_id No Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2025 1 1 Jumlah Penumpang Bus (yang masuk terminal) Dinas Perhubungan "" jiwa 2306253.0 2 2 Jumlah Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Banyaknya terminal penumpang berdasarkan tipe jangkauan layanannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 1.0 3 3 Jumlah Terminal Tipe A Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe A (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 1.0 4 4 Jumlah Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe B (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 0.0 5 5 Jumlah Terminal Tipe C Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe C (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 6 6 Jumlah Terminal Barang Dinas Perhubungan Jumlah unit terminal darat yang melayani barang (tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda, dan antarmoda angkutan barang dan konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 0.0 7 7 Jumlah Halte Permanen Transjogja Dinas Perhubungan "" unit 69.0 8 8 Jumlah Halte Portable Transjogja Dinas Perhubungan "" unit 82.0 9 9 Jumlah Stasiun Kereta Api Dinas Perhubungan "" unit 2.0 10 10 Persentase layanan angkutan darat Dinas Perhubungan "" persen 10.91 11 11 Jumlah angkutan darat Dinas Perhubungan "" unit 504611.0 12 12 Jumlah penumpang angkutan darat Dinas Perhubungan "" jiwa 4625639.0 13 13 Rasio panjang jalan dengan Jumlah kendaraan Dinas Perhubungan "" km/unit 0.0008 14 14 Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) Dinas Perhubungan Jumlah Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa fasilitas-fasilitas pelengkap jalan pendukung keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan. unit - 15 15 Fasilitas Pendukung Keselamatan Manajemen Rekayasa Dinas Perhubungan Jumlah Manajemen Rekayasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Pelayanan transportasi berupa manajemen rekayasa aliran lalu lintas yang bertujuan penyelesaian masalah dalam layanan transportasi. unit - 16 16 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 5854.0 17 17 Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum) Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 604.0 18 18 Taksi Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 318.0 19 19 Mobil Penumpang Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 20 20 Mobil Bus Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 371.0 21 21 Mobil Pick Up Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 8.0 22 22 Mobil Truk Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 39.0 23 23 Mobil Tangki Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 24 24 Tractor Head Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 10.0 25 25 Kereta Tempelan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 8.0 26 26 Kereta Gandeng Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 27 27 Jumlah Kendaraan Bermotor (Bukan Umum) Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 5072.0 28 28 Taksi Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 29 29 Mobil Penumpang Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 4.0 30 30 Mobil Bus Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 214.0 31 31 Mobil Pick Up Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 3486.0 32 32 Mobil Truk Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 1092.0 33 33 Mobil Tangki Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 3.0 34 34 Tractor Head Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 1.0 35 35 Kereta Tempelan Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 36 36 Kereta Gandeng Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 37 37 Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 6733.0 38 38 Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum) Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 933.0 39 39 Taksi Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 318.0 40 40 Mobil Penumpang Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 41 41 Mobil Bus Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 539.0 42 42 Mobil Pick Up Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 15.0 43 43 Mobil Truk Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 32.0 44 44 Mobil Tangki Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 4.0 45 45 Tractor Head Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 14.0 46 46 Kereta Tempelan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 11.0 47 47 Kereta Gandeng Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 48 48 Jumlah Kendaraan Bermotor (Bukan Umum) Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 5800.0 49 49 Taksi Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 50 50 Mobil Penumpang Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 51 51 Mobil Bus Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 262.0 52 52 Mobil Pick Up Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 4208.0 53 53 Mobil Truk Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 1321.0 54 54 Mobil Tangki Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 5.0 55 55 Tractor Head Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 56 56 Kereta Tempelan Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 57 57 Kereta Gandeng Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 58 58 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Dinas Perhubungan "" persen 88,44% 59 59 Jumlah uji KIR angkutan umum dan bukan umum Dinas Perhubungan "" unit 7613.0 60 60 Jumlah angkutan umum Dinas Perhubungan "" unit 5804.0 61 61 Jumlah uji KIR angkutan umum dan barang Dinas Perhubungan "" persen 7769.0 62 62 Jumlah uji KIR angkutan umum Dinas Perhubungan "" unit 1286.0 63 63 Jumlah uji KIR angkutan barang Dinas Perhubungan "" unit 6483.0 64 64 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Dinas Perhubungan "" unit 7613.0 65 65 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Datang Dinas Perhubungan "" unit 0.0 66 66 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Lulus Dinas Perhubungan "" unit 880.0 67 67 Persentase ATCS Dinas Perhubungan "" persen 0.67 68 68 Persentase Pemasangan Rambu-rambu Dinas Perhubungan "" persen 100.0 69 69 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Dinas Perhubungan Jumlah perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 4950.0 70 70 Jumlah kebutuhan rambu di Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Jumlah unit rambu-rambu yang seharusnya tersedia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 4950.0 71 71 Alat pemberi isyarat lalu lintas Dinas Perhubungan Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan unit 1.0 72 72 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Dinas Perhubungan Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. unit 56.0 73 73 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan" unit 56.0 74 74 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Dinas Perhubungan "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor" unit 2.0 75 75 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Dinas Perhubungan "Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor" unit 13.0 76 76 Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Dinas Perhubungan "Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan." unit 0.0 77 77 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Dinas Perhubungan "Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat." unit 5.0 78 78 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat Dinas Perhubungan "Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk)." unit 4.0 79 79 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk). fasilitas yang terpelihara untuk memastikan kualitas layanan" unit 4.0 80 80 Halte Dinas Perhubungan Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun unit 1.0 81 81 Jumlah perlintasan sebidang Dinas Perhubungan Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya lokasi 7.0 82 82 Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) Dinas Perhubungan "Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan" lokasi 7.0 83 83 Marka Jalan Dinas Perhubungan Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas unit 3850.0 84 84 Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan unit 3850.0 85 85 Rambu Lalu Lintas Dinas Perhubungan Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan unit n/a 86 86 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut unit 100.0 87 87 Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki Dinas Perhubungan Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan unit 43.0 88 88 Analisis dampak lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dokumen 33.0 89 89 Data indentifikasi masalah lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas" dokumen 1.0 90 90 Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dokumen n/a 91 91 Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang" dokumen 1.0 92 92 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan "Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan)." dokumen n/a 93 93 Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Dinas Perhubungan Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien dokumen 3.0 94 94 Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan Dinas Perhubungan "Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara" dokumen 1.0 95 95 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Dinas Perhubungan Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar dokumen 7613.0 96 96 Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Dinas Perhubungan "Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk" dokumen 7613.0 97 97 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan Dinas Perhubungan "Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan." dokumen n/a 98 98 Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik Dinas Perhubungan pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital dokumen 2.0 99 99 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Dinas Perhubungan pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat dokumen 58.0 100 100 Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 2.0 101 101 Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 1.0 102 102 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 12.0 103 103 Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Dinas Perhubungan "" dokumen n/a 104 104 Data Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan." dokumen 4.0 105 105 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan" dokumen 2.0 106 106 Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan." dokumen 4.0 107 107 Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Perhubungan Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5 dokumen 6.0 108 108 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang." dokumen 0.0 109 109 Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor dokumen 7613.0 110 110 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan laporan 1.0 111 111 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Dinas Perhubungan Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara. laporan 10.0 112 112 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Indeks Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - 86505.0 113 113 Hasil Penilaian Tim Evaluasi Dinas Perhubungan "Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas" dokumen 18.0 114 114 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor laporan 12.0 115 115 Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, Jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan Dinas Perhubungan "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor" dokumen 0.0 116 116 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan "Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor" dokumen 3000.0 117 117 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Dinas Perhubungan "Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional" dokumen 19.0 118 118 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar dokumen 5864.0 119 119 Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dokumen 1.0 120 120 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan "Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas." orang 7.0 121 121 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor laporan 14.0 122 122 Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi Dinas Perhubungan "" orang n/a 123 123 Rambu Peringatan Dinas Perhubungan "Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan." unit 0.0 124 124 Rambu Larangan Dinas Perhubungan "Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik." unit 0.0 125 125 Yellow Box Dinas Perhubungan Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup. meter n/a 126 126 Alat pengawasan dan pengamanan jalan Dinas Perhubungan "1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton." unit 100.0 127 127 Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan" unit 100.0 128 128 Data Audit Terminal Dinas Perhubungan "Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C." dokumen n/a 129 129 Data inspeksi Terminal Dinas Perhubungan "Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal." dokumen n/a 130 130 Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki Dinas Perhubungan "Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar." dokumen n/a 131 131 Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus Dinas Perhubungan "" dokumen n/a 132 132 Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Dinas Perhubungan "" dokumen 12 Laporan 133 133 Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang." dokumen n/a 134 134 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan Dinas Perhubungan Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter. dokumen n/a 135 135 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. kebutuhan kendaraan." dokumen n/a 136 136 Alat Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman unit n/a 137 137 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan "Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal." dokumen 6733.0