37,"Belanja Modal Aset Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Modal Aset Lainnya","rupiah","615423815.0"], [38,38,"Jumlah Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Tidak Terduga","rupiah","3085531637.0"], [39,39,"Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Tidak Terduga","rupiah","3085531637.0"], [40,40,"Jumlah Belanja Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Belanja Transfer","rupiah","953189380.0"], [41,41,"Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","234341000.0"], [42,42,"Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","718848380.0"], [43,43,"Surplos/Defisit","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","78913725872.55"], [44,44,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.","rupiah","2081465376488.07"], [45,45,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [46,46,"Jumlah Pembiayaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pembiayaan daerah di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","156633197733.01"], [47,47,"Jumlah Penerimaan Pembiayaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","200676529733.01"], [48,48,"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","200661254733.01"], [49,49,"Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","15275000.0"], [50,50,"Jumlah Pengeluaran Pembiayaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pengeluaran pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","44043332000.0"], [51,51,"Penyertaan Modal Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","44043332000.0"], [52,52,"Pembiayaan Nettto","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","156633197733.01"], [53,53,"Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","235546923605.56"], [54,54,"Jumlah Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah aset daerah yang dimiliki di DIY pada tahun berkenaan. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain.","unit","1524518.0"], [55,55,"Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.","unit","1487395.0"], [56,56,"Jumlah Aset Daerah Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.","unit","37123.0"], [57,57,"Nilai Aset/Barang Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai aset daerah adalah nilai perolehan aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang).","rupiah","8142105837678.99"], [58,58,"Nilai Aset/Barang Daerah Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.","rupiah","1257619489994.29"], [59,59,"Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.","rupiah","6884486347684.7"], [60,60,"Nilai Penyusutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai penyusutan aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai penyusutan aset adalah nilai aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang) yang susut.","rupiah","52839697648.0"], [61,61,"Nilai Penyusutan Aset Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai penyusutan aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.","rupiah","22053561823.0"], [62,62,"Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Nilai penyusutan aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.","rupiah","30786135825.0"], [63,63,"Opini Pemeriksaan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dalam hal ini BPK.","-","n/a"], [64,64,"Rasio Kemandirian","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah rasio kemandirian di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.","persen","96.43"], [65,65,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1021820743854.07"], [66,66,"Jumlah Pendapatan Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1059644632634.0"], [67,67,"Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pendapatan asli daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","51.03"], [68,68,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1021820743854.07"], [69,69,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2002551650615.52"], [70,70,"Persentase Pertumbuhan PAD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan pendapatan anggaran daerah terhadap belanja daerah di DIY dalam satu tahun.","persen","26.88"], [71,71,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1021820743854.07"], [72,72,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","805346120000.0"], [73,73,"Pelampauan Penerimaan PAD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Pelampauan Penerimaan PAD di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","persen","69631072643.07"], [74,74,"Pelampauan Lain-Lain PAD yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan.","persen","14617505543.17"], [75,75,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.","persen","6.0"], [76,76,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","55234099900.0"], [77,77,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","920670524149.0"], [78,78,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","2.65"], [79,79,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","55234099900.0"], [80,80,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [81,81,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.","persen","2.76"], [82,82,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","55234099900.0"], [83,83,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [84,84,"Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan pendapatan dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak di wilayah kabupaten atau dalam satu tahun.","persen","4.54"], [85,85,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","55234099900.0"], [86,86,"Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","52835068000.0"], [87,87,"Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan dana perimbangan di satu wilayah kerja SIPD pada kurun waktu tertentu.","persen","-1.52"], [88,88,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","920670524149.0"], [89,89,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","934903824677.0"], [90,90,"Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana perimbangan terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","45.97"], [91,91,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","920670524149.0"], [92,92,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [93,93,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.","persen","75.07"], [94,94,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","691138151446.0"], [95,95,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","920670524149.0"], [96,96,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","33.2"], [97,97,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","691138151446.0"], [98,98,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [99,99,"Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","34.51"], [100,100,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","691138151446.0"], [101,101,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [102,102,"Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan dana alokasi umum di DIY dalam satu tahun.","persen","2.55"], [103,103,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","691138151446.0"], [104,104,"Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.","rupiah","673920861000.0"], [105,105,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.","persen","18.93"], [106,106,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.","rupiah","174298272803.0"], [107,107,"Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","920670524149.0"], [108,108,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","8.37"], [109,109,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.","rupiah","174298272803.0"], [110,110,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [111,111,"Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana alokasi khusus terhadap total APBD di DIY.","persen","8.7"], [112,112,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.","rupiah","174298272803.0"], [113,113,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [114,114,"Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-16.26"], [115,115,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.","rupiah","174298272803.0"], [116,116,"Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.","rupiah","208147895677.0"], [117,117,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","rupiah","138974108485.0"], [118,118,"Pendapatan Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.","rupiah","0.0"], [119,119,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","81773518885.0"], [120,120,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","15715950000.0"], [121,121,"Bantuan Keuangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","rupiah","41484639600.0"], [122,122,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.","persen","58.84"], [123,123,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","81773518885.0"], [124,124,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","138974108485.0"], [125,125,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","3.93"], [126,126,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","81773518885.0"], [127,127,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [128,128,"Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","4.08"], [129,129,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","81773518885.0"], [130,130,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [131,131,"Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-45.71"], [132,132,"Pendapatan Bagi Hasil","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","81773518885.0"], [133,133,"Pendapatan Bagi Hasil n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","150610796469.0"], [134,134,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","11.31"], [135,135,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","15715950000.0"], [136,136,"Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","138974108485.0"], [137,137,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","0.76"], [138,138,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","15715950000.0"], [139,139,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [140,140,"Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.","persen","0.78"], [141,141,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","15715950000.0"], [142,142,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [143,143,"Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan dana penyesuaian dan otonomi khusus di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-70.86"], [144,144,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","15715950000.0"], [145,145,"Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.","rupiah","53929174000.0"], [146,146,"Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pendapatan daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.","persen","103.94"], [147,147,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [148,148,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [149,149,"Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan total pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-0.01"], [150,150,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [151,151,"Jumlah Pendapatan Daerah n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081580284914.3"], [152,152,"Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","2002551650615.52"], [153,153,"Belanja Tidak Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","851954784018.0"], [154,154,"Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","731173285173.0"], [155,155,"Belanja Hibah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus.","rupiah","103358220528.0"], [156,156,"Belanja Bantuan Sosial","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.","rupiah","13384557300.0"], [157,157,"Jumlah Belanja Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","953189380.0"], [158,158,"Jumlah Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak terduga di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya.","rupiah","3085531637.0"], [159,159,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","1150596866597.52"], [160,160,"Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","63946272006.0"], [161,161,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","891248086203.52"], [162,162,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","195402508388.0"], [163,163,"Realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","731173285173.0"], [164,164,"Belanja Gaji dan Tunjangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","383037533466.0"], [165,165,"Belanja Tambahan Penghasilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","294947302380.0"], [166,166,"Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","26295467507.0"], [167,167,"Belanja Pemungutan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","26892981820.0"], [168,168,"Realisasi Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.","rupiah","202025912481.0"], [169,169,"Belanja Beasiswa Pendidikan PNS","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","59450000.0"], [170,170,"Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","10995455544.0"], [171,171,"Belanja Premi Asuransi Kesehatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","41029248170.0"], [172,172,"Belanja Makanan dan Minuman Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","47934630381.0"], [173,173,"Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1832159014.0"], [174,174,"Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","275275785.0"], [175,175,"Belanja Perjalanan Dinas","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","18395563540.0"], [176,176,"Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan, dan Perlengkapan Lain","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","81504130047.0"], [177,177,"Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","persen","85.82"], [178,178,"Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","731173285173.0"], [179,179,"Belanja Tidak Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","851954784018.0"], [180,180,"Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","36.51"], [181,181,"Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","731173285173.0"], [182,182,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [183,183,"Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.","persen","2.14"], [184,184,"Belanja Tidak Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","731173285173.0"], [185,185,"Belanja Tidak Langsung Pegawai n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","715852070000.0"], [186,186,"Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","persen","5.56"], [187,187,"Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","63946272006.0"], [188,188,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1150596866597.52"], [189,189,"Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","3.19"], [190,190,"Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","63946272006.0"], [191,191,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [192,192,"Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan belanja langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-8.54"], [193,193,"Belanja Langsung Pegawai","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","63946272006.0"], [194,194,"Belanja Langsung Pegawai n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","69917200000.0"], [195,195,"Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-7.0"], [196,196,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1150596866598.0"], [197,197,"Belanja Langsung n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1243392517948.0"], [198,198,"Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","persen","77.0"], [199,199,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","891248086204.0"], [200,200,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1150596866598.0"], [201,201,"Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","45.0"], [202,202,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","891248086204.0"], [203,203,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650616.0"], [204,204,"Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan.","persen","2.0"], [205,205,"Belanja Barang dan Jasa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","891248086204.0"], [206,206,"Belanja Barang dan Jasa n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","877250892537.0"], [207,207,"Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja modal terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.","persen","17.0"], [208,208,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","195402508388.0"], [209,209,"Belanja Langsung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1150596866598.0"], [210,210,"Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase belanja modal terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.","persen","10.0"], [211,211,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","195402508388.0"], [212,212,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [213,213,"Persentase Pertumbuhan Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan belanja modal di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-34.04"], [214,214,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","195402508388.0"], [215,215,"Jumlah Belanja Modal n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","296224425411.0"], [216,216,"Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","173689596788.49"], [217,217,"Persentase Pertumbuhan Total Belanja","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase pertumbuhan total belanja di DIY pada tahun berkenaan.","persen","-4.25"], [218,218,"Jumlah Belanja Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2002551650615.52"], [219,219,"Jumlah Belanja Daerah n-1","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.","rupiah","2091367191908.8"], [220,220,"Persentase PAD Terhadap Pendapatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah.","persen","49.09"], [221,221,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1021820743854.07"], [222,222,"Jumlah Pendapatan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2081465376488.07"], [223,223,"Persentase SILPA","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","10.82"], [224,224,"Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","235546923605.56"], [225,225,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [226,226,"Persentase Belanja Pendidikan (20%)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","15"], [227,227,"Jumlah belanja urusan pendidikan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","n/a"], [228,228,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [229,229,"Persentase Belanja Kesehatan (10%)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","15"], [230,230,"Jumlah belanja urusan kesehatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","n/a"], [231,231,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [232,232,"Persentase Belanja Operasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","82.85"], [233,233,"Jumlah Belanja Operasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1803110421210.52"], [234,234,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [235,235,"Persentase Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","8.98"], [236,236,"Jumlah Belanja Modal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","195402508388.0"], [237,237,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [238,238,"Persentase Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","0.14"], [239,239,"Jumlah Belanja Tidak Terduga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","3085531637.0"], [240,240,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [241,241,"Persentase Belanja Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","persen","0.04"], [242,242,"Jumlah Belanja Transfer","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","953189380.0"], [243,243,"Total APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","2176241247404.01"], [244,244,"Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","jenis","25.0"], [245,245,"Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","jenis","11.0"], [246,246,"Retribusi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","jenis","14.0"], [247,247,"Jumlah Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.","rupiah","707504009321.0"], [248,248,"Pajak Reklame","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak reklame di DIY pada tahun berkenaan. Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.","rupiah","8584266282.0"], [249,249,"Pajak Penerangan Jalan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak penerangan jalan di DIY pada tahun berkenaan. Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.","rupiah","0.0"], [250,250,"Pajak Parkir","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.","rupiah","0.0"], [251,251,"Pajak Air Tanah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak air tanah di DIY pada tahun berkenaan. Pajak air tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.","rupiah","5949413296.0"], [252,252,"Pajak Sarang Burung Walet","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak sarang burung walet di DIY pada tahun berkenaan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.","rupiah","0.0"], [253,253,"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.","rupiah","136654184900.0"], [254,254,"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DIY pada tahun berkenaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan.","rupiah","77467520043.0"], [255,255,"Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","387765213400.0"], [256,256,"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","66226763700.0"], [257,257,"Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","24856647700.0"], [258,258,"Pajak Sektor Pariwisata","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan BLUD Taman Pintar","rupiah","339226055556.0"], [259,259,"BLUD Taman Pintar","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","14577113679.0"], [260,260,"Pajak Hotel","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.","rupiah","200239988566.0"], [261,261,"Pajak Restoran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.","rupiah","111995107077.0"], [262,262,"Pajak Hiburan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pajak atas penyelenggaraan hiburan, berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.","rupiah","12413846234.0"], [263,263,"Persentase PAD Sektor Pariwisata","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","33.2"], [264,264,"Pajak Sektor Pariwisata","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","339226055556.0"], [265,265,"Jumlah Pendapatan Asli Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","1021820743854.07"], [266,266,"Jumlah Retribusi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","79608593487.0"], [267,267,"Retribusi Jasa Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.","rupiah","47318353864.0"], [268,268,"Retribusi Pelayanan Kesehatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","rupiah","22079816002.0"], [269,269,"Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [270,270,"Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","rupiah","0.0"], [271,271,"Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","rupiah","7450457975.0"], [272,272,"Retribusi Pelayanan Pasar","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, serta kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.","rupiah","12402365927.0"], [273,273,"Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [274,274,"Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [275,275,"Retribusi Pengolahan Limbah Cair","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [276,276,"Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.","rupiah","0.0"], [277,277,"Retribusi Pelayanan Kebersihan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","5385713960.0"], [278,278,"Retribusi Jasa Usaha","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.","rupiah","29086067991.0"], [279,279,"Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","67463800.0"], [280,280,"Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","rupiah","0.0"], [281,281,"Retribusi Tempat Pelelangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.","rupiah","0.0"], [282,282,"Retribusi Terminal","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [283,283,"Retribusi Tempat Khusus Parkir","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [284,284,"Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","61698226.0"], [285,285,"Retribusi Rumah Potong Hewan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [286,286,"Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [287,287,"Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [288,288,"Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","5885816390.0"], [289,289,"Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","4315400219.0"], [290,290,"Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","54705000.0"], [291,291,"Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","11987260400.0"], [292,292,"Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","623744500.0"], [293,293,"Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","6089979456.0"], [294,294,"Retribusi Perizinan Tertentu","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pemungutan terhadap kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.","rupiah","3204171632.0"], [295,295,"Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.","rupiah","0.0"], [296,296,"Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan","rupiah","0.0"], [297,297,"Retribusi Izin Gangguan (HO)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegahterjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.","rupiah","0.0"], [298,298,"Retribusi Izin Trayek","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [299,299,"Retribusi Izin Usaha Perikanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.","rupiah","0.0"], [300,300,"Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","3049677992.0"], [301,301,"Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","154493640.0"], [302,302,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per Kemantren","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","97115.0"], [303,303,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","9061.0"], [304,304,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Jetis","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5556.0"], [305,305,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8825.0"], [306,306,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Danurejan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3919.0"], [307,307,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gedongtengen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3910.0"], [308,308,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3630.0"], [309,309,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5818.0"], [310,310,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8743.0"], [311,311,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kraton","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4062.0"], [312,312,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondomanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3108.0"], [313,313,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Pakualaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2159.0"], [314,314,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mergangsan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7764.0"], [315,315,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Umbulharjo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","21220.0"], [316,316,"Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kotagede","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","9340.0"], [317,317,"Jumlah Target Wajib Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3249.0"], [318,318,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","147.0"], [319,319,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kricak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","21.0"], [320,320,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","39.0"], [321,321,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","63.0"], [322,322,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bener","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","24.0"], [323,323,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Jetis","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","227.0"], [324,324,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bumijo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","29.0"], [325,325,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","118.0"], [326,326,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gowongan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","80.0"], [327,327,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","501.0"], [328,328,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Demangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","52.0"], [329,329,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","106.0"], [330,330,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Klitren","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","94.0"], [331,331,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Baciro","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","86.0"], [332,332,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Terban","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","163.0"], [333,333,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Danurejan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","231.0"], [334,334,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","136.0"], [335,335,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","40.0"], [336,336,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bausasran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","55.0"], [337,337,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","313.0"], [338,338,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","252.0"], [339,339,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","61.0"], [340,340,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","95.0"], [341,341,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","61.0"], [342,342,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","34.0"], [343,343,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","141.0"], [344,344,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","54.0"], [345,345,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","54.0"], [346,346,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","33.0"], [347,347,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","274.0"], [348,348,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","36.0"], [349,349,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","56.0"], [350,350,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","182.0"], [351,351,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kraton","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","114.0"], [352,352,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patehan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","23.0"], [353,353,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Panembahan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","76.0"], [354,354,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","15.0"], [355,355,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondomanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","133.0"], [356,356,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","96.0"], [357,357,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","37.0"], [358,358,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Pakualaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","75.0"], [359,359,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","51.0"], [360,360,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","24.0"], [361,361,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mergangsan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","338.0"], [362,362,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","31.0"], [363,363,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","124.0"], [364,364,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","183.0"], [365,365,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","570.0"], [366,366,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Semaki","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","48.0"], [367,367,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","143.0"], [368,368,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tahunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","25.0"], [369,369,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Warungboto","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","83.0"], [370,370,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","105.0"], [371,371,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","118.0"], [372,372,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Giwangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","48.0"], [373,373,"Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kotagede","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","90.0"], [374,374,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","57.0"], [375,375,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prenggan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","25.0"], [376,376,"Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purbayan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8.0"], [377,377,"Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2332.0"], [378,378,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","114.0"], [379,379,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kricak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","18.0"], [380,380,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","33.0"], [381,381,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","44.0"], [382,382,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bener","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","19.0"], [383,383,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Jetis","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","175.0"], [384,384,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bumijo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","24.0"], [385,385,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","89.0"], [386,386,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gowongan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","62.0"], [387,387,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","420.0"], [388,388,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Demangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","46.0"], [389,389,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","102.0"], [390,390,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Klitren","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","75.0"], [391,391,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Baciro","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","61.0"], [392,392,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Terban","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","136.0"], [393,393,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Danurejan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","147.0"], [394,394,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","88.0"], [395,395,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","25.0"], [396,396,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bausasran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","34.0"], [397,397,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","272.0"], [398,398,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","216.0"], [399,399,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","56.0"], [400,400,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","67.0"], [401,401,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","43.0"], [402,402,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","24.0"], [403,403,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","88.0"], [404,404,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","30.0"], [405,405,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","37.0"], [406,406,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","21.0"], [407,407,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","189.0"], [408,408,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","22.0"], [409,409,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","32.0"], [410,410,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","135.0"], [411,411,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kraton","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","56.0"], [412,412,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patehan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","13.0"], [413,413,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Panembahan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","34.0"], [414,414,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","9.0"], [415,415,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondomanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","105.0"], [416,416,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","79.0"], [417,417,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","26.0"], [418,418,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Pakualaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","56.0"], [419,419,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","38.0"], [420,420,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","18.0"], [421,421,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mergangsan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","240.0"], [422,422,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","16.0"], [423,423,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","86.0"], [424,424,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","138.0"], [425,425,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","347.0"], [426,426,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Semaki","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","40.0"], [427,427,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","90.0"], [428,428,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tahunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6.0"], [429,429,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Warungboto","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","36.0"], [430,430,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","69.0"], [431,431,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","71.0"], [432,432,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Giwangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","35.0"], [433,433,"Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kotagede","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","56.0"], [434,434,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","39.0"], [435,435,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prenggan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","13.0"], [436,436,"Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purbayan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4.0"], [437,437,"Target Penetapan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","166651267997.0"], [438,438,"Target Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","10589062258.0"], [439,439,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Kricak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2520677949.0"], [440,440,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3652996062.0"], [441,441,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3033307586.0"], [442,442,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Bener","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1382080661.0"], [443,443,"Target Penetapan Pajak Kemantren Jetis","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","17367225691.0"], [444,444,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3467962798.0"], [445,445,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6773891348.0"], [446,446,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7125371545.0"], [447,447,"Target Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","35378161216.0"], [448,448,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Demangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5498313222.0"], [449,449,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","10406577307.0"], [450,450,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Klitren","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5197277030.0"], [451,451,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Baciro","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3582634898.0"], [452,452,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Terban","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","10693358759.0"], [453,453,"Target Penetapan Pajak Kemantren Danurejan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7474044648.0"], [454,454,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4643436814.0"], [455,455,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","870367999.0"], [456,456,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1960239835.0"], [457,457,"Target Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","10321013881.0"], [458,458,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8034509593.0"], [459,459,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2286504288.0"], [460,460,"Target Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4212430945.0"], [461,461,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2590271465.0"], [462,462,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1622159480.0"], [463,463,"Target Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","11275548686.0"], [464,464,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4730277911.0"], [465,465,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2503843107.0"], [466,466,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4041427668.0"], [467,467,"Target Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","9555403313.0"], [468,468,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2542254184.0"], [469,469,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2175605375.0"], [470,470,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4837543754.0"], [471,471,"Target Penetapan Pajak Kemantren Kraton","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2868049008.0"], [472,472,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Patehan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","728766767.0"], [473,473,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1332682136.0"], [474,474,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","806600105.0"], [475,475,"Target Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","9641055681.0"], [476,476,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6896040650.0"], [477,477,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2745015031.0"], [478,478,"Target Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3257793740.0"], [479,479,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1747425630.0"], [480,480,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1510368110.0"], [481,481,"Target Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6043395968.0"], [482,482,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2355530815.0"], [483,483,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2414215584.0"], [484,484,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1273649569.0"], [485,485,"Target Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","30186414560.0"], [486,486,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Semaki","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1065023894.0"], [487,487,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","11246275293.0"], [488,488,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1971393341.0"], [489,489,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2824225466.0"], [490,490,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4656057877.0"], [491,491,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5824385284.0"], [492,492,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2599053405.0"], [493,493,"Target Penetapan Pajak Kemantren Kotagede","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8481668402.0"], [494,494,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5571494757.0"], [495,495,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1903665143.0"], [496,496,"Target Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1006508502.0"], [497,497,"Realisasi Penetapan Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","136608544850.0"], [498,498,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8780103614.0"], [499,499,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kricak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2239372722.0"], [500,500,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3004042352.0"], [501,501,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2700585718.0"], [502,502,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bener","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","836102822.0"], [503,503,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Jetis","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","15289511756.0"], [504,504,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2893447401.0"], [505,505,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6370525942.0"], [506,506,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6025538413.0"], [507,507,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","30285929898.0"], [508,508,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Demangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5077087758.0"], [509,509,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8717220756.0"], [510,510,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Klitren","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4724794855.0"], [511,511,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Baciro","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3012969288.0"], [512,512,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Terban","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8753857241.0"], [513,513,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Danurejan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6666889657.0"], [514,514,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4406583582.0"], [515,515,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","772980678.0"], [516,516,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1487325397.0"], [517,517,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8874941625.0"], [518,518,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","6862821391.0"], [519,519,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2012120234.0"], [520,520,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2977428802.0"], [521,521,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1821380117.0"], [522,522,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1156048685.0"], [523,523,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4500325140.0"], [524,524,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","860509110.0"], [525,525,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1965751384.0"], [526,526,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1674064646.0"], [527,527,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7746958450.0"], [528,528,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2351492665.0"], [529,529,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1567038636.0"], [530,530,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3828427149.0"], [531,531,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kraton","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2366015123.0"], [532,532,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patehan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","676402385.0"], [533,533,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1022218825.0"], [534,534,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","667393913.0"], [535,535,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7363119883.0"], [536,536,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","5395176563.0"], [537,537,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1967943320.0"], [538,538,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2415088640.0"], [539,539,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1488037736.0"], [540,540,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","927050904.0"], [541,541,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8925458507.0"], [542,542,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1243376528.0"], [543,543,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3216011077.0"], [544,544,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4466070902.0"], [545,545,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","23360230976.0"], [546,546,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Semaki","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1220294698.0"], [547,547,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","8602440693.0"], [548,548,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1525125683.0"], [549,549,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2116602949.0"], [550,550,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","3590252999.0"], [551,551,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4136186306.0"], [552,552,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","2169327648.0"], [553,553,"Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kotagede","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","7056542779.0"], [554,554,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","4734261859.0"], [555,555,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","1489129374.0"], [556,556,"Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","833151546.0"], [557,557,"Pagu Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","rupiah","929810639000.0"], [558,558,"Pagu Dana Alokasi Khusus","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi khusus. di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","178168019000.0"], [559,559,"Pagu Dana Alokasi Umum","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","691208254000.0"], [560,560,"Pagu Dana Bagi Hasil Pajak","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","59599664000.0"], [561,561,"Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","834702000.0"], [562,562,"Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah pelampauan penerimaan dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.","rupiah","0.0"], [563,563,"BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","lembaga","23.0"], [564,564,"Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","23680.0"], [565,565,"Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","25.0"], [566,566,"Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","2.0"], [567,567,"Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","6.0"], [568,568,"Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","12.0"], [569,569,"Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","1.0"], [570,570,"Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","7.0"], [571,571,"Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","12.0"], [572,572,"Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","102175.0"], [573,573,"Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","1.0"], [574,574,"Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","181.0"], [575,575,"Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","3547.0"], [576,576,"Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","12.0"], [577,577,"Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","2.0"], [578,578,"Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","2.0"], [579,579,"Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","7.0"], [580,580,"DPA- SKPD yang Diverifikasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","41.0"], [581,581,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","-","A \"Sangat Baik\""], [582,582,"Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","3.0"], [583,583,"Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","layanan","42.968"], [584,584,"Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","12.0"], [585,585,"Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","12.0"], [586,586,"Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","4.0"], [587,587,"Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","1.0"], [588,588,"Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","200661254733.0"], [589,589,"Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","12.0"], [590,590,"Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","5.0"], [591,591,"Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","12.0"], [592,592,"Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","65.0"], [593,593,"Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","18.0"], [594,594,"Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","2.0"], [595,595,"Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","17.0"], [596,596,"Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","laporan","23.0"], [597,597,"Nilai IPKD di Kota Yogyakarta","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","skor","72,41"], [598,598,"Rata-rata Nilai IPKD di Indonesia","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","skor","n/a"], [599,599,"Penetapan APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","tepat waktu/tidak tepat waktu","Tepat"], [600,600,"Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","41.0"], [601,601,"Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","51.0"], [602,602,"Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","orang","41.0"], [603,603,"Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","5.0"], [604,604,"Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","4.0"], [605,605,"Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","41.0"], [606,606,"Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","43.0"], [607,607,"Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","5.0"], [608,608,"Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","2.0"], [609,609,"Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","1.0"], [610,610,"RKA-SKPD yang Diverifikasi","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","43.0"], [611,611,"Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","1.0"], [612,612,"Standar Harga yang Disusun","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","","dokumen","5.0"], [613,613,"Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Dokumen Rencana\nPengelolaan Pajak Daerah","dokumen","2.0"], [614,614,"Dokumen Ketetapan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah","dokumen","112058.0"], [615,615,"Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah","laporan","12.0"], [616,616,"Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Laporan Perkembangan\nElektronifikasi Transaksi\nPemerintah Daerah","laporan","2.0"], [617,617,"Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Dokumen Hasil Analis\nPajak Daerah serta Pengembangan\nPajak Daerah dan Kebijakan Pajak\nDaerah","dokumen","6.0"], [618,618,"Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya","Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah","Jumlah Objek Pajak yang\nDisesuaikan NJOP nya","obyek pajak","80.0"] ]}