1Jumlah Sistem Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimansistem drainase perkotaan3.0 2Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasisistem drainase perkotaan3.0 3Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipeliharasistem drainase perkotaan3.0 4Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan AirDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km354.677 5Pembangunan Panjang Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Drainase Perkotaan yang dibangunkm354.677 6Peningkatan Panjang Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkankm5.397 7Total panjang saluran drainaseDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit jaringan sistem drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km354.015 8Bangunan dan LingkunganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkunganbangunan dan lingkungan3.0 9Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usahabangunan gedung1019.0 10Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen71.11 11Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor32.0 12Jumlah seluruh Kantor Pemerintahan KelurahanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor45.0 13Jumlah seluruh Kantor Pemerintahan KelurahanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor45.0 14Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor5.0 15Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor32.0 16Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankantor8.0 17Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa BerkalaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedungbangunan gedungn/a 18Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang DiubahsuaikanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.bangunan gedung18.0 19Jumlah tenaga konstruksi yang terampilDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanorang781.0 20Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBGorang4.0 21Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanAsesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.orang12.0 22Jumlah Badan Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBadan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseoranganbadan usaha167.0 23Jumlah Layanan Informasi Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLayanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undanganlayanan12.0 24Jumlah Lembaga Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunanlembaga16.0 25Jumlah Paket PekerjaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahapaket394.0 26Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahapaket394.0 27Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPenyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.orang9.0 28Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.unit2.0 29Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannyaorang781.0 30Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau AnalisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannyaorang781.0 31Panjang Bangunan Perkuatan TebingDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau betonkm54.4793 32Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan TebingDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaikikm0.273 33Pendataan Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanFitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembanganbangunan gedung2.0 34Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan DesaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.km233.2 35Panjang Seluruh Jalan KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.km233.2 36Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan MantapDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi mantap (jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km182.94 37Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi baik (jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km80.169 38Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan SedangDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi sedang (jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km102.766 39Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi tidak mantapDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi tidak mantap (jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak sedang atau rusak berat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km50.296 40Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak RinganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak ringan jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan, dan penambalan kurang dari 20Persen dari luas jalan yang ditinjau) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km37.292 41Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak BeratDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak berat (banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60Persen dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km13.004 42Panjang Jalan Berdasarkan Kelas JalanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm233.24 43Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm102.88 44Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IIDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm89.19 45Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas IIIDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm41.17 46Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III ADinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 47Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III BDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 48Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III CDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 49Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas Tidak DirinciDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 50Panjang Jalan Berdasarkan Jenis PermukaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm233.2 51Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan DiaspalDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm233.2 52Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan KerikilDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 53Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan TanahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 54Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Lainnya (Perkerasan)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm0.0 55Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen68.17 56Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainaseDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimankm158.98 57Panjang jalan yang memiliki fasilitas TrotoarDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas trotoar yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km186.09 58Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan AirDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km354.677 59Panjang Seluruh Jalan KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.km233.2 60Persentase jalan dalam kondisi mantapDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanNilai persentase panjang jalan dengan kriteria kondisi mantap terhadap total panjang jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.persen78.45 61Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan MantapDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi mantap (jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km182.94 62Panjang Seluruh Jalan KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.km233.2 63Rasio panjang jalan dengan Jumlah pendudukDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman-0.56 64Panjang Seluruh Jalan KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.km233.2 65Penerangan Jalan LingkunganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit5504.0 66Panjang Jalan yang DipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m6.227 67Panjang JembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m1574.41 68Jumlah JembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.unit54.0 69Panjang Jembatan yang DirehabilitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m83.6 70Panjang Jembatan yang DipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m274.9 71Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi PermukaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipeliharakm12.69662 72Panjang Jaringan Irigasi PermukaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang jaringan irigasi permukaan yang dibangunkm12.69662 73Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik di Daerah Istimewa Yogyakarta.m8.37901 74Prasarana Irigasi/Pengairan TeknisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenan.m12.69662 75Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis PrimerDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis primer yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m4.92301 76Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis SekunderDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis sekunder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m3.40711 77Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis TersierDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis tersier yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.m4.3665 78Persentase Prasarana Irigasi/Pengairan TeknisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenan.persen0.6599 79Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Primer dalam Kondisi BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis primer yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.persen0.2433 80Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Sekunder dalam Kondisi BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis sekunder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.persen0.1554 81Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Tersier dalam Kondisi BaikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah meter panjang prasarana irigasi teknis tersier yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.persen0.2612 82Sistem pembuangan air limbah rumah tanggaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit Prasarana Pengolah Air Limbah yang berupa Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (yaitu limbah domestik dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis) Domestik Terpusat / Komunal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.unit126.0 83Sambungan Rumah Air Limbah DomestikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimansambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksisambungan rumah (sr)24992.0 84Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur TinjaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.unit6.0 85Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang DisediakanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.unit6.0 86Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 87KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK98626.0 88KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK24992.0 89Pesentase Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem LayananDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen100.0 90Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen79.78 91KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK98626.0 92Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 93Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen20.22 94KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK24992.0 95Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 96Persentase Buang Air Besar Sembarangan (BABS)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen0.0 97KK Buang Air Besar Sembarangan (BABS)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK0.0 98Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 99Pesentase Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses LayananDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen100.0 100Persentase Akses AmanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen44.42 101Jumlah KK Akses AmanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK54913.0 102Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 103Persentase Akses Layak Tidak Termasuk AmanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen54.8 104Jumlah KK Akses Layak Tidak Termasuk AmanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK67738.0 105Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 106Persentase Akses Belum LayakDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen0.78 107Jumlah KK Akses Belum LayakDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK967.0 108Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 109Persentase Tidak Ada AksesDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen0.0 110Jumlah KK Tidak Ada AksesDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK0.0 111Jumlah KK Cakupan Layanan SanitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKK123618.0 112Jumlah SPALDDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.unit126.0 113Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-TerpusatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPrasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompapaketn/a 114Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis MasyarakatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPrasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumahpaket126.0 115Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbahorang47.0 116Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimalDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanorangn/a 117Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimalDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanorangn/a 118Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)orang47.0 119Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimalDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanorangn/a 120Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALDDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanMasyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)orang438.0 121Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.lembaga1.0 122Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)lembaga1.0 123Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)lembaga1.0 124Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALDDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)lembaga1.0 125Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALDDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanWarga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.jiwa75976.0 126Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) TerpusatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompapaket6.0 127Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3m³/hari662.0 128Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) TerpusatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3m³/hari52000.0 129Jumlah Kawasan GenanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman...kawasan genangann/a 130Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanha5.08 131Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAMlembaga1.0 132Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAMorang185.0 133Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minumunit1.0 134Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minumunitn/a 135Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minumunit97.0 136Jumlah Sambungan RumahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)sambungan rumah (sr)24992.0 137Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detikliter/detik542,33 liter/detik tanpa PDAB 717,33 liter/detik dengan PDAB 138Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detikliter/detik755.0 139Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainaseDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen88,61% 140Persentase pemenuhan drainase kondisi baikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen88.6 141Panjang saluran drainase dalam kondisi baikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanm313.644 142Total panjang saluran drainaseDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit jaringan sistem drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.km354.015 143Persentase Bangunan Gedung sesuai standar kebutuhan di Kota YogyakartaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen92.38 144Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit1019.0 145Jumlah gedung yang dimiliki pemerintahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit1103.0 146Dokumen Hasil Survey Kondisi JalanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaandokumen1.0 147Dokumen Hasil Survey Kondisi JembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatandokumen1.0 148Dokumen Leger JalanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLeger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalandokumen1.0 149Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsidokumen1.0 150Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersediadokumen1.0 151Dokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersediadokumen1.0 152Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dokumen1.0 153Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPerencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.dokumenn/a 154Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakatdokumen1.0 155Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.dokumen3.0 156Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis LainnyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&dokumenn/a 157Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan LingkunganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&dokumen4.0 158Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)dokumen19.0 159Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.dokumen0.0 160Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan SipilDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.dokumen0.0 161Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)dokumen19.0 162Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri daridokumen65.0 163Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanData dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangandokumen12.0 164Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.dokumen0.0 165Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai PasokDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.dokumen299.0 166Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.dokumen9.0 167Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.dokumen394.0 168Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanData dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.dokumen1681.0 169Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.dokumen6.0 170Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.dokumen44.0 171Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.dokumen20.0 172Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.dokumen0.0 173Jumlah rekomendasi Perizinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKPDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimandokumen281.0 174Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksidokumen1.0 175Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksidokumen1.0 176Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanStandar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukandokumen1.0 177Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALDdokumen1.0 178Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kotadokumen1.0 179Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersediadokumen1.0 180Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dokumen1.0 181Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAPdokumen1.0 182Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedungregulasi1.0 183Cakupan Ketersediaan Rumah Layak HuniDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit98.87 184Jumlah seluruh rumahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit124951.0 185Jumlah Rumah Layak HuniDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kotarumah123544.0 186Jumlah Rumah tidak Layak HuniDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit1407.0 187Luas Permukiman Layak HuniDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanha1444.68 188Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerahunit25.0 189Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kotaunit25.0 190Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.unitn/a 191Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.unitn/a 192Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLuas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.ha0.0 193Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang DipugarDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanData rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.ha3.7 194Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuhrumah tangga25.0 195Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang TerbinaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.kelompokn/a 196Lokasi Pemukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Lokasi pemukiman dengan kriteria kumuh di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.lokasi51.0 197lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil surveiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanHasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.lokasi13.0 198Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanHasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.lokasi13.0 199Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi HunianDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.lokasi136.0 200Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.unit rumah3533.0 201Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan PendudukDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman-30.25 202Jumlah daya tampung tempat pemakaman umumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit12579.0 203Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PemukimanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerahindeks88.944 204Persentase permukiman kumuh yang tertanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen37.69 205Luas kawasan kumuh yang tertanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanha15.64 206Luas total kawasan kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanha41.5 207Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang DitanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen15.72 208Jumlah Luasan (Ha) Kawasan Pemukiman Kumuh Lebih Dari atau Sama Dengan 10 - 15 HaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanha19.09 209Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLHDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit61.0 210Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSUDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpersen100.0 211Jumlah Pemukiman yang Terfasilitasi PSUDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanunit45.0 212Rumah TanggaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanrumah tangga123609.0 213Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun UmumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umumdokumen4.0 214UPT Rumah Susun yang dikelolaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah UPT rumah susun yang dikelolaupt1.0 215Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangandokumen2.0 216Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangandokumen18.0 217Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.dokumen1.0 218Kebijakan Bidang PKPDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.dokumen4.0 219Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.laporan1.0 220Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari PengembangDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.laporan0.0 221Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan PermukimanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)laporan64.0 222Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.laporan16.0 223Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&laporan2.0 224Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKPDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.laporan1.0 225Laporan proses penyediaan PSU perumahanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RABlaporan1.0 226Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negarabangunan gedung1103.0 227Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)dokumen7.0 228Jumlah PenilikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBGorang8.0 229Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DiubahsuaikanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.bangunan gedungn/a 230Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.dokumen0.0 231Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.dokumen0.0 232Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi InfrastrukturDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanData dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannyadokumen0.0 233Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi KonstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.dokumen3.0 234Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi TerintegrasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.dokumen0.0 235Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.dokumen7.0 236Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedungdokumen7.0 237Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman&1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek &dokumen7.0 238Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengeloladokumen1.0 239Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanFitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangandokumenn/a 240Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanFitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnyadokumenn/a 241Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanpanduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.dokumenn/a 242Panjang TanggulDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipeliharakm54.4793 243Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&dokumenn/a 244Jumlah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTeritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsikabupaten/kota1.0 245Panjang Rehabilitasi Tanggul SungaiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanMerupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaikikm0.273 246Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan TebingDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPanjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasikm0.379 247Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan KotagedeDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipatendokumen1.0 248Dokumen Pemanfaatan Rumah KhususDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khususdokumen3.0 249Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kotaunit1407.0 250Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang DiperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kotaunit220.0