{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Kewenangan kabupaten/Kota hanya pada industri kecil","persen","10.0"], [2,2,"Meningkatnya Koperasi yang berkualitas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Bertambahnya jumlah koperasi yang sehat, aktif dan mampu memberikan mafaat nyata bagi anggotanya mauoun masyarakat","persen","95.4"], [3,3,"Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","persen","2.67"], [4,4,"Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","persen","5.71"], [5,5,"Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah perusahaan industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah perusahaan industri yang telah terbit sertifikat standar/izin industri","persen","100.0"], [6,6,"Rasio Kewirausahaan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu\n buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun \nyang sama. ","persen","5.67"], [7,7,"Jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Orang","11544.0"], [8,8,"Total Angkatan Kerja","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.","Orang","203748.0"], [9,9,"Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) menunjukkan seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah","Persen","0.805"], [10,10,"Volume Usaha Koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah penerimaan dari transaksi usaha koperasi dengan anggota dan non anggota, baik simpan pinjam, penjualan barang maupun jasa","Rupiah","397888436955.0"], [11,11,"Total PDRB (ADHB)","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut","Rupiah","49389880000000.0"], [12,12,"Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah total nilai tambah sektor industri pengolahan dibagi Total PDRB tahun berjalan","Persen","12.02"], [13,13,"Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Rupiah","5936678000000.0"], [14,14,"Total PDRB (ADHB) tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Rupiah","49389880000000.0"], [15,15,"Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10%","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","persen","55.0"], [16,16,"Jumlah UMKM yang kenaikan omsetnya lebih dari 10 %","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","UKM","165.0"], [17,17,"Jumlah UMKM yang dibina","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","UKM","300.0"], [18,18,"Nilai Omset Koperasi tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Nilai omset koperasi yang dibina tahun n","Rupiah","397888436955.0"], [19,19,"Proporsi IKM Naik Kelas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Persen","10.0"], [20,20,"Jumlah IKM naik kelas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","IKM","10.0"], [21,21,"Jumlah IKM yang dibina","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","IKM","100.0"], [22,22,"Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria:\nAA (>90-100) : istimewa\nA (>80-90): Sangat baik\nBB (>70-80): baik\nB (>60-70): cukup baik\nCC (>50-60): cukup\nC (>30-50): buruk\nD (>0-30): sangat buruk","Nilai","A (88,447)"], [23,23,"Persentase wirausaha baru","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Wirausaha Baru merupakan UKM dengan kelengkapan legalitas usaha dan telah mengikuti pelatihan dasar","Persen","2.67"], [24,24,"Jumlah wirausaha baru","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Orang","155.0"], [25,25,"Jumlah UKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Orang","6835.0"], [26,26,"Jumlah Wirausaha baru","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah pelaku UMKM yang lulus dari intervensi dasar wirausaha (sdh mendapat NIB, pelatihan dasar)","UKM","155.0"], [27,27,"Persentase UMKM Naik Kelas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","UMKM naik kelas merupakan UMKM yang lulus asesmen (kurasi, mengalami repeat order, dan meningkat omsetnya) dibandingkan dengan wirausaha baru","Persen","10.0"], [28,28,"Jumlah UMKM naik kelas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","UKM","15.0"], [29,29,"Jumlah wirausaha baru","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","UKM","150.0"], [30,30,"Jumlah pelaku UMKM naik kelas","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","UMKM naik kelas merupakan UMKM yang lulus asesmen (produksi, organisasi, sdm, pemasaran, keuangan dan transfomasi digital)","UKM","155.0"], [31,31,"Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","SDM Koperasi adalah pengurus dan pengawas koperasi","persen","9.1"], [32,32,"Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan sertifikasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi (pengurus dan pengawas)","Orang","189.0"], [33,33,"Jumlah SDM koperasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Total keseluruhan orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, yang mencangkup anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan","Orang","2076.0"], [34,34,"Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi (pengurus dan pengawas)","Orang","189.0"], [35,35,"Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik","Persen","30.35"], [36,36,"Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Koperasi dengan akuntabilitas baik memenuhi kriteria tata kelola koperasi, keterlibatan anggota dalam kegiatan bisnis dan pengelolaan keuangan yang baik","Koperasi","105.0"], [37,37,"Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif","Koperasi","346.0"], [38,38,"Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Koperasi dengan akuntabilitas baik memenuhi kriteria tata kelola koperasi, keterlibatan anggota dalam kegiatan bisnis dan pengelolaan keuangan yang baik","Koperasi","105.0"], [39,39,"Persentase koperasi sehat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah koperasi dengan predikat sehat terhadap jumlah koperasi yang dinilai","Persen","13.87"], [40,40,"Jumlah koperasi dengan predikat sehat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Banyaknya koperasi yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatannya dengan menggunakan kertas kerja sesuai dengan juknis deputi bidang perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dan memperoleh predikat sehat","koperasi","48.0"], [41,41,"Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif","koperasi","346.0"], [42,42,"Jumlah Koperasi dengan predikat sehat","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah koperasi dengan predikat sehat mendasarkan penilaian kesehatan koperasi","koperasi","48.0"], [43,43,"Persentase koperasi yang berkembang usahanya","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT) dibagi jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta","Persen","9.54"], [44,44,"Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT)","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Banyaknya koperasi yang mampu meningkatkan volume usahanya, aset, jumlah anggota dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya secara berkelanjutan","Koperasi","33.0"], [45,45,"Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif","Koperasi","346.0"], [46,46,"Jumlah koperasi yang berkembang usahanya","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT)","Koperasi","33.0"], [47,47,"Persentase Data Informasi Industri yang ter-update","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah Data IKM yang ter-update pada SIINAS dibandingkan Total Data IKM","Persen","55.58"], [48,48,"Data IKM yang ter-update","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang datanya diperbaharui dan mencerminkan kondisi terkini","IKM","222.0"], [49,49,"Total Data IKM pada SIINAS","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah data IKM yang memiliki akun SIINas","IKM","379.0"], [50,50,"Jumlah Data IKM yang ter-update","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","penambahan data SIINas th n","IKM","70.0"], [51,51,"Persentase IKM yang berizin industri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang mendapatkan izin Klasifikasi Baku Lapangankerja Indonesia (KBLI) Industri pada tahun n dibandingkan Jumlah IKM tahun n","Persen","61.04"], [52,52,"Jumlah IKM yang mendapatkan izin industri sampai dengan tahun n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM dengan KBLI Industri yang izinnya telah terbit di OSS sampai dengan tahun n","IKM","9316.0"], [53,53,"Jumlah IKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang memiliki NIB dengan KBLI Industri","IKM","15262.0"], [54,54,"Jumlah pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang patuh aturan izin usaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)","IKM","SIMONEVA"], [55,55,"Jumlah Usaha IKM yang meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang perizinan usaha","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang perizinan berusaha yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangankerja Indonesia (KBLI), Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Nomor Izin Edar (NIE)","IKM","SIMONEVA"], [56,56,"Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi dibandingkan dengan total pelaku IKM di Kota Yogyakarta","Persen","5.71"], [57,57,"IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM dengan KBLI industri yang Sertifikat Standarnya telah terverifikasi","IKM","871.0"], [58,58,"jumlah IKM Kota Yogyakarta","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah IKM yang memiliki NIB dengan KBLI Industri","IKM","15262.0"], [59,59,"Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi","IKM","50.0"], [60,60,"Pendapatan UPT Desain dan Industri","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Nilai Pendapatan UPT","Rupiah","775923922.0"], [61,61,"Persentase layanan yang terpenuhi secara optimal","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah layanan yang terpenuhi secara optimal dibanding layanan yang tersedia","Persen","100.0"], [62,62,"Jumlah layanan BLUD yang terpenuhi secara optimal","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Layanan","3.0"], [63,63,"Jumlah layanan yang tersedia","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","","Layanan","3.0"], [64,64,"Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","\"mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria:\nAA (nilai >90-100)\nA (Nilai >80-90)\nBB (Nilai >70-80)\nB (Nilai >60-70)\nCC (Nilai >50-60)\nC (nilai >30-50)\nD (Nilai >0-30)\"\n\n","Nilai","A (85,61)"], [65,65,"Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Nilai","4.12"], [66,66,"Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM","Nilai","83.16"], [67,67,"Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm\n\n\n\n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Persentase ketercapaian nilai komponen SAKIP","Persen","100.0"], [68,68,"Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm yang disusun tepat waktu","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dari arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Informasi ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan berbagai laporan evaluasi yang dibuat setiap tahun oleh Bappeda dan Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta.","Dokumen","5.0"], [69,69,"jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm yang wajib disusun","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dari arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Informasi ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan berbagai laporan evaluasi yang dibuat setiap tahun oleh Bappeda dan Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta.","Dokumen","5.0"], [70,70,"Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm","Persen","99.6"], [71,71,"Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik","Data","248.0"], [72,72,"Jumlah Data statistik sektoral","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Perindustrian Koperasi UKM dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan","Data","249.0"], [73,73,"Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","\"Mengukur kualitas laporan \nkeuangan Perangkat Daerah\ndengan kriteria:\nNilai 5: Sangat Baik\nNilai 3 – 4: Baik\nNilai 1 – 2: Sedang \nNilai 0: Buruk\"\n\n","Nilai","5.0"], [74,74,"Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perinkopukm\n\n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum adalah laporan yang berisi evaluasi dan analisis kinerja suatu instansi dalam melaksanakan program kearsipan, termasuk pengelolaan arsip administrasi umum.","Nilai","88.99"], [75,75,"Indeks Profesional ASN Dinas Perinkopukm","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan tugas jabatan.","Nilai","88.63"], [76,76,"Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DInas Perinkopukm\n\n\n","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Persentase Rencana Pengadaan adalah persentase yang memuat rencana kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi (SKPD)","Persen","100.0"], [77,77,"Jumlah belanja DInas Perinkopukm yang diinputkan pada SIRUP","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah belanja pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (SiRUP Jogja Kota) adalah total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu instansi pemerintah (SKPD) untuk tahun berjalan, yang dirinci berdasarkan jenis belanja, uraian, satuan, jumlah, dan koefisien","Rupiah","7209275295.0"], [78,78,"Jumlah belanja pada DPA DInas Perinkopukm","Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah","Jumlah belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah total nilai anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu instansi pemerintah (SKPD) untuk tahun berjalan, yang dirinci berdasarkan jenis belanja, uraian, satuan, jumlah, dan koefisien","Rupiah","7209275295.0"] ]}