{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya aparat satuan polisi pamong praja yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","orang","216.0"], [2,2,"Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)","Satuan Polisi Pamong Praja","Rasio antara jumlah aparat linmas yang ada di Kota Yk pada tahun berkenaan dan jumlah wilayah kerja di Kota Yogyakarta","orang","41.56"], [3,3,"Jumlah Wilayah Kerja Kota","Satuan Polisi Pamong Praja","Rasio jumlah aparat linmas di Kota Yk dan jumlah penduduk Kota Yk dikali 10000","jiwa","104.11"], [4,4,"Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta","Satuan Polisi Pamong Praja","","orang","415605.0"], [5,5,"Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","orang","4327.0"], [6,6,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Tegalrejo","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","374.0"], [7,7,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Jetis","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","orang","285.0"], [8,8,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gondokusuman","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Gondomanan pada tahun berkenaan.","orang","430.0"], [9,9,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Danurejan","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","233.0"], [10,10,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gedongtengen","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","231.0"], [11,11,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Ngampilan","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","197.0"], [12,12,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Wirobrajan","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","341.0"], [13,13,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Mantrijeron","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","363.0"], [14,14,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Kraton","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","268.0"], [15,15,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gondomanan","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","134.0"], [16,16,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Pakualaman","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","130.0"], [17,17,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Mergangsan","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","383.0"], [18,18,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Umbulharjo","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","693.0"], [19,19,"Jumlah Petugas Linmas Kemantren Kotagede","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan.","orang","265.0"], [20,20,"Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)","Satuan Polisi Pamong Praja","Perbandingan jumlah penyelesaian Pelanggaran perda dan perkada dan jumlah Pelanggaran perda dan perkada di Kota Yk dikali 100%","persen","100.0"], [21,21,"Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","kasus","4210.0"], [22,22,"Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","kasus","4210.0"], [23,23,"Penegakan PERDA","Satuan Polisi Pamong Praja","Tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dipatuhi.","persen","100.0"], [24,24,"Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya seluruh penyelesaian penegakan perda di Kota Yk pada tahun berkenaan.","kasus","53.0"], [25,25,"Jumlah Pelanggaran Perda","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya seluruh pelanggaran perda/perkada (melalui kegiatan Patroli, Deteksi Dini, dan Operasi Tibumtranmas) di Kota Yk pada tahun berkenaan.","kasus","53.0"], [26,26,"Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam","Satuan Polisi Pamong Praja","Banyaknya patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran perda dan perkada dalam 24 jam di Kota Yk pada tahun berkenaan.","orang","206.0"], [27,27,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan","Satuan Polisi Pamong Praja","Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum","Kasus","1.0"], [28,28,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa","Kasus","0.0"], [29,29,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini","Kasus","8.0"], [30,30,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini","Kasus","21.0"], [31,31,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli","Kasus","169.0"], [32,32,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan","Kasus","8.0"], [33,33,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan","Kasus","177.0"], [34,34,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan","Kasus","4.0"], [35,35,"Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan","Satuan Polisi Pamong Praja","Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi","Kasus","0.0"], [36,36,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja","Satuan Polisi Pamong Praja","Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\n AA (>90-100) : istimewa\n A (>80-90): Sangat baik\n BB (>70-80): baik\n B (>60-70): cukup baik\n CC (>50-60): cukup\n C (>30-50): buruk\n D (>0-30): sangat buruk","-","AA"], [37,37,"Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota","Satuan Polisi Pamong Praja","Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota","Laporan","12.0"], [38,38,"Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah","Laporan","12.0"], [39,39,"Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","Satuan Polisi Pamong Praja","1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung\n 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda","Laporan","1.0"], [40,40,"Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada","Satuan Polisi Pamong Praja","1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung\n 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda","Laporan","75.0"], [41,41,"Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/","Satuan Polisi Pamong Praja","sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah","Laporan","8.0"], [42,42,"Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/","Satuan Polisi Pamong Praja","sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah","Laporan","8.0"], [43,43,"Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani","Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP","Laporan","1.0"], [44,44,"Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani","Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP","Laporan","1.0"], [45,45,"Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP","Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP","Laporan","1.0"], [46,46,"Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP","Satuan Polisi Pamong Praja","Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP","Laporan","1.0"], [47,47,"Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia","Satuan Polisi Pamong Praja","1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah \n 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum","Unit","17.0"], [48,48,"SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya","Satuan Polisi Pamong Praja","1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM \n 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas","Orang","388.0"], [49,49,"Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota","Satuan Polisi Pamong Praja","Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan","Dokumen","15.0"], [50,50,"Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP","Satuan Polisi Pamong Praja","Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014","Dokumen","1.0"], [51,51,"Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.","Orang","75.0"], [52,52,"Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada","Laporan","12.0"], [53,53,"Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada","Dokumen","10.0"], [54,54,"Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Laporan","53.0"], [55,55,"Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda","Laporan","53.0"], [56,56,"Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda","Dokumen","53.0"], [57,57,"Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah","Laporan","8.0"], [58,58,"Pembentukan Sekretariat PPNS","Satuan Polisi Pamong Praja","Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS","Dokumen","1.0"], [59,59,"Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas","Satuan Polisi Pamong Praja","Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : \n 1. Deteksi dini dan cegah dini \n 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada \n 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli \n 4. Teknik penanganan unjuk rasa \n 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi \n 6. Teknik pemberkasan perkara \n 7. Teknik negoisasi dan mediasi \n 8. Teknik penyusunan perda dan perkada \n 9. Teknik mobilisasi Satlinmas","Orang","388.0"], [60,60,"Dukungan Operasional Sekretariat PPNS","Satuan Polisi Pamong Praja","Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019","Laporan","1.0"], [61,61,"Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan","Dokumen","0.0"], [62,62,"Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah","Satuan Polisi Pamong Praja","Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung","Laporan","1.0"], [63,63,"Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina","Satuan Polisi Pamong Praja","- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.\n- Jagawarga : Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.","orang","n/a"] ]}