{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur\n","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Persen","84,93"], [2,2,"Indeks Keberdayaan Masyarakat\n","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indeks","88,41"], [3,3,"Indeks Inovasi Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Nilai","RAD.04.02 Data Sosial"], [4,4,"Pembentukan Modal Tetap Bruto","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Rp Milyar","rilis Februari (dari BPS)"], [5,5,"Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Persen","rilis Februari (dari BPS)"], [6,6,"Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (Total Kredit/PDRB)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Persen","rilis Februari (dari BPS)"], [7,7,"Indeks Daya Saing Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.","Nilai","4,48*"], [8,8,"Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti RPJMD/RPD) telah berhasil dicapai dalam periode waktu tertentu, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan","Persen","100.0"], [9,9,"Jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","5.0"], [10,10,"Jumlah seluruh indikator tujuan daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","5.0"], [11,11,"Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan yang baik, seperti konsistensi, keterpaduan, partisipasi, berbasis data, dan berorientasi hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. pemasangan target lebih rendah dari kondisi awal tahun 2024 karena adanya peningkatan kualitas indikator ","Persen","98.2"], [12,12,"Kualitas perencanaan kinerja pemerintah kota yogyakarta","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Kualitas perencanaan kinerja pemerintah kota yogyakarta adalah penilaian SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta dari komponen utama perencanaan kinerja.","Nilai","95.23"], [13,13,"Persentase ketercapaian sasaran daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian sasaran daerah adalah realisasi indikator sasaran daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan","Persen","100.0"], [14,14,"Persentase indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan","Persen","99.59"], [15,15,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan\n","Persen","100.0"], [16,16,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan","Persen","98.81"], [17,17,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan","Persen","100.0"], [18,18,"Persentase ketercapaian program perangkat daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian program perangkat daerah adalah realisasi indikator program perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan","Persen","100.0"], [19,19,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Persen","98.9"], [20,20,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Persen","98.46"], [21,21,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Persen","98.13"], [22,22,"Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\nAA (>90-100) : istimewa\nA (>80-90): Sangat baik\nBB (>70-80): baik\nB (>60-70): cukup baik\nCC (>50-60): cukup\nC (>30-50): buruk\nD (>0-30): sangat buruk\n\n","Nilai","AA (91,927)"], [23,23,"Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran yang menunjukkan proporsi komponen perencanaan kinerja terhadap bobotnya pada sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.\nAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan internal dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.","Persen","95.23"], [24,24,"Hasil penilaian AKIP Komponen Perencanaan Kinerja","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Hasil penilaian dari sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah komponen perencanaan kinerja","-","28.57"], [25,25,"Bobot Komponen Perencanaan Kinerja","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","-","30.0"], [26,26,"Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan keterpaduan substansi antar berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam program yang digunakan pada dokumen RKPD dan RPJMD","Persen","100.0"], [27,27,"Jumlah program pada RKPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Program","219.0"], [28,28,"Jumlah program pada RPJMD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Program","219.0"], [29,29,"Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan disahkan sesuai dengan batas waktu (deadline) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.","Persen","100.0"], [30,30,"Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","9.0"], [31,31,"Jumlah Dokumen perencanaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","9.0"], [32,32,"Persentase Usulan Masyarakat yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Usulan masyarakat dalam musrenbang dan pokir yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta","Persen","100.0"], [33,33,"Jumlah Usulan masyarakat dalam musrenbang dan pokir yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Usulan","SIMONEVA"], [34,34,"Jumlah Usulan masyarakat","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Usulan","SIMONEVA"], [35,35,"Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran yang menunjukkan keterpenuhan analisis terhadap data-data yang disajikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan","Persen","100.0"], [36,36,"Jumlah analisa data","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Data","604.0"], [37,37,"Jumlah data yang digunakan dalam perencanaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Data","604.0"], [38,38,"Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian sasaran pembangunan daerah lebih dari 90% sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/RKPD) dalam periode tertentu","Persen","100.0"], [39,39,"Jumlah indikator sasaran daerah ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","12.0"], [40,40,"Jumlah seluruh indikator sasaran daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","12.0"], [41,41,"Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen pengendalian dan evaluasi lintas sektor yang disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan","Persen","100.0"], [42,42,"Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi lintas sektor yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","10.0"], [43,43,"Jumlah Dokumen pengendalian lintas sektor","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","10.0"], [44,44,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90% \n\n","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. Ukuran untuk menunjukkan proporsi ketercapaian indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian terhadap seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian\n2. pemasangan target lebih rendah dari kondisi awal tahun 2024 karena adanya peningkatan kualitas indikator ","Persen","100.0"], [45,45,"Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","25.0"], [46,46,"Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","50.0"], [47,47,"Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","25.0"], [48,48,"Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","50.0"], [49,49,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran untuk menunjukkan proporsi ketercapaian indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian terhadap seluruh indikator program mitra bidang perekonomian","Persen","98.9"], [50,50,"Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","180.0"], [51,51,"Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","182.0"], [52,52,"Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang perekonomian telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan\n","Persen","100.0"], [53,53,"Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [54,54,"Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [55,55,"Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu","Persen","100.0"], [56,56,"Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","8.0"], [57,57,"Jumlah laporan yang harus disusun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","8.0"], [58,58,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. ukuran untuk menunjukkan keberhasilan pendampingan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap perangkat daerah mitra untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah\n2. pemasangan target lebih rendah dari kondisi awal tahun 2024 karena adanya peningkatan kualitas indikator ","Persen","98.81"], [59,59,"Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","20.0"], [60,60,"Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","41.0"], [61,61,"Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","20.0"], [62,62,"Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","42.0"], [63,63,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran untuk menunjukkan proporsi ketercapaian indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap seluruh indikator program mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia","Persen","98.46"], [64,64,"Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","128.0"], [65,65,"Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","130.0"], [66,66,"Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan\n","Persen","100.0"], [67,67,"Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [68,68,"Jumlah Dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [69,69,"Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran yang menunjukkan proporsi pelaporan capaian sasaran dan program perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan\n\n","Persen","100.0"], [70,70,"Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","10.0"], [71,71,"Jumlah laporan yang harus disusun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","10.0"], [72,72,"Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. ukuran untuk menunjukkan keberhasilan pendampingan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap perangkat daerah mitra untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah\n2. pemasangan target lebih rendah dari kondisi awal tahun 2024 karena adanya peningkatan kualitas indikator ","Persen","100.0"], [73,73,"Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","10.0"], [74,74,"Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","10.0"], [75,75,"Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","30.0"], [76,76,"Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","30.0"], [77,77,"Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran untuk menunjukkan proporsi ketercapaian indikator program perangkat daerah mitra bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap seluruh indikator program mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah","Persen","98.13"], [78,78,"Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90%","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","105.0"], [79,79,"Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Indikator","107.0"], [80,80,"Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan\n","Persen","100.0"], [81,81,"Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [82,82,"Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","3.0"], [83,83,"Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Ukuran yang menunjukkan proporsi pelaporan capaian sasaran dan program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun oleh bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan\n\n","Persen","100.0"], [84,84,"Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","10.0"], [85,85,"Jumlah laporan yang harus disusun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Laporan","10.0"], [86,86,"Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. Riset/Kajian tiap tahun jumlahnya fluktuatif, 2022-2024 rata-rata kajian perangkat daerah pertahun sebanyak 50 Kajian \n2. Riset/Kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS diharapkan dapat terinventarisasi dengan baik\n3. Riset/Kajian Bappeda yang Ditindaklanjuti adalah kajian strategis Bappeda yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan sesuai dengan OPD terkait. Yang dibuktikan dengan surat jawaban dari OPD terkait.\n","Persen","91.0"], [87,87,"Persentase Riset/Kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Persen","100.0"], [88,88,"Jumlah riset/kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","53.0"], [89,89,"Jumlah riset/kajian yang dilaksanakan perangkat daerah dalam setahun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","53.0"], [90,90,"Persentase Riset/Kajian Bappeda yang ditindaklanjuti","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Persen","70.0"], [91,91,"Jumlah Riset/Kajian Bappeda yang Ditindaklanjuti","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","7.0"], [92,92,"Jumlah Riset/Kajian yang dilaksanakan Bappeda dalam Setahun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","10.0"], [93,93,"Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. Riset terinventarisasi dalam DSS adalah riset perangkat daerah n-1\n2. Riset/Kajian tiap tahun jumlahnya fluktuatif, 2022-2024 rata-rata kajian perangkat daerah pertahun sebanyak 50 Kajian ","Persen","100.0"], [94,94,"Jumlah riset yang sesuai dengan program strategis dan terpublikasi melalui DSS pada tahun n-1","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","53.0"], [95,95,"Jumlah Riset Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun n-1","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","53.0"], [96,96,"Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","1. Proposal penelitian tematis adalah proposal yang sudah diusulkan melalui riset.jogjakota.go.id \n2. Kesesuaian tema pembangunan dibuktikan dalam pemilihan menu checklist prioritas tema pembangunan yang dipilh","Persen","100.0"], [97,97,"Jumlah proposal penelitian tematis yang sesuai dengan tema pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","211.0"], [98,98,"Jumlah proposal penelitian tematis yang masuk dalam tahun bersangkutan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","211.0"], [99,99,"Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Policy brief yang dihasilkan oleh Dewan Kelitbangan berdasarkan penelitian stratgeis dan tematis sebagai dasar pengambilan kebijakan","Penelitian","1.0"], [100,100,"Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Rata-rata skor inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan minimal skor 77 berdasarkan self asessement","Skor","95.75"], [101,101,"Total Skor Inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Skor","6320.0"], [102,102,"Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Inovasi","66.0"], [103,103,"Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah inovasi pada Keputusan Wali Kota Penerapan Inovasi","Inovasi","155.0"], [104,104,"Nilai SAKIP Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:\nAA (nilai >90-100)\nA (Nilai >80-90)\nBB (Nilai >70-80)\nB (Nilai >60-70)\nCC (Nilai >50-60)\nC (nilai >30-50)\nD (Nilai >0-30)\n\n","Nilai","A (89,24)"], [105,105,"Nilai IKM Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik","Nilai","90.64"], [106,106,"Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda\n","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang disusun tepat waktu","Persen","100.0"], [107,107,"Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang disusun tepat waktu","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","14.0"], [108,108,"Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang wajib disusun","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Dokumen","14.0"], [109,109,"Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","mengukur sejauh mana data satatistik sektoral yang diharapkan tersedia dapat disediakan oleh Bappeda","Persen","100.0"], [110,110,"Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Data","195.0"], [111,111,"Jumlah Data statistik sektoral","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Data","195.0"], [112,112,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk\n\n\n","Nilai","5.0"], [113,113,"Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Mengukur nilai pengawasan arsip administrasi umum","Nlai","92.34"], [114,114,"Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Mengukur tingkat Profesionalitas ASN sesuai indikatornya","Nilai","90.4"], [115,115,"Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan rencana pengadaan","Persen","100.0"], [116,116,"Jumlah belanja Bappeda yang diinputkan pada SIRUP","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Rupiah","5181193330.0"], [117,117,"Jumlah belanja pada DPA Bappeda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Rupiah","5181193330.0"], [118,118,"Crime Rate","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Tindak kejahatan/ kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman \n berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang \n serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Crime rate adalah angka kejahatan per \n 100.000 penduduk","Nilai","152,49"], [119,119,"Nilai AKIP","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Predikat","RAD.04.02 Data Sosial"], [120,120,"Nilai AKIP","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","Poin","RAD.04.02 Data Sosial"] ]}