{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,1,"Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)","Bagian Hukum","Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)","dokumen",11],
    [2,2,"Jumlah Produk Hukum","Bagian Hukum","Jumlah seluruh produk hukum yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan, meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal","dokumen",618],
    [3,3,"Jumlah Peraturan Daerah","Bagian Hukum","Jumlah peraturan daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",11],
    [4,4,"Jumlah Peraturan Walikota","Bagian Hukum","Jumlah peraturan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",83],
    [5,5,"Jumlah Keputusan Walikota","Bagian Hukum","Jumlah keputusan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",490],
    [6,6,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim","Bagian Hukum","Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan tim yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",164],
    [7,7,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia","Bagian Hukum","Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan panitia yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",10],
    [8,8,"Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin","Bagian Hukum","Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pemberian izin yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [9,9,"Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah","Bagian Hukum","Jumlah keputusan sekretaris daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",33],
    [10,10,"Jumlah Instruksi Walikota","Bagian Hukum","Jumlah instruksi wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",1],
    [11,11,"Jumlah Produk Hukum yang Diunggah dalam Website JDIH","Bagian Hukum","Jumlah Produk Hukum yang diunggah dalam website JDIH","produk hukum",118],
    [12,12,"Jumlah Perda terkait perijinan","Bagian Hukum","Jumlah perda yang mengatur tentang perizinan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [13,13,"Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa","Bagian Hukum","Jumlah perda yang mengatur tentang lalu lintas barang dan jasa yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [14,14,"Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan","Bagian Hukum","Jumlah perda yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [15,15,"Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha","Bagian Hukum","Jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",1],
    [16,16,"Jumlah Perda yang sudah diterbitkan","Bagian Hukum","Jumlah keseluruhan perda yang telah diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",11],
    [17,17,"Jumlah Perda untuk RTRW","Bagian Hukum","Jumlah perda terkait RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [18,18,"Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW","Bagian Hukum","Jumlah perda yang direvisi pasca terbitnya Perda RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","dokumen",0],
    [19,19,"Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-Undangan","Bagian Hukum","Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan","dokumen",0],
    [20,20,"Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah","Bagian Hukum","Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah","dokumen",125],
    [21,21,"Produk Hukum Pengaturan yang Disusun","Bagian Hukum","Produk Hukum Pengaturan berupa perda dan perwal","Dokumen",94],
    [22,22,"Produk Hukum Penetapan yang Disusun","Bagian Hukum","Produk Hukum Penetapan berupa Kepwal, Kepsekda, dan Inwal","Dokumen",524],
    [23,23,"Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya","Bagian Hukum","Produk Hukum yang dicatat, diregister, dan disimpan oleh Bagian Hukum","Dokumen",618],
    [24,24,"Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi","Bagian Hukum","Produk Hukum yang difasilitasi dan dievaluasi oleh Biro Hukum DIY","Dokumen",618],
    [25,25,"Masalah Hukum yang Diselesaikan","Bagian Hukum","Permasalahan hukum yang dihadapi aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta terkait ketugasannya","Kasus",6],
    [26,26,"Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan","Bagian Hukum","Permasalahan hukum yang menyangkut Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dan juga dihadapi oleh aparatur Pemkot Yogyakarta terkait ketugasannya","Kasus",9],
    [27,27,"Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas","Bagian Hukum","Presentase rancangan produk hukum yang berkualitas di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [28,28,"Persentase Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan","Bagian Hukum","Presentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [29,29,"Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum","Bagian Hukum","Presentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [30,30,"Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan","Bagian Hukum","Presentase rancangan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [31,31,"Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggi","Bagian Hukum","Presentase kesesuaian/keselarasan produk hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [32,32,"Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum","Bagian Hukum","Presentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan","persen",100],
    [33,33,"Produk Hukum Daerah yang Disusun","Bagian Hukum","Jumlah keseluruhan produk hukum daerah yang disusun meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal","Dokumen",618],
    [34,34,"Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum","Bagian Hukum","Jumlah keseluruhan kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum","Kasus",6],
    [35,35,"Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi","Bagian Hukum","Jumlah produk hukum yang dikelola, diregister, dan didokumentasi","Dokumen",618],
    [36,36,"Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tentang PUG","Bagian Hukum","","dokumen",1],
    [37,37,"5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan","Bagian Hukum","","dokumen",2]
]}