11.03.000086Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air BakuTermasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPLDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 21.03.000087Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air LainnyaTermasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPLDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 31.03.000088Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan RawaJumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusunDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 41.03.000089Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang DisusunTermasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPLDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 51.03.000367Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkanDokumen Kajian Lingkungan Hidup StrategisDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 61.03.000373Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&Dinas Lingkungan HidupOrang0.0 71.03.000443Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan PersampahanKajian/studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari yang disusun berdasarkan: a. rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah b. kelayakan teknis, ekonomi, dan dan c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 3/2013&Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 81.03.000543Jumlah Sarana Pemilahan PersampahanSarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&Dinas Lingkungan HidupUnitconveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit 91.03.000546Jumlah Sarana Pengangkutan PersampahanSarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilahDinas Lingkungan HidupUnit92.0 101.03.910184Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPSTDokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang menjadi pedoman pengelola TPA/TPST dalam mengoperasikan TPA/TPSTDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 111.03.910185Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPSTDokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST adalah dokumen yang berisikan aturan/ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola TPA/TPST dalam melaksanakan penataan termasuk revitalisasi atau rehabilitasi TPA/TPSTDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 121.03.910186Jumlah Sarana Pengumpulan PersampahanSarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampahDinas Lingkungan HidupUnitn/a 131.03.910187Jumlah Sarana Pengolahan PersampahanSarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkunganDinas Lingkungan HidupUnitn/a 141.03.910188Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir SampahSarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindiDinas Lingkungan HidupUnitn/a 151.03.910189Jumlah MasyarakatMasyarakat adalah orang/individu/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan PersampahanDinas Lingkungan HidupOrangn/a 161.03.910190Jumlah Pengelola PersampahanPengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana dalam kegiatan persampahanDinas Lingkungan HidupKelompokn/a 171.03.910192Jumlah Dokumen RTBLDokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 181.03.910195Kapasitas perencanaan TPAKapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaanDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 191.03.910196Kapasitas TPA terpakaiKapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampahDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 201.03.910197Fasilitas penunjang TPAFasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPADinas Lingkungan HidupPaketn/a 211.03.910198Kapasitas perencanaan TPSTKapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaanDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 221.03.910199Kapasitas TPST terpakaiKapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampahDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 231.03.910200Kapasitas perencanaan SPAKapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaanDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 241.03.910201Kapasitas SPA terpakaiKapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampahDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 251.03.910202Kapasitas perencanaan TPS3RKapasitas perencanaan TPS3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaanDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 261.03.910203Kapasitas TPS3R terpakaiKapasitas TPS3R terpakai adalah kapasitas TPS3R yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampahDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 271.03.910204Kapasitas TPSKapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hariDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 281.03.910205Jumlah TPATPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkunganDinas Lingkungan HidupUnitn/a 291.03.910206Kapasitas TPS terpakaiKapasitas TPS terpakai adalah kapasitas TPS yang telah terpakai untuk memproses pengumpulan sampahDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 301.03.910207Jumlah KK terlayaniJumlah KK terlayani adalah rencana cakupan layanan pembangunan TPA/TPSTSPA//TPS3R dalam satuan kepala keluargaDinas Lingkungan HidupKKn/a 311.03.910224Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola PersampahanKelompok Masyarakat Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan persampahanDinas Lingkungan HidupKelompok Masyarakatn/a 321.03.910225Kapasitas perencanaan TPSKapasitas perencanaan TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS memproses pengumpulan sampah sesuai desain perencanaanDinas Lingkungan HidupTon/harin/a 331.03.910226Jumlah Dokumen Jakstrada PersampahanJakstrada Persampahan Kab/Kota adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kab/kota yang terpadu dan berkelanjutanDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 342.11.000001Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 352.11.000004Data Capaian IKLH Per tahunTersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kotaDinas Lingkungan HidupPoin113.56 362.11.000005Data contoh ujiData jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individuDinas Lingkungan HidupData1157.0 372.11.000006Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMDTerbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.Dinas Lingkungan HidupLaporan0.0 382.11.000007Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHSTerbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerahDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 392.11.000009Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMDTerbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 402.11.000010Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRPTersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnyaDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 412.11.000011Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRPTersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnyaDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 422.11.000012Data hasil Validasi KLHSa. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnyaDinas Lingkungan HidupLaporann/a 432.11.000013Data hasil Validasi KLHS RPJMDTerlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHKDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 442.11.000014Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaTersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 452.11.000016Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang adaData sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaranDinas Lingkungan HidupDatan/a 462.11.000018data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kotaTersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 472.11.000019Data Pengkajian Pembangunan BerkelanjutanTersedianya identifikasi TPBDinas Lingkungan HidupLaporann/a 482.11.000020Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LHa. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnyaDinas Lingkungan HidupLaporann/a 492.11.000021Data pengujian parameter kualitas lingkunganData hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individuDinas Lingkungan HidupData1157.0 502.11.000022Data Perumusan Skenario Pembangunan BerkelanjutanTersedianya rumusan skenario TPBDinas Lingkungan HidupLaporan0.0 512.11.000023Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)Dinas Lingkungan HidupDokumen0.0 522.11.000024Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan HidupTersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 532.11.000026Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 542.11.000028Dokumen DIKPLHDTersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerahDinas Lingkungan HidupDokumen1.0 552.11.000029Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupLaporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerahDinas Lingkungan HidupDokumen2.0 562.11.000030Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.Dinas Lingkungan HidupDokumen0.0 572.11.000033Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusunDinas Lingkungan HidupDokumen2.0 582.11.000034Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakanDinas Lingkungan HidupDokumen2.0 592.11.000036Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan PenguatanJumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHADinas Lingkungan HidupDokumenn/a 602.11.000037Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPSTDinas Lingkungan HidupDokumen1.0 612.11.000039Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaTersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 622.11.000041Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 TahunTersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklimDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 632.11.000043Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunTersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusunDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 642.11.000044Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupDokumen26.0 652.11.000046Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampahtersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahanDinas Lingkungan HidupKelompok519.0 662.11.000048Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiTersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiDinas Lingkungan HidupAduan3.0 672.11.000049ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupIzinn/a 682.11.000050Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada MasyarakatInformasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupPublikasin/a 692.11.000051Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasanData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.Dinas Lingkungan HidupIzin340.0 702.11.000052Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupIzin0.0 712.11.000056Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaTersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupIzin0.0 722.11.000058Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasanData dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasanDinas Lingkungan HidupIzinn/a 732.11.000060Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diprosesData dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampahDinas Lingkungan HidupIzin/persetujuann/a 742.11.000062Kebijakan/data informasi terkait RPPLHDokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLHDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 752.11.000063Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupUnitn/a 762.11.000066Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupKegiatann/a 772.11.000067Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan SampahTersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan SampahDinas Lingkungan HidupLaporann/a 782.11.000068Kegiatan pengurangan sampah1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembaliDinas Lingkungan HidupKegiatann/a 792.11.000069Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhirData kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitasDinas Lingkungan HidupKelompok519.0 802.11.000070Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnyaDinas Lingkungan HidupKelompok706.0 812.11.000071Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaanJumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaanDinas Lingkungan HidupKelompokn/a 822.11.000072Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLHJumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupKelompokn/a 832.11.000074Kelompok MHA yang terkait dengan PPLHData jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundanganDinas Lingkungan HidupKelompokn/a 842.11.000075Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatJumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatDinas Lingkungan HidupKeluargan/a 852.11.000076Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanData jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 862.11.000078Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kotaData laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Dinas Lingkungan HidupDokumen340.0 872.11.000080Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur PencemarLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 882.11.000081Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kotaLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 892.11.000083Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunandokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau PenimbunanDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 902.11.000084Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaRincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lainDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 912.11.000086Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui PengadilanData dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 922.11.000090Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)Dinas Lingkungan HidupDokumen0.0 932.11.000092Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatLaporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatDinas Lingkungan HidupLaporann/a 942.11.000093Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLHLaporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLHDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 952.11.000095Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 962.11.000096Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakana. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 972.11.000097Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 982.11.000098Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautLaporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautDinas Lingkungan HidupDokumen3.0 992.11.000099Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakanDokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupDokumen1.0 1002.11.000100Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kotaTersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupDokumen10.0 1012.11.000102Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektorKegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lainDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 1022.11.000104Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksudDinas Lingkungan HidupLaporan11.0 1032.11.000105Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakatLaporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakatDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1042.11.000106Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupData sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaranDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1052.11.000107Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidupLembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupLembaga706 bank sampah 217 sekolah berwawasan lingkungan dan adiwiyata 115 kampung proklim 1062.11.000108Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksistingLembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundanganDinas Lingkungan HidupLembaga1038.0 1072.11.000110Lokasi pelaksanaan RehabilitasiArea yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupLokasin/a 1082.11.000111Lokasi pelaksanaan remediasiAktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaanDinas Lingkungan HidupLokasin/a 1092.11.000112Lokasi pelaksanaan RestorasiArea yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuhDinas Lingkungan HidupLokasin/a 1102.11.000113Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupData sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaranDinas Lingkungan HidupLokasin/a 1112.11.000114Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kotaData lokasi proklim di kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupLokasi115.0 1122.11.000116Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupHan/a 1132.11.000118Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupHa88.02 1142.11.000120Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupHan/a 1152.11.000122Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupHa76.7 1162.11.000124Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidupJumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1172.11.000125Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLHData terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLHDinas Lingkungan HidupEntitasn/a 1182.11.000126Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupData terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupEntitasn/a 1192.11.000127Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatJumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang SehatDinas Lingkungan HidupMaterin/a 1202.11.000128Nilai IKA n-1Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupPoin33.57 1212.11.000129Nilai IKAL n-1Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupPoinn/a 1222.11.000130Nilai IKLH n-1Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.Dinas Lingkungan HidupPoin55.53 1232.11.000131Nilai IKTL n-1Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupPoin31.03 1242.11.000132Nilai IKU n-1Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupPoin89.16 1252.11.000133Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan HidupJumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1262.11.000135Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiData jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiDinas Lingkungan HidupAduann/a 1272.11.000136Permohonan kelayakan lingkungan hidupData permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintahDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 1282.11.000139Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakData dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1292.11.000140Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesData dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1302.11.000141Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesData dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diprosesDinas Lingkungan HidupDokumen7.0 1312.11.000142Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakData dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolakDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1322.11.000143Persetujuan lingkungan hidupdata dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintahDinas Lingkungan HidupDokumen190.0 1332.11.000144Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan Hiduppersetujuan190.0 1342.11.000146PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDData jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHDDinas Lingkungan HidupOrang4.0 1352.11.000147PPLHD EksistingData PPLHD yang aktifDinas Lingkungan HidupOrang4.0 1362.11.000148PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitasData PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksudDinas Lingkungan HidupOrang4.0 1372.11.000149PPLHD yang dibutuhkanData kebutuhan PPLHDDinas Lingkungan HidupOrang4.0 1382.11.000150Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanData rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDinas Lingkungan HidupRekomendasin/a 1392.11.000151Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanData dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1402.11.000152Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanData dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanDinas Lingkungan HidupDokumen42.0 1412.11.000153RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupUnit66.0 1422.11.000155Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaData jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelolaDinas Lingkungan HidupUnitn/a 1432.11.000156Sarana dan prasarana pemilahan sampah1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampahDinas Lingkungan HidupUnitconveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit 1442.11.000158Sarana dan prasarana pengangkutan sampah1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampahDinas Lingkungan HidupUnitkendaraan roda tiga: 41 unit pick up: 4 unit amroll: 6 unit dumptruck: 27 unit compactor: 20 unit 1452.11.000159Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupUnitn/a 1462.11.000160Sarana dan prasarana pengumpulan sampah1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampahDinas Lingkungan HidupUnitTPS: 4 Depo: 13 1472.11.000163Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaData jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kotaDinas Lingkungan HidupUnit2.0 1482.11.000165Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air lautDinas Lingkungan HidupTitik23.0 1492.11.000174Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembaliDinas Lingkungan HidupTon0.28 ton/hari 1502.11.000175Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - tonDinas Lingkungan HidupTon185.5 ton/hari 1512.11.000176Volume timbulan sampah yang diolah1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - tonDinas Lingkungan HidupTon139.62 ton/hari 1522.11.000177Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)Dinas Lingkungan HidupTon56.96 ton/hari 1532.11.000179Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarstData terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1542.11.000181Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpeliharaData jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udaraDinas Lingkungan HidupUnitn/a 1552.11.000186Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidupData Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerahDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1562.11.000187Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1572.11.000189Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkanDinas Lingkungan HidupDokumen2.0 1582.11.000191Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 TahunDokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.Dinas Lingkungan HidupDokumen1.0 1592.11.000192Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)Dinas Lingkungan HidupUnitn/a 1602.11.000193Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaanData dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupUsaha0.0 1612.11.000195Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganidata Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiDinas Lingkungan HidupAduann/a 1622.11.000197Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotadata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupIzinn/a 1632.11.000200Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotadata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupIzinn/a 1642.11.000201Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasandata dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasanDinas Lingkungan HidupIzinn/a 1652.11.000205Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kotaTersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupPerkaran/a 1662.11.000207Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kotaData sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingDinas Lingkungan HidupUnitn/a 1672.11.000208Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kotaData dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupUnitn/a 1682.11.000209Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kotaLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupKegiatan5.0 1692.11.000211Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanAktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaanDinas Lingkungan HidupKegiatann/a 1702.11.000213Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanArea yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuhDinas Lingkungan HidupKegiatann/a 1712.11.000215Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakanArea yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupKegiatann/a 1722.11.000217Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasiLaporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHSDinas Lingkungan HidupDokumen3.0 1732.11.000218Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kotaData laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1742.11.000220Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampahDinas Lingkungan HidupLaporan1.0 1752.11.000221Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaLaporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1762.11.000224Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1772.11.000225Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasiAktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1782.11.000226Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasiArea yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuhDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1792.11.000227Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasiLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1802.11.000230Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautNilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlakuDinas Lingkungan HidupDokumen3.0 1812.11.000231Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan LautLaporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau KotaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1822.11.000232Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kotaLaporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasiDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1832.11.000234Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasiDinas Lingkungan HidupDokumen2.0 1842.11.000236Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kotaLaporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkaitDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 1852.11.000238Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksistingJumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundanganDinas Lingkungan HidupLembaga1038.0 1862.11.000241Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaArea di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupLokasi4.0 1872.11.000243Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasiArea yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupLokasin/a 1882.11.000244Jumlah lokasi pelaksanaan remediasiAktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaanDinas Lingkungan HidupLokasin/a 1892.11.000245Jumlah lokasi Pelaksanaan RestorasiArea yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuhDinas Lingkungan HidupLokasin/a 1902.11.000246Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan HidupJumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupDinas Lingkungan HidupOrang45 kelurahan 234 sekolah setingkat SD/SMP 1912.11.000247Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kotaTersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupPerkaran/a 1922.11.000250Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiTersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditanganiDinas Lingkungan HidupAduann/a 1932.11.000251Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHDTersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHDDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1942.11.000252Jumlah PPLHD EksistingTersedianya data PPLHD yang aktifDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1952.11.000253Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitasTersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksudDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1962.11.000254Jumlah PPLHD yang dibutuhkanTersedianya data kebutuhan PPLHDDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1972.11.000255Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnyaJumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK DaerahDinas Lingkungan HidupOrangn/a 1982.11.000256Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditanganiDinas Lingkungan HidupTonn/a 1992.11.000257Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kotaJumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udaraDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2002.11.000259Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)Dinas Lingkungan HidupUnitPemilahan dan Pengolahan conveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit modul RDF: 3 unit Insinerator: 7 unit TPS: 4 unit Depo: 13 unit UPS Non Thermal: 3 unit UPS Thermal: 2 Unit UPS Gabungan (Thermal dan Non Thermal) : 1 unit Pengangkutan kendaraan roda tiga: 41 unit pick up: 4 unit amroll: 6 unit dumptruck: 27 unit compactor: 20 unit 2012.11.000260Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersediatersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regionalDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2022.11.000261Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanTersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2032.11.000262Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingTersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2042.11.000263Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanTersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaanDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2052.11.000264Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingTersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksistingDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2062.11.000265Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampahDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2072.11.000266Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaTersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaDinas Lingkungan HidupPerkaran/a 2082.11.000268Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air lautDinas Lingkungan HidupTitik23.0 2092.11.000269Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kotaLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupDokumen0.0 2102.11.000271Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaArea di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupM²320400.0 2112.11.000273Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaAktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupHan/a 2122.11.000275Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukanDinas Lingkungan HidupHan/a 2132.11.000277Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kotaAktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.Dinas Lingkungan HidupHan/a 2142.11.000279Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnyaDinas Lingkungan HidupPoinn/a 2152.11.000280Persentase luas layanan pengumpulan sampah1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)Dinas Lingkungan Hidup%n/a 2162.11.000281Tersusunnya dokumen IKLHDokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKALDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2172.11.000282Tersusunnya dokumen IKPLHDLaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerahDinas Lingkungan HidupDokumen1.0 2182.11.000283Tersusunnya dokumen SLHDLaporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerahDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2192.11.000286Volume sampah yang didaur ulang1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahanDinas Lingkungan HidupTon45.598 ton/hari 2202.11.000287Volume sampah yang dimanfaatkan kembalitersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembaliDinas Lingkungan HidupTonn/a 2212.11.000288Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)Dinas Lingkungan HidupTon56.96 ton/hari 2222.11.000289Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - tonDinas Lingkungan HidupTon242.45 ton/hari 2232.11.000290Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPADinas Lingkungan HidupTonn/a 2242.11.000296Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertanganiTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertanganiDinas Lingkungan HidupTonn/a 2252.11.000297Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyaLaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2262.11.000298Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuanData dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2272.11.000300&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LHDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2282.11.000301Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2292.11.000302Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkanTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkanDinas Lingkungan HidupUsahan/a 2302.11.000303laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannyalaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannyaDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2312.11.000305Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2322.11.000306Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaData dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupUsaha/Kegiatann/a 2332.11.000307Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kotaData dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupUsaha/Kegiatann/a 2342.11.000308Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasanData dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.Dinas Lingkungan HidupUsaha/Kegiatann/a 2352.11.000310Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasanData dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.Dinas Lingkungan HidupUsaha/Kegiatann/a 2362.11.000311Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kotaDokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2372.11.000313Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2382.11.000314Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan HidupLaporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2392.11.000317Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkanTersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2402.11.000318Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkanTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkanDinas Lingkungan HidupUsahan/a 2412.11.000319Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksistingTersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksistingDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2422.11.000320Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambahTersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalanDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2432.11.000321Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau JakstradaTersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnyaDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2442.11.000322Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidupa. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.Dinas Lingkungan HidupUnitn/a 2452.11.000323Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersediaData Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerahDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2462.11.000324Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasidata sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerahDinas Lingkungan HidupUnitn/a 2472.11.000325Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan HidupData dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.Dinas Lingkungan HidupOrangn/a 2482.11.000326jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikeloladata sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerahDinas Lingkungan HidupTonn/a 2492.11.000327Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampahtersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.Dinas Lingkungan HidupBadan Usahan/a 2502.11.000328Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi KhususTersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khususDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2512.11.000329jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampahtersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupTonn/a 2522.11.000330Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebutTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkanDinas Lingkungan HidupTonn/a 2532.11.000331sesuai dengan kewenangannyaTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupTonn/a 2542.11.000332Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLHLaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerahDinas Lingkungan HidupLaporan / Dokumenn/a 2552.11.0003351. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerahDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2562.11.000336Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.Dinas Lingkungan HidupLaporann/a 2572.11.000337Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2582.11.000338Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2592.11.000339Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2602.11.000340&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LHDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2612.11.000341Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhanLaporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LHDinas Lingkungan HidupLaporann/a 2622.11.000342Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannyaTersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupUsahan/a 2632.11.000343Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikTersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannyaDinas Lingkungan HidupLaporan / Dokumenn/a 2642.11.000344Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkanData dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidupDinas Lingkungan HidupOrangn/a 2652.11.000345Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkanData dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.Dinas Lingkungan HidupOrangn/a 2662.11.000346Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHSData jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHSDinas Lingkungan HidupSekolah127 sekolah Adiwiyata 2672.11.000347Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannyaData dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.Dinas Lingkungan HidupSanksin/a 2682.11.000348Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidupData dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.Dinas Lingkungan Hidupn/a 2692.11.000349Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulisTersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulisDinas Lingkungan HidupLaporan / Dokumenn/a 2702.11.000350Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembaliTersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembaliDinas Lingkungan HidupTonn/a 2712.11.000351Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnyaTersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampahDinas Lingkungan HidupTonn/a 2722.11.000352jumlah tonase sampah yang didaur ulangTersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulangDinas Lingkungan HidupTonn/a 2732.11.000353Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampahTersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupDokumenn/a 2742.11.000354Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampahTersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampahDinas Lingkungan HidupTonn/a 2752.11.000355Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampahMendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampahDinas Lingkungan Hidupn/a 2762.11.000357Timbulan Sampah HarianTimbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.Dinas Lingkungan HidupTonn/a 2772.11.000358Timbulan Sampah TahunanTimbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunanDinas Lingkungan HidupTonn/a