{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"Indeks Zakat Nasional","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Nilai","0.9"],
    [2,2,"Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Nilai","RILIS 2026 DARI BAPPENAS"],
    [3,3,"Indeks Perekonomian","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","indeks yang mengukur kondisi perekonomian Pemkot Yk dalam periode waktu tertentu dari aspek ekonomi kreatif, inflasi, UMKM, kinerja BUMD dan kinerja BLUD","Indeks","92.99"],
    [4,4,"Realisasi kinerja kebijakan perekonomian","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","persen","88.24"],
    [5,5,"Realisasi kinerja perjanjian kerja sama","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","persen","n/a"],
    [6,6,"Realisasi kinerja BUMD & BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","persen","92.31"],
    [7,7,"Realisasi kinerja kebijakan BUMD & BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","persen","100.0"],
    [8,8,"Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","proporsi perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti dibandingkan dengan total perjanjian kerja sama yang telah disahkan dalam periode waktu tertentu","persen","99.73"],
    [9,9,"Jumlah Perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","jumlah","368.0"],
    [10,10,"Jumlah kerjasama","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","jumlah","369.0"],
    [11,11,"Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Dokumen kajian dan telaah staf yang disusun sebagai bahan kebijakan kerja sama daerah","dokumen","62.0"],
    [12,12,"Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Dokumen kompilasi bukti fasilitasi kerja sama (tangkapan layar proses di layanan Kerja Sama Daerah di JSS, undangan dan notula rapat koordinasi, serta dokumen kerja sama daerah yang disahkan)","dokumen","1.0"],
    [13,13,"Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Dokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerah","laporan","2.0"],
    [14,14,"IKM PKD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","indeks","88.8"],
    [15,15,"Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai upaya penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan ekonomi kreatif, dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu","persen","88.24"],
    [16,16,"Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Isu","15.0"],
    [17,17,"Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan data internal di Bag PKD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Isu","17.0"],
    [18,18,"Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu","persen","100.0"],
    [19,19,"Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","isu","2.0"],
    [20,20,"Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","isu","2.0"],
    [21,21,"Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","proporsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan laporan keuangan, operasional, dan/atau laporan kinerja lainnya, dibandingkan dengan total BUMD dan BLUD yang ada dalam periode waktu tertentu.","persen","92.31"],
    [22,22,"Laporan BUMD kategori baik","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Laporan","2.0"],
    [23,23,"Laporan BLUD kategori baik","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","Laporan","22.0"],
    [24,24,"Total BUMD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","unit","3.0"],
    [25,25,"Total BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","unit","23.0"],
    [26,26,"Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah  yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang diambil dari dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi daerah","dokumen","1.0"],
    [27,27,"Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah  yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diambil dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah","dokumen","1.0"],
    [28,28,"Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang diambil dari Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah","dokumen","1.0"],
    [29,29,"Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun","dokumen","1.0"],
    [30,30,"Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro  yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang diambil dari Dokumen laporan realisasi penyaluran KUR","dokumen","1.0"],
    [31,31,"Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif  yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang diambil dari dokumen bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun","dokumen","1.0"],
    [32,32,"Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan BUMD yang disusun","dokumen","1.0"],
    [33,33,"Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi bahan kebijakan BLUD yang disusun","dokumen","1.0"],
    [34,34,"Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD","BUMD","3.0"],
    [35,35,"Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BLUD","persen","100.0"],
    [36,36,"Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","BLUD","23.0"],
    [37,37,"total BLUD","Bagian Perekonomian dan Kerjasama","","BLUD","23.0"]
]}