{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}], "records": [ [1,1,"Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase capaian program urusan Keistimewaan terhadap Jumlah program keistimewaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","persen","95.67"], [2,2,"Total Pagu Dana Keistimewaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang terdiri dari pagu dana keistimewaan untuk urusan pengisian jabatan, urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang","rupiah","43429232550.0"], [3,3,"Total Pagu Dana Keistimewaan Kelembagaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kelembagaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","5266562500.0"], [4,4,"Total Pagu Dana Keistimewaan Kebudayaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kebudayaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","32993261600.0"], [5,5,"Total Pagu Dana Keistimewaan Pertanahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang tersrap untuk urusan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","571608450.0"], [6,6,"Total Pagu Dana Keistimewaan Tata Ruang","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","4597800000.0"], [7,7,"Total Realisasi Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","41254825065.0"], [8,8,"Usulan Anggaran Keistimewaan per Urusan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah usulan dana anggaran keistimewaan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","rupiah","203927174503.0"], [9,9,"Target Penurunan Angka Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Angka pengangguran (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan Jumlah pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","persen","5,42 – 5,80"], [10,10,"Jumlah Program Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","program","3.0"], [11,11,"Jumlah Kegiatan Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","kegiatan","8.0"], [12,12,"Jumlah Anggaran Penurunan Pengangguran","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","miliar-rupiah","4391600310.0"], [13,13,"Target Penurunan Angka Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Angka kemiskinan (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan Jumlah penduduk miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","persen","5,84 – 6,26"], [14,14,"Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","program","27.0"], [15,15,"Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","kegiatan","33.0"], [16,16,"Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.","miliar-rupiah","94846613512.0"], [17,17,"Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta","Ada/Tidak-Ada","Ada"], [18,18,"Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta","Ada/Tidak-Ada","Ada"], [19,19,"Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn Perkada","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta","Ada/Tidak-Ada","Ada"], [20,20,"Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","persen","100.0"], [21,21,"Jumlah program RKPD Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Jumlah program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.","program","121.0"], [22,22,"Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Jumlah program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.","program","121.0"], [23,23,"Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","persen","100.0"], [24,24,"Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","program","121.0"], [25,25,"Jumlah program dalam APBD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","program","121.0"], [26,26,"Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","persen","0.0"], [27,27,"Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","program","0.0"], [28,28,"Jumlah program dalam APBD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","program","121.0"], [29,29,"Indeks Inovasi Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","-","69,64"], [30,30,"Kategori","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","-","Sangat Inovatif"], [31,31,"Jumlah inovasi yang disubmit ke sistem IGA","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","inovasi","66.0"], [32,32,"Jumlah Penelitian Strategis","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","penelitian","10.0"], [33,33,"Jumlah Penelitian Tematis","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","penelitian","6.0"], [34,34,"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah","-","AA (91,927)"], [35,35,"Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta.","dokumen","0.0"], [36,36,"Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta.","dokumen","1.0"], [37,37,"Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Daerah Istimewa.","dokumen","2.0"], [38,38,"Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (menggambarkan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan) melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.","-","85,80"], [39,39,"Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah terhadap rencana pembangunan daerah di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.","persen","100.0"], [40,40,"Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD di DIY pada tahun berkenaan.","persen","(ada)"], [41,41,"Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan:\n1. JF Perencana\n2. JF Statistisi\n3. JF Analisis Kebijakan\n4. JF Pranata Komputer\n5. JF Peneliti","orang","2.0"], [42,42,"Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan","dokumen","1.0"], [43,43,"Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.","berita acara","41.0"], [44,44,"Berita Acara Konsultasi Publik","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD","berita acara","2.0"], [45,45,"Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.","berita acara","2.0"], [46,46,"Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan","buku","1.0"], [47,47,"Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD","dokumen","1.0"], [48,48,"Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. \nDisusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.","dokumen","2.0"], [49,49,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya","dokumen","n/a"], [50,50,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya","dokumen","n/a"], [51,51,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya","dokumen","4.0"], [52,52,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya","dokumen","4.0"], [53,53,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya","dokumen","n/a"], [54,54,"Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan","dokumen","3.0"], [55,55,"Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun","dokumen","2.0"], [56,56,"Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).","laporan","9.0"], [57,57,"Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.","laporan","6.0"], [58,58,"Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur","laporan","4.0"], [59,59,"Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur","laporan","5.0"], [60,60,"Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia","laporan","3.0"], [61,61,"Pelaksanaan Konsultasi Publik","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD","kali","2.0"], [62,62,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur","perangkat daerah","11.0"], [63,63,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia","perangkat daerah","9.0"], [64,64,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan","perangkat daerah","8.0"], [65,65,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian","perangkat daerah","22.0"], [66,66,"Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.","perangkat daerah","n/a"], [67,67,"Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah","dokumen","1.0"], [68,68,"Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).","laporan","9.0"], [69,69,"Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).","laporan","6.0"], [70,70,"Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian","laporan","2.0"], [71,71,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).","perangkat daerah","11.0"], [72,72,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).","perangkat daerah","17.0"], [73,73,"Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).","perangkat daerah","22.0"], [74,74,"Peserta Konsultasi Publik","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD","orang","101.0"], [75,75,"RAD KLA","Badan Perencanaan Pembangunan Daerah","","dokumen","Ada"] ]}