1Indeks Zakat NasionalBagian Perekonomian dan KerjasamaNilai0.9 2Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)Bagian Perekonomian dan KerjasamaNilaiRILIS 2026 DARI BAPPENAS 3Indeks PerekonomianBagian Perekonomian dan Kerjasamaindeks yang mengukur kondisi perekonomian Pemkot Yk dalam periode waktu tertentu dari aspek ekonomi kreatif, inflasi, UMKM, kinerja BUMD dan kinerja BLUDIndeks92.99 4Realisasi kinerja kebijakan perekonomianBagian Perekonomian dan Kerjasamapersen88.24 5Realisasi kinerja perjanjian kerja samaBagian Perekonomian dan Kerjasamapersenn/a 6Realisasi kinerja BUMD & BLUDBagian Perekonomian dan Kerjasamapersen92.31 7Realisasi kinerja kebijakan BUMD & BLUDBagian Perekonomian dan Kerjasamapersen100.0 8Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan Kerjasamaproporsi perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti dibandingkan dengan total perjanjian kerja sama yang telah disahkan dalam periode waktu tertentupersen99.73 9Jumlah Perjanjian kerjasama yg ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan Kerjasamajumlah368.0 10Jumlah kerjasamaBagian Perekonomian dan Kerjasamajumlah369.0 11Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasiBagian Perekonomian dan KerjasamaDokumen kajian dan telaah staf yang disusun sebagai bahan kebijakan kerja sama daerahdokumen62.0 12Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasiBagian Perekonomian dan KerjasamaDokumen kompilasi bukti fasilitasi kerja sama (tangkapan layar proses di layanan Kerja Sama Daerah di JSS, undangan dan notula rapat koordinasi, serta dokumen kerja sama daerah yang disahkan)dokumen1.0 13Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOPBagian Perekonomian dan KerjasamaDokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerahlaporan2.0 14IKM PKDBagian Perekonomian dan Kerjasamaindeks88.8 15Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatifBagian Perekonomian dan Kerjasamaproporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai upaya penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan ekonomi kreatif, dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentupersen88.24 16Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan KerjasamaIsu15.0 17Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan data internal di Bag PKDBagian Perekonomian dan KerjasamaIsu17.0 18Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUDBagian Perekonomian dan Kerjasamaproporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentupersen100.0 19Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjutiBagian Perekonomian dan Kerjasamaisu2.0 20Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris DaerahBagian Perekonomian dan Kerjasamaisu2.0 21Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)Bagian Perekonomian dan Kerjasamaproporsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan laporan keuangan, operasional, dan/atau laporan kinerja lainnya, dibandingkan dengan total BUMD dan BLUD yang ada dalam periode waktu tertentu.persen92.31 22Laporan BUMD kategori baikBagian Perekonomian dan KerjasamaLaporan2.0 23Laporan BLUD kategori baikBagian Perekonomian dan KerjasamaLaporan22.0 24Total BUMDBagian Perekonomian dan Kerjasamaunit3.0 25Total BLUDBagian Perekonomian dan Kerjasamaunit23.0 26Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang diambil dari dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi daerahdokumen1.0 27Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diambil dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Percepatan Akses Keuangan Daerahdokumen1.0 28Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang diambil dari Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerahdokumen1.0 29Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan kepariwisataan yang disusundokumen1.0 30Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang diambil dari Dokumen laporan realisasi penyaluran KURdokumen1.0 31Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang diambil dari dokumen bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusundokumen1.0 32Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan BUMD yang disusundokumen1.0 33Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusunBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi bahan kebijakan BLUD yang disusundokumen1.0 34Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaanBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BUMDBUMD3.0 35Persentase BLUD yang dilakukan pembinaanBagian Perekonomian dan KerjasamaMengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BLUDpersen100.0 36Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaanBagian Perekonomian dan KerjasamaBLUD23.0 37total BLUDBagian Perekonomian dan KerjasamaBLUD23.0