_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD	Predikat	Tinggi (3.5166)
2	2	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata pemerintahan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait urusan tata pemerintahan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan	persen	100.0
3	3	Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Bagian Tata Pemerintahan	""	isu	3.0
4	4	Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	""	isu	3.0
5	5	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Bagian Tata Pemerintahan	Nilai Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah angka yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (berdasarkan Pemendari No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan.	predikat	Cepat Berkembang (nilai 397.13)
6	6	"Total nilai evaluasi kelurahan :
Evaluasi Bidang Pemerintahan
Evaluasi Bidang Kewilayahan
Evaluasi Bidang Kemasyarakatan"	Bagian Tata Pemerintahan	""	nilai	17871.0
7	7	Jumlah kelurahan	Bagian Tata Pemerintahan	""	kelurahan	45.0
8	8	Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realisasi bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	persen	100.0
9	9	Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
10	10	target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
11	11	Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	persen	100.0
12	12	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
13	13	target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
14	14	Persentase bahan kebijakan  administrasi pemerintahan yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun	persen	100.0
15	15	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
16	16	target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
17	17	Persentase laporan  penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100.0
18	18	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	4.0
19	19	total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	4.0
20	20	Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realisasi bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	persen	100.0
21	21	Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
22	22	target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	1.0
23	23	Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realiasi pelaksanaan evaluasi terhadap kemantren dan kelurahan	persen	100.0
24	24	Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	59.0
25	25	total jumlah kemantren dan kelurahan	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	59.0
26	26	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur realisasi fasilitasi terhadap LKK	persen	100.0
27	27	Jumlah LKK yang terfasilitasi	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	45.0
28	28	total jumlah LKK	Bagian Tata Pemerintahan	""	""	45.0
29	29	IKM Tapem	Bagian Tata Pemerintahan	""	indeks	88.94